ANGGARAN SEKTOR PUBLIIK (AnSP) Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA. PENDAHULUAN

ANGGARAN SEKTOR PUBLIIK (AnSP) Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

PENDAHULUAN

Overview

Sesi 1

Anggaran Sektor Publik

Copyright © 2016 bandi.staff.fe.uns.ac.id.

Anggaran Sektor Publik (AnSP) Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives Arah dan cakupan “Anggaran Sektor Publik”

Learning Objective (LO) 1. Memahamkan sektor publik, dan cakupan 2. Memahamkan tujuan pembelajaran kuliah “anggaran Sektor Publik” 3. Memahamkan standar akuntansi pemerintah dan peraturan yang mendasari a. untuk pemerintah pusat dan satkernya b. untuk pemerintah daerah dan SKPD 4. Akuntansi Basis Akrual 5. Memahamkan laporan keuangan 6. Menelusur sumber acuan

3

Bandi.staff.fe.uns.ac.id


Learning Objectives 1. Memahamkan Sektor Publik

Sektor Publik Pengertian Sektor Publik • Ilmu ekonomi:

Sektor publik = “suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik”. Sektor publik: organisasi yang kompleks dan heterogen. Kompleksitas sektor publik tersebut menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen lebih bervariasi. Stekeholder sektor publik, membutuhkan informasi yang lebih bervariasi, handal, dan relevan untuk pengambilan keputusan. Tugas dan tanggung jawab akuntan sektor publik • adalah menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi maupun kebutuhan pihak eksternal •

• • • •

4


Learning Objectives


Sektor publik lain

1. Kuliah “Anggaran Sektor Publik”

Perseroan Terbatas

Kementeria n

Pusat

anggaran

Pemerintah an

Sat ker

Laporan Keuangan Gabungan

Propinsi Kab/ Kota BLUD

AnSP bandi.staff.fe.uns.ac.id

5


Learning Objectives 2. Tujuan pembelajaran Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Kuliah Anggaran Sektor Publik ini bertujuan: 1. Perserta didik dapat memahami secara konsep maupun praktis tentang penganggaran, yang meliputi: • Pemerintahan Pusa, dan/ Satuan Kerja Pemerintah Pusat (Satker) di daerah; • Pemerintah Daerah, baik Propinsi maupun Kabupaten/ Kota, dan • Sektor Publik lainnya 2. Perserta didik dapat memahami secara konsep perencanaan dan pengganggaran, dengan inovasi cara-cara perencanaan dan pengganggaran baik untuk pemerintah pusat, daerah, maupun sektor publik lainnya

6



Learning Objectives 3. Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan • Pemerintah Komitmen untuk melaksanakan reformasi di bidang akuntansi

• untuk penerapan akuntansi berbasis akrual pada setiap instansi pemerintahan, • baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah, dimulai tahun anggaran 2008.

• UU 17/ 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 ayat (1)

• ”Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. • Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.”

7




Standar Akuntansi Pemerintahan PP 71/ 2010: Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005. • • •

8

merupakan penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual murni Namun masih mengakomodir pilihan menerapkan basis kas menuju akrual (yang diatur di dalam PP 24/ 2005 selama masa transisi) pelaksanaan akrual murni paling tidak harus diterapkan paling lambat empat (4) tahun setelah peraturan ini diterbitkan. Per 1 Januari 2015




Standar Akuntansi Pemrintah pada Pemda Permendagri Nomor 64 Tahun 2013: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual • Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual sudah harus dilaksanakan mulai tahun 2015 di seluruh pemerintah daerah • Ada kewajiban Pemda untuk membuat Peraturan kepala daerah yang mengatur kebijakan akuntansi pemerintah daerah. • Penetapan Perkada paling lambat tanggal 31 Mei 2014 dan harus dipedomani dengan baik oleh fungsi-fungsi akuntansi, khususnya di SKPKD maupun di SKPD. • perkada juga dipedomani oleh pihak-pihak lain seperti perencana dan tim anggaran pemerintah daerah, juga Inspektorat

9




PERBEDAAN PP 24/2005 vs PP 71/2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

10




PP 24/2005 vs PP 71/2010 (Pertimbangan) PP 24 Tahun 2005

PP 71 Tahun 2010

• untuk melaksanakan ketentuan • Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor pasal 32 ayat (2) Undang17 Tahun 2003 tentang Keuangan Undang Nomor 17 Tahun 2003 Negara dan tentang Keuangan Negara, • Untuk melaksanakan Pasal 184 ayat • perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

(3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua,

• perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

11




PP 24/2005 vs PP 71/2010 PP 24 Tahun 2005 LAPORAN PERUBAHAN SAL • Tidak ada laporan tersendiri

12

PP 71 Tahun 2010 LAPORAN PERUBAHAN SAL • Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pospos berikut: a. Saldo Anggaran Lebih awal; b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan e. Lain-lain; f. Saldo Anggaran Lebih Akhir. Bandi.staff.fe.uns.ac.id



PP 24/2005 vs PP 71/2010 PP 24 Tahun 2005

PP 71 Tahun 2010

NERACA NERACA Ekuitas Dana terbagi; • Hanya Ekuitas, yaitu kekayaan bersih pemerintah • Ekuitas Dana Lancar: selisih antara aset lancar yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban dan kewajiban jangka pendek, termasuk sisa pemerintah pada tanggal laporan. lebih pembiayaan anggaran/saldo anggaran • Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir lebih ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas • Ekuitas Dana Investasi: mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang • Ekuitas Dana Cadangan: mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

13




PP 24/2005 vs PP 71/2010

PP 24 Tahun 2005

PP 71 Tahun 2010

LAPORAN ARUS KAS LAPORAN ARUS KAS • Disajikan oleh unit yang mempunyai • Disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (Par 15) fungsi perbendaharaan umum (Par 15) • Arus masuk dan keluar kas • Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, operasi, investasi, pendanaan, dan pembiayaan, dan non anggaran transitoris

14




PP 24/2005 vs PP 71/2010 PP 24 Tahun 2005

PP 71 Tahun 2010

LAPORAN KINERJA KEUANGAN LAPORAN OPERASIONAL • Bersifat optional • Merupakan Laporan Keuangan Pokok • Disusun oleh entitas pelaporan yang • Menyajikan pos-pos sebagai berikut: menyajikan laporan berbasis akrual a) Pendapatan-LO dari kegiatan • Sekurang-kurangnya menyajikan pos- operasional; pos : b) Beban dari kegiatan operasional ; a) Pendapatan dari kegiatan c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non operasional; Operasional, bila ada; b) Beban berdasarkan klasifikasi d) Pos luar biasa, bila ada; fungsional dan klasifikasi ekonomi; e) Surplus/defisit-LO. c) Surplus atau defisit. 15




PP 24/2005 vs PP 71/2010

PP 24 Tahun 2005

PP 71 Tahun 2010

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS • Bersifat optional • Sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos: a) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran; b) Setiap pos pendapatan dan belanja beserta totalnya seperti diisyaratkan dalam standarstanda lainnya, yang diakui secara langsung dalam ekuitas; e) Efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar diatur dalam suatu standar terpisah . • CALK • Pada dasarnya hampir sama dengan PP baru

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS • Merupakan Laporan Keuangan Pokok • Sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos: a) Ekuitas awal; b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. d) Ekuitas akhir. • CALK • Perbedaan yang muncul hanya dikarenakan komponen laporan keuangan yang berbeda dengan PP lama.

16



Learning Objectives 4. Memahamkan Akuntansi Pemerintahan basis Akrual

Akuntansi Pemrintah: Basis Akrual Basis Akrual

• Akuntansi berbasis akrual • basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, • tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. • Waktu pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, • sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

17




Akuntansi Pemrintah: Basis Akrual Basis Akrual • Study #14 IFAC Public Sector Committee (2002)

• pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. • pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. • memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumberdaya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumberdaya tersebut.

18





• Dibandingkan dengan akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual, akuntansi berbasis akrual sebenarnya tidak banyak berbeda. • Pengaruh perlakuan akrual dalam akuntansi berbasis kas menuju akrual sudah banyak diakomodasi di dalam laporan keuangan terutama neraca yang disusun sesuai dengan PP 24/ 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). • Keberadaan pos piutang, aset tetap, hutang merupakan bukti adanya proses pembukuan yang dipengaruhi oleh asas akrual .

19





• kelebihan yang diperoleh dari penerapan akrual adalah tergambarkannya informasi operasi atau kegiatan. • sektor komersial, gambaran kegiatan ini dituangkan dalam Laporan Laba Rugi. • dalam akuntansi pemerintah, dalam Laporan Operasional atau Laporan Surplus/Defisit.

20





• Perbedaan yang paling memerlukan perhatian adalah jenis/komponen laporan keuangan. • Perbedaan mendasar SAP PP 24/2005 dengan SAP Akrual terletak pada PSAP 12 mengenai Laporan Operasional. • Entitas pemerintah melaporkan secara transparan besarnya sumber daya ekonomi yang didapatkan, dan besarnya beban yang ditanggung untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. • Surplus/defisit operasional merupakan penambah atau pengurang ekuitas/kekayaan bersih entitas pemerintahan bersangkutan. • Secara ringkas perbedaan komponen laporan keuangan basis akrual dengan basis kas menuju akrual disajikan pada Lampiran II.

21





• Basis akrual berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun 2010, • apabila entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual • paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010. • Penerapan SAP Berbasis Akrual dapat dilaksanakan secara bertahap • dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual. • Ketentuan mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap • pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan • pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (pasal 7 PP 71 tahun 2010). 22



Learning Objectives 5. Memahamkan laporan keuangan Pemerintah

Laporan Keuangan Pemerintah: Basis Akrual • Struktur SAP berbasis akrual PP 71/ 2010 ada tambahan yaitu PSAP 12 tentang Laporan Operasional, sehingga Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah (PSAP) terdiri dari: • • • • • •

23

PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan; PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran; PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas; PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan; PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi; .




Laporan Keuangan Pemerintah: Basis Akrual • Struktur SAP berbasis akrual PP 71/ 2010 ada tambahan yaitu PSAP 12 tentang Laporan Operasional, sehingga Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah (PSAP) terdiri dari: PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban; PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa; • PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian; dan • PSAP 12 tentang Laporan Operasional. • • • •

24




Laporan Keuangan Pemerintah: Basis Akrual • Perbedaan PP 71 dengan PP 24 pada komponen laporan keuangan • pada PP 24 terdapat empat (4) jenis laporan keuangan: 1. Neraca; 2. Laporan Arus Kas; 3. Laporan Realisasi Anggaran; 4. Catatan atas Laporan Keuangan. • Dalam PP 71 ada enam (6) jenis laporan keuangan: 1. Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL); 2. Neraca; 3. Laporan Arus Kas; 4. Laporan Operasional; 5. Laporan Perubahan Ekuitas; 6. Catatan atas Laporan Keuanggan. 25




Laporan Keuangan Pemerintah: Basis Akrual LAPORAN REALISASI ANGGARAN

• Meskipun basis yang digunakan adalah basis akrual, untuk LRA masih menggunakan cash basis : • yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit LRA dan belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, • yang diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. • Struktur LRA tidak ada perubahan yang terdiri dari: • Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/defisitLRA, Pembiayaan, Sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/ SiKPA).

26




Laporan Keuangan Pemerintah: Basis Akrual LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH • melaporkan mutasi Saldo Anggaran Lebih (SAL) • yang merupakan akumulasi saldo SiLPA/SiKPA dari LRA, • struktur SAL adalah sebagai berikut: • Saldo Anggaran Lebih awal; • Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; • Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; • Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; • danLain-lain

27




Laporan Keuangan Pemerintah: Basis Akrual NERACA

• Merupakan laporan keuangan yang telah menerapkan basis akrual, • karena itu tidak terdapat perbedaan signifikan hanya saja ada sedikit tambahan pos-pos di dalam sisi asset dan perubahan format pada sisi ekuitas, • ekuitas dana tidak dirinci kedalam EDL, EDI dan EDC • tapi merupakan jumlah total selisih antara asset dan kewajiban, • jadi membuat format neraca lebih sederhana. • format neraca terdiri dari • Aset, • Kewajiban dan • Ekuitas (tanpa dirinci lebih lanjut ke EDL, EDI, EDC)

28




Laporan Keuangan Pemerintah: Basis Akrual LAPORAN OPERASIONAL (L/O)

• terdiri dari: Pendapatan-LO dari kegiatan operasional, Beban dari kegiatan operasional, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada, Pos luar biasa, bila ada, Surplus/defisit-LO. • perbedaan signifikan LO dan LRA terletak pengakuan belanja dan beban. • penyusunan LRA masih menggunakan basis kas, yang pengakuan belanjanya di LRA adalah sebesar kas yang dikeluarkan dari kas daerah, juga pendapatan diakui pada saat diterima di kas daerah. • pengakuan beban pada laporan operasional adalah juga meliputi kewajiban/biaya yang timbul meskipun belum dibayar tidak sematamata melihat apakah kas tersebut sudah keluar atau belum dari kas daerah. hal yang sama juga berlaku pada pengakuan pendapatan yaitu pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut. 29




Laporan Keuangan Pemerintah: Basis Akrual LAPORAN OPERASIONAL (L/O)

• pengakuan pendapatan = pada saat timbulnya hak atas pendapatan. • harus ditandai dengan suatu dokumen yang menyatakan bahwa benar-benar hak tersebut diperkirakan dapat direalisasikan. • tidak termasuk potensi-potensi sumber-sumber daya yang belum dieksploitasi (national resources), • misalnya kandungan minyak, kandungan batu bara, ikan, hutan, dan sebagainya.

30




Laporan Keuangan Pemerintah: Basis Akrual LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS • Menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos: • Ekuitas awal • Surplus/Defisit LO pada periode bersangkutan, dan • koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dana

31




Laporan Keuangan Pemerintah: Basis Akrual HUBUNGAN ANTAR LAPORAN KEUANGAN

• PP 71 mengakomodasi dua jenis pelaporan: 1. laporan pelaksanaan anggaran dan 2. laporan financial. • Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari • Laporan Realisasi Anggaran dan • Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. • Laporan finansial terdiri dari • neraca, • Laporan Operasional, • Arus Kas, • Catatan Atas Laporan Keuangan dan laporan perubahan ekuitas.

32



Learning Objectives

6. Menelusur sumber acuan

Dirjend Anggaran: www.anggran.depkeu.go.id

33



Learning Objectives


Kementerian Keuangan-SJDIH:www.sjdih.depkeua.go.id

34



Learning Objectives


Wiki APBN: www.wikiapbn.org

35



Learning Objectives


Wikipedia:www.id.wikipedia.org

36



Learning Objectives


Kementerian Dalam Negeri: www.depdagri.go.id

37


Referensi AnSP

Learning Objectives 6. Menelusur sumber acuan

Utama: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

38

Dasar-dasar Praktek Pengyusunan APBN di Indonesia (DPP N) Permendagri 52/2015 Pedaoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Permen APBD) Bisnis Proses Permen 13 Tahun 2006 (BP APBD) Analisis APBD untuk Anggota DPRD (AA APBD) Modul Perencanaan dan Pengganggaran Daerah (MPP APBD) Laporan Akhir Kajian Kualitas Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KKB D Peraturan terbaru tentang penganggaran, APBN, APBD:(Peraturan) terkait


Referensi AnSP


Utama: 7. Peraturan terbaru tentang penganggaran, APBN, APBD:(Peraturan) terkait – – – – – – – – – – – – –

39

Undang-Undang No. 17 Th. 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang No. 1 Th. 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang No. 15 Th. 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang No. 25 TH. 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang No. 33 Th. 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Undang-Undang No. 17 Th. 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Peraturan Pemerintah No. 20 Th. 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; Peraturan pemerintah No. 21 Th. 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL). Peraturan pemerintah No. 24 Th. 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan pemerintah No. 6 Th. 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Peraturan pemerintah No. 39 Th. 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah Peraturan pemerintah No. 71 Th. 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Bandi.staff.fe.uns.ac.id

Referensi AnSP


Utama: 8. IAI, 1998. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45: Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Jakarta : Divisi Publikasi IAI. 9. Abdul Halim, 2002. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Penerbit Salemba Empat. 10. Bahtiar Arif, Muchlis dan Iskandar, 2002. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. 11. Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar akuntan Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah

40


Referensi AnSP


Tambahan: • • • • • • • •

Gunawan Widjaja, 2002. Suatu Panduan Komprehensif Yayasan di Indonesia. Jakarta : Penerbit Elex Media Komputindo. Indra Bastian dan Gatot Soepriyanto, 2003. Sistem Akuntansi Sektor Publik : Konsep untuk Pemerintah Daerah, Buku 1. Jakarta : Penerbit Salemba Empat. Indra Bastian, 2003. Sistem Akuntansi Sektor Publik: Modul untuk Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan, Buku 2. Jakarta : Penerbit Salemba Empat. Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Penerbit Andi. http:\\ www.bappenas.go.id http:\\ www.wikiapbn.org http:\\ www.anggaran.depkeu.go.id Noerpanca. 2013. Silabus Perencanaan dan Penganggaran Sektor Puplik. http://noerpanca.blogspot.co.id/2013/09/silabus-perencanaan-dan-penganggaran.html. Diunduh Jumat, 05 Februari 2016, 13:56

• 2011. Sekilas tentang PP 71 Tahun 2010, SAP berbasis akrual. http://akuntansikeuda.blogspot.co.id 41


Referensi


• Undang-Undang No. 17 Th. 2003 tentang Keuangan Negara • Undang-Undang No. 1 Th. 2004 tentang Perbendaharaan Negara • Peraturan pemerintah No. 24 Th. 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. http://bandi.staff.fe.uns.ac.id/kuliah/ • Peraturan pemerintah No. 71 Th. 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. http://bandi.staff.fe.uns.ac.id/kuliah/ • Peraturan Menteri Dalam Negeri 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar akuntan Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. http://bandi.staff.fe.uns.ac.id/kuliah/ • Ninut, Nina. 2011. Sekilas tentang PP 71 Tahun 2010, SAP berbasis akrual. http://akuntansikeuda.blogspot.co.id

42


ANGGARAN SEKTOR PUBLIIK (AnSP) Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA. PENDAHULUAN

Recommend Documents