BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

BAB 1 PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa perjanjian kinerja (PK) merupakan dokumen berupa pernyataan komitmen serta janji dalam mencapai target kinerja selama satu tahun, yang menjadi kesepakatan kinerja dan akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah sebagai pimpinan kepada atasan langsungnya. Selanjutnya,

Kementerian

Agraria

dan

Tata

Ruang/Badan

Pertanahan

Nasional

menjabarkan lebih lanjut mengenai perjanjian kinerja dan laporan kinerja melalui Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 15/SE/IX/2015 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Dalam memenuhi target-target kinerja selama satu tahun anggaran yang telah termuat dalam Perjanjian Kinerja, Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin baik triwulan maupun semester bersama seluruh unit kerja di bawahnya untuk memantau dan mengevaluasi progres capaian kinerja yang sudah berhasil diraih dan juga mengevaluasi hambatan pemenuhan target kinerja. Dengan adanya monitoring dan evaluasi secara rutin tersebut, hambatan dan solusi dalam proses pelaksanaan pekerjaan dapat segera dianalisis dan juga diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh unit kerja pelaksana pekerjaan terkait sehingga sampai akhir tahun anggaran Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah memperoleh performa kinerja yang baik.

1.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Visi dan misi pembangunan Tahun 2015-2019 sebagaimana menjadi arahan Presiden Republik Indonesia, menjadi dasar ataupun acuan bagi seluruh Kementerian/Lembaga dalam merancang arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakan. Arahan pembangunan Indonesia ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015.

1

1.1.1 Visi Mengacu kepada peraturan teknis penyusunan Renstra K/L sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah No 5 tahun 2014, setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dalam menyusun Renstra, tidak lagi menyusun Visi dan Misi-nya masing-masing tetapi hanya menindaklanjuti Visi dan Misi Pemerintah yang sudah ada, sebagaimana yang tertuang dalam visi pembangunan nasional Tahun 20152019, yakni: “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG.”

1.1.2

Misi

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah dicanangkan di atas, terdapat 7 (tujuh) misi yang harus dilaksanakan oleh setiap Kementerian/Lembaga meliputi: 1. Mewujudkan keamanan Nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah , menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; 2. Mewujudkan

masyarakat

maju,

berkeseimbangan

dan

demokratis

berlandasakan negara hukum; 3. Mewujudkan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jatidiri sebagai negara maritim; 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia yang tinggi, maju dan sejahtera; 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; 6. Mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri, kuat dan berbasisikan kepentingan nasional; 7. Mewujudkan manusia Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan. 1.1.3 Tujuan Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mendasarkan kepada arah kebijakan dan strategi nasional yang telah ditetapkan. Dalam arah kebijakan dan strategi tersebut, terdapat 6 (enam) agenda yang menjadi prioritas nasional. Pada agenda ketujuh yaitu Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor–Sektor Ekonomi Strategik, terdapat arah kebijakan meningkatkan pembinaan kelembagaan penataan ruang, untuk mendukung pengendalian pemanfaatan ruang yang dapat dilaksanakan dengan strategi: 2

1) Pembangunan sistem informasi penataan ruang yang terintegrasi; 2) Pembentukan perangkat PPNS yang handal dengan menyusun pedoman perlindungan PPNS bidang tata ruang; 3) Membuka partisipasi publik melalui pembentukan forum masyarakat dan dunia usaha untuk pengendalian pemanfaatan ruang yang optimal. Dari arah kebijakan dan strategi nasional tersebut, maka dapat dijabarkan tujuan Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah adalah sebagai berikut: “Menjamin terwujudnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah yang sesuai dengan kebijakan Penataan Ruang dan kebijakan Agraria”. 1.1.4 Sasaran Strategis Adapun dalam mewujudkan tujuan tersebut, sasaran yang ingin dicapai oleh Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah adalah: 1) Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang; 2) Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah dan Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar. 1.2 Kebijakan, Program, dan Kegiatan 1.2.1 Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 merupakan acuan pembangunan nasional yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum,

program

kementerian/lembaga

dan

lintas

kementerian/lembaga,

kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiscal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMN ini adalah tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Sasaran pembangunan bidang tata ruang untuk Tahun 2015-2019 sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN adalah (1) tersedianya peraturan perundangundangan bidang tata ruang yang lengkap, harmonis, dan berkualitas; (2) meningkatnya kapasitas kelembagaan bidang tata ruang, dalam jangka pendek, yang akan segera diselesaikan adalah penyusunan pedoman perlindungan PPNS Bidang Tata Ruang; (3) meningkatnya kualitas dan kuantitas RTR serta 3

terwujudnya tertib pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam jangka pendek, yang akan segera diselesaikan adalah penetapan Revisi Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur yang dilengkapi dengan lembaga dan/atau pengelola Kawasan Strategis Nasional (KSN) Jabodetabekjur, penyediaan peta dasar skala 1:5000 atau penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada KSN dan daerah yang diprioritaskan, serta penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan (4) meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan penataan ruang. Sasaran tersebut kemudian diterjemahkan kedalam kebijakan dan strategi yang akan menjadi arahan pelaksanaan di tiap-tiap bidang. Adapun, kebijakan dan strategi yang dirumuskan terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana terlihat pada tabel 1.1. Tabel 1.1 Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah RPJMN 2015-2019 Kebijakan Meningkatkan Pembinaan Penataan Ruang Meningkatkan Penataan Ruang

Kualitas

Melaksanakan Evaluasi Penataan Ruang

Kelembagaan

Pelaksanaan

Penyelenggaraan

Reforma Agraria Melalui Redistribusi Tanah, Pemberian Tanah, dan Bantuan Pemberdayaan Masyarakat

Strategi 1. Pembentukan Perangkat PPNS yang handal 2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha 1. Penyusunan Peraturan Zonasi yang Lengkap Untuk Menjamin Implementasi RTR 2. Peningkatan Efektivitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Terukur 1. Penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan terlaksananya redistribusi tanah dan legalisasi aset 2. Pelaksanaan pemberian hak milik atas tanah (reforma aset) yang meliputi redistribusi tanah dan legalisasi aset

Sumber: Renstra Ditjen PPRPRT 2015-2019

Untuk menjabarkan tujuan dan sasaran yang dimiliki sekaligus menjalankan garis kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019, maka dirumuskan kebijakan operasional Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan

Tanah

yang

meliputi

kebijakan

kelembagaan,

pengendalian

pemanfaatan ruang, penertiban pemanfaatan ruang, pengendalian dan pemantauan pertanahan, serta penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Kebijakan tersebut mencakup lingkup kegiatan yang menjadi bagian dari program pengendalian 4

pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah. Adapun, kebijakan dan strategi dimaksud sebagaimana tersaji pada tabel 1.2.

Tabel 1.2 Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah 2015-2019 Kebijakan Kelembagaan: Melakukan pengembangan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kompetensi SDM di Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Strategi: •

Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan terhadap SDM bidang Penataan Ruang di tingkat Pusat dan Daerah.

•

Mengembangankan sistem informasi terpadu di bidang Penataan Ruang.

•

Mewujudkan konsep reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Ruang dan Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang

•

Meningkatkan kuantitas dan kualitas Jabatan Fungsional Penataan Ruang.

Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang: Meningkatkan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang Strategi: •

Mengembangkan sistem pengaduan masyarakat dan tindaklanjutnya (P5R);

•

Pemantauan dan evaluasi Pemanfaatan Ruang dTingkat Pusat dan Daerah;

•

Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang.

•

Melaksanakan pengawasan teknis dan pengawasan khusus penataan ruang.

•

Melaksanakan pemberian pertimbangan teknis (clearance ) perijinan pemanfaatan ruang

•

Melakukan pengembangan instrumen insentif dan disinsentif bidang penataan ruang

Kebijakan Penertiban Pemanfaatan Ruang: Meningkatkan efektivitas penertiban pemanfaatan ruang Strategi: •

Menyiapkan pedoman operasionalisasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

•

Melaksanakan audit pemanfaatan ruang di tingkat Pusat dan Daerah;

•

Memenuhi kebutuhan operasionalisasi PPNS di seluruh Indonesia;

•

Melakukan penindakan terhadap pelanggaran Rencana Tata Ruang

•

Melaksanakan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) atau pengawasan, pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan (Wasmatlitrik) terhadap serta penyidikan

5

terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. •

Pelaksanaan koordinasi nasional, pembinaan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS bidang penataan ruang;

•

Pengelolaan pelaporan masyarakat atas pelanggaran pemanfaatan ruang.

Kebijakan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan: Meningkatkan efektivitas pengendalian dan pemantauan pertanahan Strategi: •

Melakukan Pemantauan dan Evaluasi tanah pertanian dan non pertanian

•

Melakukan pengendalian penerapan kebijakan dan program pertanahan

Kebijakan Pengendalian Pertanahan dan Penertiban Tanah Terlantar: Meningkatkan efektivitas penertiban tanah terlantar Strategi: •

Penyusunan NSPK penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar;

•

Pengolahan data dan informasi tanah terindikasi terlantar

•

Penertiban dan penetapan tanah terlantar

•

Penyiapan rekomendasi dan

•

pendayagunaan tanah terlantar

Sumber: Renstra Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah 2015-2019

1.2.2 Program

Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban melalui Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, dengan outcome: 1) Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang; 2) Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah dan Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar. Dalam mengukur kinerja pencapaian Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, digunakan Indikator Kinerja Program (IKP) yang dibagi menjadi 4 (empat) aspek sebagaimana termuat pada tabel 1.4. Keempat IKP tersebut memiliki keterkaitan

dengan

perwujudan

sasaran

program

yang

dimiliki

oleh

Ditjen

Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah. IKP 1 “Prosentase implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota”dan IKP 2 “Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang” menjadi tolak ukur pencapaian sasaran program Pemanfaatan 6

Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang. Sedangkan, IKP 3 “Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan” dan IKP 4 “Jumlah Rekomendasi Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar” menjadi parameter perwujudan

sasaran

program

Tertib

Pemanfaatan

Hak

Atas

Tanah

dan

Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar. Tabel 1.3 Indikator Kinerja Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Penguasaan Tanah SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

Pemanfaatan Ruang Prosentase implementasi pengawasan yang sesuai dengan dan pengendalian pemanfaatan ruang Rencana Tata Ruang pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota

Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah dan Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar

SATUAN

%

TARGET TARGET PK AWAL TARGET PK 2016 2016 REVISI 2015-2019 13,98%

9,08%

9,08%

(Persen)

Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Pulbaket

138 Pulbaket

13 Pulbaket

13 Pulbaket

Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan

Bidang

288 Bidang

64 Bidang

32 Bidang

Jumlah Rekomendasi Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Bidang

207 Bidang

39 Bidang

29 Bidang

Sumber: Renstra Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah 2015-2019

Masing-masing rumusan IKP tersebut merefleksikan kinerja yang dijalankan oleh Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah dalam mewujudkan sasaran program dan outcome yang telah ditetapkan. Melalui IKP 1, kinerja yang direfleksikan terkait dengan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam hal (1)pengawasan teknis, pengawasan khusus, dan pemenuhan SPM, (2)pembinaan pengendalian, (3)pengembangan kelembagaan dan prosedur, (4) pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang. Lebih lanjut, kinerja yang digambarkan melalui IKP 2 menyangkut upaya penertiban pemanfaatan ruang, yang terkait dengan penanganan indikasi pelanggaran pemanfaatan melalui pelaksanaan Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) ataupun Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, Pemeriksaan (Wasmalitrik) yang selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan tahapan selanjutnya yakni penyidikan dan rekomendasi pengenaan sanksi (administratif ataupun pidana). Berikutnya melalui IKP 3, kinerja yang direfleksikan terkait dengan upaya pengendalian pemantauan pertanahan dimana dilakukan inventarisasi, verifikasi, monitoring, dan evaluasi pemenuhan kewajiban pemegang hak dan perijinan tanah pertanian dan non pertanian dalam rangka penyusunan rekomendasi pemenuhan hak 7

dan kewajiban pemegang hak atas tanah dan dasar penguasaan atas tanah. Terakhir, kinerja yang digambarkan melalui IKP 4 terkait dengan upaya penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar dalam rangka penyusunan rekomendasi penetapan tanah terlantar dan peruntukan tanah cadangan umum negara.

1.2.3 Kegiatan Dalam rangka menjalankan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, dilakukan penetapan kegiatan yang merupakan penjabaran ataupun operasionalisasi dari program dimaksud. Adapun pembagian kegiatan sebagaimana termuat dalam Renstra Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Penguasaan Tanah 2015-2019, dilakukan berdasarkan pengelompokkan unit eselon II di lingkungan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Penguasaan Tanah, yaitu: 1) Dukungan

Manajemen

Program

Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang

dan

Penguasaan Tanah 2) Pengendalian Pemanfaatan Ruang 3) Penertiban Pemanfaatan Ruang 4) Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan 5) Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Tingkat keberhasilan suatu kegiatan ditunjukkan melalui pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Adapun, pencapaian IKK tersebut dilaksanakan melalui pemenuhan output yang menjadi pendukungnya. Berikut disajikan IKK dan output yang berada dalam lingkup Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah. Tabel 1.4 Indikator Kinerja Kegiatan dan Output Unit Eselon II di lingkungan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kegiatan Dukungan Manajemen Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Indikator Kinerja Kegiatan 1: Jumlah dokumen kebijakan dan strategi serta administrasi kerjasama Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Output: 1. Dokumen kebijakan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah 2. Dokumen kegiatan administrasi kegiatan kerjasama Indikator Kinerja Kegiatan 2: Jumlah dokumen penyiapan dan penyusunan program dan anggaran tahunan Output: 8

Kegiatan Dukungan Manajemen Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Dokumen penyiapan dan penyusunan program dan anggaran tahunan Indikator Kinerja Kegiatan 3: Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja program pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah Output: Dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja program pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah Indikator Kinerja Kegiatan 4: Jumlah dokumen penyelenggaraan bantuan hukum dan penyiapan peraturan perundang-undangan Output: Dokumen penyelenggaraan bantuan hukum dan penyiapan peraturan perundangundangan Indikator Kinerja Kegiatan 5: Jumlah dokumen administrasi umum (tatausaha dan rumah tangga) Output: 1. Dokumen administrasi umum dan rumah tangga 2. Dokumen pelaksanaan dokumentasi dan kepustakaan

Indikator Kinerja Kegiatan 6: Jumlah dokumen Keuangan dan BMN Output: 1. Dokumen Keuangan 2. Dokumen BMN Indikator Kinerja Kegiatan 7: Jumlah dokumen kepegawaian dan ortala Output: 1. Dokumen Pelayanan Administrasi Kepegawaian 2. Dokumen Pengembangan Pegawai 3. Dokumen Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana Indikator Kinerja Kegiatan 8: Jumlah Pegawai yang dibentuk menjadi PPNS Output: Pegawai yang dibentuk menjadi PPNS

Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Indikator Kinerja Kegiatan 1: Jumlah Dokumen Kebijakan,

Strategi,

dan

Program

Operasional

Pembinaan 9

Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Output: 1. Dokumen Kebijakan dan Strategi Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2. Dokumen Program Operasional Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Indikator Kinerja Kegiatan 2: Jumlah Rancangan Perundang-undangan bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Output: Rancangan NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Indikator Kinerja Kegiatan 3: Jumlah Dokumen Kegiatan Terkait Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Output: Dokumen Kegiatan Terkait Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Kegiatan 4: Jumlah Dokumen Pembentukan dan Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Output: Dokumen Pembentukan dan Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Indikator Kinerja Kegiatan 5: Jumlah Dokumen Pengembangan Kelembagaan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Pusat dan Daerah Output: Dokumen Pengembangan Kelembagaan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Pusat dan Daerah Indikator Kinerja Kegiatan 6: Prosentase Implementasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Output: Dokumen Pengawasan Teknis dan Pengawasan Khusus Provinsi/Kab/Kota Indikator Kinerja Kegiatan 7: Jumlah Dokumen Pengawasan Terhadap Pemenuhan SPM Bidang Penataan Ruang Output: Dokumen Pengawasan Terhadap Pemenuhan SPM Bidang Penataan Ruang Indikator Kinerja Kegiatan 8: Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Nasional, Pulau/Kepulauan, dan KSN Output:

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah

10

Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dokumen Monitoring Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional, Pulau/Kepulauan, dan KSN Indikator Kinerja Kegiatan 9: Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Provinsi/Kab/Kota Output: Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Indikator Kinerja Kegiatan 10: Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Output: Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Indikator Kinerja Kegiatan 11: Jumlah Dokumen arahan peraturan zonasi sistem nasional Output: Dokumen arahan peraturan zonasi sistem nasional Indikator Kinerja Kegiatan 12: Jumlah Dokumen pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis (clearance ) perijinan pemanfaatan ruang Output: Dokumen pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis (clearance ) perijinan pemanfaatan ruang Indikator Kinerja Kegiatan 13: Jumlah Dokumen pengembangan instrumen insentif dan disinsentif bidang penataan ruang Output: Dokumen pengembangan instrumen insentif dan disinsentif bidang penataan ruang Indikator Kinerja Kegiatan 14: Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Perkantoran Output: 1. Dokumen Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran 2. Dokumen Pembinaan SDM

Kegiatan Penertiban Pemanfaatan Ruang Indikator Kinerja Kegiatan 1: Jumlah Dokumen Kebijakan, Strategi, dan Program Operasional Pemanfaatan Ruang Output: 1. Dokumen Kebijakan dan Strategi Penertiban Pemanfaatan Ruang 2. Dokumen Program Operasional Penertiban Pemanfaatan Ruang

Penertiban

11

Kegiatan Penertiban Pemanfaatan Ruang Indikator Kinerja Kegiatan 2: Jumlah Rancangan Perundang-undangan bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang Output: Rancangan NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Indikator Kinerja Kegiatan 3: Jumlah Rancangan Pedoman Perlindungan PPNS Bidang Tata Ruang Output: Rancangan Pedoman Perlindungan PPNS Bidang Tata Ruang Indikator Kinerja Kegiatan 4: Jumlah Data Base Penertiban Pemanfaatan Ruang Output: 1. Data Base Indikasi Pelanggaran 2. Data Base Pelaksanaan Program Penertiban Pemanfaatan Ruang Indikator Kinerja Kegiatan 5: Jumlah Pulbaket terhadap Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Output: 1. Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (I) 2. Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (II) 3. Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (III) 4. Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (IV) Indikator Kinerja Kegiatan 6: Jumlah pengawasan langsung dan pengelolaan pengaduan Output: 1. Pengawasan langsung dan pengelolaan pengaduan Wilayah Sumatera (IA) 2. Pengawasan langsung dan pengelolaan pengaduan Wilayah Jawa dan Bali (IB) 3. Pengawasan langsung dan pengelolaan pengaduan Wilayah Kalimantan dan Sulawesi (IIA) 4. Pengawasan langsung dan pengelolaan pengaduan Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua (IIB) Indikator Kinerja Kegiatan 7: Jumlah Dokumen Kegiatan Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Output: Dokumen Kegiatan Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Indikator Kinerja Kegiatan 8: Jumlah Kegiatan Pembinaan PPNS Penataan Ruang Pusat dan Daerah Output: Dokumen Pembinaan PPNS Penataan Ruang Pusat dan Daerah Indikator Kinerja Kegiatan 9: Jumlah Dokumen Operasionalisasi Pembinaan PPNS 12

Kegiatan Penertiban Pemanfaatan Ruang Output: Dokumen Operasionalisasi Pembinaan PPNS Indikator Kinerja Kegiatan 10: 1. Tersedianya Dokumen Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran 2. Tersedianya Dokumen Pembinaan SDM

Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Indikator Kinerja Kegiatan 1: Jumlah Rancangan Perundang-undangan Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Output: Rancangan NSPK Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Indikator Kinerja Kegiatan 2: Jumlah Dokumen Pembinaan dan Bimbingan Teknis Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Output: 1. Dokumen Pembinaan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan 2. Dokumen Bimbingan Teknis Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan 3. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Indikator Kinerja Kegiatan 3: Jumlah data tanah pertanian dan tanah non pertanian yang dapat diolah dan dikelola Output: Dokumen Data Tanah Pertanian dan Tanah Non Pertanian Indikator Kinerja Kegiatan 4: Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Output: 1. Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Pertanian 2. Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Non Pertanian Indikator Kinerja Kegiatan 5: Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Perkantoran Output: 1. Dokumen Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran 2. Dokumen Pembinaan SDM Kegiatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Indikator Kinerja Kegiatan 1: Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Output: 13

Kegiatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Rancangan NSPK Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Indikator Kinerja Kegiatan 2: Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pendampingan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Output: 1. Dokumen Pembinaan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 2. Dokumen Pendampingan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Indikator Kinerja Kegiatan 3: Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Output: Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Indikator Kinerja Kegiatan 4: Jumlah Data Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Output: Data Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Indikator Kinerja Kegiatan 5: Jumlah Rekomendasi Penertiban Tanah Terlantar dan Peruntukan Tanah Cadangan Umum Negara Output: Rekomendasi Penertiban Tanah Terlantar dan Peruntukan Tanah cadangan umum Negara

1.3 Target Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Untuk melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah dibantu oleh unit kerja eselon 2 yang terdiri dari Setditjen, Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang, Direktorat Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan, dan Direktorat Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Unit kerja eselon 2 tersebut juga telah menetapkan target kinerja tahun 2016 yang dituangkan dalam Perjanjian

Kinerja

antara

direktur

kepada

Direktur

Jenderal

Pengendalian

14

Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah. Tingkat keberhasilan suatu kegiatan ditunjukkan melalui pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Adapun, pencapaian IKK tersebut dilaksanakan melalui pemenuhan output yang menjadi pendukungnya. Berikut disajikan IKK dan output yang berada dalam lingkup Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah.

Tabel 1.5 Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah INDIKATOR OUTPUT

NO (1) 1

OUTPUT

SATUAN

TARGET 2015-2019

TARGET PK 2016

(2) Tersedianya dokumen kebijakan dan strategi serta administrasi kerjasama Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah

(3) Dokumen kebijakan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah

(4) Dokumen

(5) 10 Dokumen

(6) 2 Dokumen

Tersedianya dokumen kegiatan administrasi kegiatan kerjasama Tersedianya dokumen penyiapan dan penyusunan program dan anggaran tahunan Tersedianya dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja program pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah Tersedianya dokumen penyelenggaraan bantuan hukum dan penyiapan peraturan perundang-undangan Tersedianya dokumen administrasi umum dan rumah tangga Tersedianya dokumen keuangan Tersedianya dokumen BMN Tersedianya dokumen kepegawaian dan ortala Tersedianya dokumen pengembangan pegawai Tersedianya dokumen pengembangan organisasi dan tata laksana Tersedianya Pegawai yang dibentuk menjadi PPNS

Dokumen kegiatan administrasi kegiatan kerjasama Dokumen penyiapan dan penyusunan program dan anggaran tahunan Dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja program pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah Dokumen penyelenggaraan bantuan hukum dan penyiapan peraturan perundang-undangan Dokumen administrasi umum dan rumah tangga Dokumen Keuangan Dokumen BMN Dokumen Pelayanan Administrasi Kepegawaian Dokumen Pengembangan Pegawai Dokumen Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana Pegawai yang dibentuk menjadi PPNS

Dokumen

12 Dokumen

1 Dokumen

Dokumen

24 Dokumen

3 Dokumen

Dokumen

24 Dokumen

4 Dokumen

Dokumen

22 Dokumen

4 Dokumen

Dokumen

34 Dokumen

2 Dokumen

Dokumen Dokumen Dokumen

31 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

Dokumen

26 Dokumen

1 Dokumen

Dokumen

28 Dokumen

1 Dokumen

Orang

1.000 orang

200 Orang

Target indikator kinerja kegiatan pada tabel di atas merupakan tabel penjabaran target kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan

Penguasaan

Tanah

(Setditjen

Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang

dan

Penguasaan Tanah) dalam Rencana Strategis Tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja antara Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah dengan Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Tahun 2016.

15

Tabel 1.6 Indikator Kinerja Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

OUTPUT

SATUAN

TARGET 2015-2019

TARGET 2016

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) 9,08%

Indikator Kinerja Program: Prosentase implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 1

2

3

4

Terwujudnya Kebijakan, Strategi, Program Operasional Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tersusunnya Rancangan NSPK bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang (PZ, Insentif & Disinsentif, Perizinan, Sanksi)

Jumlah Dokumen Kebijakan, Strategi, dan Program Operasional Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Terwujudnya Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Jumlah Dokumen Kegiatan Terkait Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembentukan dan Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Prosentase Implementasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Provinsi/Kab/Kota Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Terlaksananya Pengawasan Teknis, Pengawasan Khusus, dan Pengawasan SPM Bidang Penataan Ruang

5

Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Jumlah Rancangan Perundang-undangan bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Dokumen Kebijakan dan Strategi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Dokumen

20 Dokumen

3 Dokumen

Dokumen Program Operasional Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Dokumen

22 Dokumen

3 Dokumen

Dokumen

24 Dokumen

4 Dokumen

Dokumen

17 Dokumen

3 Dokumen

Dokumen

20 Dokumen

4 Dokumen

Dokumen

185 Dokumen

37 Dokumen

Dokumen

159 Dokumen

12 Dokumen

Dokumen

29 Dokumen

2 Dokumen

Rancangan NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Dokumen Kegiatan Terkait Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Dokumen Pembentukan dan Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Dokumen Pengawasan Teknis dan Pengawasan Khusus Provinsi/Kab/Kota

Dokumen Monitoring Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Provinsi/Kab/Kota Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Target indikator kinerja kegiatan pada tabel di atas merupakan tabel penjabaran target kinerja Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Rencana Strategis Tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja antara Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Tahun 2016.

16

Tabel 1.7 Indikator Kinerja Kegiatan Penertiban Pemanfaatan Ruang SASARAN PROGRAM

NO


OUTPUT

(1) (2) (3) (4) Indikator Kinerja Program: Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 1 Terwujudnya Jumlah Dokumen Dokumen Kebijakan dan Kebijakan, Strategi, Kebijakan, Strategi, dan Strategi Penertiban Program Program Operasional Pemanfaatan Ruang Operasional Penertiban Pemanfaatan Pembinaan Ruang Pengendalian Dokumen Program Pemanfaatan Ruang Operasional Penertiban Pemanfaatan Ruang 2 Tersusunnya Jumlah Rancangan Rancangan NSPK Bidang Rancangan NSPK Perundang-undangan Pengendalian Pemanfaatan bidang Penertiban bidang Penertiban Ruang Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang Jumlah Rancangan Rancangan Pedoman Pedoman Perlindungan Perlindungan PPNS Bidang PPNS Bidang Tata Ruang Tata Ruang 3

Tersedianya Sistem Informasi Penertiban Pemanfaatan Ruang

Jumlah Data Base Penertiban Pemanfaatan Ruang

Data Base Pelanggaran

Indikasi

Data Base Pelaksanaan Program Penertiban Pemanfaatan Ruang 4

Terlaksananya Pulbaket terhadap Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Jumlah Dokumen terhadap Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Jumlah pengawasan langsung dan pengelolaan pengaduan

5

Terlaksananya Pembinaan dan Operasionalisasi PPNS Penataan Ruang Pusat dan Daerah

Jumlah Kegiatan Pembinaan PPNS Penataan Ruang Pusat dan Daerah Jumlah Dokumen Operasionalisasi Pembinaan PPNS

SATUAN

TARGET 2015-2019

TARGET 2016

(5)

(6)

(7)

Dokumen

17 Dokumen

13 Pulbaket 2 Dokumen

Dokumen

8 Dokumen

1 Dokumen

Dokumen

3 Dokumen

4 Dokumen

Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

Dokumen

1 Dokumen

2 Dokumen

Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

Dokumen

49 Dokumen

Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (I)

3 Dokumen

Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (II)

Dokumen

49 Dokumen

4 Dokumen

Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (III)

Dokumen

51 Dokumen

2 Dokumen

Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (IV)

Dokumen

51 Dokumen

4 Dokumen

Pengawasan langsung dan pengelolaan pengaduan Wilayah Sumatera (IA)

Dokumen

10 Dokumen

Pengawasan langsung dan pengelolaan pengaduan Wilayah Jawa dan Bali (IB)

Dokumen

7 Dokumen

1 Dokumen

Pengawasan langsung dan pengelolaan pengaduan Wilayah Kalimantan dan Sulawesi (IIA)

Dokumen

10 Dokumen

1 Dokumen


Dokumen

6 Dokumen

1 Dokumen

Dokumen Pembinaan PPNS Penataan Ruang

Dokumen

123 Dokumen

6 Dokumen

Dokumen Operasionalisasi Pembinaan PPNS

Dokumen

179 Dokumen

35 Dokumen

1 Dokumen

17

SASARAN PROGRAM

NO


OUTPUT

(1) (2) (3) (4) Indikator Kinerja Program: Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 6 Terselenggaranya Jumlah Dokumen Tersedianya Dokumen Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran Pengelolaan Pengelolaan Administrasi Administrasi Perkantoran Perkantoran

SATUAN

TARGET 2015-2019

TARGET 2016

(5)

(6)

(7)

Dokumen

16 Dokumen


Target indikator kinerja kegiatan pada tabel di atas merupakan tabel penjabaran target kinerja Kegiatan Penertiban Pemanfaatan Ruang dalam Rencana Strategis Tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja antara Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang dengan Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Tahun 2016.

Tabel 1.8 Indikator Kinerja Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan NO

SASARAN PROGRAM


OUTPUT

(1) (2) (3) (4) Indikator Kinerja Program 3: Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan

SATUAN

TARGET 2015-2019

TARGET 2016

(5)

(6)

(7) 64 Bidang

1

Tersusunnya Rancangan Dokumen NSPK Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan

Jumlah Rancangan Perundang-undangan Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan

Rancangan NSPK Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan

Dokumen

15 Dokumen

4 Dokumen

2

Terselenggaran ya pembinaan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan

Jumlah Dokumen Pembinaan dan Bimbingan Teknis Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan

Dokumen Pembinaan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan

Dokumen

11 Dokumen

1 Dokumen

Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan

Dokumen

14 Dokumen

3 Dokumen

3

Tersedianya data tanah pertanian dan tanah non pertanian yang dapat diolah dan dikelola

Jumlah data tanah pertanian dan tanah non pertanian yang dapat diolah dan dikelola

Dokumen Data Tanah Pertanian dan Tanah Non Pertanian

Dokumen

9 Dokumen

2 Dokumen

4

Tersusunnya Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah

Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah

Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Pertanian

Bidang dan Rekomendasi

288 Bidang

1 Dokumen

Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Non Pertanian

Dokumen

5 Dokumen

1 Dokumen

18

NO

SASARAN PROGRAM


OUTPUT

(1) (2) (3) (4) Indikator Kinerja Program 3: Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan 5 Terselenggaran Jumlah Dokumen Dokumen Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran ya Pengelolaan Pengelolaan Administrasi Administrasi Perkantoran Perkantoran Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

SATUAN

TARGET 2015-2019

TARGET 2016

(5)

(6)

(7)

Dokumen

23 Dokumen

64 Bidang 2 Dokumen

Dokumen

4 Dokumen

1 Dokumen

Target indikator kinerja kegiatan pada tabel di atas merupakan tabel penjabaran target kinerja Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan dalam Rencana Strategis Tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja antara Direktur Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan dengan Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Tahun 2016. Tabel 1.9 Indikator Kinerja Kegiatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar SASARAN KEGIATAN

NO


OUTPUT

(1) (2) (3) (4) Indikator Kinerja Program: Jumlah Rekomendasi SK Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 1 Tersusunnya Jumlah Rancangan Rancangan NSPK Bidang Rancangan Peraturan PerundangPenertiban dan Pendayagunaan Dokumen NSPK undangan Bidang Tanah Terlantar Penertiban dan Penertiban dan Pendayagunaan Pendayagunaan Tanah Tanah Terlantar Terlantar 2 Terselenggaranya Jumlah Dokumen Dokumen Pembinaan Bidang Pembinaan/ Pembinaan dan Penertiban dan Pendayagunaan Pendampingan/ Pendampingan Bidang Tanah Terlantar Evaluasi dan Penertiban dan Pelaporan Bidang Pendayagunaan Tanah Penertiban dan Terlantar Pendayagunaan Dokumen Pendampingan Tanah Terlantar Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Jumlah Dokumen Dokumen Evaluasi dan Evaluasi dan Pelaporan Pelaporan Bidang Penertiban Bidang Penertiban dan dan Pendayagunaan Tanah Pendayagunaan Tanah Terlantar Terlantar

SATUAN

TARGET 2016-2019

(5)

(6)

TARGET 2016 (7) 39 Bidang

Dokumen

18 Dokumen

4 Dokumen

Dokumen

40 Dokumen

1 Dokumen

Dokumen

39 Dokumen

1 Dokumen

Dokumen

20 Dokumen

10 Dokumen

Target indikator kinerja kegiatan pada tabel di atas merupakan tabel penjabaran target kinerja Kegiatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dalam Rencana Strategis Tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja antara Direktur Penertiban dan Pendayagunaan

Tanah

Terlantar

dengan

Direktur

Jenderal

Pengendalian

Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Tahun 2016.

19

1.4 Target Kinerja Indikator Kinerja Program dalam Rencana Aksi Triwulan 4 Tahun 2016 Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah telah menyusun rencana capaian kinerja dalam dokumen Rencana Aksi Triwulan Monitoring dan Evaluasi Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah pada awal tahun anggaran 2016. Pada triwulan keempat ini akan diukur capaian indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan sesuai target yang telah disusun. Berikut target capaian indikator kinerja program pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 1.10 Target Capaian Indikator Kinerja Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Triwulan 4 NO.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

(1) 1

TARGET PK 2016

Triwulan IV (%)

(2)

(3)

Prosentase implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota Kawasan Strategis Nasional.

9,08%

(4) 100

Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Pulbaket)

13 Pulbaket


32 Bidang


29 Bidang

100 100

100

Tabel 1.11 Target Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Triwulan 4 SASARAN STRATEGIS

NO (1) 1

(2) Tersusunnya kebijakan dan strategi perencanaan, pemrograman, evaluasi kinerja, kerjasama, dan terselenggaranya pengelolaan hukum

TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

OUTPUT

(3) Jumlah dokumen kebijakan dan strategi serta administrasi kerjasama Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah.

(4) Dokumen kebijakan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Dokumen kegiatan administrasi kegiatan kerjasama Dokumen penyiapan dan penyusunan program dan anggaran tahunan Dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja program pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah Dokumen penyelenggaraan bantuan hukum dan penyiapan peraturan perundang-undangan

Jumlah dokumen penyiapan dan penyusunan program dan anggaran tahunan Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja program pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah Jumlah dokumen penyelenggaraan bantuan hukum dan penyiapan peraturan perundang-undangan

PK 2016

TRIWULAN IV (%)

(5) 2 Dokumen

(6) 100

1 Dokumen

100

3 Dokumen

100

4 Dokumen

100

4 Dokumen

100

20

TARGET

SASARAN STRATEGIS

NO (1)

(2) Terselenggaranya pengelolaan umum dan kepegawaian ortala Direktorat Jenderal dan terbentuknya PPNS penataan ruang

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (3) Jumlah dokumen administrasi umum (tatausaha dan rumah tangga)

OUTPUT (4) Dokumen administrasi umum dan rumah tangga Dokumen Keuangan

Jumlah dokumen Keuangan dan BMN

PK 2016

TRIWULAN IV (%)

(5) 2 Dokumen

(6) 100

1 Dokumen 1 Dokumen

100 100

1 Dokumen

100

1 Dokumen

100

1 Dokumen

100

175 Orang

100

Dokumen BMN Jumlah dokumen kepegawaian dan ortala

Jumlah Pegawai yang dibentuk menjadi PPNS

Dokumen Pelayanan Administrasi Kepegawaian Dokumen Pengembangan Pegawai Dokumen Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana Pegawai yang dibentuk menjadi PPNS

Target capaian indikator kinerja kegiatan pada tabel di atas merupakan tabel penjabaran target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (Setditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah) Tahun 2016 serta Rencana Aksi Triwulan Monitoring dan Evaluasi pada triwulan ketiga pada Tahun 2016 untuk mengukur capaian kinerja selama tiga bulan dari bulan Juli hingga bulan September 2016. Tabel 1.12 Target Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Triwulan 4 NO

SASARAN STRATEGIS


TARGET OUTPUT

(1) (2) (3) (4) Indikator Kinerja Program: Prosentase implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 1 Terwujudnya Kebijakan, Jumlah Dokumen Kebijakan, Dokumen Kebijakan dan Strategi, Program Strategi, dan Program Strategi Pengendalian Operasional Pembinaan Operasional Pembinaan Pemanfaatan Ruang Pengendalian Pengendalian Pemanfaatan Dokumen Program Pemanfaatan Ruang Ruang Operasional Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2 Tersusunnya Rancangan Jumlah Rancangan NSPK bidang Perundang-undangan bidang Rancangan NSPK Bidang Pengendalian Pengendalian Pemanfaatan Pengendalian Pemanfaatan Pemanfaatan Ruang (PZ, Ruang Ruang Insentif & Disinsentif, Perizinan, Sanksi) 3 Terwujudnya Pembinaan Jumlah Dokumen Kegiatan Dokumen Kegiatan Terkait Pengendalian Terkait Pembinaan Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Pemanfaatan Ruang di Ruang di Tingkat Nasional, Tingkat Nasional, Provinsi, Provinsi, Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Dokumen Pembentukan dan Pembentukan dan Pemberdayaan Komunitas Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Pengawasan dan Masyarakat Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Ruang

PK 2016

TRIWULAN IV (%)

(5)

(6) 9,08%

3 Dokumen

100

3 Dokumen

100

4 Dokumen

100

3 Dokumen

100

4 Dokumen

100

21

NO


SASARAN STRATEGIS

TARGET OUTPUT

PK 2016

(1) (2) (3) (4) Indikator Kinerja Program: Prosentase implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 4 Terlaksananya Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis, Pengawasan Teknis, dan Dokumen Pengawasan Pengawasan Khusus, Pengawasan Khusus Teknis dan Pengawasan dan Pengawasan SPM Penataan Ruang Khusus Provinsi/Kab/Kota Bidang Penataan Ruang Provinsi/Kab/Kota Jumlah Dokumen Monitoring Dokumen Kegiatan Evaluasi Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Pemanfaatan Ruang Provinsi/Kab/Kota 5 Terlaksananya Jumlah Dokumen Kegiatan Dokumen Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang

TRIWULAN IV (%)

(5)

(6) 9,08%

37 Dokumen

100

12 Dokumen

100

2 Dokumen

100

Target capaian indikator kinerja kegiatan pada tabel di atas merupakan tabel penjabaran

target

kinerja

dalam

Perjanjian

Kinerja

Kegiatan

Pengendalian

Pemanfaatan Ruang (Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang) Tahun 2016 serta Rencana Aksi Triwulan Monitoring dan Evaluasi pada triwulan ketiga pada Tahun 2016 untuk mengukur capaian kinerja selama tiga bulan dari bulan Juli hingga bulan September 2016. Tabel 1.13 Target Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Penertiban Pemanfaatan Ruang Triwulan 4 SASARAN PROGRAM

NO


TARGET OUTPUT

(1) (2) (3) (4) Indikator Kinerja Program: Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 1 Terwujudnya Jumlah Dokumen Dokumen Kebijakan dan Strategi Kebijakan, Strategi, Kebijakan, Strategi, dan Penertiban Pemanfaatan Ruang Program Program Operasional Operasional Penertiban Pemanfaatan Pembinaan Ruang Pengendalian Dokumen Program Operasional Pemanfaatan Ruang Penertiban Pemanfaatan Ruang 2 Tersusunnya Jumlah Rancangan Rancangan NSPK Perundang-undangan Rancangan NSPK Bidang bidang Penertiban bidang Penertiban Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang Jumlah Rancangan Rancangan Pedoman Perlindungan Pedoman Perlindungan PPNS Bidang Tata Ruang PPNS Bidang Tata Ruang Jumlah Data Base 3 Tersedianya Sistem Data Base Indikasi Pelanggaran Informasi Penertiban Penertiban Pemanfaatan Pemanfaatan Ruang Ruang Data Base Pelaksanaan Program Penertiban Pemanfaatan Ruang 4

Terlaksananya Pulbaket terhadap Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Jumlah Pulbaket terhadap Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

PK 2016

TRIWULAN IV (%)

(5)

(6)

2 Dokumen

13 Pulbaket 100

1 Dokumen

100

4 Dokumen

100

1 Dokumen

100

2 Dokumen

100

1 Dokumen

100 100

Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (I)

3 Dokumen

22

SASARAN PROGRAM

NO


TARGET OUTPUT

(1) (2) (3) (4) Indikator Kinerja Program: Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (II)


6

Terlaksananya Pembinaan dan Operasionalisasi PPNS Penataan Ruang Pusat dan Daerah

7

Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Perkantoran

Jumlah Kegiatan Pembinaan PPNS Penataan Ruang Pusat dan Daerah Jumlah Dokumen Operasionalisasi Pembinaan PPNS Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Perkantoran

PK 2016

TRIWULAN IV (%)

(5)

(6) 13 Pulbaket

4 Dokumen

100


2 Dokumen

100


4 Dokumen

100


100 1 Dokumen


1 Dokumen

100


1 Dokumen

100


1 Dokumen

100

Dokumen Pembinaan Penataan Ruang

PPNS

6 Dokumen

100

Operasionalisasi

35 Dokumen

100

Dokumen Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran

16 Dokumen

100

Dokumen Pembinaan PPNS

Target capaian indikator kinerja kegiatan pada tabel di atas merupakan tabel penjabaran target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Kegiatan Penertiban Pemanfaatan Ruang (Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang) Tahun 2016 serta Rencana Aksi Triwulan Monitoring dan Evaluasi pada triwulan ketiga pada Tahun 2016 untuk mengukur capaian kinerja selama tiga bulan dari bulan Juli hingga bulan September 2016.

23

Tabel 1.14 Target Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Triwulan 4 SASARAN PROGRAM

NO

TARGET


OUTPUT

(1) (2) (3) Indikator Kinerja Program 3: Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan

(4)

PK 2016

TRIWULAN IV(%)

(5)

(6)

1

Tersusunnya Rancangan Dokumen NSPK Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan



4 Dokumen

2

Terselenggaranya pembinaan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan



1 Dokumen


2 Dokumen

3

Tersedianya data tanah pertanian dan tanah non pertanian yang dapat diolah dan dikelola



4

Tersusunnya Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Perkantoran



1 Dokumen

Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Perkantoran

Dokumen Kinerja Pelaksanaan Anggaran

dan

2 Dokumen

Dokumen Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

1 Dokumen

5

32 Bidang 100

1 Dokumen

100

100

100

100

100 100

Target capaian indikator kinerja kegiatan pada tabel di atas merupakan tabel penjabaran target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan (Direktorat Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan) Tahun 2016 serta Rencana Aksi Triwulan Monitoring dan Evaluasi pada triwulan ketiga pada Tahun 2016 untuk mengukur capaian kinerja selama tiga bulan dari bulan Juli hingga bulan September 2016. Tabel 1.15 Indikator Kinerja Kegiatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar NO

SASARAN KEGIATAN


TARGET OUTPUT

(1) (2) (3) (4) Indikator Kinerja Program: Jumlah Rekomendasi SK Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 1 Tersusunnya Jumlah Rancangan Rancangan NSPK Bidang Rancangan Peraturan PerundangPenertiban dan Pendayagunaan Dokumen NSPK undangan Bidang Tanah Terlantar Penertiban dan Penertiban dan Pendayagunaan Pendayagunaan Tanah Tanah Terlantar Terlantar

PK 2016

TRIWULAN IV (%)

(5)

(6) 29 Bidang

4 Dokumen

100

24

NO

SASARAN KEGIATAN


TARGET OUTPUT

(1) (2) (3) (4) Indikator Kinerja Program: Jumlah Rekomendasi SK Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 2 Terselenggaranya Jumlah Dokumen Dokumen Pembinaan Bidang Pembinaan/ Pembinaan dan Penertiban dan Pendayagunaan Pendampingan/ Pendampingan Bidang Tanah Terlantar Evaluasi dan Penertiban dan Pelaporan Bidang Pendayagunaan Tanah Penertiban dan Terlantar Pendayagunaan Dokumen Pendampingan Tanah Terlantar Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Jumlah Dokumen Dokumen Evaluasi dan Evaluasi dan Pelaporan Pelaporan Bidang Penertiban Bidang Penertiban dan dan Pendayagunaan Tanah Pendayagunaan Tanah Terlantar Terlantar

PK 2016 (5)

TRIWULAN IV (%) (6) 29 Bidang

1 Dokumen

100

1 Dokumen

100

9 Dokumen

100

Target capaian indikator kinerja kegiatan pada tabel di atas merupakan tabel penjabaran target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Kegiatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Direktorat Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar) Tahun 2016 serta Rencana Aksi Triwulan Monitoring dan Evaluasi pada triwulan ketiga pada Tahun 2016 untuk mengukur capaian kinerja selama tiga bulan dari bulan Oktober hingga bulan Desember 2016.

25

BAB 2 CAPAIAN KINERJA TRIWULAN KEEMPAT

Pelaksanaan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah per triwulan pada Tahun 2016 secara rutin dimonitor dan dievaluasi melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi dan pembahasan monitoring dan evaluasi dua mingguan di lingkungan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dalam laporan rencana aksi dilaksanakan sebagai upaya pengukuran capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan. Melalui pembahasan rutin tersebut, diharapkan akan diperoleh input atau masukan dari jajaran Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah terhadap perbaikan pelaksanaan kinerja Setditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah ke depan.

2.1 Kriteria Penilaian Kinerja Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah secara rutin melaksanakan pembahasan koordinasi monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap dua mingguan untuk memantau dan mengevaluasi sejauh mana capaian kinerja yang telah diperoleh. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja triwulan dilaksanakan dengan membandingkan capaian kinerja terhadap target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya dalam dokumen Rencana Aksi Capaian Kinerja. Hasil dari perbandingan tersebut kemudian dilakukan interpretasi terhadap akuntabilitas dengan menggunakan kriteria penilaian kinerja berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berikut ditampilkan tabel kriteria penilaian kinerja di bawah ini. 2.1 Tabel Kriteria Penilaian Capaian Kinerja No

Kategori

Menjadi

Interpretasi

1

AA

> 90 - 100

Sangat Memuaskan,

2

A

> 80 – 90

3

BB

> 70 – 80

4

B

> 60 - 70

Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

Kategori Warna

26

No

Kategori

Menjadi

Interpretasi

Kategori Warna

5

CC

> 50 - 60

6

C

> 30 - 50

7

D

0 - 30

Cukup (memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar. Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar. Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

2.2 Realisasi Pencapaian Target Indikator Kinerja Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Dalam melaksanakan program pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, terdapat dinamika penganggaran yang terjadi Berdasarkan DIPA Tahun 2016, pagu Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah adalah sebesar Rp. 179.663.295.000,-. Hingga triwulan ketiga, Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang

dan

Penguasaan

Tanah

dalam

menjalankan

Program

Pengendalian

Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah telah mengalami dinamika penganggaran sebanyak 2 (dua) kali di antaranya : a. Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor 2308/1.100/V/2016 perihal Pemotongan / Penghematan Anggaran Tahun 2016 (APBN-P I) dengan melakukan blokir mandiri (self-blocking) sebesar Rp. 14.163.751.000,- untuk sisa lelang dan efesiensi belanja modal/pekerjaan kontraktual dan saving belanja perjalanan dinas/paket meeting/RDK serta honorarium sehingga pagu awal sebesar Rp. 179.663.295.000,- berubah menjadi Rp. 165.499.544.000,b. Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor 3637/1.1-100/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 perihal Penundaan Tahap II Anggaran Tahun 2016 (APBN-P II) terkait sharing tunjangan kinerja sebesar Rp. 8.733.052.542,- dan anggaran yang ditunda pelaksanaannya/penghematan yang dilakukan secara self-blocking sebesar Rp. 17.035.022.00,- sehingga perubahan pagu semula Rp. 165.499.544.000,- menjadi Rp. 139.731.469.458,-

27

c. Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 749/ND.100/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 perihal Revisi Anggaran Terkait Alokasi Sharing Tunjangan Kinerja TA 2016. Pada penghematan III ini terdapat pengembalian anggaran sebesar Rp. 6.950.140.000,-. Dengan demikian, pagu efektif (nilai anggaran) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah yang dapat dimanfaatkan selama Tahun 2016 sebesar Rp. 146.681.609.000,-.

Jumlah

anggaran

tersebut

berkurang

sebesar

Rp.

32.981.686.000,- dari pagu awal Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Dengan dinamika tersebut di atas, maka target Indikator Kinerja Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran tidak tercapai seperti yang tergambar dalam tabel capaian indikator kinerja program pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah tahun 2016 di bawah ini. Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Triwulan 4 TARGET

NO.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

PK 2016

Triwulan IV (%)

(1)

(2)

(3)

1

Prosentase implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota Kawasan Strategis Nasional.

CAPAIAN OUTPUT

REALISASI (%)

PROPORSI (%)

(4)

(5)

(6)

(7)

9,08%

100

50,99

55,99*

4,63

13 Pulbaket

100

100,00

100

13


32 Bidang

100

50,00

50,00

16


29 Bidang

100

100,00

100,00

29

Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Pulbaket)

28

Terkait

dengan

adanya

penghematan

anggaran

pada

tahun

2016,

hal

tersebut

mengakibatkan penurunan target Perjanjian Kinerja 2016 untuk target IKP 3 Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan yang semula 64 Bidang berubah

menjadi

32

Bidang

dan

IKP

4

Jumlah

Rekomendasi

Penertiban

dan

Pendayagunaan Tanah Terlantar yang semula 39 Bidang berubah menjadi 29 Bidang. Target penyelesaian pekerjaan dari setiap IKP Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah masing-masing sebesar 100%. 2.3 Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Realisasi capaian kinerja program sebagaimana pada tabel di atas merupakan agregat dari realisasi capaian kinerja kegiatan yang dilaksanakan pada Unit Kerja Eselon 2. Adapun kemajuan kegiatan lengkap dengan uraian permasalahan maupun langkah tindak lanjut yang dilakukan untuk meminimalsir permalahan tersebut pada triwulan selanjutnya. Permasalahan diisi dengan hal-hal yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pencapaian target. Sementara itu, rencana tindak yang perlu dan akan diambil dalam tindak lanjut ke dapan dalam mengejar ketertinggalan dari target pencapaian. Permasalahan dan tindak lanjut diuraikan di bawah tabel capaian indikator kinerja kegiatan. 2.2.1

Kegiatan Dukungan Manajemen Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah

Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Triwulan 4 NO (1) 1

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (2) Jumlah dokumen kebijakan dan strategi serta administrasi kerjasama Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah.

Jumlah dokumen penyiapan dan penyusunan program dan anggaran tahunan Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja program pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah

TARGET OUTPUT

REALISASI (%)

PROPORSI (%)

Capaian Output PK 2016

PK 2016

TRIWULAN IV (%)

(3) Dokumen kebijakan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah

(4) 2 Dokumen

(5) 100

(6) 100

(7) 100

(8) 2 Dokumen

Dokumen kegiatan administrasi kegiatan kerjasama Dokumen penyiapan dan penyusunan program dan anggaran tahunan Dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja program pengendalian pemanfaatan ruang dan

1 Dokumen

100

100

100

1 Dokumen

3 Dokumen

100

100

100

3 Dokumen

4 Dokumen

100

100

100

4 Dokumen

29

NO


(1)

(2)

Jumlah dokumen penyelenggaraan bantuan hukum dan penyiapan peraturan perundangundangan Jumlah dokumen administrasi umum (tatausaha dan rumah tangga)

TARGET OUTPUT (3) penguasaan tanah Dokumen penyelenggaraan bantuan hukum dan penyiapan peraturan perundang-undangan Dokumen administrasi umum dan rumah tangga Dokumen Keuangan

Jumlah dokumen Keuangan dan BMN Jumlah dokumen kepegawaian dan ortala

Jumlah Pegawai yang dibentuk menjadi PPNS

Dokumen BMN Dokumen Pelayanan Administrasi Kepegawaian Dokumen Pengembangan Pegawai Dokumen Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana Pegawai yang dibentuk menjadi PPNS

REALISASI (%)

PROPORSI (%)

Capaian Output PK 2016

PK 2016

TRIWULAN IV (%)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

4 Dokumen

100

100

100

4 Dokumen

2 Dokumen

100

100

100

2 Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen

100 100

100 100

100 100

1 Dokumen 1 Dokumen

1 Dokumen

100

100

100

1 Dokumen

1 Dokumen

100

100

100

1 Dokumen

1 Dokumen

100

100

100

1 Dokumen

200 Orang*

100

100*

100

67 Orang

*) Terdapat perubahan target output yang semula 200 orang menjadi 67 orang karena adanya kebijakan penghematan anggaran

Permasalahan: 1. Administrasi pertanggungjawaban keuangan belum diselesaikan 2. Penyerapan keuangan pada akun Belanja Bahan belum seluruhnya diselesaikan Rencana Tindak: 1. Penyelesaian administrasi pertanggungjawaban keuangan segera dilaksanakan 2. Akun belanja yang belum terserap segera dilaksanakan penyerapan sehingga dapat meningkatkan angka progress keuangan unit kerjanya

2.2.2 Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tabel 2.4 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Triwulan 4 NO


TARGET OUTPUT

(1) (2) (3) Indikator Kinerja Program: Prosentase implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 1

Jumlah Dokumen Kebijakan, Strategi, dan Program Operasional Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Dokumen Kebijakan dan Strategi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dokumen Program Operasional Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

REALISASI (%)

PROPORSI (%)

Capaian Output PK 2016 (8) 4,63%*

PK 2016

TRIWULAN IV (%)

(4)

(5)

(6)

(7)

9,08%

100

50,99

55,99

3 Dokumen

100

100

100

3 Dokumen

3 Dokumen

100

100

100

3 Dokumen

30

NO


TARGET OUTPUT

(1) (2) (3) Indikator Kinerja Program: Prosentase implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 2

3

4

5

Jumlah Rancangan Perundang-undangan bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Jumlah Dokumen Kegiatan Terkait Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota

Rancangan NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang

REALISASI (%)

PROPORSI (%)

Capaian Output PK 2016 (8) 4,63%*

PK 2016

TRIWULAN IV (%)

(4)

(5)

(6)

(7)

9,08%

100

50,99

55,99

4 Dokumen

100

100

100

4 Dokumen

3 Dokumen

100

100

100

3 Dokumen

4 Dokumen

100

100

100

4 Dokumen

37 Dokumen

100

97,90

97,90

36 Dokumen

12 Dokumen

100

100

100

12 Dokumen

4 Dokumen

100

100

100

4 Dokumen

Dokumen Kegiatan Terkait Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Pembentukan dan Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Dokumen Pembentukan dan Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis dan Pengawasan Khusus Provinsi/Kab/Kota

Dokumen Pengawasan Teknis dan Pengawasan Khusus Provinsi/Kab/Kota

Jumlah Dokumen Dokumen Monitoring Monitoring Evaluasi Evaluasi Pengendalian Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Pemanfaatan Ruang di Provinsi/Kab/Kota Provinsi/Kab/Kota Jumlah Dokumen Dokumen Kegiatan Kegiatan Pelaksanaan Pelaksanaan Pengendalian Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang *tidak tercapai karena penghematan anggaran

Permasalahan: 1. Administrasi pertanggungjawaban keuangan belum diselesaikan 2. Penyerapan keuangan pada akun Belanja Bahan belum seluruhnya diselesaikan Rencana Tindak: 1. Penyelesaian administrasi pertanggungjawaban keuangan segera dilaksanakan 2. Akun belanja yang belum terserap segera dilaksanakan penyerapan sehingga dapat meningkatkan angka progress keuangan unit kerjanya

31

2.2.3

Kegiatan Penertiban Pemanfaatan Ruang Tabel 2.5 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Penertiban Pemanfaatan Ruang Triwulan 4

NO


TARGET OUTPUT

6

Jumlah Kegiatan Pembinaan PPNS Penataan Ruang Pusat dan Daerah Jumlah Dokumen Operasionalisasi Pembinaan PPNS

PROPORSI (%)

CAPAIAN OUTPUT PK 2016

(5) 100

(6) 100

(7) 100

(8) 13 Pulbaket


100

100

100

2 Dokumen

1 Dokumen

100

100

100

1 Dokumen

4 Dokumen

100

100

100

4 Dokumen

1 Dokumen

100

100

100

1 Dokumen

2 Dokumen

100

100

100

2 Dokumen

1 Dokumen

100

100

100

1 Dokumen

100

100

100

PK 2016

(1) (2) (3) Indikator Kinerja Program: Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 1 Jumlah Dokumen Dokumen Kebijakan dan Kebijakan, Strategi, dan Strategi Penertiban Program Operasional Pemanfaatan Ruang Penertiban Pemanfaatan Ruang Dokumen Program Operasional Penertiban Pemanfaatan Ruang 2 Jumlah Rancangan Rancangan NSPK Bidang Perundang-undangan Pengendalian Pemanfaatan bidang Penertiban Ruang Pemanfaatan Ruang Jumlah Rancangan Rancangan Pedoman Pedoman Perlindungan Perlindungan PPNS Bidang PPNS Bidang Tata Ruang Tata Ruang 3 Jumlah Data Base Data Base Penertiban Penertiban Pemanfaatan Pemanfaatan Ruang Ruang Data Base Pelaksanaan Program Penertiban Pemanfaatan Ruang 4 Jumlah Pulbaket terhadap Inventarisasi Indikasi Indikasi Pelanggaran Pelanggaran Pemanfaatan Pemanfaatan Ruang Ruang Wilayah (I) Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (II)


REALISASI (%)

(4)

TRIWULAN IV (%)

3 Dokumen

3 Dokumen

4 Dokumen

100

100

100

4 Dokumen


2 Dokumen

100

100

100

2 Dokumen


4 Dokumen

100

100

100

4 Dokumen

100

100

100


1 Dokumen

1 Dokumen


1 Dokumen

100

100

100

1 Dokumen


1 Dokumen

100

100

100

1 Dokumen

Pengawasan langsung dan pengelolaan pengaduan Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, Papua (IIB)

1 Dokumen

100

100

100

1 Dokumen

Dokumen Pembinaan Penataan Ruang

PPNS

6 Dokumen

100

100

100

6 Dokumen

Dokumen Operasionalisasi Pembinaan PPNS

35 Dokumen

100

97,14

97,14

34 Dokumen

32

NO


TARGET OUTPUT

(1) (2) (3) Indikator Kinerja Program: Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 7 Jumlah Dokumen Dokumen Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pengelolaan Administrasi Perkantoran

PK 2016 (4) dan

REALISASI (%)

PROPORSI (%)


(5) 100

(6) 100

(7) 100

(8) 13 Pulbaket

100

100

100

16 Dokumen

TRIWULAN IV (%)


Permasalahan: 1. Administrasi pertanggungjawaban keuangan belum diselesaikan 2. Penyerapan keuangan pada akun Belanja Bahan belum seluruhnya diselesaikan

Rencana Tindak: 1. Penyelesaian administrasi pertanggungjawaban keuangan segera dilaksanakan 2. Akun belanja yang belum terserap segera dilaksanakan penyerapan sehingga dapat meningkatkan angka progress keuangan unit kerjanya 2.2.4 Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan

Tabel 2.6 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Triwulan 4 NO


TARGET OUTPUT

(1) (2) (3) Indikator Kinerja Program 3: Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan

REALISASI (%)

PROPORSI (%)

CAPAIAN OUTPUT PK 2016 (8) 16 Bidang*

PK 2016

TRIWULAN IV (%)

(4)

(5)

(6)

(7)

32 Bidang

100

50,00

50,00

1



4 Dokumen

100

100

100

4 Dokumen

2



1 Dokumen

100

100

100

1 Dokumen


5 Dokumen

100

100

100

5 Dokumen

3



2 Dokumen

100

100

100

2 Dokumen

4



100

100

100

100

100

100

Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

33

NO


TARGET OUTPUT

(1) (2) (3) Indikator Kinerja Program 3: Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Pertanian

REALISASI (%)

PROPORSI (%)

CAPAIAN OUTPUT PK 2016 (8) 16 Bidang*

PK 2016

TRIWULAN IV (%)

(4)

(5)

(6)

(7)

32 Bidang

100

50,00

50,00

*tidak tercapai karena penghematan anggaran


Rencana Tindak: 1. Penyelesaian administrasi pertanggungjawaban keuangan segera dilaksanakan 2. Akun belanja yang belum terserap segera dilaksanakan penyerapan sehingga dapat meningkatkan angka progress keuangan unit kerjanya 2.2.5 Kegiatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Tabel 2.7 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Triwulan 4 NO


OUTPUT

(1) (2) (3) Indikator Kinerja Program: Jumlah Rekomendasi SK Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 1 Jumlah Rancangan Rancangan NSPK Peraturan PerundangBidang Penertiban dan undangan Bidang Pendayagunaan Tanah Penertiban dan Terlantar Pendayagunaan Tanah Terlantar 2 Jumlah Dokumen Dokumen Pembinaan Pembinaan dan Bidang Penertiban dan Pendampingan Bidang Pendayagunaan Tanah Penertiban dan Terlantar Pendayagunaan Tanah Terlantar Dokumen Pendampingan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Jumlah Dokumen Dokumen Evaluasi dan Evaluasi dan Pelaporan Pelaporan Bidang Bidang Penertiban dan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Pendayagunaan Tanah Terlantar Terlantar

REALISASI (%)

PROPORSI (%)

(5) 100

(6) 100

(7) 100

(8) 29 Bidang

4 Dokumen

100

100

100

4 Dokumen

1 Dokumen

100

100

100

1 Dokumen

1 Dokumen

100

100

100

1 Dokumen

9 Dokumen

100

100

100

9 Dokumen

TARGET 2016 TRIWULAN IV PK 2016 (%) (4) 29 Bidang


34


Rencana Tindak: 1. Penyelesaian administrasi pertanggungjawaban keuangan segera dilaksanakan 2. Akun belanja yang belum terserap segera dilaksanakan penyerapan sehingga dapat meningkatkan angka progress keuangan unit kerjanya

35

BAB 3 PENUTUP

3.1 Kesimpulan Secara keseluruhan, tingkat capaian kinerja yang telah dihasilkan baik fisik maupun anggaran pada triwulan ketiga Tahun Anggaran. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, capaian IKP 1 Prosentase Implementeasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemerintah Daerah Provnsi, Kabupaten/Kota Kawasan Strategis Nasional berhasil mencapai 4,63% dari target Perjanjian Kinerja. Untuk capaian IKP 2 Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dengan target 13 Pulbaket, berhasil direalisasikan sebesar 100%. Untuk capaian IKP 3 Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan dengan target 32 Bidang diperoleh capaian 16 Bidang atau dengan persentase capaian kinerjanya sebesar 50%. Sedangkan untuk IKP 4 Jumlah Rekomendasi Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dengan target

29 Bidang berhasil direalisasikan seluruhnya atau dengan persentase capaian

kinerja sebesar 100%. Namun demikian, dalam proses berjalannya pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016, dijumpai ada permasalahan dan hambatan antara lain : a. Kebijakan penghematan anggaran yang dilakukan pada Satker Pusat dan SKPD Dekonsentrasi menyebabkan pelaksanaan pekerjaan menjadi terhambat dan target kinerja menjadi tidak tercapai secara maksimal karena tidak terlaksana b. Pelaksanaan kegiatan di lingkungan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah yang belum selesai di antaranya : 1) perjalanan dinas ke daerah 2) penyelesaian administrasi keuangan 3) penyusunan laporan swakelola

36

3.2 Saran

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah untuk mengupayakan pencapaian kinerja yang dapat sesuai target/rencana aksi pada triwulan antara lain : 1. Seluruh pimpinan di masing-masing unit kerja diharapkan melakukan review terhadap capaian kinerja yang telah diperoleh sebagai bentuk evaluasi dan dasar untuk melakukan penjadwalan ulang pelaksanaan pekerjaan apabila ditemui hambatan dalam proses berjalannya pekerjaan 2. Sinkronisasi data penyerapan keuangan dan fisik pelaksanaan pekerjaan dengan Satker Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah agar tidak ada hambatan terkait data penyerapan. Untuk mengatasi permasalahan ini, diharapkan ke depan dapat dirancang sebuah sistem yang memuat data penyerapan pelaksanaan pekerjaan yang sudah dan belum dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah 3. Sosialisasi

terkait

pengendalian

pelaksanaan

pemanfaatan

ruang

pembinaan serta

PPNS

penertiban

dan

penguatan

pemanfaatan

substansi

ruang

perlu

ditingkatkan agar menarik minat para calon PPNS dan juga dapat mengatur penjadwalan dengan kepolisian untuk persiapan pelatihan 4. Mengadakan pertemuan koordinasi secara rutin kepada semua jajaran Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah sebagai bentuk monitoring dan evaluasi capaian kinerja.

37

LAMPIRAN

38

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

Recommend Documents