3.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4.
Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
7.
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 3. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 6. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 7. Kotamadya adalah Kotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 8. Waiikotamadya adalah Walikotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 9. Dinas Kebersihan adalah Dinas Kebersihan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 11. Suku Dinas Kebersihan adalah Suku Dinas Kebersihan Kotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Kecamatan adalah Kecamatan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 13. Camat adalah Camat di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 14. Seksi Dinas Kebersihan adalah Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 15. Kelurahan adalah Kelurahan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 16. Lurah adalah Lurah di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 17. Subseksi Dinas Kebersihan adalah Subseksi Dinas Kebersihan Kelurahan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 18. Sampah adalah semua jenis buangan dan/atau limbah padat domestik yang berasal dari proses alam, kegiatan manusia dan makhluk hidup lain; 19. Air Kotor adalah semua air limbah domestik tidak termasuk tinja yang berasal dari kegiatan manusia dan makhluk hidup; 20. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Dinas Kebersihan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kebersihan. (2) Dinas Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (3) Dinas Kebersihan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan. Pasal 3 (1) Dinas Kebersihan mempunyai tugas menyelenggarakan usaha untuk mewujudkan kota yang bersih, tertib, indah dan sehat. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebersihan mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang kebersihan; b. menyusun program kerja di bidang kebersihan; c. penyelenggaraan sistem penanggulangan sampah padat, air kotor khusus di lokasi yang belum terlayani sistem perpipaan air limbah, dan limbah B3 yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan atau pengolahan serta pemanfaatannya;
d. penyediaan sarana dan prasarana di bidang kebersihan; e. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan; f. b i m b i n g a n p e r e n c a n a a n teknis dan p e n g e n d a l i a n p e l a k s a n a a n sistem penanggulangan sampah padat, air kotor kecuali yang sudah terlayani sistem perpipaan air limbah dan limbah B3 dari bangunan umum, tempat usaha, serta bangunan lainnya yang menimbulkan pengotoran lingkungan; g. pengamatan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah padat, air kotor dan limbah B3; h. pelayanan kebersihan kepada masyarakat, instansi Pemerintah atau swasta; i. pemberian izin tertentu atau rekomendasi serta pembinaan terhadap setiap bentuk usaha yang bergerak di bidang pelayanan kebersihan; j. pengendalian kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan tentang kebersihan lingkungan; k. pemungutan retribusi terhadap jasa pelayanan kebersihan baik langsung maupun tidak langsung; 1. pemberdayaan masyarakat di bidang kebersihan; m. pengelolaan dukungan teknis dan administratif; n. pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan suku dinas. BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 4 (1) Dinas Kebersihan terdirri : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. 1.
Kepala Dinas; Wakil Kepala Dinas; Bagian Tata Usaha; Subdinas Bina Teknis Operasional; Subdinas Penanggulangan Sampah dan Air Kotor; Subdinas Penanggulangan Limbah B3; Subdinas Bina Sarana dan Prasarana Kebersihan; Subdinas Penyuluhan dan Bina Peran Serta Masyarakat; Subdinas Pengendalian Kebersihan; Suku Dinas Kebersihan; Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan; Subseksi Dinas Kebersihan Kelurahan;
m. Unit Pelaksana Teknis Dinas; n. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kebersihan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 5 (1) Kepala Dinas mempunyai tugas : a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; c. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Bagian, Subdinas, Suku Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Kepala Dinas. Bagian Ketiga Wakil Kepala Dinas Pasal 6 (1) Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas ; a. membantu Kepala Dinas dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; b. menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan segala kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas; c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas; d. mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya. (2) Wakil Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bagian Keempat Bagian Tata Usaha Pasal 7 (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan urusan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. pengelolaan tata persuratan, pemantauan proses dan hasil-hasil pelaksanaan tugas pimpinan dinas; b. pengelolaan kearsipan surat-surat dan naskah dinas;
c. d. e. f.
penyusunan rencana dan pengelolaan anggaran serta pembinaan bendaharawan; penyusunan rencana penerimaan dan pemantauan retribusi jasa pelayanan perizinan; pembinaan kepegawaian dan pengembangan SDM; penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan perlengkapan kantor dan kendaraan dinas; g. pengurusan kerumahtanggaan dinas.
(3) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 8 (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Subbagian Umum; b. Subbagian Kepegawaian; c. Subbagian Kerumahtanggaan dan Perlengkapan; d. Subbagian Anggaran; e. Subbagian Pendapatan. (2) Tiap Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha. Pasal 9 (1) Subagian Umum mempunyai tugas : a. menyiapkan dan menyajikan data administrasi umum; b. mencatat dan meneliti surat masuk dan surat keluar; c. mengerjakan, menggandakan, dan mendistribusikan surat; d. menghimpun, mengidentifikasikan, mengklasifikasikan dan mengarsipkan surat; e. mengatur penyelenggaraan rapat dinas dan keprotokolan; f. mengurus perpustakaan. (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas : a. menyiapkan dan menyajikan data kepegawaian; b. menyusun rencana kebutuhan pegawai; c. mengurus, menyiapkan bahan mutasi, promosi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, cuti, izin belajar, pengangkatan, pemberhentian dan pensiun pegawai; d. menyusun peta kebutuhan pendidikan dan diploma; e. mengurus, menyiapkan bahan pelatihan dan melaksanakan peningkatan kemampuan pegawai; f. memantau dan memproses pelaksanaan disiplin pegawai; g. melaksanakan pembinaan mental/rohani pegawai; h. mengurus kesejahteraan pegawai dan keluarganya. (3) Subbagian Kerumahtanggaan dan Perlengkapan mempunyai tugas : a. menyediakan, menerima, menyimpan, dan mendistribusikan perlengkapan kantor;
b. mengurus, merawat dan mengadministrasikan barang inventaris kantor; c. menyusun rencana kebutuhan barang unti (RKBU) dan rencana kebutuhan perawatan barang unit (RKPBU); d. menyusun dan mengajukan konsep standarisasi barang dan harga barang; e. membuat kartu barang dan kartu perawatan peralatan kantor; f. menata dan merawat gedung kantor, menjaga tata tertib, keamanan, kebersihan dan keindahan gedung. (4) Subbagian Anggaran mempunyai tugas : a. menghimpun, meneliti dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran; b. menyusun rencana anggaran; c. mengurus pengajuan anggaran; d. mengatur pelaksanaan anggaran; e. mengerjakan pertanggungjawaban penggunaan keuangan; f. memungut, membukukan dan menyetorkan retribusi. (5) Subbagian Pendapatan mempunyai tugas : a. melaksanakan pengelolaan pendapatan yang bersumber dari jasa pelayanan kebersihan; b. membuat pelaporan atas penerimaan jasa pelayanan kebersihan; c. melaksanakan pengembangan sistim atau model pungutan pendapatan pelayanan jasa kebersihan. Bagian Kelima Subdinas Bina Teknis Operasional Pasal 10 (1) Subdinas Bina Teknis Operasional mempunyai tugas meyusun rencana dan program, kerja mengembangkan sistem operasional penanganan kebersihan, menghimpun data, mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Bina Teknis Operasional mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja di bidang kebersihan; b. pembinaan teknis dan pemantauan kegiatan kebersihan; c. bimbingan perencanaan teknis dan pengendalian sistem penanggulangan sampah padat, air kotor dan limbah B3; d. pengamatan dan penelitian pengembangan sistem dan evaluasi kegiatan penanganan kebersihan; e. penyusunan hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan program. (3) Subdinas Bina Teknis Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 11 (1) Subdinas a. Seksi b. Seksi c. Seksi
Bina Teknis Operasional terdiri dari: Penyusunan Program; Evaluasi dan Pelaporan; Data dan Pengembangan Sistem.
(2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Bina Teknis Operasional. Pasal 12 (1) Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas : a. menyusun rencana dan program kerja secara menyeluruh baik jangka pendek maupun jangka panjang; b. menyusun prosedur dan standarisasi operasional; c. mengkaji dan mengkoordinasikan penyusunan program; d. menyusun rencana pendapatan yang bersumber dari jasa pelayanan kebersihan. (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas : a. melaksanakan monitoring kegiatan penanganan sampah, air kotor dan limbah B3; b. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanganan kebersihan; c. melakukan analisa hasil pelaksanaan program; d. menyusun laporan kegiatan operasional. (3) Seksi Data dan Pengembangan Sistem mempunyai tugas : a. menghimpun data dan informasi kegiatan di bidang kebersihan; b. melaksanakan penelitian dan pengembangan sistem penanganan kebersihan; c. mengembangkan sistem informasi kebersihan. Bagian Keenam Subdinas Penanggulangan Sampah dan Air Kotor Pasal 13 (1) Subdinas Penanggulangan Sampah dan Air Kotor mempunyai tugas mengatur tata cara penanganan sampah, pengolahan dan pemanfaatan sampah, sarana penanganan sampah serta pengelolaan dan pemanfaatan air kotor. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Penanggulangan Sampah dan Air Kotor mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan sistem penanggulangan sampah padat dan air kotor khusus di lokasi yang belum dilayani sistem perpipaan air limbah meliputi kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan atau pengolahan serta pemanfaatannya;
b. pelaksanaan kemitraan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sampah dan air kotor; c. pengaturan pelaksanaan model-model pengelolaan sampah dan air kotor; d. pengendalian, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana buangan sampah dan air kotor. (3) Subdinas Penanggulangan Sampah dan Air Kotor dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 14 (1) Subdinas Penanggulangan Sampah dan Air Kotor terdiri dari: a. Seksi Penanganan Sampah; b. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah; c. Seksi Sarana Penanganan Sampah; d. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Kotor. (2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Penanggulangan Sampah dan Air Kotor. Pasal 15 (1) Seksi Penanganan Sampah mempunyai tugas ; a. mengatur tata cara penanganan sampah; b. mengatur tata cara pembuangan/pemusnahan sampah; c. memberikan petunjuk teknis penangganan sampah. (2) Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah mempunyai tugas : a. mengatur pelaksanaan model-model pengelolaan dan pemanfaatan sampah; b. melaksanakan kemitraan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sampah. (3) Seksi Sarana Penanganan Sampah mempunyai tugas: a. mengatur dan mengendalikan penggunaan sarana penanganan sampah; b. mengatur pemeliharaan sarana penanganan sampah. (4) Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Kotor mempunyai tugas : a. mengatur tata cara pengelolaan dan pemanfaatan air kotor; b. melaksanakan kemitraan dalam pengelolaan dan pemanfaatan air kotor.
Bagian Ketujuh Subdinas Penanggulangan Limbah B3 Pasal 16 (1) Subdinas Penanggulangan Limbah B3 mempunyai tugas mengatur tata cara penanganan limbah B3, melaksanakan penanganan limbah B3 dan menyelenggarakan tersedianya sarana prasarana limbah B3. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Penanggulangan Limbah B3 mempunyai fungsi : a. p e n y e l e n g g a r a a n sistem penanggulangan limbah B3 meliputi kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan atau pengolahan serta pemanfaatannya; b. pelaksanaan kemitraan dalam pengolahan dan pemanfaatan limbah B3; c. pengaturan pelaksanaan model-model pengelolaan limbah B3; d. pengendalian, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana buangan limbah B3. (3) Subdinas Penanggulangan Limbah B3 dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 17 (1) Subdinas Penanggulangan Limbah B3 terdiri dari : a. Seksi Penanggulangan Limbah B 3 Padat; b Seksi Penanggulangan Limbah B3 Cair; c. Seksi Sarana Penanggulangan Limbah B3. (2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Penanggulangan Limbah B3. Pasal 18 (1) Seksi Penanggulangan Limbah B3 Padat mempunyai fungsi : a. mengatur tata cara pengelolaan limbah B3 padat; b. melaksanakan pembinaan teknis kegiatan pengelolaan limbah B3 padat; 'c. melaksanakan reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B 3 padat; d. melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait/pihak lain dalam hal inventarisasi dan pengelolaan limbah B3 padat. (2) Seksi Penanggulangan Limbah B3 Cair mempunyai tugas : a. mengatur tata cara pengelolaan limbah B3 cair; b. melaksanakan pembinaan teknis kegiatan pengelolaan limbah B3 cair;
melaksanakan reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, c. pengolahan dan penimbunan limbah B3 cair; d. melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait/pihak lain dalam hal inventarisasi d. dan pengelolaan limbah B3 cair. (3) Seksi Sarana Penanggulangan Limbah B3 mempunyai tugas : a. menyusun kebutuhan sarana dan prasarana limbah B3; b. mengatur penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana limbah B3. Bagian Kedelapan Subdinas Bina Sarana dan Prasarana Kebersihan Pasal 19 (1) Subdinas Bina Sarana dan Prasarana Kebersihan mempunyai tugas menyelenggarakan pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi serta melaksanakan perbaikan dan pengusulan penghapusan aset. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Bina Sarana dan Prasarana Kebersihan mempunyai fungsi : a. penyediaan sarana dan prasarana di bidang kebersihan; b. penyimpanan pendistribusian sarana dan prasarana kebersihan; c. pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan; d. pelaksanaan inventarisasi dan penghapusan aset kebersihan. (3) Subdinas Bina Sarana dan Prasarana Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 20 (1) Subdinas Bina Sarana dan Prasarana Kebersihan terdiri dari : a. Seksi Pengadaan; b. Seksi Penyimpanan dan Penyaluran; c. Seksi Perbaikan. (2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Bina Sarana dan Prasarana Kebersihan. Pasal 21 (1) Seksi Pengadaan mempunyai tugas ; a. menyusun dan mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana; b. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana. (2) Seksi Penyimpanan dan Penyaluran mempunyai tugas : a. mengatur, menyimpan, dan menyalurkan sarana prasarana kebersihan; b. melaksanakan inventarisasi dan penghapusan aset kebersihan;
c.
mengiventarisasi perlengkapan kantor dan peralatan operasional.
(3) Seksi Perbaikan mempunyai tugas: a. menyusun jadwal perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan; b. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan. Bagian Kesembilan Subdinas Penyuluhan dan Bina Peran Serta Masyarakat Pasal 22 (1) Subdinas Penyuluhan dan Bina Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan penyuluhan, membina usaha kebersihan dan meningkatkan peran serta masyarakat. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Penyuluhan dan Bina Peran Serta Masyarakat mempunyai fungsi : a. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan; b. pelayanan informasi kebersihan kepada instansi pemerintah/swasta; c. pemberdayaan masyarakat di bidang kebersihan; d. pemberian izin tertentu/atau rekomendasi serta pembinaan kepada setiap bentuk usaha yang bergerak dibidang pelayanan kebersihan. (3) Subdinas Penyuluhan dan Bina Peran Serta Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 23 (1) Subdinas Penyuluhan dan Bina Peran Serta Masyarakat terdiri dari : a. Seksi Penyuluhan Masyarakat; b. Seksi Pembinaan Usaha Kebersihan dan Peran Serta Masyarrakat. (2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Penyuluhan dan Bina Peran Serta Masyarakat. Pasal 24 (1) Seksi Penyuluhan Masyarakat mempunyai tugas : a. melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat di bidang kebersihan; b. menyampaikan informasi tentang kebersihan kepada masyarakat;
(2) Seksi Pembinaan Usaha Kebersihan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas : a. melaksanakan pembinaan usaha di bidang kebersihan; b. melayani permohonan izin usaha pelayanan di bidang kebersihan. Bagian Kesepuluh Subdinas Pengendalian Kebersihan Pasal 25 (1) Subdinas Pengendalian Kebersihan mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian kegiatan di bidang kebersihan dan melakukan penyidikan terhadap pelanggar kebersihan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Pengendalian Kebersihan mempunyai fungsi : a. pengendalian kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan tentang kebersihan lingkungan; b. pengawasan pelanggaran di bidang kebersihan; c. pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah padat, air kotor dan limbah B3; d. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam menegakkan peraturan kebersihan. (3) Subdinas Pengendalian Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 26 (1) Subdinas a. Seksi b. Seksi c. Seksi
Pengendalian Kebersihan terdiri dari : Pengendalian Sampah dan Air Kotor; Pengendalian Limbah Bahan Bencana Berbahaya; Pengawasan Pelanggar Kebersihan.
(2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Pengendalian Kebersihan. Pasal 27 (1) Seksi Pengendalian Sampah dan Air Kotor mempunyai tugas : a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan penanganan sampah dan air kotor; b. mengkoordinasikan bantuan sarana, personil dan penyelesaian administrasi yang ada di Dinas untuk hal yang bersifat mendesak untuk kelancaran operasional penanganan sampah dan air kotor.
(2) Seksi Pengendalian Limbah Bahan Bencana Berbahaya mempunyai tugas : a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan penanganan limbah B3; b. mengkoordinasikan bantuan sarana personil dan penyelesaian administrasi yang ada di dinas untuk hal yang bersifat mendesak untuk kelancaran operasional penanganan limbah B3. (3) Seksi Pengawasan Pelanggar Kebersihan mempunyai tugas : a. melakukan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggar kebersihan; b. melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penegakan peraturan kebersihan. Bagian Kesebelas Suku Dinas Kebersihan Pasal 28 (1) Di setiap Kotamadya dibentuk Suku Dinas Kebersihan. (2) Suku Dinas Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas. (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Suku Dinas bertanggung jawab secara teknis administratif kepada Kepala Dinas dan secara taktis operasional kepada Walikotamadya yang bersangkutan. Pasal 29 (1) Suku Dinas Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan usaha penyelenggaraan kebersihan di Kotamadya dalam rangka terciptanya lingkungan yang bersih, tertib indah, dan sehat. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Suku Dinas Kebersihan mempunyai fungsi : a. pelayanan kebersihan kepada masyarakat, instansi pemerintah dan swasta; b. pengendalian kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan tentang kebersihan lingkungan; c. pemberdayaan masyarakat di bidang kebersihan; d. pengelolaan dukungan teknis dan administratif. Pasal 30 (1) Suku Dinas Kebersihan terdiri dari : a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Penanggulangan Sampah c. Seksi Penanggulangan Air Kotor; d. Seksi Penanggulangan Limbah Bahan Berbahaya Beracun;
e. Seksi Perawatan; f. Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat; g. Seksi Retribusi. (2) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Pasal 31 (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas : a. b. c. d.
melaksanakan melaksanakan melaksanakan melaksanakan
kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan
ketatausahaan, penyusunan program dan pelaporan; tata usaha kepegawaian; tata usaha keuangan; kerumahtanggan dan perlengkapan.
(2) Seksi Penanggulangan Sampah mempunyai tugas : a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penanggulangan sampah; b. mengatur penataan tempat penampungan sampah sementara; c. mengatur penggunaan sarana penanggulangan sampah. (3) Seksi Penanggulangan Air Kotor mempunyai tugas : a. melaksanakan pelayanan pengangkutan air kotor; b. mengatur penataan MCK, KU dan toilet box; c. mengatur penggunaan sarana pengangkutan air kotor. (4) Seksi Penanggulangan Limbah Bahan Berbahaya Beracun mempunyai tugas : a. melaksanakan pelayanan pengangkutan limbah B3; b. mengatur penggunaan sarana pengangkutan limbah B3. (5) Seksi Perawatan mempunyai tugas : a. melaksanakan pemeliharaan/perawatan sarana kebersihan; b. melaksanakan pengadaan barang/bahan untuk kebutuhan perawatan; c . m e l a k s a n a k a n p e n y i m p a n a n , p e n y a l u r a n dan u s u l p e n g h a p u s a n a s e t kebersihan. (6) Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas : a. b. c. d.
melaksanakan kegiatan penyuluhan kebersihan; meningkatkan peran serta masyarakat; menyusun kebutuhan sarana kegiatan penyuluhan; memberikan rekomendasi atas permohonan izin usaha di bidang kebersihan;
(7) Seksi Retribusi mempunyai tugas : a. menyusun potensi wajib retribusi;
b. melaksanakan pengendalian pungutan retribusi kebersihan; c. menyusun kebutuhan sarana pemungutan retribusi kebersihan. Bagian Keduabelas Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Pasal 32 (1) Di setiap Kecamatan dibentuk Seksi Dinas Kebersihan. (2) Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara teknis administrratif kepada Kepala Suku Dinas dan secara taktis operasional kepada Camat yang bersangkutan. Pasal 33 Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan mempunyai tugas : a.
melaksanakan kegiatan pengangkutan dan pembuangan sampah;
b.
melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi yang berhubungan dengan kebersihan;
c.
membantu usaha pelayanan angkutan air kotor, dan limbah B3 penyuluhan, penataan tempat penampungan sampah sementara dan penarikan retribusi atas jasa pelayanan kebersihan. Bagian Ketigabelas Subseksi Dinas Kebersihan Kelurahan Pasal 34
(1) Di setiap Kelurahan dibentuk Subseksi Dinas Kebersihan. (2) Subseksi Dinas Kebersihan Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Subseksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara teknis administratif kepada Kepala Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan dan secara taktis operasional kepada Lurah yang bersangkutan. Pasal 35 Subseksi Dinas Kebersihan Kelurahan mempunyai tugas : a. melaksanakan dan bertanggung jawab atas kegiatan penyapuan dan pengumpulan sampah; b. membantu pelaksanaan kegiatan pengumpulan data dan informasi yang berhubungan dengan kebersihan; c. melaksanakan kerjasama dengan kelompok masyarakat dalam peningkatan pelayanan kebersihan.
Bagian Keempatbelas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 36 (1) Di lingkungan Dinas Kebersihan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kebutuhan. (2) Pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan dapat ditetapkan dengan keputusan Gubernur. Bagian Kelimabelas Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 37 (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas dan fungsi Dinas Kebersihan sesuai dengan keahliannya masing-masing. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Sesuai dengan kebutuhan, Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam subsub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. (4) Jumlah sub kelompok maupun tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis, dan beban kerja. (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. BAB IV TATA KERJA Pasal 38 (1) Dalam melakanakan tugasnya Dinas Kebersihan menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi terkait yang berhubungan dengan fungsinya. (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Dinas Kebersihan maupun dalam hubungan dengan instansi lain baik Pemerintah maupun swasta. Pasal 39 (1) Tiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Kebersihan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Tiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas. (3) Tiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kepada atasan dan petunjuk kepada bawahan.
BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 40 Kepegawaian Dinas Kebersihan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI KEUANGAN Pasal 41 Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Kebersihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 42 Dengan berlakunya keputusan ini, maka ketentuan pelaksanaan yang mengatur organisasi dan tata kerja Dinas Kebersihan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 43 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya ke dalam Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2002 GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
SUTIYOSO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2002 SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
H. FAUZI BOWO NIP 470044314
