STARATEGI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KUALITAS AIR DI PELABUHAN MUARA ANGKE JAKARTA UTARA
DHONA ARIANTI
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2007
PERNYATAAN MENCENAI TESIS DAN SUMBER INFORMAS1
Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis "Strategi Kebijakan Pengelolaan Kualitas Air di Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara" adalah karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau diiutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam bentuk teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir tesis ini.
Dhona Arianti Nrp. PO52040301
ABSTRAK
DHONA ARIANTI. Strategi Kebijakan Pengelolaan Kualitas Air di Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara. Dibimbing oleh CECEP KUSMANA dan ETTY NAN1
Pelabuhan Muara Angke merupakan salah satu pelabuhan yang terletak di wilayah Teluk Jakarta. Letaknya yang sangat strategis dan didukung oleh surnberdaya dam sehingga menyebabkan tejadinya peningkatan aktivitas manusia, baik di darat maupun di lautan. Dari aktivitas ini menghasilkan limbah b e ~ p alimbah padat dan cair, sehingga menyebabkan teqadinya pencemaran terhadap kualitas air di sekitar kawasan Pelabuhan Muam Angke. Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui kondisi eksisting pengelolaan terhadap limbah padat dan cair yang sudah dilaksanakan dan k l u m dilahnakan baik oleh pengelola pelabuhan sendiri maupun oleh P e r n e ~ t a hdi kawasan pelabuhan Muara Angke, Mengkaji kondisi kualitas perairan di wilayah Pelabuhan Muara Angke, Menentukan strategi kebijakan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan pencemaran perairan di wilayah Pelabuhan Muara Angke. Penelitian ini dilakukan pada bulan September sampai Mei 2006. Metode penelitian untuk mdihat Kondisi eksisting dilakukan secara deskriptif, menganalisis kualitas air dan Analysis Hierarc~process(AHP) yang digunakan untuk menentukan alternatif kebijakan pengelolaan kualitas air. Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi ekisting kegiatan pengelolaan lingkungan yang sudah terealisasi adalah pengadaan IPAL untuk kegiatan pengolahan hasil perikanan tradisional (PHPT), sudah ada pihak yang menangani sampah, akan tetapi kinerjanya belum optimal. Status kualitas air di pelabuhan Muara Angke telah tercemar, hal ini ditandai dengan beberapa nilai parameter diantaranya nilai kecerahan dan kekeruhan, DO pada stasiun 1, NO3, P04, dan COD telah berada di atas Baku Mutu Berdasarkan hasil Analvsis Hierarchv urocess altematif prioritas kebijakan yang hams dilakukan adiah penyadar& masyarakat tentang sanitasi iingkungan yang mendapat prioritas pertarna, prioritas kedua pengadaan ketiga adalah pembersihill~laut d& &npah, IPAL di pelabuhan, prioritas yig prioritas yang terakhir adalah penegakan hukurn lingkungan. Kata kunci : kualitas air, pelabuhan, kebijakan
ABSTRACT
DHONA ARIANTI. The st rate^ qf Water Q~rulityPolicy of Muara Angke Port lVvrth Jakarta. Under the direction o f CECEP KUSMANA and ETTY RIANI. Muara Angke is one in port of Jakarta hay. Because oj; it is strategic of it and supported bv resources ajfecting human activities both in terrestrial and ocean. From this activities re.rulting liquid and material wasie. The aim of the research were to know management existing condition of liquid and material wcrste that has been implemented or not yet by port manager or government at Muara Angke port, to myestigate water quality condition of Muara Angke port and determine a policy strategy interrelating to water pollu:ion prevention in Muara Angke port area. This research was carried out from September 2005 to M q 2006 in Muara Angke port. ntjs research using descriptive method to know existing condition, analysis water quality and Analysis Hierarchy Process (AHP) to determine alternative policy of management water quality. The result showed .that the existing condition activity environment management that has been realized was traditional fishery. There was outsider thai handle waste but the activity was not optimal yet. The water quality status in Muara Angke port has been pollute, this remark by few parameter value among others value of brightness and turbidiw. Dissolved oxygen (DO) at first station, N03, PO4 and COD have rather hight that value standard The result of Analysis Hierarchy r'rocess (AHP) showed that alternative ofpolicy is public a wareness as the first prioriv, the second priority is to carried out IPAL at port, then the third priority is clean-up of material waste. The last priority is low enforcement of environmental.
Key Words :water quality,port andpoliq
O Hak cipta milik Institut Pertanian Bogor, tahun 2007 Hak cipta diliodongi
Dilurung mengutip dun memperbanyuk ranpa izin tertulis dari Instirut Pertanian Bogor, sebagian atau seluruhnya &lam bentuk apapun, baik cetak fotocojy, mibofilm dnn sebagainya
STARTEGI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KUALITAS AIR DI PELABUHAN MUARA ANGKE JAKARTA UTARA
DHONA ARIANTI
Tesis
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains Pada Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Ligkungan
SEKOLAH PASCA SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2007
Judul Tesis
: Strategi Kebijakan pengelolaan Kualitas Air di
Nama
Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara. : Dhona Arianti
Nornor Pokok
: PO52040301
Disetujui, Komisi Pembimbing
Prof. Dr. Cecep Kusrnana MS Ketua
Ketua Program Studi Ilrnu Pengelolaan Surnberdaya Alam dan Lingkungan
Tanggal Ujian: 8 Desember 2006
Dr. Ir. ittv Riani. M.S. Awgota
Dekan Sekolah Pascasajana
Tanggal Lulus :
'
'
"j7
Puji syukur yang tak hingga penulis sampa~kanKehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul Strategi Kebijakan pengelolaan Kualitas Air di Pelabuhan M u m Angke Jakarta Utara Usulan ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Pengelolaan Surnberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup (PSL) Sekolah Pasca Sarjana Institut Perianian Bogor. Penulis menyampaikan banyak terirna kasih pada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian usulan penelitian ini, diantaranya yaitu: 1. Bapak Dr. Ir. Sujono H. Sutjahjo, MS sebagai Ketua Program Studi
Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan sekolah pasca sarjana IPB, yang telah banyak memberikan arahan dan bantuan yang tak hingga dalam upaya menyelesaikan studi.
2. Bapak Prof. Dr. Cecep Kusmana, MS. sebagai ketua komisi pembiibing dan Ibu Dr. Ir. Etty Riani, MS sebagai anggota komisi pernbimbing yang tidak hanya memberikan b i b i n g a n saja tetapi selebiiya juga pendidikan yang sangat b e d . Penulis sampaikan terimakasii kepada Dr.lr. Sulistiono, MS yang telah berkenan menjadi penguji luar, clan juga berkenan memberikan
kritik dan saran-sarannya. 3. Kepada semua pihak di PSL yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penelitian ini. 4. Kepada segenap anggota keluarga, khususnya ayahanda dan ibunda tercinta
H. Dahlan Juned dan Hj. Nurhayati serta Umi dan Abu yang telah mengasuh dan membesarkhnku dengan seluruh cinta kasih, pengorbanan dan doa yang telah diberikannya. Adik- adikku tercinta Devi, Indra, Taufik, Eka, Alma atas segala dorongan dukungan dan perhatian yang sangat berarti dan tak temilaikan harganya.
5. Kepada rekan-rekan mahasiswa Program studi PSL Angkatan 2004 yang telah banjak memberikan dukungan dan perhatian yang sangat berarti. Kepada Uni
Farida, Sunanvan, Mezwan, kk tini, Uni Osi, mbak Cana. dan teman-teman lainnya yang tidak bisa di scbutkan satu persatu [honksjbr 011. 6. Tcrimakasih juga kepada sahabatku (Teh Ina,Yeni, Ipay, Budi Yusuf) atas
semua dukungan dan kebersarnaan selama ini. kepada teman-teman sepejuangan di wisma Assabilli ( kk Uli, Yani, Inur dan Eli) yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat pada saat aku butuhkan.
7. Kepada semua pihak yang telah membantu namun tak dapat saya sebutkan satu persatu. Penulis berharap, sernoga penelitian ini dapat berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan clan bemat~faatbagi semua pihak, khususnya kepada penulis pribadi kiranya dapat menjadi bekal setelah menyelesaikan stud; nantinya
Penulis dilahirkan pada tanggal 5 Agustus 1978 dari pasanyan H. Dahlan dan Hj. Nurhayati di Banda Aceh NAD. Penulis mempakan anak pertama dari
enam bersaudara. Penulis masuk Sekolah Dasar (SD) tahun 1988 pa& Negeri 39 Banda Aceh
dan
tamat tahun
SD
1993. Kemudian melanjutkan studi
tahun 1993 pada Sekolah .!enengah Pertama (SMP) Negeri 6 Banda Aceh dan tarnat tahun 1995. Setelah menamatkan SMP, penulis melanjutkan studi pada Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 4 Banda Aceh dan tamat tahun 1997. Kemudian melanjutkan studi tahun 1997 pada Perguruan Tiggi Universitas Syiah Kuala pada Fakultas MIPA Junmn Biologi, dan menamatkan studi pada tahun 2002, dengan gelar Sarjana Sains (S.Si). Penulis melanjutkan studi Program Magister (S2) tahun 2004 pada Institut Pertanian Bogor (IPB), Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan dengan sponsor sendiri.
1.PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ............................................................................................. 1 .. 1.2. Kerangka Permlaran ................................................................................... 4
1.3. P e r n u = Masalah...................................................... ............................... 6 .. 1.4. Tuj- Penelltlan...................................................................... ................ 7
I1.TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pencemaran perairan .................................................................................. 8 2.2. Sumber Pencemar di Pslabuhan ................................................................... 8 2.21. Kegiatan di D& Kawasan Pelabuhan ...............................................9 2.2.2. Kegiatan di Kolam Pelabuhan ........................................................... 9 2.2.3. Kegiatan di Luar Kawasan Pelabuhan................................................ 10 2.3. Kualitas Perairan dan Baku Mutu Air Laut.................................................. 10 2.4. Sistem Pelabuhan ...................................................................................... 11 2.5. Fungsi dan Peranan Pelabuhan..................................................................... 15 .. 2.6. Fasll~tasPelabuhan....................................................................................... 17 2.6.1. Fasilitas Pokok ................................................................................... 17 2.6.2. Fasilitas Fungsional ............................................................................ 17 .. 2.6.3.FashtasPenunjang ............................................................................. 18 2.7. Aspek Ligkungan ..................................................................................... 18 2.8. Analisis Kebijakan ....................................................................................... 20 2.9. Analisis Hirarki Proses (AIiP)..................................................................... 24
.
III METODE PENELITIAN 3.1. Waktu dan Lokasi ......................................................................................... 27 3.2. Metode Pengumpulan Data .......................................................................... 27 . . .................................................................................. 28 3.3.Tahapan Penel~t~an 3.3.1. Tahapan Pengumpulan Data .............................................................. 28 3.3.2. Penentuw Titik dan Pengambizlan Sampel Air .................................. 28 28 3.3.3. Parameter yang di Ukur...................................................................... 3.3.4. Jenis dan Sumber Data ...................................................................... 29 .. 3.4. Metode Anal~slsData .......................................................................... 30 .. 3.4.1. Analisis Kondlsl Eksisting ................................................................. 30 .. 3.4.2..Anal~sisKualitas Perairan ....................:.............................................. 30 3.4.3. Status Pencemaran Kualitas Air ......................................................... 30 3.4.4. Analisis Kebijakan Pengelolaan Kualitas Air ...................................... 31
.
IV KEADAAN UMUM PELABUHAN MUARA ANGKE 4.1. Sejarah Perkembangan Pelabuhan Perikanan ........................................... 33 4.2. Karakte"stik pelabuhan ..............................................................................33 4.2.1. Let& Geods dan Administratif .................................................... 33 4.2.2. Geologi dan Topografi ........................................................................ 34 4.2.3. Hidrologi ............................................................................................ 34 4.2.4. Hidr-eanografi ................................................................................. 35 4.2.5. Kliitologi ..................................................................................... 35 4.3. Frnilitas dan Kegiatan di Pelabuhan Muara Angke .................................... 35 4.3.1. Perurnahan Nelayan ............................................................................ 35 4.3.2. Kawasan Perikanan ............................................................................ 36 4.3.3. Fasilitas Tempat pendaran Ikan ......................................................... 38 4.3.4. Fasilitas Perbailcan I(apal/Docking .................................................... 38 4.3.5. Fasilitas Pengolahan Hasil Perkman Tradisional ............................. 39 4.3.6. Tempat pelelangan Ikan ..................................................................... 40 4.3.7. Cold Storage ..................................................................................... 41 4.3.8. Tempat Pengecer Ikan ........................................................................ 42 4.3.9. Unit Pengepkan Ikan ......................................................................... 42 42 4.3.1 0.Pujaseri Masmumi ........................................................................... 4.3.1 1.SPBU Dwi Fungsi .......................................................................... 43 4.3.12. Tambak Ujicoba Air Payau ............................................................. 43 . . 4.4. Fasllltas Perekonomian ............................................................................... 43
5.1. Peraturan Pengelolaan Kualitas Air ............................................................ 48 5.2. Kondisi histing di Wilayah Pelabuhan Muara Angke .............................. 50 52.1. Realisasi Pengelolaan L i g a n .................................................... 50 5.2.2. Kualitas Air ........................................................................................ 53 5.2.3. Statb Pencemaran Kualitas Air ......................................................... 55 5.3. Stakeholder Pengelolaan Pelabuhan Muara Angke ..................................... 57 5.4. Prioritas Aspek Terhadap Alternatif Kebijakan ........................................... 59 60 5.4.1. Aspek Sosial ....................................................................................... 61 5.4.2. Aspek Ekologi .................................................................................. 64 5.4.3. Aspek Ekonomi .................................................................................. 5.5. Alternatif Kebijakan Pengelolaan Kualitas Air di Pelabuhan M u m Angke 53 ............................................................... 67
.
VI Kesimpulan dan Saran 5.1. Kesimpulan.................................................................................................... 72 5.2. Saran.............................................................................................................. 72
DAFTAR PUSTAKA..................................................................................... 74 LAMPIRAN ...................................................................................................... 77
Daftar Gambar Gambar 1.
Kerangka pemikiran strategi kebijakan pengelolaan kualitas air di Pelabuhan Muara Angke..............................
Gambar 2.
Tiga elemen sistem kebijakan.............................................
Gambar 3.
Penetapan
kebijakan
yang
ideal
dan
proses
implementasi........................................................................ Gambar 4.
Sturuktur hirarki perumusan sIrategi kebijakan ................
Gambar 5.
Jumlah penduduk di Kecamatan Penjaringan 200 .............
Gambar 6.
Kepadatan penduduic di Kecamatan Penjaringau 2004 .....
Gambar7.
Jumlah penduduk menurut agama di Kecamatan
. .
Penjanngan 2004.................................................................
Daftar Tabel
Halaman Tabel 1.
Tipe dan kriteria pelabuhan perikanan di indonesia..........
14
Tabel 2.
Skala banding secara berpasangan dalam AHP .................
26
Tabel 3.
Pengambilan jumlah responden.......................................
27
Tabel 4.
Parameter kualitas air yang diukur pada penelitian ........
29
~ & l 5.
Rumah nelayan Muara A q k e sampai dengan tahun 2003 ..................................................................................
36
~ & l 6.
Fasilitas di Pelabuhan Muara Angke ........................
37
~ & 7l .
Fasilitas yang ada di TPI Muara Angke ..........................
33
~ ~ b8.e l Fasilitas docking kapal di Muara Angke ..........................
39
~ a b e9l.
40
Jenis olahan ikan ..............................................................
Tabel 10. Daerah penangkapan ikan ...............................................
41
Tabel 11. Fasilitas perekonomian di kelurahan penjaringan .........
44
Tabel 12. Paatmm tentang pengelolaan lioghmganpelabubau .....
49
Tabel 13. Nilai rata-ratapengukuran parameter fisik clan kirnia air laut di Pelabuhan Muara Angke .....................................
54
Tabel 14. Status pencemxm kualitas air ..............................
56
Tabel 15. Nilai prioritas kelompok stukeholder .............................
57
Tabel 16. Tabel nilai prioritas aspek ...............................................
59
Tabel 17. Dampak ekologis berbagai limbah yang potensid masuk ke perairan ..........................................................................
63
Tabel 18. Jenis dan nilai prodilksi ikan tahun 2001 . 2003 ...............
64
Tabel 19. Jumlah produksi tahun 2001-2004 ....................................
65
Tabel 20. Penerimaan retribusi tahun 2001 - 2004 ..........................
66
Tabel 21. Nilai prioritas altematif kebijakan .................................
67
Daftar Lampiran Peta lokasi penelitian kawasan Pelabuhan Muara Angke DKI Jakarta ..................................................
78
Lampiran 2.
Hasil analisis AHP ...................................................
79
Lampiran 3.
Status pencemaran kualitas air...................................
81
Lampiran 4.
Penmdang-undangan pengelolaan lingkungan hidup...........................................................................
82
Kondisi eksisting dan beberapa kegiatan di Pelabuhan Muara Angke ...........................................
85
Lampiran 6.
Kuisioner yang diguanakan &lam pelitian ...........
88
Lampiran 7.
Peta Kawasan Muara Angke .....................................
89
Lampiran 1 .
Lampiran 5.
I. PENDAHULUAN 1. 1. Latar Belakang
Pembangunan yang
berwawasan
lingkungan mempakan
sasaran
pembangunan yang diharapkan, oleh karena itu perlindungan terhadap h g s i lingkungan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan. Pada dasarnya pembangunan temtama yang berwawasan lingkungan memegang peranan yang cukup penting untuk menimbulkan dampak positif pada bidang ekonomi yang bisa d
i
i baik oleh masyarakat itu sendii di wilayah tersebut
bahkan samjmi taraf nasional. Namun seringkali akibat dari pembangunan ini muncul juga dampak-dampak negatif, salah satu dampak negatif dari perubahan
ini adalah timbulnya pencemaran akibat dari tidak dikelolanya limbah dengan baik clan benar yang pada akhimya dapat menimbulkan masalah pada kelestarian ligkungan hidup. Salah rstu ekosistem yang paling banyak menerima bahan pencemar akibat dari berkembangnya pembangunau adalah ekosistem perairan, tenbama di wilayah pesisir. Pengelolaau perairan di wilayah pesisir sangat penting untuk
dilakukan, mengingat perairan pantai rnempakan d a d yang paling disukai orang, karena banyak mendatangkan manfaat, seperti untuk perikanan, pelabuhau, tempat rekreasi, tempat olah raga laut dan sebagainya Salah satu contoh di wilayah pesisu
yang banyak mendataugkan manfaat ekonomi adalah Teluk
Jakarta, bahkan hingga saat ini sudah tidak d
i
i lagi bahwa Teluk Jakarta
mempakan salah satu daerah pduktif. Seiring dengan perkembangan waktu, tanpa disadari Teluk Jakarta telah menjadi tempat pembuangan berbagai hasil kegiatan manusia, baik di darat maupun di lautan (Riani et al, 2005), sehingga ekosisitem ini dapat dijadikan indikator dalam penilaian kerusakan sumberdaya alarn dan lingkungan hidup. Teluk Jakarta merupakan kawasan perairan yang sangat penting, baik secara ekologis maupun ekonomi5. Secara ekologis Teluk Jakarta sebagai habitat biota laut khususnya Laut Jawa dan secara ekonomis perairan ini mempakan lahan kehidupan ribuan manusia yang menggantungkan hidupnya melalui berbagai aktivitas yang dilakukan di Teluk Jakarta dan sekitarnya (Dahuri, 2005).
Namun di sisi lain kawasan tersebut mengalami tekanan bempa pencemaran. Sumber pencemaran
yang
mencemari
perairan
Teluk
Jakarta
dapat
dikelompokkan menjadi tiga, yaitu (a) yang berasd dari darat (land-based pollution); @) dari kegiatan di laut (marine-based pol/ution); (c) sumber pencemaran yang berasal dari udara (atmospheric deposition). Sumber pencemar yang berasal dari darat merupakan sumber pencemaran yang berasal dari kegiatan yang dilakukan di darat seperti kegiatan rumah tangga (domestik), kegiatan industri, dan kegiatan pertanian Kegiatan rumah tangga berasal dari perurnahan, perkantoran, hotel, rumah sakit, dan lain-lain. Kegiatan ini rilenghasilkan limbah yang sangat mempengaruhi 'hgkat kekeruhan, kandungan oksigen, serta kandungan bahan organik (Dahuri, 2005). Menurut Sutjahjo et a1 (2005) jumlah sampah domestik yang masuk ke Teluk Jakarta mencapai ribuan m2/hari. Sampah penduduk Jakarta Utara perkapita yang terangkut sebesar 2 2 4 kgthari dari jumlah total 2,51 kg/hari. Artinya yang tidak terangkut adalah 027 kg/hari dan akan terbuang langsung ke sungai. Sedangkan liibah yang b e d dari kegiatan industri tidak hanya mempengaruhi tingkat keketuhan, kandungan oksigen, dan kandungan bahan organik saja tetapi juga mengubah struktur kimia air yang disebabkan oleh masuknya zat-zit anorgmik. Kegiatan pertanian juga m e n p k a n
salah satii sumber penenman yang berasal dari dany limbah pertanian ini
berasal dari sedimen akibat em5 lahan, unsur kimia limbah hewani atau pupuk (nitrogen dan fosfor), dan unsw kimia dari pestisida yang digunakan. Berbagai kegiatan yang dilakukan di laut juga m e n p k a u sumber pencemar, salah satu kegaiatan di laut yang merupakan sumber pencemaran di Teluk Jakarta adalzh kegiatan transportasi laut. Kegjatan ini menyebabkan pencemaran minyak di perairan Teluk Jakaria (Dahuri, 2005).
Gejala yang menunjukkan bahwa kawasan Teluk Jakarta telah tercemar dapat dilihat dari tejadiiya kematian ribuan ikan pada tanggal 6 Mei 2004. Kejadian teeebut sempat menimbulkan kekhawatiran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan. Penyebab sementara kematian tersebut masih beeifat pro dan kontra @ e l m diketahui secara pasti) (Syamsudin, 2004). Ada beberapa pelabuhan di Teluk Jakarta yang disinyalir menyumbangkan
berbagai bahan pencemar ke dalam perairan Teluk Jakarta Salah satu pelabuhan
tersebut adalah Pelabuhan Muara Angke. Tingginya kegiatan yang tejadi di pelabuhan tersebut akan bedampak terhadap rendahnya kualitas air. Selain itu
Muara Angke juga merupakan tempat bermuaranya 6 sungai, diantaranya Kali Angke, Kali Ciliwung, Kali Cideng, Kali
Krukut, Kali Grog01 dan Kali
Pasanggrahan (Samsudii dan Kardana, 1996). Pelabuhan Muara Angke berfungsi sebagai tempat pendaratan ikan segar dan pelelangan ikan, juga merupakan kawasan nelayan, perikanan terpadu dan kawasan pariwisata. Adapun penyebab lain terjadinya pencemaran di kawasan Muara Angke adalah kegiatan industri, perkantoran, pelayaran, dan sungai-sungai yang bermuara di perairan tersebut. Beragamnya aktivitas di Pelabuhan Muara Angke tersebut akan sangat nrempengaruhi liibah yang d i i i l k a n dan akan mempengaruhi kualitas perairan
di sekitarnya Tingginya tingkat pencemaran di kawasan Pelabuhan Muara Angke, akan menimbulkan bahaya yang sangat besar jika tidak ditanggulangi dengan baik. Untuk itu maka perlu d
i kembali akar rnasalah yang ada di lokasi
tersebut apakah cukup baik a.tau perlu dikaji kembali sehingga mampu meningkatkan kualitas lingkungan perairan. Menurut Wooldridge et al. (1999) pada saat ini semakin disadari peran serta pemerintah sangat penting dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini terkait dengan posisi pemerintah sebagai p e n t -kebijakan di bidang lingkungan bidup. Untuk meminimalisasi kerusakm lingkungan perairan akibat aktivitas pelabulmn, baik aktivitas di darat maupun aktivitas di laut, maka perlu adanya manajemen pengelolaan pelabuhan clan lingkungan dengan
tersedianya data yang mendukung untuk rnengevaluasi
dampak kegiatan pelabuhan terhadap liigkungan. Adanya peratwan dan perundang-undangan yang mengarah pada perliidungan lingkungan, akan dapat memperkuat kebijakan terhadap perliidungan lingkungan, tetapi terdapat tantangan yang besar yaitu adanya gap antara kebijakan perlindungan liigkungan yang ada dengan irnplementasi secara nyata di lapangan, sehingga sangat diperlukan adanya monitoring dari berbagai pihak tennasuk peran serta dari ilmuan demi tercapainya lingkungan pelabuhan yang tidak tercemar. Bertitik tolak dari ha1 tersebut, maka penulis merasa perlu melakukan penelitian mengenai Strategi Kebijakan Pengelolaan Kualitas Perairan di Pelabuhan Muara Angke.
1.2. Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran ini didasari atas banyaknya kegiatan yang dilakukan di Pelabuhan Muara Angke yang berfungsi sebagai tempat berlabuh kapal perikanan, tempat pendaratan ikan hasil tangkap dan pusat pengembangan masyarakat nelayan, serta pusat penanganan dan pengolahan mutu hasil per;.kanan. Berdasarkan sumber kegiatan, limbah yang dihasilkan dapat berupa limbah domestik maupun limbah industri. Limbah tersebut dapat menghasilkan sehingga dapat m e n d Witas peraimn di wilayah Pelabuhan
pence-
Muara Angke. Untuk itu perlu dilakukan analisis kualitas perairan. Agar kualitas perairan dapat terjaga maka perlu adanya kebijakan untuk pengelolaan limbah. Dengan adanya kebijakan, pengelolaan l i b a h yang bersifat holistik dan sehingga akan mudab diimplementasikau di lapangan. Hingga saat ini sudah ada kebijakan-kebijakan yang mengatur pengelolaan Teluk Jakarta, namun kebijakan tersebut diduga masih belum diimplementasikau dengan baik, karena sistem pengelolaannya belum bersifat holistik dan operasional. Oleh karena itu perlu dibuat kebijakan yang baru atau mengembatgkim kebijakm-kebijakan yang telah
ada, sehingga dapat menjawab permasalahan-pema&&n
yang sedang dihadapi.
Untuk masa yang akan datang dipedukan kebijakan dalam mengatur pengelolaan (pembuangan) limbah dan &lam menentukan baku mutu limbah yang akan dibuang ke lingkungan perairan la* Kebijakan yang dab +kan
barus dapat
dilaksanakan clan ada p e r n a n w yang ketat agar kualitas limbah yang akan dibuang tersebut benar-benar sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebenarnya telah ada beberapa penelitian yang dilakukan di Peiabuhan Muara Angke, diantaranya mengenai Analisis Kebijakan Pengawasan Kapal Ikan ( Studi Kasus Pengawasan Kapal Ikan di PPN Pekalongan dan PPI Muara Angke
Jakarta Utara) oleh Mikron (2002), kajian beberapa aspek program pemberdayaan masyarakat nelayan pengolahan Muara Angke DKI Jakarta Utara oleh Faiza (2302). Namun penelitian tentang strategi kebijakan pengelolaan kualitas perairan di Pelabuhan Muara Angke belum pernah dilakukan, sehingga perlu dilakukan penelitian ini. Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada Garnbar 1:
Aktivitas Pelabuhan Muara Angke
I
v
Industri
Pemukiman
4
1 Ekologi
i
I
T
Sosial
1
I
Ekonomi
4
1
AHP
Gambar 1. Kerangka pemikiran strategi kebijakan pengelolaan kualitas air di Pelabuhan Muara Angke
1 3 . Perurnusan Masalah
Pelabuhan Muara Angke merupakan Pusat Perikanan Terpadu. PPI Muara Angke tennasuk pelabuhan perilcanan kelas D yang terletak di Teluk Jakarta, clan termasuk pada perairan Teluk Jakarta. Pelabuhan Muara Angke berfungsi sebagai penciaratan ikan segar, pelelangan ikan, pengolahan hasil ikan dan kawasan perurnahan nelayan. Akibat tingginya aktivitas di kawasan pelabuhan Muara Angke menghasikan berbagai limbah dari kegiatan tersebut yang potensinya cukup besar untuk mencemari lingkungan perairan di pelabuhan Bedasarkan hasil pemantauan kualitas perairan Teluk Jakarta oleh BPLHD Propinsi DKI
Jakarta, DPTL BPPT, PKSPL IPB, P20 LIPI, BRPL DKP berdasarkan indeks diversitas Muara Angke terms& dalam zona D dimana telah mengalami pencemaran berat (Kartawijaya, 2005). Pencemaran kualitas air yang berat ini akan sangat mempengaruhi kesinambungan dan produktivitas di wilayah Pelabuhan Muara Angke. Berbagai
smbah yang dihasilkan oleh kegiatan di pelabuhan tersebut mempunyai potensi cukup besar untuk men&
l i g a n pelabuhau, oleh karena itu perlu
dilakukau pengelolaan @erencanaan, pengolahan, pengawasan dan pengendalian)
temadap pembuangao limbah dengan acuan baku mutu limbah yang dapat dibuang ke perairan bebas. Untuk mengatasi semua pennasalahan taebut, maka saugat diperlukan strategi kebijakan yang tepat lmtuk mencegah pencemaran kualitas air. Oleh
karem itu maka pertanyam penelitian yaug harus dijawab pada penelitian ini adalah
1. Bagaimana kondisi eksisting pengelolaan terhadap limbah padat dan cair yang sudah dilaksanakan dan belum dilaksanakan baik oleh
Pemerintah maupun oleh pengelola pelabuhan sendiri di kawasan Pelabuhan Muara Angke. 2. Bagaimana kondisi kualitas perairan di wilayah Pelabuhan Muara
Angke.
3. Bagaimana
straregi kebijakan
yang
berkaitan dengan upaya
penanggulangan pencemaran perairan di wilayah Pelabuhan Muara Angke.
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan m u m dilakukannya penelitian ini adalah menformulasikan strategi kebijakan pengelolaan kualitas air di Pelabuhan Muara Angke. Tujuan khususnya penelitian ini adalah : 1. Mengetahui kondisi eksisting pengelolaan terhadap l i b a h padat dan
cair yang sudah dilaksanakan dan belum dilaksanakan baik oleh
Pemerintah maupun oleh pengelola pelabuhan sendiri di kawasan Pelabuhan Muara Angke.
2. Mengkaji
kondisi kualitas perairan di wilayah Pelabuhan lvluara
3. Menentukan strategi kebijakan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan pencemaran perairan di wilayab Pelabuhan Muara "%ke Penelitian ini diharapkan dapat memberikan &an
strategi kebijakan
pengelolaan kua1ita.s perairan di l i i g a n Pelabuhan Muara Angke. Selain itu dapat menjadi bahan masukan bagi pengelolaan kawasan Pelabuhan Muara Angke
dan instansi pemerintah.
11. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pencemaran Perairan Keputusan Menteri Negara Kependudukan clan Ligkungan Hidup No.51lMENKLWV2004, yang dimaksud dengan polusi atau pencemaran air dan udara adalah m a d ! dan dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam airludara dan atau berubahnya tatanan (komposisi) airludara oleh kegiatan manusia atau proses dam, sehingga kualitas airtudara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkau airludara menjadi kurang atau
tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.
Masalah pencemaran air menimbulkan kerugian, karena mempengaruhi sistem kehidupan baik secam langsung maupun tidak langsmg. Beberapa jenis pencemaran air yang dikenal adalah: a) pencemaran fisik (warna, karena zat organik dan anorganik, turbiditas dan zit tersuspensi, suhq buih atau busa), b) pencemaran
fisiologi (rasa dan bau), c ) pence-
biologi @ertumbuhan
ganggang dan bakteri termasuk bakteri patogen), d) pencemaran kimia bQik zat organik maupun anorganik (Sigar, 1987).
23. Somber Pencemar di Pelabahm Sumber pence-
laut dan pantai secara mum berasal dari berbagai
kegiatan baik di darat m a u p di laut sendiri (Wardoyo, 1981). Namun demikian sumber pence-
laut dapat berasal dari : a) limbah industri, b) limbah
pemukiman, c) liibah pertanian, dan d) liibah alami. Secara garis besar sumber pencemar perairan pelabuhan dikelompokkan
menjadi dua yaitu dari limbah kegiatan di luar kawasau dan kegiatan dalam kawasan pelabuhan yang menghasilkan limbah. L i b a h dari kegiatan di dalam kawasan pelabuhan dapat juga diielompokkan menjadi dua yaitu yang berasal dari kegiatan di daratan kawasan termasuk kegiatan di pinggir perairan pelabuhan
dan kegiatan di perairan pelabuhan atau laut, sedangkan limbah kegiatan di luar kawasan pelabuhan yang masuk kc perairan pelabuhan melalui sungai-sungai yang bermuara ke perairan pelabuhan merupakan limbah kegiatan-kegiatan yang terdapat di daerah tangkapan dari sungai -sungai tersebut (PPLH, 1993)
2.2.1. Kegiatan di Daratan Kawasan Pelabuhan Kegiatan di daratan kawasan pelabuhan yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang menghasilkan limbah dan dapat meningkatkan kontribusi pencemaran temadap perairan pelabuhan dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: a Kegiatan kepelabuhan, merupakan kegiatan jasa kepelabuhan seperti
pengangkutan dan bongkar muat baranglmuatan serta pengisian bahan bakat minyak (BBM). b. Kegiatan indushi dan penyimpanan atau penumpukan barang.
c. Kegiatan pemukimau, wanmg dan restoran serta perkantoran 2 3 3 . Kegiatan di Kolam Pelabuhan
Sumber pencemaran perairan pelabuhan yang berasal dari kegiatan yang
ada di perairan pelabubadaut yaitu dari kegiatan pelayaraa kapal tenrtama yang bertambat di pelabuhan ini. Bahan pencemar yang ditimbulkan kegiatan ini adalah
berupa li~nbahcair dan limbah padat yang sumbernya dapat dibedakau menjadi tiga kelompok yaitu : 1. Unsur kapal, yaitu limbah pengoperasian kapal. Limbah ini berasal dari :
a Ruang mesin, yaitu dari air pendingin atau air biiga yang mengaudung minyak sering dibuang ke &lam perairan pelabuhau secara langsung tanpa melalui sepanttor terlebih dahulu, waIaupm kejadian ini hanya dilalcukan oleh sebagfan kecil kapal. b. Ruang muatan, yaitu air limbah pencuciaa m g muatan dan atau air ballast pada kapal yang melakukan sistem muatan tolak bara Air limbah ini lebii
dominan mengandung fraksi &yak
d i i p i n g bahan cair b u n , kotoran
dan sampah. 2. Dari unsw muatan, yaitu sebagai akibat adanya kebocoran muatan curah
(terutama muatan curah cair) dan ceceran muatan tersebut yang jatuh ke &lam perairan pelabuhan. 3. Unsur manusia, yaitu limbah padat dan cair para anak buah kapal (ABK) dan
pen-pang.
2.23. Kegiatan di Luar Kawasan Pelabuhan Kegiatan di l u x kawasan pelabuhan juga diperkirakan cukup besar kontribusinya terhadap pencemaran perairan pelabuhan. Xenurut Dahuri (2005) surnber pencemaran yang berasal dari d m t ini masuk melaui tiga cara yaitu: (1)
melalui aliran sungai; (2) melalui aliran permukaan (run-off);(3) melalui air tanah
(ground wafer). Bahan-bahan pencemar tersebut berupa l i b a h domestik baik limbah padat maupun limbah cair. 2 3 . Kualitas Perairan dan Balm Mntu Air Laut Kualitas suatu perairan pantai sangat ditentukan oleh aktifitas manusia dan dam dari wilayah di sekitamya. Bahan-b&an pencemar masuk ke perairan pantai selalu mengikuti arus pasang surut bolak-balii yang terjadi dua kali sehari. Bahan-bahan ini seolah-olah terpemngkap dalam suatu jarak teitentu di perairan
pantai clan terakumulasi, yang dapat mengakibatkan terlampauinya daya pulih diri (selfpurifcation) perairan pantai (Clarck, 1978). Apabila ha1 ini terjadi, rnaka
terjadinya penurunan kualitas perairan, karena penggunaan suatu badan air harus
sesuai dengan pesyamtan-maratan yang dipertukan bagi suatu p t u k a n . Perqmatan-persyamtan tersebut antara lab, dhilikhya ukumn-ukuan minimum bagi senyawa-senyawa yang membahayakan (Anonim, 1%8). Kualitas air perlu dijaga dengan mengadakan pemantauan secara intensif.
Untuk dapat mengetahui kualitas air laut yang baik, maka perIu dilakukan
Program Kali Bersih (PROKASIH) secara berkala, sehingga kualitas perairan dapat dimonitor setiap sW,agar tidak menimbulkau dampak pada sistem ekologi, ekonorni clan sosial. Baku mutu air laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau hams ada dan atau unsur ycng ditenggang keberadaannya di dalam air laut (Kepmen RI KLH No. 02 tahun 1988). Tujuan
dari pengembangan baku mutu air laut adalah melindungi laut dari berbagai kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran melalui kajian baku mutu air laut sehingga dapat diterapkar. dalam upaya pemantauan serta penegakan hukum.
2.4. Sitem Pelabuhan Pelabuhan laut adalah suatu tempat yang tetap dan me~pakandaerah perjinggungan antara sistem perhubungan darat dengan sisitem perhubungan laut yang memungkinkan terjadinya perpindahan muatan (barang dan penumpang). Menurut Peraturao Pemerintah nomor : 11 tahun 1993 tenmg pembinaan pelabuhan, pada Bab I pasal I ayat (a), disebutkan bahwa pelabuhan adalah daerah tempat berlabuh dan tempat bertambatnya kapal laut serta kendaraan air lainnya untuk me*
dan atau menurunkan penumpang, bongkar muat b m g dan
hewan, serta merupakan daerah lingkungan keqa kegiatan ekowmi. Ditinjau dari sistem tmmpxtasi secara keseluruhan, pelabuhan laut addah suatu terminal, yaitu titik dimana penumpang dan barang masuk dan k e l w dari
sistem, yang merupakan salah satu komponen fungsi utama sistem hansportasi. Pelabuhan laut sebagai salah satu simpul mempunyai arti penting, karena merupakan daerah persinggungan y x g slain berhngsi sebagai tempat
perpindahan juga berfungsi sebagai indikator pertumbuhan industri di daerah sekitamya (daerah hinterlmhya) dihaqkan dapat berkembang menjadi pusatpusat pemunbuhan yang potensial.
Dalam pengklasifikasian K r a m a d i i (1985) pengelompokan pelabuhan berdasarlcan : 1. SegiTeknis
a Pelabuhan Alam adalah daerah yang menjomk kedalam terlindungi oleh suatu p u l a atau terletak disuatu teluk sehingga kapal dapat b v i g a s i dan berlabuh.
b. Pelabuhan Buatan adalah daerah perairan hasil dari bentukau manusia agar terliidung terhadap ombak, badai dan arus sehhgga memmgkinkan kapal untuk merapat.
c. Pelabuhan Semi Alam adalah pelabuhan yang sifatnya juga pelabuhan
alam atau juga pelabuhan buatan 2. Asal dan Tujuan Barang
a. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang terbuka untuk jenis perdagangan dalarn dan luar negeri
b. Pelabuhan Pantai adalah pelabuhan yang terbuka bagi jenis perdagangan dalam negeri c. Pelabuhan Sungai adalah pelabuhan yang cendrung untuk perdagangan antar daerah yang dihubungkan oleh sungai
Pengklasifikasian pelabuhan dari segi penyelenggaraannya dapat dibagi menjadi : 1. Pelabuhan Umum
yaitu pelabuhan yang diselenggarakan untuk
kepentingan pelayanan masyarakat umum
2. Pelabuhan Khusus yaitu pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna nlenunjang kegiatan-kegiatan tertentu. Pelabuhan
ini tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan umum, kecldi dalam keadaan tertentu dengan ijin pemerintah. Pelabuhan khusus dibangun oleh
perusahaan (pemerintahlswasta) yang berfungsi sebagai p r a s a r a ~untuk pengiriman hasil produksi penrsahaan tersebut, misalnya pelabuhan minyak, pertambangan, dan perilcanan. Berdasarkan penyelenggaraannya pada umumnya pelabuhan rnempunyai
fungsi umum yaitu tempat berlabuhnya kapal-kapal dan m yaug &dung
e suatu tempat
dari laut sebingga dapat dilak&n bongkar muat secara aman.
Selain itu pelabuhan juga mentpakan unsur penting untuk menentukan kelancaran angkutan laut dan di ka-
pelabuhan teasebut dapat tumbuh dan berkembang
berbagai perusahaan industri. Pelabuhan apabii ditinjau dari berbagai kegiatau
dapat dibedakan antara lain : 1. Pelabuhan Umum atau pelabuhan perdagangan adalah pelabuhan yang
berfungsi untuk bongkar muat atau menampung dan meneruskan bemacam-macam barang dagang termasuk didalamnya seperti karbon, biji
besi dan pasir. 2. Pelabuhan Penumpang adalah pelabuhan yang berfungsi untuk menaikkan dan m e n d a n penumpang yang menempuh perjalanan dari laut.
3. Pelabuhan Sport adalah pelabuhan yang berfungsi untuk tempat berlabuh
atau bertambatnya kapal yang umumnya berkaitan dengan wisata, olah raga air dll.
4. Pelabuhan Perikanan adafah pelabuhan yang berfimgsi untuk berlabuh dan
bertambatnya kapal yang hendak bongkar muat hasil tangkap ikan atau mengisi bahan perbekalan untuk melakukan penangkapan ikan di laut. Pelabuhan perikanan mempakan pelabuhan khusus yang mempunyai defenisi yang berbeda dengan pelabuhan umum atau dengan pelabuhan khusus lainnya. Menurut Quin yang diacu &lam Lubis (2002) mendefinisikan pelabuhan perikanan sebagai suatu kawasan perairan yang tertutup atau terlindungi dan cukup aman dari pengaruh angin dan gelombang laut, dilengkapi dengan berbagai fasilitas seped logistik, penydaan bahan bakar perbekalan clan juga samna ~ e w w k ukt g - b a r a n g . Lubis (2002) menyatakan bahwa pelabuhan perikanan adalah mempakan pusat pengembangan ekonomi perikanan ditinjau dari aspek produksi, pengolahan dan pemasaran baik berskala lokal, nasional maupun intemsional. Menurut
Direktorat Jendral Perikanan (1994) bahwa aspek-aspek tersebut secara terperinci adalah : 1. Produksi :bahwa pelabuhan perikanan sebagai tempat para nelayau untuk meiakukan kegiatau-kegiatan
pmduksinya
mulai
dari memenuhi
kebutuhan perbekalan untuk menangkap ikan di laut sampai membongkar basil tangkapnya 2. Pengolahan :bahwa pelabuhan perikanan menyediakan man-sarana yang dibutuhkanmtuk mengolah hasil ta-ya
3. Pemasaran : bahwa pelabuhan perikanan m
e pusat pengumpulan
dan tempat a d pemasaran hasii tangkapnya Bagakali d a I m Laga (2005) menyatakan bahwa pelabuhan perikanan
adalah suatu kompleks gabungan antara area perairan, area lahan dan berbagai saranan yang menjamin keselamatan tempat berlabuh bagi hpal penangkapau
ikan serta menyediakan pelayanan, tern-
untuk melaut dan bongkar. Ditjen
Perikanan mengelompokkan pelabuhan perikanan di Indonesia menjadi empat tipe menurut kriteria-kriteria seperti tertera pada Tabel 1
Tabel 1. Tipe dan kriteria pelabuhan perikanan di indonesia Pelabuhan (Tipe)
Faktor Kriteria
Samudera (A)
Nusantara (B)
F'antai (C)
Pangkalao Pmdaatan
Ikan (D)
a. Tersedianya lahan seluas 50 Ha b. Diperuntukkan bagi kapal-kapal perikanan diatas 100-200 GT dan kapal pengangkutan ikan 500-1000 GT c. Melayani kapal-kapal perikanan 100 unitmari d. Jumlah ikan yang didarafkan lebih dari 200 tonihari e. Tersedianya fasilifas pembinaan mutu, saranan pemasaran dan lahan kawasan industri perikanan a tenedianya lahan seluas 30 Ha-40 Ha b. Diperuntukkan bagi kapal-kapal perikanan di atas 50-100 GT c. Melayani kapalkapal perikanan 50 unit/hari d. Jumlah ikan yang d i d a h lebih dari 100 tonihari e. Tersedianya f a s i l i p e m b i i r n w sarana pemasaran dan lahan kawasan indushi paikanan a Tersedimya khan seluas 10-30 Ha b. Dipenwtukkan bagi kapal-kapal perikwao C50 GT c. Melayani kapal-kapalperikanan 25 u n i M d Jumlah ikan yang didars&an lebii dari 50 todhari e. Tersedimya f a s i l i p e m b i i m a sarana pemasaran dan lahan kawasao i n d h pmbmm a k m x l h y a labao seluac 10 Ha b. Dipenmtukkan bagi kapal-kapal perikan -30 GT c. Melayani kapal-kapal perikanan 15 unit/hari d. Jumlah ikao yang didaratkan 2 10 tonmari d i fasilii p e m b i i r o w saraoa pemasaran dan e. T lahan kawasan indumi paiLanan f. Dekat den@ pemukiman aclayan
Sumber Ditjen Perikanan, 1994 yang diacu dalam Lub'i 2002. Landuit (1982) menyatakan bahwa pelabuhan dapat mempengaruhi
pembangunan ekonomi dan sebaliknya pembangunan ekowmi dapat pula mempengaruhi pe.ningkatan aktivitas pelabuhan la&. Dari pemyataan tersebut, &pat diartikan
bahwa peranan pelabuhan laut addah cukup penting terbadap
pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, dalam perencauaan lokasi plabuhan laut sebaiknya dipadukan dengan tujuan nasional &lam kaitannya dengan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat-pusat kota baru, karena pada kenyataannya banyak kota-kota yang berkembang kegiatan ekonominya berada di sekitar pelabuhan laut Perwujudan dari peranan pelabuhan laut terhadap perkembangan ekonomi adalah sebagai berikut : 1. Dengan adanya pelabuhan laut maka membuka kesempatan, baik untuk
pengadaan aktivitas perdagangan dalarn negeri maupun dengan negara lain.
2. Dengan terciptanya perdagangan luar negeri, maka memungkinkan adanya devisa dari hasil barang yang diekspor.
3. Tarif bongkar muat di pelabuhan laut mempunyai pengaruh terhadap harga jual barang yang diekspor yang pada akhir~~yamempengaruhi pula pendapatan negara
4. Aktivitas di pelabuhan laut akan mempunyai pengaruh terhadap kesempatan keja. Siregar (1990) menjelaskan bahwa sistem pelabuhan terdiri dari 2 (dm)
elemen utama, yaitu (1) elemen sarana (kapal) dan (2) elemen prasarana (fasilitas pelabuhan). Antara sarana dan prasanlna pelabuhan memiliki kaitan yang erat
dirnana perkemhangan tekhnologi sarana angkutan laut sedapat mungkin diimbangi dengan perkemhangan tekhnologi prasarana pelabuhan. Hal ini mempakan kousekuensi dari timbuinya diiensi kecepatan dan keamanan dalam hmqortasi laut.
Jika ditinjau dari segi geografis dan teknis, maka persyaratan yang
-
dibutubkan pelabuhan laut meliputi :
Lokasinya sedekat rnungkin dengan lokasi asal dan tujuan baraug atau pen-Pw% Mampu mernberikan perlidungan terhadap kapal dari cuaca buruk
sewaktuberada di pelabuhan. Memiliki kedalam perairan yang cukltp, sehingga kapal tetap dapat
-
terapung saat air laut smut Tersedia fiitas-fasilitas yang digunakaa untuk penanganan barang maupun pen-pang
25. Fungsi dan Peranan Pelabuhan
Fungsi pelabuhan menurut Pemturan Pemerintah nomoi 11 tahun 1993 pada pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa "pelabuhan adalah sebagai tumpuan tatanan kegiatan ekonomi dan kegiatan pemerintah yang merupakan sarana untuk menyelenggarakanltempat naik turunnya penurnpang dan bongkar muat barang serta menunjang angkutan laut"
Sedangkan menurut Baudelaire (1973) dalam bukunya yang berjudul Port Administration and Management menyebutkan ada 3 (tiga) fungsi pokok dari pelabuhan yaitu : a. F~mgsiInterjim,dalam arti pelabuhan menyediakan fasilitas dan pelayanan jasa atau senice yang dibutuhkan untuk memindahkan (transfer) barangbarang dari kapal ke angkutan darat atau sebaliiya, dan atau memindahkan barang-barang dari kapal yang satu ke kapal yang lainnya (trashipment). Disamping fasilitas pelabuhan yang berupa inJiashvkIur juga ada yang disebut fasilitas pendukung seperti gudang-gudang storage tank/tankfa, mobil crane, crane kade, jaringan pipa untuk bungker air maupun minyak. b. Fungsi Link, yaitu p e l a b h u dipaudang sebagai salah satu mata rantai
dalarn proses transportasi mulai dari tempat asal barang sampai ke tempat tujuan.
c. Fungsi Gateway, yaitu sebagai pink gerbang dari suatu negara atau daerah sebagaimana halnya pelabuhan udam Konsep sebagai Gateway ini
didasarkan oleh pendekatan peraturan dan pmsedur yang barus diikuti oleh setiap yang men-
suatu pelabuhau
Adapun peranan pelabuban dapat digambarkau sebagai berikut : a Melayani kebutuhan
(to foIZm the trrude) baik pedagmgan
Regional, Nasional maupun Intemasional (ekspor impor). b. Menunjang agar berkembang dan berputamya mda perdagangan (to promote the trade). c. Menyediakan fasilitas transit untuk dae~phbelakang (hinterland). d. Menampung pangsa pasar dari ;alu lintas angkutan laui untuk barangbarang hmshipment baik untuk angkutan intemasional maupun angkutan nllsantara. e. Menunjang berkembangnya industri di dalam daerah pelabuhan maupun daerah belakangnya yang meliputi : 1. Industri yang berkaitan langsung dengan angkutan laut maupun
operasional pelabuhan.
2. Industri
yang berorientasi ekspor ataupm
industri yang
bergantung pada bahan baku atau finished product yang diimpor atau didatangkan dm: luar pulau.
2.6. Fasilitas Pelabuhau
Khusus pelabuhan perikanan dalam pelaksanaan fungsi dan peran harus dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Kapasitas danjenis-je~sfailitas yang ada umumnya akan menentukan skala atau tipe dari suatu pelabuhan dan akan
berkaitan pula dengan skala usaha perikananya. Jenis dan kapasitas fasilitas yang ada berkembang sesuai dengan kebutuhan operasional pelabuhan. Fasilitas-
fasilitas yang ada di pelabuhan perikanan atau pangkalan pendaratan ikan terdiri
dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas t a m W p e n u n j a n g (Lubis, 2002). Penyediaao fasilitas pelabuhan pexikanan dengan tujuan agar dapat menarnpmg kegiatan-kegiatan perikanan sebagai berikut : 1. Arus kapal-kapal yang keluar mas& pelabuhan 2. An?s ikan yang didaratkan, disimpau, diproses dan dipasackan domestik atau ekspor.
3. Arus manusia (nelayan, pedagan& dim karyadpegawai). 4. Arus alat hansportasi di darat yang keluar masuk pelabuhan.
2.6.1. Fasilitas Pokok Lubis (2002) menyatakan bahwa fasilitas pokok atau juga dikatakan
dasar atau pokok yang diperlukan &lam kegiatan suatu pelabuhan. Fasilitas ini berfungsi untuk menjamin kearnanan dan kelancaran infiastrukttu adalah fasilitas
kapal baik sewaktu berlayar keluar masuk pelabuhan maupun sewaktu berlabub di pelabuahn. Failitas pokok tersebut antara lain terdii dari : dermaga, alat bantu navigasi, breakwater @em&
gelombang).
2.6.2. Fasilitas Fungsional
Fasilitas fungsional juga diiatakan sebagai suprastruktur adalah fasilitas yang berfimgsi untuk meninggikan nilai guna dari fasilitas pokok sehingga dapat
menunjang aktivitas di pelabuhan. Fasilitas-fasilitas fungsional ini dikelompokkan antara lain untuk :
a. Penanganan hasil tangkap dan pemasarannya, yaitu:
-
Tempat pelelangan ikan (TPI) adalah tempat berlangsungnya kegiatan pelelangan, sehingga di tempat ini tejadi pertemuan antara penjual (nelayan) dengan pembeli (pedangan)
-
Fasilitas pemeliharaan dan pengolahan hasil tangkapan ikan, seperti gedung pengolahan, ternpat penjemuran ikan dan lain-lain.
-
Pabrik es. Es terutarna dipergunakan untuk mengawetkan ikan pada saat operasi penangkapan dan pengangkutan ke pasar atau pabrik
-
Gudanges
-
RefgirasiJfasilitas pendingin, seperti cool room dan cold storage. Fasilitas ini berfungsi unhlk tempat penyhpanan sementara
produk-produk perikananyang tidak langsung dipasarkan.
-
Gedung-gedung pemasaran
b. Fasilitas pemeliharaan dan perbaikm armada dan alat penangkapan ikan, yaitu : lapangan perbahu alat penangkpan ika~,ruang mesin, tempal
penjemwan, alat-alat penangkpan ikan, bengkel, slipqys, dan gudaug jaring. c. Fasilitas perbekalau :tangki dan instansi air rninum, tangki bahaubakar.
d Fasilitas komunikasi :stasiun jaringan telepon, radio SSB. 2.63. Fasilitas Penunjang Fasilitas penunjang adalah fasilitas yang sewa tidak langsung meningkatkan peranan pelabuhan atau para pelaku mendapatkan kenyataan melakukan aktivitas di pelabuhan. Fasilitas penunjang ini terdiri dari fasilitas kesejahteraan dan fasilitas administrasi. 2.7. Aspek Lingkungan Masalah lingkungan hidup, merupakan salah satu isu utama bagi negara dewasa ini, konferensi PBB tentang lingkungan hidup manusia (tanggal 5-16 juni 1972) di Stockholm Swedia menjadi tonggak bagi bangsa-bangsa u n t ~ k
membangun komitmen pada pelestarian lingkungan hidup (Tangkilisan, 2004) . Secara mum ne2ara-negaa mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut serta harus mengambil semua tindakan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari sumber apapun. Salah satu prtimbangan untuk tujuan pengembangan suatu pelabuhan
adalah, apabila kegiatan operasional di pelabuhan sudah menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan di sekitarnya, antara lain dampak keselamatan dan pencemaran laut. Pencemaran laut pzda umumnya diakibatkan oleh masuknya ke perairan zat-zat pencemaran, baik dari l a sendiri maupun dari darat. Pencemaran
dari laut dapat b e d dari kapal h p a pembuangan l i b a h minyak/oli bekas, baik yang merupakan pembuangan rutin atapun yang b e d dari pembersih kapal clan kebocoran kapal. Hal lain yang mungkin teqadi juga adalah dalam ha1 kecelakanaa kapal, berupa pecabnya kapal, kandasnya kapal ataupun tabrakan
kapal. Selain itu instalansi minyak yang ~iimgkiomengalami kebocoran ataupun kerusakan dapat pula mencemari laut Buangan dari bahan industri berupa senyawa-senyawa organik yang b e r s i i toksit, asam atau logam-logam berat mempunyai potensi besar mencemari laut Ekrtambahnya bahan pencemar akibat kegiatan di &rat maupun di
perairan akan berpengaruh terhadap ekosistem organisme yang hidup diperairan tersebut. Setiap organisme mempunyai kemampuau yang berbeda dalam menyesuaikan dirinya dengan kondisi Perairan,Mapi suatu konsentrasi dari bahan mungkin dapat rnenyebabkan kematian, rnenghambat pertumbuhan
pence-
suatu organisme, demikian pula kandungan bahan tertentu yang berlebiian juga &pat menimbulkan adanya salah satu golongan berkembang, sangat cepat, ha1 ini kadang-kadang tidak menguntungkan bagi kondisi perairan tersebut (algae blooming).
Pada suatu perairan yang belum tercemar biasanya d i u n i oleh komunitas biota yang terdiri dari banyak jenis dengan populasi kecil atau sedang dan sebaliknya dalam perairan yang tercemar komunitas biotanya hanya terdiri dari sedikit jenis dengan populasi yang besar. Tercemamya suatu perairan akan menyebabkan perubahan struktur komunitas biota yang hidup di dalamnya.
Untuk mengetahui dan sebagian dasar penitaian terhadap adanya pengaruhldarnpak lingkungan (pencemaran laut) yang telah terjdi di perairanlpelabuhan dapat dilihat dari hasil pemantauan lingkungan dengan menggunakan nilai ambang batas (NAB) yang merupakan kriteria baku mutu air untuk biota laut, sesuai Surat Keputusan Menteri Negam Kependudukan dan Lingkungan Hidup.
Analisis kebijakan adalah suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga clapat memberi landasan dari
para p b u a t kebijakan dalam membwt keputusan (Quade dalam D~nn,2003). Menurut James E. Anderson kebijakan adalah arah tin-
yang mempunyai
maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalab atau suatu perubahan ( W i o dalam Tangkilisan, 2005) Membuat atau merumuskan suatu kebijakaq yaitu kebijakan pemerintah
tidaklah mudab, banyak faktor betpengad terhadap proses pembuatannya Proses pembentukan kebijakan pemerintah yang rumit dan sulit barus diantisipasikan sebingga akan mudah dan berhasil saat diimplementasikan (Tangkilisan, 2004).
Dalam ha1 ini para pembuat kebijakan harus menentukan identitas permadahan kebijakan. Dengan cara rnengidentiiiksi problem yang timbul kemudian merumuskannya Dalam perumusan kebijakan pemerintah, yaitu kegiatan menyusun
dan mengemtrangkan
serangkaian tindakau
mtuk
memecahkan masalah. Analisis kebijakan diambil dari berbagai macam disiplin dan profesi yang tujuannya bersifat deskriptif, evaluatif clan prospektif. Selmjumya analisis kebijakan adalah sebuah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan infomasi yang ada hubungannya dengan kebijakan sehingga dapat dimanfaarkan ditingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan (Dunn, 2003). Davis et al. (1993) mengatakan bahwa kebijakan bukanlah berdiri sendiri (singel decision) dalarn proses kebijakan dalam sistem politik, tetapi bagian dari proses
antar hubungan, sehiigga kebijakan dapat dikatakan sebagai suatu alat pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
Analisis kebijakan adalah salah sahr diantara sejumlah banyak faktor lainnya didalam sistem kebijakan. Suatu sistem kebijakan @olicy system) atau seluruh pola institusional dimana didalamnya kebijakan dibuat, mencakup hubungan timbal balik antara tiga unsur, yaitu : kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan (Gambar 1). Sistem kebijakan adalah produk manusia yang subjektif yang diciptakan melalui pilihan-pilihan yang sadar oleh para pelaku kebijakan. Gambar hubungan tiga elemen penting di dalam suatu sistem kebijakan ( Dye ahlam Dunn, 2003)
dapat d i l i t pada Gambar 2.
PEMU KEBUAKAN
LINGKUNGAN KEBUAKAN
KEBUAKAN PUBLIK
4
Gambar 2. Tiga elemen sistem kebijakan (Dyen dalam Dunn, 2003) Kebijakan publik (public policies) mmerupakan rangkaian pilihan yaug kurang lebii
ding
berhubungan (termasuk keputusau-keputusau untuk tidak
bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah, yang diformulasikan didalam berbagai bidang, termas& lingkungan hidup. Definisi dari &ah
kebijakan tergantung pula pada pola keterlibatan
pelaku kebijakan (policy stakeholder) yang khusus, yaitu para individu atau kelompok individu yang mempunyai andil didalam kebijakan karena mereka mempengamhi clan dipengamhi oleh keputusan pemerintah. Selanjutnya lingkungan kebijakan (policy environment) yaitu konteks
khusus
dimana
kejadian-kejadian
disekelilingi
isu
kebijakan
terjadi,
mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik. Kebijakan operasio~aldari suatu lembaga adalah didasarkan pada suatu pijakan
landasan keqa Landasan kej a inilah yang mempakan dasar dari kebijakan yang ditempuh atau dengan kata lain kebijakan merupakan dasar bagi pelaksanaan kegiatan atau pengambilan keputusan. Menurut Wahab dalam Tangkilisan (2005) faktor-faktor yang mempengaruhi kineqa kebijakan adalah (a) Organisasi atau keiembagaan; (b) Kemampuan politik hi
penguasa; (c) Pembagian tugas,
tanggung jawab dan wewenang; (d) Kebijakan pemerintah yang bersifat tak remental; (e) Proses perumusan kebijakan pemerintah yang baik; (f) Aparatur evaluasi yang bersih dan benvibawa serta profesional; (g) Biaya untuk melakukan evaluasi; (h) Tersedianya data dan informasi sosial ekonomi yang siap dimdaatkan oleh penilai kebijakan. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan formal sangat tergantung pada bagaiinana kebijakan itu diimplementasikan dan diberlakukan keputusan tersebut kepada masyarakat. Pengimplementasian penyususnan suatu kebijakan sangat di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah (1) seberapa jauh wewenang yang diberikan oleh badan eksekutif, (2) kadcteristik dan badan eksekutif, (3) metode yang digunakan untuk menggunakan sumberdaya alam dan peraturan yang digunakan untuk memanfaahn sumberdaya alam tersebut, dengan adatiya faktor-faktor -but
sehingga membuat kebijakan menjadi dinamis. F'rkip
-
prinsip pembuatan kebijakan yaug ideal mempunyai tahapan-tahapn tersendiri
seperti pada Gambar 3. Rees (1990) mengatakan bahwa suatu kebijakan terlihat irasional, karena kebijakan yang diterima oleh suatu masyarakat belum tentu dapat diterima oleh m a s y d t lainnya Sehingga kebijakan itu harus diformulasikan sedemikian rupa sesuai dengan fungsinya sebagai pengarah, penyedia dan sekaligus sebagai kontrol kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pelaku
kebijakan.
Formulasi kebgakan (Perundang-undangan dan peraturan
Penetapan tujuan-tujuan secara detai
Menetapkan metode ymg tepat
I
Manbentuk oergankasifinstitusi yang
tePat
r r Operasional rutin
(~ji-
Anatisis basil sasanmyangdi+)
i
-
Gambar 3. Penetapan kebijakan yang ideal dm proses implemenmi (Ress, 1990) Pemilihau dalam pmgambilan kebijakan yang baik dan tepat dapat dipenuhi dengan menggunakan beberapa kriteria kebijakau, menurut Abidin (2000) ada beberapa kriteria kebijakan yang b i digunakan diantaranya adalah : 1. Efektifitas (efctiveness), men&
apakah suatu pernilihan sasaran yang
dicapai dengan satu altematif kebijakan dapat mengbasilkan tujuan akhk yang diinginkan. Jadi satu strategi kebijakan dipilih
dan lihat dari
kapasitasnya untuk memenuhi tujuan dalam rangka rnemecabkan pennasalahan masyarakat. 2. Efisiensi (economic rationality), mengukw besamya pengorbanan atau
ongkos yang hams dieluarkan untuk mencapai tujuan atau efektifitas tertentu.
3. Cukup (adequacy), mengukur pencapaian hasil yang diharapkan dengan surnberdaya yang ada. 4. Adil (equiy),mengukur hubungan dengan penyebaran atau pembagian hasil dan ongkos atau pengorbanan diantara berbagai pihak dalam masyarakat.
5. Tejawab (responsiveness), &pat memenuhi kebutuhan atau dapat menjawab permasalahan tertenta dalam masyarakat.
6. Tepat (apropriateness),mempakan kombinasi dari kriteria yang disebutkan sebelumnya
Untuk m e n d a p a t h skenario optimal dalarn pengelolaan kualitas perairan di Pelabuhan Muara Angke maka digunakan pendekatan AHP. Analisis W k i proses (AHP)mempakan met&
yang memodelkan permasalahan yang tidak
tershuktur seperti dalam bidang ekologi, ekonomi clan sosial. Pada dasarnya, AHP ini didesain untuk menangkap s e w n rasional persepsi orang yang berhubungan sangat erat dengan permasalahan tertentu melaui suatu prosedur yang didesain untuk sampai pada suatu skala preferensi diantara be.&@
set altematif. Saaty
(1993) menyatakan bahwa Proses Hir;lrki Analitik adalah model luwes yang memberikan kesempatan ?mgi perorangan atau kelompok untuk membangun gagasan-gagasan dan mendefenisikan persoalan dengan cara membuat asumsi dan memperoleh pemecahan yang d
i
i
i
Menurut saaty (1993), metode AHP memasukkan faktor kualitatif dan kuantitatif pikiran manusia Aspek kualitatif mendefinisikan persoalan dan hirarkinya dan aspek kuantitatif mengekspresikan penilaian dan preferensi secara ringkas dan padat. Proses ini dengan jelas menunjukkan bahwa demi pengambilan keputusan yang sehat dalam situasi yang komplek diperlukan penetapan prioritas dan melakukan perimbangan. AHP adalah mengidentifikasi, memahami, dan menilai interaksi-interaksi suatu sistem sebagai suatu keselumhan. Da'a yang dianalisis meliputi data struktur hirarki keputusan berdasarkan h a i l wawancara dan kuisioner dengan pendekatan AHP yang menggunakan analisis
komparasi
berpasangan.
Untuk
menggambarkan
Perbandingan
berpasangan berpengaruh relatif atau berpengaruh pada setiap elemen terhadap mming-masiag tujuan yang setingkat diatasnya dilakukan perbandingan berdasarkan judgement dari para pengambil keputusan, dengan melakukan penilaian terhadap tingkat kepentingan antara satu elemen dibandiigkan dengan elemen lainnya, maka digunakan pembobotan berdaswkan skala prioritas AHP. Pendekatan AHP menggunakan skala Saaty mulai dari bobot 1 sampai dengan 9. Nilai bobot 1 menggambarkan "sama penting", ini berarti atribut yang sama skalanya, nilai bobotnya 1, sedangkan nilai bobot 9 menggambarkan kasus atribut yang "penting absolut" dibandiigkan dengan yang lainnya. Jika hasil perhitungan menunjukkan nil& Consisten Ratio (CR) < 0,10 artinya penilaian pada pengisian kuesioner tergolong konsisten, sehingga nilai bobotnya dapat digunakan. Untuk m e n g d i i s data ini digunakan computer dengan banprogram expert choice 2000. Untuk lebii jelasnya dapat d i l i i t pada Tabel 2
berikut ini :
Tabel 2. Skala banding secara berpasangan dalam AHP Tingkat Ketersngan ~e~entin~an 1 Kedua elemen pentingny a
sama
3
Elemen yang satu sediit lebii penting dari pada elemen yang lain
5
Elemen yang satu lebii pehting daripada elemen yang lain
7
9
2,4,6,8
kebalikan
-
Elemen yang satu jelas lebih penting Penting dari pada elemen yang lain Elemen yang satu mutlak iebih penting dari pada elemen yang lain
Nilai-nilai antara dua nilai *bwP yang berdekatan Jika untuk aktivitas i rnendapat satu angka bila dibandiigkan dengan aktifitaj j, maka j mempunyai nilai kebalikannya bila dibandingkan dengan i.
-
Penjelasan Dua elemen mempunyai pengaruh yaw sama terhadap tujuan Pengalaman dan penilaian sediit mendukung satu elemen dibandiigkan elemen Iainnya Pengalaman dan penilaian sangat kuat mendukung satu elemen dibandingkan elemen lainnya
. .
-
Pengalaman dan penilaian sangat kuat mendukung satu elemen dibandingkan dengan elemen lainnya elem dengan kuat didukung clan dominan terlihat dalampraktek Satu
Bukti yang mendukung elemen yang satu terhadap elemen yang lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan
.
Nilai ini diberikan Via ada dua kompromi diantara dua piliban
111. METODE PENELITIAN
3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian akan dilakukan di kawasan Pelabuhan M u m Angke DKI Jakarta Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja (purposive sampling). Waktu penelitian dari bulan September 2005 sampai Mei 2006. 3.2. Metode Pengumpulan Data Penelitian ini bersifat deskriptif korelasional yaitu berusaha untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara tepat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diteliti (Nasir, 1999). Pengambilan contoh dilakukan dengan metode survei, yaitu metode yang bertujuan untuk meminta tanggapan responden. Beberapa pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah diskusi dan wawancara dengan panduan kuisioner serta pengamatan langsung terhadap kegiatan di Pelabuhan Muara Angke. Penentuan responden dilakukan dcngan sengaja (pwposive sampling), pengumpulan data
berdasarkan pertimbangan sesuai dengan maksud dan tujuan peneliti (Soehartono, 1999). Responden terdiri dari stakeholder yang mengetahui permasalahan dan kondisi pelabuhan dari berbagai l e m b a g d i i terkait, swasta, LSM dan masyarakat disekitar pelabuhan. Menurut Singarimbun dan Effendi (1989) bahwa pengambilan responden masyarakat hams yang mernpunyai rnata pencarian dan beraktifitas di sekitar pelabuhan selama minimal 5 tahun. Rincian pengambilan jumlah responden tersebut dapat dilihai pada
Tabel 3. Tabel 3. Pengambilan jumlah responden
1. 2 3 4 5 6
PEMDA DKI Jakarta Dinas Perikanan dan peternakan DKI Jakarta Pengusaha/Swasta Lembaga Penelitian Organisasi non pemerintah (LSM) Masyarakat di sekitar pelabuhan JUMLAH
2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 12 orang 22 orang
3.3. Tahapan Penelitian 33.1. Tahap Pengumpulan Data
Pengambilan sampel air dan analisis laboratoriurn untuk mengetahui kualitas perairan Pelabuhan Muara Angke. Melakukan obsewasi dan identifikasi pennasalahan yang ada di lapangan
untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan lingkungan di Pelabuhan Muara Angke Melakukan wawancara, diskusi dengan menggunakan panduan kuisioner terhadap pelaku utarna yang dapat mewakili pihak berkepentingan (stakeholder)
33.2. Penentuan titik dan pengambilan sampel air Penentuan titik pengambilan sampel didasarkan dengan pertimbangan dapat rnewakili perairan yang akan diambii, yakni pada jarak 50 rn, 500 m, 1000 m. Pengambilan sampel air dilakukau 3 kali setiap bulan. BeSerapa parameter kualitas air diukur imitu, namun parameter lainnya dianalisis di laboratorium. Pengambilan sampel air menggunakan alat Van D o n Sompler. Setelah itu sampel air dimasukkan ke dalam botol seianjutnya dimasukkan ke dalam cool
box untuk dibawa ke laboratorium guna keperluan analisis.
333. Parameter yang Diukur Parameter-parameter kualitas air yang akan diukur peralatan dan tempat mengamatinya dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Parameter kualihs air yang diukur pada penelitian
No
Parameter Fisik air
Satuan
Peralatan
Sumber Data
1.
Suhu
OC
Temometer
In situ
2.
Kecerahan Perairan
m
Secchi Disc
In situ
3.
Kekeruhan
NTU
Refraktometer
In situ
Refraktorneter
In situ
Kimia air 4.
Salinitas
O/oo
5.
DO
mg/l
DO meter
In situ
6.
pH
-
pH meter
In situ
7. BOD
mgfl
Spektrofotometer
~
8.
COD
rngn
Labratorim
9.
NO3
10.
Po4
mg/l mg/l
Spektrofotometer Spekh-ofotometer Spektrofotometer
~
b
Laboratorium Laboratorium
33.4. Jenis dan Sumber Data Pada penelitian ini digunakan dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer kondisi eksisting dengan melihat lagsung keadaan di lapangan. Data primer kualitas air diambil langsung di lokasi penelitian Data primer kebijakan di peroleh dari kuisioner terhadap para stakeholder y a g terlibat langsung terhadap pemanfaatan kawasan Pelabuhan Muara Angke. Pengumpulan data sekunder melalui penelusuran berbagai pustaka yang ada di berbagai instansi pemerintah dan swasta, seperti kantor BPLHD DKI Jakarta , Dinas Perikanan clan Kelautan DKI Jakarta, UPT. Pengelola Kawasan
Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan (UPT. PKPP& PP1)dan lain-lain, data dari hasii penelitian sebelumnya, hasil studi pu~taka,berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan, laporan serta dokumen dari berbagai instansi yang berhubungan dengan penelitian ini.
~
~
~
3.4. Analisis Data
Analisis data yang dilakukan meliputi beberapa tahap yaitu : analisis kondisi eksisting di sekitar Pelabuhan Muara Angke, analisis kualitas perairan dan analitical hirarchy prosess (AHP) untuk menentukan strategi kebijakan pengelolaan kualitas perairan. 3.4.1. Analisis Kondisi Eksisting
Kondisi eksisting dilakukan secara deskriptif, dengan melihat langsung kondisi pengelolaan limbah padat dan cair, serta peraturan perundang-undangan yang digunakan dalarn pengelolaan ligkungan hidup Pelabuhan Muara Angke. 3.4.2. Analisis Koalitas Air
Pelaksanaan kualitas air untuk menentukan status kondisi sekitar kawasan Pelabuhan Muara Angke. Data tentang kualitas air dan metode yang digunakan &pat dilihat pada Tabel 2. Analisis kualitas air dilakukan di Laboratorium BDP (Budidaya Perikanan) Fakultas Perikanan dan Ilrnu Kelautan IPB Bogor. Hasil dari analisis kualitas air akan dibandingkan dengan standar baku mutu air laut berdasarkan KEPMENLH No. 51 tahun 2004. Akan diiihat juga aspek pentunan yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan pelabuhan DKI Jakarta khususnya tentang kualitas air. 3.43. Status Pencemaran Kualitas Air
Penentuan tingkat pencemaran air di Pelabuhan Muara Angke menggunakan formula sebagai berikut : IPj = F (Cfiij)
Dengan : IPj Ci
= Indeks polusi
bagi peutukan air
= Konsentrasi parameter
kualitas air
Lij = Baku peruntukan air Pada metode ini digunakan beberapa parameter kualitas air, sehingga pada penggunaannya dibutuhkan nilai rata-rata keseluruhan Cinij acuan polusi. Untuk
itu maka dalam rangka merangkum indeks polusi beberapa parameter digunakan formula Nemerow (1991) Pij =
Dengan :(Ci/Lij)r
= nilai
rata-rata Ci/Lij
(Ci&ij)m = nilai maksimum Ci/Lij Untuk menentu tingkat pencemaran digunakan indeks sebagai berikut : 0 IPij 5 1.0 memenuhi baku mutu l .O 5 Pij _i 5.0 tercemar ringan 5.0 5 Pij 5 10 tercemar sedang
Pij > 10
tercemar berat
3.44. Analiiis Kebijakan Pengelolaan Kualitas Air
Dilakukan perurnusan strategi kebijakan pengelolaan kualitas air di Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara dengan menggunakan metode
AHP.
Dalam AHP pengukuran dapat dilakukan dengan membangun skala pengukuran
dalam bentuk indeks,skoring atau nilai numerik tertenta Ha-ha1 yang harus diperhatikan dalam menyelesaikan suatu masalah dalam AHP adalah : dekomposisi, k o e f judgement, sintesis prioritas dan konsistensi logika Adapun tahapan pada pendekatan AHP melipd : a) Iden-
Sistem, bertujuan untuk mengidentifikasi pennasalahan dan
menentukan solusi yang diinginkan. b) Penyusunan struktur hirarki yang diawali dengan tujuan urnurn, dilanjutkan dengan sub-sub tujuan kriteria dan kemungkinan alternatif-alternatif pada tingkatan kriteria paling bawah. c) Membuat mamks perbandingan berpasangan yang menggambarkan pengaruh
relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap masing-masing tujuan yang setingkat diatasnya Perbandingan berdasarkan judgment dari pengambilan keputusan, dengan menilai tingkat kepentingan satu elemen di bandingkan dengan elemen laimya. d) Menghitung matriks pendapat individu
e) Menghitung pendapat gabungan f)
Pengolahan vertikal
g) Revisi pendapat Struktur hirarki ini diawali dengan tujuan mum, dilanjutkan dengan subsub tujuan, kriteea dan kemungkinan alternatif pada level paling bawah. Untuk lebih jelasnya struktur ilirarki dalam perumusan strategi kebijakan pengelolaan kualitas perairan di Pelabuhan M u m Angke Jakarta Utara dapat dilihat pada Gambar 4 berikut ini :
Tingkat 1
Fokus
I
Peningkatan kualitas air di Pelabuhao Muam
I
I
Gambar 4. . Struktur hirarki perumusan strategi kebijakan
IV. KEADAAN UMUM PELABUHAN MUARA ANGKE 4.1. Sejarah perkembangan pelabuhan perikanan Keberadaan Muara Angke sebagai tempat pelelangan ikan sudah ada sejak dulu diiulai dari TPI Marunda, TPI Cilincing, TPI Kalibaru Timur, TPI Kalibaru
Barat, TPI Bintang Mas, TPI Sunda Kelapa, TPI Muara Karang, TPI Kamal Muara Pada tahun 1977 dirubah menjadi Muara Angke dengan skala tradisional dan Muara Baru dengan skala industri. Pada tahun 1998 ditambah lagi TPI Cilincing, TPI Kalibam, TPI Kamal Muam Organisasi yang mengelola Pelabuhan
Muara Angke addah Dinas Perikanan, namun pada tahun 2002 diganti namanya menjadi Dinas Petemakan, Perikanan dan Kelautan di bawah pengelolaan WT.
PKPP DAN PPI sesuai SK. Gub. Prop. DKI Jakarta No. 105 tahun 2002. Tugas pokok unit pelaksana telcnis pengelola kawasan pelabuhan perikanan dan
pangkalan pendaratan ikan adalah mengatur, mengelola dan m e m e l i fasilitas pelabuhan perikanan, pelelangan ikan dan pangkalan pendaratan ikan beserta
sarana penunjangnya,
mengelola pemukiman nelayan
beserta fasilitas
kelengkapannya serta menyelenggarakau keamanan dan ketertiban lingkungan
kawasau pelabuhau perikanan dan paugkah pendaratrmilran. 4.2. Karakteristik Pelabuhan 42.1. Letak Geograih dan A?
' ' '
tif
Kawasan M u m Angke terletak di bagian utara sebelah barat Propinsi DKI Jakarta dan behatasan langsung dengan Laut Jawa Kawasan Muara Angke termasuk dalam wilayah administrasi Kelurahan Pluit, Kecamataa Penjaringan Kota Jakarta Utara. Daerah perikanan Muara Angke memiliki luas wilayah 771.9
ha Batas-batas Kawasan Muara Angke adalah :
-
Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Pluit Barat
-
Sebelah selatan berbatasan dengan Kali Angke
-
Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa
Sebelah barat berbatasan dengan Kali Angke
Kawasan Muara Angke secara geografis terletak pada 6O.06'.50" sampai 6O.06'56" LS dan 106O.45'.56" ST sampsri 106~.46'.28 BT,
LS
dengan
tinggi rata-rata 0-1 m di atas permukaan air laut. Kawasan Delta Muara Angke diapit oleh 2 anak sungai, yaitu Kali Angke di sebelah timur dan Kali Adem di sebelah barat. Lahan seluas 65 ha dimanfaatkan untuk perurnahan nelayan (21,26 ha); tambak uji coba budidaya air payau (9,12 ha); bangunan PPI beserta fasilitas penunjangnya (5 ha); hutan bakau (8 ha); tempat pengolahan ikan tradisional (5 ha); docking kapal (1,35 ha); lahan kosong (6,7 ha); pasar, bank dan bioskop (1 ha) ) serta terminal (2,57 ha). 4.2.2. Geologi dan Topografi
Kawasan Muara Angke mempunyai geomorfologi sebagaimana umumnya
daerah-daerah pan+aisepanjang pantai DKI Jakarta yakni sangat dipengaruhi oleh hasil endapan sungai-sungai yang mengalir di wilayah tersebut, endapan-endapan tersebut umumnya membentuk endapan alluvial pantai dengan permukaan tanah datar dan subur karena dipengaruhi endapan sungai yang mengandung s d i e n
dan didalamnya mengandung h - b a h a n organ& namun tekstur tanah l d t i d a k solid, sehingga daya dulomg tanah rendah dan proses intrusi air laut tinggi. Kawasan Muara h & e memiliki kontur permukaan tanah datar, ketinggian
dari permukaan laut antara 0 sampai i meter, kondisi air permukaan terdiri dari payau, kolam tambak, raw-rawa, Kali -4ngke dan laut
Kawasan Muara Angke merupakan delta yang diapit oleh 2 anak sungai
yaitu Kali Angke dan Kali Adem, kondisi airnya tidak baik karena banyak polutan yang mencemari sungai tersebut sebagaimana kebanyakan sungai-sungai yang berada di wilayah DKI Jakarta, namun demikian Kali Adem dan Kali Angke masih banyak digunakan oleh sebagaian masyarakat Muara Angke untuk aktivitas sehari-hari.
4.2A. Hidrooceonografi
Pasang surut yang tejadi di pangkalan pendaratan ikan Muara Angke mengikuti pola pasang surut Perairan Teluk Jakarta yakni mempunyai sifat harian tunggal yaitu terjadi satu kali pasang dan satu kali surut setiap hari. Kisaran terbesar antara surut tertinggi dan surut terendah adalah 1,2 m ( Dinas Hidro
Oseanograf~TNI AL, 1998).
Sesuai dengan letak geogratinya,
keadaan iklii Kota Jakarta secara umum
terrnasuk kawasan Muara Angke beriklim tropis dengan data curah hujan
sepanjang tahun 2000 mencapai 1.913,s mm, suhu udara di Muara Angke cukup tinggi suhu maksmum udara berkisar 3 1,4O~pada siang hari dan suhu minimum udam berkisar 25,4'~ pada malam hari, dengan kelembaban rata-rata 7 knots per
jam, sedangkan arah angin selalu berubah-ubah sesuai musim pada setiap tahunnya
43. FasiliCM dan Kegiatan di Pelabuhan Muara Angke 43.1. Peramahan Nehyan Di M u m Angke Pemerintah Propinsi DKI Jakarta mengalokasii lahan seluas 2126 ha rmtuk dipergudm sebagai kompleks penrmahannelayan dengan segala fasilitas pendukungnya seperti sekolah mulai taman ka~~&-km&hingga
SMP, saraua ibadah berupa musholla dan mesjid, puskesnm, rumah sakit khusus paru-paru dan berbagai fasilitas kemasyarakatan lainnya Di Kawasan Muara Angke rencananya akan dibangun 2.500 unit rumah nelayan yang pelaksanaan pembangunannya dilakukau secara bertahap. Sistem pengelolaan rumah pada umumnya sama dengan BTN maupun Perumnas yakni dengan cara sewa beli dengan jangka waktu antara 15 sampai dengan 18 tahun.
Jarak antara perurnahan nelayan dengan dermaga sekitar 500 meter, sehingga nelayan tidak memerlukan biaya transportasi untuk mendatangi pelabuhan pemberangkatan, demikian pula nelayan hanya memerlukan waktu
singkat untuk pulang ke mmahnya setelah melakukan pelayaran mencari ikan. Adapun berbagai jenis rumah nelayan dapat dilihat pada Tabel 5. Tabel. 5. Rumah nelayan Muara Angke sampai dengan tahun 2003
Tahun No.
J e ~ IsTipe
Pemhan gunan
Jml. Unit
Besarnya Angsuran I Bulan (Rp.)
5000-1 1.600 - Nelayan
Profesi Penghuni
1.
Ruinah lama
1978
540
2.
Rumahbermis
1988
203
3.
Rumah
1991
38
45.000 - Pengolah Ikan
4. 5.
panggung Rumahbermis
1993
135
1994
20
6.
RumahHKSN
1995
80
Rumah susun :
- ABK 37.500 Kapal - Buruh 55.000 - Lain-lain
Lantai I
45.000
7.
Lantai I1
1996
9.500
- Pedagang lkan
36.000
112
Rumab susun :
63.000
Lantai I
52.000
Lantai I1 Pada tahun 2004 Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta bekejasama dengan Yayasan Budha Tzu Chi mernbangun m a h susun tipe 4225 meter sebanyak 600 unit untuk menampung para nelayan pindahau dari Kali Adem. Rumah susun tersebut dibangun melalui 2 (dua) sumber anggaran yakni :
a. 4 (empzt) blok sebanyak 340 unit k o m p e m i penbangunan fasum dan fasos Pantai Indah Kapuk.
b. 3 (tiga) blok sebanyak 260 unit dari Yayasan Budha Tzu Chi. Sesuai rencana, mmah tenebut akan disalurkan kepada nelayan dengan cara sewa 43.2. Kawasan Perikanan
Untuk menunjang operasional kawasan pelabuhan perikanan clan pangkalan pendaratan ikan telah dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas penunjang seperti yang terdapat pada Tabel 6.
Tabel 6. Fasilitas di Pelabuhan Muara Angke No.
I.
Jenis Fasilitas
Kapasitas
FASILITAS POKOK 1. 2. 3. 4. 5. 6.
11.
Lahan Dermaga Tanggung pemecah gelombang Kolam Pelabuhan Tiang pengikat kapal 1 bholar Fender kayu
65 Ha 403 m' 1.700 m' 63.993 m2 122 buah 450 m'
FASILITAS FUNGSIONAL
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 111.
TPI dan kantor lama TPI dan kantor baru Tempat pengepakan ikan Kios gudang kantor Pasar gmsir Pasarpengecer Kios ikan bakar (Pujaseri) Workshop Mirasih Gudang alat-alat perikanan Kisdam I kolam penampungan Bengkel alat kapal tradisional Cold storage SPBU dwi fungsi Dock tradisiond
1.420 m2 2.212 m2 30 Unit 40 Unit 870 Lapak 150 Unit 24 Unit 8 Unit 1 Unit 12 Unit 1 unit 5 unit 1 Unit 1 Unit 5 unit
INSTANSI DAN KELEMBAGAAN. 1. LpT Dinas Perhubungan
2. Syahbandar 3. KPLP 4. HNSl
5. Koperasi Perikanan 6. Pos Polisi KP3 7. BankDKI 8. Terminal Bis 9. Pasat Inpres 10. Pos Kesehatan
1 unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 1 unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit
Keterangan
4 3 3 . Fasilitas Tempat Pendamtan Ikan (TPI)
Kegiatan di pendaratan ikan terdiri atas kegiatan untuk memuat, mendaratkan, menyimpan, melelang dan pengawetan ikan. Agar kegiatan tersebut dapat bejalan dengan lancar maka dibutuhkan fasilitas penunjang seperti yang tercantum pada Tabel 7 . Tabel 7. Fasilitas yang ada di TPI Muara Angke Volume Jenis Fasilitas Jetty kzyu 2.250 m' . Turap Alur Pelabuhan Fender 100 m2 Tiang pengikat kapal 1.OOU m2 Kantor UPT PKPI 63.993 m2 Jalan 450 m2 Tangki air 88 buah2 Saluran air 1.420 m2 Instalasi listrik 48 m2 Kantor UPT PKFI 200 m2 Jalantpengkapalan 2.946 m2 SPBU 1 unit Tangki air 2 unit Saluran air 1.753 rn2 Instalasi listrik 1 Sumber :UFT PKPI D i Petemakao, P e r h m dao Kelautan Ropinsi DKI Jakarta 2001 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
-
~
43.4. FasTtas Perbailcan Kapal I Docking
Fasilitas perbaikan kapal di Muara Angke seluas 803 m2. Narnun demikian, docking kapal ini hanya diperuntukkan bagi kapal-kapal ikan yang mempunyai bobot mati kurang dari 30 GT, sedangkan bagi kapal perikanan yang memiliki bobot mati melebii 30 GT dilakukan di pelabuhan Muara Baru. Fasilitas docking di M u m Angke dapat dilihat pada Tabel 8 , Frekuensi kapal yang melakukan docking rata-rata 720-960 kapal pertahun, pada saat ini terdapat 5 unit dock, sedangkan tenaga kej a yang dapat diserap rata-rata per unit docking 20-30 orang, selain itil fasilitas docking dilengkapi dengan tempai perbaikan alat
penangkapan, mang perbaikan mesin kapal, tempat persediaan suku cadang, ruang pelatihan clan kamar tidur untuk peserta pelatihan nelayan.
Tabel 8. Fasilitas docking kapal di Muara Angke Unit
Luas
1
UPMB (Unit Penyuluhan Modernisasi Bertahap)
Nama Docking Kapal
2
4500 m2
2
Fan Marine Shipyard
1
4500 m2
3
PT. Kam Teknik Utama
2
4500 m2
No
Sumber: WT-WBM Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Propinsi DKI Jakarta, 2001
43.5. Fasilitas Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional Fasilitas untuk kegiatan pengolahan ikan mempunyai luas 5 ha, tempat ini
berupa bangunan untuk tempat istirahaf dan unit pengolahan yang berukuran
5 x 20 m sebanyak 196 unit Tempat pengolahan ikan tersebut, selain untuk kegiatan mengolah ikan juga berhgsi sebagai tempat tinggal peke& gudang
dan penjualan ikaa Tempat pengolahan ikan dilengkapi dengan berbagai
~arana
dan prasarana penunjang kegiatan. PHPT Muara Angke mempunyai lahan seluas 5 ha. Di atas lahan tersebut dibangun 203 unit tempat pengolahan ikan. Setiap unit
terdii dari rumah kerja berlantai 2 berukuran 5 x 6 meter persegi dan tempat penjemuran ikan seluas 75 m2. Peruntukan rumah kerja lantai bawah untuk kegiatan pengolahan, sedangkan lantai atas untuk isfirahat para pekeja Kepada
para pemakai fasilitas tersebut dikenakan s e w sebesar Rp. 40.000,-per bulaa Selain pengolahan ikan dengan bentuk pengeringan, pembuatan terasi, di PHPT juga dilakukan penyamakan kulit &an pari untuk diolah menjadi kerajinan tangan berupa tas, dompet dan lain-lain untuk diekspor ke negara-negara Taiwan, Jepang dan Philipina Jenis ohhan ikan yang ada di P m T seperti yang terwntum
dalam Tabel 9.
Tabel 9. Jenis olahan ikan No. 1.
Jenis Olahan Pengolah ikan asin
Jumlah Unit 189
2.
Pengolah ikan pindang
1
3.
Pengolah terasi
2
4.
Pengolah kerupuk kulit pari
5
5.
Penyamakan kulit pari
3
6.
Pengolah limbah ikan
3
~eterangan
43.0. Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Tempat pelelangan ikan mempunyai nilai shategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan Di TF'I tersebut Pemerintah Pmpinsi DKI Jakarta memberikan pelayanan lelang, sehingga diharapkan harga yang tejadi
&lam proses lelang tersebut merupakan harga optimal yang dapat diperoleh nelayan. Tempat pelelangan ikan dalam satu hari melayani sekitar 15 kapal dan 45
perahu yang membongkar hasil tangkapaunya Produksi basil tangkapan nelayan tergantung pada faktor cuaca, musim, dan jumlah kapal yang membongkar hasid ta&apamya
di TF'I. Sebagai gambamn produksi ikan yang masuk ke DKI
Jakarta dalam sat- hari lata-rata mencapai 100 - 125 ton dengan rincian sebagai
berikut:
Tabel 10. Daerah penangkapan ikan Daerah Penangkapan / Asal Ikan
No.
I.
%
hail
tangkapan
1
54,lO %
Daerah Penangkapan a. b. c. d. e. f. g.
Perairan Bangka Belitung Perairan Sumatera Selat Karimata Laut Jawa Perairan Kalimantan Barat Kepulauan Natuna Teluk Jakarta dan Kawawang h. Karimun Jawa 11.
Daerah Pengirim I Pemasok ikan a. Tuban b. Pekalongan c. Tegal d. Cilacap e. Labuan f. Bandung g. Bogor h. Lampung i. Indramayu j. Rengas Dengklok k. Serang 1. Ciasem m. Pemalang n. Surabaya 0. Rembang p. Juwana q. Binuangan r. Eretan s. Losari
4 5 9% 1,71 % 4,77 % 3,67 % 0,59 %
1,18'/0 6,73 % 0,59 % 2,08 % 8,79 % 0,11 % 0,14 % 0,48 % 0,42 % 9,OI % 124 % 025 % 226 % 1,47 % 0,35 %
43.7. Cold Storage
Ikan me~pzikansuatu produk yang cepat sekali mengalami pembusukan apabila tidak ditangani secara baik. Kegiatan penanganan ikan semestinya dilakukan sejak penangkapan, baik dengan cara pendinginan, pembekuan maupun penggaraman. Untuk penanganan setelah dilakukan pembongkaran ikan, di
kawasan Muara Angke pada tahun 2003 pada luas lahan 3.000 m2 dibangun 1 unit cold slorage oleh investor asing ( PT. AGB Tuna ) dengan kapasitas 1.000 ton.
Pasokan ikan berasal dari nelayan Muara Angke, Pelabuhan Ratu dan Muncar. Jenis ikan yang disimpan/didinginkan/dibekukan adalah l a m , cumi, bawal, clan tenggiri dengan besat biaya sewa penitipan Rp. 15,- per kg I hari.
4.3.8. Tempat Pengecer Ikan Dalam
rangka
memberikan pelayanan kepada
masyarakat
yang
memerlukan ikan dalam jumlah kecil, di PPI Muara Angke telah dibangun fasilita pedagang pengecer. Luas pasar 1.260 m2 dengan jumlah 150 lapak, sedangkanjumlah pedagang pengecer 148 orang. 43.9. Unit Pengepakan Ikan Dalam rangka memenuhi permintam pasar ekspor, dikawasan PPI Muara Angke dibangun 33 unit perigepakzn ikan, dengan produksi rata-rata setiap bulan 75 ton Negara tujuan ekspor S i u r a , Malaysia dan Hongkong, dengan jenis ikan kakap, tenggiri, udang dan b a d . Luas masing-masing unit pengepakan antara 50 - 110 m2, terdiri dari bangunan bertingkat dan non tingkat
43.10. Pujaseri Masmurni Pujaseri Masmumi dibangun pada tahun
1996 bertujuan untuk
menciptakan peluang pasar prod& hasil perikanan khususnya jenis-jenis ikan yang lazim dikonsumsi dalam bentuk baker. Selain hal tersebut diharapkan agar semakin tumbuh kegemaran masyankat untuk makan ikan dan menjadikan ikan sebagai lauk I konsurnsi sehari-hari. Jumlah kios pujaseri 24 unit dengan ukuran 5
x 17 m2. Sesuai dengan Perda DKI Jakarta No. 3 tahun 1999 setiap pemakaian fasilitas pujaseri dikenakan biaya sewa sebesar Rp. 6.000,- perbulan I meter persegi.
43.1 1. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Dwi Fungsi
Untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar bagi para nelayan, pada tahun 1997 telah dibangun 1 unit SPBU dwifungsi pada lahan seluas 2,212 m2. SPBU tersebut melayani kebutuhan bahan baker baik untuk kapal nelayan maupun kendaraan urnum. 43.12. Tambak Ujicoba Air Payau
Tambak ujicoba air payau Muara Angke rnerniliki lahan seluas 9,12 ha dengan jumlah tambak sebanyak 26 unit. Pada lahan tersebut dilakukan kegiatan ujicoba atau kaji terap budidaya perikanan di air payau Jenis ikan yang dibudidayakan adalah bandeng dan mujair. Saat ini produktivitas tambak ujicoba kurang baik, ha1 ini diakibatkan oleh rendahnya kualitas air baik air tawar maupun air laut yang masuk ke tambak. Selain dipergunakan untuk ujicoba, saat ini tambak tersebut diianfaatkan oleh rnasyarakat sebagai sarana rekreasi pernancingan. 4.4. Fasatas Perekonomian Pemerintah bekerjasama dengan instansi-instansi berusaha kems untuk mendukung segala kegiatan perekonomian di Pelabuhan Muara Angke. Adapun fasilitas tersebut dapat d i l i t pada Tabel 11.
Tabel 11. Fasilitas perekonomian di kelurahan penjaringan lnpres
Ling.
Jn.1 Pdg.Kd
Swalayan
Mall
Waserda
Bank
lndushi
Kamal Muara
-
1
51
-
-
-
2
182
Kapuk Muara
1
1
-
1
-
1
4
248
Pluit
3
-
168
5
1
-
5
53
-
3
436
1
-
2
3
170
Kelurahan
Penjaringan
Sumber :Badan Pusat Statistik, Kecamatan Penjaringan Dalam Angka, 2004 4.5. Kependudukan
Penduduk adala! sejumlah orang yang krtempat tinggal di suatu wilayah
dan waktu tertentu serta merupakan hasil proses demogmfi
yaitu mortalitas,
fertilitas dan migrasi. Kamkteristik antara ketiga komponen tersebut dalam mempengaruhi keadaan biologis, ekowmi dan sosial masyarakat tersebut (Rusli, 1982).
Berdasarkan hasil survey tahun 2004 jumlah penduduk di Kelurahan Pluit tercatat s e j d 43.439 jiwa Luas wilayah 7,71 ~ m mempunyai ~ , kepadatan penduduk 5.633 jiwa/Km2. Dengan perincian penduduk 22.690 laki-laki, 20.749 perempuan. Tingginya jumlah penduduk laki-laki dibandingkan perempuan diduga karena aktivitas perikanan di wilayah tersebut sehingga lebii banyak membutuhkan tenaga laki-laki dalam melakukan aktivitas tersebut. Jumlah penduduk menurut kewarganegaraan di Kelurahan Pluit berkewarganegaraan Indonesia (WNI) sebanyak 43.332 jiwa, sedangkan yang berkewarganegaraan asing (WNA) sebanyak 107 jiwa dari China Adapun jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan rasio di Kecamatan Penjaringan dapat dilihat pada Gambar 5 clan Gambar 6 .
Sumber: Badan Pusat Statistik, Kecamatan Penjaringan Dalam Angka, 2004
Gambar 5: Jumlah penduduk di Kecamatan Penjaringan 2004
600 5 W ~
400 mJmlah Penduduk
3Oc~ 200 W
0
~~
-
m Jumtah Penduduk .I(epadatanpendud~k
Kamal Muara
Mum
5.979
M.76
56594
43.439
55.897
568
1488
7.512
5.633
W.06
n
Sumber : Badan Pusat Statistik, Kecamatan Penjaringan Dalam Angka, 2004
Gambar 6. Kepadatan penduduk di Kecamatan Penjaringan 2004
4.6. Suku Bangsa (Etnis) dan Tingkat Pendidikan
Penduduk yang berdomisili di Wilayah Muara Angke m e ~ p a k a n masyarakat yang heterogen karena berasal dari berbagai daerah, yaitu daerah Indramayu, Cirebon, Cilacap, Banten dan Sulawesi Selatan. Para pendatang ini biasanya hidup berkelompok-kelompok sesuai dengan daerah asalnya dan membentuk suatu karakter dan perilaku sosial budaya yang khas, antara lain : a. Kental dalam budaya kehidupan secara berkelompok dan saling membantu di &am kelompoknya masing-masing. b. Patuh dan taat pada peraturau-perarm kelompok kedaerahannya serta patuh terhadap kaum tetua yang dianggap sebagai tokoh masyamkat c. Kurang peduli terhdap kdompok pcnduduk lain yang berasal dari daerah yang
berbeda. Akibat adanya sikap dan prilaku sosial budaya yang khas diatas secara tidak langslmg telah m e m p e n g d terhadap sikap dan prilaku sosial maqarakat terhadap pola kehidupan masyarakat sehari-hari. Tingkat pendidikan penduduk di K a m p ~ g Nelayan M m
Angke masih tergolong rendah. Mayoritas
pendidikannya adalah tamatan SD sebesar 50%, tamatan SLTP s e h 28% dan
tamatan SLTA sebesar 14%. Slain itu masih ada sebagaian pertdud& yang tidak tamat SD sebesar 8 % ( Pemda DKI, 2000).
4.7. Agama
Agama yang dianut sebagian besar penduduk di Kecamatan Penjaringan adalah
Islam sebanyak 13.793 jiwa, Katolik sebanyak 9.386 jiwa, Kristen
sebanyak 7.455, Hindu sebanyak 427 jiwa, dan Budha sebanyak 12.380 jiwa
Lebih jelasnya dapat dilihat pada Garnbar 7 di bawah ini
Katdik Kristen 0 Hindu
Sumber :Badan Pusat Statistik, Kecamatan Penjaringan dalam Angka, 2004
Gambar 7. Jumlah penduduk menurut agama di kecamatan Penjaringan 2004
V. HASlL DAN PEMBAHASAN
5.1. Peraturan Pengelolaan Kualitas Air
Perat-
adalah suatu keputusan yang mengikat dan hams dilaksanakan
untuk mencapai tujuan Apabila tidak dilaksanakan, maka yang melanggar keputusan akan memperoleh sanksi sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Selain itu keputusan yang tidak dilaksanakan juga dapat menimbulkan kontlik antar pihak yang berkepentingan. Saat ini sudah ada kebijakan pengelolaan kualitas perairan, diantaranya PP No. 82 tahun 2001 tentang pengelolam kualitas air dan pengendalian pencemaran air, Keprdusan Menteri Ligkungan Hidup wmor 51 +&un 2004 tentang baku mutu air laut. Baku mutu lingkungan (environmental quolily stmrdard) I BML, W g s i sebagai suatu tolak ukur untuk mengetahui
apakah telah terjadi pencemama tehidap lingkungan. Landasan h
b tehdap
baku mutu lingkungan &pat d i l i i pada Lampiran 2 (Siahaau, 2004). Pengelolaan lingkungan sendiri diatur oleh UU No. 23 tahun 1997 pasal 16. Pada UU a b u t dinyatakan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan atau
kegiatan, wjib melakukau pengolahaxi limbah has'i dari usaha dan atau kegiatan
teasebut. Pengelolaan linghmgan hidup di kawasau pelabuhau mempkau upaya
untuk meaciptakau hgkmgan pelabuhan yaug be&ualitas yaug melibatkan baik para F -pengamb.11 keputusan, penegak h* dan p e j d pamintah, duuia usaha clan masOleh karena itu kesamaan persepsi dan sikap semua
pihak yang terlibat dalam men&dapi pmoalan lingkungan hidup perlu dibii agar peilgelolaan lingkungan dapat menapai h i 1 yang dihampkan.
. .
Hasil pengamatan di lapangan m e n g i n d h d m bahwa pihak pemerintah daerah dalam ha1 ini BAPEDAL, telah mempunyai pedoman maupun kebijakan
yang berhubungan dengan lingkungan, terutama analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), tentang rencana kclola pengelolaan lingkungan (RKL)dan nmcana pemantaUan
b & n g a n W L ) yang disahkan ~ l e h Menteri
Pehubungan. Untuk lebii jelasnya dapat di lihat pada Tabel 12. Namun walaupun sudah ada kebijakan
seperti tersebut, dari basil pengamatan
memperlitkan bahwa kebijakan pengelolaan lingkungan Pelabuhan Muara
Angke belum optimal dalarn ha1 mengatw pengelolaan lingkungan perairan pelabuhan tersebut. Tabel 12. Peratwan tentang pengelolaan lingkungan pelabuhan No 1. 2.
Tentang Pengelolaan lingkungan hidup UU RI No.22 Tahun 1999 dan 32 Tahun Otonomi daerah 2004 Peraturan UURINo.23Tahun1997
3.
UU RI No. 27 Tahun 1999
Analisis mengenai dampak lingkungan
4.
PP No. 82 Tahun 2001
Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air
5.
PP No. 69 Tahun 2001
Kepelabuhao
6.
PP No. 20 Tahun 1990
Pengendalian pencemaran air
7.
Kepmen LH No. 51. Tahun 2004
Baku mutu air laut untukpelabuhan
8.
Kepmen LH No. 112 Tahun 2003
Baku mutu domestik
9.
Kepmen LH No. 115 Tahun 2003
Pedoman
limbah Pen-
statusair
10.
Peraturan Mentir PU No. 45PRT11990
Pengendalian mutu air pada sumber-sumber air
11.
Perda Provinsi DKI Jakarta No. 6 Tahun 1999
Renma urnum ruang wilayah
12.
Keputusan Gubemur DKI Jakarta No. 582 Tahun 1995
Penetapan peruntukan dan baku mutu lirnbah cair di wilayah DKI Jakarta
Keputusan Gubernur KDKl Jakarta No. 30 Tahun 1999
tab
Izin pembuangan limbah cair (IPLC) Sumber : Badan Pengelolaan Lingkungan hidup Deamh Propinsi DKI Jakaita 13.
5.2. Kondisi Eksisting di Wilayah Pelabuhan Muara Angke 5.2.1. Realisasi Pengelolaan Lingknngan
Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa komponen
dari rencana pengelolaan lingk~nganyang sudah terealisasi, baik yang dilakukan
oleh pihak pengelola pelabuhan sendiri rnaupun oleh pihak pemerintah. Adapun kegiatan-kegiatan yang sudah terealisasi di lapangan adalah pengadaan IPAL untuk kegiatan pengolaha hasil perikanan tradisional (PHPT). Walaupun di lokasi penelitian sudah terdapat IPAL namun hingga saa ini kebeniihan masih
merupakan salah s%u permasalaban yang belum terselesaikau dengan baik. Penyebab utarna dari ha1 tersebut di atas adalah produksi sampah di kawasan PPI
Muara Angke dengan kapasitas p d u k s i sampah mencapai 15 sampai dengan 30 m3mari. Berdasarkan jenis sampah yang terdapat di lapangan memperlihatkan
bahwa sebagian besar sampah tersebut berasal dari ikan yaug masuk ke Muara Angke temtama dari hasii tanglrapan nelayan dan k k h m dari luar daerah yaug menyisakan sampah kemasan berupa peti kayu dan dam. Akibat permasalahan tersebut maka muncul kekumuhau, baubusuk, dan terjadinya gangguankeseha*m
'bkwz= Dalam menanggulangi samra pernasalah mengenai tbgginya kapasitaci produksi sampah 15 sat@
30 m
3 adapun ~ jenis sampah tersebut antara lain
berupa sampah kemasan, peti kayu dan dam. Untuk menangani ha1 tersebut Pemda JAKUT telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi berbagai
permasalaban permasalaban di atas Dalarn ha1 ini pihak pelabuhan sudab mengadakan bagian k e b e r s i i yang menangani sampah baik di damt maupun di kolam pelabuhan. Upaya yang sudah dilakvkan oleh bagian ini diantaranya adalah melakukan pengerukan saltman, pengaqkutau sampah dan p e m b e r s i i kolam pelabuhan, pembuangan sampah ke TPA dan pembakaran sampah di lokasi TPS. Walaupun usaha-usaha p e m b e r s i i k a m pelabuhan dari sampah-sampah sudah dilakukan, akan tetapi kinerja yang dilakukan belum begitu optimal. Hal ini
terbukti dari rnasih banyaknya sampah-sampah di dalam kolam pelabuhan dan masih banyak sampah-sampah yang dibiarkan menumpuk. Dari pihak pemerintah
sendiri juga mempunyai kegiatan untuk menangani sampah-sampah di wilayah perairan laut yaitu dengan mengadakan kapal penangkap sampah di wilayah laut.
Kegiatan yang belum dilaksanakan di kawasan Pelabuhan Muara Angke adalah pengadaan IPAL untuk kegiatan di kawasan pelabuhan, pembuangan oli bekas, penerapan law enforcement, tong sampah yang jumlahnya masih kurang dan belum semua tempat ?ersedia tong sampah yang mudah di jangkau, belum optimalnya penanganan sampah, pengawasan penerapan law enforcement, penyadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi dan higinisasi agar kelestarian ligkungan perairan tetap terjaga Untuk itu maka perlu dilakukan peningkatan . kerjasama dengan Pemda DKI dalam upaya m a n l i b a h padat dan cair. Untuk lebii jelamya gambaran kondisi eksisting tersebut dapat diIihat pada Lampiran 5. Idealnya kita bisa mencontoh negara-negara yang telah mampu mengelola lingkungan pesisimya dengan b a k Salah satu contoh negara yang -1 melakuksrll pengelolaan lingkungan di kawasau peisisiu adalah Jepang. M e n d
Dahuri et a1 (2001) kegiatan perikanan pantai bahkan telah musnah sebagian akibat adanya reklamasi pantai dan tejadinya pencemaran terhadap M t a s air, sehingga sangat mempengaruhi pertumbub ekonomi Jepang yang dimulai pada
pertengahsn tahuu 1950. Dalam raogLa manbe&& sistem industri periLanan yang stabid dari sudut pandang
jangka panjang, pemerintah Jepang mulai mengembaugkan usaha-usaha uatuk peningkatan produksi perikanan di wilayah Perairan Jepang yang mempunyai batas perairan pantai hingga 200 mil laut Oleh karena itu Pemerintah Jepang membuat kebijakan perlindungan lingkungan secara aktif untuk melestarikan kegiatan perikanan pantai yaug sejalan dengan intensifukasi semua sistem perlindungan perairan. Perumusan dari kebijakan lebii lanjut adalah nlempromosikan berdirinya suatu organisasi perikanan pantai yang terencana dengan baik, seperti penwhaan-perusahaan
umum lainnya, serta mencoba mengembangkan i n d h sumberdaya kelautan
yang bermanfaat dengan tingkat pelestaian sumberdaya d a m yang tinggi untuk mengembangkan kapasitas produksi.
Pada tahun 1974, pernerintah Jepang rnengeluarkan coastal fisheries
organization and developmen act (CFODA) untuk mengelola kegiatan industri perikanan di wilayah pesisir. Hasil dari adanya undang-undang ini adalah telah berdirinya perusahaan-perusahaan perikanan, penentuan sejumlah lokasi-lokasi pengolahan, dan perlindungan kegiatan perikanan pantai, bersama dengan terbentdzqya the first coastalfishe~yorganization enterprise yang dimulai pada tahun 1976. Pemerintah menanggung 50% dana organisasi perikanan yang diperoleh dari sisa uang pendapatan daerah. Organisasi Pengusaha Perilcanan Pantai yang pertama ini berjalan hingga 7 tahun (sampai tahun 1982), dengan total
anggaran US$ 200 milyar. the second und third venture langkah-langkah untuk @ode
sudah mengambiil
6 tahun berikutnya setelah yang pertama ini,
sementara the fourth venture dijadwalkau berjalan untuk 6 tahun kemudian yang d i i a i pada tahun 1994 dengan total anggaran US$ 600 milyar. Sebagai
tambahan terbadap tcjuan dasar berdirinya perusahan perikanan, the f o u ~ h
-
venture juga dimaksudkan untuk mencapai tujuan baru, yaitu : Mempersiapkan suatu pandangan regional mengenai industti perikanan
pantai bemmaau h g a n peugelolaan sumberdaya perairan untuk tujuan prom& lebih lanjut dalam bal indushi paiLtman berorientasi konservasi
sumberdaya alam, pengembangm suatu sistedn rmtuL mengevaluasi status
perikanan
rekreasi
@leusure
fishing)
di
masa
mendatang,
penyelidikannya, pemahmmya, clan model berhtnya dari kapasitas
-
produksi perikanan dengan mekanisme yang terlibat di dalamnya Mendirikan organisasi Pusat Budi Daya Sumber Daya Perairan Nasional yang melayani dan membantu berdirinya pusat pengolahan tingkat propinsi dalam rangka pmmosi lebii lanjut mengenai pertumbuhan industri perikanar~
= Pengembangan konsep mminov&.on (iovasi-kelautan) dalam mencapai
diversifikasi pemanfaatan laut yang akan memenuhi permintam publik untuk kebutuhan rekreasi pantai. Pengembangan suatu sistem pemanfaatan energi dam dari lautan yang bersumber dari perkembang biakan makhluk hidup, bersamaan dengan pendirian fasilitas untuk realisasi tujuan yang lain.
Selain Jepang sebagai salah satu contoh negara yang berhasil melakukan pengelolaan lingkungan hidup di kawasan pesisir, masih ada negara-negara la;n yang telah maju dan berhasil melakukan pengelolaan lingkungan hidup seperti Pelabuan General Santos di Mindanao Filipina Selatan telah menjadi kota pusat industri p e h t a n dan agro yang dilengkapi pelabuhan perikanan terbesar di Asia Pelabuhan perikanan yang sedang dibangun ini terletak di uj-mg kota mencakup
areal 32 hektar, selain itu Pelabuhan General Santos juga dijadikan pelabuhan kontainer pen& dilengkapi dengan pembangunan agro processing centre di atas
lahan 20 hektar. Dengan melihat keberhasilan yang dicapai oleh negara-negara tersebut kiranya pelabuhan perikanan di Indonesia dapat menjadikan contoh mtuk pengembangan pelabuhan perikanan ke depau yang lebii maju sehingga dapat mensejahterakan lnasyarakat dan juga dapat menjaga kelestarian k g h q a n
perairan dari pencemaran yang diakibatkan oleh aktifitas di wilayah pesisir pada umumnya clan wilayah pelabuhan pada khususnya. 5.2.2. Kualitas Air
Data h a d pengaatau W t a s air pada penelitian ini clan baku mutunya
sebagai acuan berdasarkan Keputusan Menteri Negara L
i Hidup nomor
51 t a h m 2 W t e n t a n g b a L u m ~ a u l a n t ~ ~ p e l a b a h a n d a o b a h , m u t u UNESCO/WHORrmEP 1992 tentang perairan xilami, disajikan pads Tabel 13.
Tabel 13. Nilai rata-rata pengukuran parameter fisik dan kimia air laut di Pelahuhan Muara Angke Parameter
No
Satuan
1
Stasiun 2
3
Baku ~ u t u Peraim Palabuhan ~i Biota Laut
FISIK 1.
Kecerahana
(m)
0.7
1
1.65
>3
2.
Kekeruhan
(NTU)
1256
11.56
5.53
<5
3.
suhd
ec)
32
32
31
la mi"^'
4.
LapisanhGuyakS
-
Ada
Ada
Ada
~ihill(4)
5.
Sampah
-
Ada
Ada
Tidak ada
~ihil'(''
@pt)
29.55
28.67
30
Alami
171.W
163.09
20'
KLMIA 6.
Salinitasc
12.
COD
(4)12852
Kekmngan :
-
I.
2. 3. 4. 5.
Angka yaag d i d tebal memjuk di atas Baku Mutu Baku Mutu menurut UNESCO/WHO/UNEP (1992) pada perairan alami Nihil adalsh tidak ted&si dengan batas deteksi alat yang dig& (sesuai b g a n metode yang digunakan) Metode a d i s i s mengacu pada metode analisis untuk air laut yang telah ada, baik international maupun nasional Alami adalah kondisi normal suatu lingkungan, bervariasi aetiap saat (siang malam dan musim) Pengarnatan oleh manusia (visual) pengamatan oleh manusia (visual). Lapisan minyak yang diacu dalam lapisan tipis (thin Iuyer) dengan ketebalan 0,01 mm a. Diperbolehkan tejadi perubahan sampai dengan < 10°?kedalam eupolic b. Diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan < 2 ' dari ~ suhu alami c. Diperbolehkan tejadi perubahan sampai dengan < 0,2 satuan pH d. Diperbolehkan tejadi perubahan sampai dengan < 5% salinitas rata-rata rnusiman
*)
Pada KEP-Men LH NO.
5112004 kualitas perairan berdasarkan
pzruntukannya dibagi menjadi tiga peruntukan yaitu; baku mutu air laut untuk perairan pelabuhan, biota dan wisata bahari. Pada pengukuran ini, digunakan juga
baku mutu air laut untuk biota sebagai referensi dalam menentukan status Perairan
Muara Angke dengan syarat parameter yang dimaksud tidak ditetapkan dalam baku mutu air laut untuk perairan pelabuhan. Tabel 13 memperlihatkan besar nilai beberapa parameter yang sudah melebii nilai ambang baku mutu (NAB) pada masing-masing titik pengambilan sampel. N i yang berada diatas NAB adalah parameter fisik kecaahan dan kekeruhan. Di perairan pelabuhan juga dijumpai berbagai macam sampah dan pada permukaan airnya terdapat lapisan minyak. Parameter kimia yang meliputi
nilai DO di stasiun 1 pada jamk 50 meter dari darat menunjukkan telah terjadi pencemaran. Rendahnya nilai DO ini diduga karena kegiatan pelabuhan menyumbang limbah organik dalam j d a h yang banyak. Pada stasiun 2 jarak 500 meter dan stasiun 3 pada jarak loo0 meter nilainya tidak terlalu jauh dari baku mutu tapi masih bisa ditolerir sesuai dengan penmtukkanuya Hal ini diduga
karena ada pengaruh dari air laut lepas, s e w bahan-bahan pencemar di lokasi tersebut sudah mengalami pengenceran. Parameter N@, PO4 dan COD nilainya menunjukkan sudah melebihi batas ambaq dan menjadi bahanpencemar, karena nilainya sudah di atas NAB. Pencemaran yang mymubang tingginya nilai N&, PO4 dan COD diduga berasal dari limbah dome&.
kawasan Pelabuan Muara Angke
Hal ini terjadi karena
wilayah pemukiman nelayan dengan
sistem sanitasi dan k e b e r s i i yang kurang baik. Dalam ha1 ini semua hasil kegiatan rumah tangga maupun aktivitas lainnya langsung dibuang ke la* sehingga menyebabkan menUNnnya kualitas air di kawasan Pelabuhan Muara
Angke. Untuk parameter pH, BOD dan DO pada stasiun 2 dan 3 nilainya masih di bawah NAB, sehingga masih bisa ditolerir.
5.23. Status Pencemaran KuaIitas Air Hasil analisis terhadap beberapa parameter kualitas air &lam rangka menentukan status pencemaran di Pelabuhan Muara Angke dan tingkat pencem=nnya di sajikan pada Tabel 14, Lampiran 3.
Tabel 14. Status pencemaran kualitas air Parameter
Indeks Polusi
Kecerahan
0.590916
Kekeruhan
1.78237
Suhu
-
Lapisan Minyak
-
Tingkat Pencemaran
Memenuhi tercemar ringan
-
KIMIA Salinitas
DO
1.320122
tercemar ringan
Ph
1.150172
tercernar ringan
NO3
24.97568
tercemar berat
Po4
10.29683
tercemar berat
BOD
0.614065
tercemar ringan
COD
9.80999
-sedang
Dari Tabel 14 memperlihatkm bahwa nilai dari beberapa pammeter kualitas air di Pelabuhan Muara Angke menlmjukkan telah te~cemar.Secara fisik m e t e r kecerahan masih memenuhi baku mutu, akan tetapi kek& menunjukkan telah tercemar ringan. Untmk
sudah
parameter kimia yang meliputi
parameter BOD, DO dan pH fingkat pencemarannya sudah termasuk kategori tercernar ringan. Parameter COD m a d p d a kategori tingkat pencemaran sedang. NO3 dan PO4 yang ada di lokasi penelitian juga sudah tennasuk pada tingkat pencemaran berat. Berdasarkan hasil analisis tingkat pencemaran terhadap beberapa nilai parameter fisik maupun kimia, secara umum menunjukkan bahwa kualitas air di Pelabuhan Muara Angke telah mengalami pencemaran dari pencemaran ringan sampai pencemaran berat. Perairan yang tercemar ini akan mempengaruhi fungsi air terhadap peruntukkannya, di antaranya untuk perairan pelabuhan, biota, dan wisata bahari berdasarkan KEP-Men LH NO. 5112004. Untuk itu maka sangat di
perlukan altematif-alternatif menanggulangi pencemaran di kawasan Pelabuhan Muara Angke, sehingga kualitas air tidak tercemar lagi dan dapat berhngsi sesuai
peruntukkannya. 53. Stakeholder Pengelolaan Pelabuhan Muam Angke
Dari hasil penggabungan pendapat dari semua aktor yang terlibat dengan metode AHP yang menggunakan soflware expert choice diperoleh bahwa aktor do&
pengelolaan pelabuhan adalah Pemda dengan nilai 0,526. Prioritas kedua
yang berpengaruh adalah rnasyarakat dengan niiai prioritaznya 0,220, yang menjadi aktor berikutnya adalah swasta dengan nilai prioritas 0,123, dan aktor yang merniliki peran sangat kecil pada penelitian ini adalah Lembaga Peneliti &in
LSM dengan nilai 0,040. (Tabel 15) Tabel 15. Nilai prioritas kelompok stakeholder No 1.
Pemda
Aktor
Bobot kepentingan 0,526
Prioritas 1
3.
Swasta
0,123
3
4.
Lembaga Peneliti dan LSM
0,066
4
Pengaruh dan peran dari aktor Pemda di atas te&%@
u p a p pelestarian
kualitas air Pelabuhan Muara Angke menjadi prioritas pertama,karena baik dalam kenya-ya
di lapangan (defacto) maupun secara & jure ( W d a s i dengan
hukum), pengaruh dan peran dari akbr pemda ini meagacu peda undang-undang
No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lin-
Hidup maupun Peraturan
Pemerigtah No. 69 tahun 2001 tentang kepelabuhamub dan saat ini telah diperkuat
dengan diberlakukannya W No.33 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Oleh
karena itu rnaka pemerintah daerah m d i kekuasaan pen& untuk melakukan pengelolaan di kawasana pelabuhan. Berdasarrkan UU No.33 tahun 2004 ada beberapa wewenang pemerintah pusat yang menyangkut pemeliharaan kelestarian ligkungan dan pengelolaan wilayah pesisir dan laut lainnya, diantamya adalah (a) eksplorasi, konservasi dan kekayaan laut sebatas 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan, (b) pengaturan
tata ruang dan (c) penegaka hukum, termasuk bantuan terhadap penegakan
keamanan dan kedaulatan negara. Namun demikian kenyataannya di lapangan hampir tidak ada upaya hukum yang dilakukan apabila ada pelanggaran yang terjadi di lapangan. Masyarakat dan swasta juga mempakan komponen terpenting dalam ha1 mencegah terjadinya pencemaran di kawasan Pelabuhan Muara Angke dan menjaga kelestarian li~lgkungan. Komponen masyarakat clan swasta memiliki andil cukup besar terhadap rusaknya sumberdaya dam di kawasan Pelabuhan Muara Angke. Hal ini disebabkan mereka yang langsung terlibat melakukan aktivitas di wilayah tersebut, dari aktivitasnya dibasilkan limbah. L i b a h tersebut biasanya langsung dibuang ke laut tanpa ada proses daur ulang terlebii dahulu. Menurut Siahaan (2004) masyarakat mempakan sumberdaya yang penting bagi tujuan pengelolaan ligkungan. Bukan saja diharapkan sebagai sumberdaya yang bisa didayagudan untuk p e r n b i i Iingkungan, tetapi lebii dari pada itu komponen masyarakat juga bisa memberhn alternatif penting bagi lingkungan hidup seutuhnya. Dalam Undang-Undang Pengelolaan Ligkungan Hidup
(UUPL), dinyatakan bahwa partisipasi m a s p d a t mmendapat tempat pengaturan yang cukup layak &lam proporsi pengelolaan bgkwgau Masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yaug berkaraan dengan peran serta m=ymht tersebut seperti yang tadapat pada pasal 5 hingga p a d 7 UUPL, lebih lanjut dapat d i l i i pada (Lampiran 4).
Lembaga peneliti dan LSM mempunyai paan lmtuk melakukan pemantauan dan pengawasan di lapangan, baik terhadap kualitas air maupun terhadap usaha-usahapenegakan hulcum Iingkungan. Pemantauan ditujukan untuk memantau aktivitas-aktivitas di sekitar kawasan Pelabuhan M u m Angke, sehingga akan didapat infomasi-infomasi yang jelas tentang penyebab terjtejadinya pencemaran dari suatu kegiatan maupun bagaimana kualitas air di kawasan Pelabuhan Muara Angke untuk saat ini. Agar terjadi perbailcan kualitas air di
kawasan Pelabuhan Muara Angke maka sangat diperlukan kwrdinasi dan kerjasama yang harmonis dengan semua stakeholder di atas, sehingga akan diperoleh suatu kebijakan yang menguntungkan semua stakeholder.
Scmua permasalahar lingkungan hidup, bukan hanya menjadi beban dan tanggung jawab pemerintah, akan tetapi m e ~ p a k a ntugas bersama masyarakat dan pemerintah. Setiap orang rnemiliki hak yang sama atas lingkungan yang bersih dan sehat. Semua stakeholder di atas memiliki kewajiban untuk memelihara lingkungan yang baik, meningkatkan kemampuan lingkungan, menjaga supaya lingkungan tidak tercemar serta rusak dan bertangWg jawab atas setiap perbuatannya yang mencemari dan merusak lingkungan. Perundangundangan semua kegiatan yaqg berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilihat pada Lampiran 4.
5.4. Prioritas Aspek terhadap Alternatif Kebijakan Hasil analisis AHP terhadap aspek-aspek yang akan mempengaruhi alternatif kebijakan yang akan di keluarkan ditujukan untuk menjaga agar kualitas air di Pelabuhan Muara Angke tidak tercemar. Aspek-aspek yang hams diperhatikan dalam pengelolaan kualitas air di Pelabuhan
Muara Angke adalah
ekologi, sosial dan ekonomi sehingga dapat dicapai swtu altematif kebijakan terhadap upaya pengeiolaan kuaiitas air yang lestari, dihubungkan dengan keadaan di kawasan pelabuhan. (Tabel 16). Tabel 16. Tabel nilai prioritas aspek No 1.
Sosial
2.
Ekologi
3.
Ekonomi
Aspek
Bobot 0,45 1
Prioritas
I
Hasil analisis AHP (Tabel 16) menunjukkan bahwa aspek sosial mempunyai prioritas tertinggi dengan bobot nilai sebesar 0,451, diikuti aspek ekologi dengan bobot nilai 0,366 dan terakhir aspek ekonomi dengan bobot nilai sebesar 0,183. Berdasarkan ha1 tersebut, maka aspek sosial sangat berpengaruh terhadap pengelolaan kualitas air di Pelabuhan Muara Angke. Lebih besarnya nilai sosial di sini diduga karena pemanfaatan dan kelestarian lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh perilaku dari rnasyarakat sekitarnya. Ekologi menjadi prioritas kedua, hal ini diduga karena dipengaruhi oleh pertimbangan stakeholder memiliki
kepentingan terhadap ekonomi, karena ketersediaan sumberdaya alam sangat dipengaruhi oleh keadaan ekologi. Jika ekologi rusak, maka akan mempengaruhi berbagai ha1 yakni penurunan potensi SDI (Sumberdaya ikan semakin terbatas), Jishing ground semakin jauh, tidak sda kepastian lokasi penangkapan, hasil
tangkapan kurang, biaya eksploitasi tinggi, penurunan kualitas ikan, dan sebagian nelayan akan menghentikan operasi penangkapan dan pendapatan nelayan dapat
Keberadaan Pelabuhan Muara Angke sangat penting, yaitu sebagai tempat
pendamtau ikan dan berperan sebagai penunjang kegiatan operasional penangkapan dan pelelangan ikan bagi nelayan dan kegiatan lainnya yang mendukung penyerapan tenaga kerja, baik masyankat sekitamya rnaupun dari luar kawasan tersebut Pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan kawasan
UPT PKPP dan PPI didukung oleh 61 orang pegawai. Jumlah pegawai
pel*
yang bertugas di lokasi kerja di : 1. Kantor UPT PKPP dan PPI
:4Oorang
2. PPI Muara Angke
: Sorang
3. TPI Muara Baru
:lOoIang
4. PPI Pasar Ikan
: 3 orang
J&
nelayan yang melakukau pmu&apm ikan di d a y a h Kecamatan
P e n j w a n ditinjau dari status k e p e d u d h terbagi atas nelayan menetap 14.334, dan nelayan pendatang sebanyak 9.028. Jumlah Pedagang 148 orang.
JunJah tenaga kerja di bagian pengolah ikan ada 203 orang yang terdiri atas :
1. Pengolah ikan asin
= 189 orang
2. Pengolah ikan pindang
=
lorang
3. Pengolah terasi
=
2 orang
4. Pengolah kempuk kulit pari
=
5 orang
5. Penymakan kulit pari
=
3orang
6. Pengolah limbah ikan
=
3orang
Sejauh ini pengelolaan Pelabuhan Muara Angke ditinjau dari aspek sosial menunjukkan adanya beberapa pennasalahan yang per!u diperhz-ikan diantaranya masalah k e k u m w pemganan limbah padat dan limbah cair dari kegiatan di kawasan pelabuhan belum optimal, rendahnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan. Akibat yang ditimbulkan dari permadahan tersebut
adalah tejadinya pencemaran terhadap kualitas air di Pelabuhan Muara Angke. Jika pennasalahan ini tidak segera ditangani, maka akan berdampak terhadap terjadinya penurunan potensi sumberdaya ikan sehingga &pat berakibat pada pendapatan nelayan berkurang dan banyaknya nelayan yang menghentikan operasinya
5.4.2. Aspek Ekologi Untuk menguji kualitiis perairan di Pelabuhan Muara Angke maka dilakukan pengamatan terhadap beberapa parameter 6sii dan kimia air laut di Pelabuhan Muara Angke. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa nilai parameter diantamnya IX) di s h i m 1, No3, PO4 dan COD nilainya sudah melebii batas ambang dan menjadi bahan pencemar, sedangkan berdasarkan analisis tingkat pencemaran di Pelabuhan Muam Angke menunjukkan telah
terjadi pencemaran dari pencemaran ringan sampai pencanaran berat Akibat
pencemaran -but
akan m e m p e q p d i aspek ekologi, diantaranya adalah
memburuknya kualitas air di Kawasan Pelabuhan Muara Angke. Aspek ekologi
ini akan sangat dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyankat, baik yang m e m a & a b n langsung sumberdaya yang berada di kawasan pelabuhan maupun masyarakai DKI Jakarta pada umumnya. Menurut
Dahuri et a1 (2001) penurunan kualitas hgkungan perairan dapat terjadi sebagai akibat dari masuknya bermacam-macam bahan-bahan pencemar yang bersumber dari kegiatan-kegiatan manusia di daratan maupun perairan. Sumber-sumber
tersebut antara lain kegiatan kehutanan dan pertanian, pembuangan limbah industri dan domestik ke dalam perairan, reklamasi lahan, pengeringan rawa pesisir clan kegiatan budidaya perairan.Akibat kondisi kualitas air yang sudah tercemar di sekitar Kawasan Pelabuhan Muara, Angke menyebabkan tejadinya penurunan produktivitas tambak yang biasa digunakan untuk uji coba budidaya
perikanan. Hal ini diakibatkan oleh rendahnya kualitas air, baik air tawar maupun air laut yang mas& ke tambak tersebut. Agar produktivitas tambak uji coba dapat berlanjut kernbali rnaka kualitas lingkungan perairan sangat penting untuk dipertahankan sedekat mungkin dengan tingkat alami. Selain dipergunakan untuk ujicoba, saat ini tambak tersebut juga dmanfaatkan oleh masyardcat sebagai sarana rekreasi pemancingan.
5.4.2.1 Dampak Pencemaran Perairan Pelabuhan Muara Aogke Berdasarkan hasil pengamatan temadap kondisi kualitas air di Pelabuhan
Muara Angke dapat dikatakan sudah tercemar baik menurut standardisasi Kep-
Men LH No. 51R004 tentang baku mutu pelabuhan ataupun berdasarkan baku mutu biota laut. Dengan mengetahui beberapa parameter yang sudah m e l e b i nilai ambang baku mutu (NAB) dan status pencemaran kualitas air yang untuk setiap parameter telah mengalami pencemaran. Tingkat pencemaran yang terjadi terhadap kualitas air di Pelabuhan Muara Angke menunjukkan terjadinya pencemaran dari tercemar ringan sampai teiremar berat Bedasarkan kenyataan tersebut sangat perlu dilakukan upaya imtuk mem-
kualitas air unluk
mencegah terjadinya pencemaran kualitas air yang dapat membahayakau perairan Pelabuhan Muara Angke, sebehm mempengaruhi keghtan-kegiatan di &tar Pelabuhan Muara Angke yang akau membawa dampak negatif terhadap pengguna jasa di sekitar kawasan pelabuhan -but. Pencemaran yaug terjadi di Kawasan Pelabuhan Muara Angke akan m e n i m b h dampak ekologis khususnya terhadap kehidupan makbluk hidup
baik yang hidup di kawasan perairan maupun te-p
kegiatan di sekitar
Pelabuhan Muara Angke. Dampak ekologis dari berbagai jenis l i b a h yang mas& dan potensial mas& pcrairan pelabuhan dapat dilihat pada Tabel 17.
Tabel 17. Dampak ekologis berbagai limbah yang potensial masuk ke perairan No.
Jeois Limbah
I.
Bahan Organik
2.
NutrienN & P
Karakteristik
-
BOD COD
-
Amonia Nibat Nihit Nihogen organik Ortopbosphat Wosphattotat
Dampak Ekologis
-
-
Dapat menghabiskan sediaan oksigen di ~erairan Menyebabkan kematian massal organisme air Menambah kadar nutrien yang dapat memicu eutrofikasi
- Pemicu eutrotikasi Eutrofikasii &pat menyebabkan stress pada
ikan atau organisme lainnya secara individu, sampai kematian massal organisme, apalagi bila sampai texjadi "bloom" (pembuhan dm cepat) planldon menyebabkan
perairan tanpa oksigen (hypoxia). 3.
Minyak& Lemak
-
Mmyak Minyak& Lemak
- Menutupi perairan dengan lapism minyak (oil slick) - Mengganggu difusi gas-gas terlarut, m u k oksigen - Mengganggu pernapasan organisme, t~ldamaikan dm organinne pesisir.
- Bersi stress,
racun, yaag dapat berakibat abnormal atau kematian
organisme
- Depat tejadi 5.
Bahan Beraerm
- Amonis - a f i d a WZS)
6.
Padatan
-
Cairan Panas
Sulfat Sianida Phew1 W d a PH
Padatan Te-i (TSS) Padaiar~ Terlarut (TDS)
Padata0 Total (Total solid) Kekeruban
- Temperatur air
bbakmulasi dim bahkm b i o m a g n i b i &lam lumbuhari atau hewan air Bila tcrmbuhan atau hewan tfa%buI --kdq.tganggum otak dan giajal manllsia
-Bersifatraam,-stresdm
k
d
- Menirnbulkaa bau busuk sulfida). - Emislth i f (sulfat). -
(amonia,
-
pH yaug terlalu tinggi atau terialu Rndah menyebabkan variasi sitat basa atau sifat yang menE2F%3" kehiiupan organisme air.
- TSS yang tinggi menyebabkao kekeruhan -
air, dapat m i stress sampai kematim organisme TDS yang berlebihan mengganggu osmoregulasi organisme Kekeruhan selain mengganggu estetika juga mengganggu organisme - slres.s hingga kematian
- perubahan suhu yang tibadba dan sering,
menyebabh stres dan kematian organisme. Sumber: Baker (1976), Cheremisinoff & Morresi (1979), Ryding & Rast (1989), dan Udall & Stevas (1987)
5.4.3. Aspek Ekonomi
Aspek ekonomi mencakup kegiatan-kegiatan perekonomian yang ada di wilayah Pelabuhan Muara Angke, diantaranya produksi ikan, pengolahan dan
5.43.1. Produksi ikan
Produksi perikanan yang dihasilkan melalui usaha penangkapan ikan laut (produksi laut) dan usaha p e m e l i i u d i d a y a ikan di air tawar maupun payau (produksi darat). Berdasarkan daerah asal produksiiya, wilayah produksi perikanan dibagi menjadi 2 yakni : Produksi ikan lokal yaitu produksi ikan yang dihasilkan dari hasil tangkapan oleh perorangadbadan usaha yang memilii ijin usaha yang dikeluarkan Pemda DKI Jakarta dan melakukan pelelangan ikan di TPI yang telah ditetapkan Produksi ikan asal luar daerah adalah produksi ikan yang dihasikan dari
penangkapan dan budidaya oleh perorangaahdan usaha yang rnemilii ijin usaha di luar Pemda DKI Jakarta
Berdasarkan data p d u k s i tahun
2003 dan 2004, produksi lokal yang
mssuk ke PPI Muara Angke addab 20318.924 ton/tahrm (21.35%). Produksi luar
daerah yang masuk ke PPI Muara Angke sebesar 24.576.3 tonltahun, maka total produksi
perikanan DKI Jakarta yang masuk PPI Muara Angke adalah
44.895.224 tonltahun atau kwang lebii 123 tonilmi. Untuk lebii jelasnya
mengenai jenis clan nilai produksi ikan tahun 2001-2003 dan jumlah produksi
tahun 2001-2004 dapat dilihat pada Tabel 18 dan 19. Tabel 18. Jenis dan nilai produksi ikan tahun 2001 - 2003 No. Jenis Produksi
Produksi ( Kg ) 2001 2002 2003
2001
Nilai (Rp.) 2002
2003
I. Ikan Ddaah TPI M A
3.358.074
3.135.787
2. Ikan L&aJ TPI MA
7.724.7%
8.472.920 8,162744 24.716.702.730 31.506.951.180 32.306.132.805
4.047280 5 3 0 5 1 M m 0
4%0.052.200
4.907248.400
Tabel 19. Jumlah produksi tahun 2001-2004 No.
Jenis Produksi
200 1
Produksi 1 tahun ( Kg ) 2002 2003
2004
I
lLvl lokal TPl Muara Angke
7.724.7%.00
8.4TL.920.00
8.162.744.00
8.109.187,00
2
lkw Daerah M u s s Angke
3358.074.00
3.135.787.00
4.047280.00
3.670.598.W
5.432. Pengolahan dan Pemasarnn
Pusat pengolahan ikan di wilayah DKI terpusat di Jakarta Utam yaitu Gwasan Muam Baru untuk pengotahan modem dan
pengolahm
tradisional.
Ptngolahan
Muara Angke untuk
tradisional
terdii
dari
pengeringanlpenggaraman, pemindangan serta pembekuaa Produksi rata-rata 30 - 40
ton per hari. Jenis ikan yang diolah di sini adalah ikan b i s , bloso, cucut,
cumi, layang, pari, petek, samge, tenggiri, dan tongkol. 5.433. Kegiatan Pelelnngan
Kegiatan pelelangan dilaksanaLan oleh Koperasi Mina J a m Koperasi
Mina E h m a dan Koperasi Mina Muara Makmur sesuai dengan SK Gubemur NO. 3 tahuu 1999. Pengeman Rtribusi pemakab tempat peleiangan ikan clan biaya
penyelenggara pelelangan ikan ditumgkan di dalam SK Gubemur No2074 tahun 2000 yaitu sebesar 5 % dari harga tnmsaksi yaug dikedim kepada nelayan (3%
dari harga transaksi) dan pedagang (2% dari harga transaksi). Hasil penerimaan retribusi pemakaian empat pclelaogao ikau disetor ke kantor Kas Daerah dan
sebesar 40% dzri jumlah retribusi ymg disdor, dikembalikm kepada koperasi sebagai biaya penyelenggaman pelelangan ikan dengan ketentuau sebagai b e r m . a). Biaya penyelenggaraan sebesar 55% pelelangan ikan terdiri atas :
- Biaya lelang 42,5%
- Biaya kearnanan dan kebersihan 5 % - Biaya pembinaan dm pengawasan 7,5% b). Dana sosial terdii dari (25%) yang digunakan sebagai dana-dana :
- Asuransi nelayan 73% - Dana paceklik 7,5%
- Dana tabungan nelayan dan bakul 10% c). Biaya administrasi sebesar 30% terdiri dari :
- Biaya kantor 7 5 % - Telpon, air dan listrik 2,5% - Biaya pemeliharaan 10%
I
t
Besarnya dana retribusi yang diterima dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 20. Tabel 20. Penenmaan retribusi tahun 2001 - 2004 -
NO.
JENIS P R O D W l
RETRlBUSV T.WUN ( Rp. )
2001
2W2
2003
2034
1.
Ikan lokal TPI Muam Angke 1235.685.137 1.550.266.144 1.615307.1 83 1.659.645.555
2.
Ikan D a d Milara Angke JUMLAH
106.104.120
1341.789ZS7
99.124.974
1.649391.118
98.144.968
1.713.452I51
83.290.000
1.742935.555
Secara umum terlihat adanya peningkatan penenmaan jumlah retribusi di
Pelabuhan Muara Angke. Hal ini akan sangat berpengaruh t e d d q pendapatan asli daerah (PAD) D a d DKI Jakarta. Peningkatau PAD ini digunakan oleh
pemerintah untuk mendad pembangtman diantarauya pembangunanjalan, pasar,
pemukiman, penciptaan lapangan keja baru serta sarana dan prasarana lsinnya
untuk meningkatkan kesejahteman masyarakat Hal ini sejalan dengan pendapat Salii (1993) yang menyatakan bahwa melalui pembangunan akan diperoleh hal-
hal positif yang mencakup : kemajuan lahiriah seperti pangan, sandan& penunahan dan lain-lain; kemajuan batiniah seperti p e n d i d i i rasa aman, rasa
keadailan dan rasa sehat s a t a kemajuan yang meliputi selunh rakyaf sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial.
Peningkatan kesejahberpengaruh pada perilaku me&
rnasyarakat secara tidak langsung akan terhadap pengelolaan sumberdaya alam yang
lebih ramah lingkungan. Adanya hal tersebut di atas pada akhimya dapat lebih memudahkan para mendampingi di lapangan untuk memberi penyuluhan tentang pentingnya menjaga kualitas air dan lingkungan hidup.
5.5. Alternatif Kebijaksn Pengelolaan Kualitas Air di Pelabuhan Muara
Angke Upaya untuk mewujudkan penerapan suatu kebijakan pengelolaan kualitas air di Pelabuhan Muara Angke hams dilakukan secara terpadu, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan yang akan melibatkan berbagai sektor, adanya dukungan dari berbagai perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan yang secara efektif akan memberikan kepastian hukum dalam aspek pengelolaan, yang tennasuk aspek perencanaan clan pemanfaatan bagi pemerintah, swasta dan mayarakat (Budiharsono, 2001). Menurut Helmi (2002) yang menjadi dasar kebijakan baru dalam ha1 pengelolaan sumber air adalab bersifat partisipatif, desenbalistis dan nlengacu pada prinsip-prinsip efisiensi ekonomi, keadilan, dan keberlanjutan. Dari hasil AHP di peroleh beberapa altematif kebijakan, seperti yang tercantum pada Tabel 21 berikut ini Tabel 21. Nilai prioritas alternatif kebijakan No
Alternatif Penyadaran Masyarakat tentang sanitasi
Bobot
Prioritas
1.
0,507
1
2.
Pengadaan PAL di Pelabuhan
0,216
2
3.
Pembersihan laut dari sampah
0,182
3
Tabel 21 di atas menunjukkan bahwa penyadaran masyarakat tentang sanitasi m e ~ p a k a nalternatif kebijakan yang menempati prioritas pertama dengan nilai pembobotan sebesar O.SG7, prioritas kedua adalah pengadaan IPAL di Pelabuhan dengan nilai pembobotan 0.216.. d i i prioritas ketiga yaitu pembersihan laut dari sampah dan prioritas terakhir penegakan hukurn lingkungan dengan pembobotan masing-masing sebesar 0.182 dan 0.095. Penyadaran masyarakat tentang sanitasi menjadi prioritas utama karena Pelabuhan Muara Angke mempakan kawasan perumahan nelayan dengan tingkat pendidikan rendah, sehingga kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan rnasih sangat rendah. Dugaan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Faiza (2002) yang menyatakan bahwa hakteristik masyarakat nelayan di Muara Angke cendemng kurang memperhatikan sanitasi lingkungan dan tempat tinggal mereka. Oleh karena itu maka kerap kali Adanya keluhan sering sakit yang disebabkan oleh keadaan lingkungan yang memang kurang sehat seperti bau tidak sedap yang berasal dari limbah pengolahan, serta banyaknya lalat yang berterbangan di sekitar lingkungan permukiman. Rendahnya kesadaran masyarakat ini terbentuk dari persepsi yang kurang baik, yaitu (a) anggapan bahwa perairan pelabuhan tidak mungkin menjadi bersih, (b) anggapan bahwa limbah yang diproduksiya hanya sediit dan (c) anggapan bahwa l i b a h ' yang diproduksi tidak tergolong sebagai l i b a h yang berbahaya (PPLH, 1993). Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan liigkungan juga dipicu oleh faktor alamiah yaitu dampak yang dapat dirasakan masyarakat sehubungan dengan perairao pelabuhan yang bersih sifatnya adalah tidak langsung, sehingga menimbulkan k-anan keb&i
untuk yang berperan aktif menjaga
pelabuhan. Kesadaran untuk be-
aktif dalam memelihara
kebersihan perairan harus diawali dengan upaya menanamkan rasa memiliki di kalangan masyarakat melalui behagai program te.re.ncaua. Program-program yang
dim-
dapat diwujudkan dalam bentuk penyulubu, ceramah, diskus' I antar
pihak yang berkepentingan, puMikasi mengemi beragam informmi lingkmgan
seperti bahaya pencemaran, manfsat lingkuagan bersih, dau materi laixmya Penyuluhan
pemahaman masy&
untuk menumbuhkan k e d a r a n
dau
meningkatkan
h a m dilakukan sebagai bagian dari upaya uutuk
menciptakan kawasan Pelabuhan Muara Angke yang bersih. Menurut
Kartasasmita (1996) keberdayaau dalam konteks masyarakat adalah kernampmu individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaau masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat yarlg sehat fisik clan mental, terdidik dan
kuat
serta
memiliki
Nlai-nilai
intrinsii
seperti
kekeluargaan,
kegotongroyongan dan kebiiekaan, masyamkat merupakan unsur dasar yang memungkinkan masyarakat bertahan mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kerniskinan dan keterbelakangan.
Pendekatan dengan pola pemberdayaan masyarakat akan mempermudah dalam rnengarahkan sekaligus merubah perilaku masyarakat
saat
ini yang masjh
membuang limbah ke badan perairan b-ususnya masyarakat yang memiliki akses langsung ke Perairan Muara Angke seperti Kali Adem dan Kali Angke. Masyarakat yang bermukim di sepanjang bantaran kedua sungai tersebut masih juga membuang limbah ke sungai, bahkan tidak hanya kalangan rumah tangga namun juga industri (Noerdjito et al. 2003). Selain memperbaiki perilaku masyarakat mengenai sanitasi lingkungan, juga dibutubkan tekhnologi untuk pengolahan limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatai~di pelabuhan. Selama ini limb& cair dari pelabuhan hanya ditampung di waduk sebelum d i a l i i ke laut lepas. Hal ini dapat menimbulkan pencemaran kualitas air di Pelabuhan Muara Angke. Secara visual perairan di kawasan Pelabuhan Muara Angke berwarna hijau gelap dan mempunyai bau yang tidak sedap serta parameter-parameter kualitas air seperti kecerahan dan kekeruhan sudah di atas NAB. Parameter kimia meliputi :nilai DO, No3, PO& dan COD nilainya menunjukkan sudah terjadi pencemaran, cialam ha1 ini nilainya
sudah di atas NAB. Berdasarkan status pencemaran beberapa parameter secara fisik kekeruhan telah masuk kategori tercemiir ringan, parameter kimia meliputi. BOD, DO, pH tingkat pen-ya
sudah termasuk htegori tercemar ringan.
Parameter COD kategori tingkat pencemaran tercemar sedang. Untuk parameter
NO3 dan PO4 sudah termasuk tingkat pencemaran berat Berdasarkan kenyataan tersebut maka pengadaan sarana PAL. sangat diperlukau di pelabuhan sehingga
. ..
adanya pencemaran yang berasal dari limbah cair dapat dmmmakm. Altematif yang ketjga yang dipilih oleh para stakeholder untuk menjaga kuaiitas perairan di Peiabuhan Muara Angke adalah pembersihan laut dari
sampah. Sarnpah yang masuk ke laut dapat berasal dari kegiatan di darat dan juga
dari sungai dan saluran drainase yang ikut terbawa ke laut Pihak pelabuhan sendiri sebenarnya telah memiliki agenda untuk mengambii sampah-sampah di kawasaan kolam pelabuhan, namun sampai saat ini usaha tersebut belum beqalan optimal karena masih terlihat banyak sampah di sekitar kolam pelabuhan, sehingga upaya pembersihan sampah masih hams ditingkatkkan lagi. Sedangkan dari pihak Dinas Kebersihan Jakarta Utara mulai tahun 2005 telah menangani
sampah pantai dengan menggunakan armada empat buah perahu fiber kecil dan satu buah tongkang dengan kapasitas 40 ton. Perahu-perahu kecil tersebut mengangkat sampah dari pantai clan mengumpulkan dalam tongkang, diangkut ke Pelabuhan Muara Angke, kemudian dipindahkan ke truk, untuk selanjutnya dibuang ke TPA Bantargebang. Selain usaha tersebut di atas kiranya sangat diperlukan insienerator untuk pemwnah sampah-sampah padat yang berasal dari kegiatan di kawasan pelabuhan. Dengan metode ini sampah padat dibakar dalam kondisi terkontrol. Sampai saat ini masih terdapat timbunan sampah yang belum tertangani sehingga sampah-sampah tersebut masih menumpuk. Dengan adanya upaya ini d i p k a n pencemaran kualitas air oleh sampah padat dapat dikurangi. Altematif pengadaan IPAL di pelabuhan dan pembersihan laut dari sampah dalam hubungannya dengan teknologi dalam pengelolaan sumberdaya air, Pawitan
(2002) mengatakan pentingnya effective lechnologies yang dapat meningkatkan daya dukung dan mengurangi kerentauan suatu ekosistem b i i seperti sistem sumberdaya air. Altematif yang terakhir adalah upaya penegakan hukum. Salah satu upaya agar kualiatas air tetap terjaga adalah dengan melakukan penegakan h u b atau
pemberian sauksi terhadap pelanggar, meskipun perahmu-perahuan mengenai upaya menjaga kebersihan kawasan pelabuhaa telah ada Namun sampai saat ini
semua peraturan -but
belum berjalan secara efektif. Wih banyak pel*
pelanggaran terhadap pencemaran lingkungan yang masih belum tersentuh oleh hukum atau bahkan bisa 1010s dari hukuman. Hal ini disebabkan oleh belum efe-ya
pengawasan terhadap pelaku aktivitas dalam kawasan pelabuhan,
sehingga para pelaku pelanggaran sangat sulit dideteksi. M e n w t Siahaan (2004) bahwa hukum ligkungan dengan berbagai sarana yang bersifat pencegahan atau setidaknya pemulihan sampai taraf normal terhadap kualitas lingkungan, kimnya dapat dicapai dengan menganut asas-asas umum kebijaksanaan lingkungan kenera1 principles of environmental policy) seperti yang di terapkan di Belanda,
yaitu : a. menanggulangi masalah lingkungan sejak dari sumbemya b. tersedianya sarana teknis dan praktis yang baik c. prinsip pencemar membayar
d. prinsip mencekal (stand still principle) e. prinsip perbedaan regional Prinsip di atas belum atau tidak dimiliki Indonesia, oleh karma itu maka dalam mengarlopsi a-as kebijakan asal negeri Belanda tersebut perlu dipertimbangkan, namun dengan tetap melakukan penyesuaian karakteristik kondisi fisik, sosial, budaya Indonesia Rangkuti &lam
Siahaan (2004)
mengatakan dalam kebijakan lingkungan bahwa persyaratan yang penting adalah pembiaan legalitas yang tangguh, dan dipersiapkan secara c m a t dengan memperhitungkan unsur keterpaduan dalam sistem pengaturan, sehingga efektivitasnya dapat tercapai secara maksiial.
VI. KESlMPULAN DAN SARAN
6.1. Simpulan 1. Di Pelabuhan Muara Angke sudah ada kegiatan pengelolaan lingkungan yang sudah dilakukan diantaranya adalah penanganan sampah di wilayah perairan laut dan sudah mempunyai pengadaan IPAL untuk kegiatan pengolahan hasil perikanan tradisional (PHPT). Walau pun sudah ada bagian kebesihan yang menangani sampah baik di darat maupun di kolam pelabuhan, akan tetapi penanganan sampah di wilayah Pelabuhan Muara Angkc (wilayah darat) Lelum dilakukan secara optimal, ha1 ini terlihat dengan masih terindikasikan
kondisi
kualitas air di Pelabuhan Muara Angke telah mengalami pencemaran.. 2. Pelabuhan Muara Angke telah mengalami pencemanln yang be&
dari l i b a h
cair dan padat dari berbagai kegiatan di sekitar kawasan pelabuhan Parameterparameter yang telah melebii baku mutu diantaranya adalab kecerahan dan kekeruhan, dan khusus untuk W hanya terjadi pada stasiun 1
Po4 dm
COD. 3. Altematif prioritas kebijakan pengelolaan kualitas air di pelabuhan Muara
Angke adalab (a) Penyadarau mesyaraLat teotang sanitasi lhgkwp dengan bobot nilai 0,507 (b) Pengadaan IPAL di pelabuhan dengan bobot nilai 0,216
(c) PemMhan
laut dari sampah dengan bobot nilai 0,182 dan (d) Penegakan
hukum lingkungan dengan bobot nilai 0,095 62. Saran 1. Perlu dilaRukan pengadaan IPAL untuk kegiatan di kawasan pelabuhan,
pembuangan oli bekas, penerapan law enforzement, pengadaan tong sampah saat ini jumlahnya masih kurang dan penempatannya yang mudah di jangkau,
pengoptirnalan penarlganan sampah, pengawasan penerapan law enforcement, penyadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi dan higienisasi agar kelestarian lingkungan perairan tetap tejaga
2. Perlu dilakukan penyuluhan kepada masyarakat nelayan dan pengguna jasa pelabuhan tentang pentinpya menjaga k e b e r s i i lingkungan
3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah cair dan padat dari setiap aktivitas di sekitar Pelabuhan Muara Angke sehingga kualitas
air di Kawasan Pelabuhan Muara Angke memenuhi nilai baku mutu sesuai dengan peruntukkannya.
DAFTAR PUSTAKA Abidin, S.Z. 2000. Kebijakan Publik. Yayasan Pancur Siwah. Jakarta. Anonim. 1968. Water Quality Criteria. Federal Water Pollution Control Administration. Washington, D.C. Badan Pusat Statistik Kotamadya Jakarta Utara [BPS]. 2004. Penjaringan Dalam Angka 2004. Jakarta. Baker, J.M. 1976. Marine Ecology and Oil Poll~ition.Applied Science Publisher Ltd. England. 566 p. Baudelaire, J.G. 1973. Port Administration and Planning. General Introduction. Delft. Budiharsono, S. 2001. Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Laut. Pradnya Paramita Jakarta. Cheremisinoe P.N. and A.C. Moreesi, 1979. Environmental Assessment and Impact Statement Handbok. AM Arbor Science Publisher Inc. Michigan. P 137-142. Clarck, J.R 1977. Coastal Ecosystem Management. John W11ey and Sons. New York USA. Dahuri, R 2005. Akar Permasalahan Pencaman Teluk Jakarta dan Stmtegi Penanggulangannya Dalam Prosiding Diskusi Panel Penzinganan dan Pengelolaan Pencemaran Wiayah Pesisir Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu Pusat Penelitian L i g a n Hidup IPB. Bogor. Dahuri, R, J. Rais, S.P. Ginting, MJ. Sitepu 2001. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu PT. Pradnya Paramita. Jakarta
D i n a s
Hidro Oseanografi TNI AL. 1998. Kondisi Arus Teluk dan Angin di Perairan Indonesia Jakarta.
Dinas K e b e r s h DKI Jakarta 2005. Laporan akhir Western Java Environmental Management Project. Solid Weste Management for Jakarta
Direktorat Jendral Perikanan. 1994. Master Plan Pelabuhan Perikanan Jakarta Direktorat Jendral Perikanan Tangkap. 2001. Buku Manual Operasional Pelabuhan PerikananlPangkalan Ikan. Direktorat Prasarana Perikanan Tangkap. Direktorat Jendral Perikanan Tangkap. Jakarta
Davis, G.J., W.J. Warhmt, P. Weller. 1993. Public Policy in Australia, Ed ke-2. St Leonard: Allen and Unwin. Dunn, W.N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. University Press. Yogyakarta
Gadjah Mada
Faiza, R. 2002. Kajian Beberapa Aspek P r o w Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Pengolah Muara Angke Jakarta Utara. Tesis. Program Pasacasarjana. IPB. Bogor.
Fardiaz, S. 1992. Polusi Air dan Udara Kanisius. Yogyakarta. Helmi. 2002. Tmtangan Pengelolaan Terpadu Sumberdaya Air di Indonesia Nugroho, Adi, Setiadi. Editor. Peluang dan Tantangan Pengelolaan Sumberdaya Air di Indonesia P3-TPSLK BPPT dan HSF. Jakarta
-tal996. Pembangunan uutuk Rakyat Memadukan Petumbuhan dan Pemerataan.CLDESJakarta KartawijayqY. 2005. Penataan dan Pendayagunaan Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu Dalam Prosiding Diskusi Panel Penanganan dan Pengelolaan Pencemaran U'ilayah Pesisir Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu. Pusat Penelikm Ligkungan Hidup IF'B. Bogor.
Kmmadibraia, S. 1985. Perencaman Pelabuhan. Genesa Exact Bandung. Laga, A. 2005. Analisis Sistem Pengelolaan Pelabuhan Perikanan (Studi Kasus : Pangkalau Pendamtm Ikan Paotere Makasar). IPB. Bogor [Ted]. Tekhnologi Kelautan. Institut Pertanian Bogor. Bogor. Landuit. 1982. The Role of Maritime Trmsport and Sea Port Economic Development. Belgium. Lubis, E. 2002. Pengantar Pelabuhan Perikanan. Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. IPB. Bogor. Menteri Negara Kependudukan dan Ligkungan Hidup. 2004. Keputusan Menteri Negara Kepndudukan dan Lingkungan Hidup Nornor : Keg 5liMenKLHN2004 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.
Sekretariat Menteri Negara K e p e n d u d h dan Lingkungan Hidup. Jakarta
Menteri Negara Kependudukan dan Ligkungan Hidup. 2004. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor : K e p OUMenKLWV1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Ligkungan. Sekretariat Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Jakarta
Mikron. (2002). Analisis Kebijakan Pengawasan Kapal Ikan ( Studi Kasus Pengawasan Kapal Ikan di PPN Pekalongan dan PPI Muara Angke Jakarta Utara). Tesis. Program Pascasajana. IPB. Bogor. Nasir, M. 1999. Metode Penelitian Cetakan ke empat. Ghalia Indonesia Jakarta. Noerdjito, M., R. Ubaidillah, D.I. Hartarto. September 2003. Evaluasi Kondisi Situ: Studi Kasus Beberapa Situ dan Rawa di DKI Jakarta. Ubaidillah R, dan Maryanto, I. Editor. Manajemen Bioregional Jabodetabek: Profil dan Strtegi Pengelolaan Situ, Rawa dan Danau Puslit Biologi LIPI. Bogor. Numerow, N.L. 1991. Stream, lake, Estuary and Ocean Pollution. Second Edition. Van Nostrand Reinhold. New York. Pawitan, H. 2002. Mengantisipasi Krisis Air di Indonesia Memasuki Abad 21. Nugroho. Adi, Setiadi. Editor. P e l w g dan Tantangan PengeIolaan Sum!xrdaya Air di Indonesia P3-TPSLK BPPT dan HSF. Jakarta Pemerintah DKI Jakarta. 2000. Laporan Akhir Studi Manajemen Terpadu Kawasan Perkampungan Nelayan Muara Angke. Badan Pelaksana Reklamasi Pantai Utara Jakarta. PPLH. 1993. Studi Formulasi Model Pengelolaao Pelabuhan yang Berwawasan Lingkrmgan. Pusat Peneliti Lingkungan Hidup IPB. Bogor. Saaty, T.L. 1993. Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin. P.T. Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta Rees, J. 1990. Natural Resources: Allocation, Ecxowmics and Policy Routlege. London and New York. Ryding, S.O. and W. Rast 1989. The Control of Eutrophication of Lakes and Reservoirs. The Partenon P u b l i i Group Limited and UNESCO. Paris. 314p. Riani, E., S. Sutjahjo, Invan. 2005. Laporan Akhir
Beban Pencemar dan Kapasitas Asimilasi Teluk Jakarta. Kerjasarna LPPM dengan Bappeda DKI Jakarta.
Rusli, S. 1982. Pengantar I h u Kependudukan. LP3ES. Jakarta
Salim, E. 1993. Pembangunan Bemawasan Lingkungan PT Pustaka LP3ES Indonesia Jakarta. Samsudin dan Kardana. 1996. Sedimentasi Sungai yang Masuk Teluk Jakarta dan Permasalahannya. Lingkungan dan Pembangunan. Volume 16: Hal 10.
Siahaan, N.H.T. 2004. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Erlangga. Jakarta. Singarimbun, M. dan S. Effendi. 1989. Metode Penelitian Survei. LP3ES. Jakarta. Siregar H. 1987. Aspek Ekologi Perairan &lam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Bahan Kursus Amdal. UNPAD. Bandung. Siregar, M. 1990. Beberapa Masalah Ekonomi clan Manajemen Pengangkutan. LPEF UI. Jakarta. Soehartono, 1. 1999. Metode Penelitian Sosial. Suatu Tcknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. Sutjahjo,S., E.Riani, Ridwan. 2005. Laporan Akhir Kajian Penietaan Potensi Pelabuhan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam Rangka Pernanfaatannya Kejasama LPPM dengan Bappeda DKI Jakarta Syamsudin, F. 2004. Fenomena Red Tide di Teluk JakartaPusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Inventarisasi Sumberdaya Alam (P3-TISDA), Badan Pengkajian dan Pewrapan Teknolagi (BPPT). Jakarta http:io.ppiJepang.org/article.php>id=8. Tangkitisan, H.N.S. 2004. Kebijakan dan Mamjemen Liogkungan Hidup. Yayasan Pembahanm Ad ' ' ' Publik Indonesia Yogyakarta. *
Udall, M.K. and T. Stevas. 1987. Waste in Marhe Environments U.S. Government Printing Oflice, Washington, D.C. 131 p.
UNESCO/WHO/UNEP. 1992. Water Quality Assessments. Edited by Chapman, D. Chapman and Hall Ltd. London. 585 p. Wardoyo, S.T.H. 1981. Kriteria Kualitas Air untuk Keperluan Pertanian dan Perikanan. Makalah Training Amdal. Kerjasama TPLH-UNDP-PUSDi PSL-IPB. 19-31 Januari 1981.Bogor. Wooldridgeel, C.F, C. McMuIlen, and V.Howe. 1999. Environmental Management of Ports and Harbour N Implementation of Policy Through Scientific monitoring. Marine Policy, 23,413-425.
Lampiran 1. Peta lokasi penelitian kawasan Pelabuhan Muara Angke DKI Jakarta
Sumber PPLH. Peta Rupa Burni, 2004
Lampiran 2. Hasil analisis AHP
Synthesis of Leaf Nodes with respect to GOAL Distributive Mode OVERALL INCONSISTENCY INDEX = 0.02
PMS
307
PIP
1 .216 - i
PLS
,182 1
PH
,095 -1
-
Definition
Abbreviation
'
penyadaran masyarakat tentang sanitasi pengadaan ipal di pelabuhan pembersihan laut dari sampah penegakan hukurn lingkungan
PMS PIP PLS
PH -.
SWT
,123
LSM
066-
-
LP
066
m
-~
.-.
.
....
.~
~
~ , . . .~ ~ .
..
~
~
1
d
----
-.
-
.
--
I I
Synthesis of Level f Nodes with respect to GOAL Disbibutive Mode
l
PEMDA
526
M
.220
Y
I
/
i
I
I
Abbreviation i Definition : PEMDA pernerintah daerah ! MASY : Masyarakat ! SWT Swasta -: LSM I Lembaga Swadaya Masyarakat ' LP 1 Lernbaga Peneliti
'
-
...~
~ A -
-
--
~~
-.
-~
.-
~~~
~~~
~~~
-
~~~~~~~
~
~.~~~~~ ~~
~~
~
~
~
~
~
~
~~
~
Lampiran 2 (Lanjutan)
-
Synthesis of Level 2 Nodes with respect to GOAL Distributive Mode
SOS
451
EKL
366
EKO
183
Abbreviaticn SOS
EKL
EKO
II
Definition sosial ekologi ekonomi
I
I
!
1 1
Lampiran 3. Status pencemaran kualitas air
Parameter Kecerahan Kekeruhan Suhu Lapisan Minyak Sampah Salinitas DO PH NO3 PO4 BOD COD
0.1 12.56 32
Stasiun 2 1 11.56 32
0 0 29.55 4.43 7.73 0.19 0.23 5.206 128.52
0 0 28.67 5.99 6.02 0.22 0.12 5.376 171.13
1
CijlLij 1 2 3 Baku Mutu 1.65 3 0.033333 0.333333 5.53 5 2.512 2.312 31 0 Alami 0 0 30 5.44 8.013 0.15 0.11 4.933 163.09
0 0 0 5 8.5 0.008 0.015 10 20
lndeks Tingkat 3 (Cij1Lij)r Polusi Pencernaran 0.55 0.305556 0.590916321 memenuhi 1.106 1.976667 1.782369646 tercemar ringan -
Visual Visual Alaml 0.886 1.198 1.088 1.057333 1.320121543 0.909412 0.943529 0.942706 0.931882 1.150172483 23.75 27.5 18.75 23.33333 24.97568262 15.33333 8 7.333333 10.22222 10.29682919 0.5206 0.5376 0.4933 0.517167 0.614064793 6.426 8.5565 8.1545 7.712333 9.809990467
tercemarringan tercernarringan tercemarberat tercemarberat tercemar ringan tercemar sedang
Lampiran 4. Perundang- undangan Pengelolaan Lingkungan'Hidup
...
:
RAB 111
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN hlASYAIUKAT
( I ) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. (2) Setiap orang.mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup seauai decgan peraturan pemndang-undangan yang berlaku.
(1) Setiap orang berkewajiban mmelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan p r m k a n lingkungan hidup. (2) Setiap orang yang melakukan usaha dadatau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mcngenai pengelolaan lingkungan hidup.
(1) Masyarakat tnempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam -pengelolaan lingkungan hidup. (2) Pelaksanaan kuentuan pa& ayat (I) di aras. dilakukan dengan cam: a. meningkatkan kemandirian keberdardamn mar?%G3kat. dan kemiaaan; b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepcloporan w y a r a h t ; c. menumbuhkan kemngapsegeraan masyarakat untuk melakukan pcngawasan sosial; d. membcrikan saran e a t ; e. menyampaikan informasi dadatau menyampaikan laporan.
-
BAB lV t'EN'ZNAKC PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDW
(I) Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipngunaltan untuk sebesar-besamya bagi kemakmunn nkyat. sena pengaturannya ditenmkan oleh pemerintnh. (2) Untuk melaksanaknn ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ~emerintah: a. mengatur dan mengembangkan kebijakanaan dalarn rangka penzelolaan lingkungan hidup; b. mengatur pcnyediaan. peruntukan, penggunaan. penge!olaan lin$ungan hidup. dan pemanfaaran ksmbali sumber daya alam, termasuk sumber d a y penecika; c. rnengatur perbuatan h u k h dan hubungan hukum antara orangatau subyek hukum iainnya cn"* pebuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termas.uk sumber daya genetika; d. mengendalikan kegiatan yan mempunyai dampak sosial; upaya pslestarian funesi lingkunpan hidup sssuai e. mengembanpkan pendanaan bazi perzturan perundang-undanzan yanz berlaku. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada 3xat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pernerintah.
-
--..-
Pasal9 (1) Pemerintah menetapkan kcbijaksanan nasional ten!anf pengclolaan lingkunfan hidup dan pcnztaan ruacg dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama. adat istiadar. dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. (2) Pengelolaan lingkungan hidup. dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemsrintah sssuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing. masyarakai. sena pelaku pembangunan lain dengan rnemperhatikan ke!erpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaar. lingkungan hidup. (3) Pengelolaan lingkungail hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan psnataan Nsng. perlindungan sumber daya alam nonhayati. perlindungan sumher daya buaran. konser\.asi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budzya; keanekaragaman hayari dan perubahan iklim. (4) Keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup. sebagaimann dimaksud pada ayat (2). dikoordinasi oleh Menteri.
Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup pemerintah berkewajiban: a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengarnbil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup; b. mewujudkan. menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran &n hak dm tanggung jawab myaraka; dalam pengelolaan lingkungan hidup; c . mewujudkan. menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan k m i t n a n 3nt;lri masyarakaf. dunia usaha dan pernerinwh dalam upaya pelestarian daya dukung dan d a ? ~ tampung lingkungan hidup; d. mengembangkan dan menempkan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yacg menjamin tcrpelihamnya daya dulrunz dan daya tampung lingkungan hidup; e. mengembangIan dan mmmapkan prranglcat ydng busifat pmmtif, p r e v a i f , dan proahif daiam upaya pmcceahanpenmum daya dularng dan daya tampung lingkungan hidup: f. mmanfaatkan dan mcnganbangkan t e b l o g i yang a b b lingkungan hidup; g. menyclenggamkan penelitian dan pmagunbangan di bidang lingkunzan hidup; h. mcnypiakal~informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskannya kepada masyarakat; i. membci~kanpenghargaan kepada orang atau lembaga yang bejasa di bidang lingkungar. hidup.
(1) Pengelolaan lingkungan hidup pa& tingbt nasional dilakanakan set- terpadu olci perangkal kelembagaan yang dik&rdins\i oleh Menteri. (2) Ketentuan mengenli tugas. fungsi. \veu,enang dan susunan organisasi serta tata kzrj; kelembazaan sebagsimana dimaksud pada ayat (1). diatur lebih lanjut dengan Keputussi: Presiden.
5
(1) Untuk me\vujudkan kersrpaduan dan keserasian pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentans pen~elolaanlingkungan hidup. pemerintah berdasarkan peaturan perundang-undangan dapat: 3. melimpahkan wewenang tertentu pengelolaan lingkungan hidup kepada perangkat c: wilayah; b. rnenfikutsertakan pzran Pemerinrah Daerah untuk membantu r'ernerintah Pusat dsl3;r. pelaksanaan pen_~eiolaanlingkungan hidup di daerah. (2) Kete:tuan lebih lanjut sebagairnana dinuksud pada ayat ( I ) diatur dengan peraturzperundang-undangan.
(1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerinuh dapat menyerahkan
sebagian urusan kepada Pemerintah Daerah menjadi urusan rumah tangganya. (2) Penyerahan urusan sehagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturac Pemerintah.
BAB V PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP
(I) Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup. ~ i a usaha p dadatau kegiatan dilarang mlanggar baku muw dan kritcria baku kuusakan l i n g k u n hidup. ~ (2) Ketentuan mengznai baku mutu lingkungan hidup, pemgahan dan penanggulangan Pencemaran serta pemulihan daya tampungnya diatur der.gan Peraturan Pemerintah. (3) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. pencegahan dan penanggulangan kerusakan serra pemulihan daya dukungnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 15 (I) Setiap rencana ussha dadatau kegiatan sang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penling terhadap i;rifkungan hidup, \\.ajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. (2) Ketentuan tentang rencana usaha dadatau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. sebagaimna dimakud pa& ayat (I), serta ram cnra penyusunan dan penilaian analisis nengewi dampak lingkungan hidup d i t u a p h n dengan Peraturan Pemerinrah.
(I) Setiap penanggung jawab usaha danlatau kegiaran wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dadatau kegiatan. (2) Penangung jawab usaha dadatau kegiatan sebagaimana d i m a h d pada ayat (1) dapat .. menywahkan pengelolaan limbah tersebut kepada pihak lain. (3) Ketentuan pelaksanaan pasal ini diaturlebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 17 (1) Setiap penanggung jawab usaha danlatau kegiatan \vajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. (2) Pen~elolaan bahan berbahaya dan bencun meliputi: menghasilkan, mengarlgkut. mencedarkan. menyimpan, menggunakan danlatau membuang. (3) Ketentuan mengenai pengelolaan bhhan herbahaya dan beracun diatur lebih lanjur dengan Bernturan Pemerintah.
Lampiran 5. Kondisi eksisting dan beberapa kegiatan di Pelabuhan Muara Angke
Kegiatan di Sekitar Kawasan Pelabuhan Muara Angke
Lampiran 5 (Lanjutan)
Kegiatan di pengolahan Ikan
Lampiran 5 (Lanjutan)
Sampah di Kolam Pelabuhan
Dinas Kebersihan Pelabuhan
Kegiatan pembersihan Kapal
Sampah di tambak Ujicoba
Lampiran 6. kuisioner yang digunakan dalrun penelitian
STRATEGI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KUALITAS AIR DI PELABUHAN MUARA ANGKE JAKARTA UTARA
KUISIONER AHP
Besar harapan saya BapaklIbu dapat berpartisipasi dalam penelitian tesis ini dengan cam membandingkan faktor sata dengan faktor laiinya dengan meliat faktor mana yang lebii berpernn di antarn faktor-faktor tersebut dalam penentuan tingkat di atasnya guna menemuknn rumusan strategi kebijakan pengelolaan kualitas air di Pelabuhan Muara Angke. Aha partisipasinya diucapkan terima kasii.
Data kuisioner ini nkan digunakan sebagai bahan penyusunan tesis: Nama :DHONA ARlANTI
NRP Program Stadi
:PO52040301 :Pengelohan Sumberdaya Alam dm
Lingkungan Sekolah Pascasarjanr Institnt Perhnirn Bogor
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2007
Larnpiran 6. (Lajutan) PETUNJUK PENGlSlAN Dalam rangka formulasi strategi kebijakan pengelolaan kualitas air di Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan teknik Analisis Hirarki Proses (AHP). Responden untuk kuisioner ini ialah para pakar yang berkaitan dengan Pelabuhan Muara .l\ngke, yang dipilih secara sengaja berdasarkan jabatan, profesi atau pengalamannya dengan syarat memiliki pengetahuan yang menyeluruh mengenai kondisi Pelabuhan Muara Angke Jakarta U t m Struktur hirarki dari kajian ini dibagi atas tingkat 1 sampai dengan 4 sebagai berikut: 1. Tigkat 1:Fokus
Strategi kebijakan kebijakan pengelolaan kualitas air di Pelabuhan Muara
2. Tingkat 2: Stakeholders Stakeholders yaug terlibat &lam pengelolaan kualitas air di Pelabuhan Muara Angke:
a PEMDA DKI Jakar@ b. D m i Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kuningan c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
d. Lembaga Peneliti e. Swasta
f. Masyarakat di sekitar Pelabuhan Muara Angke
3. Tigkat 3: Kriteria Kriteria yang digunakan untuk stratepi kebijakan pengelolaan kualitas air di Pelabh
Muara Angke yang terdii atas:
a Ekologi
b. Sosial c. Ekonomi
Lampiran 6. (Lanjutan) 4. Tingkat 4: Altematif Mempakan analisis situasi untuk strategi kebijakan kebijakan pengelolaan kualitas air di Pelabuhan Muara Angke yang terdii atas:
a. PMS b. PIP
c. PLS d. PH Pengisian kuisioner ini dilakukan dengan cara membandingkan faktor satu dengan faktor lainnya dengan m e l i faktor mana yang lebih berperan di antam faktor-faktor tersebut dalam penentuan tingkat di atamya Skala yang digunakan
dalam pengisian kuisioner ini ialah skala perbandingan berpasangan Saaty, sebagai berikut:
Lampiran 6 (Lanjutan) Istilah- istilah yang ada dalam kuisioner
1. Bandingkan intensitas peran stakeholder dalam pengelolaan kualitas air .-
.
-
-
-.
Compare the relative IMPORTANCE with respect to: GOAL
I
5 LSM 6 LSM , 7 LSM I81LP
[9 I
iLP 10 : SL?T -- --.
9 8 7 6 5 4 3 ' 2 j l / 2 / 3 4 ' 5 : 6 , 7, 8191 :. 9 8 7 6 5 4 3 2 i 1 : 2 ; 3 4 i 5 : 6 7 : 8 j 9 rj 9 8 7 6 5 . 4 3 211 213 4 5 6 7 8 ' 9 , 7 6 5 4 3$2112!3i45 6 7 8 9; <9 !8 1 9 1 8 7 1 6 5 ; 4 3 !1 2 1 2 3 1 4 5 6 7 8 9 . ! 9 1 8 j 7, 1 6 / 5 4 ! 3 / 21 2 3 , 4 5 6 .7 8. ~.~ 9 I
,
~
-~
LP / SWT MSY i SLW 1 MSY MSY
Lampiran 6 (Lanjutan) 2. Bandingkan intensitas kepentingan kriteria pada pengelolaan kualitas air
Compare the relative IMPORTANCE with resped to: PEMDA < GOAL
a. .
.,..~EKL..-~
l=EQUAL
.
.
2 3
.
.
.
. --
_
SOSY
.
~
.
EKL
3=MODERATE 5=STRONG 7=VERY STRONG 9=EXTREME ~. 9 1 8 1 7 ) 6 1 5 ~ 4 i 3 j 2 1 1 ' 2 3 ! 4 ' 65 7 8 9
_
-2
~~-LLLLL
-,I.
I _-1__-A_
..
SOS
_
--EKO 4I EKO
b.. Compare the relative IMPORTAP!CE with respect to: LSM < GOAL I=EQUAL 3=MODERATE -+STRONG ?=VERY STRONG 9=UCTREME 1 jEKL 9 8 7 6 5 4 3 2 112 3 4 1 5 1 6 / 7 ! 8 / 9 / 2 /EKL 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 45i6;7.819/ 3 1SOS 9 8 7 6 5 4 3 2 1 , 2 3 4 11 5 i, 6 :j 7 ) 1 8 j 9 / ;
!
c.
--
I
i
sos EKO EKO
Compare the relative IMPORTANCEwith respect to: SVVT < GOAL
d. Compare the relative IMPORTANCE with respect to: C P T ~ O A L
1=EQUAL
3=MODERATE 5=STRONG 7=VERY STRONG 9=EXTftEME ' 9 8 7 615 4 3 1 2 ? ~ 2 i 3 i 4 i 5 6 , 7 ~ 8 ! 9 i . . ! I 9 8 7 4 1 1 2 1 3 1 4 1 5 , 6 : 7 8 i, 9 : 312 615 9 8 7 4 312'1 2 1 3 ! 4 : 5 6 7 8 : 9 615 :
1 /EKL 2 ~EKL 3 jS0s
!
. :
:
sos EKO EKO
e. Compare the relative IMPORTANCE with respect to: MSY < GOAL 3=MODERATE __. 5=STRONG . . 7=VERYSTRONG __ +EXTREME --sos i ' 9 ' 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8. . 9 .: . I i8, 1 5 - 4- :-2;,-1--3-4 7 EKO l
I=EQUAL -. 1 EKL 2 EKL . _ 3 SOS
~
.
-
~~.~ -
,
_
_
,
.
2
-
_
_
-
.
.~
9 ' 8 7 6 5 4 3 ~.2 1 2 ~. 3 4 5 6 7 8 9
~
~
.~
-~
~
~~
/
~
9 8 ; 7 1 6 ' 5 4 3 : 2 : 12 3.4 5 6 7 8 9 ~ I - 2 1.2 L g 1 8 1 7 1 6 1 5 4 . 3 ,1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
.
.
j _.i.A~-LI_L..L
EKO;
Lampiran 6 (Lanjutan)
3. Bandingkan intensitas kepentingan altematif pada pengelolaan kualitas air
a . Compare the relative PREFERENCE with respect to: EKL < PEMDA < GOAL
T - 2 1
3
j 4 5 6
1=EQUAL 3=MODERATE 5=STRONG 7=VERYSTRONG 9=EXTREME 6 7 8 9' ~ - M T - T 19 8!7/6,514/3!2-5 . .- t ~ ~ 1 ~ 9 ' 8 ' 7 6 ~ 5 j 4 32 24. ~-r 1~--s 7- 8 69 i
PMS PIP PIP PLS
.ij ! l
19 '9 9 9 .~ ~
8 8 8 8
8
,
7 6.1514 3 ) 2 i 1 / 2 / 3 . 1 4 5 6 7 8 i 9, ! 7 6'5, 4 3 i 2 i 1 ' 2 i 3 ' 4 T 6 7 7 9 ' 7 $ 5 4 3 1 2 I 213 4 1 5 1 6 7 819 7 6 5 4 312 1 213 4 5 ! 6 ; 7 819 t
.~~ -.
PIP --. -. PLS PH PLS PH PH
~
b. Compare the relative PREFERENCE with respect to: SOS < PEMDA < GOAL
C. Compare the relative PREFERENCE with respect to: EKO < PEMDA < GOAL
l=EQUAL I PMS 2 PMS j 3 PMS 4 PIP , 5 PIP
/
/
6
/ PLs
3=MODERATE 5=STRONG 7=VERYSTRONG 9=EXTREME 9 8 7 6 ) 5 1 4 1 3 ) 2 1. 1 \. 2 ; 3 j 4 i 5 6 ' 7 ! 8 j 9 i 9 8 7 6 / 5 / 4 [ 3 / 2 ; 1 1 2 j 3 i 4 . .56 . 7 i 8 i., 9 ' ., i I 9 8 7 6 / 5 / 4, / 3. / 2: ! l. i 2. j 3 / 45 6 . 7 ,8 i 9 i 9 8 7 6 5 1 4 1 3 I! 2 1 . 2 . 3 - 45 6 7 . 8 , 9 . 9 8 1 7 / 6 : 5. ' 4. i 3. j 2 1 2 1 3 . 4 5 6 7 . 8 9 i g 8 / 7 ' 6 ; 5 1 4 j 3 ! 2 1 2 3'6-c-6 7 8 9 I
:
--
~-
PIP PLS PH PLS PH PH I
Lampiran 6 (Lanjutan)
d. Compare the relative PREFERENCE with respect to: EKL < LSM < GOAL I=EQUAL .
p~s.~
1
.
2 3 4 5 6
--
-.
~
3=MjOg~~~~..~:~TRON_G.?=V~STRONGS=EXT_REhnE -
~~
!817;6j5;4j3i2,1!2;3i4:6 5 7 8.9
~~~
. . . T 1-.-1.....
.
9 f 8 , 7 i 6 1 5 j 4. i 3. i 2. ; l i 2 / 3 i 4 i 5 6 7 8 9 . 1-2i 9 ; I 8 1I 7 :: 6 ,5 : , 4 3, i 2. ' 1. 21314 5 6 7 8 9 ,
IPMS PMS PIP ~. :PIP i PLS
-.,....-....-~.-~-..--.i--
. -
~..~
PIP~
. .
~
4! 9 ! 8 i 7 1 6 : 5 4 1 3 1 2 1 ; 2 1 3 , 4 :
I
.
5 6 7 8 9 [ 9 / 8 7 i 6 j 5 j 4 ,I 3 ~ 2 l 1 2 / 3 i 46 57 8 9 -] 9 / 8 ;i 7 i i 6 i / 5r j 4i / 3 j 2 1 1, i 2 j 3 ) 4 5 6 7 8 9 : t
----,
...~.~
P~1 ---A PLS PHI PH
1
-
~
e. Compare the relative PREFERENCE with respect to: SOS < LSM < GOAL
. _
. .
.. . .
.-
.~ .
~.
_
~~.
.~~ -
f. Compare the relative PREFERENCE with respect to: EKO < LSM
12
3 4 4 6
I=EQUAL /PMS PMS IPMS :PIP 3 PLS
3=MODERATE 5=STRONG 7=VERY STRONG 9=EXTREME 9[8(7j6/5[4(3/2~1/21314 6 ~7.8191 5 9 / 8 7 / 6 1 5 4 ,i 3 , j 2. \ 1. : 2 ; 3 / 4 56 7 8 9 : 9 I1 8. / 7. ~I 6 :5 :! 4 ; 3 / 2 1 ! 2 1 3 \ 46: 57 8 9 . 9 j 8 1 7 i 6 ; 5 ' 4, : 3, / 2 . 1 2 i 3 ! 4 ! 56 7 8 9 i 2 1 2 3 - 4 5 6 7 8 9 j g ! 8 ! 7 i 6 i 5 4 ; 3 \ 2 : 12 3 ' 4 5 6 7 8 9 - . -- -~ L-:
a
t
#
--
PIP PLS pH!
PLS
1
PH PH !
A
Compare the relative PREFERENCE with respect to: EKL < LP < GOAL l=EQUAL I PMS . 2 'PMS 3 PMS 4 PIP 5 .PIP --.6 PLS
PIP I
~
PHI PLs /
I ,. l . -~ i 9 ~ 8 ~, 6 . 1 5 1 4 , i 3, , 2 i f ~ 2 , 3 i64 7, 5819 1
--P
~
19 , 6'7.8i9 ! 9 8 j 7 / 6 j 5 1 4 ~ 3 / 2 / l i 2I / 3 ! 4 1 5 : 6 ~ 7 ~ 8 i 9 ~ .
:
/
PH PH
Compare the relative PREFERENCE with respect to: SOS < LP < GOAL
~.
~~~
...
~. .~ -..~~
.
Compare the relative PREFERENCEwith respect to: EKO < LP < GOAL
!=EQUAL 1 IPMS 2 i PMS 3 ~PMS 4 ;PIP
5 6
-
PIP PLS
3=MODERATE 5=STRONG T=VERYSTRONG O=U(TREME ] 9 ( 8 / 7 / 6 / 5 / 4 1 3 / 2 ( 1 / 2 \ 3 j 4 165 7 8 : s ' PIP /I 9 ( 8 / 7 / 6 ( 5 / 4 ; ,3 /; 2 1. 1. ) 2, / 3, { 46j 57 8 . 9 PLS 1 9 / 8 7 i 6 / 5 1 4 , 3 2 1 2 3 4 56 7 8 9 PH 1 ,1 g, 1 8 i 7 j 6 i 5 1 4 i 3 1 2 j 1 ; 2 : 3 4 5 6 7 8 9 PLS 1 9 ~ 8 , 7 ; 6 : 5 ' 4 ; 3 2 j 1 , 2 ; 3 54 6 7 8 9 PH PH ! : 9 8 7 ! 6 ! 5 ' 4 3 ! 2 ' 12 5 4 5-6 7 8 9 ___ I
(r
p~
8
I
.
Lampiran 5 (Lanjutafi)
Compare the relative PREFERENCE with respect to: EKL < SVVT < GOAL
g.
l=EQUAL -~ ................ 1 PMS 2 PMS 3 PMS ... 4 PIP -5 PIP 6 P i s
h.
3=MODERATE 5=STRONG 7=VERY STRONG 9=EXTREME iI g T 8 7 i y 6 s 4 ! 3 2 1 23i4:5 6 7 8.9 , . . ! \ i l i , ---i 9 / 8 ; 7 I) 6 :. 5 1I 4 i 3. i 2 ! 12131415 , 6 7 8 9. - 2 / 3 i, 4 / 5 6 7 8 9 L
(
,
--~ ,
~
), 9, ; 8 i ' 7 ' 6 ~ .5 !. 4 ~ 3 ' i 2 ~ ~ 2 ! 3 i 481 95 ~ 7 .! 9 ./ 8 ; 7, ! 6, , 5 / 4 , 3 ; 2 9/8/7i6.)514 ., ,~ :..3 j 2
PIPI . --.
PLS i
:
PH PLs '
....
Campare the relative PREFERENCE with respect to: SOS < SVVT < GOAL
~- ....
..........
1.
-~
Compare the relative PREFERENCE with resped to: EKO < S W < GOAL ~
l=EQUAL 3=MODERATE 5=STRONG 7=VERYSTRONG 9=UCTREME 1 'PMS 9 / 8 / 7 / 6 / 5 / 4 1 3 j 2 1 1 ~ 2 j 3 ) 465 7 8 . 9 : 2 ;PMS 9 / 8 / 7 / 6 1 5 i 4 j 3 j 2 : 1 1 2 1 3 / 45 6 7 ' 8 9 : 3 iPMS ' 9 / 8 / 71 ' 6; 5 , 4 j 3 i 2 1 ; 2 ; 3 / 4 , 56 7 8 9 : 4 PIP 918171615'4132 1 2i314 5 6 7 8 9 5 ~ 5 1 g 1 8 ; 7 ; 65 4 3 . 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . 6 PLS----i98176 5 4 3 2 1 2314 5 6 7 8 9 '-
A -
--
~-
-
PI(;~
PLS~ Phi i
PLSY PH
PH
j. ..
.
~
.~
Compare the relative PREFERENCE with respect to:
EQUAL
i PMS .-~
~
~~
I' 9 ii 8. ~1---_-.-. .7~1 6 / 5 , 4 j 32 i-2-.1 ,.-2--i -3 j 4 ; 5 6-7 , 8 , 9 , ~
.-
- 2 -
-
1
,
..
.
,
.-
PLS; PH PLS i
1
-~-
i
1
PIP J
____-.-.
' 9 i 8 1 7 i 6 i 5 4 , 312 1 2314 5 6 7:8:9. . i : 2_..2-' '-~ lgj8 7 6 i 5 4 3 2 1 2 3 i 4 5 6 7 8 f - . ~-j g ; 8 , 7 i 6, ; 5. , 4 3 , 2 ; ? 2 , 3 ,/ 4 5 6 7 8 . 9 . j
-
..-
-
k.
-
L---
.
_
3=MODERATE 5=STRONG 7=VERY _ _ _STRONG 9zEXTREME r 9-8-17;6-r5-473'72, 1 2 , 3 14 ; 5 ; 6 . 7 ; 8 , 9 : I ! ( , , ,
~., -~
~
2 PMS __ 3 PMS . . 4 PIP 5 PIP .6 PLS
_
EKL c MSY < GOAL
--__--a
PH pH i I
Compare the relative PREFERENCE with respect to: SOS < MSY < GOAL
.~
~
~~
.-..
~~~
-
.
.
Compare the relative PREFERENCE with respect to: EKO < MSY < GOAL. 1. ! I
1 2 3 4 5 6
I=EQUAL iPMS PMS PMS PIP PIP PLS
-
3=MODERATE ~ = S T R O ~ G 7=VERY STRONG 9=EXTREME 9 8 / 7 1 6 1 5 / 4 . 3 2 1 1 : . 2 i. 3 4 i 5 ; 6 78 : 9 : . / 9 1 8 i 7 1 6 5 / 4: 3, 2 ~ l, . 2, . ,3 : 64 57 8 9 '! ; g i /8 : 7 i ( 6 j 5O i 4 31211 2 3 4 ; 5 6 7 8 9 '9;s 7i6.5 4 3 2 1 2 3 4,5 6 7 8 9 -
, 9 8 7 6 5 - . ? - 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6-54 3 2 1 2 3-4 5 6 7 8 9
-- .
-.-
.-
--
1
PIP PLS 1 PH PLS ( 1 PH / PH :
i
--
Lampiran 7. Peta Kawasan Muara AngKe
