LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA SERI C TAHUN 1975 NOMOR : 6 Dimuat juga dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1973 Seri B Nomor : 29
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA SURAKARTA Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA SURAKARTA Tentang RUMAH PENGINAPAN
KETENTUAN UMUM Pasal 1. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengtan : a. Rumah Penginapan : Tiap tempat usaha dengan nama apapun juga. (Losmen, Pension, Wisma, Guest House dan sebagainya) dimana lebih dari 3 (tiga) kamar disediakan untuk penginapan bagi orangorang yang tidak termasuk keluarga dari pemegang ijin, pengurus dan karyawannya dengan memungut bayarn baik menyediakan hidangan ataupun tidak untuk waktu yang singkat maupun untuk waktu yang lebih lama; b. Walikota Kepala Daerah
:
Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta;
c. Pemegang Ijin
:
Orang dan atau Badan Hukum yang memperoleh ijin dari Walikota Kepala Daerah untuk melakukan usaha menyelenggarakan Rumah Penginapan;
d. Pengurus
:
Mereka yang berkewajiban mengurusi dan bertanggung jawab atas Rumah Penginapan. Pasal 2.
Yang tidak terkena Peraturan Daerah ini : a. Rumah yang induk penghuninya menyerahkan bagian- bagian dari rumah kepada sebanyakbanyaknya 3 (tiga) orang atau kepada satu keluarga; b. Rumah yang indukl penghuninya memberi pemondokan melulu kepada anak-anak sekolah; c. Rumah-rumah piatu, asrama-asrama, rumah-rumah sakit dan bangunan-bangunanuntuk amal sosial. Pasal 3. (1) Barang siapa mengadakan dan/atau merubah Rumah Penginapan harus mohon/mendapat ijin terlebih dahulu kepada/dari Walikota Kepala Daerah. (2) Surat permohonan ijin Rumah Penginapan diajukan kepada Walikota Kepala Daerah dengan menyebutkan : a. Nama, umur, kewarganegaraan, atau nama hukum, alamat, dan tempat yang dimohon;
b. Ijin HO, ijin banguinan dan persetujuan pemilik tanah/bangunan dengan dilampiri turunannya; c. Keterangan yang jelas tentang letak dan luas tanah yang dimohon untuk Rumah Penginapan dengan dilam[piri gambar denah rangkap 2 (dua) dengan ukuran (skala) sebesar-besarnya 1 : 250. Pasal 4. Untuk mendapatkan ijin trersebut, yang bersangkutan dikenakan biaya yang besarnya ditentukan oleh Walikota Kepala Daerah. Pasal 5. (1) Ijin tersebut berlaku untk 5 (lima) tahun. (2) Ijin hanya berlaku bagi pemegang ijin dan hanya berlaku untuk Rumah Penginapan dimana ijin diberikan. (3) Jika pemegang ijin meninggal dunia, ijin tetap berlaku bagi ahli warisnya selama 3 (tiga) bulan. (4) Ijin yang diberikan kepada suatu Badan Hukum tidak berlaku lagi seketika pada saat Badan Hukum itu kehilangan kedudukannya sebagai Badan Hukum. Pasal 6. (1) Permohonan ijin ditolak apabila : a. Tidak memenuhi sarat-sarat yang telah ditentukan dalam pasal 3 ayat (1) dan (2); b. Bertentangan dangan kepentingan umu dan keamanan. (2) Penolakan permohonan ijin dlakukan dengan surat keputusan Walikota Kepala Daerah yang memuat alasan-alasannya dan disampaikan kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan dari saaat permohonan ijin itu diterima. Pasal 7. (1) Walikota Kepala Daearah dapat mencabut ijin atau melarang membuka Rumah Penginapan untuk waktu yang tertentu apabila : a. Pemegang ijin atau pengurus tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan; b. Pemegang ijin atau pengurus yang bertangung jawab atas perusahaannya, melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; c. Kelangsungan perusahaan akan menimbulkan kejadian yang bertentangan dengan dan ketertiban umum; d. Atas Permintaan Pemegang ijin sendiri. (2) Dalam surat pencabutan ijin tersebut ayat (1) memuat alasan-alasan dan ketentuan waktu perusahaan itu harus ditutup. Pasal 8. Pemegang ijin yang menghentikan usahanya diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada Walikota Kepala Daerah selambat-lambatnya dalam waktu sepuluh hari sejak usahanya dihentikan dan sesudah pemberitahuan tersebut ijin dianggap tidak berlaku lagi. Pasal 9. (1) Untuk menyelenggarakan Rumah Penginapan harus memenuhi sarat-sasrat sebagai berikut : a. Tiap kamar maximum hanya untuk tiga orang tamu. b. Tiap kamar untuk seorang atau dua orang tamu sedikit-dikitnya seluas 7,5 m2 (tujuh lima persepuluh meterpersegi); c. Tiap kamar untuk tamu harus mendapat saluran sinar seluas sekurang-kurangnya sepersepuluh luas lantai dan saluran udara (ventilasi) seluas sekurang-kurangnya
d. e. f. g. h. i.
y. k. l.
(seperdelapan) luas lantai, sedangkan seperlima dari saluran yang terakhir ini harus selalu terbbuka; Tiap kamar harus tersebut a diukur dari lantai, sampai langit-langit sedikit-diklitnya 2,75 m (dua tujuh puluh lima perseratus meter); Tiap kamar dan ruangan harus mendapat penerangan yang cukup; Tiap pintu kamar harus dapat dikunci dengan baik; Untuk setiap tamu harus disediakan tempat tidur sekurang-kurangnya berukuran panjang 1,8 m (satu delapan persepuluh meter) dan lebar 0,8 m (delapan persepuluh meter); Harus mempunyai ruangan untuk kantor dan ruangan untuk menerima tamu; Untuk tiap sepuluh orang tamu disediakan sedikit-dikitnya sebuah kamar mandi dn dua buah kamar kecil (W.C.) yang letaknya masing-masing terpisah dan selalu tersedia air bersih didalamnnya. Tiap kamar mandi dan kamar kecil (W.C.) harus ada saluran udara (ventilasi) yang masingmasing sekurang-kurangnya 0,125 m2 (seratus dua puluh lima perseribu meter persegi); Lantai harus tahan air (water dicht); Dalam hal tidak mendapat saluran air minum maka sedikit-dikitnya harus mempunyai sebuah perigi atau sumur boor (pompa) yang memenuhi sarat.
(2) Selain tersebut ayat (1) bagi Rumah Penginapan yang menyediakan hidangan harus pula memenuhi sarat sebagai berikut : a. Tempat untuk mengatur persiapan makanan/minuman serta perlengkapan untuk menyajikannya, jika terbikin dari kayu harus dengan seng atau logam yang tidak berkarat dan berlubang; b. Alat-alat perlengkapan memasak dan untuk makan/minum harus dari bahan-bahan yang tidak berkarat; c. Pintu dan jendela dapur harus dibikin sedemikian rupa sehingga tidak mudah kemasukan lalat dan sebagainya. Pasal 10. Pemegang ijin berkewjiban : a. Memasang nama perusahaannya ditempat yang jelas dan mudah terlihat; b. Memasan surat ijin atau turunannya, peraturan-peraturan lainnya, angka urut kamar-kamasr, tanda-tanda dan tulisan-tulisan kantor, kamar mandi dan lain sebagainya pada tempat yang mudah terbaca; c. Menyediakan tempat ibadah bagi tamu yang memerlukannya; d. Menyediakan alat-alat P.P.P.K., menyediakan beberapa tempat pengumpulan sampah yang tertutup, mengganti kain seprei dan sarung bantal yang bersih bagi setiap tamu baru dan bagi yang menginap beberapa malam tiap 3 (tiga) hari sekali. Pasal 11. Pemegang ijin/pengurus berkewajiban membuat buku tamu/buku catatan yang berisi keteranganketerangan mengenai keadaan dan perkembangan usaha Rumah Penginapan serta laporan harian kepada Instansi yang berwenang. Pasal 12. Pemegang ijin/pengurus berkewajiban juga menjaga kesehatan, kerapian pakaian pegawainya, kebersiahn perusahaan pada umumnya dan ketentraman/ketertiban umum serta mencegah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan lain-lain Pasal 13. Kewajiban- kewajiban dan larangan-larangan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku juga bagi pengurus.
Pasal 14. (1) Pengawasan pelaksanaan Perauran Daerah ini dan pengusutan pelanggaran-pelanggaran diserahkan juga kepada Kepala Dinas Perekonomian, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial dan Kepala Dinas Pengawasan Umum Kotamadya Surakarta. (2) Dalam pelaksanaannya penjabat-penjabat tersebut dalam ayat (1) beserta pembantupembantunya berhak memasuki tempat-tempat dimana terdapat atau diduga adanya pelanggaran. (3) Pemegang ijin atau pengurus dilarang merintangi dengan cara apapun juga terhadap penjabatpenjabat tersebut dalam ayat (1). Pasal 15. Pelanggaran terhadap pasal-pasal 3 ayat (1) pasal 9, 10, 11, 12, 13, 14 ayat (3) dan pasal 15 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggitingginya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Pasal 16. Mereka yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini telah melakukan usaha Rumah Penginapan, mengajukan permohonan ijin seperti tersebut pasal tersebut pasal 3 dalam waktu 6 (enam) bulan. Pasal 17 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Walikota Kepala Daerah. Pasal 18. Perauran Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.
Surakarta, 14 Maret 1973. Pj. WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA SURAKARTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMDYA SURAKARTA Ketua,
(KOESNANDAR)
(SLAMET RAHARDJO..)
Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 18 Juli 1973 No. Huk S. 44/4/6 Sekretaris Daerah, U.B. Kepala Biro Hukum Ttd. (NAWAWI, S.H..). Diundangkan pada tanggal 15 Agustus 1973. Pj. Sekretaris Daerah, (SOENARTO)
This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.
