ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA DAERAH JAWA BARAT LOKAL GARUT PANITIA MUSYAWARAH LOKAL
Jalan Pembangunan No. 6 Phone (0262) 241682, Garut 44151 Rek Giro No. 4410038818 LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN SIDANG PENDAHULUAN NOMOR : 02 /MUSLOK- /GRT/ /2015 TANGGAL : 2015 RANCANGAN TATA TERTIB MUSYAWARAH LOKAL XII ORARI LOKAL GARUT Pasal 1 NAMA DAN STATUS
Nama Rapat ini adalah Musyawarah Lokal, yang selanjutnya disingkat Muslok dan merupakan ketentuan Organisasi sesuai dengan Pasal 18 Ayat a. Anggaran Dasar ORARI. Pasal 2 WAKTU DAN TEMPAT MUSLOK Muslok ORARI Lokal Garut berlangsung pada hari Minggu, tanggal 27 September 2015 dengan mengambil tempat di GEDUNG PENDOPO KABUPATEN GARUT JALAN KABUPATEN GARUT Pasal 3 TUGAS POKOK MUSLOK Sesuai dengan Pasal 20 Ayat (2) Anggaran Rumah Tangga ORARI, Tugas Pokok Muslok adalah : 1.
Menilai Pertanggungjawaban Ketua Lokal untuk selanjutnya menerima atau menerima dengan catatan.
2.
Menilai Laporan Dewan Pengawas dan Penasehat untuk selanjutnya menerima atau menerima dengan catatan.
3.
Menetapkan Kebijaksanaan Umum Lokal berdasarkan Rencana dan Program Kerja ORARI Daerah Jabar untuk masa bakti Pengurus Lokal.
4.
Muslok dapat mengangkat Tim Verifikasi yang terdiri dari 3 (tiga) orang yang ahli dan independen untuk memeriksa keuangan dan inventaris Organisasi.
5.
Memilih dan Mengangkat DPP dan Ketua Lokal.
6.
Merumuskan bahan-bahan untuk Musda. Pasal 4 PESERTA DAN KEABSAHAN MUSLOK
1.
Sesuai dengan Pasal 20 Ayat (1) Anggaran Rumah Tangga ORARI, Musyawarah Lokal ini diselenggarakan oleh Pengurus Lokal dan dihadiri oleh : a.
Utusan sah Pengurus ORARI Daerah
b.
DPP dan Pengurus Lokal
c.
Anggota Lokal yang bersangkutan
d.
Peninjau dan Undangan
2.
Sesuai dengan Pasal 20 Ayat (3) Anggaran Rumah Tangga ORARI, Muslok ini dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh ditambah satu (½ + 1) dari jumlah Anggota Lokal.
3.
Apabila pada Musyawarah Lokal ini tidak mencapai quorum, maka Pengurus Daerah mempunyai wewenang dan mengambil langkah-langkah seperlunya, didalam rangka menjaga keutuhan Organisasi, sesuai Pasal 20 Ayat (5) Anggaran Rumah Tangga ORARI. 20
Pasal 5 1.
2. 3. 4. 5. 6.
1. 2. 3. 4. 5.
HAK PESERTA Peserta yang mempunyai hak suara, hak bicara dan hak memilih serta dipilih sebagai Pengurus adalah Anggota biasa sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Anggaran Dasar ORARI dan Pasal 20 Ayat (4) Anggaran Rumah Tangga ORARI, yang hadir pada Musyawarah Lokal tersebut. Setiap Peserta mempunyai satu hak suara. Hak Bicara peserta dalam mengemukakan pendapat dan pandangannya disampaikan dengan cara sistematis setelah mendapat persetujuan Pimpinan Sidang. Interupsi hanya dapat dilakukan setelah mendapat ijin Pimpinan Sidang. Peninjau dan Undangan tidak memiliki hak suara tetapi diperkenankan untuk menyampaikan saran dan pendapatnya apabila diperlukan / diminta Ketua Sidang Muslok setelah disetujui oleh Peserta Muslok. Bila Peserta Sidang menghendaki, maka utusan sah Pengurus ORARI Daerah dapat diberi hak untuk memberikan pengarahan. Pasal 6 KEWAJIBAN PESERTA Setiap Peserta wajib menjaga ketertiban dan kelancaran jalannya Muslok, dengan mematuhi tata tertib ini serta menghargai hak Pimpinan Sidang dan peserta lainnya. Setiap peserta wajib mematuhi petunjuk, pedoman dan pengaturan yang dilakukan oleh Pimpinan Sidang. Kesempatan bicara setiap peserta diatur dan didaftar oleh Pimpinan Sidang. Peserta yang sedang berbicara dan mengeluarkan pendapatnya wajib membatasi waktu bicara sesingkatsingkatnya dan hanya hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang dibahas. Setiap peserta wajib mematuhi terhadap semua keputusan Sidang Muslok. Pasal 7 JENIS PERSIDANGAN
Demi kelancaran jalannya seluruh acara persidangan sehingga memperoleh hasil yang maksimal, maka persidangan dalam Muslok dibagi menjadi : A.
Sidang Pendahuluan Dipimpin oleh Ketua dan Anggota DPP (Dewan Pengawas dan Penasehat) ORARI Lokal Garut bertindak selaku Ketua Sidang Pendahuluan, Wakil Ketua Sidang Pendahuluan dan Sekretaris Sidang Pendahuluan, adalah untuk : 1. Melaksanakan Pembukaan Sidang dan Menetapkan Keabsahan Muslok. 2. Mengesahkan Jadwal Acara dan Tata Tertib Muslok. 3. Mengangkat dan Mengesahkan Pimpinan Sidang Pleno.
B.
Sidang Pleno Dipimpin oleh seorang Ketua, dibantu oleh seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris yang dipilih dari Peserta Muslok yang mempunyai hak suara serta diangkat dan disahkan oleh Pimpinan Sidang Pendahuluan, adalah untuk :
C.
1.
Memimpin rangkaian Acara Muslok pada Sidang Pleno I dan Sidang Pleno II.
2.
Menerima dan Mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Laporan DPP ORARI Lokal Garut Masa Bakti 2012 – 2015.
3.
Membentuk dan Mengesahkan Peserta Sidang Komisi A, B dan C.
4.
Mengesahkan Hasil Sidang Komisi A, B dan C.
5.
Melaksanakan Pemilihan DPP dan Ketua ORARI Lokal Garut Masa Bakti 2015 – 2018.
6.
Mengesahkan Hasil Pemilihan DPP dan Ketua ORARI Lokal Garut Masa Bakti 2015 – 2018.
Sidang Komisi Dipimpin oleh seorang Ketua, dibantu oleh seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan dua orang Anggota yang dipilih dari Peserta Muslok yang mempunyai hak suara serta diangkat dan disahkan oleh Pimpinan Sidang Pleno, adalah untuk : 1.
Merumuskan dan Menetapkan Kebijaksanaan Umum Lokal yang terdiri dari Komisi A yang 21
membidangi Pimpinan dan Pengendalian, Komisi B membidangi Administrasi dan Komisi C membidangi Operasi. 2.
Menampung usul-usul, membahas dan merumuskannya menjadi Kebijaksanaan Umum ORARI Lokal Garut masa bakti 2015 – 2018.
3.
Pokok permasalahan yang diputuskan dalam Sidang Komisi bersifat mengikat, sehingga perubahanperubahan yang dilakukan dalam Sidang pleno hanya bersifat redaksional. Pasal 8 PIMPINAN SIDANG
1.
Pimpinan Sidang Pendahuluan Muslok XII Tahun 2015 dipimpin oleh Ketua dan Anggota DPP (Dewan Pengawas dan Penasehat) ORARI Lokal Garut Masa Bakti 2012 – 2015.
2.
Pimpinan Sidang Pleno dipilih diantara Peserta Muslok yang mempunyai hak suara serta diangkat dan disahkan oleh Pimpinan Sidang Pendahuluan, terdiri dari seorang Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris.
3.
Pimpinan Sidang Komisi A, Komisi B dan Komisi C dipilih diantara Peserta Muslok yang mempunyai hak suara serta diangkat dan disahkan oleh Pimpinan Sidang Pleno, terdiri dari seorang Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan dua orang Anggota. Pasal 9 TUGAS DAN WEWENANG PIMPINAN SIDANG
1.
Pimpinan Sidang bertanggung jawab atas kelancaran jalannya persidangan dan memimpin sidang dengan bijaksana sampai selesai serta senantiasa berpedoman pada Tata Tertib dan Jadwal Acara Sidang yang telah disahkan dengan tetap mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI.
2.
Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Sidang Muslok menanggalkan kepentingan pribadinya, tanpa mengurangi hak-haknya sebagai peserta Muslok.
3.
Demi keberhasilan dan kelancaran jalannya Muslok, maka Pimpinan Sidang diberi wewenang untuk menetapkan kebijaksanaan dalam mengatur giliran bicara, waktu bicara, menghentikan pembicaraan, menskors atau menunda, membuka kembali dan menutup persidangan dengan berpedoman pada Jadwal Acara.
4.
Pimpinan Sidang dengan persetujuan Peserta Sidang, dapat memberi kesempatan kepada peninjau dan undangan untuk menyampaikan pendapatnya.
5.
Pimpinan Sidang berwenang memperingatkan dan mengeluarkan peserta dari ruang sidang apabila peserta dianggap mengganggu jalannya sidang-sidang atau melanggar ketentuan-ketentuan tata-tertib. Pasal 10 PENGAMBILAN KEPUTUSAN
1.
Setiap pengambilan keputusan diupayakan secara musyawarah dengan semangat kekeluargaan untuk mencapai mufakat dan sepakat.
2.
Apabila melalui musyawarah untuk mencapai mufakat tidak berhasil, maka keputusan-keputusan dapat diambil dan dianggap sah apabila mendapat suara setengah ditambah satu (½ + 1) dari jumlah Anggota yang hadir. Pasal 11 PEMILIHAN DPP DAN KETUA LOKAL
1.
Sesuai dengan Pasal 19 Ayat (3) e. Anggaran Dasar ORARI serta Pasal 20 Ayat (1) Anggaran Rumah Tangga ORARI tentang Kewajiban dan Hak Musyawarah serta Tugas Pokok Muslok dinyatakan bahwa Muslok memilih dan mengangkat DPP dan Ketua Lokal.
2.
Berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) Anggaran Rumah Tangga ORARI, pemilihan DPP dan Ketua Lokal dapat dilaksanakan melalui Sistem Formatur atau dengan Sistem Pemilihan Langsung.
3.
Dalam rangka menegakkan demokrasi yang dijiwai dengan semangat reformasi dan agar setiap peserta 22
Muslok dapat dengan sepenuhnya menggunakan hak suaranya, maka pemilihan DPP dan Ketua ORARI Lokal Garut seyogianya dilaksanakan dengan Sistem Pemilihan Langsung. 22 Pasal 12 PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN 1.
Sesuai dengan Pasal 15 Ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar ORARI, maka ditetapkan DPP dan Pengurus ORARI Lokal Garut masa bakti 2015 - 2018 dengan susunan sebagai berikut : a.
Dewan Pengawas dan Penasehat (DPP) : 1) 2) 3)
b.
Ketua merangkap Anggota Sekretaris merangkap Anggota Anggota
Pengurus ORARI Lokal : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 13)
Ketua Wakil Ketua Ketua Bidang Administrasi Ketua Bidang operasi Sekretaris Wakil Sekretaris Bendahara Wakil Bendahara Ketua Bagian Keanggotaan Ketua Bagian Pendidikan Ketua Bagian Operasi Ketua Bagian Teknik
2.
Sesuai dengan Pasal 10 Ayat (3) Anggaran Rumah Tangga ORARI, maka DPP bersama Ketua Lokal Terpilih dapat mengangkat jajaran Pengurus lainnya yaitu : Wakil Ketua, Ketua Bidang Administrasi, Ketua Bidang Operasi dan Teknik, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara yang dilaksanakan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penyelenggaraan Muslok.
3.
Apabila anggota DPP ternyata terpilih sebagai Ketua Lokal, maka yang bersangkutan harus melepaskan salah satu jabatannya Pasal 13 TATA CARA PEMILIHAN DPP DAN KETUA LOKAL
1.
2.
Pemilihan Dewan Pengawas dan Penasehat : a)
Setiap peserta Muslok berhak mengusulkan satu nama bakal calon.
b)
Bakal calon yang diajukan Peserta Muslok diranking sesuai dengan urutan perolehan suaranya.
c)
Bakal calon yang memperoleh suara terbanyak langsung ditetapkan sebagai Calon Ketua DPP, dan bakal calon dengan perolehan suara dibawahnya berturut-turut sebagai calon Sekretaris, calon Wakil Sekretaris dan calon-calon Anggota.
d)
Apabila calon-calon tersebut bersedia menjabat sebagai DPP ORARI Lokal maka calon dapat disahkan oleh Pimpinan Sidang, dan apabila terdapat calon yang tidak bersedia maka calon dengan perolehan suara di bawahnya naik untuk menggantikan jabatan yang bersangkutan, dan seterusnya.
Pemilihan Ketua Lokal : a)
Setiap peserta Muslok berhak mengusulkan satu nama bakal calon.
b)
Apabila bakal calon yang diajukan Peserta Muslok lebih dari tiga nama, maka sidang melakukan pemilihan untuk menetapkan tiga urutan perolehan suara terbanyak sebagai Calon Ketua ORARI Lokal Garut yang akan mengikuti pemilihan tahap berikutnya.
c)
Apabila bakal calon yang diajukan Peserta Muslok terdapat dua atau tiga nama, maka bakal calon tersebut langsung menjadi Calon Ketua ORARI Lokal Garut yang akan mengikuti pemilihan tahap berikutnya. 23
d)
Apabila bakal calon yang diajukan Peserta Muslok diperoleh satu nama, maka calon tersebut langsung menjadi Ketua ORARI Lokal Garut terpilih secara aklamasi. Pasal 14 LAIN-LAIN
1.
Penyelenggaraan persidangan dalam Muslok ini bertujuan untuk mencapai hasil yang optimal dengan cara yang terbaik dan oleh karena itu penanggung jawab secara keseluruhan acara persidangan adalah semua Peserta dan Peninjau Muslok.
2.
Muslok ini sedapat mungkin berlangsung sesingkat-singkatnya dan diselesaikan dalam waktu satu hari.
3.
Segala usul yang timbul, baik tetulis maupun lisan dalam Muslok ataupun yang disampaikan sebelumnya dianggap sah bila disampaikan oleh Anggota Lokal melalui sidang Muslok.
4.
Keputusan-keputusan dan notulen Muslok disahkan dengan dibubuhi tanda tangan Pimpinan Sidang.
5.
Dewan Pengawas dan Penasehat serta Ketua Lokal Terpilih dikukuhkan oleh Utusan Sah Pengurus ORARI Daerah Jawa Barat. Pasal 15 PENUTUP
1.
Hal-hal yang dianggap belum diatur dan bila dipandang perlu untuk diatur dalam kegiatan Muslok ini, akan ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut oleh Sidang, dimana hasilnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Tata Tertib Muslok.
2.
Tata-tertib Muslok ini berlaku dan wajib ditaati oleh semua peserta/hadirin setelah disahkan/ditetapkan oleh Ketua Sidang Pleno Muslok.
Ditetapkan di : Garut Pada tanggal : 27 September 2015. PIMPINAN SIDANG PENDAHULUAN KETUA
SEKRETARIS
___________________
____________________
24
