MUNAS VI FULDKT 27 Maret – 01 April 2013 BANJARBARU Kalimantan Selatan
TATA TERTIB MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) VI FULDKT 2013
BAB I NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT
Pasal 1 Nama Kegiatan ini bernama Musyawarah Nasional VI Forum Ukhuwah Lembaga Da’wah Kampus Teknik, yang selanjutnya disebut dengan MUNAS VI FULDKT
Pasal 2 Waktu MUNAS VI FULDKT ini dilaksanakan pada hari Kamis - Senin tanggal 28 Maret - 1 April 2013
Pasal 3 Tempat MUNAS VI FULDKT ini dilaksanakan di Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru
BAB II PESERTA
Pasal 4 Peserta Peserta Munas terdiri dari :
MUNAS VI FULDKT 27 Maret – 01 April 2013 BANJARBARU Kalimantan Selatan
1. Utusan, meliputi delegasi masing-masing LDKT yang hadir. 2. Undangan, meliputi pihak-pihak lain yang terkait MUNAS VI yang diundang oleh OC dan disetujui SC.
BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN SANKSI PESERTA
Pasal 5 Utusan 1. Utusan memiliki hak : a. Hak bicara, yaitu hak untuk memberikan tanggapan dan masukan dalam persidangan, setelah mendapat persetujuan pimpinan sidang. b. Hak suara, yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam persidangan, yang dinyatakan gugur apabila peserta tidak hadir dalam persidangan.
2. Utusan memiliki kewajiban : a. Mentaati tata tertib sidang. b. Hadir tepat waktu, kecuali dengan alasan syar’i. c. Memakai pakaian yang menutup aurat, rapi dan sopan. d. Memakai tanda peserta. e. Mematuhi segala keputusan yang telah disepakati oleh persidangan. f. Menghormati hak-hak peserta sidang yang lain dengan menjunjung tinggi kekeluargaan dan ukhuwah islamiyah. g. Meminta izin kepada pimpinan sidang sebelum berbicara atau berpendapat. h. Meminta izin ketika meninggalkan tempat persidangan. i. Menyampaikan pendapat dengan cara ahsan, jelas dan tepat. j. Menjaga kelancaran dan ketertiban sidang.
MUNAS VI FULDKT 27 Maret – 01 April 2013 BANJARBARU Kalimantan Selatan
Pasal 6 Undangan 1. Undangan memiliki hak bicara, yaitu hak untuk memberikan tanggapan dan masukan dalam persidangan, setelah mendapat persetujuan pimpinan sidang. 2. Undangan memiliki kewajiban : a. Mentaati tata tertib sidang. b. Hadir tepat waktu, kecuali dengan alasan syar_i. c. Memakai pakaian yang menutup aurot, rapi dan sopan. d. Menghormati hak-hak peserta yang lain dengan menjunjung tinggi kekeluargaan dan ukhuwah islamiyah. e. Meminta ijin kepada pimpinan sidang sebelum berbicara atau berpendapat. f. Meminta ijin kepada panitia saat akan meninggalkan kegiatan, kecuali persidangan. g. Menyampaikan pendapat dengan cara ahsan, jelas dan tepat. h. Menjaga kelancaran dan ketertiban sidang. i. Memakai tanda undangan.
Pasal 7 Sanksi Bagi peserta yang melanggar, bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh forum
BAB IV PERSIDANGAN
Pasal 8 Jenis Sidang Persidangan dalam MUNAS VI FULDKT berupa Sidang Pleno dan Sidang Komisi
MUNAS VI FULDKT 27 Maret – 01 April 2013 BANJARBARU Kalimantan Selatan
Pasal 9 Peserta Sidang 1. Sidang Pleno adalah sidang yang diikuti oleh seluruh peserta sidang MUNAS VI FULDKT 2. Sidang Komisi adalah sidang yang diikuti oleh anggota komisi yang membahas permasalahan komisi terkait
BAB V KEPANITIAAN
Pasal 10 Kepanitiaan 1. Panitia MUNAS VI FULDKT terdiri dari Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC). 2. SC adalah Pengurus Nasional FULDKT. 3. OC adalah pelaksana dari kegiatan MUNAS VI FULDKT yaitu : FKI Ash-Shirath FT UNLAM
Pasal 11 Hak dan Wewenang 1. SC menyiapkan arahan-arahan MUNAS VI FULDKT. 2. OC menjadi fasilitator persidangan.
BAB VI QUORUM
Pasal 12
MUNAS VI FULDKT 27 Maret – 01 April 2013 BANJARBARU Kalimantan Selatan
Quorum 1. Sidang sah apabila jumlah peserta dihadiri minimal 2/3 dari peserta yang terdaftar pada setiap awal persidangan. 2. Apabila hal tersebut pada ayat satu tidak terpenuhi, maka sidang ditunda selama 2x5 menit, untuk mengusahakan penambahan peserta dan untuk selanjutnya sidang dianggap sah
BAB VII KEPUTUSAN DAN PENGESAHAN
Pasal 13 Pengambilan Putusan 1. Setiap keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat 2. Apabila ayat 1 tidak tercapai, maka dilakukan lobi 2x5 menit 3. Apabila ayat 2 tidak terpenuhi, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan mekanisme pemungutan suara (voting).
Pasal 14 Mekanisme Voting 1. Dalam pengambilan putusan dengan mekanisme voting, maka keputusan yang diambil adalah yang memiliki suara terbanyak 2. Apabila dalam voting diperoleh hasil suara yang sama banyak, makadiadakan pemungutan suara untuk kedua kalinya 3. Apabila hasil voting kedua diperoleh hasil suara yang masih sama banyaknya, maka pengambilan putusan diserahkan kepada kebijaksanaan Presidium Sidang berdasarkan aspirasi yang berkembang. 4. Satu Lembaga Dakwah Kampus Teknik memiliki satu hak suara.
MUNAS VI FULDKT 27 Maret – 01 April 2013 BANJARBARU Kalimantan Selatan
BAB VIII PRESIDIUM SIDANG
Pasal 15 Presidium Sidang 1. Presidium Sidang terdiri dari Presidium Sidang Pleno dan Presidium Sidang Komisi. 2. Presidium Sidang Pleno adalah tiga orang peserta yang telah ditetapkan sidang pleno. 3.
Presidium Sidang Komisi adalah dua orang yang setelah ditetapkan dalam keputusan sidang komisi
Pasal 16 Pemilihan Presidium Sidang 1. Pemilihan Presidium Sidang terdiri dari dua tahap, yaitu tahap pencalonan dan tahap pemilihan. 2. Presidium Sidang Pleno yang berhak dipilih adalah peserta utusan. 3. Pada tahap pencalonan, peserta berhak mencalonkan dan dicalonkan. 4. Pada tahap pemilihan, pemilhan presidium sidang dilakukan sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan
Pasal 17 Tugas Presidium Sidang 1. Presidium Sidang Pleno bertanggung jawab atas pelaksanaan dan kesuksesan sidang pleno. 2. Presidium Sidang Komisi bertanggung jawab atas pelaksanaan dan kesuksesan sidang komisi.
MUNAS VI FULDKT 27 Maret – 01 April 2013 BANJARBARU Kalimantan Selatan
Pasal 18 Hak dan Wewenang Presidium Sidang 1. Memimpin sidang. 2. Mengambil tindakan yang bertujuan untuk menjaga ketertiban persidangan dengan persetujuan peserta sidang. 3. Menetapkan hasil-hasil sidang dengan persetujuan peserta sidang. 4. Menunda sidang dengan persetujuan peserta sidang. 5. Mengambil kesimpulan atas pertanyaan dan pendapat peserta sidang. 6. Menegur peserta sidang apabila melanggar tata tertib sidang. 7. Menerima usulan dari peserta sidang. 8. Menghentikan pembicaraan yang menyimpang dari pokok permasalahan. 9. Mengatur waktu jalannya persidangan.
BAB IX PENUTUP
Pasal 19 Penutup
1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib akan diatur kemudian dengan kesepakatan sidang. 2. Tata tertib sidang ini berlaku sejak ditetapkannya hingga berakhirnya MUNAS VI FULDKT.
Banjarbaru, 29 Maret 2013
