3.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
4.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah oleh bukan penghuni;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. MEMUTUSKAN : Menetapkan :
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 3. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 4.
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6.
Asisten Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7.
Kotamadya adalah kotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8.
Walikotamadya adalah Walikotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9.
Kecamatan adalah Kecamatan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Camat adalah Camat di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 11. Dinas Perumahan adalah Dinas Perumahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 13. Suku Dinas Perumahan adalah Suku Dinas Perumahan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 14. Seksi Dinas Perumahan adalah Seksi Dinas Perumahan Kecamatan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 15. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan; 16. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan hidup, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan; 17. Prasarana Lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya; 18. Sarana Lingkungan adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk pnyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya; 19. Surat Izin Perumahan selanjutnya disebut SIP adalah surat izin perumahan yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Perumahan terhadap perumahan yang dikuasai Gubernur Kepala Daerah; 20. Penghunian Perumahan adalah m e n e m p a t i , mendiami dan memakai suatu perumahan; 21. Perumahan Pemerintah adalah Perumahan Pemerintah/Umum yang dipergunakan oleh Burgelijke Woning Regeling (Stbl. 1934 Nomor 147 jo. Stbl. 1949 Nomor 388) dan perumahan yang telah dikuasai oleh negara atau Pemerintah Daerah; 22. Penghunian Perumahan Tanpa Hak adalah penghunian perumahan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik atau penggantian penghunian seiizin dan sepengetahuan pemilik atau penggunaan perumahan yang telah berakhir batas waktunya, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya;
23. Sewa Beli Perumahan adalah suatu bentuk menyewakan beli perumahan di mana pihak penyewa membeli rumah yang disewakan dengan cara membayar harga sewa kepada pemilik yang dapat dianggap sebagai angsuran pembelian, dan baru menjadi pemilik setelah dia membayar harga sewa yang terakhir; 24. Kontrak Sewa"Perumahan adalah suatu perjanjian sewa menyewa perumahan yang ditentukan batas waktunya; 25. Rumah Pemondokan (Rumah Kost) adalah rumah yang penggunaannya sebagian atau seluruhnya dijadikan suatu pendapatan oleh pemiliknya, dengan jalan menerima penghuni pemondokan, minimal 1 (satu) bulan dengan memungut uang pemondokan; 26. Pendistribusian perumahan adalah kegiatan yang dilakukan baik secara preventif maupun represif penseleksian dan penetapan/penunjukan calon penghuni perumahan baik yang diselenggarakan dalam rangka peremajaan kota maupun kegiatan pembangunan perumahan lainnya; 27. Kontrak Bangun Perumahan adalah perpanjian sewa menyewa perumahan dimana pemilik tanah atau rumah memberikan izin kepada pihak lain baik perorangan maupun badan hukum untuk membangun perumahan diatas tanah atau persil tersebut dan menempati, menggunakan serta menghuni dalam jangka waktu yang disepakati disesuaikan dengan nilai pembangunan atau pengelolaan yang diperolehnya. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Dinas Perumahan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perumahan. (2) Dinas Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (3) Dinas Perumahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan. Pasa 3 (1) Dinas Perumahan mempunyai tugas merencanakan penataan lingkungan perumahan dan permukiman, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan pembangunan perumahan serta pelayanan atas penghunian perumahan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perumahan mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan perumahan, pelaksanaan penataan lingkungan dan permukiman; b. perencanaan penataan, pemeliharaan dan perawatan perumahan;
c. d. e. f. g.
pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan perumahan; pelaksanaan penilaian dan bimbingan teknis pengelolaan perumahan; pemberian izin tertentu di bidang penghunian perumahan; pelayanan masyarakat atas sengketa penghunian perumahan; pembinaan teknis dan pengendalian di bidang usaha pembangunan dan pengelolaan perumahan; h. pemungutan retribusi di bidang pelayanan perumahan; i. pengelolaan dukungan teknis dan administratif; j. pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan suku dinas. BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 4 (1) Dinas Perumahan terdiri dari : a. Kepala Dinas ; b. Bagian Tata Usaha; c. Subdinas Perencanaan; d. Subdinas Pelaksanaan Pembangunan dan pengelolaan; e. Subdinas Pengawasan dan Pengendalian; f. Subdinas Pembinaan Usaha Pembangunan; g. Subdinas Perizinan; h. Subdinas Penyelesaian Sengketa Penghunian; i. Suku Dinas Perumahan; j. Seksi Dinas Perumahan Kecamatan; k. Unit Pelaksana Teknis Dinas; 1. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perumahan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini. Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 5 Kepala Dinas mempunyai tugas : a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana ketentuan dimaksud dalam Pasal 3;
b.
memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Bagian, Subdinas, Suku Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Ketiga Bagian Tata Usaha Pasal 6
(1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: a. pengurusan surat menyurat dan kearsipan; b. pengetikan, penggandaan dan pengiriman surat keluar; c. pengelolaan perpusatakaan; d. pengelolaan keuangan dan pembinaan Bendaharawan; e. pengelolaan urusan kepegawaian; f. pengelolaan barang dan inventaris dinas. (3) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 7 (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Subbagian Umum; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Kepegawaian; d. Subbagian Perlengkapan. (2) Tiap Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha. Pasal 8 (1) Subbagian Umum mempunyai tugas : a. b. c. d. e. f.
menerima, mencatat dan menyampaikan surat masuk dan surat keluar; mengerjakan pengetikan dan penggandaan surat dan dokumen; mengatur pengiriman dan peredaran surat masuk dan surat keluar; menyusun Tata Naskah Dinas; melaksanakan perpustakaan dinas; menyimpan dan menata arsip-arsip dinas;
g. melaksanakan pemilihan klasifikasi surat-surat dinas; h. melaksanakan penyusutan arsip. (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas : a. mengelola keuangan anggaran rutin; b. mengkoordinasikan pelaksanaan penggunaan anggaran rutin; c. menghimpun laporan keuangan/bendaharawan di lingkungan Dinas Perumahan; d. menerima dan menghimpun laporan bukti pembayaran retribusi bidang perumahan; e. menerima dan penyetorkan pembayaran penerimaan lain-lain di bidang perumahan; f. melaksanakan evaluasi, pengendalian dan penyusunan laporan keuangan; g. membina bendaharawan rutin, gaji, pembangunan dan bendaharawan khusus penerima. (3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas : a. menyiapkan dan menyajikan data kepegawaian; b. menyusun rencana kebutuhan pegawai; c. mengurus dan menyiapkan bahan mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, cuti, pengangkatan, pemberhentian, dan pensiunan pegawai; d. mengurus, menyiapkan diklat untuk melaksanakan peningkatan kemampuan pegawai; e. memantau dan memproses pelaksanaan disiplin pegawai; f. mengurus kesejahteraan pegawai dan keluarganya; g. mengajukan dan menyiapkan data untuk bahan evaluasi, dan membuat laporan di bidang kepegawaian; h. melaksanakan pembinaan administrasi kepegawaian. (4) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas : a. membuat rancangan kebutuhan barang unit; b. mengurus pengadaan dan pemeliharaan barang inventaris kantor; c. mengurus pengelolaan gedung kantor; d. mengurus kendaraan operasional dinas; e. mengelola kegiatan rumah tangga dinas; f. membina Bendaharawan Barang dan Pengurus Barang; g. menyusun dan menyiapkan data untuk bahan evaluasi dan membuat laporan di bidang perlengkapan dan rumah tangga. Bagian Keempat Subdinas Perencanaan Pasal 9 (1) Subdinas Perencanaan mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis, program standar teknik dan rancang bangun pembangunan perumahan, permukiman dan penyuluhan masyarakat.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Perencanaan mempunyai fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis dan program pembangunan perumahan, permukiman dan penyuluhan masyarakat; b. pelaksanaan survey dan penyusunan prioritas, standar teknis dan rancang bangun pembangunan prasarana/sarana permukiman; c. pelaksanaan survey dan penyusunan prioritas, standar teknis dan rancang bangun pembangunan/pemeliharaan perumahan; d. pelaksanaan survey, memotivasi masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan perumahan/permukiman dan pelaksanaan sosialisasi program-pro gram dinas. (3) Subdinas Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 10 (1) Subdinas a. Seksi b. Seksi c. Seksi d. Seksi
Perencanaan terdiri dari: Penyusunan Kebijakan dan Program; Prasarana dan Sarana Permukiman; Pembangunan Perumahan; Penyuluhan Masyarakat.
(2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Perencanaan. Pasal 11 (1) Seksi Penyusunan Kebijakan dan Program mempunyai tugas : a. menyusun dan mengevaluasi rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman di Daerah; b. mengumpulkan, mengolah, menyajikan data manual/elektronik sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis dan program pembangunan perumahan dan permukiman serta kebijakan teknis dan program penyuluhan masyarakat; c. menyusun kebijakan teknis pembangunan perumahan dan permukiman serta kebijakan teknis penyuluhan masyarakat; d. menyusun program pembangunan perumahan dan permukiman, program penyuluhan masyarakat serta program rutin Dinas; e. menghimpun dan mengolah usulan anggaran pembangunan dan rutin. (2) Seksi Prasarana dan Sarana Permukiman mempunyai tugas: a. melakukan survey lokasi pembangunan prasarana dan sarana permukiman; b. menyusun prioritas pembangunan prasarana dan sarana permukiman; c. menyusun standar-standar teknik pembangunan prasarana dan sarana permukiman; d. membuat rancang bangun pembangunan prasarana dan sarana permukiman.
(3) Seksi Pembangunan Perumahan mempunyai tugas : a. melakukan survey lokasi pembangunan perumahan; b. menyusun prioritas pembangunan perumahan; c. menyusun standar-standar teknis pembangunan perumahan; d. membuat rancang-bangun pembangunan perumahan. (4) Seksi Penyuluhan Masyarakat mempunyai tugas : a. melakukan survey lokasi penyuluhan masyarakat; b. memotivasi masyarakat untuk berperan serta aktif dalam pembangunan perumahan dan permukiman; c. melaksanakan sosialisasi program-program Dinas. Bagian Kelima Subdinas Pelaksanaan Pembangunan dan Pengelolaan Pasal 12 (1) Subdinas Pelaksanaan Pembangunan dan Pengelolaan mempunyai tugas melaksanakan pengadaan lahan, pembangunan sarana dan prasarana permukiman, pembangunan perumahan serta pengelolaan bangunan perumahan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Pelaksanaan Pembangunan mempunyai fungsi : a. penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan; b. pelaksanaan pembangunan perumahan; c. pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana permukiman; d. pelaksanaan sosialisasi perawatan dan pengelolaan hasil pembangunan; e. pembuatan panduan, pelaksanaan sosialisasi, pemeliharaan dan perawatan perumahan/permukiman; f. penyusunan anggaran dan pelaksanaan perbaikan perumahan. (3) Subdinas Pelaksanaan Pembangunan dan Pengelolaan dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 13 (1) Subdinas a. Seksi b. Seksi c. Seksi d. Seksi
Pelaksanaan Pembangunan dan Pengelolaan terdiri dari : Pengadaan Lahan; Pembangunan Sarana Prasarana; Pelaksanaan Pembangunan Perumahan; Pengelolaan.
(2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung j a w a b kepada Kepala Subdinas Pelaksanaan Pembangunan dan Pengelolaan.
Pasal 14 (1) Seksi Pengadaan Lahan mempunyai tugas : a. melakukan penelitian legalitas atas lahan yang akan dibebaskan; b. melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan pembebasan lahan; c. melakukan pembebasan lahan; d. melakukan pematangan lahan; e. mengamankan lahan yang telah dikuasai. (2) Seksi Pembangunan Sarana Prasarana mempunyai tugas : a. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perumahan; b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam memelihara dan merawat sarana prasarana lingkungan perumahan; c. melakukan koordinasi dengan instansi lain. (3) Seksi Pelaksanaan Pembangunan Perumahan mempunyai tugas : a. menyiapkan kelengkapan administrasi pembangunan perumahan; b. melaksanakan pembangunan perumahan; c. melakukan sosialisasi dalam rangka memelihara dan merawat bangunan; d. melaksanakan pengamanan atas bangunan perumahan dan fasilitasnya; e. melakukan koordinasi dengan instansi lain. (4) Seksi Pengelolaan mempunyai tugas : a. membuat panduan tentang pengoperasian pemeliharaan dan perawatan perumahan; b. mensosialisasikan tentang pengoperasian pemeliharaan dan perawatan perumahan; c. menyusun dan menganggarkan serta melaksanakan perbaikan perumahan. Bagian Keenam Subdinas Pengawasan dan Pengendalian Pasal 15 (1) Subdinas Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan dan Permukiman. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi: a. pemantauan pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman; b. p e l a k s a n a a n Supervisi dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman; c. pelaksanaan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan dan usaha pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman;
d. pengkajian terhadap jenis, type, biaya, mutu bangunan dan standarisasi perumahan dan permukiman; e. pelaporan kemajuan pekerjaan dan distribusi informasi hasil kegiatan evaluasi dan pengkajian. (3) Subdinas Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 16 (1) Subdinas Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari: a. Seksi Pengendalian Pembangunan Perumahan; b. Seksi Pengendalian Pembangunan Permukiman; c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan. (2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Pengawasan dan Pengendalian. Pasal 17
(D Seksi Pengendalian Pembangunan Perumahan mempunyai tugas : a. melakukan pemantauan pembangunan sarana dan prasarana perumahan; b. melakukan supervisi dan mengendalikan pembangunan perumahan; c. melakukan pelaporan dan distribusi informasi kemajuan pekerjaan. (2) Seksi Pengendalian Pembangunan Permukiman mempunyai tugas : a. melakukan pemantauan pembangunan sarana dan prasarana permukiman; b. melakukan supervisi dan mengendalikan pembangunan permukiman; c. melakukan pelaporan dan distribusi informasi kemajuan pekerjaan. (3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas : a. melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan; b. melakukan evaluasi atas usaha pemenuhan kebutuhan Perumahan dan Permukiman; c. melakukan pengkajian terhadap jenis, type, biaya, mutu bangunan dan standarisasi perumahan dan permukiman; d. melakukan pelaporan dan distribusi informasi hasil kegiatan evaluasi dan pengkajian. Bagian Ketujuh Subdinas Pembinaan Usaha Pembangunan Pasal 18 (1) Subdinas Pembinaan Usaha Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan pengenalian di bidang usaha pembangunan dan pengelolaan perumahan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Pembinaan Usaha Pembangunan mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penelitian, pengkajian pada pembangunan dan pengelolaan perumahan; b. penyusunan pedoman teknis usaha pembangunan dan pengelolaan perumahan; c. pelaksanaan sosialisasi tentang pedoman usaha pembangunan dan pengelolaan perumahan; d. penyiapan, pemrosesan izin usaha pembangunan dan pengelolaan perumahan; e. penetapan, penarikan dan penyetoran retribusi daerah di bidang perumahan; f. penyajian data informasi tentang usaha pembangunan dan pengelolaan perumahan. (3) Subdinas Pembinaan Usaha Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 19 (1) Subdinas a. Seksi b. Seksi c. Seksi
Pembinaan Usaha Pembangunan terdiri dari : Pembinaan Teknis; Pengendalian Usaha Pembangunan; Usaha Pembangunan.
(2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Pembinaan Usaha Pembangunan. Pasal 20 (1) Seksi Pembinaan Teknis mempunyai tugas : a. membuat pedoman teknis usaha pembangunan perumahan; b. membuat pedoman teknis usaha pengelolaan perumahan; c. melaksanakan sosialisasi pedoman usaha pembangunan perumahan; d. melaksanakan sosialisasi pedoman usaha pengelolaan perumahan. (2) Seksi Pengendalian Usaha Pembangunan mempunyai tugas : a. melakukan pengawasan kegiatan usaha pembangunan dan pengelolaan perumahan; b. melakukan penindakan atas penyimpangan kegiatan usaha pembangunan dan pengelolaan perumahan; c. melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pengawasan dan penindakan. (3) Seksi Usaha Pembangunan mempunyai tugas : a. menerima pendaftaran/permohonan izin usaha pembangunan perumahan; b. menerima pendaftaran/permohonan izin usaha pengelolaan perumahan; c. melakukan penelitian atas permohonan izin usaha pembangunan perumahan; d. melakukan penelitian atas permohonan izin usaha pengelolaan perumahan; e. menyiapkan izin usaha pembangunan perumahan;
f. menyiapkan izin usaha pengelolaan perumahan; g. menyiapkan data dan informasi usaha pembangunan dan pengelolaan perumahan. Bagian Kedelapan Subdinas Perizinan Pasal 21 (1) Subdinas Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penilaian dan bimbingan teknis pengelolaan perumahan serta memberikan perizinan tertentu di bidang perumahan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Perizinan mempunyai fungsi : a. pembentukan dan pembinaan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun; b. pembinaan rumah kost; c. penertiban dan penghapusan Surat Izin Perumahan (SIP); d. pemberian rekomendasi perbaikan rumah ber SIP; e. pengawasan dan penertiban rumah ber SIP; f. penertiban Surat Penetapan Penunjukan Penghunian Penggunaan Perumahan (SP5) dan Buku Tanda Pemilikan Perumahan (BTPP); g. penetapan harga sewa perumahan; h. pendaftaran perjanjian sewa, kontrak bangun dan perdamaian pemutusan lembaga sewa menyewa. (3) Subdinas Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 22 (1) Subdinas a. Seksi b. Seksi c. Seksi d. Seksi
Perizinan terdiri dari : Perhimpunan Penghuni Rumah Susun dan Rumah Kost; Surat Izin Perumahan; Penunjukan Penghunian dan Pemilikan Perumahan; Sewa Menyewa.
(2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Perizinan. Pasal 23 (1) Seksi Perhimpunan Penghuni Rumah Susun dan Rumah Kost mempunyai tugas : a. menghimpun data rumah susun dan rumah kost; b. membuat pedoman teknis pembentukan PPRS; c. menerima, meneliti dan memproses pengesahan pembentukan PPRS; d. membina PPRS dan Rumah Kost.
(2) Seksi Surat Izin Perumahan (SIP) mempunyai tugas : a. menerima dan meneliti permohonan perpanjangan mutasi dan pengesahan SIP; b. menerima dan meneliti permohonan penghausan SIP; c. melaksanakan peninjauan lapangan atas rumah ber SIP; d. melaksanakan pengawasan dan penertiban; e. menyiapkan rekomendasi perbaikan pemberian hak; f. memeliharan dokumen SIP. (3) Seksi Penunjukan Penghunian dan Pemilikan Perumahan mempunyai tugas : a. menerima dan meneliti permohonan serta memproses Surat penetapan penunjukan penghunian penggunaan perumahan (SP5); b. menerima dan meneliti permohonan serta memproses penerbitan buku tanda pemilikan perumahan (BTPP) kepada pemohon selaku pemilik rumah; c. memelihara dokumen SP5 dan BTPP. (4) Seksi Sewa menyewa mempunyai tugas : a. menerima dan meneliti permohonan penetapan harga sewa; b. melaksanakan peninjauan lapangan; c. mempersiapkan ketentuan Penetapan Harga Sewa; d. mendaftarkan perdamaian pemutusan hubungan sewa menyewa; e. menghimpun data perjanjian kontrak sewa dan kontrak bangun. Bagian Kesembilan Subdinas Penyelesaian Sengketa Penghunian Pasal 24 (1) Subdinas Penyelesaian Sengketa Penghunian mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat atas sengketa penghunian perumahan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Penyelesaian Sengketa Penghunian mempunyai fungsi: a. penerbitan Surat Perintah Pengosongan atas Penghunian Perumahan Tanpa Hak; b. penyuluhan penghunian perumahan; c. pengkoordinasian pelaksanaan pengosongan; d. pembuatan Berita Acara Pengosongan, Serah Terima Rumah yang disengketakan; e. pembelaan hukum atas perkara perumahan/gugatan terhadap Dinas Perumahan. (3) Subdinas Penyelesaian Sengketa Penghunian dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 25 (1) Subdinas Penyelesaian Sengketa Penghunian terdiri dari:
a. b. c. d.
Seksi Seksi Seksi Seksi
Penghunian Tanpa Hak; Penyuluhan; Pengosongan; Penyelesaian Hukum,
(2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kapala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Penyelesaian Sengketa Penghunian. Pasal 26 (1) Seksi Penghunian Tanpa Hak mempunyai tugas : a. menerima permohonan pengosongan (penyelesaian penghunian/penggunaan perumahan) tanpa hak; b. meneliti keabsahan lampiran bukti permohonan dari Pemohon; c. menyampaikan permohonan kepada Termohon; d. menerima tanggapan Temohon atas permohonan Pemohon; e. meminta keterangan dari Pemohon/Termohon atas dalil yang dikemukakan; f. membuat risalah persoalan yang disengketakan; g. mempersiapkan rapat Tim Pembahas atas permohonan pengosongan; h. menyusun saran dan pertimbangan Tim Pembahas kepada Kepala Dinas untuk penyelesaian penghunian tanpa hak; i. menyusun/mempersiapkan rancangan Surat Keputusan Kepala Dinas atas permohonan pengosongan; j. menyampaikan Keputusan Kepala Dinas kepada Pemohon dan Termohon. (2) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas : a. membuat program penyuluhan; b. menyiapkan bahan-bahan, tenaga dan peserta penyuluhan; c. menentukan jadwal penyluhan; d. melaksanakan penyuluhan; e. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait. (3) Seksi Pengosongan mempunyai tugas : a. menyiapkan dan menyampaikan peringatan pelaksanaan pengosongan kepada Termohon; b. menyiapkan permohonan bantuan pengamanan pelaksanaan pengosongan kepada Kepolisian; c. menyiapkan gudang penampungan barang yang dikeluarkan dari rumah yagn dikosongkan; d. menyiapkan dan menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan pengosongan; e. menyiapkan dan membuat Berita Acara pelaksanaan pengosongan; f. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengosongan dengan Kepolisian dan instansi lain;
g. melaksanakan pengosongan; h. membuat Berita Acara serah terima rumah kepada pemohon; i. menyiapkan tanda pemblokiran dan melaksanakan atas perumahan yang disengketakan; j. membuat Berita Acarra pemblokiran atas rumah yang disengketakan. (4) Seksi Penyelesaian Hukum mempunyai tugas : a. menerima, meneliti dan mempelajari gugatan terhadap Dinas Perumahan; b. menyiapkan/menyusun gugatan Dinas Perumahan melalui pengadilan; c. menghadiri persidangan perkara perumahan di Pengadilan; d. menghadiri pertemuan dengan instansi lain dalam rangka sengketa perumahan; e. menyusun/mengajukan gugatan, duplik, bukti, kesimpulan dalam perkara di pengadilan; f. menyusun/mengajukan gugatan, replik, bukti, kesimpulan dalam perkara di pengadilan; g. menyelesaikan administrasi perkara Dinas Perumahan di Pengadilan. Bagian Kesepuluh Suku Dinas Perumahan Pasal 27 (1) Di setiap Kotamadya dibentuk Suku Dinas Perumahan. (2) Suku Dinas Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas. (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Suku Dinas bertanggung jawab secara teknis administratif kepada Kepala Dinas dan secara taktis operasional kepada Walikotamadya yang bersangkutan. Pasal 28 (1) Suku Dinas Perumahan mempunyai tugas merencanakan penataan lingkungan perumahan dan permukiman, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan pembangunan perumahan serta pelayanan atas penghunian perumahan di Kotamadya sesuai kebijaksanaan teknis yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas dan kebijaksanaan operasional oleh Walikotamadya yang bersangkutan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Suku Dinas Perumahan mempunyai fungsi: a. pelaksana tugas yang dilimpahkan Kepala Dinas; b. perencanaan penataan perumahan permukiman; c. pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana perumahan; d. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman;
e. pelaksanaan sosialisasi peraturan dan standarisasi perumahan dan permukiman; f. pembinaan penghunian perumahan permukiman; g. penetapan penarikan dan penyetoran retribusi dibidang perumahan. Pasal 29 (1) Suku Dinas Perumahan terdidi dari : a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Perencanaan; c. Seksi Pembangunan; d. Seksi Pengawasan; e. Seksi Permukiman. (2) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Pasal 30 (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas : a. menerima, mencatat dan menyampaikan surat masuk dan surat keluar; b. melaksanakan pengetikan, penggandaan naskah dinas dan menyelesaikan laporan dinas; c. menyimpan dan memelihara arsip; d. mengurus pengadaan dan memelihara kebutuhan perlengkapan serta barang inventaris kantor; e. melakukan kegiatan tata usaha kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan membina disiplin pegawai; f. mengelola keuangan Suku Dinas termasuk gaji, uang kesra dan tunjangan pengawai lainnya; g. mengurus kegiatan kerumahtanggaan. (2) Seksi Perencanaan mempunyai tugas : a. menghimpun, mengolah, menyajikan data sarana dan prasarana perumahan dan permukiman; b. menghimpun, mengolah, menyajikan data rumah kost, rumah kontrak dan rumah susun; c. menyusun prioritas kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman; d. merencanakan penataan kawasan; e. melakukan survey lokasi pembangunan sarana dan prasarana permukiman serta pembangunan perumahan; f. membuat rancang bangun (DE) pembangunan sarana dan prasarana permukiman serta pembangunan perumahan;
g. melakukan survey lokasi pembangunan sarana dan prasarana permukiman serta pembangunan perumahan; h. mensosialisasikan program-program suku dinas; i. menyusun dan mengusulkan anggaran pembangunan dan dan rutin. (3) Seksi Pembangunan mempunyai tugas : a. melaksanakan pembebasan lahan; b. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana serta pembangunan perumahan; c. melaksanakan perbaikan sarana dan prasarana serta perbaikan perumahan; d. melaksanakan sosialisasi dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman. (4) Seksi Pengawasan mempunyai tugas : a. melakukan pengawasan dan mengendalikan pembangungan sarana prasarana perumahan dan permukiman; b. melakukan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman. c. melakukan pelaporan pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman. (5) Seksi Permukiman mempunyai tugas : a. menyiapkan keputusan izin rumah kost; b. melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap rumah kost; c. melakukan pembinaan rumah kost, Sewa dan PPRS; d. melakukan pembinaan jasa usaha perumahan; e. melakukan sosialisasi peraturan perundangan perumahan dan permukiman; f. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain. Bagian Kesebelas Seksi Dinas Perumahan Kecamatan Pasal 31 (1) Di setiap Kecamatan dibentuk Seksi Dinas Perumahan Kecamatan. (2) Seksi Dinas Perumahan Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas dan secara taktis operasional bertanggung jawab kepada Camat yang bersangkutan. Pasal 32 Seksi Dinas Perumahan Kecamatan mempunyai tugas : a.
melaksanakan pendataan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman;
b. melaksanakan pendataan rumah sewa, kost, rumah susun; c. melaksanakan pendataan kawasan permukiman kumuh; d. menerima dan menghimpun usulan masyarakat dalam pembangunan dan perbaikan/ pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman; e. memotivasi masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan perumahan dan permukiman; f. menyusun program pembangunan dan perbaikan/pemeliharaan sarana dan prasarana perumahan dan p ermukiman; g. menerima dan memproses permohonan izin rumah kost; h. melakukan peninjauan dan pengawasan rumah kost; i. melaksanakan pengawasan pembangunan dan perbaikan perumahan dan permukiman; Bagian Keduabelas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 33 (1) Di lingkungan Dinas Perumahan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kebutuhan. (2) Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan keputusan Gubernur. Bagian Ketigabelas Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 34 (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas dan fungsi Dinas Perumahan sesuai dengan keahliannya masing-masing. (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Sesuai dengan kebutuhan, Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam subsub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. (4) Jumlah subkelompok maupun tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan bebas kerja. (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB IV TATA KERJA Pasal 35 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas" Perumahan menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi terkait yang berhubungan dengan fungsinya. (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Dinas Perumahan maupun dalam hubungan dengan instansi lain baik Pemerintah maupun swasta. Pasal 36 (1) Tiap pimpinan satuan organanisasi di lingkungan Dinas Perumahan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Tiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas. (3) Tiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kepada atasan dan petunjuk kepada bawahan. BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 37 Kepegawaian Dinas Perumahan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI KEUANGAN Pasal 38 Keuangan untuk pembiayaan Dinas Perumahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BABVII KETENTUANPENUTUP Pasal 39 Dengan berlakunya keputusan ini, maka ketentuan pelaksanaan yang mengatur organisasi dan tata kerja Dinas Perumahan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 40 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2002 GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA,
SUTIYOSO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2002 SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA,
H. FAUZIBOWO NIP 470044314
