Lampiran Keputusan Musyawarah Nasional V Nomor :KEP.003/MUNAS-V/SEKARPURA II/2011 Tanggal : 17 Maret 2011
TATA TERTIB MUSYAWARAH NASIONAL V SEKARPURA II
PASAL 1 KETENTUAN UMUM (1) Musyawarah Nasional (MUNAS) merupakan kedaulatan tertinggi organisasi yang berada pada anggota dan disalurkan melalui perwakilan; (2) MUNAS wajib diselenggarakan 1 (satu) kali pada akhir masa bakti Kepengurusan DPP SEKARPURA II, sebagai amanah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). PASAL 2 WEWENANG Wewenang MUNAS V SEKARPURA II adalah : (1) Menilai laporan pertanggungjawaban Kepengurusan DPP SEKARPURA II masa bakti tahun 2008 – 2011, dan menyatakan status Demisioner Kepengurusan DPP SEKARPURA II masa bakti tahun 2008 – 2011; (2) Menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Program Kerja DPP SEKARPURA II masa bakti tahun 2011 – 2014; (3) Melaksanakan pemilihan Ketua Umum DPP SEKARPURA II masa bakti tahun 2011 – 2014. PASAL 3 PERANGKAT KELENGKAPAN Perangkat MUNAS V SEKARPURA II terdiri dari : 1. Agenda; 2. Kuorum; 3. Pimpinan Sementara; 4. Pimpinan Sidang Paripurna; 5. Pimpinan Sidang Komisi; 6. Unsur-unsur; 7. Sekretariat.
PASAL 4 UNSUR-UNSUR MUNAS Unsur-unsur MUNAS terdiri dari: (1) Peserta: a. Pengurus DPP SEKAPURA II Masa Bakti 2008 – 2011; b. Perwakilan Cabang termasuk Ketua DPC yang jumlahnya ditentukan sebagai berikut (ref. KEP.06/RAKERNAS/SEKARPURA II/2009 tentang Peraturan organisasi Pasal 29 Peserta MUNAS/MUNASLUB): 1) DPC Sekarpura II Kantor Pusat : 7 orang 2) DPC Sekarpura II Bandara Soekarno-Hatta : 15 orang 3) DPC Sekarpura II Bandara Halim : 4 orang 4) DPC Sekarpura II Bandara SM Badaruddin II : 4 orang 5) DPC Sekarpura II Bandara Supadio : 4 orang 6) DPC Sekarpura II Bandara Polonia : 7 orang 7) DPC Sekarpura II Bandara Husein S : 4 orang 8) DPC Sekarpura II Bandara S Syarif Kasim II : 4 orang 9) DPC Sekarpura II Bandara Minangkabau : 4 orang 10) DPC Sekarpura II Bandara S Iskandar Muda : 3 orang 11) DPC Sekarpura II Bandara Raja Haji Fisabilillah : 3 orang 12) DPC Sekarpura II Bandara Depati Amir : 3 orang 13) DPC Sekarpura II Bandara S. Thaha : 3 orang (2) Peninjau: a. Anggota SEKARPURA II yang diundang khusus dalam MUNAS; b. Dewan Penasehat Organisasi DPP Periode 2008 – 2011. (3) Undangan: a. Direksi PT Angkasa Pura II (Persero); b. Anggota yang diusulkan oleh DPC sebagai Calon Ketua Umum DPP Periode 2011 – 2014; c. Pihak-pihak lain yang berkompeten untuk diundang. PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN (1) Unsur-unsur MUNAS V memiliki hak : a. Peserta, Peninjau dan Undangan mempunyai hak bicara; b. Peserta yang memiliki hak suara adalah DPP Periode 2008 – 2011 (8 suara) dan Perwakilan Cabang termasuk Ketua DPC sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b.; c. Hak dipilih sebagai Ketua Umum dimiliki oleh Anggota yang diusulkan oleh DPC yang hadir dalam MUNAS V serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. (2) Unsur-unsur MUNAS V memiliki kewajiban : a. Menggunakan tanda peserta yang sah selama pelaksanaan MUNAS V; b. Menghadiri, mengikuti dan mengisi daftar hadir setiap mengikuti sidang; c. Mematuhi ketentuan yang diatur dalam Tata Tertib MUNAS V; d. Menjaga kelancaran dan ketertiban MUNAS V.
PASAL 6 KUORUM SIDANG (1) Sidang-sidang MUNAS V dinyatakan sah apabila memenuhi Kuorum yaitu dihadiri oleh lebih 50%+1 dari jumlah Peserta MUNAS V yang mempunyai hak suara; (2) Apabila Sidang belum memenuhi Kuorum sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, maka dilakukan penundaan sebanyak 2 (dua) kali dengan selang waktu 15 menit; (3) Apabila setelah dilakukan penundaan sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini dan Kuorum belum terpenuhi, maka Pimpinan Sidang dapat melanjutkan pelaksanaan Sidang, dan sidang dinyatakan sah.
PASAL 7 PENGAMBILAN KEPUTUSAN (1) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga merupakan dasar pengambilan keputusan tertinggi; (2) Setiap pengambilan keputusan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi azas musyawarah dan mufakat; (3) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini tidak tercapai, maka keputusan dilaksanakan pemungutan melalui mekanisme suara (voting) berdasarkan suara terbanyak. PASAL 8 PIMPINAN SEMENTARA (1) Selama Pimpinan MUNAS belum terpilih, Pimpinan Sementara dijabat oleh Ketua Steering Committee (SC); (2) Pimpinan Sementara sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, bertugas memberikan panduan penyelenggaraan dan penetapan Tata Tertib MUNAS serta melaksanakan pemilihan Pimpinan MUNAS.
PASAL 9 PIMPINAN MUNAS (1) Pimpinan MUNAS dipilih dari Peserta MUNAS oleh Peserta MUNAS yang memiliki hak suara; (2) Pemilihan Pimpinan MUNAS dilaksanakan dengan menjunjung tinggi azas musyawarah untuk mufakat; (3) Jika Pemilihan Pimpinan MUNAS tidak dapat dilakukan sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini, maka dilakukan melalui pemungutan suara (voting) berdasarkan suara terbanyak;
(4) Pimpinan MUNAS merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif dan terdiri dari 3 (tiga) orang, yang mana salah seorang diantaranya merangkap sebagai Ketua. PASAL 10 TUGAS DAN WEWENANG PIMPINAN MUNAS Tugas dan Wewenang Pimpinan Munas adalah sebagai berikut : a. Memimpin Sidang-sidang MUNAS; b. Mengupayakan dan mengendalikan kelancaran dan ketertiban selama pelaksanaan Sidang berlangsung; c. Membentuk Komisi-komisi; d. Memimpin pelaksanaan pemilihan Ketua Umum DPP Periode 2011 – 2014; e. Menetapkan hasil-hasil MUNAS.
PASAL 11 KOMISI -KOMISI (1) Komisi-komisi terdiri dari : a. Komisi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga; b. Komisi Program Kerja; (2) Anggota Sidang Komisi adalah Peserta MUNAS.
PASAL 12 SIDANG KOMISI (1)
Sidang Komisi dipimpin oleh Pimpinan Sidang Komisi yang terdiri dari 3 (tiga) orang Anggota, yang dipilih dari dan oleh Peserta Sidang Komisi;
(2)
Pimpinan Sidang Komisi merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif dan dipimpin oleh Ketua Sidang Komisi yang dipilih diantara Peserta Sidang Komisi;
(3)
Apabila diperlukan Komisi dapat: a. membentuk Sub Komisi; b. didampingi oleh Nara Sumber yang disepakati bersama.
(4)
Komisi wajib menyampaikan laporan hasil Sidang Komisi dalam Sidang Pleno. PASAL 13 TATA CARA PENYAMPAIAN PENDAPAT
(1)
Demi ketertiban dan kelancaran jalannya Sidang, setiap penyampaian pendapat dilakukan atas izin Pimpinan Sidang;
(2)
Pimpinan Sidang menentukan urutan dan lama waktu penyampaian pendapat;
(3)
Pimpinan Sidang dapat memberikan peringatan kepada peserta dalam penyampaian pendapat yang menyimpang dari pokok bahasan;
(4)
Apabila peringatan sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini tidak dihiraukan dan peserta dianggap telah mengganggu jalannya Sidang, maka Pimpinan Sidang dapat mengeluarkan peserta dari ruang sidang;
(5)
Dalam penyampaian saran, pendapat dan pokok-pokok pikiran, peserta wajib menyampaikan secara singkat dan jelas;
(6)
Setiap Peserta Sidang dapat menyampaikan interupsi dan sanggahan yang disampaikan dalam Sidang atas izin pimpinan sidang.
PASAL 14 TATA CARA PEMILIHAN KETUA UMUM DPP (1)
Pemilihan Ketua Umum DPP dilaksanakan menyatakan sidang telah memenuhi quorum;
setelah
Pimpinan
MUNAS
(2)
Sebelum dilakukan proses pemilihan, Calon Ketua Umum diwajibkan mengisi dan menandatangani Formulir Kesediaan menjadi Calon Ketua Umum, dan Pimpinan MUNAS memeriksa syarat-syarat Calon Ketua Umum sebagaimana diatur dalam AD/ART dan diusulkan oleh DPC-DPC;
(3)
Calon Ketua Umum yang memenuhi syarat, diwajibkan untuk memperkenalkan diri, menyampaikan pokok-pokok pikiran atau program kerja (diberi waktu paling lama 10 menit untuk setiap calon);
(4)
Setelah acara penyampaian pokok-pokok pikiran atau program kerja, dilaksanakan pemilihan Calon Ketua Umum oleh Peserta MUNAS yang mempunyai hak suara, dengan sistem pemilihan langsung, bebas dan rahasia;
(5)
Apabila dalam proses pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, telah diperoleh Calon Ketua Umum yang mendapat suara lebih dari 50%+1 suara, maka Pimpinan MUNAS menyatakan bahwa Calon tersebut dinyatakan sebagai Ketua Umum terpilih dan proses pemilihan selesai;
(6)
Apabila dalam proses pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini tidak diperoleh Calon Ketua Umum yang mendapat suara lebih dari 50%+1 suara, maka diadakan proses pemilihan ulang yang diikuti oleh 2 (dua) Calon Ketua Umum yang memiliki suara terbanyak pada proses pemilihan pertama hingga diperoleh Calon Ketua Umum yang mendapat suara lebih dari 50% suara;
(7)
Calon Ketua Umum yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini, selanjutnya dinyatakan oleh Pimpinan MUNAS sebagai Ketua Umum Terpilih dan proses pemilihan selesai;
PASAL 15 FORMATUR (1)
Pembentukan Tim formatur bukan merupakan agenda MUNAS;
(2)
Ketua Umum Terpilih membentuk Tim formatur untuk menentukan Badan Pengurus Harian (BPH) DPP SEKARPURA II masa bakti 2011 – 2014;
(3)
Penyusunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat secara lengkap dilakukan oleh Badan Pengurus Harian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Munas V ditutup;
(4)
Masa kerja Tim formatur berakhir setelah tersusun Badan Pengurus Harian (BPH) DPP SEKARPURA II masa bakti 2011 – 2014. PASAL 16 RISALAH MUNAS
Seluruh hasil MUNAS dituangkan dalam bentuk Surat Ketetapan/Keputusan dan atau Berita Acara yang memuat Rekomendasi MUNAS.
PASAL 17 PENUTUP Segala ketentuan yang belum diatur dalam Tata Tertib MUNAS ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan Sidang MUNAS.
Ditetapkan di Pada tanggal
: BANDUNG : 17 Maret 2011
PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL V,
R. Iwan Winaya
Andi Sucipto
Cece Tarya
Deddy Jumari L
Mahdan Izohar
