TINDAK LANJUT BPJS HARAM MELALUI REORGANISASI JAMINAN SOSIAL KESEHATAN BERBASIS SYIRKAH TA’ÂWUN Oleh: Nurma Khusna Khanifa Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UNSIQ Wonosobo Email:
[email protected] Abstrak MUI hanya menyebut BPJS tidak sesuai syariah. Masyarakat diminta tetap mendaftar dan melanjutkan kepesertaan dalam program BPJS Kesehatan. Solusi terbaik menghadirkan program baru yang sesuai dengan syariat Islam. Jaminan sosial tersebut boleh diterapkan dengan memegang prinsip syirkah ta’âwuniyah (perkumpulan yang saling tolong menolong). Pembentukan BPJS berbasis syariah haruslah dibentuk dari unsur BPJS, Majelis Ulama Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Keuangan. Dengan demikian BPJS syariah bisa terwujud dan menjadi solusi polemik yang ada dimasyarakat. Kata kunci: BPJS, jaminan sosial, syirkah ta’âwun. Kementrian
A. Pendahuluan
Kesehatan
mengoprasikan
Syariat Islam bukan hanya seruan
Program Jaminan Kesehatan Nasional
keagamaan yang hanya mementingkan
yang diselenggarakan BPJS (Kementrian
akhlak dan pengaturan hubungan manusia
Kesehatan RI, 2014: 16). Akan tetapi akhir
dengan Tuhannya, akan tetapi cakupan
tahun
syariat
komprehensif,
umumnya dan khususnya masyarakat
termasuk didalamnya adalah masalah
muslim digegerkan dengan fatwa haram
kehidupan, apalagi urusan negara dan
yang
kebutuhan pokok yang merupakan urusan
Indonesia baru-baru ini mengeluarkan
manusia (Ibnu Taimiyah, 1994 : 17).
fatwa
Islam
adalah
2015
warga
dikeluarkan
bahwa
Indonesia
Majelis
Badan
pada
Ulama
Penyelenggara
antara
Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) tidak
masyarakat memudahkan ajaran Islam
sesuai dengan syariah Islam. Fatwa
berkembang luas. Hingga desember 2014
tersebut
tercatan Indonesia menduduki urutan
Syariah
pertama sebagai negara muslim terbesar di
Indonesia, KH Maruf Amin. Namun MUI
dunia. Selama ini muslim Indonesia sangat
membantah mengeluarkan fatwa BPJS
tenang menikmati produk yang disediakan
Kesehatan haram. Sebagian kalangan
pemerintah untuk rakyat. Produk tersebut
bertanya kenapa baru sekarang MUI
pada awal tahun 2014 tepatnya tanggal 1
mengeluarkan fatwa demikian. Seperti
januari pemerintah Indonesia melalui
diketahui, BPJS telah dirancang dan
Mudahnya
interaksi
dikemukakan Nasional
Ketua Majelis
Dewan Ulama
Vol. I No. 02, November 2015
diluncurkan sejak era Presiden Susilo
tertib membayar premi (Aqil Siradj, 2015 :
Bambang Yudhoyono (Endang Suarini,
8). Terlepas
2015 : 2).
dari
berbagai
polemik,
Mengenai fatwa itu, MUI memberi
menurut penulis, fatwa MUI justru perlu
penjelasan bahwa penyelenggaraan BPJS
direspons secara positif. Anggap saja, hal
Kesehatan dianggap tidak sesuai dengan
ini merupakan proses dialektika demi
prinsip
lain,
kebaikan BPJS Kesehatan ke depan.
mengandung unsur riba. Pasalnya ada
Apalagi fatwa MUI juga memunculkan
denda yang harus dibayarkan peserta jika
wacana BPJS syariah, sehingga bisa
terlambat
BPJS
menjadi alternatif bagi yang keberatan
Kesehatan. Denda itu mencapai sebesar
terhadap BPJS Kesehatan konvensional
dua persen per bulan dari iuran total yang
yang selama ini berlaku. Jadi ibarat sistem
tertunggak.
politik
perbankan, nantinya orang bisa memilih
ekonomi, Profesor Dawam Rahardjo,
perbankan konvensional atau syariah.
fatwa MUI itu bagus, karena BPJS
Kecuali itu, dengan BPJS syariah, justru
memang mengikuti prosedur perbankan
memperluas sumber pendanaan, seperti
konvensional sehingga membuka praktek
zakat dan wakaf.
syariah
karena,
menyetorkan
Menurut
antara
iuran
pakar
Sebagaimana diketahui, keberadaan
riba (Dawam Rahardjo, 2015: 14). Sebagian yang lain, seperti Ketua
BPJS masih relatif baru, meski negeri ini
PBNU KH Aqil Siradj, menilai MUI
sudah berusia 70 tahun. Dulu sebelum ada
terlalu
Tidak
BPJS, sebagian besar rakyat, khususnya
mengherankan dalam muktamar NU di
orang miskin, kerap bingung ketika sakit.
Jombang, pada awal Agustus, fatwa MUI
Bahkan ketika itu ada jargon orang miskin
itu
MUI
dilarang sakit,saking mahalnya obat dan
menyatakan BPJS Kesehatan tidak sesuai
biaya perawatan di rumah sakit. Sebanyak
dengan syariah, Komisi Bahtsul Masail
1.710 rumah sakit swasta dan pemerintah
Muktamar NU di Jombang memutuskan
serta 15 ribu klinik dan dokter praktek
jaminan sosial tersebut boleh diterapkan
melayani para peserta BPJS. Biaya premi
dengan
syirkah
warga miskin juga ditanggung negara
taawuniyah (perkumpulan yang saling
dengan besaran premi tanggungan Rp
tolong
demikian
19.225 per orang per bulan untuk 86,4 juta
berbeda dengan asuransi konvensional
warga miskin. Jika peserta BPJS sakit,
yang hanya menanggung peserta yang
semua jenis penyakit bisa dilayani lewat
suka
juga
obral
fatwa.
direspons.
memegang
menolong).
Meski
prinsip
Prinsip
berobat
278
jalan
hingga
rawat
inap.
Tindak Lanjut BPJS
Vol. I No. 01, November 2015
juga
dalam menyusun tulisan karya ilmiah itu
menciptakan banyak hal positif lainnya,
sendiri. Adapun jumlah dan jenis metode
seperti relasi setara dan wajar antara
yang akan dipergunakan, ditentukan oleh
dokter dan pasien. Dulu, tidak semua
sifat
pasien diperlakukan sebagai subyek oleh
penelitian dapat mencapai hasil yang
setiap dokter. Dalam banyak kasus, pasien
optimal dan pelaksanaannya terarah dan
kaya bisa mendapat perlakuan berbeda
rasional.
Keberadaan
BPJS
Kesehatan
dibanding pasien miskin (Kementrian
dan
jenis
Adapun menggunakan
Kesehatan, 2014). Dari polemik tersebut alangkah baik
penelitian.
Sehingga
penulisan
jurnal
ini
beberapa
metode
agar
diperoleh suatu hasil yang falid sehingga
jika program BPJS dihadirkan agar
dapat
masyarakat bisa memilih. BPJS Kesehatan
kebenarannya, metode tersebut ialah jenis
Syariah yang menyimpan dana di bank
penelitian
syariah dan mengelola sesuai syariat Islam
menggunakan jenis penelitian kualitatif,
dan soal pelayanan, BPJS tidak akan
Dalam analisis data, penulis menggunakan
membedakan antara BPJS yang sudah
metode deskriptif analitis. Merujuk pada
berjalan dengan BPJS berbasis syariah.
permasalahan di atas, peneliti mencoba
Pelayanan masih sesuai dengan regulasi
menggunakan pendekatan sosiologis untuk
BPJS. Program BPJS Syariah akan
menguraikan pokok masalah melalui kajian
dibahas bersama tim teknis yang dibentuk
teori sedang pengumpulan data, penulis
dari unsur BPJS, MUI, OJK, DJSN,
menggunakan penelitian lapangan (field
Kementerian Kesehatan, dan Kementerian
research) diantaranya wawancara dan
Keuangan (Suara Merdeka, 2015 : 1).
observasi, serta tidak lupa kajian pustaka
Hemat penulis sangat menarik untuk diteliti permasalahan yang sangat komplek dan lebih lanjut melalui tulisan ilmiah berjudul tindak lanjut BPJS haram melalui reorganisasi
jaminan
sosial
berbasis
dipertanggung
penyusunan
jawabkan
jurnal
ini
(library research). C. Hasil Temuan Dan Pembahasan 1. Syirkah Dalam Ilmu Ekonomi Islam Kata syirkah dalam bahasa arab
syirkah ta’âwun.
berasal dari kata syarika yasyraku,
B. Metode Penelitian
syarikan syarikatan artinya menjadi
Metode merupakan alat bantu yang
sekutu atau serikat. kata dasarnya boleh
utama dalam setiap penulisan ilmiah, baik
dibaca
untuk memahami permasalahan maupun di
syarikah. Menurut arti asli bahasa Arab (makna
Tindak Lanjut BPJS
syirkah,
boleh
etomologis)
juga
syirkah
dibaca
berati
279
Vol. I No. 02, November 2015
mencampurkan dua bagian atau lebih
dalam sistem prakteknya sedangkan
sedemikian rupa sehingga tidak dapat
dalam sistem perbankan, maka syirkah
lagi dibedakan satu bagian dengan
ini dapat berupa pembiayaan proyek dan
bagian lainnya. adapun makna syariat,
modal ventura bahkan jaminan sosial
syirkah adalah suatu akad antara dua
(Muhammad Syafi’i Antonio, 2001 : 9).
pihak atau lebih, yang bersepakat untuk
Prinsip dasar yang dikembangkan
melakukan suatu usaha dengan tujuan
dalam syirkah adalah prinsip kemitraan
memperoleh keuntungan (an-Naabhani,
dan kerja sama antar pihak-pihak yang
2009 : 150).
terkait untuk meraih kemajauan bersama.
Bisa juga al-syirkah berarti al-Ikhtilâṭ
Prinsip ini dapat dikemukakan dalam
(percampuran) atau persekutuan dua hal
ajaran Islam tentang ta’awun (gotong
atau lebih, sehingga antara masing-masing
royong) dan ukhuwah (persaudaraan).
sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha (Ghufron A. Mas’adi, 2002 : 191). Yang dimaksud percampuran
disini
adalah
2. Konsep Kesehatan Ajaran
Ta’âwun
Islam
Sosial
yang
mulia
seseorang
memerintahkan kita untuk menyantuni
mencampurkan hartanya dengan harta
orang yang kehilangan harta benda,
orang lain sehingga tidak mungkin untuk
kematian kerabat, maupun musibah.
dibedakan.
Tindakan tersebut merupakan wujud
Keterkaitan syirkah dalam ilmu
kepedulian dan solidaritas (itsar), serta
ekonomi ialah cara yang harus ditempuh
tolong menolong (ta’âwun) antar warga
untuk mencapai kerja sama (gotong
masyarakat, baik muslim maupun non-
royong) dan partisipasi. Maka definisi
muslim. Dengan cara demikian rasa
berbunyi: Ilmu ekonomi Islam bertujuan
persaudaraan (ukhuwah) akan semakin
untuk
kokoh.
melakukan
kajian
tentang
kebahagiaan hidup manusia (hukum dicapai
tetapi
cara-cara
penyantunan itupun harus sejalan dengan
dengan
syariat, tidak boleh mengandung unsur
mengorganisasikan sumber daya di bumi
gharar (ketidakpastian), maysir (untung-
atas dasar gotong-royong dan partisipasi
untungan),
(M. Dawam Rahardjo, 1999 : 5).
bersifat maksiat (Afzalur Rahman, 2003
falah)
yang
Akan
Dengan melihat ini instrumental
riba,
dan
hal-hal
yang
: 13).
ekonomi Islam di atas, maka syirkah
Denga kata lain, ta’âwun harus
merupakan salah satunya wujud dari
diletakkan di atas nilai-nilai ketakwaan
pada syirkah itu bisa berupa koperasi
untuk kebajikan, dan bukan pelanggaran
280
Tindak Lanjut BPJS
Vol. I No. 01, November 2015
hukum syariah yang dapat menimbulkan
gharar (ketidak jelasan dana), dan
pertentangan atau permusuhan. Jadi
maisîr
bukan dalam bentuk akad pertukaran
investasi dana harus pada obyek yang
dianatara dua pihak, melainkan akad
halal dan baik (Hasan Ali, 2008 : 43).
untuk saling tolong-menolong (ta’âwun) di antara semua manusia. Sehingga
(gambling),
di
samping
3. Jaminan Kesehatan Perspektif Islam
itu
Sosial
dalam jaminan sosial syariah, kontrak
Umar bin Khatab memiliki politik
yang digunakan bukan kontrak jual beli
yang sangat spesifik dan istimewa dalam
melainkan kontrak tolong menolong
mengaplikasikan sistem jaminan sosila
(ta’âwun).
yang
dibawa
oleh
Islam,
dimana
Di dalam keseluruhan mata rantai
dijelaskan dalam tiga sub kajian pokok,
aktivitas dan produk jaminan sosial
pertama makna jaminan sosial, urgensi
kesehatan
syariah
menggambarkan
dan
konsistensi
syariah
sebagai
sebuah
bahwa
(kerjasama
tolong
tanggung jawab penjamin yang harus
menolong) yang berpijak pada nilai-nilai
dilaksanakan oleh masyarakat muslim
syariah
terhadap
sistem
ta’âwun
Islam
(Muhammad
Muslehuddin, 1999 : 43). Pada
ta’âwun
penanggungjawabnya, jaminan
sosial
dijelaskan itu
berarti
individu-individunya
yang
membutuhkan dengan cara menutupi
jaminan
sosial
kebutuhan
mereka,
dan
berusaha
kebutuhan
mereka,
kesehatan, setiap peserta sejak awal
merealisasikan
bermaksud
saling
dan
memperhatikan
melindungi
satu
lain
mengindarkan kebutuhan dari mereka.
menolong
dengan
yang
mereka
dan
dengan menyisihkan dananya sebagai
Kedua,
iuran kebajikan yang disebut tabarru’.
adakalanya
Jadi sistem ini tidak menggunakan
merealisasikan kecukuan dari Bait al
pengalihan resiko (risk tranfer) di mana
Mal terhadap orang-orang yang tidak
tertanggung harus membayar premi,
mampu. Ketiga, bidang-bidang jaminan
tetapi lebih merupakan pembagian resiko
sosial, secara global bidang terpenting
(risk sharing) di mana para peserta
sebagai contoh adalah fakir miskin,
saling menanggung. Kedua, akad yang
janda dan anak yatim,orang sakit dan
digunakan dalam ta’âwun jaminan sosial
orang lumpuh, keturunan para mujtahid,
kesehatan, harus selaras dengan hukum
tawanan
Islam (syariah), artinya akad yang
tetangga, narapidana, gharim dan ibnu
dilakukan harus terhindar dari riba,
sabil (Jaribah al Harist, 2010 : 283).
Tindak Lanjut BPJS
tanggung secara
perang,
jawab
pemerintah
langsung
hamba
dengan
sahaya,
281
Vol. I No. 02, November 2015
Syariat Islam adalah aturan yang
ekonomi Islam (al siyasah al iqtisadi),
bersifat ruhani dan jasmani, agamawi,
dapat dipahami dengan mudah bahwa
dan duniawi. Syariat berproses pada
konsep jaminan dalam Islam adalah
kekuatan
jaminan negara untuk seluruh warga
iman
dan
budi
pekerti
disamping pada kekuasaan dan Negara.
negara
Syariat
sesuatu
kebutuhan dasar tiap individu serta
sebagai halal dan haram berdasarkan
menetapkan regulasi untuk mencapai
hakikat dan esensinya, tidak hanya
kesejahteraan warganya.
menentukan
segala
sebatas tampilan luarnya saja, yang bisa
terkait
Salah
satu
dengan
pemenuhan
program
pemerintah
dijadikan dasar dari ketetapan hukum
Indonesi di awal tahun 2014 ini adalah
pada umumnya. Allah mengharamkan
Jaminan
memakan harta dan mengambil hak
berdasarkan prinsip asuransi sosial. Di
orang lain dengan cara yang salah.
akhir tahun 2015 Badan Penyelenggara
sebab, keharamannya telah ditetapkan
Jaminan Sosial Kesehatan dinyatakan
dengan jelas dalam Al Qur`an dan
haram oleh MUI. Alangkah lebih baik
sunnah (Muhammad Syakir Sula, 2004 :
jaminan
9). Dalam Al Qur`an Allah berfirman:
mengikuti aturan syariah. Jaminan sosial
È≅ÏÜ≈t6ø9$$Î/ Νä3oΨ÷t/ Νä3s9≡uθøΒr& (#þθè=ä.ù's? Ÿωuρ
(#θè=à2ù'tGÏ9 ÏΘ$¤6çtø:$# ’n<Î) !$yγÎ/ (#θä9ô‰è?uρ
óΟçFΡr&uρ ÉΟøOM}$$Î/ Ĩ$¨Ψ9$# ÉΑ≡uθøΒr& ôÏiΒ $Z)ƒÌsù ∩⊇∇∇∪ tβθßϑn=÷ès?
Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui (Q.S Al Baqarah [2] : 188). Di dalam khazanah pemikiran Islam, khususnya
282
terkait
dengan
Kesehatan
yang
Nasional
dimiliki
pemerintah
berbasis syariah memiliki dasar tolong menolong seperti firman Allah:
(#θçΡuρ$yès? Ÿωuρ ( 3“uθø)−G9$#uρ ÎhÉ9ø9$# ’n?tã (#¢ θçΡuρ$yès?uρ
∩⊄∪ 4 Èβ≡uρô‰ãèø9$#uρ ÉΟøOM}$# ’n?tã
Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolongmenolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (Q.S Al Maidah [5] : 2). Dengan
demikian
Islam
sangat
menghargai dan menjunjung syariat Islam sebagai pedoman komprehensif way of life dalam kehidupan sehari hari. Tidak ada salahnya jika pemerintah membenahi sistem menjadi lebih baik
politik
Tindak Lanjut BPJS
Vol. I No. 01, November 2015
Dalam
begitu juga sumber daya manusia yang
4. Syirkah Ta’âwun Sebagai Alternatif Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Berbasis Syariah Kesehatan adalah hak dasar setiap orang, dan semua warga negara berhak
Dengan
pelayanan
kesehatan.
mempertimbangkan
tingkat
amanah UUD 1945, maka Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah telah melakukan beberapa upaya untuk kemudahan
akses
masyarakat pada fasilitas kesehatan. Diantaranya
dengan
menerbitkan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang
Badan
antara dana tabarru dan dana premi wajib peserta, sedangkan dalam jaminan sosial
termasuk modus transaksional
yang
dilakukan oleh BPJS khususnya BPJS Kesehatan dari perspektif ekonomi Islam dan fikih muamalah, dengan merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) beberapa
literatur,
nampaknya
bahwa secara umum program BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal
jaminan
sosial
dalam
Islam,
terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antar para pihak.
yang berbasis
syariah
harus
dibedakan antara dana tabarru dengan dana bukan tabarru (Agustianto, 2014: 24). Hal
ini,
merupakan
sebuah
persoalan muamalah dalam hal jaminan sosial yang harus ditinjau lebih dalam, bagaimana
penerapan
program
pemerintah berupa Jaminan Kesehatan Nasional ini dengan melihat prinsipprinsip
akad
dan
larangan
dalam
muamalah seperti riba, maisîr dan gharar (Muhammad Syakir Sula, 2004 : XXI). Dalam hal terjadi keterlambatan
Penyelenggara
Jaminan Sosial. Memperhatikan program
dan
BPJS
yang terkumpul tidak ada pemisahan
urgensi kesehatan termasuk menjalankan
meningkatkan
ini
dalam pengelolaan dana jaminan sosial
mumpuni dibidang kajian Islam.
mendapatkan
permasalahan
pembayaran
iuran
untuk
pekerja
penerima upah, maka dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per
bulan
dari
total
iuran
yang
tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan. Denda tersebut dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak
oleh
pemberi
kerja.
Sementara keterlambatan pembayaran iuran untuk peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per
bulan
dari
total
iuran
yang
tertunggak paling banyak untuk waktu 6
Tindak Lanjut BPJS
283
Vol. I No. 02, November 2015
(enam)
bulan
yang
dibayarkan
dihasilkan setelah pertemuan dengan
bersamaan dengan total iuran yang
Majelis
tertunggak.
Jaminan Sosial Nasional, Otoritas Jasa
Ulama
Indonesia,
Dewan
Dasar inilah bertepatan di Tegal
Kesehatan, Kementrian Keuangan dan
Forum MUI ke V digelar dan MUI
Kementrian kesehatan di kantor OJK.
mendorong pemerintah untuk membentuk,
Tidak ada kosa kata haram dalam
menyelenggarakan,
melakukan
putusan rekomendasi Ijtima Ulama
pelayanan jaminan sosial berdasarkan
Komisi Fatwa MUI, tetapi hanya perlu
prinsip syariah dan melakukan pelayanan
pembenaran
prima. Forum Ijtimak Ulama Komisi
kesehatan Syariah yang menyimpan
Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)
dana di Bank Syariah dan mengelola
menilai operasi BPJS Kesehatan haram
sesuai syariat Islam (Fahmi Idris, 2015
karena tidak sesuai syariah.
: wawancara), dengan jalan:
dan
Adanya tanggapan dari para pihak
1. Dibentuk
mengahdirkan
tim
yang
BPJS
terdiri
atas
berbicara BPJS sebagai penengah antara
perwakilan lembaga negara untuk
MUI dan jutaan peserta BPJS yang dibuat
menindak lanjuti rekomendasi Komisi
yang dibuat resah diantaranya pertama
Fatwa MUI.
rekomendasi dari ormas Islam Nahdlatul
2. Tim akan membahas opsi membagi dus
Ulama’ diantaranya
jenis
1. Agar pemerintah membuat standar
Konvensional dan syariah.
BPJS
kesehatan
yaitu
minimum atau taraf hidup layak dalam
3. Penyelenggara dengan prinsip syariah
kerangka Jaminan Kesehatan yang
tetap dijalankan oleh BPJS Kesehatan
berlaku bagi setiap penduduk negeri
4. Peserta baru yang mendaftar akan
sebagai
wujud
pelayanan
publik
diberi formulir dan diminta memilih,
sebagai modal dasar bagi terciptanya
ikut
suasana kondusif di masyarakat tanpa
syariah.
melihat latar belakangnya
dan
memformat
konvensional
atau
5. Untuk peserta yang sudah mendaftar,
2. Agar pemerintah membentuk aturan, sistem,
program
modus
mekanisme tetap berjalan seperti biasa.
operandi BPJS Kesehatan agar sesuai
6. jika ada perubahan yang tidak sesuai
dengan prinsip syariah (Bahtsul Masail
dengan pasal dalam Undang-Undang
Syuriyah Nahdlatul Ulama’, 2015 : 56).
BPJS
Kedua, tindak lanjut PBJS haram
Kesehatan,
maka
Undang-
Undang itu akan direvisi (Firdaus
dari pemerintah ialah pembahasan yang
284
Tindak Lanjut BPJS
Vol. I No. 01, November 2015
Djaelani dan Fachmi Idris, 2015 :
(Muhammad Syafi’i Antonio, 1994 :
wawancara).
148).
Dari pemerintah dan ormas Islam Nahdlatul
Ulama’
pun
memberikan
Jadi prinsip BPJS menggunakan (saling
tabadulli
tukar
menukar)
rekomendasi, hemat penulis memiliki
sedangkan BPJS syariah adalah takâful
gagasan
BPJS
(tolong menolong). Beberapa indikator
Syariah perlua adanya syirkah ta’âwun
dan kriteria yang menentukan BPJS
yang didasari oleh tolong menolong.
syariah
selain
reorganisasi
ِ ُ ْ َ ْ َ ْ ِن ا ْ َ ْ ِ َ َ َن ا
ِ ُ َوا (H.R.Muslim, no. 2699) ِ ِ ا ا ْو َ َ َ ُم،ِ إِ َذا ا ْر َ ُ ا ِ ا ْ َ! ْ و$َ &% 'ِ َ (ْ )*ْ إِن ا ِ .ْ 0ُ َ +ْ ِ ُ ا َ َ َن,َ 1َ ،2ِ +َ & ِ ,َ ْ ِ- .ْ /ِ ِ َ ِ َ ٍء5ِٕ ِ ا.ْ /ُ +َ ْ -َ ُه,ُ 7َ 8َ ْ ا.ُ9 ، ٍ : ْ ٍب َو ِا9َ ..ْ /ُ +ْ ِ َ5 َوا+% ِ .ْ /ُ َ ،2ِ &ِ 7 ِ- ، ٍ :َو ِا َ ْ ِن
(H.R.Muslim, no. 2500)
atau
dipastikan
tidak,
dalam
yaitu
harus
pengelolaan
dan
penanggungan resiko terhindar dari unsur
(ketidakpastian
gharar
atau
spekulasi), maisîr (perjudian) dan dalam investasi atau manajemen dana tidak dipernkenanakan
(Muhammad
riba
Iqbal, 2005 : 2-3). Dalam upaya mengindari gharar, pada setiap kontrak BPJS syariah harus
Terkait topik ta’âwun dalam al hadits sebagaimana contoh di atas dari aspek adalah, wajh al istidlâl dan ṭarîq al istidlâl sebenarnya hanya menjelaskan kewajiban
saling
tolong
menolong
(ta’âwun), tidak menjelaskan spesifik tentang al ta`mîn at ta'awuni. Adapun mengenai konsep at ta`min at ta'âwunî (at takâfuli) sebenarnya bukan tabarru' (donasi). Karena akad tabarru' dalam konsep ta'âwun didalamnya tidak ada ruang untuk keuntungan atau mencarai untung. Karena sifat aktivitas itu sebagai akad tabarru' bukan mu'awadah dari dua pihak. Tabarru' adalah taṣarruf dari satu pihak
saja,
karena
yang
berderma
perannya berahir dengan donasinya itu
Tindak Lanjut BPJS
dibuat sejelas mungkin dan sepenuhnya terbuka.
Keterbukaan
itu
dapat
diterapkan di dua sisi, yaitu baik pada pokok
permasalahan
maupun
pada
ketentuan kontrak. Tidak diperbolehkan di dalam kontrak BPJS syariah bila terdapat elemen yang tidak jelas dalam pokok permasalahan dan atau ruang lingkup
kontrak
(perjudian) Peserta memiliki
itu sediri.
timbul
karena
(tertanggung) kepentingan
dipertanggungkan,
tetapi
Maisîr gharar. mungkin yang apabila
perpindahan resiko berisikan elemenelemen
spekulasi,
maka
tidak
diperkenankan dalam jaminan sosial (Heri Sudarsono, 2012 : 126).
285
Vol. I No. 02, November 2015
merupakan
persamaan dengan syirkah musâhamah
pertanggungan (daman) dari BPJS yang
yaitu syirkah harta. Hal itu, terlihat
terbentuk
dari
yang
berdasarkan prinsip asuransi sosial dan
berserikat
terhadap
yang
prinsip ekuitas. prinsip asuransi sosial
mengalami kejadian. Karena itu syarat-
adalah mekanisme pengumpulan dana
syarat pertanggungan (aḍ ḍaman) di
bersifat wajib berasal dari iuran guna
dalam
diterapkan
memberikan perlindungan atas resiko
syarat
sosial ekonomi yang menimpa peserta
pertanggungan (daman) adalah (An
dan atau anggota keluarganya. prinsip
Naabhani, 2009 : 148-161).
ekuitas
1. Wajib ada hak yang ditunaiakan
membayar iuran akan mendapatkan
Jaminan
sosial
orang-oarang
Islam
terhadapnya
berada bahwa
partisipan
wajib adapun
dalam
tanggungan,
kejadian
yang
adalah
tiapa
peserta
yang
yaitu
pelayaan kesehatan sebanding dengan
terjadi
iuran yang dibayarkan, dimana BPJS
kemudian perusahaan memberikan
adalah
pertanggungan
seseorang
(Undang-Undang Nomor 40 Tahun
yang mengalami kejadian. artinya
2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial
membayar konsekuensi yang muncul
Kesehatan).
kepada
asuransi
kesehatan
sosial
Dengan demikian trobosan dari
dari kejadian itu. yakni
penulis ialah menyempurnakan prinsip
mengambil
syirkah musahamah dengan prinsip
kompensasi baik disebut keuntungan
syirkah ta’âwun. Dalam syariah, tujuan
atau surplus atau partisipasi (premi).
syariah atau yang biasa disebut dengan
2. Tidak
ada
penanggung
kompensasi, tidak
3. Akad BPJS syariah harus merupakan
maqashid syariah adalah mewujudkan
akad yang syari dengan memenuhi
kemaslahatan untuk mencapai tingkatan
syarat syirkah di dalam Islam, yaitu
yang lebih tinggi, yaitu falah. Falah
adanya
dalam dimensi dunia berarti sebagai
harta
dan
badan
bukan
kelangsungan
syirkah harta saja. 4. Tidak boleh investasi harta, apalagi dengan jalan tidak syari, melalui perusahaan lain, apapun nama dan sebutannya baik disebut investasi
Melihat kenyataan yang terjadi saat
286
BPJS
konvensional
kebebasan
dari
kemiskinan, pengetahuan yang bebas dari segala kebodohan, serta kekuatan dan kehormatan.
Sedangkan untuk dimensi akhirat falah mencakup kelangsungan hidup yang
ataupun reasuransi.
ini
hidup,
memiliki
abadi, kesejahteraan abadi dan kemuliaan abadi. Maṣlahah adalah segala sesuatu
Tindak Lanjut BPJS
Vol. I No. 01, November 2015
yang mengandung dan mendatangkan
kontroversi di masyarakat. Misalnya
manfaat. Dalam ushul fiqh didefinisikan
fatwa haram merokok, haram bunga
sebagai jalbul manfa’ah wal dar`ul
bank, dan haram golput dalam pemilihan
mafsadah (menarik manfaat dan menolak
umum. Terkait dengan keputusan bahwa
kemadharatan. Sehingga dengan prinsip
BPJS
ini syariah menolak segala kativitas
ketentuan syariah, hal tersebut tidak
ekonomi yang mendatangkan mafsadah
seketika digodok dan diputuskan dalam
(kerusakan), karena bertentangan dengan maslahah.
bentuk
landasan
kerjasama
kebersamaan
menjadikan atas
dasar
ukhuwah Islamiah dalam menghadapi resiko. Bukan hanya sekedar kerjasama harta tetapi kerjasama saling melindungi dan menolong. Dalam proses syirkah ta’âwun nasbah memiliki rekening polis dan
tidak
menjalankan
forum ijtimak yang berjalan tiga sebelum forum ijtimak tersebut digulirkan.
Dengan demikian tolong menolong dalam
Kesehatan
rekening
BPJS Kesehatan dinilai
tidak sesuai prinsip syariah karena mengandung
unsur
gharar
(penipuan/ketidakjelasan),
maisîr
(perjudian), dan riba. Sementara itu, Nahdlatul
Ulama
(NU)
justru
memandang syariat Islam telah diadopsi dalam
program
asuransi
kesehatan
peserta
yang
(membantu)
atau
nasional. Tujuan BPJS Kesehatan untuk
sadaqah untuk membantu saudara yang
memberikan kepastian perlindungan dan
lain. Selain itu syirkah ta’âwun jika
kesejahteraan dianggap sudah sejalan
nasabah meninggal dunia sebelum masa
dengan semangat dan tujuan at-ta’min
jatuh tempo, meninggal setelah jatuh
at-ta’awuni. Yaitu persekutuan beberapa
tempo dan mengundurkan diri serta
orang dengan membayar iuran dalam
terjadi musibah
jumlah
diniatkan
khusus
Operasi
tabarru'
nasabah memiliki hak
tertentu,
mendapatkan sisa premi setelah dikurangi
persekutuan
biaya operasional. Paling penting dalam
membiayai
syirkah ta’âwun tidak ada istilah dana
musibah.
hangus, karena akad syirkah ta’âwun
itu peserta
kemudian digunakan yang
dari untuk
tertimpa
Begitu juga pemerintah berencana
ialah saling menanggung.
mengeluarkan prodak BPJS syariah.
D. Simpulan
Dengan demikian prinsip syariah sudah
Sebagai otoritas pemegang kendali
terpenuhi dalam kegiatan utama BPJS
Majelis Ulama Indonesia seharusnya
Kesehatan. Salah satunya adalah prinsip
tidak
gotong royong (ta’âwun), pada dasarnya
terlalu
sejumlah
sering
fatwa
Tindak Lanjut BPJS
mengeluarkan
yang
memicu
tujuan syariah atau yang biasa disebut
287
Vol. I No. 02, November 2015
dengan
syarî’ah
adalah
kemaslahatan
untuk
maqâṣid
mewujudkan
mencapai tingkatan yang lebih tinggi, yaitu falah. [ ]
DAFTAR PUSTAKA Al Qur`an dan Terjemahannya Ali, Hasan. 2008. Konsep dan Operasional Asuransi Syariah. Jakarta: Majalah Muhammadiyah. Agustianto, 2014. BPJS dan Jaminan Sosial Syariah. Jurnal Kemenkes 19 Februari 2014. Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gama Insani. ______________. 1994. Prinsip Dasar Operasi Asuransi Takaful dalam Arbitrase Islam di Indonesia. Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia. Bahtsul Masail Syuriyah Nahdlatul Ulama’. 2015. Keputusan Komisi B 2 Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah (Masalah Fikih Kontemporer) Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia V Tahun 2015 Tentang Panduan Jaminan Kesehatan Nasional Dan BPJS Kesehatan. Djaelani, Firdaus dan Fachmi Idris. 2015. Direktur Utama BPJS Kesehatan dan Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan, Wawancara di Jakarta, 17 Agustus 2015. Ibnu Taimiyah. 1994. Tugas Negara Menurut Islam. Alih Bahasa Arif Maftuhin Dzohir. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Idris, Fachmi. 2015. Direktur Utama BPJS Kesehatan. Wawancara di Yogyakarta. 1 Agustus 2015.
288
Imam Muslim. 2011. Sahih Muslim. Bairut: Dar al Kutub al Ilmiyyah. Iqbal, Muhammad. 2005. Asuransi Umum Syariah dalam Praktik Upaya mengilangkan garar, maisîr, dan riba, Jakarta: Gema Insani Press. Jaribah al Harist. 2010. al Fiqh al Iqtisadi li Amir al Mukminin Umar bin Al Khattab (fikih Ekonomi Umar bi Khathab) alih bahasa oleh Asmuni Solihan Zamakkhasyari. Jakarta Timur: Khalifa (Pustaka Al Kautsar Grup). Kementrian Kesehatan RI. 2014. Buku Pegangan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI. Kementrian Kesehatan. 2014. Juklak Data Masyarakat. Bakti Husada Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Mas’adi, Ghufron A. 2002. Fiqih Muamalah Kontekstual. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Muslehuddin, Muhammad. 1999. Menggugat Asuransi Modern, Jakarta: Lentera. Naabhani, An. 2009. Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam. Surabaya: Risalah Gusti. Rahardjo, Dawam. 2015. Rubik Opini Antara Konvensional dan Syariah. Kompas. 8 Agustus 2015. _______, M. Dawam. 1999. Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi. Jakarta: LSAP. Cet. I.
Tindak Lanjut BPJS
Vol. I No. 01, November 2015
Rahman, Afzalur. 2003. Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4. Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf. Siradj, Aqil. 2015. Muktamar NU Gaduh. Kedaulatan Rakyat. 11 Agustus 2015. Suarini, Endang. 2015. Pemerhati Kesehatan Masyarakat Fatwa MUI dan BPJS Kesehatan. Tempo. 12 Agustus 2015.
Tindak Lanjut BPJS
Sudarsono, Heri. 2012. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonisia. Sula, Muhammad Syakir. 2004. Asuransi Syariah (life and General) Konsep dan Sistem Operasional. Jakarta: Gema Insanni Press. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
289
Vol. I No. 02, November 2015
290
Tindak Lanjut BPJS
