ANGGARAN SEKTOR PUBLIIK (AnSP) Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA. PENYUSUNAN RKA SKPD

ANGGARAN SEKTOR PUBLIIK (AnSP) Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

PENYUSUNAN RKA SKPD

Sesi 10

Penyusunan RKA SKPD

Copyright © 2016 bandi.staff.fe.uns.ac.id.

Anggaran Sektor Publik (AnSP) Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives SIKLUS APBN & ASUMSI DASAR EKONOMI

Tujuan Pembelajaran pada sesi ini adalah sebagai berikut. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

3

Memahamkan Dasar hukum RKA SKPD Memahamkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) Memahamkan Fungsi RKA SKPD Memahamkan Komponen RKA-SKP Memamahmkan Pedoman penyusunan RKA SKD Memahamkan Pendekatan Penyusunan RKA SKPD Memahamkan Tata Cara Pengisian Formulir RKA SKPD Menelusur sumber acuan

Bandi.staff.fe.uns.ac.id


Learning Objectives 1. Memahamkan Dasar hukum RKA SKPD

LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN RKA SKPD • UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara • UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah • Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah • Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

4



Learning Objectives 1. Memahamkan Dasar hukum RKA SKPD

JADWAL PENGANGGARAN

5


Learning Objectives


2. Memahamkan APBD

ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Pemerintah Pusat

Renstra KL Pedoman

RPJP Nasional

Diacu

RPJM Nasional

Pedoman

Diperhatikan Pedoman

RPJP Daerah

RPJM Daerah Pedoman

Pemerintah Daerah

Renstra SKPD

Planning 6

Pedoman

Renja - KL

Pedoman

RKA-KL

Rincian APBN

RAPBN

APBN

RAPBD

APBD

RKA SKPD

Rincian APBD

Diacu Dijabar kan

RKP

Pedoman

Diserasikan melalui Musrenbang Dijabarkan

RKP Daerah

Pedoman

Diacu Pedoman

Renja SKPD

Pedoman

Budgeting Bandi.staff.fe.uns.ac.id

Diagram Proses Penyusunan Rancangan APBD

Evaluasi Mendagri/ Gubernur Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD

RPJMD

Rancangan Awal Kerangka Ekonomi Daerah

RKPD

Nota Kesepakatan, KUA, Prioritas Dan Plafon

Pedoman Rancangan RAPBD Penyusunan Kebijakan Dan Umum APBD RKASKPD, KUA, Lampiran Prioritas dan Plafon

SE Prioritas Program & Indikasi Pagu

Pembahasan Tim Anggaran Konsistensi dengan KUA

Draft Perda APBD

Ra Perkada Rincian APBD

RENJA SKPD

RKASKPD

Perda APBD Perkada Rincian APBD

Pembahasan Tim Anggaran Konsistensi dengan Perkada Rincian APBD

Lampiran APBD (Himpunan RKA-SKPD)

PemutaKhiran Data & Proyeksi Ekonomi & Fiskal

RENSTRA SKPD

Pembahasan RAPBD

Konsep Dokumen Anggaran

Pengesahan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran


Learning Objectives 2. Memahamkan APBD

A. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-Lain PAD yang sah:

8

2. Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

3. Lain-lain Pendapatan Hibah Dana Darurat




A. Pendapatan Daerah

Lain-lain PAD yang sah:  Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang tidak dipisahkan  Jasa Giro  Pendapatan Bunga  Tuntutan Ganti Rugi (TGR)  Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing  Komisi Potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau Pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah

9


•

APBD

B. Belanja Daerah Diklasifikasikan Menurut

1. Organisasi

2. Fungsi

Disesuaikan Pelayanan dengan susunan Umum; perangkat Ketertiban dan daerah/lembaga keamanan; teknis daerah Ekonomi; Lingkungan Hidup; Perumahan dan fasilitas Umum; Kesehatan Pariwisata Budaya Agama Pendidikan Perlindungan sosial

3. Program

4. Kegiatan

Ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perencana Daerah berkordinasi dengan kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan usulan Kepala SKPD

Ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perencana Daerah berkordinasi dengan kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan usulan Kepala SKPD

5. Jenis Belanja

- Belanja Pegawai; - Belanja Barang/Jasa; - Belanja Modal; - Bunga; - Subsidi; - Hibah; - Bantuan Sosial; - Belanja BH dan BK - Belanja Tak Terduga



C. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan  Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Daerah tahun sebelumnya;  Penerimaan pinjaman daerah;  Pencairan dana cadangan;  Penerimaan kembali pemberian pinjaman;  Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. 11

2. Pengeluaran Pembiayaan  Pembayaran

pokok hutang; Penyertaan Modal; Pemberian Pinjaman; dan Pembentukan Dana Cadangan.



2. Memahamkan fungsi RKA SKPD

RKA SKPD • Merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya • RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja untuk masingmasing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

12



2. Memahamkan fungsi RKA SKPD

FUNGSI RKA SKPD 



13

RKA-SKPD digunakan untuk menampung 

anggaran pendapatan,



anggaran belanja tidak langsung SKPD (gaji pokok dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan, khusus pada SKPD Sekretariat DPRD dianggarkan juga Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD), dan



anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD.

Pada prinsipnya, penyusunan anggaran di dalam RKA SKPD harus sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dari masing-masing SKPD Bandi.staff.fe.uns.ac.id

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) berdasarkan n Pedoman

Penyusunan RKA-SKPD

Kepala SKPD

menyusun

RKASKPD

Pendekatan penyusunan 1. Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah 2. Penganggaran terpadu 3. Penganggaran berdasarkan prestasi kerja

14

• dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya • memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya Bandi.staff.fe.uns.ac.id


2. Memahamkan komponen RKA SKPD

KOMPONEN RKA SKPD Penyusunan anggaran SKPD dituangkan ke dalam satu set RKA-SKPD yang terdiri dari:

1) RKA SKPD • Formulir ini merupakan Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD 2) RKA SKPD 1 • Formulir ini merupakan rincian anggaran pendapatan SKPD 3) RKA SKPD 2.1 • Formulir ini merupakan rincian anggaran belanja tidak langsung SKPD

15




KOMPONEN RKA SKPD Penyusunan anggaran SKPD dituangkan ke dalam satu set RKA-SKPD yang terdiri dari: 4) RKA SKPD 2.2 • Formulir ini merupakan rekapitulasi rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD 5) RKA SKPD 2.2.1 • Formulir ini merupakan rincian anggaran belanja langsung menurut program dan perkegiatan SKPD.

16




KOMPONEN RKA SKPD Langkah- langkah Penyusunan anggaran ke dalam RKA SKPD

1) mengisi RKA SKPD 1 (bagi SKPD yang memiliki tugas dan kewenangan memungut pendapatan asli daerah). 2) mengisi RKA SKPD 2.1. 3) mengisi RKA SKPD 2.2.1. 4) mengisi RKA SKPD 2.2. berdasarkan RKA 2.2.1 5) menggabungkan/meringkaskan anggaran yang dituangkan di dalam RKA 1, RKA 2.1., dan RKA 2.2. ke dalam RKA SKPD

17



Learning Objectives 3. Memahamkan Komponen RKA SKPD

RKA SKPD

Pendapatan Organisasi kelompok pendapatan jenis pendapatan

Belanja fungsi urusan pemerintahan Organisasi

obyek pendapatan

Program

rincian obyek pendapatan

Kegiatan kelompok belanja jenis belanja obyek belanja

18

rincian obyek belanja


Learning Objectives

Anggaran Sektor Publik (AnSP) pada SKPKD RKA-SKPD Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

3. Memahamkan Komponen RKA SKPD

SKPKD Pendapatan

Belanja

Organisasi

fungsi

penerimaan pembiayaan

urusan pemerintahan

pengeluaran pembiayaan

jenis pendapatan Rincian jenis pendapatan

PAD Daper Lain2 Pendapatan

Rincian obyek pendapatan

Pasal 40 PP58/2005

19

jenis pembiayaan

obyek pembiayaan

Organisasi Program

Obyek pendapatan

Pembiayaan

rincian obyek pembiayaan

Kegiatan jenis belanja

•Bunga •Subsidi •Hibah •Bantuan Sosial •Bagi Hasil & Bantuan Keu •Tak Terduga

Rincian jenis belanja

obyek belanja rincian obyek belanja


Learning Objectives

Anggaran Sektor Publik (AnSP) 3. Memahamkan Komponen RKA SKPD Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA. KLASIFIKASI BELANJA SATUAN KERJA Jenis Belanja Belanja Pegawai

Kelompok Belanja

Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tak Tersangka

Belanja Tidak Langsung (RKA SKPD 2.1)

Belanja Satker Belanja Langsung (RKA SKPD 2.2)

20

Belanja Langsung Per Kegiatan (RKA SKPD 2.2.1)

•Belanja Pegawai •Belanja Barang dan jasa •Belanja Modal Bandi.staff.fe.uns.ac.id

PENYUSUNAN RKA SKPD RPJMD

FKPD

POKOK2 PIKIRAN

RKPD KU Prioritas & Plafon Anggaran

RKA

RAPBD

RKA SKPD

APBD Penjabaran APBD

RKA SKPD : Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPA SKPD

Penyusunan RKA SKPD Kepala SKPD

PPKD

(Satuan Kerja Perangkat Daerah)

(Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)

RKASKPD

Disampaikan

RKASKPD RKA-SKPD yang telah ditelaah

RAPBD

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

RKASKPD

Dibahas

penelaahan kesesuaian dengan ● kebijakan umum APBD ● prioritas dan plafon anggaran sementara ● prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya ● dokumen perencanaan lainnya ● capaian kinerja ● indikator kinerja ● analisis standar belanja ● standar satuan harga ● standar pelayanan minimal


Learning Objectives 4. Memahamkan Pedoman RKA SKPD

PENYUSUNAN RKA-SKPD 

Memenuhi ketentuan perundang-undangan :  Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju

23





Memenuhi ketentuan perundang-undangan :  Prakiraan Maju (forward estimate), perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

24





Memenuhi ketentuan perundang-undangan :  Penganggaran terpadu (unified budgeting), penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksankan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana (tidak mengenal anggaran belanja rutin dan pembangunan serta belanja aparatur dan belanja publik)

25





Memenuhi ketentuan perundang-undangan :  Anggaran berbasis prestasi kerja, pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran/hasil dari kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yg terukur.

26




Penyusunan Anggaran Berdasarkan Prestasi Kinerja capaian kinerja

indikator kinerja Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kinerja dilakukan berdasarkan

analisis standar belanja

standar satuan harga

ditetapkan dengan keputusan kepala daerah

standar pelayanan minimal 27



Learning Objectives 5. Memahamkan Pendekatan RKA SKPD

Pendekatan Penyusunan RKA SKPD • . Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah

• menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam TA berikutnya dari TA yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya

28




Pendekatan Penyusunan RKA SKPD • .

Penganggaran Terpadu / Unified Budgeting • mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran Penganggaran Berdasarkan Prestasi Kerja • memperhatikan keterkaitan pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut

29




PENDEKATAN KINERJA • •

30

Sistem Anggaran Yang Mengutamakan Upaya Pencapaian Output dari Input Yang Ditetapkan Output (Keluaran) Menunjukkan Barang atau Jasa Yang Dihasilkan Oleh Kegiatan Yang Dilaksanakan Untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Dan Tujuan Program Dan Kebijakan




PENDEKATAN KINERJA •

•

31

Input (Masukan) Adalah Besarnya Sumber Daya Baik Yang Berupa Personil, Barang Modal Termasuk Peralatan Dan Teknologi, Dana, Atau Kombinasi Dari Beberapa Atau Kesemua Jenis Sumberdaya Yang Digunakan Untuk Melaksanakan Kegiatan Kinerja/Prestasi Kerja Adalah Keluaran/ Hasil Dari Kegiatan/Program Yang Akan Atau Telah Dicapai Sehubungan Dengan Penggunaan Anggaran Dengan Kuantitas Dan Kualitas Yang Terukur




ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

  

32

Dalam Sistem Anggaran Kinerja Setiap Usulan Program, Kegiatan Dan Anggaran Dinilai Kewajarannya Analisis Standar Belanja Adalah Standar Atau Pedoman Yang Digunakan Untuk Menganalisis Kewajaran Beban Kerja Atau Biaya Setiap Program Atau Kegiatan Yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun Anggaran Penilaian Kewajaran Dalam Asb Mencakup Dua Hal : Kewajaran Beban Kerja Dan Kewajaran Biaya




PENILAIAN KEWAJARAN BEBAN KERJA •

Kaitan Logis Antara Program/Kegiatan Yang Diusulkan Dengan Kua Dan Ppas

•

Kesesuaian Antara Program/Kegiatan Yang Diusulkan Dengan Tugas Pokok Dan Fungsi Skpd Yang Bersangkutan

•

Kapasitas Satuan Kerja Untuk Melaksanakan Program/Kegiatan Pada Tingkat Pencapaian Yang Diinginkan Dan Dalam Jangka Waktu Satu Tahun Anggaran

33




PENILAIAN KEWAJARAN BIAYA 

Kaitan Antara Biaya Yang Dianggarkan Dengan Target Pencapaian Kinerja (Standar Biaya)



Kaitan Antara Standar Biaya Dengan Harga Yang Berlaku



Kaitan Antara Biaya Yang Dianggarkan, Target Pencapaian Kinerja Dengan Sumber Dana

34




DASAR PENILAIAN KINERJA Masukan • Besaran Sumber Daya Yang Digunakan Untuk Melaksanakan Program Atau Kegiatan Keluaran • Barang Atau Jasa Yang Dihasilkan Dari Program Atau Kegiatan Hasil • Segala Sesuatu Yang Mencerminkan Berfungsinya Keluaran Dari Kegiatan-kegiatan Dalam Suatu Program Atau Kegiatan

35



Kode

Learning Objectives 6. Memahamkan Tata Cara Pengisian Formulir RKA SKPD

Informasi Pokok Dalam RKA SKPD

RKA SKPD

Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA SKPD 2.2

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA SKPD 2.2.1

Ringkasan Anggaran Belanja Langsung menurut program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA SKPD 3.1

Ringkasan Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah

RKA SKPD 3.2

Ringkasan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah

36




PENGISIAN FORMULIR RKA SKPD • RKA SKPD 1 sebagai formulir untuk menyusun rencana pendapatan atau peneriman satker dalam tahun anggaran yang direncanakan. Nomor dan nama kode rekening diuraikan menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan. • RKA SKPD 2.1 sebagai formulir untuk menyusun rencana belanja tidak langsung, diuraikan menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja tidak langsung.

37




PENGISIAN FORMULIR RKA SKPD • RKA SKPD 2.2.1 sebagai formulir untuk menyusun rencana belanja langsung dari setiap kegiatan yang diprogramkan. Dengan demikian apabila dalam satu program terdapat satu atau lebih kegiatan maka setiap kegiatan dituangkan dalam formulir RKA SKPD 2.2.1. • RKA SKPD 2.2 sebagai formulir untuk menyusun rekapitulasi dari seluruh program dan kegiatan satuan kerja yang dikutp dari RKA SKPD 2.2.1, diuraikan menurut jenis belanja

38



39





Bagan Alir RKA-PPKD Kode

RKA PPKD 1 RKA PPKD 2.1

RKA PPKD RKA PPKD 3.1 RKA PPKD 3.2

40

Nama Formulir

RKA-PPKD

Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan PPKD

RKA-PPKD. 1

Rincian Anggaran Pendapatan PPKD selaku BUD

RKA-SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung PPKD selaku BUD

RKA-SKPD 3.1

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah PPKD selaku BUD

RKA-SKPD 3.2

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah PPKD selaku BUD Bandi.staff.fe.uns.ac.id

Referensi

Learning Objectives 6. Menelusur sumber acuan

• Dirjen Anggaran. 2013. Dasar-dasar Praktek Pengyusunan APBN di Indonesia. • UU 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 • Mulyana, Budi. 2010. Modul Perencanaan dan Penganggaran Daerah. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

41 Bandi.staff.fe.uns.ac.id

ANGGARAN SEKTOR PUBLIIK (AnSP) Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA. PENYUSUNAN RKA SKPD

Recommend Documents