ANGGARAN SEKTOR PUBLIIK (AnSP) Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA

ANGGARAN SEKTOR PUBLIIK (AnSP) Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

PENGANGGARAN BLU DAN SAT KER PEMERINTAH DI DAERAH

Sesi 6

Penganggaran BLU dan Sat ker Pemerintah di Daerah

Copyright © 2016 bandi.staff.fe.uns.ac.id.

Anggaran Sektor Publik (AnSP) Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives Transfer ke Daerah, Pembiayaan Anggaran

Tujuan Pembelajaran pada sesi ini adalah sebagai berikut. 1. 2. 3. 4. 5.

3

Memahamkan Penganggaran Memahamkan BLU dan dasar hukumnya Memahamkan Tujuan BLU Memahamkan Perencanaan & Penganggaran BLU Menelusur sumber acuan

Bandi.staff.fe.uns.ac.id

Learning Objectives


1. Memahamkan Penganggaran

ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Pemerintah Pusat

Renstra KL Pedoman

RPJP Nasional

Diacu

RPJM Nasional

Pedoman

Diperhatikan Pedoman

RPJP Daerah

RPJM Daerah Pedoman

Pemerintah Daerah

Renstra SKPD

Planning 4

Pedoman

Renja - KL

Pedoman

RKA-KL

Rincian APBN

RAPBN

APBN

RAPBD

APBD

RKA SKPD

Rincian APBD

Diacu Dijabar kan

RKP

Pedoman

Diserasikan melalui Musrenbang Dijabarkan

RKP Daerah

Pedoman

Diacu Pedoman

Renja SKPD

Pedoman

Budgeting Bandi.staff.fe.uns.ac.id


Learning Objectives 1. Memahamkan BLU dan dasar hukumnya

Dasar Hukum Undang-Undang:

•

UU 17/2003 tentang Keuangan Negara

•

UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Peraturan Pemerintah:

•

PP 23/2005 tentang PK BLU;

•

PP 74/2012

Peraturan Menteri:

5




Dasar Hukum Peraturan Menteri: •

PMK 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Adm Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satker Instansi Pem. untuk Menerapkan PK BLU;

•

PMK 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU;

•

PMK 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewas pada BLU;

•

PMK 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewas, dan Pengawai BLU;

•

PMK 92/PMK.05/2011, jo PMK 44/PMK.05/2009, jo PMK 66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan RBA, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLU

6




Dasar Hukum: UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara 1. Pasal 3 ayat (1) •“Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan”.

7




Dasar Hukum: UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara 1. Pasal 2 huruf k: • “Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1, meliputi: –

8

k. pengelolaan Badan Layanan Umum




Dasar Hukum: UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. Pasal 14 ayat (4) • Pada dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan rencana kerja dan anggaran Badan Layanan Umum dalam lingkungan kementerian negara yang bersangkutan.

9




Dasar Hukum: UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Pasal 55 ayat (2) huruf • Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi: – Laporan Realisasi Anggaran,

– Neraca, dan – Catatan atas Laporan Keuangan dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum pada kementerian negara/ lembaga masing-masing.

10




Dasar Hukum: UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara 4. BAB XII, Pasal 68 (1) Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (2) Kekayaan Badan Layanan Umum merupakan kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum yang bersangkutan. (3) Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan. (4) Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah daerah dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan. 11




Dasar Hukum: UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara 5. BAB XII, Pasal 69

(1) Setiap Badan Layanan Umum wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan. (2) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Badan Layanan Umum disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Kementerian Negara/Lembaga/ pemerintah daerah. (3) Pendapatan dan belanja Badan Layanan Umum dalam rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikonsolidasikan dalam rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah yang bersangkutan. (4) Pendapatan yang diperoleh Badan Layanan Umum sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan Pendapatan Negara/Daerah.

12




Dasar Hukum: UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara 5. BAB XII, Pasal 69 (5) Badan Layanan Umum dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain. (6) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja Badan Layanan Umum yang bersangkutan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum diatur dalam peraturan pemerintah.

13




Dasar Hukum: UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara 5. BAB XII, Pasal 69 (5) Badan Layanan Umum dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain. (6) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja Badan Layanan Umum yang bersangkutan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum diatur dalam peraturan pemerintah.

14




Dasar Hukum: PP 23/ 2005 tentang BLU • Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

15




Dasar Hukum: PP 23/ 2005 tentang BLU Penjelasan • Paket UU bidang keuangan negara merupakan paket reformasi yang signifikan, di bidang keuangan negara yang kita alami sejak kemerdekaan. • Salah satu reformasi yang paling menonjol adalah pergeseran dari pengganggaran tradisional ke penganggaran berbasis kinerja. – Dengan basis kinerja ini, mulai dirintis arah yang jelas bagi penggunaan dana pemerintah, – berpindah dari sekedar membiayai masukan (inputs) atau proses ke pembayaran terhadap apa yang akan dihasilkan (outputs).

16




Dasar Hukum: PP 23/ 2005 tentang BLU Penjelasan • Orientasi pada outputs semakin menjadi praktik yang dianut luas oleh pemerintahan modern di berbagai negara. – Mewiraswastakan pemerintah (enterprising the government) adalah paradigma yang memberi arah yang tepat bagi keuangan sektor publik. – UU 17/ 2003: Keuangan Negara, menekankan basis kinerja dalam penganggaran, memberi landasan yang penting bagi orientasi baru tersebut di Indonesia.

17




Dasar Hukum: PP 23/ 2005 tentang BLU Penjelasan • UU 1/ 2004: Perbendaharaan Negara membuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja ini di lingkungan pemerintah. – Pasal 68 dan Pasal 69, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada rnasyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. – dengan sebutan sebagai Badan Layanan Umum (BLU), diharapkan menjadi contoh konkrit yang menonjol dari penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil (kinerja).

18




Dasar Hukum: PP 23/ 2005 tentang BLU Penjelasan • UU 1/ 2004: Perbendaharaan Negara – Praktik ini telah berkembang luas di manca negara berupa upaya pengagenan (agencification) aktivitas yang tidak harus dilakukan oleh lembaga birokrasi murni, tetapi – diselenggarakan oleh instansi yang dikelola ala bisnis (business like) sehingga pemberian layanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif.

19




Dasar Hukum: PP 23/ 2005 tentang BLU Penjelasan • Dengan pola BLU, fleksibilitas diberikan dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. • Kepada BLU juga diberikan kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non PNS serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya. – Tetapi sebagai pengimbang, BLU dikendalikan secara ketat dalam perencanaan dan penganggarannya, serta dalam pertanggungjawabannya, 20




Dasar Hukum: PP 23/ 2005 tentang BLU Penjelasan • Dalam PPP, BLU wajib menghitung harga pokok dari layanannya dengan kualitas dan kuantitas yang distandarkan oleh menteri teknis pembina. • Dalam pertanggungjawabannya, BLU harus mampu menghitung dan menyajikan anggaran yang digunakannya dalam kaitannya dengan layanan yang telah direalisasikan. – BLU berperan sebagai agen dari menteri/pimpinan lembaga induknya. – Kedua belah pihak menandatangani kontrak kinerja (a contractual performance agreement), di mana menteri/pimpinan lembaga induk bertanggung jawab atas kebijakan layanan yang hendak dihasilkan, dan BLU bertanggung jawab untuk menyajikan layanan yang diminta. 21




Dasar Hukum: PP 23/ 2005 tentang BLU Penjelasan • Pola BLU tersedia untuk diterapkan oleh setiap instansi pemerintah yang secara fungsional menyelenggarakan kegiatan yang bersifat operasional, Instansi dimaksud dapat berasal dari, dan berkedudukan pada berbagai jenjang eselon atau non eselon. • Organisasi dan struktur instansi pemerintah yang berkehendak menerapkan PPK-BLU kemungkinan memerlukan penyesuaian dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. • BLU diharapkan tidak sekedar sebagai format baru dalam pengelolaan APBN/APBD, tetapi BLU diharapkan untuk menyuburkan pewadahan baru bagi pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. 22




Dasar Hukum: PMK 7/2006 Menimbang • bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, – perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

23




Dasar Hukum: PMK 8/2006 Menimbang • bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, – perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kewenangan Pengadaan Barang/ Jasa pada Badan Layanan Umum;

24




Dasar Hukum: PMK 9/2006 Menimbang • bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 34 Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, – perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umurn;

25




Dasar Hukum: PMK 10/2006 Menimbang • bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, – Menteri Keuangan menetapkan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum – atas usul Menteri/Pimpinan Lembaga;

26




Dasar Hukum: PMK 66/ 2006 Menimbang • bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, • perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum; • Terakhir diubah dengan PMK 92/PMK.05/2011

27




Dasar Hukum: PMK 92/ 2011 Menimbang • bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, •

telah diatur ketentuan mengenai tata cara penyusunan, pengajuan, penetapan, dan perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009

• bahwa dalam rangka fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan penyempurnaan beberapa ketentuan mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran serta pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum, • perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran serta pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009; 28




SIKLUS HIDUP BLU LAPORAN SE

AUDIT OLEH BPK

29

REVISI RENCANA STRATEGIS BISNIS

REVIEW LAPORAN

PENYUSUNAN RBA

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

IMPLEMENTASI RBA

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN




DEFINISI • Badan Layana Umum-BLU – – – – –

adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan untuk mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Ps 1 UU 17/2004 PN Ps 1 PMK 76/2008

30




PENDAHULUAN Kelembagaan Sektor Publik 1. Satker biasa/ dinas  Non Profit (pendapatan < belanja)  Tidak Otonom  Pengelolaan sesuai dengan mekanisme APBN.

2. Satker dengan PK BLU    

31

Not For Profit (tidak mengutamakan keuntungan) Pengelolaan keuangan sesuai dengan PP 23/2005 Kekayaan Negara yang Tidak Dipisahkan Semi Otonom/Otonom




PENDAHULUAN Kelembagaan Sektor Publik 3. Perusahaan Negara/BUMN    

32

Profit Oriented (Pendapatan > belanja Pengelolaan keuangan bisnis murni Kekayaan Negara yang Dipisahkan Otonom




PENDAHULUAN • Pembinaan keuangan BLU – pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan dan – pembinaan teknis dilakukan oleh menteri teknis yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan ybs.

33




PENDAHULUAN • Kekayaan BLU merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan. • Rencana kerja dan anggaran (RKA), LK dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RKA serta laporan keuangan dan kinerja K/L. • Pendapatan dan belanja BLU dalam RKA tahunan dikonsolidasikan dalam RKA K/L. • Pendapatan yang diperoleh BLU merupakan pendapatan negara. • Pendapatan tersebut dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU ybs.

34



Learning Objectives 1. Memahamkan Perencanaan & Pengganggaran BLU

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) 1. RBA BLU merupakan salah satu dokumen pembentuk Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA K/L), • sehingga harus dilakukan sinkronisasi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran antar keduanya.

2. Penelaahan RBA dilakukan di Direktorat Pembinaan PK BLU untuk RBA tahun 2014 •

35

untuk menjamin ketercapaian target kinerja, optimalisasi pendapatan, dan efisiensi belanja pada satker BLU.




RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) 3. Dari hasil monitoring dan evaluasi, kualitas aspek kuantitatif dalam sebagian besar RBA belum memenuhi ketentuan yang berlaku, namun hanya mengakomodasi kesesuaian dengan pagu/ alokasi anggaran. • Contoh: belum menggambarkan kelayakan belanja, belum sesuai dengan target kinerja dalam Renstra Bisnis, belum optimal dalam mencantumkan pendapatan yang diperoleh.

36




RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) 4. Peran kementerian/lembaga untuk melakukan sinkronisasi antara RBA dengan RKA K/L belum berjalan dengan efektif, sehingga perencanaan anggaran satker BLU tidak optimal. • Contoh: terjadinya duplikasi belanja yang bersumber dari PNBP dan RM APBN, proses persetujuan RBA memakan waktu lama.

37




RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) Tujuan:

1. Memberikan pedoman penyusunan RBA yang baik dengan mempertimbangkan aspek kualitatif yang mempengaruhi operasional satker BLU, dan aspek kuantitatif yang menggambarkan target kinerja dan anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan. 2. Menggambarkan detil rencana program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran yang akan dilaksanakan. 3. Menggambarkan kelayakan belanja yang akan dilakukan: peruntukan, jumlah, harga, dan kualitas. 4. Menjadi sarana untuk penelaahan RBA dan sebagai input pada RKA K/L.

38




RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) Rencana Bisnis Dan Anggaran (RBA): Dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi:  PROGRAM,  KEGIATAN,  TARGET KINERJA,  ANGGARAN BLU.

39




RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)

FUNGSI RBA:  Dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran satker PK BLU  Pedoman pelaksanaan kegiatan satker PK BLU  Dokumen yang menggambarkan pencapaian kinerja satker PK BLU  Dokumen yang menggambarkan proyeksi keuangan satker PK BLU  RBA adalah untuk kepentingan satker PK BLU

40




RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)

Kedudukan RBA:

 BLU menyusun RBA tiap tahun.  RBA disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan disertai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan biaya dari output yang dihasilkan.  RBA BLU merupakan bagian dari RKA-KL yang pada akhirnya sebagai dasar untuk menyusun DIPA BLU  DIPA merupakan lampiran dari perjanjian kerja antara pimpinan BLU dengan kementerian/ lembaga.  RBA : o ditandatangani oleh pemimpin BLU; o diketahui oleh Dewan Pengawas; o disetujui oleh Menteri/Ketua lembaga. 41




MEKANISME PENGAJUAN DAN PENGESAHAN RBA s

PAGU INDIKATIF (MARET)

PAGU ANGGARAN (JUNI)

4

RKA K/L (JULI)

RBA RENSTRA K/L

RENJA K/L

2

1 RSB BLU

42

2

RBA

• UU APBN (OKT) • ALOKASI ANGGARAN (NOV)

5

3 5

RBA DEFINITIF

Bandi.staff.fe.uns.ac.id42



SKEMA PENYUSUNAN RBA .

RENSTRA K/L Termasuk Prakiraan Y+3

RENSTRA BISNIS 5 TAHUNAN

43

RBA

Memuat: • Program • Kegiatan • Anggaran penerimaan/ pendapatan • Anggaran pengeluaran/ belanja • Estimasi Saldo Awal Kas & Saldo Akhir Kas

Penyusunan : • Berbasis Kinerja & perhitungan akuntansi biaya • Kebutuhan & kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima • Berbasis Akrual • Flexible Budget




ASPEK PENYUSUNAN RBA TARGET KINERJA

. • Peluang dan tantangan • Faktor eksternal

• Kesesuaian dengan RSB • Evaluasi kinerja berjalan

• Peluang dan tantangan • Faktor eksternal • Faktor internal • Kekuatan dan kelemahan

OPTIMALISASI PNBP

EFISIENSI BELANJA

• Aspek legal: tarif layanan • Seluruh potensi PNBP

44

• Kelayakan belanja • Penggunaan standar biaya

Anggaran K/L




PENERAPAN FLEKSIBILITAS BUDGET .

BUDGET

REALISASI

% Ambang Batas

RKAKL DIPA

45

P E N D A PAT A N

BELANJA

P E N D A PAT A N

BELANJA

P E N D A PAT A N

BELANJA

P E N D A PAT A N

FLEXIBLE




PENGGUNAAN STANDAR BIAYA P

 Berdasarkan basis kinerja  Perhitungan Akuntansi Biaya  Menyusun Standar Biaya

Gunakan

Standar Biaya Perhitungan Sendiri (ditetapkan sebagai SBM/SBK)

RBA X Berdasarkan basis kinerja X Perhitungan Akuntansi Biaya X Menyusun Standar Biaya 46

Gunakan

SB Menkeu (SBM)




PENYUSUNAN IHTISAR RBA FUNGSI IKHTISAR RBA: menyesuaikan struktur/komponen pendapatan dan . biaya dalam RBA menjadi struktur/komponen pendapatan dan belanja dalam RKA KL. IKHITISAR RBA RBA

47

KONSOLIDASI

RKA-K/L


Learning Objectives MENTERI/PIMPINAN MENTERI KEUANGAN LEMBAGA C.Q. DIRJEN ANGGARAN

PENGAJUAN RBA PIMPINAN BLU

Usulan RBA & Ikhtisar RBA

1

.



2

Disertai dengan :  Usulan standar pelayanan minimal;  Tarif; dan/atau  Biaya dari keluaran (output) yang akan dihasilkan.

Ditandatangani oleh Pemimpin BLU, dan diketahui oleh DEWAS atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri/pimpinan lembaga jika BLU tidak mempunyai DEWAS

3 Disetujui dan ditandatangani

4 Dilakukan pengkajian mencakup :  Standar biaya dan anggaran BLU;  Kinerja keuangan BLU;  Besaran persentase Ambang Batas, dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLU

Hasil kajian RBA & Ikhtisar menjadi dasar dalam rangka pemrosesan RKAKL

5 Pengkajian RBA & Ikhtisar RBA

Dapat mengikutsertakan DJPb

48




REVISI RBA P

MERUBAH DIPA BLU

DAPAT BERAKIBAT

TIDAK MERUBAH DIPA BLU

MERUBAH DATA RKA/KL

TIDAK MERUBAH DATA RKA/KL

MEMBUAT IKHTISAR REVISI RBA DEFINITIF

REVISI DIPA BLU

49

UPDATING DATA RKA K/L KE KANWIL DJPBN

TIDAK MEREVISI DIPA BLU Bandi.staff.fe.uns.ac.id

Referensi

Learning Objectives 6. Menelusur sumber acuan

• Dirjen Anggaran. 2013. Dasar-dasar Praktek Pengyusunan APBN di Indonesia. • UU 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 • http://perencanaan.itb.ac.id/.../PENYUSUNAN-RBA-BLU-2...

50 Bandi.staff.fe.uns.ac.id

ANGGARAN SEKTOR PUBLIIK (AnSP) Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA

Recommend Documents