BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1

BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4.

5.

6. 7. 8. 9.

10. 11. 12.

13. 14.

15. 16. 17.

Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah. Politeknik adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya selanjutnya disebut Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan yang menyelenggarakan pendidikan vokasional. Statuta Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah peraturan dasar penyelenggaraan Tridharma dan pengelolaan Poltekkes Kemenkes Surabaya yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Dewan penyantun adalah kelompok tokoh masyarakat dan atau tokoh pendidikan yang berfungsi ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan di Poltekkes Kemenkes Surabaya Direktur adalah pimpinan Politeknik Kesehatan yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik , tenaga kependidikan, mahasiswa, serta hubungan dengan lingkungan Pimpinan Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah Direktur dan para Pembantu Direktur Senat Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Poltekkes yang menjalankan fungsi menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, pemberian pertimbangan dan melakukan engawasan di bidang akademik serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI. Sivitas akademika adalah komunitas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Poltekkes Kemenkes Surabaya. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama menstransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dans eni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1(satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga. Program Studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Warga kampus adalah satuan yang terdiri atas sivitas akademika dan tenaga administrasi. Kebebasan aakdemik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya untuk secara bertanggung jawab dan mandiri

Statuta Poltekkes Kemenkes Surabaya

1

melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni. 18. Kementerian kesehatan adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan 19. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintah dalam bidang kesehatan 20. Badan adalah badan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan kementerian kesehatan republik Indonesia BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN Pasal 2 Visi Poltekkes Kemenkes Surabaya Visi Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah menjadi pusat pendidikan tenaga kesehatan yang memiliki moralitas dan integritas dengan keunggulan kompetitif. Pasal 3 Misi Poltekkes Kemenkes Surabaya Misi Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah : 1. Melaksanakan integrasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pengembangan pengetahuan, moralitas, integritas dan kompetensi yang unggul serta kompetitif. 2. Melaksanakan tata kelola organsiasi dan sumber daya manusia yang baik, bersih, akuntabel, transparan dan terukur. 3. Mengembangkan kerja sama dalam bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengelolaan pendidikan. Pasal 4 Tujuan Institusi Tujuan Institusi Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah : 1) Mengembangkan proses belajar mengajar di bidang pendidikan Diploma III dan Diploma IV Kesehatan pada masing-masing Jurusan di lingkup Poltekkes Kemenkes Surabaya 2) Melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 3) Melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan 4) Melakukan kegiatan untuk pengembangan informasi dan inovasi dalam bidang kesehatan 5) Melakukan kerja sama dengan institusi pemerintah, swasta dan masyarakat untuk pemanfaatan sumber daya yang tersedia dan penyerapan lulusan. Pasal 5 Tujuan Pendidikan (1) Tujuan pendidikan Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah menghasilkan tenaga ahli madya kesehatan dan sarjana sains terapan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut : a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa b. Berjiwa Pancasila dan memiliki intergritas kepribadian nasional yang tinggi c. Berperilaku, berperibahasa, berperiakal, berperirasa, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dalam berbagai masalah di masyarakat d. Mampu mendidik dan meningkatkan keikutsertaan masyarakat untuk meningkatkan taraf kesehatannya Statuta Poltekkes Kemenkes Surabaya

2

e. Mampu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan, Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya berpedoman pada : a. Tujuan pendidikan nasional b. Standar nasional pendidikan c. Kaidah moral dan etika ilmu pengetahuan d. Kepentingan masyarakat BAB III IDENTITAS Pasal 6 Status, Tempat Kedudukan dan Hari Jadi (1) Poltekkes Kemenkes Surabaya merupakan perguruan tinggi negeri dibawah naungan Kementerian Kesehatan RI yang mengelola bidang akademik dan non akademik dengan tata kelola badan layanan umum (BLU). (2) Poltekkes Kemenkes Surabaya berkedudukan di Surabaya (3) Tanggal 12 Nopember 2001 merupakan hari jadi ( dies natalis) Poltekkes Kemenkes Surabaya Pasal 7 Dasar Pendirian Poltekkes Surabaya berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor: 1207/Menkes/SK/XI/2001 tanggal 12 Nopember 2001 tentang Pembentukan Politeknik Kesehatan Malang, Palangkaraya, Surabaya, Banda Aceh, Ambon, dan Ternate beralamatkan di jalan Pucangjajar Tengah nomor 56 Surabaya. Pada tahun 2007 keluar Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor :890/Menkes/Per/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan, dan nama Politeknik Kesehatan Surabaya berganti menjadi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya disingkat Poltekkes Kemenkes Surabaya. Pada tahun 2001 telah dikeluarkan peraturan Menteri Kesehatan nomor: 1988/Menkes/Per/VIII/2011 tentang perubahan Peraturan Menteri Kesehatan nomor : 890/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan; khusus Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya terdapat perubahan dan penambahan Jurusan, adapun perubahan pada Jurusan Kesehatan gigi berubah menjadi Jurusan Keperawatan Gigi, sedangkan penambahan Jurusan adalah Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Surabaya. Pasal 8 Lambang, Himne dan Bendera (1) Poltekkes Kemenkes Surabaya memiliki lambang, himne dan bendera sebagai atribut. (2) Lambang Poltekkes Kemenkes Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bercirikan sebagai berikut : a. Berbentuk persegi lima dengan warna dasar biru yang mengandung makna semangat mengikuti perkembangan dunia pendidikan sesuai dengan tuntutan jaman. b. Lambang tugu warna kuning yang mengandung makna tugu pahlawan kota Surabaya cemerlang c. Lambang Palang Hijau yang mengandung makna lambang kesehatan d. Lambang Buku yang mengandung makna proses pembelajaran Statuta Poltekkes Kemenkes Surabaya

3

e. Warna biru sebagai latar belakang mengandung makna warna teknik (politeknik) Kelima ciri tersebut menyatu dalam bentuk sebagai berikut :

(3) Bendera Poltekkes Kemenkes Surabaya berbentuk persegi panjang dengan ukuran

panjang 2 meter dan lebar 3 meter, terbuat dari kain saten tebal dengan warna dasar biru yang pinggirannya diberi rumbai berwarna emas dan ditengah-tengah bendera terdapat lambang Poltekkes Kemenkes Surabaya. (4) Bendera Jurusan adalah bendera Poltekkes Kemenkes Surabaya yang dibedeakan oleh warna dasar dengan ketentuan sebagai berikut : a. Bendera Jurusan Keperawatan dicirikan oleh warna dasar hijau b. Bendera Jurusan Kebidanan dicirikan oleh warna dasar biru muda c. Bendera Jurusan Kesehatan Lingkungan dicirikan oleh warna dasar coklat d. Bendera Jurusan Analis Kesehatan dicirikan oleh warna dasar oranye e. Bendera Jurusan Keperawatan Gigi dicirikan oleh warna dasar merah f. Bendera Jurusan Teknik Elektro Medik dicirikan oleh warna dasar kuning g. Bendera Jurusan Gizi dicirikan oleh warna dasar ungu muda (5) Poltekkes Kemenkes Surabaya memiliki himne dan mars yang berjudul Himne Poltekkes Surabaya dan Maras Poltekkes Kemenkes Surabaya. Himne dan Mars Poltekkes Kemenkes Surabaya wajib dinyanyikan pada upacara resmi Poltekkes Kemenkes Surabaya. (6) Syair dan lagu Himne dan Mars Poltekkes Kemenkes Surabaya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari statuta ini. Pasal 9 Busana Akademik (1) Poltekkes Kemenkes Surabaya memiliki busana akademik berupa; a. Jas almamater, b. Toga mahasiswa dan c. Toga senat. (2) Jas almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bercirikan sebagai berikut; model standar, warna biru dongker, di sisi dada sebelah kiri dipasang bordir badge lambang Poltekkes Kemenkes Surabaya. Topi cap dengan model standar berwarna biru dongker, dengan bordir badge lambang Poltekkes Kemenkes Surabaya, pada topi ini ditulis “ Poltekkes Kemenkes Surabaya”. Dasi model standar warna biru dongker dengan sablon lambang Poltekkes Kemenkes Surabaya. Jas almamater berlaku untuk sivitas akademika dan staf administrasi Poltekkes Kemenkes Surabaya. (3) Toga mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bercirikan sebagai berikut; toga model standar, warna hitam dari bahan kain toga, kerah toga melingkar dengan warna sesuai warna bendera jurusan masing-masing. Topi toga berkaret Statuta Poltekkes Kemenkes Surabaya

4

dengan kain keras dan diberi kuncir warna hitam. Gordon dari bahan logam kuningan dengan pita berwarna sesuai warna bendera jurusan masing-masing. (4) Toga senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bercirikan sebagai berikut; toga model standar, warna dasar hitam dari bahan kain toga, kerah toga memanjang dengan warna sesuai warna bendera jurusan masing-masing, lengan bermanset beludru warna hitam, topi toga dengan kuncir warna kuning keemasan, dasi kupu-kupu warna hitam putih, gordon untuk toga direktur berwarna emas, gordon untuk toga pembantu direktur berwarna perak, dan gordon toga anggota senat berwarna perunggu. (5) Contoh busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan keputusan direktur. BAB IV PENYELENGGARAAN TRIDHARMA Bagian Kesatu Pendidikan Pasal 10 (1) Pendidikan yang diselenggarakan oleh Poltekkes Kemenkes Surabaya merupakan jenis pendidikan vokasional dengan sejumlah bidang pengetahuan khusus (2) Pelaksanaan akademik diselenggarakan dengan menerapkan sistem paket yang setara dengan sistem kredit semester Pasal 11 (1) Pendidikan diselenggarakan dengan kurikulum yang dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan pada Poltekkes Kemenkes Surabaya, tujuan program studi, lingkup keilmuan program studi, kompetensi dasar dan sekurang-kurangnya memenuhi standar nasional pendidikan tinggi. (2) Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum berbasis kompetensi (KBK) (3) Kurikulum ditinjau secara berkala dan komprehensif sesuai perkembangan dan kebutuhan pengguna/masyarakat (4) Ketentuan tinjauan kurikulum akan diatur dengan keputusan direktur. Pasal 12 Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar resmi yang digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan Tridharma dan sistem administrasi di Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan penggunaan bahasa asing sebagai penunjang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 13 (1) Poltekkes Kemenkes Surabaya menerbitkan kalender akademik setiap tahun sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan di lingkup Jurusan dan Program Studi. (2) Satu tahun akademik dibagi menjadi dalam dua semester (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan keputusan direktur. Pasal 14 (1) Poltekkes Kemenkes Surabaya menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru Statuta Poltekkes Kemenkes Surabaya

5

(2) Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dilakukan dengan tetap memperhatikan kekhususan tiap program studi. (3) Poltekkes Kemenkes Surabaya menerima mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia dan/atau asing sebagai peserta didik dengan ketentuan sesuai peraturan perundangundangan (4) Poltekkes Kemenkes Surabaya melakukan penerimaan mahasiswa baru jenjang Diploma melalui : a. Penelusuran minat dan bakat; dan/atau b. Penerimaan lainnya yang diselenggarakan oleh Poltekkes Kemenkes Surabaya (5) Poltekkes Kemenkes Surabaya wajib mencari dan menjaring calon mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki prestasi akademik terbaik namun kurang mampu secara ekonomi, dengan ketentuan paling sedikit 5% (lima persen) dari keseluruhan jumlah mahasiswa baru (6) Poltekkes Kemenkes Surabaya menyediakan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa berprestasi dan/atau mahasiswa kurang mampu yang dibebankan pada anggaran Poltekkes Kemenkes Surabaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (7) Ketentuan mengenai norma penyelenggaraan seleksi penerimaan mahasiswa baru diatur dengan keputusan direktur Pasal 15 (1) Poltekkes Kemenkes Surabaya melakukan kegiatan penilaian secara berkala terhadap kemajuan belajar mahasiswa sesuai kaidah penilaian kurikulum berbasis kompetensi (2) Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan direktur Pasal 16 (1) Poltekkes Kemenkes Surabaya menyelenggarakan upacara wisuda, dies natalis dan pemberian tanda penghargaan (2) Upacara wisuda, dies natalis dan pemberian tanda penghargaan diselenggarakan dalam suatu rapat senat terbuka (3) Tata cara dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan keputusan direktur dengan pertimbangan senat

.

Bagian kedua Penelitian Pasal 17 (1) Poltekkes Kemenkes Surabaya menyelenggarakan penelitian secara terpadu dengan misi pendidikan dan misi pengabdian kepada masyarakat (2) Penelitian dilaksanakan dalam bentuk program penelitian monodisiplin, interdisiplin dan multidisiplin. (3) Pendanaan program penelitian berasal dari Poltekkes Kemenkes Surabaya dan/atau pihak lain sebagai hibah atau atas dasar kerjasama dengan Poltekkes Kemenkes Surabaya (4) Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (UPPM) (5) Hasil penelitian didokumentasikan dan dipublikasikan ke berbagai jurnal ilmiah yang terakreditasi dan bisa dilacak pada website Statuta Poltekkes Kemenkes Surabaya

6

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan penelitian diatur dalam peraturan penelitian pada Poltekkes Kemenkes Surabaya Bagian ketiga Pengabdian Kepada Masyarakat Pasal 18 (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu misi Poltekkes Kemenkes Surabaya dalam bentuk pelayanan dan/atau kerjasama dengan masyarakat sesuai kompetensi akademik yang dimiliki (2) Orientasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah penerapan ilmu pengetahuan serta alih penguasaan teknologi dan seni untuk meningkatkan kesehatan masyarakat (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan pendidikan dan/atau kegiatan penelitian (4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dibawah koordinasi unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (UPPM). (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan penelitian diatur dalam peraturan pengabdian kepada masyarakat pada Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB V KEBEBASAN AKADEMIK,MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN Pasal 19 (1) Sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Surabaya memiliki kebebasan akademik dan otonomi keilmuan dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni secara bertanggung jawab. (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya diupayakan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan Tridharma (3) Kode etik kebebasan akademik dan otonomi keilmuan adalah bagian dari kode etik sivitas akademika yang ditetapkan dengan keputusan direktur dengan pertimbangan senat Pasal 20 (1) Kebebasan mimbar akademik merupakan bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan sivitas akademika menyampaikan pikiran dan pendapatnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan yang berlaku. (2) Sivitas akademika dapat mengundang tenaga ahli dari luar untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan setelah mendapatkan persetujuan direktur. Pasal 21 (1) Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh sivitas akademika (2) Poltekkes Kemenkes Surabaya berkewajiban mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berpedoman pada otonomi keilmuan


7

(3) Perwujudan kebebasan akademik, mimbar akademik, otonomi keilmuan pada Poltekkes Kemenkes Surabaya diatur dengan keputusan direktur sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. BAB VI GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN Pasal 22 (1) Poltekkes Kemenkes Surabaya memberikan ijazah kepada para lulusan dari program studi yang diselenggarakan oleh Poltekkes Kemenkes Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Gelar para lulusan yang tercantum di dalam ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah : a. Ahli Madya (A.Md) untuk lulusan Diploma III b. Sarjana Sains Terapan (S.ST) untuk lulusan Diploma IV (3) Lulusan Poltekkes Kemenkes Surabaya berhak menggunakan gelar vokasi yang diberikan oleh Poltekkes Kemenkes Surabaya. (4) Poltekkes Kemenkes Surabaya dapat mencabut gelar dan ijazah yang telah diberikan (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, serta norma pemberian dan pencabutan gelar dan ijazah diatur dengan keputusan direktur setelah mendapatkan pertimbangan senat. Pasal 23 (1) Poltekkes Kemenkes Surabaya dapat memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang dianggap telah berjasa luar biasa untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan/atau seni. (2) Poltekkes Kemenkes Surabaya dapat mencabut penghargaan yang telah diberikan (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan, serta tata cara pemberian dan pencabutan diatur dengan keputusan direktur dengan pertimbangan senat. BAB VII SISTEM PENGELOLAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 24 (1) Politeknik Kemenkes Surabaya adalah unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan RI yang berada di bawah Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan (BP PSDMK). Direktur Poltekkes adalah pelaksana tugas teknis dan secara fungsional dibina oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Tenaga Kesehatan (Pusdiklatnakes). (2) Poltekkes Kemenkes Surabaya mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasional dalam program Diploma III dan Diploma IV sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (3) Poltekkes Kemenkes Surabaya mempunyai fungsi : a. Pelaksana pengembangan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang keahlian kesehatan b. Pelaksana penelitian di bidang pendidikan vokasi dan kesehatan c. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya d. Pelaksana pembinaan sivitas akademika dalam hubungannya dengan suasana akademik Statuta Poltekkes Kemenkes Surabaya

8

e. Pelaksana kegiatan administrasi pendidikan (4) Organ Poltekkes Kemenkes Surabaya terdiri atas : a. Direktur b. Pembantu Direktur c. Sub bagian administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi d. Sub bagian administrasi umum, keuangan dan kepegawaian e. Unit penunjang f. Urusan g. Jurusan h. Program studi i. Kelompok Dosen j. Senat Bagian Kedua Direktur dan Pembantu Direktur Pasal 25 (1) Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya menjalankan otonomi Poltekkes Kemenkes Surabaya dalam bidang akademik, tata kelola, keuangan dan sumber daya dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan PPSDMK melalui Kepala Pusat Diklatnakes. (2) Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya menyelenggarakan kegiatan Tridharma serta seluruh kegiatan penunjang dan pendukung lainnya untuk menjamin peningkatan mutu akademik Poltekkes Kemenkes Surabaya secara berkelanjutan. (3) Dalam menjalankan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktur dibantu oleh unsur-unsur sebagai berikut : a. Paling banyak 3 (tiga) orang pembantu Direktur b. Satuan Pengawas Internal c. Satuan Penjaminan Mutu d. Pelaksana akademik e. Penunjang akademik f. Pelaksana administrasi g. Unsur lainnya yang diperlukan (4) Direktur dibantu oleh pembantu direktur yang menangani urusan akademik, pembantu direktur yang menangani urusan umum, keuangan dan sumberdaya, serta pembantu direktur yang menangani urusan kemahasiswaan. (5) Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya diberi kewenangan secara otonomi untuk mengangkat pembantu direktur sesuai pedoman organsiasi dan tata kelola Poltekkes. (6) Pembantu direktur diangkat dan diberhentikan oleh direktur (7) Masa jabatan direktur dan pembantu direktur adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pasal 26 (1) Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Memiliki gelar akademik minimal magister kesehatan b. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik menjadi direktur c. Sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai direktur menurut keterangan dokter dan psikolog d. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuaran hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara e. Memiliki intergitas diri yang baik Statuta Poltekkes Kemenkes Surabaya

9

f.

(2) (3) (4) (5)

(6)

(7)

Mempunyai visi, wawasan dan minat terhadap pengembangan Poltekkes Kemenkes Surabaya g. Memahami sistem pendidikan di Poltekkes Kemenkes Surabaya dan Nasional h. Memiliki kompetensi manajerial i. Memiliki rekam jejak akademik dan kepemimpinan yang baik Direktur ditetapkan dan dilantik oleh Menteri Kesehatan melalui proses pemilihan dari calon-calon direktur yang diusulkan oleh senat. Proses pemilihan dilakukan melalui musyawarah dengan aklamasi atau melalui pemungutan suara. Pemilihan direktur dilaksanbakan oleh senat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan direktur sebelumnya habis. Jabatan direktur berakhir apabila : a. Berakhir masa jabatannya b. Meninggal dunia c. Berhalangan tetap d. Mengundurkan diri e. Diberhentikan; atau f. Melanggar kode etik Poltekkes Kemenkes Surabaya Direktur dilarang merangkap : a. Jabatan pada badan hukum pendidikan lain dan perguruan tinggi lain b. Jabatan pada lembaga pemerintah atau pemerintah daerah, atau c. Jabatan yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Poltekkes Kemenkes Surabaya Tata cara penjaringan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian diatur dengan peraturan senat. Pasal 27

(1) Dalam hal direktur berhalangan tidak tetap, tugas dan kewenangan direktur dijalankan sementara oleh wakil direktur yang menangani urusan akademik. (2) Dalam hal direktur berhalangan tetap dan sisa masa jabatannya paling lama 1(satu) tahun, pembantu direktur yang menangani urusan akademik dapat diusulkan untuk diangkat sebagai pelaksana harian direktur berdasarkan rapat senat sampai dengan berakhirnya masa jabatan direktur yang berhalangan tetap. (3) Dalam hal direktur berhalangan tetap dan masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun, maka dilakukan proses pemilihan direktur baru sesuai aturan pemilihan direktur yang berlaku. Pasal 28 (1) Direktur berwenang bertindak keluar untuk dan atas nama Poltekkes Kemenkes Surabaya. (2) Direktur tidak berwenang bertindak keluar mewakili Poltekkes Kemenkes Surabaya apabila : a. Terjadi perkara di depan pengadilan antara Poltekkes Kemenkes Surabaya dan Direktur b. Direktur mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Poltekkes Kemenkes Surabaya c. Melakukan perbuatan merugikan Poltekkes Kemenkes Surabaya (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka senat menunjuk seorang untuk mewakili kepentingan Poltekkes Kemenkes Surabaya.


10

Pasal 29 (1) Direktur memiliki tugas dan wewenang : a. Menyusun dan/atau menetapkan kebijakan penyelenggaraan Tridharma b. Menyusun kebijakan akademik sesuai dengan arah yang ditetapkan oleh senat c. Menyusun dan menetapkan kode etik Poltekkes Kemenkes Surabaya untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan d. Menyusun dan menetapkan kode etik Poltekkes Kemenkes Surabaya untuk mahasiswa e. Menyusun rencana strategis Poltekkes Kemenkes Surabaya untuk diusulkan dan ditetapkan oleh senat f. Menyusun rencana kerja dan anggaran Poltekkes Kemenkes Surabaya g. Mengelola penyelenggaraan Tridharma sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Poltekkes Kemenkes Surabaya h. Memilih dan memberhentikan pembantu direktur dan ketua unit i. Menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika dan/atau peraturan akademik, sesuai dengan statuta, keputusan direktur serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan j. Bertindak keluar untuk dan atas nama Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan ketentuan dalam statuta k. Mengelola seluruh kekayaan Poltekkes Kemenkes Surabaya dan secara optimal memanfatkannya untuk kepentingan Poltekkes Kemenkes Surabaya l. Menerima, memberhentikan, membina dan mengembangkan mahasiswa m. Menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel serta sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku n. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen yang andal untuk mendukung penyelenggaraan Tridharma, kemahasiswaan, alumni, serta akuntasi keuangan, personalia kepegawaian, sarana dan prasarana. o. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan laporan tahunan kepada senat dan Kepala Badan PPSDMK p. Membina hubungan baik dengan alumni, pemerintah, pengguna lulusan dan masyarakat serta mengembangkan jejaring nasional dan internasional q. Mengelola unit bisnis (2) Pembantu direktur I memiliki tugas dan wewenang membantu direktur dalam urusan pelaksanaan pendidikan, peneltiian dan pengabdian kepada masyarakat. (3) Pembantu direktur II memiliki tugas dan wewenang membantu direktur dalam urusan pelaksanaan kegiatan pengadministrasian umum, keuangan dan kepegawaian (4) Pembantu direktur III memiliki tugas dan wewenang membantu direktur dalam urusan pelaksanaan kegiatan layanan kemahasiswaan dan alumni Bagian Ketiga Senat Pasal 30 (1) Senat Poltekkes Kemenkes Surabaya merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya. (2) Senat Poltekkes Kemenkes Surabaya dalam melaksanakan tuganya bertanggung jawab kepada Kepala Bdan PPSDMK (3) Senat memiliki tugas dan wewenang : (1) Memberi pertimbangan kebijakan akademik dan pengembangan Poltekkes Kemenkes sesuai peraturan perundangan;


11

(2) Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta keprobadian sivitas akademika sesuai peraturan perundangan; (3) Merumuskan, menetapkan norma dan tolak ukur penyelenggaraan Poltekkes Kemenkes (4) Memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Direktur dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik; (5) Menetapkan peraturan pelaksanaan kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada Poltekkes Kemenkes (6) Memberikan pertimbangan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes berkenaan dengan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik; (7) Mengusulkan kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan berkenaan dengan caloncalon yang telah dipilih oleh Senat untuk diangkat menjadi Direktur; dan (8) Memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan berkenaan dengan pemberhentian Direktur atau Pembantu Direktur Poltekkes Kemenkes karena berakhirnya masa jabatan atau karena alasan lain Pasal 31 (1) Komposisi anggota terdiri dari : a. Ketua senat merangkap anggota b. Sekretaris senat merangkap anggota c. Anggota senat terdiri dari 1) Para pembantu direktur 2) Para ketua jurusan 3) Perwakilan dosen yang jumlahnya sesuai dengan keseimbangan suara bagi setiap jurusan 4) Perwakilan pejabat struktural dari Badan PPSDMK (ex officio) (2) Ketua senat di jabat oleh direktur (3) Sekretaris senat berasal dari dan dipilih oleh anggota senat Pasal 32 (1) Persyaratan anggota senat dari perwakilan dosen sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c.3 adalah : a. Memahami sistem pendidikan di Poltekkes Kemenkes Surabaya dan pendidikan nasional b. Memiliki rekam jejak dan kearifan akademik yang baik, dan c. Memiliki pengalaman pengembangan institusi d. Memiliki jenjang akademik minimal lektor dan berpendidikan minimal S2 e. Dosen tetap (2) Keanggotaan senat berakhir apabila : a. Berakhirnya masa jabatan b. Meninggal dunia c. Berhalangan tetap d. Mengundurkan diri, atau e. Melanggar kode etik Poltekkes Kemenkes Surabaya (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai komposisi anggota, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, penggantian, kewajiban dan hak anggota senat diatur dengan keputusan direktur. (4) Pengangkatan dan pemberhentian anggota senat disahkan oleh Kapala Badan PPSDMK berdasarkan usulan direktur selaku ketua senat (5) Tata cara persidangan dan pengambilan keputusan seant dalam menjalankan tugas dan fungsinya ditetapkan dengan peraturan senat. Statuta Poltekkes Kemenkes Surabaya

12

Bagian Keempat Urusan dan Unit Penunjang Pasal 33 (1) Urusan dan unit penunjang kegiatan pada Poltekkes Kemenkes Surabaya terdiri dari : a. Sub bagian administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi b. Sub bagian adminstrasi umum, keuangan dan kepegawaian c. Unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kerja sama d. Unit laboratorium dan bengkel kerja e. Unit perpustakaan f. Unit teknologi informasi dan promosi g. Unit penjaminan mutu h. Unit perencanaan i. Unit Bisnis dan Kerja sama j. Unit asrama k. Unit layanan pengadaan (2) Sub bagian administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah unsur penujang yang mengurusi bidang akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi yang bertanggung jawab kepada difrektur, sedangkan secara teknis fungsional dibina oleh pembantu direktur I untuk urusan akademik, perencanaan dan sistem informasi, dibina oleh pembantu direktur III untuk urusan kemahasiswaan (3) Sub bagian administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut : a. Pelaksana urusan administrasi pendidikan b. Pelaksana urusan administrasi kemahasiswaan c. Pelaksana urusan perencanaan d. Pelaksana urusan sistem informasi layanan akademik dan kemahasiswaan e. Pengelola SIM-Akademik (4) Sub bagian administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi dipimpin seorang kepala yang bersifat struktural, dipilih, diangkat dan/atau diberhentikan oleh direktur (5) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan/atau pemberhentian kepala sub bagian administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi sesuai dengan pedoman organisasi dan tata laksana Poltekkes. Pasal 34 (1) Sub bagian administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (1) huruf b adalah unsur penujang yang mengurusi bidang umum, keuangan dan kepegawaian yang bertanggung jawab kepada difrektur, sedangkan secara teknis fungsional dibina oleh pembantu direktur II. (2) Sub bagian administrasi umum, keuangan dan kepegawaian mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut : a. Pelaksana urusan administrasi umum, ketatausahaan, perlengkapan, pemeliharaan dan perbaikan serta urusan kerumahtanggaan b. Pelaksana urusan administrasi keuangan c. Pelaksana urusan adminstrasi kepegawaian d. Pelaksana urusan pelaporan dan akuntansi e. Pelaksana urusan hukum dan hubungan masyarakat f. Pelaksana urusan BMN Statuta Poltekkes Kemenkes Surabaya

13

g. Pengelola SIM-Kepegawaian h. Pengelola SIM-Kearsipan i. Pengelola SIMAK BMN (3) Sub bagian administrasi administrasi umum, keuangan dan kepegawaian dipimpin seorang kepala yang bersifat struktural, dipilih, diangkat dan/atau diberhentikan oleh direktur (4) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan/atau pemberhentian kepala sub bagian administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan pedoman organisasi dan tata laksana Poltekkes Pasal 35 (1) Unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (1) huruf c adalah unsur penujang yang mengurusi bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama yang bertanggung jawab kepada direktur dan secara teknis fungsional dibina oleh pembantu direktur I. (2) Unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut : a. Pelaksana kegiatan penelitian terapan b. Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat c. Pelaksana kegiatan kerja sama antar lembaga d. Pelaksana urusan administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama (3) Unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama dipimpin seorang kepala, dipilih, diangkat dan/atau diberhentikan oleh direktur (4) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan/atau pemberhentian kepala Unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama sesuai dengan pedoman organisasi dan tata laksana Poltekkes Pasal 36 (1) Unit laboratorium dan bengkel kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (1) huruf d adalah unsur penujang yang mengurusi bidang layanan penggunaan laboratorium milik Poltekkes Kemenkes Surabaya, yang bertanggung jawab kepada direktur dan secara teknis fungsional dibina oleh pembantu direktur I. (2) Unit laboratorium mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut : a. Pelaksana administrasi tata usaha laboratorium dan bengkel kerja b. Penyedia dan pengelola bahan laboratorium untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat c. Memberi layanan penggunaan laboratorium dan bengkel ekrja untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat d. Memelihara bahan dan peralatan laboratorium e. Membantu dalam perencanaan pengadaan alat laboratorium dan bengkel kerja (3) Unit laboratorium dipimpin seorang kepala yang dipilih, diangkat dan/atau diberhentikan oleh direktur (4) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan/atau pemberhentian kepala Unit laboratorium sesuai dengan pedoman organisasi dan tata laksana Poltekkes Pasal 37 (1) Unit perpustakaan sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (1) huruf e adalah unsur penujang yang mengurusi bidang layanan penggunaan perpustakaan milik Poltekkes Statuta Poltekkes Kemenkes Surabaya

14

Kemenkes Surabaya, yang bertanggung jawab kepada direktur dan secara teknis fungsional dibina oleh pembantu direktur III. (2) Unit perpustakaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut : a. Pelaksana administrasi tata usaha perpustakaan b. Penyedia dan pengelola bahan pustaka untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat c. Memberi layanan bahan pustaka untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat d. Memelihara bahan dan peralatan yang ada di ruang perpustakaan e. Membantu dalam perencanaan pengadaan bahan pustaka f. Penyedia layanan e-journal g. Penyedia layanan e-books h. Membantu Ka.Unit PPM dalam layanan memasukkan artikel ke dalam website i. Mengelola SIM-Perpustakaan (3) Unit perpustakaan dipimpin seorang kepala yang dipilih, diangkat dan/atau diberhentikan oleh direktur (4) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan/atau pemberhentian kepala Unit perpustakaan sesuai dengan pedoman organisasi dan tata laksana Poltekkes Pasal 38 (1) Unit teknologi informasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (1) huruf f adalah unsur penujang yang mengurusi bidang layanan informasi teknologi dan promosi, yang bertanggung jawab kepada direktur dan secara teknis fungsional dibina oleh pembantu direktur I. (2) Unit teknologi informasi dan promosi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut a. Penyedia layanan informasi teknologi untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat b. Pengelola layanan informasi teknologi untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat c. Memelihara layanan informasi teknologi untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat d. Membantu dalam perencanaan pengadaan bahan dan alat teknologi informasi e. Perencana, pengelola kegiatan promosi (3) Unit teknologi informasi dan promosi dipimpin seorang kepala yang dipilih, diangkat dan/atau diberhentikan oleh direktur (4) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan/atau pemberhentian kepala Unit teknologi informasi dan promosi sesuai dengan pedoman organisasi dan tata laksana Poltekkes Pasal 39 (1) Unit penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (1) huruf g adalah unsur penujang yang mengurusi bidang penjaminan mutu, yang bertanggung jawab kepada direktur dan secara teknis fungsional dibina oleh pembantu direktur I. (2) Unit penjaminan mutu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut : a. Pelaksana administrasi tata usaha di unit penjaminan mutu b. Perencana, pelaksana, pengendali dan pengawas pelaksanaan sistim penjaminan mutu internal c. Memberi layanan pengadaan dan pengendalian dokumen SPMI d. Melaksanakan audit mutu internal e. Membantu dalam perencanaan kebutuhan sistim penjaminan mutu internal f. Menampung dan menindaklanjuti semua keluhan pelanggan Statuta Poltekkes Kemenkes Surabaya

15

g. Mengkoordinasi pelaksanaan akreditasi institusi dan akreditasi program studi (3) Unit penjaminan mutu dipimpin seorang kepala yang dipilih, diangkat dan/atau diberhentikan oleh direktur (4) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan/atau pemberhentian kepala Unit bengkel kerja sesuai dengan pedoman organisasi dan tata laksana Poltekkes Pasal 40 (1) Unit perencanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (1) huruf h adalah unsur penujang yang mengurusi bidang perencanaan anggaran, yang bertanggung jawab kepada direktur dan secara teknis fungsional dibina oleh pembantu direktur II. (2) Unit perencanaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut : a. Pelaksana administrasi tata usaha unit perencanaan b. Pelaksana perencanaan anggaran c. Membantu dalam pelatihan, penyegaran dan pendampingan penggunaan anggaran d. Pelaksana layanan revisi anggaran e. Membantu perencanaan pengadaan barang dan jasa kaitannya dengan perencanaan anggaran f. Menampung semua kebutuhan user untuk perencanaan anggaran (3) Unit perencanaan dipimpin seorang kepala yang dipilih, diangkat dan/atau diberhentikan oleh direktur (4) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan/atau pemberhentian kepala Unit perencanaan sesuai dengan pedoman organisasi dan tata laksana Poltekkes Pasal 41 (1) Unit bisnis dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (1) huruf i adalah unsur penujang yang mengurusi bidang bisnis yang dimiliki Poltekkes Kemenkes Surabaya, yang bertanggung jawab kepada direktur dan secara teknis fungsional dibina oleh pembantu direktur II. (2) Unit bisnis mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut : a. Pelaksana administrasi tata usaha unit bisnis dan kerjasama b. Pelaksana unit bisnis dan kerjasama c. Pelaksana koordinasi unit bisnis dan kerjasama jurusan dan Prodi (3) Unit bisnis dan kerjasama dipimpin seorang kepala yang dipilih, diangkat dan/atau diberhentikan oleh direktur (4) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan/atau pemberhentian kepala Unit bisnis dan kerjasama sesuai dengan pedoman organisasi dan tata laksana Poltekkes Pasal 42 (1) Unit Asrama sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (1) huruf j adalah unsur penujang yang mengurusi bidang asrama yang dimiliki Poltekkes Kemenkes Surabaya, yang bertanggung jawab kepada direktur dan secara teknis fungsional dibina oleh pembantu direktur III. (2) Unit asrama mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut : a. Pelaksana administrasi tata usaha unit asrama b. Pelaksana pelayanan akomodasi asrama c. Pelaksana pemeliharaan sarna prasarana asrama d. Pelaksanana koordinasi unit asrama prodi e. Membantu perencanaan pengadaan sarana dan prasarana asrama


16

(3) Unit asrama dipimpin seorang kepala yang dipilih, diangkat dan/atau diberhentikan oleh direktur (4) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan/atau pemberhentian kepala Unit asrama sesuai dengan pedoman organisasi dan tata laksana Poltekkes Pasal 43 (1) Unit layanan pengadaan sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (1) huruf k adalah unsur penujang yang mengurusi bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dimiliki Poltekkes Kemenkes Surabaya, yang bertanggung jawab kepada direktur dan secara teknis fungsional dibina oleh pembantu direktur II. (2) Unit layanan pengadaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut : a. Pelaksana administrasi tata usaha unit layanan pengadaan b. Pelaksana pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai peraturan yang berlaku c. Membantu dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Jurusan dan Prodi d. Membantu dalam pendampingan dan bimbingan dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah (3) Unit layanan pengadaan dipimpin seorang kepala yang dipilih, diangkat dan/atau diberhentikan oleh direktur (4) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan/atau pemberhentian kepala Unit layanan pengadaan sesuai dengan pedoman organisasi dan tata laksana Poltekkes Bagian Kelima Dewan Penyantun dan Dewan Pengawas Pasal 44 (1) Dewan penyantun adalah kelompok penasehat yang keanggotaannya terdiri dari unsur kesehatan, pendidikan dan tokoh masyarakat (2) Dewan penyantun berhak memberikan pembinaan kepada direktur dalam melaksanakan misi Poltekkes Kemenkes Surabaya (3) Angota Dewan penyantun terdiri dari unsur : a. Kepala Badan PPSDMK dan/atau pejabat eselon I yang ditunjuk b. Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan dan/atau sekretaris badan PPSDMK dan/atau pejabat eselon II yang ditunjuk c. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur d. Individu yang memiliki minat untuk membantu pengembangan dan kemajuan pendidikan baik materiil maupun moril tanpa mengikat pada Poltekkes Kemenkes Surabaya (4) Dewan penyantun ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atas usulan direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya melalui pertimbangan Kepala Badan PPSDMK (5) Pemilihan anggota dewan penyantun diatur dengan keputusan direktur Pasal 45 (1) Poltekkes Kemenkes Surabaya dalam fungsinya pengawasan dibantu oleh dewan pengawas. (2) Angota Dewan pengawas terdiri dari unsur : a. Kepala Badan PPSDMK dan/atau pejabat eselon I yang ditunjuk b. Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan dan/atau sekretaris badan PPSDMK dan/atau pejabat eselon II yang ditunjuk


17

c. Dosen senior yang memiliki integritas tinggi dengan jabatan minimal lektor kepala untuk memberikan pengawasan pelaksanaan kegiatan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Surabaya (3) Dewan pengawas bekerja untuk masa bakti selama 5(lima) tahun (4) Anggota dewan pengawas ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atas usulan direktur atas pertimbangan Kepala badan PPSDMK (5) Pemilihan anggota dewan pengawas diatur dengan keputusan direktur Bagian Keenam Jurusan Pasal 46 (1) Poltekkes Kemenkes Surabaya memiliki tujuh jurusan yaitu : a. Jurusan Keperawatan b. Jurusan Kebidanan c. Jurusan Kesehatan Lingkungan d. Jurusan Keperawatan Gigi e. Jurusan Teknik Elektro Medik f. Jurusan Analis Kesehatan g. Jurusan Gizi (2) Jurusan merupakan pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan vokasi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan di bidang kesehatan dan teknologi kesehatan. (3) Jurusan dipimpin oleh seorang ketua jurusan dan bertanggung jawab kepada direktur (4) Organ jurusan terdiri dari : a. Ketua jurusan b. Sekretaris jurusan c. Koordinator Urusan pengadministrasian akademik d. Koordinator Urusan pengadministrasian kemahasiswaan e. Sub unit lainnya yang diperlukan sesuai pedoman organisasi dan tatalaksana Poltekkes Pasal 47 (1) Sekretaris jurusan adalah pembantu ketua jurusan yang mengurusi bidang administrasi umum, keuangan dan kepegawaian (2) Sekretaris jurusan bertanggung jawab kepada ketua jurusan dan melakukan koordinasi kerjanya dengan pembantu direktur II (3) Sekretaris jurusan dibantu oleh : a. Koordinator Pengadministrasian umum, keuangan dan kepegawaian b. Koordinator Pengadministrasian akademik c. Koordiantor urusan kemahasiswaan d. Arsiparis e. Tenaga lainnya yang diperlukan sesuai pertimbangan ketua jurusan dan ditetapkan oleh direktur Pasal 48 (1) Pengadministrasian akademik jurusan mempunyai tugas membantu sekretaris jurusan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan dalam kinerjanya selalu berkoordinasi dengan pembantu direktur I


18

(2) Pengadministrasian kemahasiswaan jurusan mempunyai tugas membantu sekretaris jurusan dalam pelaksanaan kegiatan layanan kemahasiswaan dan alumni, dalam kinerjanya selalu berkoordinasi dengan pembantu direktur III (3) Pengadministrasian umum, keuangan dan kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris jurusan dalam pelaksanaan kegiatan umum, rumah tangga, pemeliharaan dan perbaikan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset BMN dalam kinerjanya selalu berkoordinasi dengan pembantu direktur II Bagian Kelima Program Studi Pasal 49 (1) Poltekkes Kemenkes Surabaya memiliki 13 Program Studi Diploma III antara lain : a. Prodi Keperawatan Soetomo Surabaya b. Prodi Keperawatan Sutopo Surabaya c. Prodi Keperawatan Sidoarjo d. Prodi Keperawatan Tuban e. Prodi Kebidanan Sutomo Surabaya f. Prodi Kebidanan Magetan g. Prodi Kebidanan Bangkalan h. Prodi Kesehatan Lingkungan Surabaya i. Prodi Kesehatan Lingkungan Magetan j. Prodi Analis Kesehatan Surabaya k. Prodi Keperawatan Gigi Surabaya l. Prodi Teknik Elektromedik Surabaya m. Prodi Gizi Surabaya (2) Poltekkes Kemenkes Surabaya memiliki 7 (tujuh) Program Studi Diploma IV antara lain a. Prodi Keperawatan gawat darurat b. Prodi Keperawatan Kardiovaskuler c. Prodi Kebidanan Klinik d. Prodi Kesehatan Lingkungan e. Prodi Analisis Kesehatan f. Prodi Keperawatan Gigi g. Prodi Teknik Elektromedik (3) Organ Program Studi terdiri dari : a. Ketua Program Studi b. Koordinator pengadministrasian akademik c. Koordinator pengadministrasian kemahasiswaan d. Sub unit yang diperlukan sesuai keberadaan sub unit di direktorat (4) Program studi dipimpin oleh ketua program studi yang dipilih, dianggkat dan/atau diberhentikan oleh direktur dan bertanggung jawab langsung kepada ketua jurusan Pasal 50 (1) Urusan pengadminstrasian akademik program studi sebagaiaman dimaksud dalam pasal 49 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas membantu ketua program studi dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan bertanggung jawab langsung pada ketua program studi. (2) Urusan pengadminstrasian akademik program studi dalam pelaksanaan tugasnya secara fungsional dibina oleh pembantu direktur I (3) Urusan pengadminstrasian kemahasiswaan program studi sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas membantu ketua program studi dalam Statuta Poltekkes Kemenkes Surabaya

19

(4) (5) (6)

(7)

pelaksanaan kegiatan layanan dan pembinaan kemahasiswaan dan alumni dan bertanggung jawab langsung pada ketua program studi. Urusan pengadminstrasian akademik program studi dalam pelaksanaan tugasnya secara fungsional dibina oleh pembantu direktur III Sub unit penunjang program studi sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (3) d, mempunyai tugas membantu ketua program studi dalam pelaksanaan kegiatan sesuai fungsi unit masing-masing dan bertanggung jawab kepada ketua program studi. Sub unit umum, keuangan dan kepegawaian secara fungsional dibina oleh pembantu direktur II dan jajarannya, sub unit penjaminan mutu secara fungsional dibina oleh pembantu direktur I dan jajarannya, sub unit lainnya secara fungsional dibina sesuai dengan tata kelola di direktorat Urusan dan sub unit pada program studi dipimpin oleh ketua urusan dan sub unit yang dipilih oleh ketua program studi dan ditetapkan oleh direktur berdasarkan pertimbangan ketua jurusan. BAB VIII TATA LAKSANA ORGANISASI Bagian Kesatu Umum Pasal 51

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkup direktorat, jurusan maupun program studi. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya bertanggung jawab atas tugas dan wewenang yang diberikan (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing dan menyampaikan hasil kinerjanya dalam bentuk laporan kinerja secara berkala. (4) Direktur menugaskan kepada pembantu direktur, kepala sub bagian, kepala unit yang ada di lingkup direktorat untuk menyusun laporan kinerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (5) Direktur menugaskan kepada ketua jurusan dan ketua program studi yang ada di lingkup Poltekkes Kemenkes Surabaya untuk menyusun laporan kinerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (6) Direktur melaporkan hasil kinerjanya kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan PPSDMK dengan persetujuan Kapusdiklatnakes (7) Direktur dalam melaksanakan tugas koordinasi antar pembantunya diwajibkan secara berkala mengadakan rapat-rapat koordinasi secara berkala minimal satu kali dalam tiga bulan atau sesuai dengan kebutuhan. Bagian Kedua Hubungan Kerja, pengelolaan kepegawaian dan keuangan Pasal 52 (1) Hubungan kerja antara direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan Kepala Badan PPSDMK Kementerian Kesehatan bersifat hirarki (2) Hubungan kerja antara direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Tenaga Kesehatan bersifat koordinasi teknis fungsional (3) Hubungan kerja antara direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan sekretaris badan PPSDMK Kementerian Kesehatan bersifat teknis administrasi


20

(4) Hubungan kerja antara direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional melalui Dirjen Pendidikan Tinggi bersifat teknis fungsional pendidikan Pasal 53 (1) Pengelolaan kepegawaian mulai dari perencanaan, pengadaan tenaga dan mutasi kepegawaian dilaksanakan oleh kepala sub bagian administrasi umum, keuangan dan kepegawaian melalui koordiansi dengan ketua jurusan dan/atau ketua program studi (2) Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya bertanggung jawab terhadap pengelolaan kepegawaian (3) Mutasi pegawain diusulkan oleh ketua jurusan atau ketua program studi kepada direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya. (4) Tata cara perencanaan, pengadaan tenaga dan mutasi kepegawaian diatur dengan keputusan direktur. Pasal 54 (1) Pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh kepala sub bagian administrasi umum, keuangan dan kepegawaian. (2) Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan (3) Bendahara Poltekkes Kemenkes Surabaya ditetapkan oleh Sekretaris Jendral Kementerian Kesehatan atas nama Menteri Kesehatan melalui pertimbangan Kepala Badan PPSDMK atas usulan direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya. (4) Rencana bisnis anggaran (RBA) diusulkan oleh ketua jurusan dan ketua program studi kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya sesuai dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (PPK-BLU) (5) Anggaran Poltekkes Kemenkes Surabaya berasal dari APBN melalui RKA-K/L sebagai pendapatan BLU (6) Tatacara pengelolaan anggaran keuangan pada Poltekkes Kemenkes Surabaya berdasarkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (PPK-BLU) Bagian Ketiga Pengelolaan Persuratan Pasal 55 (1) Pengelolaan surat-menyurat pada Poltekkes Kemenkes Surabaya berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku. (2) Surat-surat yang berkaitan dengan kebijakan umum maupun teknis dikeluarkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya (3) Ketua jurusan dan ketua program studi diberi kewenangan untuk melakukan surat menyurat secara teknis dengan tembusan disampaikan kepada direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya. (4) Sub bagian pengadministrasian umum, keuangan dan kepegawaian bertanggung jawab terhadap pengarsipan dokumen surat-menyurat sesuai peraturan perundangan tentang surat-menyurat dan/atau pengarsipan Bagian Keempat Sistem Perencanaan


21

Pasal 56 (1) Sistem perencanaan pada Poltekkes Kemenkes Surabaya merupakan kesatuan tata cara perencanaan untuk pengembangan institusi Poltekkes Kemenkes Surabaya yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. (2) Jangka waktu perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengandung makna, jangka panjang dalam waktu 20 (dua puluh) tahun dihitung dari 5 (lima) kali jabatan direktur, jangka menengah dalam waktu 4 (empat) tahun dihitung dari satu periode jabatan direktur, dan jangka pendek bersifat tahunan. (3) Sistem perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan (4) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mencakup dokumen rencana induk pengembangan (RIP) yang merupakan dokumen rencana jangka panjang, dokumen rencana strategis (Renstra) yang merupakan dokumen rencana menengah, dokumen rencana bisnis anggaran (RBA), dokumen rencana kerja dan anggaran (RKA) dan/atau dokumen rencana operasional tahunan (Renop) yang merupakan dokumen rencana jangka pendek (5) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) merupakan acuan kinerja dan acuan penilaian kinerja direktur dalam menjalankan tugasnya. Pasal 57 (1) Dokumen RIP merupakan dokumen rencana jangka panjang dengan waktu 20 tahunan yang disusun oleh direktur dan disahkan oleh senat (2) Dokumen Renstra merupakan penjabaran dokumen RIP merupakan rencana jangka menengah yang dibuat oleh direktur pada awal masa jabatannya dan menguraikan secara menyeluruh upaya untuk mencapainya tujuan jangka menengah dengan waktu 4 tahunan (satu periode jabatan direktur) (3) Dokumen RKA dan RBA merupakan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk melaksanakan program kerja tahunan (4) Dokumen Renop merupakan penjabaran dokumen Renstra yang merupakan dokumen jangka pendek yang dibuat oleh direktur tiap tahun untuk acuan kerja dan acuan penilaian kinerja direktur. BAB IX KODE ETIK Bagian Kesatu Kode Etik Pasal 58 (1) Kode etik yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Surabaya terdiri atas : a. Kode etik institusi Poltekkes Kemenkes Surabaya b. Kode etik dosen Poltekkes Kemenkes Surabaya c. Kode etik tenaga kependidikan Poltekkes Kemenkes Surabaya d. Kode etik mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya (2) Kode etik institusi Poltekkes Kemenkes Surabaya berisi norma yang mengikat semua pihak yang berada di lingkup nama Poltekkes Kemenkes Surabaya atau bertindak atas nama Poltekkes Kemenkes Surabaya. (3) Kode etik dosen Poltekkes Kemenkes Surabaya berisi norma yang mengikat dosen secara individu dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat


22

(4) Kode etik tenaga kependidikan Poltekkes Kemenkes Surabaya berisi norma yang mengikat tenaga kependidikan secara individu dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Surabaya (5) Kode etik mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya berisi norma yang mengikat mahasiswa secara individu dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di Poltekkes Kemenkes Surabaya (6) Kode etik Poltekkes Kemenkes Surabaya disusun oleh direktur dan ditetapkan oleh senat Bagian Kedua Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan dan/atau Keputusan Pasal 59 (1) Selain berlaku peraturan perundang-undangan berlaku pula peraturan dan/atau keputusan internal Poltekkes Kemenkes Surabaya. (2) Peraturan dan/atau keputusan internal Poltekkes Kemenkes Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Peraturan senat b. Keputusan direktur (3) Tata cara pembuatan peraturan dan/atau keputusan internal Poltekkes Kemenkes Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan senat. BAB X DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pasal 60 (1) Pegawai Poltekkes Kemenkes Surabaya terdiri atas : a. Tenaga pendidik (dosen) b. Tenaga kependidikan (2) Status pegawai Poltekkes Kemenkes Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Pegawai negeri sipil b. Bukan pegawai negeri sipil (3) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari : a. Dosen biasa adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan oleh Menteri Kesehatan sebagai tenaga fungsional di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya b. Dosen luar biasa merupakan dosen yang bukan tenaga tetap di nlingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya yang diangkat oleh direktur untuk jangka waktu tertentu c. Dosen tamu adalah dosen yang diunadang oleh direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya untuk menjadi dosen Poltekkes Kemenkes Surabaya selama jangka waktu tertentu baik dari dalam negeri maupun luar negeri (4) Persyaratan untuk menjadi dosen Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah sebagai berikut: a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa b. Berwawasan Pancasila dan UUD 1945 c. Memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik d. Sehat jasmani dan rohani e. Memiliki moral, integritas dan berdedikasi f. Memiliki tanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan negara g. Lulusan perguruan tinggi terakreditasi BAN-PT minimal B, memiliki kemauan untuk meningkatkan kemampuan profesinya Statuta Poltekkes Kemenkes Surabaya

23

h. Memiliki jiwa pendidik dan menjaga nama baik Poltekkes Kemenkes Surabaya i. Dan perysratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku Pasal 61 (1) Tenaga kependidikan Poltekkes Kemenkes Surabaya terdiri atas pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi. (2) Peraturan untuk pengangkatan, penjenjangan, pengelolaan dan penegakan disiplin tenaga kependidikan diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundangan yang berlaku. (3) Pegawai Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan status bukan pegawai negeri sipil harus membuat perjanjian kerja dengan direktur. (4) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling sedikit memuat kedudukan, hak dan kewajiban serta tata cara pengangkatan dan pemberhentiannya. BAB XI MAHASISWA DAN ALUMNI Pasal 62 (1) Mahasiswa adalah insan dewasa yang memiliki kebebasan akademik untuk mengembangkan diri melalui proses pendidikan dan interaksi sosial dalam suasana akademik di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya. (2) Mahasiswa menjadi bagian dari masyarakat akademik Poltekkes Kemenkes Surabaya yang bersama-sama komponen lainnya melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi (3) Mahasiswa ikut menjaga nilai-nilai akademik, menggerakkan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dengan budi pekerti yang luhur (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai status mahasiswa diatur dengan keputusan direktur Pasal 63 (1) Setiap mahasiswa mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan serta fasilitas pendukung untuk menjamin kelancaran proses pembelajaran (2) Setiap mahasiswa wajib mematuhi semua norma-norma pendidikan, peraturan dan ketentuan yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Surabaya (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab mahasiswa diatur dalam peraturan akademik yang ditetapkan dengan keputusan direktur Pasal 64 (1) Poltekkes Kemenkes Surabaya menyediakan fasilitas kepada mahasiswa untuk mengembangkan bakat, minat, ketrampilan dan kepribadian dengan kegiatan ekstra dan kokurikuler. (2) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan yang bersifat dari, oleh dan untuk mahasiswa yang merupakan bagian dari masyarakat akademik Poltekkes Kemenkes Surabaya. (3) Kegiatan organisasi kemahasiswaan harus mengikuti norma yang berlaku pada Poltekkes Kemenkes Surabaya. Pasal 65 (1) Pembiayaan kegiatan kemahasiswaan dibebankan pada anggaran Poltekkes Kemenkes Surabaya dan hasil usaha yang dilakukan oleh mahasiswa Statuta Poltekkes Kemenkes Surabaya

24

(2) Penggunaan dana kemahasiswaan harus mengikuti peraturan yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Surabaya Pasal 66 (1) Alumni Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah mereka yang pernah menjalani program pendidikan yang diselenggarakan oleh Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan masa pendidikan yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Surabaya (2) Alumni merupakan bagian dari warga Poltekkes Kemenkes Surabaya yang ikut bertanggung jawab menjaga nama baik Poltekkes Kemenkes Surabaya dan aktif berperan serta memajukan Poltekkes Kemenkes Surabaya (3) Alumni Poltekkes Kemenkes Surabaya dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan Poltekkes Kemenkes Surabaya (4) Nama organisasi alumni Poltekkes Kemenkes Surabaya dinamakan ikatan alumni Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya (IKA Poltekkes Kemenkes Surabaya) (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kealumnian diatur dengan peraturan direktur. BAB XII KERJASAMA Pasal 67 (1) Poltekkes Kemenkes Surabaya dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau non akademik secara institusional dengan pihak yang relevan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. (2) Poltekkes Kemenkes Surabaya mendukung dan memfasilitasi sivitas akademika untuk menjalin kerjasama secara individual atau kelompok dengan sejawatnya di lembaga lain baik di dalam maupun luar negeri. (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma. (4) Bentuk kerja sama antara lain : a. Kontrak manajemen b. Program kembaran c. Program pertukaran mahasiswa dan dosen d. Program pemanfaatan sumber daya untuk kegiatan Tridharma e. Penerbitan bersama karya ilmiah f. Pelatihan dan kegiatan ilmiah semisalnya g. Penyelenggaraan pendidikan dan h. Program lainnya yang dianggap perlu (5) Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama diatur dengan keputusan direktur. BAB XIII SARANA DAN PRASARANA Pasal 68 (1) Sarana dan prasarana Poltekkes Kemenkes Surabaya diperoleh melalui dana yang bersumber dari pemerintah, masyarakat dan sumber lainnya. (2) Pengelolaan sarana prasarana yang diperoleh dari dana pemerintah dikelola berdasarkan peratruran perundang-undangan yang berlaku sebagai pengelolaan barang milik negara (3) Pengelolaan sarana prasarana yang diperoleh dari dana masyarakat dan sumber lainnya diatur dengan keputusan direktur Statuta Poltekkes Kemenkes Surabaya

25

(4) Tata cara pendayagunaan sarana prasarana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku Pasal 69 Setiap anggota sivitas akademika dan tenaga administrasi memiliki kewajiban untuk memelihara dan menggunakan sarana prasarana secara bertanggung jawab, berdayaguna dan berhasilguna. BAB XIV KEUANGAN DAN KEKAYAAN Pasal 70 (1) Pemerintah menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Surabaya yang dialokasikan dalam anggaraan pendapatan dan belanja negara melalui RKA-K/L kementerian kesehatan. (2) Selain dana yang disediakan dalam APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendaaan Poltekkes Kemenkes Surabaya berasal dari : a. Masyarakat b. Biaya pendidikan c. Kerja sama d. Pengelolaan dana usaha e. Sumber lain yang sah (3) Penerimaan dana dari sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penghasilan Poltekkes Kemenkes Surabaya yang dikelola secara PPK-BLU Pasal 71 (1) Pendanaan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari pemerintah kepada Poltekkes Kemenkes Surabaya melalui kegiatan yang bersifat kompetisi. (2) Hubungan kerja sama antara pemerintah dan Poltekkes Kemenkes Surabaya dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan sistem kontrak berbasis kinerja Pasal 72 (1) Poltekkes Kemenkes Surabaya memberikan dan mengelola : a. Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi b. Beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi (2) Sumber dana untuk bantuan biaya pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, industri, dan/atau instansi yang bekerja sama saling menguntungkan dengan Poltekkes Kemenkes Surabaya. (3) Ketentuan besar bantuan biaya pendidikan dan beasiswa serta syarat-syarat bagi mahasiswa yang menerimanya diatur dengan keputusan direktur. Pasal 73 (1) Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya menyusun usulan pola atrif, tata cara pengelolaan dan pengalokasian dana yang bersumber dari masyarakat setelah mendapat persetujuan Senat. Statuta Poltekkes Kemenkes Surabaya

26

(2) Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Menteri Kesehatan untuk disahkan. Pasal 74 (1) Poltekkes Kemenkes Surabaya memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan mencakup kewenangan menerima, menyimpan dan/atau menggunakan dana (2) Pengelolaan dana pada Poltekkes Kemenkes Surabaya mengunakan sistem pembukuan terpadu berdasarkan peraturan administrasi keuangan dan sistem akuntansi pemerintah yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 75 (1) Kekayaan awal Poltekkes Kemenkes Surabaya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, kecuali tanah (2) Nilai kekayaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang membidangi masalah keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan bersama Menteri (3) BMN berupa tanah dalam penguasaan Poltekkes Kemenkes Surabaya dapat dimanfaatkan oleh Poltekkes Kemenkes Surabaya dan hasilnya untuk pendapatan Poltekkes Kemenkes Surabaya Pasal 76 (1) Kekayaan Poltekkes Kemenkes Surabaya terdiri dari : a. Benda tetap, kecuali tanah yang bersumber dari pemerintah b. Benda bergerak c. Kekayaan intelektual yang terbukti sah milik Poltekkes Kemenkes Surabaya (2) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari hak paten, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual lainnya. (3) Poltekkes Kemenkes Surabaya dapat mengusahakan dan memperoleh harta kekayaan dari pihak pemerintah, pemerintah daerah, swasta, masyarakat dan pihak lain yang sah (4) Tata cara perolehan dan penggunaan kekayaan diatur dengan keputusan direktur Pasal 77 (1) Kekayaan dan pendapatan Poltekkes Kemenkes Surabaya dikelola secara mandiri dan terintegrasi dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. (2) Sistem pengelolaan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu akademik (3) Kekayaan dan pendapatan Poltekkes Kemenkes Surabaya digunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan : a. Penyelenggaraan Tridharma b. Penyelenggaraan kegiatan lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan visi dan misi Poltekkes Kemenkes Surabaya (4) Direktur dapat melimpahkan wewenang pengelolaan kekayaan kepada Kajur maupun Kaprodi dengan memeprtimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi manajemen (5) Poltekkes Kemenkes Surabaya dapat membentuk unit usaha untuk mendapatkan kekayaan dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kegiatan di Poltekkes Kemenkes Surabaya.


27

BAB XV SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL Bagian Kesatu Umum Pasal 78 (1) Poltekkes Kemenkes Surabaya menerapkan sistem penjaminan mutu internal sebagai upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan (2) Sistem penjaminan mutu internal diterapkan melalui penetapan kebijakan mutu, penetapan standar mutu, penetapan prosedur mutu, pelaksanaan standar mutu dan evaluasi pencapaian standar mutu untuk perbaikan berkelanjutan (3) Penerapan sistem penjaminan mutu internal dikoordinasikan oleh unit penjaminan mutu (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal dan organisasi unit penjaminan mutu diatur dengan keputusan direktur. Bagian Kedua Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Pasal 79 Sistem pengednalian dan pengawasan internal adalah tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai Poltekkes Kemenkes Surabaya untuk mencapai tujuan organisasi melalui kinerja sesuai prosedur agar efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan internal Poltekkes Kemenkes Surabaya. Pasal 80 (1) Tujuan sistem pengendalian dan pengawasan internal adalah ; a. Menjamin kepastian dalam pengelolaan keuangan dan aset yang dapat dipertanggung jawabkan b. Menjamin kepastian pengelolaan sumber daya manusia c. Menjamin kepastian akurasi data dan informasi untuk pelaporan akuntabilitas pelayanan dan untuk pengambilan keputusan (2) Pelaksanaan sistem pengendalian dan pengawasan internal berpedoman pada prinsip taat asas, akuntabilitas, transparansi, obyektifitas, kejujuran dan pembinaan untuk tindakan perbaikan berkelanjutan. (3) Ruang lingkup pengendalian dan pengawasan internal meliputi : a. Bidang akademik dan non akademik b. Bidang keuangan c. Bidang pengelolaan aset negara d. Bidang kepegawaian (4) Sistem pengendalian dan pengawasan internal dimaksudkan untuk memberikan masukan kepada direktur atas pelaksanaan proses kegiatan di Poltekkes Kemenkes Surabaya serta memberikan konsultasi, frekomendasi dan usulan perbaikan yang berkelanjutan. (5) Sistem pengendalian dan pengawasan internal melalui kegiatan audit iternal yang dilakukan oleh auditor internal Poltekkes Kemenkes Surabaya (6) Sistem pengendalian dan pengawasan khusus bidang keuangan dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI) Poltekkes Kemenkes Surabaya (7) Mekanisme pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal diatur dengan keputusan direktur


28

Bagian Ketiga Akuntabilitas Pengawasan Pasal 81 Akuntabilitas publik Poltekkes Kemenkes Surabaya terdiri atas akuntabilitas akademik dan non akademik yang tertuang dalam laporan akuntabilitas kinerja dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan. Pasal 82 (1) Laporan keuangan tahunan Poltekkes Kemenkes Surabaya diaudit oleh akuntan publik (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan tahunan Poltekkes Kemenkes Surabaya (3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik (4) Mekanisme dan tata cara pelaksanaan audit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tangung jawab direktur. BAB XVI ATURAN PERALIHAN Pasal 83 (1) Direktur yang menjabat pada saat peraturan senat tentang statuta Poltekkes Kemenkes Surabaya yang baru belum terbit dan/atau ditetapkan, maka direktur bisa menggunakan statuta yang lama. (2) Semua unit organisasi yang ada di lingkup Poltekkes Kemenkes Surabaya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentanan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. (3) Semua peraturan dan keputusan yang telah ada tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum sepanjang belum diatur dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lain. BAB XVII PENUTUP Pasal 84 (1) Statuta ini dapat ditinjau kembali 4 (empat) tahun terhitung tanggal ditetapkan (2) Perubahan statuta dilaksanakan atas persetujuan senat (3) Perubahan statuta dilakukan dalam suatu sidang senat yang dihadiri oleh sekurangkurangnya ¾ (tiga per empat) dari seluruh anggota senat (4) Keputusan dianggap sah, bila disetujui oleh ¾ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota senat yang hadir (5) Statuta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di : Surabaya Tanggal : 04 Mei 2015 Senat Poltekkes Kemenkes Surabaya Ketua

drg. Bambang Hadi Sugito, M.Kes NIP. 196204291993031002 Statuta Poltekkes Kemenkes Surabaya

29

BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1

Recommend Documents