1 2 I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang selanjutn...
KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud d e n g a n : 1. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, adalah Gubernur d a n perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarts., y a n g selanjutnya disebut Provinsi DKI
Jakarta,
adalah
penyeleggaraan
provinsi
pemerintahan
yang
mempunyai
daerah
karena
kekhususan
kedudukannya
dalam sebagai
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. G u b e r n u r adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta. 4. Sekretaris
Daerah
adalah
Sekretaris
Daerah
Provinsi
Daerah
Khusus
Ibukota Jakarta. 5. Walikota/Bupati adalah Walikota/Bupati di Provinsi DKI Jakarta. 6. Kota
Administrasi/Kabupaten
Administrasi
adalah
Kota
Administrasi/
Kabupaten Administrasi di Provinsi DKI Jakarta. 7. Biro Administrasi Wilayah adalah Biro Administrasi W i l a y a h Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 8. K e c a m a t a n
adalah
Wilayah
kerja
Camat
sebagai
perangkat
Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 9. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam wilayah kerja K e c a m a t a n . 10. C a m a t adalah C a m a t di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 1 1 . Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 12. P e d o m a n
Evaluasi
Pemerintahan
Kota
Administrasi/Kabupaten
Administrasi, K e c a m a t a n dan Kelurahan adalah a c u a n bagi Pemerintah Provinsi,;
Kota
Administrasi/Kabupaten
Administrasi,
Kecamatan
dan
Kelurahan d a l a m pelaksanaan evaluasi d a l a m rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya
masing-masing
diselaraskan d e n g a n
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta:
kinerja
Pemerintah
13. Kinerja
penyelenggaraan
Administrasi,
Kecamatan
Pemerintahan dan
Kelurahan
Kota
Administrasi/Kabupaten
adalah
deskripsi
pencapaian
s a s a r a n dan tujuan yang telah ditetapkan sesuai d e n g a n tugas pokok, fungsi dan w e w e n a n g yang dimilikinya. 14. Pengendalian
penyelenggaraan
Pemerintahan
Kota
Administrasi/
K a b u p a t e n Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan adalah suatu proses pemantauan
dan
penilaian
atas
pencapaian
tujuan
dan
sasaran
penyelenggaraan Pemerintahan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, K e c a m a t a n dan Kelurahan yang telah ditetapkan. 15. Pelaporan
penyelenggaraan
Pemerintahan
Kota Administrasi/Kabupaten
Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan adalah proses perwujudan kinerja yang ada dan dilakukan secara periodik.
BAB
II
TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2 Tujuan dilakukannya evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan adalah untuk mengetahui sampai
sejauh
mana
pencapaian
rencana
kinerja
tahunan
yang
telah
ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan p e r m a s a l a h a n , serta upaya yang telah dilaksanakan sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk waktu yang akan d a t a n g .
Pasal 3 Sasaran evaluasi adalah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan. BAB
III
J E N I S DAN B I D A N G E V A L U A S I Pasal 4 Jenis evaluasi penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai b e r i k u t : a.
evaluasi
penyelenggaraan
pemerintahan . K o t a
Administrasi/Kabupaten
Administrasi; b.
evaluasi penyelenggaraan pemerintahan K e c a m a t a n ; dan
c.
evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
Pasal 5 Bidang evaluasi penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai b e r i k u t : a.
bidang pemerintahan;
b.
bidang p e m b a n g u n a n ; dan
c.
bidang k e m a s y a r a k a t a n .
y
BAB
IV
METODE EVALUASI Pasal 6 (1) M e t o d e y a n g digunakan dalam evaluasi adalah : a. evaluasi langsung; dan b. evaluasi tidak langsung. (2) Evaluasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. peninjauan lapangan; b. dialog interaktif; dan c. presentasi. (3) Evaluasi tidak langsung sebagaimana d i m a k s u d
pada ayat (1) adalah
m e n g e v a l u a s i laporan yang disampaikan.
BAB
V
J A D W A L DAN P E L A K S A N A A N E V A L U A S I Pasal 7 Evaluasi
penyelenggaraan
pemerintahan
dilakukan
dengan
jangka
waktu
sebagai b e r i k u t : a.
evaluasi
penyelenggaraan
pemerintahan
Kota
Administrasi/Kabupaten
Administrasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali d a l a m satu tahun; b.
evaluasi penyelenggaraan pemerintahan K e c a m a t a n sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun; dan
c.
evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali d a l a m satu tahun. Pasal 8
(1) P e l a k s a n a a n evaluasi sebagaimana d i m a k s u d d a l a m Pasal 7 dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui T i m Evaluasi.
(2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari a. Tim Evaluasi Tingkat Provinsi; b. T i m Evaluasi Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; dan G. T i m Evaluasi Tingkat Kecamatan. (3) Tim
Evaluasi
Tingkat
Provinsi
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
m e l a k u k a n evaluasi pada tingkat Pemerintah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi. (4) T i m
Evaluasi
Tingkat
Kota
Administrasi/Kabupaten
Administrasi
s e b a g a i m a n a dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi pada tingkat Kecamatan. (5) Tim Evaluasi Tingkat Kecamatan s e b a g a i m a n a d i m a k s u d pada ayat (2) m e l a k u k a n evaluasi pada tingkat Kelurahan.
Pasal 9 S u s u n a n keanggotaan Tim Evaluasi s e b a g a i m a n a d i m a k s u d dalam Pasal 8 sesuai yang tercantum dalam Lampiran I, II, dan III Peraturan Gubernur ini.
BAB
VI
PELAPORAN Pasal 10 (1) T i m
melaporkan
hasil
evaluasi
penyelenggaraan
pemerintahan
secara
berjenjang d e n g a n mekanisme laporan sebagai b e r i k u t : a. T i m Tingkat Kecamatan m e n y a m p a i k a n laporan kepada Walikota/Bupati melalui
Camat
dengan
tembusan
kepada
Gubernur
cq.
Biro
Administrasi Wilayah dan instansi lain yang dianggap perlu; b. T i m Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi m e n y a m p a i k a n laporan kepada Walikota/Bupati dengan t e m b u s a n kepada Gubernur cq. Biro Administrasi Wilayah; c. T i m
Tingkat
Provinsi
DKI
Jakarta
menyampaikan
laporan
kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah cq. Biro Administrasi Wilayah; d. Biro Administrasi Wilayah Sekretaris
Daerah
secara
menyusun
laporan
keseluruhan
hasil
kepada Gubernur cq. evaluasi
sebagaimana
d i m a k s u d ayat (1). (2) Laporan masing-masing tim sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) tersebut harus sudah disampaikan segera setelah pelaksanaan kegiatan selesai dilakukan.
:
BAB
VII
PEMBIAYAAN Pasal 11 Biaya y a n g diperlukan untuk pelaksanaan evaluasi d i b e b a n k a n pada A P B D Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta y a n g d a l a m pelaksanaannya : a.
untuk tingkat Provinsi dialokasikan pada D o k u m e n Pelaksanaan A n g g a r a n S a t u a n Kerja Perangkat Daerah ( D P A - S K P D ) Biro Administrasi W i l a y a h ; dan
b.
untuk tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dan dibebankan
pada
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Kecamatan
Satuan
Kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) unit kerja m a s i n g - m a s i n g . '
BAB
VIII
KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan G u b e r n u r ini mulai berlaku pada tanggal d i u n d a n g k a n . A g a r setiap orang mengetahuinya, m e m e r i n t a h k a n p e n g u n d a n g a n Peraturan G u b e r n u r ini d e n g a n p e n e m p a t a n n y a dalam Berita Daerah Provinsi Daerah K h u s u s Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2007 fcUBERNUR P R O V I N S I D A E R A H K H U S U S / •JTA J A K A R T A ,
FAUZlfBOWO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 D e s e m b e r SEKRETARIS
DAERAH
2007
PROVINSV6AERAH
IBUKOTA
KHUSUS
MKArtTA,
RITOLA T A l M A Y A NIP 1400SM657 BERITA D A E R A H P R O V I N S I D A E R A H K H U S U S I B U K O T A J A K A R T A TAHUN
