BUPATI KEBUMEN Kebumen, Nomor Sifat Lampiran Perihal
: 500 /01019 : : 1 Bendel : Petunjuk Teknis Musrenbang Desa Penyusunan RKP Desa Tahun 2011
Oktober 2010
Kepada : Yth. Camat se-Kabupaten Kebumen;
di Tempat
SURAT EDARAN Dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan Musrenbang RKP Desa sebagaimana diamanatkan pada BAB VI Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Permendagri No 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa secara partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan sebagai wujud meningkatkan kualitas sistem perencanaan desa yang merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Perencanaan Pembangunan Desa Partisipatif dimaksud sebagai dokumen perencanaan strategis desa dalam upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan desa yang mengutamakan prinsip-prinsip perencanaan partisipatif, berpihak pada masyarakat secara efektif dan efisien mampu mengatasi permasalahan riil masyarakat terutama dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi melalui perencanaan dan penganggaran program/kegiatan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. I. DASAR HUKUM PELAKSANAAN : 1.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentag Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
-
1
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Pengelolaan Keuangan Daerah;
Tahun 2006 Tentang Pedoman telah diubah dengan Peraturan 2007 tentang Perubahan atas Tahun 2006 tentang Pedoman
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010. II. PENGERTIAN 1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat MUSRENBANG DESA adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak
-
2
berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan. 3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. 4. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa; 5. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (DU-RKP Desa) adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Propinsi, Kabupaten/Kota), APBDesa, Swadaya dan Kerjasama dengan pihak ketiga. 6. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia; 7. Musrenbang RKP Desa dilaksanakan dengan memperhatikan RPJM Desa, Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun Sebelumnya, Prioritas Kebijakan dan informasi program /kegiatan Pembangunan Kabupaten, Provinsi, Pemerintah, atau pihak lain serta Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat; 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa; 9. Kelompok Kerja (POKJA) atau Tim Penyusun RKP Desa adalah kelompok masyarakat dari berbagai unsur yang dipilih melalui musyawarah desa dan bertugas menyusun RKP Desa mulai tahap persiapan, pelaksanaan, sampai dengan sosialisasi dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; 10. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang Desa; 11. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang Desa melalui pembahasan yang disepakati bersama; 12. Delegasi Desa adalah beberapa unsur masyarakat yang dipilih dan ditetapkan melalui forum Musrenbang Desa yang bertugas melakukan pengawalan pada musrenbangcam III. TUJUAN 1. Merumuskan prioritas kegiatan desa untuk tahun 2011 yang akan dilaksanakan desa sendiri dan dibiayai oleh APB Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), swadaya masyarakat dan sumber lain yang tidak mengikat; 2. Merumuskan prioritas kegiatan desa yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan tahun 2010 untuk penyusunan RKPD Tahun 2012 yang akan dibiayai dalam APBD kabupaten/kota, APBD Provinsi, APBN, PNPM (PNPM Mandiri Perdesaan dan P2SPP) dan atau pihak ketiga lainnya;
-
3
3. Merumuskan prioritas kegiatan desa yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan tahun 2010 untuk Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2011 dengan pola khusus optimalisasi; 4. Memilih dan menetapkan delegasi desa untuk mengikuti musrenbangcam Tahun 2010. IV. HAL YANG PERLU DISIAPKAN 1. Desa a. Identifikasi Daftar Nama Calon Peserta dan Nara Sumber b. Hasil evaluasi RKP Desa Tahun 2010 c. Hasil evaluasi RPJM Desa d. Hasil analisa keadaan darurat/kerawanan merupakan alat untuk mengkaji ulang dokumen RPJM Desa, khususnya mengenai prioritas masalah dan kegiatan yang akan disusun untuk RKP desa tahun berikutnya. Data-data pendukung kerawanan desa, di antaranya : 1) Berapa jumlah KK miskin sekarang; 2) Berapa warga yang menganggur sekarang; 3) Berapa anak yang putus sekolah dan yang rawan putus sekolah sekarang; 4) Berapa jumlah kematian ibu, bayi dan balita selama setahun terakhir; 5) Berapa orang (terutama ibu, bayi, balita) yang mengalami kurang gizi; 6) Berapa kasus wabah penyakit yang terjadi selama setahun terakhir; 7) Data lainnya yang dianggap isu-isu darurat/rawan terkait kemiskinan, gangguan kesejahteraan atau gangguan pemenuhan 10 hak dasar. 2. Kecamatan dan atau Kabupaten a. Evaluasi terhadap perkembangan penggunaan APB Desa Tahun berjalan dan pendanaan lainnya dalam membiayai program pembangunan desa; b. Evaluasi RKPD 2011 dan KU APBD 2011; c. Informasi prioritas rencana program dan kegiatan dalam Renstra/Renja SKPD, Draft RPJMD pada tahun 2012; d. Informasi program PNPM (Mandiri Perdesaan, Mandiri Perkotaan, P2SPP) dan program lainnya; e. Informasi Pagu Indikatif ADD. V.
KELUARAN (OUTPUTS) 1. Peraturan Kepala Desa tentang RKP Desa Tahun 2011 yang memuat : a. daftar prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri dan dibiayai melalui APBDes; b. daftar prioritas kegiatan usulan melalui Musrenbangcam tahun 2010 untuk pelaksanaan kegiatan PNPM (Mandiri Perdesaan tahun 2011) yang mengakomodir usulan kaum perempuan ; c. daftar prioritas kegiatan usulan melalui Musrenbangcam tahun 2010 untuk penyusunan RKPD Tahun 2012, termasuk PNPM (Mandiri Perdesaan dan P2SPP) yang mengakomodir usulan aspirasi kaum perempuan dan program lainnya; 2. Keputusan Kepala Desa tentang daftar nama delegasi desa untuk mengikuti Musrenbangcam; 3. Berita Acara, Daftar Hadir Musrenbang Desa dan lampiran pendukung lainnya.
VI. TAHAPAN DAN PROSES Pelaksanaan Musrenbang penyusunan RKPDesa dilakukan melalui tahapan dan proses sebagai berikut :
-
4
1. Tahap Pra Musrenbang RKP Desa merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum penyelenggaraan musrenbangdes, yang meliputi proses: a. Persiapan dilakukan dalam bentuk kegiatan: 1) Pembentukan Pokja (Tim) perencanaan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa. Keanggotaan Pokja (Tim) sekurangkurangnya 7 orang (keanggotaan berjumlah ganjil) dengan susunan sebagai berikut : a) Kepala Desa sebagai Pengendali kegiatan; b) Sekretaris Desa sebagai Penanggungjawab kegiatan; c) 1 (satu) orang dari unsur LKMD sebagai koordinator pelaksana kegiatan; d) Sekurang-kurangnya 4 orang dari unsur masyarakat sebagai anggota dan harus melibatkan unsur Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan sekurang-kurangnya 30% dari jumlah pokja/tim dan Masyarakat miskin. 2) Tugas Pokja (Tim ) adalah : a) menyiapkan kelengkapan musrenbangdes; b) menyusun jadwal kegiatan; c) menyusun tata tertib/ketentuan musrenbangdes; d) melakukan identifikasi calon peserta musrenbangdes; e) mengumumkan waktu dan tempat penyelenggaraan musrenbangdes; f) mengundang peserta dan nara sumber; g) memandu dan memfasilitasi pertemuan/musyawarah penyusunan RKP Desa; h) memandu dan memfaslitasi penyelenggaraan musrenbangdes i) merumuskan hasil musrenbangdes dalam bentuk Berita Acara dan kelengkapannya. b. Lokakarya desa adalah serangkaian kegiatan musyawarah untuk menyusun rancangan materi RKP desa dengan proses pembahasan sebagai berikut : 1) evaluasi terhadap RKPDesa tahun berjalan (2010); 2) melakukan review RPJMDesa rencana kegiatan tahun berkenaan; 3) evaluasi rencana program/kegiatan di desa tahun 2011 melalui analisa RKPD, Kebijakan Umum APBD (KU APBD); 4) analisa keadaan darurat/kerawanan; 5) penyusunan design kegiatan dan pagu anggaran dalam matrik rencana program dan kegiatan sebagaimana pada lampiran I; 6) menyusun rancangan Peraturan Kepala Desa tentang RKP Desa, dengan sistematika sebagaimana pada lampiran II. c. Peserta lokakarya adalah seluruh anggota Pokja (tim), delegasi dusun dan unsur masyarakat lain yang dianggap kompeten, serta dapat mengundang nara sumber sesuai kebutuhan. 2. Tahap Pelaksanaan Musrenbang Desa, merupakan forum musyawarah desa untuk membahas dan menetapkan rancangan RKPDesa menjadi Peraturan Kepala Desa. Adapun proses penyelenggaraan dan pembahasannya sebagai berikut : a. pendaftaran peserta; b. sambutan dan paparan Kepala Desa tentang prioritas permasalahan dan rencana kebijakan pembangunan sesuai visi-misi desa; c. paparan camat tentang prioritas permasalahan dan kebijakan pembangunan tingkat kecamatan dan kabupaten serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di desa (evaluasi pelaksanaan APBDesa); d. Paparan dari SKPD melalui UPTD/UPTB tentang informasi program SKPD
-
5
e. paparan Pokja (Tim) tentang matrik rencana program/ kegiatan dan rencana anggaran dan sumbernya sesuai hasil lokakarya oleh kordinator pelaksana; f. pembahasan dan penyepakatan Rancangan RKP Desa ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Desa; g. pemilihan dan penetapan Delegasi Desa (6 orang dan harus melibatkan perempuan sekurang-kurangnya 3 orang); dan h. penandatanganan Berita Acara oleh Kepala Desa, 1 orang unsur BPD, 1 orang unsur masyarakat (Perempuan) dari delegasi dusun serta Camat/Pejabat Kecamatan. 3. Tahap Pasca Musrenbang Desa, merupakan proses pengesahan dokumen RKP Desa dalam Peraturan Kepala Desa, sosialisasi dokumen kepada masyarakat dan pihak terkait serta melakukan pengawalan dalam musrenbangcam. Adapun proses kegiatannya sebagai berikut : a. Pengesahan Dokumen RKP Desa melalui penandatangan oleh Kepala Desa setelah dilakukan penyempurnaan berdasarkan masukan peserta musrenbangdes oleh Pokja (Tim) bersama Delegasi Desa; b. Mensosialisasikan kepada masyarakat dan atau pihak terkait lainnya melalui forum-forum musyawarah, papan pengumuman dan atau bentuk lain sesuai kondisi desa; c. Melakukan pengawalan pada forum musrenbancam agar usulan desanya dapat masuk dalam Renja Kecamatan sampai RKPD baik yang anggarannya bersumber dari kuota kecamatan, kuota kabupaten, provinsi ,pemerintah atau PNPM (Mandiri Perdesaan dan P2SPP) dan pihak ketiga yang tidak mengikat . VII. NARA SUMBER DAN PESERTA 1. Nara Sumber Nara Sumber adalah pihak – pihak pemberi informasi yang dibutuhkan, antara lain : Kepala Desa atau Perangkat Desa, Ketua atau unsur Badan Perwakilan Desa, Camat atau Aparat Kecamatan, UPT Dinas/Badan, Kepala Sekolah, Fasilitator/Konsultan Program dan Lembaga lain yang bekerja di Desa atau Kecamatan yang bersangkutan. 2. Peserta Peserta Musrenbang Desa adalah perwakilan komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di Desa, meliputi: Delegasi Dusun, Wakil RT/RW, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat/Adat, unsur Perempuan (sekurang-kurangnya 30%), unsur masyarakat miskin, Wakil Kelompok Anak, Remaja/Pemuda, Organisasi Kemasyarakatan , Pengusaha, Kelompok Tani / Nelayan, Buruh, Komite Sekolah, wakil Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lain-lain sesuai kondisi desa. 3. Delegasi Desa Berjumlah 6 orang dengan sekurang kurangnya 3 orang perempuan yang terdiri dari : a. Kepala Desa; b. Badan Perwakilan Desa; c. Kader Pembangunan Masyarakat Desa d. Lemabag Kemasyarakatan Desa (3 Orang) Delegasi Desa mempunyai tugas : a. bersama dengan Pokja (Tim) menyempurnakan Rancangan RKP Desa sebelum ditandatangani Kepala Desa; b. mengikuti musrenbangcam sesuai dengan pilihan bidangnya (Bidang Ekonomi, Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya serta Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah);
-
6
c. menyampaikan hasil pengawalannya kepada pemerintahan desa dan masyarakat pada forum-forum musyawarah desa. VIII. WAKTU PELAKSANAAN Musrenbangdes dilaksanakan selambat-lambatnya pada minggu IV bulan November 2010 dengan jadwal telah disepakati antara kecamatan dengan Kepala Desa. IX. BIAYA Pelaksanaan Musrenbangdes mulai tahap pra musrenbangdes sampai dengan tahapan berikutnya dibebankan melalui APBDesa Tahun Anggaran 2010 X.
PELAPORAN RKP Desa yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Desa disampaikan kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dan dikirim rangkap 5 (lima) beserta soft copynya sebagai bahan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
XI. PENUTUP Demikian petunjuk teknis Musrenbangdes penyusunan RKP Desa Tahun 2011, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan para Camat segera berkoordinasi dan mensosialisasikan kepada pemerintahan desa serta memfasilitasi pelaksanaannya. WAKIL BUPATI KEBUMEN,
DJUWARNI, A.Md.Pd. . TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth: 1. Ketua DPRD Kabupaten Kebumen; 2. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen; 3. Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen; 4. Inspektur Kabupaten Kebumen; 5. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen; 6. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kebumen; 7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kebumen.
-
7
