Suplemen Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat
2010-2014 Lampiran Keputusan Nomor KEP-2220/PW14/1/2012 Tanggal 28 Desember 2012
SASARAN STRATEGIS PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Delapan sasaran strategis yaitu kondisi yang diharapkan di akhir periode Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2014, yaitu: 1. Meningkatnya Kualitas 95% Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan 95% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; 2. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,5%; 3. Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% Instansi Pemerintah Daerah (IPD)
dan Terselenggaranya
Good
Governance
(GG) pada 75%
BUMN/BUMD; 4. Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%; 5. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP
di 70% Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah; 6. Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% Pemerintah Daerah; 7. Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan Sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100%; dan 8. Terselenggaranya Satu Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan Bagi Pimpinan.
Uraian lebih lanjut sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD Salah satu tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat adalah “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Negara/Daerah”. Tujuan ini selanjutnya dituangkan melalui sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD”. Upaya strategis ini dilakukan untuk mencapai persyaratan minimal untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Untuk mendukung sasaran strategis ini Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat telah merancang beberapa kegiatan, antara lain memberikan pemahaman intensif kepada kementerian/lembaga dan pemda di Provinsi Kalimantan Barat tentang peran laporan keuangan yang berkualitas baik dalam forum pertemuan antar kementerian/lembaga/pemda maupun melalui penggalangan
langsung dengan penandatangan nota kesepahaman antara Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat dengan mitra kerja. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat selanjutnya secara teknis melakukan reviu laporan keuangan sebelum diterbitkan oleh kementerian/lembaga/pemda sehingga diharapkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang ditunjukkan dengan diperolehnya opini laporan keuangan minimal WDP. 2. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,5% Sasaran strategis “Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara” merupakan sasaran strategis pengawasan dari sisi penerimaan negara.
Perwakilan BPKP
Provinsi
Kalimantan Barat melihat masih banyak sumber penerimaan anggaran yang perlu dioptimalkan melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan. Sasaran strategis ini memiliki tiga Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Persentase Peningkatan Penerimaan Penerimaan Negara dari Hasil Pengawasan, Persentase Hasil Pengawasan BUN yang Disampaikan ke Pusat, dan Persentase Penghematan Biaya (Cost Saving) Dibandingkan dengan Nilai yang Diaudit. 3. Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal pada 60% Instansi Pemerintah Daerah dan Terselenggaranya Good Governance pada 75% BUMN/BUMD Sebagai auditor internal pemerintah, terkait dengan perannya dalam meningkatkan akuntabilitas Pemda dan pengelolaan BUMN/BUMD, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat perlu mendorong pemerintah daerah di Kalimantan Barat untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Teknis, dan mendorong BUMN/BUMD untuk menerapkan Good Corporate Governance (GCG). Indikator untuk mengukur sasaran ini adalah “Persentase Pemerintah Daerah (IPD) yang Melaksanakan Pelayanan Sesuai SPM/Pelayanan Prima,
Persentase
BUMN/BUMD/BLU/D yang Telah Menerapkan GCG atau KPI, dan Persentase BUMD yang Dilakukan Audit Kinerja. 4. Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% Perpres Nomor 55 Tahun 2012 menyatakan bahwa strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi memiliki visi jangka panjang dan menengah. Visi jangka panjang 2012-2025 adalah “Terwujudnya Kehidupan Bangsa yang Bersih dari Korupsi dengan Didukung Nilai Budaya yang Berintegritas”. Pemerintah
merancang enam strategi
diantaranya adalah strategi pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam strategi ini, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat perlu mengambil peran dalam mendukung enam strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong penerapan sistem pengendalian intern atau
Fraud Control Plan
(FCP). Berkaitan dengan penegakan hukum atas tindak pidana korupsi, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat berperan membantu Aparat Penegak Hukum (APH) melalui kegiatan audit investigasi, perhitungan kerugian keuangan negara, serta menjadi saksi ahli kasus tindak pidana korupsi. Untuk mendukung sasaran ini, BPKP merancang beberapa kegiatan, antara lain sosialisasi Program Anti Korupsi kepada kelompok masyarakat, sosialisasi FCP kepada IPP/IPD/BUMN/D/BLU/D di Provinsi Kalimantan Barat serta melakukan kajian terhadap peraturan yang berpotensi terjadinya Tindak Pidana Korupsi (TPK). 5. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% Kementerian/Lembaga/ dan Pemerintah Daerah Penyelenggaraan SPIP pada dasarnya merupakan tanggung jawab masing-masing menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota. BPKP sesuai pasal 59 PP Nomor 60 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertanggung jawab melakukan pembinaan. Pembinaan SPIP diarahkan agar instansi pemerintah dapat menyelenggarakan SPIP dalam rangka mencapai tujuannya melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah” dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, antara lain sosialisasi dan asistensi pelaksanaan SPIP kepada kementerian/lembaga/pemda serta monitoring sistem pengendalian intern. 6. Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Profesional dan Kompeten Pada 80% Pemerintah Daerah Sebagai sebuah organisasi, salah satu faktor penentu keberhasilan APIP adalah kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia (SDM). Hal ini di karenakan faktor manusia yang mengatur dan menggerakkan jalannya organisasi. SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki penguasaan teoritis, didukung dengan pengalaman, dan mendapat pengakuan keahlian spesifik berdasarkan standar yang berlaku umum dalam
lingkungan keahlian tersebut. SDM yang profesional adalah SDM yang mampu melaksanakan tugas dengan baik, sesuai dengan bidang keahliannya. Keahlian tersebut perlu terus-menerus diperbarui dan ditingkatkan, baik melalui program pendidikan gelar maupun program pendidikan non-gelar dengan mengacu pada dokumen Human Capital Development Plan (HCDP) yang merupakan dokumen perencanaan pengembangan kompetensi pegawai yang terkait dengan proses pelatihan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan pengetahuan, keahlian, kemampuan, nilai-nilai, dan aset sosial lainnya yang dimiliki pegawai. 7. Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan Sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100% Sistem perencanaan pengawasan merupakan salah satu bagian dari sistem manajemen dukungan yang berperan penting dalam membantu keberhasilan pelaksanaan kegiatan teknis BPKP. Perencanaan pengawasan berfungsi mengarahkan kegiatan pengawasan agar sesuai dengan peran dan tujuan BPKP sekaligus media untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja teknis BPKP. Selain itu, perencanaan juga terkait langsung dengan pengelolaan SDM, penyediaan sarana prasarana, dan penganggaran. Seiring dengan gencarnya penyerapan anggaran berdasarkan disbursement plan, semakin dirasakan pentingnya arti perencanaan yang baik sehingga anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan kinerja yang terbaik pula. 8. Terselenggaranya Satu Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan Bagi Pimpinan Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis pada BPKP terutama dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008, menegaskan identitas BPKP sebagai Auditor Presiden. Sehubungan dengan itu, BPKP dituntut untuk memberikan informasi yang berharga bagi Presiden dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pemerintah. Selain itu, BPKP juga harus mampu memberikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan internal BPKP.
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN BARAT Delapan sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat tersebut didukung dengan 38 Indikator Kinerja Utama (IKU). Berikut uraian masing-masing IKU beserta target 2011-2014: Sasaran
Indikator
Target
Satuan
Cara Pengukuran
2011 2012 2013 2014 Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD
Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan
%
100
100
100
100
Jumlah instansi vertikal yang mendapatkan pendampingan penyusunan laporan keuangan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam PKP2T
Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP
%
80
80
90
95
Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2011 yang opini minimal WDP dibandingkan dengan target Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang mendapat Opini minimal WDP
Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan wajar
%
80
82
85
95
Jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan wajar dibandingkan dengan jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang diaudit
Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat
%
100
100
100
100
Jumlah laporan yang dikirim ke BPKP Pusat dibandingkan dengan jumlah realisasi laporan yang diterbitkan
Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat
%
100
100
100
100
Jumlah laporan yang dikirim ke BPKP Pusat dibandingkan dengan jumlah realisasi laporan yang diterbitkan
Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara/ Daerah sebesar 87,5%
Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good Governance (GG) pada 75% BUMN/BUMD;
Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
%
100
100
100
100
Jumlah laporan yang dikirim ke BPKP Pusat dibandingkan dengan jumlah realisasi laporan yang diterbitkan
BUMD di Provinsi Kalimantan Barat yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP
%
75
75
80
85
Jumlah BUMD yang memperoleh opini laporan keuangan minimal WDP dibandingkan dengan BUMD yang diaudit
Persentase peningkatan penerimaan negara dari hasil pengawasan
%
3
3
4
5
Jumlah tindak lanjut hasil audit tahun 2011 dibandingkan dengan kenaikan jumlah tindak lanjut hasil audit tahun 2012 yang berupa penyetoran ke Kas Negara
Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat
%
100
100
100
100
Jumlah laporan yang dikirim ke BPKP Pusat dibandingkan dengan jumlah realisasi laporan yang diterbitkan
Persentase penghematan biaya (cost saving) dibandingkan dengan nilai yang di audit
%
2
2
2
2
Jumlah nilai temuan dan koreksi yang menambah laba/menurunkan rugi dibandingkan dengan nilai yang diaudit
IPD
8
10
12
15
Jumlah IPD yang mencantumkan SPM dalam dokumen perencanaan dibandingkan dengan jumlah IPD yang telah dilakukan audit kinerja atas pelayanannya
%
60
70
75
80
Jumlah BUMN/D/BLU/D yang telah menerapkan GCG/KPI dibandingkan dengan Jumlah BUMN/D/BLU/D yang dibina
Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai SPM
Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI
Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 70%
Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja
%
100
100
100
100
Jumlah BUMD/BLUD yang telah diaudit kinerjanya dibandingkan dengan target audit yang telah ditetapkan dalam PKP2T
Persentase pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi
%
73
75
78
80
Tingkat pemahaman dan kepedulian peserta (focus group) terhadap permasalahan korupsi diukur dari hasil pengisian kuesioner/daftar pertanyaan
IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yang menyelenggarakan Fraud Control Plan
Instansi
2
2
2
2
Jumlah instansi yang telah menerima sosialisasi/diagnostic assessment/bimtek FCP
IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang mengoreksi kebijakan
Instansi
1
1
1
1
Jumlah instansi yang telah mengoreksi kebijakan yang dihasilkannya sehingga potensi adanya penyimpangan bisa dihilangkan
Persentase penyelesaian penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga
%
83
85
87
90
jumlah kasus-kasus HKP, klaim, dan eskalasi yang selesai dan telah diterbitkan laporannya dibandingkan dengan kasus yang ditangani
Persentase penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum
%
85
88
90
90
Jumlah kasus yang diserahkan kepada instansi penegak hukum dibandingkan dengan jumlah kasus yang ditangani
Persentase laporan penugasan investigasi yang memenuhi standar
%
93
93
95
95
Jumlah laporan yang memenuhi standar PPBI yang dikirimkan ke deputi rendal dibandingkan dengan target laporan
Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di K/L, Pemda Sebesar 70%
Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% Pemda
Persentase hasil telaahan kasus yang sedang ditangani oleh pihak penyidik
%
73
75
87
90
Jumlah kasus yang disepakati dibandingkan dengan jumlah kasus yang diekspose oleh pihak penyidik
Persentase pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60 Tahun 2008
%
40
50
50
70
Jumlah pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dibandingkan dengan jumlah seluruh pemda
Jumlah pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP 60 tahun 2008
IPD
15
15
15
15
Jumlah pemda yang dilakukan sosialisasi asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 sampai dengan tahun berjalan
Jumlah pemda yang dilakukan monitoring sistem pengendalian intern
IPD
2
8
12
15
Jumlah pemda yang telah melakukan perbaikan penyelenggaraan SPIP dari DA yang telah dilakukan Perwakilan BPKP.
Tingkat penerapan jabatan fungsional auditor
%
61
62
75
80
Persentase jumlah pemda yang sudah menerapkan JFA dibagi jumlah pemda seluruhnya
Rasio SDM terdiklat sesuai kompetensi terhadap total jumlah yang dibutuhkan
%
31
32
33
34
Jumlah pegawai yang terdiklat dibandingkan dengan jumlah diklat sertifikasi JFA, diklat substantif dan diklat lainnya yang diusulkan.
Persentase jumlah pegawai BPKP yang kompeten dan profesional di setiap bidang kompetensi yang dibutuhkan
%
81
82
83
90
jumlah pegawai BPKP Kalimantan Barat yang kompeten dan profesional di setiap bidang kompetensi yang dibutuhkan (kompeten dan profesional = yang tidak kena sanksi) dibandingkan dengan jumlah pegawai
Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan Sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100%
Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi
%
71
72
85
90
jumlah penugasan dalam PKP2T yang terealisasi dibandingkan dengan rencana penugasan dalam PKP2T
Tingkat dukungan opini BPK RI terhadap laporan keuangan BPKP
%
100
100
100
100
Jumlah laporan keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat yang akurat dan tepat waktu dibandingkan dengan jumlah seluruh laporan keuangan yang dikirim
Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian
Skala Likert
7,2
7,40
7,5
8,0
Diukur dengan menyebarkan kuesioner kepada pegawai mengenai tingkat kepuasan layanan internal
%
86
87
88
100
Jumlah anggaran yang tidak diblokir dibandingkan dengan pagu anggaran yang tersedia
Skala Likert
7,6
7,7
7,8
8,5
Diukur dengan menyebarkan kuesioner kepada pegawai mengenai tingkat kepuasan layanan internal
1-10 Persentase pagu dana yang tidak diblokir dalam DIPA Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur
1-10
Persepsi publik yang positif terhadap Perwakilan BPKP
%
76
77
78
83
Diukur dengan membandingkan antara persentase berita dengan kategori baik dibagi dengan seluruh jumlah berita dalam tahun bersangkutan
Indeks efektifitas pengelolaan aset
%
91
92
93
100
Aset yang siap dimanfaatkan dibandingkan dengan jumlah aset yang ada
Skala Likert
7,6
7,7
7,8
8,3
Diukur dengan menyebarkan kuesioner kepada pegawai mengenai tingkat kepuasan layanan internal
Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras
1-10
Terselenggaranya 100% Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit inspektorat
%
91
92
93
94
Jumlah tindak lanjut hasil audit inspektorat dibandingkan dengan jumlah rekomendasi
Pencapaian Tata Kelola APIP yang Baik
%
30
40
50
60
Jumlah pemda yang telah disosialisasi atau dilakukan assessment tata kelola APIP
Terimplementasinya Sistem Informasi untuk Mendukung Pengambilan Keputusan Internal (Manajemen BPKP)
%
54
61
66
70
Jumlah SIM yang diterapkan di BPKP dibandingkan dengan jumlah SIM yang ada yang dapat diterapkan di BPKP
Dukungan Terimplementasikannya Sistem Kendali Akuntabilitas Presiden (PASs)
%
72
90
90
100
Jumlah profil pemda dan BUMD yang ada dibandingkan dengan jumlah PEMDA dan BUMD.
