Tabel Sasaran Strategis 5 Sasaran ini ditujukan untuk mencapai misi MELAKSANAKAN PENINGKATAN PEMBANGUNAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012

Tabel Sasaran Strategis 5 Sasaran ini ditujukan untuk mencapai misi ”MELAKSANAKAN PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR GUNA MEMPERLANCAR MOBILITAS PENDUDUK DAN ARUS BARANG SERTA

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI WILAYAH PEDALAMAN, PERBATASAN, PESISIR DAN KEPULAUAN SEBAGAI SUMBER POTENSI EKONOMI” DAN MISI ”MELAKSANAKAN PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN TATA RUANG DAN TATA GUNA WILAYAH SESUAI DENGAN PERUNTUKAN DAN REGULASI, GUNA MENGHINDARI KESENJANGAN WILAYAH DAN TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN”. MEMPERCEPAT

NO 5.

PRIORITAS RPJMN Infrastruktur

PRIORITAS RPJMD Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar

SASARAN STRATEGIS 5 Meningkatnya pembangunan wilayah pedalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan, termasuk meningkatnya pembangunan kawasan pedesaan dan perkotaan

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. Panjang jalan yang dibangun 2. Persentase panjang jalan nasional dalam kondisi baik 3. Ratio jaringan rawa 4. Ratio jaringan irigasi 5. Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi baik 6. Prosentase Provinsi, Kab.dan Kota yang RPJMD, Renstra dan Program Tahunannya sesuai dengan RTWP dan RTWK /RTW Kota. 7. Persentase Prov/Kab/Kota yang RPJM dan program tahunannya mengikuti RTRWN dan RTR Kawasan Strategis Nasional 8. Panjang jembatan yang dibangun 9. Ruas jalan nasional yang dipelihara 10. Ruas jalan provinsi yang dipelihara

TARGET

REALISASI

%

30,00 km 90%

83,07 km 91,18%

276,90 101,11

0,18 % 12,91 % 77 %

0,84% 3,8% 78,31%

460 29 101,70

60 %

55%

91,66

60 %

55%

91,66

10,00 m

24 m

240

150,00 km

38,4 km

25

1.245,00 km

90,55 km

7

Pencapaian sasaran 5 : Meningkatnya pembangunan wilayah pedalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan, termasuk meningkatnya pembangunan kawasan pedesaan dan perkotaan sebagai berikut : Terjadi peningkatan kondisi jalan dalam kondisi baik sebesar 5.96% dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012. Adapun capaian kondisi baik pada Tahun 2010 sebesar 42.76% (668,06 Km) pada Tahun 2011 sebesar 47.93% (748,82 Km) dan pada Tahun 2012 sebesar 48.72% (761,18 Km). Secara umum gambaran capaian indikator sasaran sebagaimana diuraikan diatas dapat dilihat dari kondisi jalan dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 pada grafik dibawah ini :

47


KONDISI JALAN KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 50

PERSENTASE

40 30 20

48,6

47,93

43,99

42,76

34,57 29,85

31,18 21,98

29,3 24,72

22,05

16,56

12,32

29,51

27,92

20,05

Baik Sedang

9,6

10

3,22

2,1

Rusak

1,89

Rusak Berat

0 2008

2009

2010

2011

2012

TAHUN

Peningkatan kondisi jaringan irigasi dengan kondisi baik sebesar 6.67% dengan capaian kondisi baik pada tahun 2011 sebesar 33.33%. dan pada tahun 2012 sebesar 40.00 % Kondisi jaringan rawa dengan kondisi baik terjadi peningkatan sebesar 2.38% dengan capaian kondisi baik yang tercapai pada tahun 2011 sebesar 69.05%. dan pada tahun 2012 sebesar 71,43%. Secara umum gambaran capaian indikator sasaran sebagaimana diuraikan diatas dapat dilihat dari kondisi jaringan irigasi dan rawa dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 2 pada grafik dibawah ini :

KONDISI DAERAH IRIGASI KEWENANGAN PROVINSI 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 BAIK Tahun 2008

Tahun 2009

RUSAK RINGAN Tahun 2010

RUSAK BERAT Tahun 2011

Tahun 2012

48


KONDISI DAERAH RAWA KEWENANGAN PROVINSI 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 RUSAK BERAT Tahun 2008

Tahun 2009

RUSAK RINGAN Tahun 2010

BAIK Tahun 2011

Tahun 2012

Kendala utama belum di-PERDA-kannya di kannya RTRW Prov dan Kab/Kota adalah belum dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Usulan Perubahan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Barat. Terkait hal tersebut di atas, berdasarkan berdasarkan Rapat Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 28 Juni 2012 dan 3 Januari 2012 memberikan arahan agar penetapan RTRW Provinsi tetap menunggu dikeluarkannya SK Menteri Kehutanan sebagai sikap kehati-hatian kehati karena RTRW RW merupakan acuan spasial dalam pemberian perizinan pembangunan. Selain itu, menunda pemberian evaluasi gubernur untuk RTRW Kab/Kota karena RTRW Prov belum di-PERDA-kan, di kan, dengan pertimbangan: (1) Pasal 25-28 28 UU 26/2007 dimana RTRW Kab/Kota mengacu RTRW Pro Prov; (2) Berita Acara Kesepakatan/Surat Edaran Menteri tidak dapat menjadi dasar hukum selama tidak diperintahkan langsung oleh peraturan perundang-undangan perundang undangan di atasnya. PROGRES PENETAPAN RAPERDA RTRW KAB/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT (Status Januari 2013) No Progres 1 Proses Rekomendasi Gubernur 2 Proses Persetujuan Substansi Menteri PU 3 Pengajuan Pembahasan Raperda ke DPRD Kab/Kota 4 Pembahasan Raperda Bersama DPRD Kab/Kota 5 Proses Kesepakatan Substansi antara Pemkab/kota bersama DPRD

Kab/Kota

Kab. Sintang, Melawi, dan Kubu Raya Sambas, Kapuas Hulu, Kayong Utara, dan Ketapang Bengkayang

Persentase

21.4 % 28,6 % 7,1 %

49


No Progres 6 Pengajuan Evaluasi Raperda ke Gubernur 7 8 9

Evaluasi Raperda oleh Gubernur Proses Surat Hasil Evaluasi Gubernur Penetapan Raperda Menjadi Perda

Kab/Kota Kab. Pontianak, Landak, Sanggau, Sekadau, dan Kota Pontianak

Persentase 35,7 %

Singkawang (Perda No 2 Tahun 2012).

7,1 %

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut: 1.

2.

3.

4.

Belum meratanya tingkat pengetahuan dan wawasan akan penyelenggaraan penataan ruang antar pelaku pembangunan dalam pemanfaatan ruang, sehingga belum tercipta satu kesatuan visi dan misi penyelenggaraan tata ruang serta persamaaan persepsi antar pelaku pembangunan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Kesempatan berkoordinasi dengan lembaga lainnya seperti Dewan Riset Daerah terasa sangat kurang, sehingga kesekretariatan Dewan Riset Daerah menjadi belum optimal, hal ini disebabkan karena DRD dilantik oleh Gubernur Kalimantan Barat. Masih terbatasnya alokasi dana untuk menangani peningkatan maupun pemeliharaan jalan secara berkala sesuai manajemen pengelolaan penanganan jalan, sehingga pola dan tingkat kerusakan jalan semakin bervariatif, dan komulatif yang akibatnya penanganan perbaikan memerlukan dana semakin besar. Belum adanya keseimbangan jaringan jalan terhadap kebutuhan akan transportasi (supply dan demand).

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut: 1. Diperlukan sosialisasi dan pembinaan yang intensif untuk menyamakan persepsi bahwa tata ruang merupakan landasan utama dalam penyusunan program kegiatan pembangunan, baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. 2. Pembinaan dan rapat koordinasi teknis dengan Kabupaten/Kota lebih ditingkatkan lagi. 3. Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah terbangun dengan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana jalan sesuai dengan kedudukannya serta meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan teknologi jalan. 4. Perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif dan penyebaran informasi secara luas kepada masyarakat pengguna dan penyedia jasa. Selain itu perlu adanya dukungan peningkatan staf teknis untuk membantu dalam pelaksanaan tugas.

50


Tabel Sasaran Strategis 6 Sasaran ini ditujukan untuk mencapai misi ”MENEGAKKAN SUPREMASI HUKUM, MENINGKATKAN KEADILAN SOSIAL, DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA GUNA MENDUKUNG TERCIPTANYA KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG RUKUN, AMAN DAN DAMAI; MELAKSANAKAN PEMERATAAN DAN KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN SECARA BERKELANJUTAN UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN ANTAR WILAYAH DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN ASPEK EKOLOGI DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM; MENGGALI DAN MENGEMBANGKAN NILAI-NILAI DAN KERAGAMAN BUDAYA SERTA MEMANFAATKAN KEINDAHAN ALAM UNTUK KEPENTINGAN KEPARIWISATAAN. NO

6.

PRIORITAS RPJMN a. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik b.Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi

PRIORITAS RPJMD

SASARAN STRATEGIS 6

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Meningkatkan Pemerataan Pembangunan, Keadilan, Keamanan, Kedamaian, serta Ketahanan Budaya

Terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun, aman, dan damai

1. Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum 2. Jumlah fakir miskin yang diberdayakan 3. Jumlah komunitas adat terpencil (KAT) yang diberdayakan 4. Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang diberdayakan 5. Jumlah kunjungan Wisatawan mancanegara 6. Jumlah wisatawan Nusantara 7. Jumlah pengeluaran wisatawan per tahun 8. Jumlah pentas seni dan budaya daerah

TARGET

REALISASI

%

85%

80%

94,11

2560 kk

2560 kk

100

200 kk

200 kk

100

400 kk

400 kk

100

30.000 orang

66.128 orang

220,42

1.500.000 orang Rp. 32 Trilyun

1.595.010 orang Rp. 3,053 T

106,33 9

12 kali

22 kali

183,33

Pencapaian sasaran 6 : Terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun, aman, dan damai sebagai berikut : Keterkaitan program prioritas meningkatkan pemerataan pembangunan, keadilan, aman dan damai serta ketahanan budaya dengan RPJMN yaitu pada program prioritas ke 10 dan 11 yaitu program prioritas daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca-konflik dan program prioritas kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi. Arah kebijakan program prioritas (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik untuk mengutamakan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pasca konflik. Sedangkan arah kebijakan program prioritas (11) kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi di arahkan pada pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, untuk memperkaya khazanah artistik dan intelektual bagi tumbuhmapannya jati diri dan kemampuan adaptif kompotitif bangsa yang disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi oleh keunggulan indonesia sebagai negara maritime dan kepulauan. Program prioritas ini dalam RPJMD diarahkan pada penegakan hukum, ketentraman dan ketertiban umum; pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, peningkatan ketahan budaya, pembangunan dan pendidikan politik masyarakat; peningkatan kemampuan kelembagaan legislatif; serta penataan PERDA.

51


Pencanangan Tahun Kunjungan Wisata pada tahun 2010 yang lalu belum begitu banyak memberi dampak terhadap pembangunan kebudayaan & pariwisata di Kalimantan Barat, terutama pembangunan sarana prasarana Destinasi Pariwisata. Hal iniTerbukti belum adanya kualitas standart destinasi unggulan yang ditunjang dengan sarana prasarana lengkap lainnya, selain Kota Singkawang. Jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara (wisnus) dan wisatawan mancanegara yang berkunjung atau berwisata ke Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan periode 2011 – 2012, secara tidak langsung berimbas pada kenaikan pada PAD Kalimantan Barat. Meski tidak terlalu besar, kenaikan tersebut dapat dijadikan sebagai tolok ukur untuk kemajuan Kebudayaan dan Pariwisata Kalimantan Barat ke arah yang lebih baik. Hal ini bisa menjadi bahan evaluasi apabila kepariwisataan di Kalimantan Barat benar – benar di proyeksikan sebagai asset pendapatan daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kalbar.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut: 1. 2. 3.

4.

5. 6. 7.

Masih rendahnya mutu program bidang keamanan dan ketertiban umum. Masih banyak daerah di Provinsi Kalimantan Barat yang sulit/belum terjangkau untuk pelayanan prima bidang hukum. Pemahaman keluarga PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dalam pemanfaatan bantuan (stimulan) yang kurang maksimal. Hal ini disebabkan tingkat pendidikan yang kurang serta bimbingan yang diberikan. Daya tampung Shelter bagi pekerja migran bermasalah dan orang terlantar yang masih kurang mencukupi sehingga tidak dapat menampung jumlah pekerja migran / orang terlantar yang akan dikembalikan kedaerah asal. Belum optimalnya kegiatan promosi pariwisata baik promosi ke luar daerah maupun dalam penyediaan bahan-bahan promosi. Belum terbentuk kelembagaan yang menangani kepemudaan dan keolahragaan disetiap kab/kota, sehingga menyulitkan dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas Masih lemahnya penanganan isu-isu strategis seperti trafficking, KDRT karena menyangkut lintas sektor pemerintah, LSM dan lintas negara.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi sasaran ini adalah sebagai berikut: 1. 2. 3.

4.

Lebih meningkatkan mutu penyusunan program bidang keamanan dan ketertiban umum dengan mengacu pada ketentuan. Meningkatkan koordinasi ke Kabupaten/Kota dalam menangani kasus–kasus pelanggaran Hukum dan HAM. Memberikan bimbingan bagi keluarga untuk peningkatan pemahaman dalam pemanfaatkan stimulan serta peningkatan kerjasama dari tingkat Provinsi,Kabupaten,dalam memacu pelaksanaan program. Melakukan koordinasi dengan pemda provinsi agar diupayakan membangun shelter yang memadai (rekomendasi dari DPRD) adalah pembangunan RPTC (Rumah

52


5. 6.

7.

8.

Perlindungan Trauma Center). Mengupayakan agar Dinas/Badan Provinsi menginformasikan data, baik itu terkait kegiatan ataupun jumlah dana yang tersedia secara transparan. Meningkatkan promosi kebudayaan dan pariwisata melalui promosi kedalam dan luar daerah/luar negeri, media massa dan elektronik dan asosiasi pariwisata serta perusahaan-perusahaan penerbangan. Mengoptimalisasikan lembaga/instansi yang telah terbentuk dan diikuti oleh sosialiasi perlunya dibentuk lembaga/instansi yang menangani masalah kepemudaan dan keolahragaan. Meningkatkan koordinasi antar dinas/Instansi terkait dalam lingkup Provinsi Kalimantan barat dan dengan Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Pusat dalam penanganan kasus terhadap perempuan dan anak.

Tabel sasaran Strategis 7 Sasaran ini ditujukan untuk mencapai misi “MENGEMBANGKAN JARINGAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK SWASTA BAIK DALAM TATARAN LOKAL, REGIONAL, NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL MELALUI PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR SERTA SDM YANG MEMADAI”.

NO

7.

PRIORITAS RPJMN Iklim Investasi dan Iklim usaha

PRIORITAS RPJMD Meningkatkan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan

SASARAN STRATEGIS 7 Meningkatnya kemampuan pembiayaan pembangunan dengan mendorong masuknya investor dalam dan luar negeri


1. PDRB a. Harga Berlaku b. Harga Konstan 2000 c. Per Kapita 2. Jumlah PAD 3. Pertumbuhan ekonomi 4. Jumlah PMDN yang berinvestasi 5. Jumlah PMA yang berinvestasi

TARGET

REALISASI

Rp. 70,12 T Rp. 32,39 T Rp. 16,79 Jt Rp. 1.113.000.000.000,00 5,95 % Rp. 5,76T

Rp. 1.165.113.184.210,81 5,22% Rp. 13,17 T

639,65 Jt US$

2.067 M US$

%

104,67 87,73 228,64 323

Pencapaian sasaran 7 : Meningkatnya kemampuan pembiayaan pembangunan dengan mendorong masuknya investor dalam dan luar negeri sebagai berikut : Adapun lokasi proyek terletak diberbagai Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Barat antara lain Kabupaten Ketapang, Pontianak, Sambas, Melawi, Landak, Kubu Raya serta Kota Pontianak dengan bidang usaha perdagangan, industry pembekuan ikan, industry pengolahan logam, pembangkit listrik tenaga air, restoran, jasa pertambangan umum dan industri karet. Pemerintah provinsi kalbar terus berusaha untuk menarik minat pihak luar untuk investasi di daerah ini. Regualsi daerah mulai difokuskan pada peningkatan pelayanan perizinan dan promosikan peluang investasi sektor unggulan daerah secara berkesinambungan, mempermudah ijin penanaman komoditas unggulan daerah seperti kelapa sawit dan karet. Kebijakan anggaran diprioritaskan kepada sektor pertanian,

53


khususnya tanaman perkebunan dan tanaman bahan makanan. Kedua subsektor ini memiliki sumber daya manuasi tertinggi namun dengan kualitas yang rendah. Secara bertahap, pemerintah daerah mendorong pihak swasta untuk meningkatkan investasi PMDN dengan mengembangkan industri pengelolaan hasil perkebunan sawit selain CPO, sehingga mampu menghasilkan produk turunan yang memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi daerah. Dukungan lainnya dari melalui peningkatan belanja daerah yang diorientasikan pada peningkatan dan perbaikan infrastruktur dasar. Pada tahun 2012, dialokasikan belanja langsung sebesar Rp. 345,59 milyar atau 32,92% dari total belanja langsung daerah untuk Dinas Pekerjaan Umum provinsi kalimantan barat dalam rangka peningkatan dan perbaikan infrastruktur dasar. Data perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut : RENCANA PMDN YANG TELAH MEMPEROLEH PENDAFTARAN, IZIN PRINSIP, IZIN PERLUASAN DAN PERUBAHAN PENANAMAN MODAL YANG DIKELUARKAN TAHUN 2011 s/d 2012 DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO

TAHUN

JUMLAH PROYEK

RENCANA INVESTASI (Rp)

PMDN RENCANA TENAGA KERJA ASING

INDONESIA

1

2011

16

7.462.157.946.854,00

-

16.539

2

2012

33

14.058.758.033.710,00

-

36.090

Pada 2012 jumlah proyek yang telah memperoleh pendaftaran, izin prinsip, izin perluasan dan perubahan penanaman modal yang dikeluarkan mencapai 33 proyek dengan rencana investasi sebesar Rp.14.058.758.033.710,00. Adapun lokasi proyek terletak diberbagai Kabupaten / Kota yang ada di Kalimantan Barat antara lain Kabupaten Sambas, Landak, Bengkayang, Ketapang, Sintang, Sanggau, Kubu Raya, Melawi dan Kota Pontianak dengan bidang usaha perkebunan kelapa sawit, pertambangan, industri kimia, industri makanan hewan dan jasa lainnya. RENCANA PMA YANG TELAH MEMPEROLEH, PENDAFTARAN, IZIN PRINSIP, IZIN PERLUASAN DAN PERUBAHAN PENANAMAN MODAL YANG DIKELUARKAN TAHUN 2011 s/d 2012 DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO

TAHUN

JLH PRY

1

2011

43

2

2012

21

PMA RENCANA INVESTASI (Rp./ RENCANA TENAGA KERJA US$) ASING INDONESIA US$. 241.126.113,00 20 35.084 Rp. 3.286.460.820.377,00 US$. 45.900.000,00 16.001 Rp. 16.826.926.057.528,00

54


Rencana PMA yang telah memperoleh pendaftaran, izin prinsip, izin perluasan dan perubahan penanaman modal yang dikeluarkan pada tahun 2012 dengan jumlah proyek sebanyak 21 dengan rencana investasi sebesar US$. 45.900.000,00 dan Rp. 16.826.926.057.528,00 atau au terjadi penurunan jumlah persetujuan proyek sebanyak 22 proyek tetapi tidak diikuti dengan kenaikan rencana investasinya sehingga terjadi selisih rencana investasi sebesar US$. 288.623.887,288.623.887, dan Rp. 13.540.465.237.151,- tetapi nilai investasi totalnya jauh auh lebih besar dibandingkan tahun 2011. Adapun lokasi proyek terletak diberbagai Kabupaten / yang ada di Kalimantan Barat antara lain Kabupaten Sambas, Landak, Bengkayang, Sintang, Sanggau dan Ketapang dengan bidang usaha perkebunan kelapa sawit, industri industri kimia, industri minyak makan kelapa sawit, pertambangan, industri logam dasar dan jasa lainnya. Selanjutnya rencana dan realisasi kumulatif perkembangan investasi PMDN di Kalimantan Barat tahun 2008 - 2012 tergambar pada tabel sebagai berikut : RENCANA ANA DAN REALISASI KUMULATIF PERKEMBANGAN PMDN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2008 – 2012 PMDN RENCANA NO

TAHUN

REALISASI

JLH PRY

INVESTASI (Rp. Juta)

JLH PRY

PERSENTASE %

INVESTASI (Rp.Juta)

JLH

INVESTASI

PRY

1

2008

168

43.613.640,96

118

5.201.254,75

70,24

11,93

2

2009

181

50.094.936,00

129

6.339.179,61

71,27

12,64

3

2010

189

53.247.668,00

137

8.381.741,96

72,49

15,75

4

2011

201

57.233.586,71

138

10.004.669,43

68,66

17,00

5

2012

212

63.733.290,54

139

13.177.576,05

65,57

20,68

Keterangan : Berdasarkan data yang dikeluarkan BKPM RI & BPMD Prov. Kalbar

Rencana dan Realisasi Perkembangan PMDN Prov. Kalbar Tahun 2008 - 2012 60 50 40 30

Rencana

20

Realisasi

10 0 2008

2009

2010

2011

2012

55


Rencana dan Realisasi Perkembangan Jumlah Proyek PMDN di Prov. Kalbar Tahun 2008 - 2012

250 200 150

Rencana Realisasi

100 50 0 2008

2009

2010

2011

2012

Perkembangan kumulatif realisasi investasi di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 perkembangan realisasi kumulatif PMDN mencapai kenaikan sebesar 31,71 % dengan nilai investasi mencapai Rp. 13,177 3,177 Trilyun dengan jumlah proyek sebanyak 139 proyek proyek. RENCANA DAN REALISASI KUMULATIF PERKEMBANGAN PMA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2008 s/d 2012 PMA NO

RENCANA

TAHUN JLH PRY

INVESTASI (US$ RIBU)

REALISASI JLH PRY

PERSENTASE

INVESTASI (US$ RIBU)

JLH PRY

INVESTASI

1

2008

154

2.492.407,12

53

786.297,15

34,42

31,55

2

2009

173

2.778.897,07

58

944.177,87

33,53

33,98

3

2010

198

3.882.133,67

66

1.122.749,15

33,33

28.92

4

2011

216

4.135.482,60

77

1.390.304,22

35,65

33,62

5

2012

232

5.681.305,90

85

2.067.252,81

35,86

36,38

Keterangan : Berdasarkan data yang dikeluarkan BKPM RI & BPMD Prov. Kalbar

Rencana dan Realisasi Perkembangan Jumlah Proyek PMA di Kalbar Tahun 2008 - 30 Juni 2012 250 200 150

Rencana Realisasi

100 50 0 2008

2009

2010

2011

2012

56


Rencana dan Realisasi Perkembangan PMA di Prov. Kalbar Tahun 2008 - 30 Juni 2012 5 4 3 (Jt) 2

Rencana Realisasi

1 0 2008

2009

2010

2011

2012

Sedangkan Tahun 2012 kumulatif nilai realisasi ealisasi investasi PMA telah terjadi peningkatan sebesar 48,69 % atau senilai US $. 2,067,252.81 (2.067 milyar US dolar) dengan jumlah proyek sebanya 85 proyek. Dari sisi penggunaan tenaga kerja untuk proyek-proyek proyek proyek PMDN dan PMA tahun 2012 sesuai dengan data LKPM yang masuk ke BPMD Prov. Kalbar telah berhasil diserap tenaga kerja sebanyak 218.080 orang, untuk proyek PMDN sebanyak 141.639 orang dan 8.056 orang untuk proyek PMA. Dari persetujuan yang dikeluarkan selama tahun 2012, bidang usaha yang dimin diminati untuk PMDN adalah Perkebunan tanaman buah-buahan buah buahan penghasil minyak dan industri minyak makan kelapa sawit 13 proyek, pertambangan (bijih logam dan batu bara) 4 proyek, industri kimia (industri pengasapan, remailing dan karet ramah, industri makanan hewan) n) 2 proyek, industri logam dasar 1 proyek, ketenagalistrikan 1 proyek. Peningkatan realisasi investasi dan realisasi dapat dihitung dengan formula sebagai berikut : Realisasi Inv. Thn 2012 – Realisasi Inv. Thn 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x100% Realisasi Investasi PMDN Tahun 2011 Rp. 13.177.576,05 - Rp. 10.004.669,43 = -------------------------------------------------------- x 100 % Rp. 10.004.669,43 = 31,72 % Realisasi jumlah proyek Thn 2012 – Realisasi jmlh proyek Thn 2011 ---------------------------------------------------------------------------------- x 100 % Realisasi jmlh proyek PMDN Tahun 2011 139 proyek – 138 proyek = --------------------------------- x 100 % 138 = 0,72 %

57


Berdasarkan formula tersebut, capaian kinerja penanaman modal diukur dimana sampai tahun 2012 secara kumulatif realisasi investasi PMDN mencapai Rp.13.177.576.050.000,- (13 trilyun rupiah lebih) atau terjadi peningkatan sebesar 31,72 % dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2011. Peningkatan realisasi jumlah proyek sebesar 0,72 % daripada tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi investasi dan realisasi dapat dihitung dengan formula sebagai berikut : Realisasi Investasi Thn 2012 – Realisasi Investasi Tahun 2011 --------------------------------------------------------------------------------- x 100 % Realisasi Investasi PMA Tahun 2011

= =

US $2.067.252,81 - US $1.390.304,22 ------------------------------------------------ x 100 % US $1.390.304,22 48,70 %

Realisasi jlh pry Thn 2012 – Realisasi jlh pry Tahun 2011 --------------------------------------------------------------------------- x 100 % Realisasi jlh pry PMA Tahun 2011 85 proyek – 77 proyek = ----------------------------- x 100 % 77 proyek = 10,40 % Secara kumulatif realisasi investasi PMA pada tahun 2012 mencapai US $ 2.067.252,81 (2,067 milyar US dollar lebih) atau terjadi peningkatan sebesar 48,70 % dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2011. Sedangkan peningkatan realisasi jumlah proyek sebesar 10,40 %. Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut: 1. Pelaksanaan kebendaharaan yang dilaksanakan oleh SKPD belum dilakukan secara maksimal sesuai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana pedoman yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2. Belum adanya pedoman yang baku dan seragam bagi daerah dari Departemen Dalam Negeri tentang penyusunan laporan yang sesuai dengan SAP. 3. Dalam Rangka mengevaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota lebih banyak bersifat teknis daripada kebijakan. Hal tersebut disebabkan belum maksimalnya TAPD Kabupaten/Kota dalam mengasistensi RKA Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 4. Program SIMBADA yang digunakan belum sempurna. 5. Banyak asset yang tidak dilengkapi dengan atas hak yang memadai.

58


6. Masih terdapatnya beberapa kegiatan yang belum sesuai dengan perencanaan, hal ini disebabkan perlu adanya penyesuaian jadwal kegiatan dengan instansi terkait dan pihakpihak luar. 7. Sulitnya Membangun kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. 8. Masih ditemukan alamat wajib pajak yang berbeda, karena sudah terjadi jual beli kendaraan bermotor yang belum dilakukan Balik Nama. 9. Kurangnya apresiasi pemerintah Kabupaten/Kota terhadap penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut: 1. Menyempurnakan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi agar tercipta keseragaman dalam penyusunan akuntansi pelaporan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 2. Mengadakan kerjasama dengan pihak konsultan. 3. Melakukan persiapan administrasi dan perencanaan penjadwalan secara tepat. 4. Diupayakan peningkatan koordinasi dan kegiatan sosialisasi sehingga diharapkan pada tahun 2013 semua PTSP Kabupaten/Kota di Kalbar berjalan sebagaimana mestinya. 5. Pada tahun 2013 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merencanakan menyusun Pergub sebagai payung hukum untuk action plan PTSP Provinsi.

Tabel Sasaran Strategis 8 Sasaran ini ditujukan untuk mencapai misi “MELAKSANAKAN PENINGKATAN SISTEM PELAYANAN DASAR DALAM BIDANG SOSIAL, KESEHATAN, PENDIDIKAN, AGAMA, KEAMANAN DAN KETERTIBAN MELALUI SISTEM KELEMBAGAAN MANAJEMEN YANG EFISIEN DAN TRANSPARAN”

NO

8.

PRIORITAS RPJMN Kesehatan

PRIORITAS RPJMD

SASARAN STRATEGIS 8


Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam mewujudkan Kalbar sehat

1. Angka harapan hidup 2. Prosentase Angka kesembuhan penderita TB Paru BTA+ 3. Angka penemuan kasus malaria per 1.000 penduduk 4. Angka “Acute Flaccid Paralysis” (AFP) pada anak usia <15th per 100.000 anak 5. Angka kesakitan demam berdarah dengue (DBD) per 100.000 penduduk 6. Persentase posyandu aktif 7. Persentase rumah sakit yg menyelenggarakan 4 pelayanan kesehatan spesialis dasar

TARGET

REALISASI

%

73 tahun 90 %

66,75 tahun 90,70%

10 per 1000 pddk

<1 per 1000 pddk

29 kasus

37 kasus

20 per 100.000 pnddk

39 per 100.000 pnddk

44 % 40 %

23% 20%

91,43 100,77 10 127,58

195

52,27 50

Pencapaian sasaran 8 : Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam mewujudkan Kalbar sehat sebagai berikut :

59


Pelayanan nifas bagi ibu melahirkan sangat diperlukan, untuk tahun 20 2012 ibu yang mendapatkan pelayanan nifas sebesar hanya 80.01 % dari target yang ditentukan sebesar 88%, hal ini mengalami kenaikan jika dibandingkan ditahun 2011 yang hanya mencapai 72,99% dari target 86% . Artinya tidak semua ibu melahirkan mendapatkan pelayanan nifas yang memenuhi kriteria kesehatan. Padahal pemerintah sudah memprogramkan jaminan persalinan (Jampersal) dalam rangka akselerasi penurunan AKI dan AKB. Adapun penyebab kematian kematian ibu dapat terlihat pada gambar di bawah ini :

PENYEBAB KEMATIAN IBU

20% Lain-lain lain 2% Infeksi

0% 0%

15% Hipertensi dlm Kehamilan

Perdarahan 63%

Sedangkan kasus Gizi buruk di Kalimantan Barat sampai saat ini masih merupakan masalah gizi yang sangat perlu diperhatikan dibandingkan dengan masalah masalah-masalah gizi yang lainnya. Berdasarkan laporan gizi buruk provinsi Kalimantan Kalimantan Barat tahun 2012 sebesar 346 kasus, meninggal sebanyak 7 anak. Meningkat dari tahun 2011 yang sebanyak 324 kasus dan meninggal 16. Tahun 2012, jumlah kasus gizi buruk di provinsi Kalimantan Barat cenderung meningkat sebesar 6,7 % dari tahun 2011.. Gambar di bawah ini adalah tren kasus gizi buruk berdasarkan laporan kasus tahun 2007-2012, 2007 TREND KASUS GIZI BURUK BERDASARKAN LAPORAN KASUS 2007 - 2012 800 700

722

743 604

600 500 400

324

313

300

346

200 100 0 TH 2007

TH 2008

TH 2009

TH 2010

TH 2011

TH 2012

Pencapaian indikator kinerja utama Posyandu aktif 23% dari target rencana pencapaian n sebesar 44%. Pos Pelayanan Keluarga Berencana - Kesehatan Terpadu (Posyandu)) adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk

60


masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Jadi, Posyandu merupakan kegiatan swadaya dari masyarakat di bidang kesehatan dengan penanggung jawab kepala desa. Hanya sangat di sayangkan dewasa ini banyak Posyandu yang tidak aktif, untuk itulah dibentuk Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Posyandu di semua tingkatan administrasi pemerintahan. Walaupun Pokjanal Posyandu sudah dibentuk di tingkat Provinsi, tetapi untuk tingkat Kab/Kota maupun Kecamatan masih belum terbentuk, sehingga pembinaan yang dilakukan masih belum merata dan menyeluruh. Adapun permasalahan yang ditemui di tingkat Posyandu antara lain: 1. Kader yang belum terlatih masih banyak dan Dropout kader juga sangat tinggi dikarenakan masalah ekonomi. 2. Balita dengan umur diatas 1 tahun (setelah selesai masa imunisasinya) mereka jarang yang berkunjung ke Posyandu. 3. Kesadaran untuk mengembangkan dana sehat maupun usaha produktif masih sangat kurang. Untuk Capaian AFP rate (Acute Flaccid Paralysis ) pada anak dibawah 15 tahun per 100.000 penduduk adalah 37 Kasus dengan target rencana pencapaian 29 kasus lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2011 yang menemukan 28 kasus dengan target 30 kasus . Surveilans AFP adalah pengamatan yang dilakukan terhadap semua kasus lumpuh layuh akut pada anak usia <15 tahun yang merupakan kelompok rentan terhadap penyakit polio, dengan indikatornya adalah AFP rate per 100.000 penduduk < 15 tahun dengan target capaian adalah 2. AFP rate tingkat Provinsi Kalimantan Barat dalam lima tahun terakhir hanya pada tahun 2010 yang tidak mencapai target yaitu sebesar 1,9. Untuk pencapaian tahun 2012 merupakan capaian tertinggi selama lima tahun dari 2008 s/d 2012 sebesar 2,8 dengan jumlah kasus AFP yang ditemukan sebanyak 37 kasus. Kabupaten dengan capaian tertinggi tahun 2012 adalah Kota Singkawang dengan capaian AFP rate sebesar 8 sedangkan yang belum menemukan kasus AFP tahun 2012 ada 2 Kabupaten yaitu Kapuas Hulu dan Kayong Utara. Tujuan dari Surveilans AFP adalah :  Mengidentifikasi daerah resiko tinggi, untuk mendapatkan informasi tentang adanya transmisi Virus Polio Liar (VPL), Vaccine Derived Polio Virus (VDPV) dan daerah dengan kinerja surveilans AFP tidak memenuhi indikator.  Memantau kemajuan program eradikasi polio.  Mendeteksi setiap kasus polio paralitik yang mungkin terjadi.

Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) pada tahun 2012 adalah 39 per 100.000 penduduk dari yang ditargetkan hanya 30 per 100.000 penduduk. Ini artinya masih banyak penduduk Provinsi Kalimantan Barat yang menderita DBD, dan hal ini terjadi peningkatan angka kesakitan DBD dibandingkan di tahun 2011 yaitu 16 per 100.000 penduduk dengan target yang sama dengan tahun 2012. Distribusi kejadian DBD per Kabupaten/Kota dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah bahwa Kota Pontianak selalu menjadi penyumbang terbesar kasus dan kematian DBD disamping Kota Singkawang dan Kabupaten Pontianak Proporsi kasus DBD per golongan umur, didominasi Kelompok Umur 5 – 15 tahun

61


(61,06 %), Kelompok 1 – 4 thn (20,53 %), Kelompok 15 thn keatas (14,59 %) dan Kelompok 0 – 1 thn (3,82 %), namun untuk jumlah kematian berdasarkan laporan dari Kabupaten sebagian besar anak-anak anak antara umur 5 – 12 tahun. KASUS DBD KALBAR TAHUN 2008 S.D TGL 31 DESEMBER 2012

12000

9818

10000

8000

6000

4000

1645

2000 947

741

1920 173

32

16

21

10

0 2008

2009

2010

2011

2012

Pada Tahun 2012 angka penemuan kasus malaria per 1000 penduduk sebanyak 20 orang sedangkan target rencana pencapaian 10 orang per 1000 penduduk. Ini artinya di Provinsi Kalimantan Barat masih masih banyak yang menderita malaria, tetapi secara pencapaian kinerjanya mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2011 yaitu sebesar 50%. Angka kesakitan malaria di Kalimantan Barat yang dilaporkan terus meningkat secara signifikan dalam tiga tahun terakhir, terakhir, jumlah kasus malaria secara komulatif pada tahun 2008 (67.540), tahun 2009 (104.029) (104.029) dan tahun 2010 (142.812 (142.812) pada tahun 2011(146.929) serta tahun 2012(90.421). Penemuan kasus Malaria berdasarkan pemeriksaan sediaan darah dapat dilihat pada Gambar di Bawah ini :

150000

142812

146929 111769

100000

90421 80760

70758

50000

0 2010

2011

2012

Malaria Klinis

62


Pada angka kesembuhan penderita TB Paru BTA (+) hasil yang dicapai adalah 93% dari target rencana pencapaian 90%. Terdapat peningkatan capaian dibandingkan di tahun sebelumnya, yaitu 51,43% dengan target 87%. Hal ini disebabkan banyak penderita TB BTA(+) yang melakukan pengobatan yang merupakan peningkatan kinerja wasor/pengelola program TB Kabupaten/Kota yang sudah memahami pentingnya pelaksanaan program, sesuai dengan Goal penanggulangan TB bahwa semua penderita TB yang ditemukan dan diobati harus sembuh sehingga tidak menjadi sumber penularan pada masyarakat. Pengobatan TB paru baru dapat dievaluasi akhir tahun pengobatan. Misalnya pengobatan yang dilaksanakan pada tahun 2011 maka hasil kesembuhannya baru dapat diperoleh pada tahun 2012. Angka kesembuhan di tahun 2012 ini sudah melampaui dari target. Kondisi Rumah Sakit jika dilihat dari kenyataan yang ada, masih banyak yang belum memiliki izin operasional, hal ini sangat disayangkan. Dari 34 Rumah Sakit yang ada baru 74% Rumah Sakit yang mempunyai izin operasional, tanpa kecuali beberapa Rumah Sakit Umum Daerah . Di tahun 2010 beberapa rumah sakit mulai berbenah untuk mempersiapkan akreditasi rumah sakit. Rumah sakit yang telah terakreditasi di tahun 2012 adalah sebesar 47% dibandingkan tahun 2011 yang hanya 28.1% rumah sakit yang terakreditasi. Rumah Sakit di Provinsi Kalbar yang Sudah Mendapatkan izin operasional tahun 2012

NO I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II. 11 12 13 III. 14 IV. 15 16

NAMA RUMAH SAKIT PROVINSI & KOTA PTK RSU.dr.Soedarso RSU St. Antonius RSU Yarsi RS Pro Medika RSB. Jeumpa RSIA ABK RS. Bayangkara RSB Nabasa RS Khusus Prov RSU Kota Pontianak KAB KUBU RAYA Rumkit.TK.III Rumkit Lanud Supadio RSIA Anugerah KAB PONTIANAK RSUD Dr. Rubini KOTA SINGKAWANG RSUD Dr.A.Azis RS. Kusta

KLS

B B D D C C D -

IZIN OPERASIONAL ADA Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

BELUM

PENETAPAN KELAS ADA Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

BELUM Pendidikan

Belum Belum Belum

Belum Ada

C -

Ada

C

Ada

Ada

C -

Ada

Ada Ada

Belum

Belum Belum

Ada

Belum

KET

63


NO 17 18 19 20 V. 21 22 23 VI. 24 25 VII 26 VIII 27 28 IX. 29 X. 30 XI 31 XII 32 XIII 33 34

NAMA RUMAH SAKIT RS.Jiwa Prov RS.St. Vincetius RS.Harapan Brsma Rumkit TK.IV KAB. SAMBAS RSUD Pemangkat RSUD Sambas RSU Elisabeth KAB. BENGKAYANG RSUD Bengkayang RSU Bethesda Serukam KAB LANDAK RSUD LANDAK KAB SANGGAU RSUD Sanggau RSU Parindu KAB SEKADAU RSUD Sekadau KAB SINTANG RSUD Ade M. Djoen KAB MELAWI RSUD Melawi KAB KAPUAS HULU RSUD Dr.A.DiPonegoro KAB. KETAPANG RSUD dr. Agoesdjam RSU Fatimah JUMLAH

KLS B D D D D D D D

IZIN OPERASIONAL Ada Ada Ada Ada

Belum Belum

Belum

Belum

Ada

Ada Belum

Belum

Ada Ada

D C

Belum Belum

KET

Ada

D C D

PENETAPAN KELAS Ada Ada Ada Ada

Belum Belum Belum

Ada

D

Belum Ada

Belum

D

Ada

C C

Ada Ada 25

Belum Belum

9

Ada Ada 18

16

Empat pelayanan kesehatan spesialis dasar di Rumah Sakit meliputi, pelayanan spesialis bedah, pelayanan spesialis penyakit dalam , pelayanan spesialis kandungan dan pelayanan spesialis anak. Dan di Kalimantan Barat baru 32,4% Rumah Sakit yang memiliki 4 pelayanan kesehatan spesialis dasar tersebut.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut: 1.

2.

Kurangnya sarana dan prasarana di tingkat Puskesmas, Rumah Sakit, Dinas kesehatan kota/kabupaten, dan Dinas Kesehatan Provinsi dalam pengukuran parameter bidang kesehatan lingkungan. Dampak otonomi daerah adanya disparitas daerah dalam pembiayaan kesehatan, termasuk dalam program kesehatan menyebabkan terjadinya perbedaan alokasi anggaran daerah dalam bidang kesehatan, ada Kabupaten yang tidak mengalokasikan

64


3.

4.

5.

6.

7.

8. 9.

anggaran untuk operasional imunisasi, surveilans, PTM, kes. Haji dan matra yang pada akhirnya sangat mempengaruhi pelaksanaan dan pencapaian cakupan program. Perilaku dan gaya hidup sebagian besar masyarakat Kalimantan Barat belum menunjang untuk dapat hidup bersih dan sehat, dilihat dari hasil Riskesdas tahun 2008 menggambarkan adanya perubahan perilaku berupa peningkatan kebiasaan merokok, rendahnya kebiasaan cuci tangan sebelum makan, rendahnya kebiasaan memelihara kesehatan gigi dan olahraga. Hal ini sejalan dengan data jumlah kasus Diabetes Melitus (DM), hipertensi an penyakit degeneratif yang cukup tinggi di Kalimantan Barat. Masih rendahnya kemitraan dengan LSM dan Ormas dalam rangka memacu terbentuknya upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), sehingga tanggungjawab pemeliharaan kesehatan adalah tanggungjawab bersama masyarakat yang pada akhirnya diharapkan terwujud kemandirian masyarakat dalam pencegahan dan pemeliharaan kesehatan masyarakat. Masih tingginya angka kematian pasien yang dirawat di RSUD Dokter Soedarso disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya tindakan dini/pencegahan, sehingga pasien datang dalam kondisi yang sudah parah dan Tingkat kesadaran masyarakat untuk segera datang berobat sedini mungkin masih kurang. Masih kurangnya koordinasi pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dan ketersediaan makanan dan minuman pasien pada awal triwulan I sehingga terkendalanya pelayanan kefarmasian dan Instalasi Gizi di rumah sakit. Tenaga pelayanan kesehatan khusus Perawat dan dokter sangat kurang dan tidak sesuai dengan standar, kondisi tersebut berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kesehatan jiwa yang diberikan. Peralatan medis dan non medis serta penunjang medis belum memadai sehingga kurang menunjang pelayanan kesehatan jiwa. Fisik bangunan Rumah Sakit masih belum memadai sehingga perlu peningkatan kualitas fisik rumah sakit.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut: 1.

2.

3.

4.

Menyusun suatu strategi pelayanan kesehatan yang bermutu, murah dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti geografis, ekonomi serta sosial budaya. Dengan adanya perubahan pola penyakit menjadi suatu tantangan untuk sedini mungkin melakukan suatu tindakan pencegahan/preventif dengan deteksi dini faktor resiko agar prevalensi penyakit tidak menular (PTM) tidak semakin mehingkat, sehinnga menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat PTM di Kalimantan Barat. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya dari kebiasaan buruk yang berdampak timbulnya gangguan terhadap kesehatan melalui KIE, dan sosialisasi. Untuk mencegah peningkatan KLB perlu dilakukan SKD – KLB dengan menggunakan PWS KLB di puskesmas dengan melibatkan berbagai pihak baik lintas program, lintas sektor, tokoh masyarakat, LSM, Organisasi masyarakat dan profesi serta peran masyarakat itu sendiri.

65


5.

6.

7.

8. 9.

Diperlukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya dalam hal kemudahan proses pengadaan obat dan perbekalan kesehatan serta penyediaan makanan dan minuman pasien. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan penyuluhan dan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat untuk pentingnya hidup sehat dan berobat sedini mungkin. Peningkatan tenaga perawatan dan dokter di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dengan terus mengusulkan tambahan tenaga baik melalui usulan tenaga definitif maupun tenaga kontrak/PTT. Meningkatkan peralatan medis dan peralatan non medis maupun penunjang medis secara bertahap dan mempertahankan yang ada. Meningkatkan kualitas gedung yang ada terutama bangunan rawat inap, penataan bangunan gedung dan lingkungan sesuai dengan standar Rumah Sakit.

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pembangunan Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan anggaran pendapatan dan belanja dalam APBD Tahun 2012 sebesar Rp 3.224.691.424.739,21 dan terealisasi sebesar Rp 3.047.613.680.525,04, dengan rincian : 1. 2.

Urusan wajib, anggarannya sebesar Rp. 2.966.353.177.200,05 terealisasi sebesar Rp. 2.802.286.407.644,04. Urusan pilihan, anggarannya sebesar Rp. 258.338.247.539,16 terealisasi sebesar Rp. 245.327.272.881,00.

Untuk tahun anggaran 2010 dan 2011 lalu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tetap mencapai target yang sangat baik yaitu Opini BPK berupa Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012 ini, masih menunggu keputusan dari BPK yang biasanya baru terbit pada bulan Juni atau Juli 2013 dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sesuai dengan semangat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara yang bebas dari KKN, maka salah satu indikator untuk menilai kinerja pemerintah daerah menerapkan prinsip-prinsip good governance adalah dilihat dari laporan keuangan pemerintah daerah. Sejak tahun anggaran 2009 dan 2010, belum ada satu pun diantara 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki laporan keuangan berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), termasuk laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Namun pada tahun anggaran 2011 dengan pemeriksaan tahun 2012, Kota Pontianak menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Kalimantan Barat yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sampai Juli 2012, baru 10 Kabupaten/Kota yang telah selesai diaudit oleh BPK tentang laporan keuangan daerahnya. Dari sepuluh Kabupaten/Kota

66


tersebut sembilan (64,28%) mendapat predikat WDP.Terkait WDP. dengan p persentase Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki pelaporan Wajarr Tanpa Pengecualian (WTP) P) dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Kabupaten/Kota Yang Memiliki Laporan Keuangan WTP 7,14

8 7 6 5 4 3 2 1 0

2010

1

2011

2010

WTP 0

Persentase 0

2011

0

0

2012

1

7,14

2012

Secara ecara umum, pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/ Kota di Kalimantan Barat semakin menunjukkan perkembangan yang cukup baik, artinya semakin berkurangnya kabupaten/ Kota yang memiliki laporan keuangan tidak wajar atau disclaimer. Di tingkat Provinsi Kalimantan antan Barat pun, laporan keuangan pemerintah daerah juga terus mengalami perbaikan walaupun masih berada pada kriteria WDP. Untuk tahun anggaran tahun 201 2012, BPK RI belum mengeluarkan opini terhadap hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan di tingkat provinsi.Terkait Terkait dengan persentase Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki pelapor aporan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) P) dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Kabupaten/Kota Yang Memiliki Laporan Keuangan WDP 85,71

100

85,71

92,85

80 60 WDP

40 20

12

12

Persentase 13 Persentase WDP

0 2010

2011

2012

67


Berdasarkan data di atas, jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki WDP dalam tiga tahun terakhir sudah mencapai 85,71%. Artinya ada peningkatan jika dibandingan pada tahun 2009 yang hanya 42,85% saja. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Kalimantan Barat tahun 2011, terdapat dua Kabupaten yang pelaporan keuangannya Tidak Wajar (TW), yaitu Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kubu Raya. Kemudian, berdasarkan hasil laporan BPK-RI Perwakilan Kalimantan Barat tahun 2012, terdapat satu kabupaten yang pelaporan keuangannya Tidak Wajar (TW), yaitu Kabupaten Melawi, sedangkan 13 Kabupaten lainnya (92.85%) mendapatkan predikat WDP. Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah : 1. Peraturan Pemerintah tentang keuangan termasuk SAP sering berubah-ubah 2. Sistem Pelaporan pelaksanaan APBD yang dilaksanakan selama ini masih dilakukan secara manual, belum dilaksanakan melalui sistem aplikasi. 3. Data barang / asset sebagian besar SKPD belum tertib. 4. SPJ fungsional yang disampaikan oleh masing-masing SKPD masih sering terlambat. 5. Masih ada PPK SKPD yang belum memahami tugas-tugasnya sehingga pelaksanaan verifikasi SPJ masih belum dilakukan secara tertib. Selain itu sering terjadi pergantian PPK SKPD sehingga pembinaan yang telah dilakukan menjadi terputus.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut : 1. Menyempurnakan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi agar tercipta keseragaman dalam penyusunan akuntasi pelaporan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 2. Segera menjalankan program aplikasi pengelolaan keuangan yang terintegrasi (mulai dari proses penganggaran hingga akuntansi pelaporan) termasuk menyiapkan anggaran pemeliharaan serta SDM yang memadai yang mampu menjalankan sistem aplikasi tersebut. 3. Menyurati lebih dini seluruh SKPD agar menyampaikan laporan inventarisasi data barang / asset lebih dini dalam rangka rekonsiliasi barang milik daerah. 4. Menyurati lebih dini seluruh SKPD untuk menyampaikan SPJ fungsional tepat waktu. 5. Melakukan pembinaan terintegrasi untuk PPK SKPD agar SPJ yang disampaikan sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan. 6. Terkait dengan perbaikan pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah, ke depannya diharapkan agar pemerintah daerah membangun sebuah sistem dan meningkatkan ketersediaan tenaga aparatur yang memahami akuntansi keuangan. Di beberapa Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat saat ini masih terbatasnya sumberdaya aparatur yang memiliki keahlian dalam akuntansi keuangan. Selain dari itu, atas dasar dari hasil temuan-temuan atau opini yang diberikan oleh BPK tersebut, diharapkan adanya keseriusan pemerintah daerah untuk menindaklanjutinya, memperbaiki berbagai kelemahan dan penyimpangan tersebut, sehingga kedepannya bisa menghasilkan pengelolaan keuangan daerah yang sejalan dengan prinsip-prinsip good governance.

68

Tabel Sasaran Strategis 5 Sasaran ini ditujukan untuk mencapai misi MELAKSANAKAN PENINGKATAN PEMBANGUNAN

Recommend Documents