TEKNIS PENYUSUNAN RKA SKPD Ahmad Yani, SH, Ak, MM Ditjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan
1
POLA PENYUSUNAN ANGGARAN ANGGARAN TRADISIONAL (PP5&PP6Thn 1975) •
Line Item dan Incrementalism Penyusunan hanya didasarkan pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya dan konsekuensinya tidak ada perubahan yg mendasar pada anggaran tahun berikutnya sehingga sering kurang sesuai dengan kebutuhan riil.
•
Berimbang dan Dinamis
ZERO BASE •
Penyusunan program/kegiatan dimulai dari nol
•
Alokasi anggaran belanja didasarkan atas kebutuhan saat ini
Planning Program Budget Sistem (PPBS) •
Penekanan pada perencanaan
•
Cost Benefit dan Cost Effectiviness
ANGGARAN KINERJA (Psl 8, PP 105 Thn 2000) •
Orientasi hasil
•
Menekankan prinsip value for money (ekonomis, efisien, efektif)
•
Memperbaiki pola penyusunan anggaran sebelumnya yang bersifat lineitem dan incremetalism. 2
Fungsi APBD 1.
Fungsi otorisasi yaitu merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2.
Fungsi perencanaan yaitu merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3.
Fungsi pengawasan yaitu merupakan pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4.
Fungsi alokasi yaitu harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5.
Fungsi distribusi yaitu merupakan kebijakan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6.
Fungsi stabilisasi yaitu merupakan alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.
yang
harus
3
Prinsip-Prinsip Penganggaran Partisipatif, Efisiensi, Efektivitas, Ekonomis, Transparansi dan Akuntabel. Semua penerimaan baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dpt dicapai serta berdasarkan ketentuan per-UU-an Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya
4
SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD (UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004) RPJM
RPJMD
5 tahun
5 tahun
Renstra SKPD 5 tahun
1 tahun
1 tahun
Renja SKPD 1 tahun
RKPD
RKP
1 tahun
KUA
PPAS
Dibahas bersama DPRD
NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH
RKA-SKPD
PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD
TAPD RAPERDA APBD
1 tahun
5
Struktur APBD APBD Pendapatan Daerah
Belanja Daerah
Pembiayaan Daerah
• Dana Perimbangan
• Klasifikasi belanja menurut organisasi
• Penerimaan Pembiayaan
• Lain-lain pendapatan daerah yang sah
• Klasifikasi belanja menurut fungsi
• Pengeluaran Pembiayaan
• PAD
• Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan • Klasifikasi belanja menurut jenis belanja 6
Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah
Dana Perimbangan
● pajak daerah
● Dana Bagi Hasil
● retribusi daerah
● Dana Alokasi Umum
● hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ● lain-lain PAD yang sah
● Dana Alokasi Khusus
Lain-lain pendapatan daerah yang sah
seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. 7
Pendapatan Asli Daerah Lain-lain PAD yang sah mencakup:
PAD terdiri atas Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yg sah
•
hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
•
hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
•
jasa giro
•
pendapatan bunga
•
tuntutan ganti rugi
•
keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
•
komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah 8
DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Umum
Diatur selengkapnya dalam PP 55/Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
Dana Alokasi Khusus
.
Pasal 23 PP 58 / 2005
9
Lain-lain pendapatan daerah yang sah Lain-lain pendapatan daerah yang sah
merupakan
seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lainlain pendapatan yang ditetapkan pemerintah Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat
Ketentuan lebih lanjut mengenai Hibah diatur dalam peraturan perundangan tersendiri
.
PP 54 / Th 2005
Pasal 24 & 25 PP 58 / 2005
10
Klasifikasi .Belanja Daerah ORGANISASI
disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah
FUNGSI Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota Klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara
DPRD, kepala daerah dan wakil kepala daerah, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, kecamatan, lembaga teknis daerah, dan kelurahan
untuk keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara
a. pelayanan umum b. Ketertiban & keamanan c. ekonomi d. lingkungan hidup e. perumahan dan fasilitas umum; f. kesehatan g. pariwisata & budaya h. agama i. pendidikan j. perlindungan sosial
Pasal 27 PP 58 / 2005 PROGRAM &KEGIATAN
disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
JENIS BELANJA a. belanja pegawai;
b. belanja barang & jasa c. belanja modal; d. bunga
e. subsidi f. hibah g. bantuan sosial
urusan yang bersifat wajib dan urusan bersifat pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota
h. belanja bagi hasil & bantuan keuangan i. belanja tdk terduga
Penganggaran dalam APBD untuk setiap jenis belanja berdasarkan ketentuan perundangundangan
11
Struktur Belanja KEPMENDAGRI 29/2002 APARATUR & PELAYANAN PUBLIK Belanja Administrasi Umum Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan
Belanja Operasi & Pemeliharaan Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan Belanja Modal Belanja Modal BELANJA BAGI HASIL & BANTUAN KEU BELANJA TIDAK TERSANGKA
PERMENDAGRI 13/2006
Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil & Bantuan Keu Belanja Tak Terduga Belanja Langsung Program … Kegiatan … Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
12
KELOMPOK DAN JENIS BELANJA PERMENDAGRI 13/2006
KEPMENDAGRI 29/2002 BELANJA ADMINISTRASI UMUM
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA BUNGA
BELANJA PERJALANAN DINAS BUNGA
BELANJA PEMELIHARAAN *)
BELANJA SUBSIDI
BELANJA HIBAH BELANJA BANTUAN SOSIAL
BELANJA OPERASI & PEMELIHARAAN
BELANJA BAGI HASIL BELANJA PEGAWAI
BELANJA BANTU KEUANGAN
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA TAK TERDUGA
BELANJA PERJALANAN DINAS BELANJA PEMELIHARAAN *) BELANJA MODAL
KEGIATAN
BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL
BELANJA BAGI HASIL & BANTUAN KEU BELANJA TIDAK TERSANGKA
*) Jenis belanja pemeliharaan menjadi kegiatan yang didanai belanja langsung 13
Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah
Penerimaan Pembiayaan a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya b. pencairan dana cadangan c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan d. penerimaan pinjaman e. penerimaan kembali pemberian pinjaman
selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan
.
Pengeluaran Pembiayaan a. pembentukan dana cadangan b. penyertaan modal pemerintah daerah c. pembayaran pokok utang d. pemberian pinjaman
pembiayaan neto
harus dapat menutup defisit anggaran
Pasal 28 PP 58 / 2005
14
SURAT EDARAN KEPALA DAERAH Tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD (Permendagri Nomor 13/2006, Pasal 89)
1. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan 2. Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan 3. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD
4. Hal-hal lainnya yang perlu mendapat perhatian SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja 5. Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKASKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga Diterbitkan
Paling lambat awal bulan Agustus tahun berjalan
15
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) berdasarkan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD
Kepala SKPD
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya menyusun
RKASKPD
Pendekatan penyusunan 1. Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah 2. Penganggaran terpadu 3. Penganggaran berdasarkan prestasi kerja
memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya 16
Hubungan antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
RPJMD - Program - Kegiatan
RKPD - Program - Kegiatan
Lamp. A.7 - Program - Kegiatan
RKA-SKPD KUA - Program - Kegiatan
PPAS - Program - Kegiatan
BL -Program -Kegiatan
BTL -Gaji
SKPD
SKPKD 17
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH - WAJIB
pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum; perumahan rakyat; penataan ruang; perencanaan pembangunan; perhubungan; lingkungan hidup; pertanahan; kependudukan dan CS; pemberdayaan perempuan; KB dan keluarga sejahtera;
sosial; TK dan transmigrasi; koperasi dan UKM; penanaman modal; kebudayaan; pemuda dan olah raga; Kesbang dan politik DN; pemerintahan umum; kepegawaian; pemberdayaan masy dan desa; statistik; arsip; dan komunikasi dan informatika 18
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH - PILIHAN
Pertanian Kehutanan ESDM
Pariwisata Kelautan & Perikanan Perdagangan Perindustrian Transmigrasi
19
SKPD + SKPKD
PENDAPATAN
BELANJA
PEMBIAYAAN (SKPKD)
PAD -
Pajak (SKPKD) Retribusi (SKPD) Laba BUMD (SKPKD) Lain2 PAD yg Sah (SKPKD dan SKPD)
Dana Perimbangan (SKPKD)
Lain-Lain Pendapatan yang Sah (SKPKD)
RKA-SKPD
SKPD
SKPKD
Belanja Tidak Langsung -
Subsidi Bunga Hibah Transfer Bantuan Sosial Belanja Tidak Terduga
Belanja Tidak Langsung - Belanja Pegawai
Belanja Pegawai
APBD
Belanja Langsung -
Penerimaan
Fungsi Urusan Program Kegiatan
Pengeluaran
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
DPA-SKPD 20
Hubungan antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
RPJMD - Program - Kegiatan
RKPD - Program - Kegiatan
Lamp. A.7 - Program - Kegiatan
RKA-SKPD KUA - Program - Kegiatan
PPAS - Program - Kegiatan
BL -Program -Kegiatan
BTL -Gaji
SKPD
SKPKD 21
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH - WAJIB
pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum; perumahan rakyat; penataan ruang; perencanaan pembangunan; perhubungan; lingkungan hidup; pertanahan; kependudukan dan CS; pemberdayaan perempuan; KB dan keluarga sejahtera;
sosial; TK dan transmigrasi; koperasi dan UKM; penanaman modal; kebudayaan; pemuda dan olah raga; Kesbang dan politik DN; pemerintahan umum; kepegawaian; pemberdayaan masy dan desa; statistik; arsip; dan komunikasi dan informatika 22
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH - PILIHAN
Pertanian Kehutanan ESDM
Pariwisata Kelautan & Perikanan Perdagangan Perindustrian Transmigrasi
23
SKPD + SKPKD
PENDAPATAN
BELANJA
PEMBIAYAAN (SKPKD)
PAD -
Pajak (SKPKD) Retribusi (SKPD) Laba BUMD (SKPKD) Lain2 PAD yg Sah (SKPKD dan SKPD)
Dana Perimbangan (SKPKD)
Lain-Lain Pendapatan yang Sah (SKPKD)
RKA-SKPD
SKPD
SKPKD
Belanja Tidak Langsung -
Subsidi Bunga Hibah Transfer Bantuan Sosial Belanja Tidak Terduga
Belanja Tidak Langsung - Belanja Pegawai
Belanja Pegawai
APBD
Belanja Langsung -
Penerimaan
Fungsi Urusan Program Kegiatan
Pengeluaran
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
DPA-SKPD 24
PENYUSUNAN RKA-SKPD Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
Anggaran berbasis kinerja / prestasi kerja Penganggaran budgeting)
terpadu
(unified
25
KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (MTEF)
Memelihara kelanjutan fiskal (fiscal sustainability) Disiplin fiscal secara berkelanjutan Meningkatkan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran.
Dituangkan dalam Prakiraan Maju (forward estimate) yaitu perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan.
Menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. Implementasi mulai Tahun 2009
26
METODE PENERAPAN MTEF
Estimasi pengeluaran di masa datang atas dasar pendekatan baseline, seperti kegiatan pemeliharan jalan/gedung/aset lainnya yg telah selesai dibangun tahun sebelumnya. Estimasi pengeluaran akibat adanya penghematan (saving) dana dari kegiatan, sehingga tersedia dana untuk mendanai program/kegiatan yang tinggi prioritasnya. Estimasi pengeluaran untuk program/kegiatan baru yang sudah mendapatkan sumber pendanaan yang pasti seperti: dari pinjaman/hibah. Estimasi pengeluaran dengan memasukkan seluruh program/kegiatan baru yg belum mendapatkan kepastian pendanaan.
27
PENGANGGARAN TERPADU Penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi utk seluruh jenis belanja guna melaksankan kegiatan pemerintahan yg didasarkan prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana – Tidak mengenal BAU & BOP.
Tidak lagi mengenal anggaran belanja rutin dan pembangunan, belanja aparatur dan belanja publik. 28
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA Pendekatan penganggaran yg mengutamakan keluaran/hasil dari kegiatan yang akan atau telah dicapai dgn kuantitas dan kualitas yg terukur. Setiap alokasi dana yg direncanakan harus terkait dengan tingkat pelayanan dan hasil yang dpt dicapai.
Utk penyusunan anggaran, didasarkan atas capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal. 29
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA =KINERJA SUATU SISTEM ANGGARAN YANG MEMPERHATIKAN KETERKAITAN ANTARA PENDANAAN DENGAN KELUARAN YANG DIHARAPKAN DARI KEGIATAN DAN HASIL SERTA MANFAAT YANG DIHARAPKAN TERMASUK EFISIENSI DALAM PENCAPAIAN HASIL DAN KELUARAN
30
PENDEKATAN KINERJA
SISTEM ANGGARAN YANG MENGUTAMAKAN UPAYA PENCAPAIAN OUTPUT DARI SUATU INPUT YANG DITETAPKAN
OUTPUT (KELUARAN) MENUNJUKKAN BARANG ATAU JASA YANG DIHASILKAN OLEH KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM DAN KEBIJAKAN
INPUT (MASUKAN) ADALAH BESARNYA SUMBER DAYA BAIK YANG BERUPA PERSONIL, BARANG MODAL TERMASUK PERALATAN DAN TEKNOLOGI, DANA, ATAU KOMBINASI DARI BEBERAPA ATAU KESEMUA JENIS SUMBERDAYA YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN
KINERJA/PRESTASI KERJA ADALAH KELUARAN/HASIL DARI KEGIATAN/PROGRAM YANG AKAN ATAU TELAH DICAPAI SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN ANGGARAN DENGAN KUANTITAS DAN KUALITAS YANG TERUKUR 31
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) • DALAM SISTEM ANGGARAN KINERJA SETIAP USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DINILAI KEWAJARANNYA • ANALISIS STANDAR BELANJA ADALAH PEDOMAN YANG DIGUNAKAN UNTUK KEWAJARAN BEBAN KERJA ATAU PROGRAM ATAU KEGIATAN YANG DALAM SATU TAHUN ANGGARAN
STANDAR ATAU MENGANALISIS BIAYA SETIAP DILAKSANAKAN
• PENILAIAN KEWAJARAN DALAM ASB MENCAKUP DUA HAL : KEWAJARAN BEBAN KERJA DAN KEWAJARAN BIAYA 32
Analisis Standar Belanja (ASB) Manfaat : MENDORONG UNIT KERJA UNTUK SELEKTIF MENGHINDARI BELANJA YANG KURANG EFEKTIF DAN EFISIEN MENGHINDARI TUMPANG TINDIH BELANJA 33
PENILAIAN KEWAJARAN BEBAN KERJA • KAITAN LOGIS ANTARA PROGRAM/KEGIATAN DIUSULKAN DENGAN KUA DAN PPAS
YANG
• KESESUAIAN ANTARA PROGRAM/KEGIATAN YANG DIUSULKAN DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD YANG BERSANGKUTAN
• KAPASITAS SATUAN KERJA UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM/KEGIATAN PADA TINGKAT PENCAPAIAN YANG DIINGINKAN DAN DALAM JANGKA WAKTU SATU TAHUN ANGGARAN 34
PENILAIAN KEWAJARAN BIAYA • KAITAN ANTARA BIAYA YANG DIANGGARKAN DENGAN TARGET PENCAPAIAN KINERJA (STANDAR BIAYA) • KAITAN ANTARA STANDAR HARGA YANG BERLAKU
BIAYA DENGAN
• KAITAN ANTARA BIAYA YANG DIANGGARKAN, TARGET PENCAPAIAN KINERJA DENGAN SUMBER DANA 35
PENILAIAN KEWAJARAN BIAYA PROGRAM
KEGIATAN
ANGGARAN BELANJA
TARGET KINERJA
STANDAR BIAYA
HARGA YANG BERLAKU 36
CONTOH KEGIATAN TOT BINTEK PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN DAERAH
ANGGARAN BELANJA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG/JASA
TARGET KINERJA 100 PESERTA TERLATIH
STANDAR BIAYA BELANJA RATA-RATA PER PESERTA
HARGA YANG BERLAKU HONOR FASILITATOR BIAYA MAKAN & MINUM BIAYA PENGGANDAAN 37
STANDAR BIAYA pengertian : HARGA SATUAN UNIT BIAYA YANG BERLAKU BAGI MASING-MASING DAERAH
tujuan : ALOKASI ANGGARAN BELANJA SETIAP PROGRAM/KEGIATAN
38
DASAR PENILAIAN KINERJA MASUKAN BESARAN SUMBER DAYA YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM ATAU KEGIATAN
KELUARAN BARANG ATAU JASA YANG DIHASILKAN DARI PROGRAM ATAU KEGIATAN
HASIL SEGALA SESUATU YANG MENCERMINKAN BERFUNGSINYA KELUARAN DARI KEGIATAN-KEGIATAN DALAM SUATU PROGRAM ATAU KEGIATAN 39
FORMULASI INDIKATOR, TOLOK UKUR & TARGET KINERJA
Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari
program
dan
kegiatan
yg
direncanakan,
terdiri
dari
:
masukan, keluaran dan hasil. Tolok Ukur Kinerja adalah ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dgn mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan, seperti : jumlah, rasio, porsentase, tingkat
pencapaian, tingkat kecepatan, waktu penyelesaian dsb. Target kinerja adalah hasil yang diharapkan dari capaian program, masukan, keluaran atau hasil dari suatu kegiatan berdasarkan tolok ukur kinerja yang ditetapkan, seperti : Target capaian program 1:3, Target masukan (jumlah dana) Rp 200 juta, Target keluaran (jumlah penyuluh terlatih) 500 orang, Target hasil (ratio jumlah kelas dan siswa) 1:40. 40
CONTOH PERHITUNGAN PENCAPAIAN TARGET DALAM KUA INFORMASI DALAM RPJMD ( 2005 – 2009 ) TARGET INDIKATOR KEGIATAN SELAMA 5 TAHUN
PROGRAM/KEGIATAN
KONDISI TAHUN 2005
Hasil Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK)
Rasio Jumlah Kelas dan anak didik sebesar 1 : 70 dengan data jumlah anak usia sekolah dini yang belum sekolah rata-rata sebesar 600 orang.
Rasio Jumlah Kelas dibanding anak didik sebesar 1 : 40
INFORMASI DALAM KUA ( RKPD 2007 ) TARGET INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN
Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK)
PAGU INDIKATIF Jumlah (Rp)
Hasil Rasio Jumlah Kelas dibanding anak didik sebesar 50
1:
754.000.000
Sumber Dana APBD
PENCAPAIAN TARGET 2007
{
(70-50)
:
(70 - 40)
}
x 100% = 66,67%
41
CONTOH PENYAJIAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TOLOK UKUR PROGRAM/KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
TARGET INDIKATOR KEGIATAN (KELUARAN)
TARGET INDIKATOR KEGIATAN (HASIL)
1500 surat
rata-rata surat yang gagal Terkirim 20% dari jumlah surat terkirim.
Prosentase jumlah surat terkirim dibanding dengan total jumlah surat dalam satu tahun
Penyediaan jasa surat menyurat
42
Kegiatan Pengadaan Meubeler Indikator
Capaian Program Masukan
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Ratio Meubeler Layak pakai dengan Jumlah Pegawai
Terwujudnya ratio meubeler yg layak pakai dengan tot jumlah pegawai 1:1
jumlah dana Jumlah Meja dan kursi
Keluaran
Hasil
Porsentase Meubeler yg layak pakai dari total meubeler kantor
Kelompok Sasaran :
Pegawai yg belum memiliki sarana dan prasarana kerja
Rp100.000.000,00 100 Unit (Meja dan kursi)
30%
Anggaran Belanja Langsung per Kegiatan Kode Rekening
Uraian
Rincian penghitungan
Jumlah
43
Kegiatan Pelatihan Petani Pemakaian Air Indikator
Capaian Program Masukan
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Porsentase peningkatan Produksi Padi Petani
Terwujudnya peningkatan produksi padi petani rata-rata 80 % dari jumlah produksi yg telah ditargetkan (3 ton/Ha).
jumlah dana
Keluaran
Jumlah petani yg terlatih
Hasil
Hasil produksi padi petani
Kelompok Sasaran :
Rp200.000.000,00 80 orang (10 Kelompok Tani)
2,4 Ton/Ha
Petani Pemakai Air
Anggaran Belanja Langsung per Kegiatan Kode Rekening
Uraian
Rincian penghitungan
Jumlah
44
Penyusunan dan Pembahasan Raperda Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Masukan
Prosentase penyediaan Perda Tersedia sesuai peraturan yang ditetapkan dari total perundang-undangan dengan tingkat Raperda (Prolegda) pencapain 20%.
jumlah dana Jumlah peraturan daerah yg disusun
Keluaran
Ratio jumlah Raperda dengan waktu penyelesaian per hari kerja
Hasil Kelompok Sasaran :
Target Kinerja
Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Panitia Anggaran DPRD
Rp30.000.000,00 2 Raperda (APBD dan Pembentukan Dana Cadangan)
1:5
Anggaran Belanja Langsung per Kegiatan Kode Rekening
Uraian
Rincian penghitungan
Jumlah
45
ALUR PENGERJAAN RKA SKPD RKA-SKPD 1
Kode
RKA-SKPD 2.1
RKA-SKPD 2.2.1
RKA-SKPD 2.2
RKA-SKPD
RKA-SKPD
Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan SKPD
RKA-SKPD 1
Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
RKA-SKPD 2.1
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung SKPD
RKA-SKPD 2.2
Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan SKPD
RKA-SKPD 2.2.1
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan SKPD
RKA-SKPD 3.1
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
RKA-SKPD 3.2
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
RKA-SKPD 3.1
RKA-SKPD 3.2
Nama Formulir
46
Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD)
Kode RKA SKPD
Nama Formulir Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
dan
RKA SKPD 1
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA SKPD 2.1
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA SKPD 2.2
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
RKA SKPD 2.2.1
Rincian Anggaran Belanja Langsung Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA SKPD 3.1
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
RKA SKPD 3.2
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah 47
FORMULIR RKA-SKPD Logo Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota *)……… RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA - SKPD) TAHUN ANGGARAN ………. Urusan Pemerintahan
: x.xx. ……………………………………………………………………………………………………..
Organisasi
: x.xx.xx. ………………………………………………………………………………………………….
Pengguna Anggaran : Nama
: ……………………………………………………………………………………………………………………..
NIP
: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Jabatan
: …………………………………………………………………………………………………………………….. Kode
Nama Formulir
RKA - SKPD
Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 1
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2
Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2.1
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 3.1
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
RKA - SKPD 3.2
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
48
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA - SKPD
Provinsi/Kabupaten/Kota ……. Tahun Anggaran …… Urusan Pemerintahan
: x.xx. ……………………………………………………...............................
Organisasi
: x.xx.xx. ………………………………………………………………………. Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
Surplus/ (Defisit)
Pembiayaan neto
……..,tanggal……….. Kepala SKPD
(tanda tangan)
(nama lengkap) NIP. … … …
49
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA-SKPD 1
Provinsi/Kabupaten/Kota ……. Tahun Anggaran … Urusan Pemerintahan
: x.xx. ……………………………………………………………………………………………………………………
Organisasi
: x.xx.xx. ………………………………………………………………………………………………………………… Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Penghitungan
Kode Rekening
Uraian
1
2
x
x
x
xx
xx
x
x
x
xx
xx
volume
satuan
Tarif/ Harga
3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)
Jumlah
……..,tanggal……… Kepala SKPD (tanda tangan)
(nama lengkap) NIP. … … … Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan
: : :
1. 2. Dst. Tim Anggaran Pemerintah Daerah: No
Nama
NIP
Jabatan
Tandatangan
1 2 dst
50
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA-SKPD 2.1
Provinsi/Kabupaten/Kota …… Tahun Anggaran …
Urusan Pemerintahan
: x.xx. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Organisasi
: x.xx.xx. ………………………………………………………………………………………………………………………………… Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun n
Kode Rekening
Uraian
1
2
x
x
xx
xx
x
x
xx
xx
volume
satuan
Harga satuan
Jumlah (Rp)
3
4
5
6=(3x5)
Tahun n+1 7
Jumlah
……..,tanggal……….. Kepala SKPD (tanda tangan) (nama lengkap)
NIP. … … … Keterangan
:
Tanggal Pembahasan
:
Catatan Hasil Pembahasan
:
1. 2. Dst Tim Anggaran Pemerintah Daerah: No
Nama
NIP
Jabatan
Tanda Tangan
1 2 dst
51
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA-SKPD 2.2
Provinsi/Kabupaten/Kota …… Tahun Anggaran ........... Urusan Pemerintahan
: x. xx. …………………………………………………………………………………………………………………………
Organisasi
: x. xx. xx. …………………………………………………………………………………………………………………… Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Jumlah
Program
Kegiatan
1
2
xx
Uraian
3
Lokasi Kegiatan 4
Target Kinerja (Kuantitatif) 5
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
6
7
8
9=6+7+8
10
Program …. xx
Kegiatan ….
xx
Kegiatan ….
xx
dst ….
xx
dst …. xx
dst …. Jumlah
……..,tanggal……….. Kepala SKPD (tanda tangan) (nama lengkap) NIP. … … …
52
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA-SKPD 2.2.1
Provinsi/Kabupaten/Kota ……. Tahun Anggaran …... Urusan Pemerintahan
: x. xx.
……………………………………………
Organisasi
: x. xx. xx.
…………………………………………..
Program
: x. xx. xx. xx.
…………………………………………..
Kegiatan
: x. xx. xx. xx. xx.
…………………………………………..
Lokasi kegiatan
: ………………….
Jumlah Tahun n-1
: Rp .................. (.................................................................................)
Jumlah Tahun n
: Rp .................. (.................................................................................)
Jumlah Tahun n+1
: Rp .................. (.................................................................................) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan : …………… Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Penghitungan
Kode Rekening
Uraian
1
volume
satuan
Harga satuan
3
4
5
2
x
x
x
xx
xx
x
x
x
xx
xx
Jumlah (Rp) 6=(3 x 5)
Jumlah ……..,tanggal……….. Kepala SKPD (tanda tangan) (nama lengkap) NIP. … … … Keterangan
:
Tanggal Pembahasan
:
Catatan Hasil Pembahasan
:
1. Dst Tim Anggaran Pemerintah Daerah: No
Nama
NIP
Jabatan
Tanda Tangan
1. Dst.
53
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA-SKPD 3.1
Provinsi/Kabupaten/Kota ……. Tahun Anggaran …...
Urusan Pemerintahan
: x. xx.
…………………
Organisasi
: x. xx. xx. ………………… Rincian Penerimaan Pembiayaan
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
x
x
x
xx
xx
x
x
x
xx
xx
x
x
x
xx
xx Jumlah Penerimaan ……… tanggal ……… Kepala SKPD (tanda tangan) (nama lengkap) NIP. … … …
Keterangan
:
Tanggal Pembahasan
:
Catatan Hasil Pembahasan
:
1. 2. Dst Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No
Nama
NIP
Jabatan
Tanda Tangan
1 2 dst
54
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA-SKPD 3.2
Provinsi/Kabupaten/Kota ……. Tahun Anggaran …...
Urusan Pemerintahan
: x. xx.
…………………
Organisasi
: x. xx. xx. ………………… Rincian Pengeluaran Pembiayaan
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
x
x
x
xx
xx
x
x
x
xx
xx
x
x
x
xx
xx Jumlah Penerimaan ……… tanggal ……… Kepala SKPD (tanda tangan) (nama lengkap) NIP. … … …
Keterangan
:
Tanggal Pembahasan
:
Catatan Hasil Pembahasan
:
1. 2. Dst Tim Anggaran Pemerintah Daerah: No
Nama
NIP
Jabatan
Tanda Tangan
1 2 dst
55
SEKIAN & TERIMA KASIH 56
