ANGGARAN SEKTOR PUBLIIK (AnSP) Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA

ANGGARAN SEKTOR PUBLIIK (AnSP) Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

TRANFER KE DAERAH, & PEMBIAYAAN ANGGARAN

Sesi 5

Tranfer ke Daerah, Pembiayaan Anggaran

Copyright © 2016 bandi.staff.fe.uns.ac.id.

Anggaran Sektor Publik (AnSP) Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives SIKLUS APBN & ASUMSI DASAR EKONOMI

Tujuan Pembelajaran pada sesi ini adalah sebagai berikut. 1. Memahamkan Penganganggaran 2. Memahamkan Transfer ke Daerah 3. Memahamkan Dana: Perimbangan, Bagi Hasil, Alokasi, Otonomi, Penyesuaian dalam APBN 4. Memahamkan Pembiayaan dalam APBN 5. Memahamkan Surat Berharga Negara, Pinjaman Negara 6. Memahamkan Mekanisme Penganggaran Pembiayaan Utang dan Non Utang 7. Memahamkan Kebijakan Pembiayaan Anggaran dalam APBN 8. Menelusur sumber acuan 3 3

Bandi.staff.fe.uns.ac.id

Learning Objectives


1. Memahamkan APBN

ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Pemerintah Pusat

Renstra KL Pedoman

RPJP Nasional

Diacu

RPJM Nasional

Pedoman

Diperhatikan Pedoman

RPJP Daerah

RPJM Daerah Pedoman

Pemerintah Daerah

Renstra SKPD

Planning 4

Pedoman

Renja - KL

Pedoman

RKA-KL

Rincian APBN

RAPBN

APBN

RAPBD

APBD

RKA SKPD

Rincian APBD

Diacu Dijabar kan

RKP

Pedoman

Diserasikan melalui Musrenbang Dijabarkan

RKP Daerah

Pedoman

Diacu Pedoman

Renja SKPD

Pedoman

Budgeting Bandi.staff.fe.uns.ac.id


Learning Objectives 1. Memahamkan APBN

PEENGANGGARAN PUSAT DAN DAERAH • DPR .

Presiden

Menkeu RKA K/L

Kekuasaan PKN

Men/K-L RKA K/L

Dikuasakan

Gubernur

Wal/Bup

RKA D RKA D

Diserahkan

RKA K/L

SETU -JU?

RAPBN

APBN

5

RKA K/L

RAPBD

RKA K/L

RAPBD

APBD

APBD Bandi.staff.fe.uns.ac.id


Learning Objectives 1. Memahamkan APBN

PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN-Waktu • .

6



Learning Objectives 1. Memahamkan Transfer ke Daerah dalam APBN

PENDAHULUAN • Pos Transfer ke Daerah dalam postur APBN dilatarbelakangi oleh lahirnya dua UU otonomi daerah dan desentralisasi fiskal: 1. UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan 2. UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,

• Tahun 2004 kedua UU tersebut direvisi menjadi

1. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 2. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

7




PENDAHULUAN • Implementasinya dari kedua UU:

• pemuatan pos Transfer ke Daerah dalam postur APBN • untuk pertama kalinya dilakukan pada tahun 2001.

• Dalam perjalanannya sejak tahun 2001 hingga 2012, nomenklatur Transfer ke Daerah dalam postur APBN telah mengalami perubahan, yaitu: a. b. c. d.

8

Pada tahun 2001-2004 :l istilah Anggaran yang Didaerahkan; Pada tahun 2004: berubah menjadi Belanja Daerah; Sampai dengan tahun 2007: berubah menjadi Belanja ke Daerah; serta Sejak tahun 2008 hingga saat ini: berubah menjadi Transfer ke Daerah.




TUJUAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH kebijakan Transfer ke Daerah bertujuan:

(1) Mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi ketimpangan pelayanan publik antardaerah; (2) Meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan mengurangi perbedaan keuangan antara pusat dan daerah dan antardaerah terutama dalam rangka mendanai pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di daerah; (3) mendukung kesinambungan fiskal nasional (fiscal sustainability) dalam rangka kebijakan ekonomi makro; (4) Meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah;

9




TUJUAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH kebijakan Transfer ke Daerah bertujuan:

(5) meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah; serta (6) Mempercepat pembangunan di provinsi khusus: • Provinsi Papua, • Provinsi Papua Barat, dan • Provinsi Aceh, terutama melalui pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan.

10




DEFINISI & LINGKUP TRANSFER KE DAERAH Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa • dana perimbangan, • dana otonomi khusus, dan • dana penyesuaian.

Ruang lingkup Transfer ke Daerah:

(a) Dana Perimbangan, yang meliputi DBH, DAU, dan DAK; dan (b) Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian, meliputi: Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian

11




LINGKUP TRANSFER KE DAERAH

12




DEFINISI & LINGKUP TRANSFER KE DAERAH Dana Perimbangan: • adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN • yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah • dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. • Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

13




DEFINISI & LINGKUP TRANSFER KE DAERAH • Ruang Lingkup, Dana Perimbangan terdiri atas: (a) Dana Bagi Hasil (DBH), (b) Dana Alokasi Umum (DAU), dan (c) Dana Alokasi Khusus (DAK).

14




DEFINISI & LINGKUP TRANSFER KE DAERAH Dana Bagi Hasil (DBH) • adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, • yang dialokasikan kepada daerah • berdasarkan persentase tertentu • untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

15




DEFINISI & LINGKUP TRANSFER KE DAERAH Kebijakan pelaksanaan alokasi DBH tahun 2012 mengacu kepada ketentuan-ketentuan:

• UU Nomor 33 Tahun 2004, UU 11/ 2006 tentang Pemerintahan Aceh, • UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu 1/ 2008 tentang Perubahan atas UU 21/ 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang, dan • UU 39/ 2007 tentang Perubahan UU 11/ 1995 tentang Cukai, serta • PP 55/ 2005 tentang Dana Perimbangan.

16



Learning Objectives 1. Memahamkan Pembiayaan Anggaran

PEMBIAYAAN ANGGARAN Pembiayaan • •

17

adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.




PEMBIAYAAN ANGGARAN Kebutuhan pembiayaan anggaran utamanya diperlukan dalam rangka:

(1) menutup defisit APBN, (2) memenuhi kewajiban Pemerintah, utamanya untuk pembayaran cicilan pokok (amortisasi) utang luar negeri dan dalam negeri, pembayaran jatuh tempo pokok utang, serta pembelian kembali (buy back) surat berharga negara, (3) membiayai pengeluaran pembiayaan utamanya untuk penerusan pinjaman, Penyertaan Modal Negara (PMN), investasi pemerintah, dana bergulir, dana pengembangan pendidikan nasional, kewajiban penjaminan pemerintah, dan pemberian pinjaman.

18




PEMBIAYAAN ANGGARAN • Penjelasan pasal 12 ayat (3) UU 17/ 2003 tentang Keuangan Negara: • •

defisit anggaran dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto.

• Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam UU APBN. • Sebaliknya, dalam hal anggaran diperkirakan surplus, Pemerintah Pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat 19




PEMBIAYAAN ANGGARAN • Secara akuntansi, suatu anggaran akan selalu dalam keadaan seimbang, •

yaitu incomings sama dengan outgoings.

•

sehingga terjadi ketidakseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan.

• Kondisi defisit atau surplus anggaran dalam hal ini akan ditandai oleh adanya item-item penyeimbang (balancing items) baik dalam incoming ataupun outgoing,

20




PEMBIAYAAN ANGGARAN • Jika penerimaan anggaran Pemerintah dinyatakan dengan T dan pengeluarannya dinyatakan dengan G, maka • •

•

21

kondisi defisit anggaran dapat dinyatakan dalam bentuk G-T dengan G yang lebih besar dari pada T. Secara verbal defisit dapat didefinisikan sebagai nilai atau tingkat penerimaan anggaran Pemerintah yang lebih kecil daripada pengeluarannya, untuk selanjutnya dibiayai dengan beberapa macam mekanisme.




PEMBIAYAAN ANGGARAN Menurut Barro (1989) sebab terjadinya defisit anggaran: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

22

Mempercepat pertumbuhan ekonomi Pemerataan pendapatan masyarakat Melemahnya nilai tukar Pengeluaran akibat krisis ekonomi Realisasi yang menyimpang dari rencana Pengeluaran karena inflasi




PEMBIAYAAN ANGGARAN Pembiayaan defisit anggaran dapat diklasifikasikan menjadi tiga: (i) Pembiayaan anggaran dalam negeri dan luar negeri; (ii) Pembiayaan anggaran utang dan nonutang; (iii) Pembiayaan anggaran berdasarkan penerimaan dan pengeluaran.

23




PEMBIAYAAN ANGGARAN (i) Pembiayaan anggaran berdasarkan perolehan sumbersumber pembiayaan: • •

24

Pembiayaan anggaran dalam negeri dan Pembiayaan anggaran luar negeri




PEMBIAYAAN ANGGARAN Pembiayaan dalam negeri bersumber dari • •

perbankan dalam negeri dan nonperbankan dalam negeri.

Pembiayaan perbankan dalam negeri bersumber dari • • • • •

25

Sisa Anggaran Lebih (SAL), penerimaan cicilan pengembalian Subsidiry Loan Agreement (SLA)/ Rekening Dana Investasi (RDI), Rekening Kas Umum Negara (RKUN), rekening pembangunan hutan, dan rekening Pemerintah lainnya.




PEMBIAYAAN ANGGARAN Pembiayaan nonperbankan dalam negeri bersumber dari • • • • • •

privatisasi, Hasil Pengelolaan Aset (HPA), penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), penarikan pinjaman dalam negeri, dana investasi Pemerintah dan Penyertaan Modal Negara (PMN), dan dana pengembangan pendidikan nasional.

Pembiayaan luar negeri bersumber dari • • •

26

penarikan pinjaman luar negeri, penerusan pinjaman, dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.




PEMBIAYAAN ANGGARAN (ii) Pembiayaan anggaran utang terdiri: • Surat Berharga Negara (neto), • pembiayaan luar negeri (neto), dan • pinjaman dalam negeri (neto) Pembiayaan nonutang bersumber: • perbankan dalam negeri dan • nonperbankan dalam negeri

27




PEMBIAYAAN ANGGARAN (iii) Pembiayaan berdasar penerimaan dan pengeluaran •

•

28

merupakan klasifikasi pembiayaan anggaran berdasarkan karakteristik cash inflow (penerimaan pembiayaan) dan cash outflow (pengeluaran pembiayaan). Penerimaan pembiayaan terdiri dari • penerimaan pembiayaan nonutang dan • penerimaan pembiayaan utang.





29

Penerimaan pembiayaan nonutang bersumber dari • penerimaan cicilan pengembalian SLA (RDI), • SAL, • Rekening Kas Umum Negara (RKUN), • Rekening Pembangunan Hutan (RPH), • rekening cadangan reboisasi, • rekening Pemerintah lainnya, • privatisasi, dan • HPA.





30

Penerimaan pembiayaan utang bersumber dari • SBN (neto), • penarikan pinjaman luar negeri (bruto), dan • pinjaman dalam negeri (neto).




PEMBIAYAAN ANGGARAN (iii) Pembiayaan berdasar penerimaan dan pengeluaran • •

•

31

Pengeluaran pembiayaan bersumber dari pengeluaran utang dan pengeluaran nonutang. Pengeluaran pembiayaan nonutang digunakan untuk dana investasi Pemerintah dan PMN, dana pengembangan pendidikan nasional, pinjaman kepada PT. PLN dan kewajiban penjaminan. Pengeluaran pembiayaan utang meliputi penerusan pinjaman, pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.




Kebijakan Pembiayaan Utang Adapun beberapa peraturan yang terkait dengan pembiayaan utang adalah: • • •

32

UU 24/ 2002 tentang Surat Utang Negara UU 19/ 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara PP 10/ 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. • pasal 9 PP 10/ 2011 mengatur Batas Maksimal Pinjaman (BMP),




Surat Berharga Negara Surat Berharga Negara • • • •

33

merupakan surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.

(UU 24/ 2002 tentang Surat Utang Negara) .




Surat Berharga Negara Tujuan penerbitan SBN: 1. membiayai defisit APBN; 2. menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam satu tahun anggaran (cash-mismatch); 3. mengelola portofolio utang negara.

34




Surat Berharga Negara Bentuk SBN secara umum dapat dilihat berdasarkan:

1. Dapat diperdagangkan (tradeable) dan tidak dapat diperdagangkan (nontradeable); 2. Jangka waktu (tenor) jatuh tempo; 3. Sistem; 4. Warkat dan tanpa warkat (scriples); 5. Jenis suku bunga (coupon).

35




Surat Berharga Negara Bentuk SBN secara umum dapat dilihat berdasarkan:

1. Dapat diperdagangkan (tradeable) dan tidak dapat diperdagangkan (nontradeable) A. Dapat diperdagangkan: - SUN - Sukuk B. Tidak dapat diperdagangkan - Obligasi Rekap/Surat Utang (SU-002, SU-004, SU-007, SRBI-01). Digunakan untuk program restrukturisasi perbankan pada saat krisis moneter 1998 - Sukuk Dana Haji Indonesia/SDHI (private placement)

36




Surat Berharga Negara Bentuk SBN secara umum dapat dilihat berdasarkan: 2. Jangka waktu (tenor) jatuh tempo:

A. Jangka pendek (<1 tahun, SPN); B. Jangka panjang (>1 tahun, obligasi 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun).

37




Surat Berharga Negara Bentuk SBN secara umum dapat dilihat berdasarkan: 3. Sistem: A. Konvensional (SUN); B. Syariah (SBSN).

38




Surat Berharga Negara Bentuk SBN secara umum dapat dilihat berdasarkan: 4. Warkat dan tanpa warkat (scriples): 5. Jenis suku bunga (coupon) A. Zero coupon (ZC); B. Variable rate (VR).

39




Kebijakan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) 1. Mengutamakan penerbitan SBN Rupiah di pasar domestik , Implikasinya terdapat potensi peningkatan porsi asing akibat tambahan supply SBN rupiah 2. Menerapkan Front Loading Strategy 3. Penerbitan SBN valas (global bonds, global sukuk, Samurai bonds) bersifat komplementer terhadap penerbitan SBN Rupiah untuk: 4. Melakukan pengelolaan SBN dalam kerangka Asset Liability Management (ALM) 5. Menjaga stabilitas pasar SBN 6. Melaksanakan pengelolaan kewajiban secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek biaya dan risiko:

40




Kebijakan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) 2. Menerapkan Front Loading Strategy • Memanfaatkan window investasi di awal tahun (Januari effect) • Pengamanan pembiayaan lebih awal untuk mendukung market confidence • Mengantisipasi kondisi pasar yang berpotensi berbalik arah pada semester II • Contingent financing facility baru tersedia pada semester II • Terdapat kebutuhan dana valas untuk mendukung pembiayaan alutsista jika sumber pendanaan melalui pinjaman luar negeri semakin terbatas

41




Kebijakan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) 3. Penerbitan SBN valas (global bonds, global sukuk, Samurai bonds) bersifat komplementer terhadap penerbitan SBN Rupiah untuk: • Pengembangan pasar SBN di pasar keuangan Internasional (benchmarking) • Menghindari “crowding-out” di pasar obligasi domestik, karena penerbitan SBN yang besar. • Penerbitan Samurai Bonds diperlukan karena terdapat kebutuhan refinancing dalam Yen.

42




Kebijakan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) 4. Melakukan pengelolaan SBN dalam kerangka Asset Liability Management (ALM): • ALM neraca pemerintah pusat/internal Kementerian Keuangan • ALM sovereign balance sheet bersama Bank Indonesia 5. Menjaga stabilitas pasar SBN • Implementasi CMP dan BSF • Mendukung pengembangan CMP Nasional 6. Melaksanakan pengelolaan kewajiban secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek biaya dan risiko: • Buyback • Debt switch

43




Pinjaman Dalam Negeri Pinjaman Dalam Negeri, PDN • • • •

44

adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari Pemberi Pinjaman Dalam Negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya

(PP 54/ 2008)




Pinjaman Dalam Negeri Pinjaman Dalam Negeri, PDN • •

•

45

Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dalam struktur portofolio utang Pemerintah merupakan instrumen yang relatif baru. Pinjaman ini mulai digunakan sebagai instrumen pembiayaan tahun 2010, setelah ditetapkan PP 54/ 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah. Meskipun PDN tersebut berasal dari bank- bank BUMN, namun tidak menutup kemungkinan bagi perbankan swasta untuk ikut terlibat dalam pengadaan PDN melalui sindikasi dengan bank-bank BUMN


Learning Objectives


1. Memahamkan Pembiayaan Anggaran

Pinjaman Dalam Negeri Pinjaman Dalam Negeri, PDN •

•

46

Sesuai dengan peruntukannya,(PP 54/ 2008) PDN lebih difokuskan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan oleh • • • •

K/L, Pemda, BUMN atau BUMD.

• • •

pemberdayaan industri dalam negeri, percepatan pembangunan infrastruktur, dan kegiatan investasi.

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk




Pinjaman Dalam Negeri Pinjaman Dalam Negeri, PDN

• Untuk saat ini penggunaan Pinjaman Dalam Negeri tersebut masih terfokus pada kegiatan-kegiatan pengadaan • • •

47

alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan alat utama Polri (alut Polri) yang diproduksi oleh produsen dalam negeri.




Pinjaman Luar Negeri Pinjaman luar negeri • • • •

48

adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyarat tertentu.




Pinjaman Luar Negeri Pinjaman luar negeri

• Pengadaan pinjaman memenuhi prinsip-prinsip: Ø Ø Ø Ø Ø Ø

49

transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik, tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara




Kebijakan Pinjaman Luar Negeri Pinjaman luar negeri • • • •

50

Mengutamakan pembiayaan sektor energi dan infrastruktur; Mendukung target rasio utang terhadap PDB akhir tahun 2014 maksimal sebesar 22% dan anggaran berimbang tahun 2014; Mempertahankan kebijakan net negative flow (penarikan pinjaman luar negeri < pembayaran kembali); Meningkatkan kualitas kesiapan kegiatan (readiness criteria) dan ownership K/L untuk meningkatkan efektifitas kegiatan dan penyerapan pinjaman lebih tepat waktu.




Jenis Pinjaman Luar Negeri Jenis Pinjaman luar negeri

a. Pinjaman Tunai • adalah Pinjaman Luar Negeri dalam bentuk Devisa dan/atau Rupiah yang digunakan untuk pembiayaan defisit APBN dan pengelolaan portofolio utang. • Pinjaman tunai dapat berupa: Pinjaman Program, standby loan, Pembiayaan Likuiditas jangka pendek, pembiayaan Kontijensi, pembiayaan untuk permodalan dll yang pencairannya bersifat tunai. b. Pinjaman Kegiatan • adalah Pinjaman Luar Negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu. • Pinjaman kegiatan dapat berupa: pinjaman proyek, credit line dll.

51


Learning Objectives


1. Memahamkan Pembiayaan Anggaran

Sumber Pinjaman Luar Negeri Sumber Pinjaman luar negeri a. b. c. d.

52

Kreditor Multilateral Kreditur Bilateral Kreditor Swasta Asing Lembaga Penjamin Kreditor Ekspor.




Sumber Pinjaman Luar Negeri

Sumber Pinjaman luar negeri a. Kreditor Multilateral:

• Lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara, yang memberikan pinjaman ke negara asing.

b. Kreditur Bilateral:

• Pemerintah Negara asing atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk pemerintah negara asing yang memberikan pinjaman ke negara asing.

53




Sumber Pinjaman Luar Negeri Sumber Pinjaman luar negeri

c. Kreditor Swasta Asing: • Lembaga keuangan asing, • lembaga keuangan nasional dan lembaga keuangan asing yang berdomisili dan melakukakan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia • yang memberikan pinjaman kepada pemerintah • berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari lembaga Penjamin Kredit Ekspor.

54




Sumber Pinjaman Luar Negeri

Sumber Pinjaman luar negeri

d. Lembaga Penjamin Kreditor Ekspor: • Lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan • • • • • • • 55

jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut digunakan untuk membeli barang/jasa dari negara bersangkutan yg berdomisili di luar wilayah Indonesia. Bandi.staff.fe.uns.ac.id



Penggunaan Pinjaman Luar Negeri

Penggunaan Pinjaman luar negeri a. Pembiayaan defisit APBN

b. Membiayai kegiatan prioritas kementrian negara/lembaga c. Mengelola portofolio utang: Kegiatan dalam rangka mencapai komposisi utang yang optimal baik dari sisi instrumen, mata uang, tingkat bunga, jenis suku bunga, sumber, dalam upaya untuk meminimalkan biaya utang pada tingkat risiko yang terkendali d. Diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah e. Diteruspinjamkan kepada BUMN f. Dihibahkan kepada Pemerintah Daerah

56




Pinjaman Luar Negeri Sumber Lain

Pinjaman luar negeri bersumber lain: a. pinjaman program, b. pinjaman proyek, dan c. Subsidiary Loan Agreement (SLA)

57





a. Pinjaman Program:

adalah pinjaman yang memerlukan perubahan kebijakan sebagai prasyarat. • umumnya menerapkan kebijakan pasar bebas termasuk perubahan internal (terutama privatisasi dan deregulasi) dan pengurangan hambatan perdagangan •

58




Pinjaman Luar Negeri Sumber Lain c. Penerusan Pinjaman/Subsidiary Loan Agreement (SLA) •

Penerusan Pinjaman luar negeri dapat diteruspinjamkan kepada • • •

59

Pemda dan BUMN dan penerima lainnya





Prinsip pemberian penerusan pinjaman/SLA:

i. Didasarkan pada kelayakan ekonomi dan keuangan; ii. Menghasilkan penerimaan yang dapat menutupi pinjaman; iii. Mempertimbangkan kemampuan keuangan debitur

60





Kegiatan yang dapat dibiayai dengan dana SLA: i. Pembangunan infrastruktur utk pelayanan umum diluar kerangka penugasan khusus; ii. Kegiatan investasi untuk meningkatkan pelayanan dan/atau meningkatkan penerimaan; iii. Khusus Pemda, pinjaman jangka menengah digunakan untuk pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan

61




Pinjaman Luar Negeri Sumber Lain Kebijakan penerusan pinjaman kepada Pemda dan BUMN tetap dilaksanakan • •

62

karena sesuai pasal 4 PP 10/ 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, Kementerian/Lembaga (K/L), Pemda, dan BUMN dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri.




Mekanisme Penganggaran Pembiayaan Utang Mekanisme penganggaran pembiayaan utang • •

•

•

63

diawali dengan penyampaian arah kebijakan dan prioritas pembangunan oleh Presiden, kemudian Kemenkeu cq DJA melakukan penyusunan resource envelope dan usulan kebijakan APBN, yang di dalamnya telah tercantum besaran pembiayaan dan komponen penyusunnya. Setelah pelaksanaan trilateral meeting antara Kemenkeu, Bappenas dan K/L maka dilakukan penyusunan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal serta Rencana Kerja Pemerintah yang kemudian diajukan kepada DPR dan dibahas dalam Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN




Mekanisme Penganggaran Pembiayaan Utang Mekanisme penganggaran pembiayaan utang •

• •

64

Kesimpulan dari pembicaraan pendahuluan tersebut digunakan oleh Pemerintah sebagai bahan masukan untuk menyusun • RUU APBN, • Nota Keuangan RAPBN, serta • Himpunan RKA-K/L, yang selanjutnya diajukan kepada DPR dan dibahas bersama untuk mendapatkan persetujuan DPR. Apabila telah disetujui oleh DPR dilakukan pengesahan RUU APBN oleh Presiden




Mekanisme Penganggaran Pembiayaan Utang Secara rinci, proses penganggaran pembiayaan utang adalah sebagai berikut: • • • •

•

65

Surat Berharga Negara dan Pinjaman Program memiliki tujuan untuk menutupi defisit anggaran, dan keduanya memiliki mekanisme yang sama. Besaran atau pagu SBN dan Pinjaman program diajukan ke DPR untuk kemudian dibahas, setelah mendapatkan persetujuan dan ketetapan DPR dalam bentuk Undangundang APBN, Pemerintah mencari lender dan bila telah mencapai kesepakatan maka akan dilanjutkan dengan penandatanganan loan agreement untuk pinjaman program. Sedangkan untuk SBN, yang disetujui adalah konsep neto, sehingga Pemerintah dapat mulai menerbitkan SBN dengan pagu sebesar yang terdapat dalam Undang-undang.


Referensi

Learning Objectives 6. Menelusur sumber acuan

• Dirjen Anggaran. 2013. Dasar-dasar Praktek Pengyusunan APBN di Indonesia. • Peraturan Pemerintah 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Penagadaan Pinjaman dan/ atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri • UU 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

66 Bandi.staff.fe.uns.ac.id

ANGGARAN SEKTOR PUBLIIK (AnSP) Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA

Recommend Documents