STANDAR PROSEDUR PELAYANAN SISTEM LOKET PADA BIDANG KEPANGKATAN, PENGGAJIAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI BKD DAN DIKLAT KOTA PALEMBANG

STANDAR PROSEDUR PELAYANAN SISTEM LOKET PADA BIDANG KEPANGKATAN, PENGGAJIAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI BKD DAN DIKLAT KOTA PALEMBANG

SUB BIDANG KEPANGKATAN 1. Loket Pelayanan Kenaikan Pangkat PNS a. Deskripsi : Dokumen persyaratan usul kenaikan pangkat b. Dasar Hukum

: Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 2000 jo PP no. 12 tahun 2002, Keputusan Walikota Palembang no. tentang Pelimpahan Kewenangan.

c. Pihak yang dilayani

: PNS Pemerintah Kota Palembang

d. Pelaksana terkait : d1. Petugas loket d2. Staf Petugas d3. Kasubbid d4. Kabid d5. Kepala BKD dan Diklat d6. Asisten Adm & Umum d7. Sekretaris Daerah d8. BKN Regional d9. BKD Provinsi Sumsel untuk golongan IV/c ke atas d10. Wawako e. Janji Layanan e1. Jangka waktu penyelesaian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai dinyatakan usulan memenuhi syarat untuk diproses. e2. Tidak ada biaya atas jasa layanan. e3. Persyaratan Administrasi ‐ Surat Pengantar Kepala SKPD ‐ Fotokopi Karpeg ‐ Fotokopi SK Pangkat 2 (dua) tahun terakhir ‐ Fotokopi Ijazah dilegalisir ‐ Fotokopi SK Jabatan (bagi yang menduduki jabatan) ‐ Penetapan Angka Kredit (PAK) asli (bagi yang menduduki jabatan fungsional) ‐ Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (bagi yang pindah golongan) ‐ Fotokopi Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (bagi yang penyesuaian ijazah) ‐ Surat Keterangan Uraian Tugas (bagi yang ujian penyesuaian)

‐ ‐ ‐

Fotokopi SK Jabatan terakhir dan jabatan sebelumnya Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas dalam Jabatan

‐

Fotokopi Surat Tamat Diklat PIM / Ujian DInas Gol atas Daftar Riwayat Hidup

‐

f. Jam Layanan f1. Senin s/d Kamis : 08.30 – 12.00 f2. Jum’at : 08.30 – 11.30

dan dan

Untuk Kenaikan Pangkat Pilihan

II/a ke

13.00 – 15.00 13.30 – 16.00

g. Proses g1. Kepala SKPD mengusulkan kenaikan pangkat PNS dengan melampirkan dokumen persyaratan. g2. Petugas Loket menyerahkan ke Kabid untuk didisposisi ke Kasubbid. g3. Kasubbid mendistribusikan ke staf pengelola untuk diteliti kelengkapannya dan diproses. g4. Berkas yang lengkap akan dibuatkan Nota Persetujuan BKN dan pengantar. g5. Berkas kembali ke Kasubbid untuk diteliti kembali dan diparaf kemudian diteruskan ke Kabid. g6. Berkas dari Kabid setelah diteliti dan diparaf diteruskan kepada Kepala BKD g7. Kepala BKD menandatangani untuk Golongan III/d ke bawah dan memaraf Nota Persetujuan untuk Golongan IV/a ke atas. g8. Berkas usul kenaikan pangkat s/d Golongan III/d diusulkan ke BKN Regional VII, untuk Golongan IV/a ke atas diusulkan ke Gubernur Sumsel. g9. Nota Persetujuan dari BKN s/d Golongan III/d diterbitkan Minut Kenaikan Pangkatnya. g10.Setelah Minut dibuatkan Salinan dan Petikan Kenaikan Pangkat yang ditandatangani oleh Kepala BKD. h. Keluaran / Hasil Akhir (output) Keputusan Walikota tentang Kenaikan Pangkat PNS.

2. Loket Pelayanan Usul Pengangkatan CPNS Menjadi PNS a. Deskripsi

: Dokumen CPNS sebagai persyaratan menjadi PNS

b. Dasar Hukum

: Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 2000 jo PP no. 12 Tahun 2002, Peraturan Walikota Palembang No. 51 tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang


: CPNS Pemerintah Kota Palembang

d. Pelaksana terkait : d1. Petugas loket d2. Staf Petugas d3. Kasubbid d4. Kabid d5. Kepala BKD dan Diklat d6. Asisten Adm & Umum d7. Sekretaris Daerah d8. BKN Regional d9. BKD Provinsi Sumsel untuk golongan IV/c ke atas d10. Wawako e. Janji Layanan e1. Jangka waktu penyelesaian selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu .terhitung mulai dinyatakan usulan memenuhi syarat untuk diproses. e2. Tidak ada biaya atas jasa layanan. e3. Persyaratan Administrasi ‐ Usul dari SKPD ‐ Fotokopi SK Capeg ‐ Fotokopi Karpeg ‐ Fotokopi STTPL-LPJ ‐ DP3 terakhir f. Jam Layanan f1. Senin s/d Kamis : 08.30 – 12.00 f2. Jum’at : 08.30 – 11.30

dan dan

13.00 – 15.00 13.30 – 16.00

g. Proses/Mekanisme g1. CPNS yang telah mengikuti Diklat Prajabatan yang telah dinyatakan oleh Piagam Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan Prajabatan dapat mengajukan usul menjadi PNS (100%) . g2. CPNS yang telah memenuhi persyaratan mengajukan berkas ke BKD dan Diklat Kota Palembang melalui Loket Pelayanan. g3. Petugas Loket menyerahkan berkas permohonan ke Kabid Kepangkatan untuk diperiksa kelengkapan dan keabsahannya. g4. Bila dinyatakan tidak/kurang lengkap maka berkas permohonan tersebut dikembalikan ke SKPD melalui loket pelayanan. g5. Bila dinyatakan lengkap maka segera diproses paling lama …… hari kerja dan diarsipkan. h. Keluaran / Hasil Akhir (output) : Keputusan Walikota Palembang.

3. Loket Pelayanan Usul Ujian Penyesuaian Ijazah PNS a. Deskripsi

: PNS yang Telah Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah

b. Dasar Hukum

:

b1. Peraturan Pemerintah no. 12 tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS, Surat Edaran MENPAN RI tanggal 24 Mei 2004 nomor : SE/18 M.PAN/5/2004 poin 4.1 huruf J dan 4.2 huruf I berbunyi “PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat apabila Formasi belum memungkinkan”. b2. Peraturan Walikota Palembang nomor 51 tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang c. Pihak yang dilayani : PNS Pemerintah Kota Palembang yang memperoleh ijazah yang lebih tinggi. d. Pelaksana terkait : d1. Petugas loket d2. Staf Petugas d3. Kasubbid d4. Kabid d5. Kepala BKD dan Diklat d6. Asisten Adm & Umum d7. Sekretaris Daerah d8. BKN Regional d9. Walikota e. Janji Layanan e1. Jangka waktu penyelesaian selambat-lambatnya 2 (dua) minggu terhitung mulai dinyatakan usulan memenuhi persyaratan. e2. Tidak ada biaya atas jasa layanan. e3. Persyaratan Administrasi ‐ Surat Pengantar Kepala SKPD ‐ Rekapitulasi Usul tambahan pegawai baru menurut jabatan dalam tahun anggaran ‐ Ijazah yang dilegalisir ‐ DP3 tahun terakhir ‐ Pas Photo berwarna ukuran 4x6, sebanyak 2 (dua) lembar ‐ SK Capeg ‐ SK Terakhir


g. Proses g1. g2. g3. g4.

Pemanggilan Peserta Pengambilan nomor 1 hari Pelaksanaan Ujian 1 hari Pengumuman hasil ujian 10 hari

h. Keluaran / Hasil Akhir (output) Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian

dan dan

13.00 – 15.00 13.30 – 16.00

4. Loket Pelayanan Usul Ujian Dinas Tk. I dan Tk. II a. Deskripsi : PNS yang akan naik pangkat pindah dari gol. II ke gol. III dan dari gol. III ke gol. IV. b. Dasar Hukum : b1. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS b2. Keputusan Kepala BKN nomor 12 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS


: PNS yang akan naik pangkat dari gol. II ke gol. III dan dari gol. III ke gol. IV.

d. Pelaksana terkait : d1. Petugas loket d2. Staf Petugas d3. Kasubbid d4. Kabid d5. Kepala BKD dan Diklat d6. Asisten Adm & Umum d7. Sekretaris Daerah d8. BKD Propinsi e. Janji Layanan e1. Jangka waktu penyelesaian selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu terhitung mulai dinyatakan usulan memenuhi persyaratan. e2. Tidak ada biaya atas jasa layanan. e3. Persyaratan Administrasi ‐ Surat Pengantar Kepala SKPD ‐ Ijazah legalisir ‐ DP3 tahun terakhir ‐ Pas Photo warna 4x6 2 lembar ‐ SK Capeg ‐ SK Terakhir


dan dan

13.00 – 15.00 13.30 – 16.00

g. Proses g1. Pembuatan edaran . g2. Menyeleksi usulan. g3. Berkas yang memenuhi syarat diusulkan ke BKD Provinsi Sumatera Selatan g4. Pengumuman hasil ujian

h. Keluaran / Hasil Akhir (output) Surat Tanda Lulus Ujian Dinas Tk. I dan Tk. II

5. Loket Pelayanan Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun PNS a. Deskripsi : Dokumen persyaratan usul kenaikan pangkat Pengabdian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang b. Dasar Hukum: b1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/ Duda Pegawai. b2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok – pokok pegawai. b3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. b4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Tentang Pegawai Negeri Sipil. b5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. b6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Peraturan Pemerintah Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. b7. Keputusan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2003 jo. Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Serta Pensiun Janda / Dudanya. c. Pihak yang dilayani Palembang

: Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota

d. Pelaksana terkait : d1. Petugas loket d2. Staf Petugas d3. Kasubbid. Kepangkatan d4. Kabid. Kepangkatan Penggajian dan Kesejahteraan Pegawai d5. Kepala BKD dan Diklat Kota Palembang d6. Asisten Adm & Umum Setda Kota Palembang d7. Sekretaris Daerah Kota Palembang d8. Kepala BKN Regional VII di Palembang d9. Kepala BKD Provinsi Sumsel untuk golongan IV/a, IV/b Untuk Pensiun Dipercepat d10. Wawako d.11. Walikota Palembang e. Sistem Layanan e1. Berkas usul dari SKPD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sebelum TMT Pensiun telah Masuk ke Loket dinyatakan usulan memenuhi syarat untuk diproses. e2. Tidak ada biaya atas jasa layanan. e3. Persyaratan Administrasi

1. SYARAT PENSIUN BUP DAN PANGKAT PENGABDIAN 1. Usul dari unit kerja 2. Foto copy karpeg 3. Foto copy sk. Pertama (capeg) 4. Foto copy sk. Terakhir 5. Dp3 tahun terakhir 6. Surat pernyataan tidak dijatuhi hukuman disiplin (pp.30) 7. Mengisi data perorangan calon penerima pensiun (dpcp) 8. Mengisi daftar susunan keluarga 9. Mengisi daftar riwayat kepangkatan 10. Foto copy surat nikah 11. Foto copy kartu keluarga (kk) 12. Foto copy akte anak yang masih ditanggung (max. 25 th) 13. Pas photo 3 x 4 sebanyak 6 lembar. 14. Foto copy sk. Nip. Baru BERKAS RANGKAP 2

2. SYARAT PENSIUN DIPERCEPAT SAKIT 1. Permohonan dari yang bersangkutan materai 6000 2. Usul dari unit kerja 3. Foto copy karpeg 4. Foto copy sk. Pertama (capeg) 5. Keterangan dari Bank BPDSS ada hutang atau tidak 6. Foto copy sk. Terakhir 7. Dp3 tahun terakhir 8. Surat pernyataan tidak dijatuhi hukuman disiplin (pp.30) 9. Mengisi data perorangan calon penerima pensiun (dpcp) 10. Mengisi daftar susunan keluarga 11. Mengisi daftar riwayat kepangkatan 12. Foto copy surat nikah 13. Foto copy kartu keluarga (kk) 14. Foto copy akte anak yang masih ditanggung (max. 25 th) 15. Pas photo 3 x 4 sebanyak 6 lembar. 16. Foto copy sk. Nip. Baru 17. Hasil penguji kesehatan tim dokter BERKAS RANGKAP 2

3. SYARAT PENSIUN DIPERCEPAT SAKIT 1. permohonan dari yang bersangkutan materai 6000 2. usul dari unit kerja 3. foto copy karpeg 4. foto copy sk. pertama (capeg) 5. keterangan dari Bank BPDSS ada hutang atau tidak 6. foto copy sk. terakhir 7. dp3 tahun terakhir 8. surat pernyataan tidak dijatuhi hukuman disiplin (pp.30) 9. mengisi data perorangan calon penerima pensiun (dpcp) 10. mengisi daftar susunan keluarga 11. mengisi daftar riwayat kepangkatan 12. foto copy surat nikah 13. foto copy kartu keluarga (kk) 14. foto copy akte anak yang masih ditanggung (max. 25 th) 15. pas photo 4 x 6 sebanyak 6 lembar. 16.foto copy sk. nip. baru BERKAS RANGKAP 2

4. Syarat Pensiun Janda / Duda/ Yatim 1. Usul dari unit kerja/ SKPD 2. Foto copy karpeg 3. Foto copy sk. Pertama (capeg) 4. Foto copy sk. Terakhir 5. Dp3 tahun terakhir 6. Surat pernyataan tidak dijatuhi hukuman disiplin (pp.30) 7. Mengisi data perorangan calon penerima pensiun (dpcp) 8. Mengisi daftar susunan keluarga 9. Mengisi daftar riwayat kepangkatan 10. Foto copy surat nikah 11. Foto copy kartu keluarga (kk) 12. Foto copy akte anak yang masih ditanggung (max. 25 th) 13. Pas photo 3 x 4 sebanyak 6 lembar. Janda/duda yang ditgl. 14. Foto copy sk. Nip. Baru 15. Keterangan kematian dari rumah sakit / lurah BERKAS RANGKAP 3

f. Jam Layanan f1. Senin s/d Kamis f2. Jum’at

: 08.30 – 12.00 dan 13.00 – 15.00 : 08.30 – 11.30 dan 13.30 – 16.00

g. Proses Jenis Pensiun Yang Diproses 1. 2. 3. 4.

PENSIUN GOLONGAN IV/C KE ATAS. PENSIUN GOLONGAN IV/B KE BAWAH. PENSIUN DIPERCEPAT GOLONGAN IV/A , IV/B. PENSIUN BATAS USIA PENSIUN ( BUP) GOLONGAN IV/B KE BAWAH.

1.PENSIUN GOLONGAN IV/c KE ATAS. a. SKPD membuat usul ditujukan ke Walikota Palembang cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang disampaikan ke petugas Loket. b. Petugas Loket mengagendakan untuk di masukan dalam SAPK. c. Petugas Loket menyampaikan berkas usul pensiun ke Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang. d. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang memberikan Disposisi ditujukan ke Kepala Bidang Kepangkatan Pengggajian dan Kesejahteraan Pegawai ( Kepala Bidang III) untuk diproses. e. Kepala Bidang Kepangkatan Pengggajian dan Kesejahteraan Pegawai ( Kepala Bidang III) memberikan Disposisi ke Kasubbid. Kepangkatan untuk diproses. f. Kasubbid. Kepangkatan memberikan Disposisi ke Staf Pengelola agar diproses dan diteliti berkas usul Pensiun tersebut. g. Staf Pengelola meneteliti berkas usul Pensiun jika dinyatakan lengkap dengan syarat Pensiun maka pengelola membuat usul ke Presiden. h. Usul tersebut di tandatangani oleh Walikota Palembang i. Usul yang telah ditandatangani oleh Walikota Palembang disampaikan Ke Presiden Republik Indonesia dan tembusan disampaikan ke Kepala Badan Kepegawaian Negera di Jakarta Timur. 2. PENSIUN GOLONGAN IV/b KE BAWAH. a. SKPD membuat usul ditujukan ke Walikota Palembang cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang disampaikan ke petugas Loket. b. Petugas Loket mengagendakan untuk di masukan dalam SAPK. c. Petugas Loket menyampaikan berkas usul pensiun ke Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang. d. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang memberikan Disposisi ditujukan ke Kepala Bidang Kepangkatan Pengggajian dan Kesejahteraan Pegawai ( Kepala Bidang III) untuk diproses. e. Kepala Bidang Kepangkatan Pengggajian dan Kesejahteraan Pegawai ( Kepala Bidang III) memberikan Disposisi ke Kasubbid. Kepangkatan untuk diproses. f. Kasubbid. Kepangkatan memberikan Disposisi ke Staf Pengelola agar diproses dan diteliti berkas usul Pensiun tersebut. g. Staf Pengelola meneteliti berkas usul Pensiun jika dinyatak lengkap dengan syarat Pensiun maka pengelolan membuat usul yang ditujukan ke Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional VII di Palembang. h. Usul tersebut ditandatangani oleh atas nama Walikota Palembang yaitu Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang i. Usul yang telah ditandatangani oleh atas nama Walikota Palembang yaitu Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang disampaikan ke Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional VII di Palembang. Untuk di proses penerbitan surat keputusan pensiun.

3. PENSIUN DIPERCEPAT GOLONGAN IV/a, IV/b a. SKPD membuat usul ditujukan ke Walikota Palembang cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang disampaikan ke petugas Loket. b. Petugas Loket mengagendakan untuk di masukan dalam SAPK. c. Petugas Loket menyampaikan berkas usul pensiun ke Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang. d. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang memberikan Disposisi ditujukan ke Kepala Bidang Kepangkatan Pengggajian dan Kesejahteraan Pegawai ( Kepala Bidang III) untuk diproses. e. Kepala Bidang Kepangkatan Pengggajian dan Kesejahteraan Pegawai ( Kepala Bidang III) memberikan Disposisi ke Kasubbid. Kepangkatan untuk diproses. f. Kasubbid. Kepangkatan memberikan Disposisi ke Staf Pengelola agar diproses dan diteliti berkas usul Pensiun tersebut. g. Staf Pengelola meneteliti berkas usul Pensiun jika dinyatak lengkap dengan syarat Pensiun maka pengelolan membuat usul yang ditujukan ke Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional VII di Palembang. h. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang membuat surat di tujukan ke Kepala Inspektorat Kota Palembang untuk konfirmasi apakah yang bersangkutan pernah di jatuhi hukuman disiplin atau tidak tingkat sedang dan berat dalam 1 (satu) tahun terakhir. i. Usul tersebut ditandatangani oleh atas nama Walikota Palembang yaitu Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang j. Usul yang telah ditandatangani oleh atas nama Walikota Palembang yaitu Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang disampaikan ke Gubernur Provinsi Sumatera Selatan cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan 4 . PENSIUN BATAS USIA PENSIUN (BUP) IV/b KEBAWAH a. SKPD membuat usul ditujukan ke Walikota Palembang cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang disampaikan ke petugas Loket. b. Petugas Loket mengagendakan untuk di masukan dalam SAPK. c. Petugas Loket menyampaikan berkas usul pensiun ke Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang. d. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang memberikan Disposisi ditujukan ke Kepala Bidang Kepangkatan Pengggajian dan Kesejahteraan Pegawai ( Kepala Bidang III) untuk diproses. e. Kepala Bidang Kepangkatan Pengggajian dan Kesejahteraan Pegawai ( Kepala Bidang III) memberikan Disposisi ke Kasubbid. Kepangkatan untuk diproses. f. Kasubbid. Kepangkatan memberikan Disposisi ke Staf Pengelola agar diproses dan diteliti berkas usul Pensiun tersebut. g. Staf Pengelola meneteliti berkas usul Pensiun jika dinyatak lengkap dengan syarat Pensiun maka pengelola membuat usul yang disampaikan ke Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional VII di Palembang. h. Usul tersebut di tandatangani oleh atas nama Walikota Palembang yaitu Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang i. Usul yang telah ditandatangani oleh atas nama Walikota Palembang yaitu Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang disampaikan ke Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional VII di Palembang. Untuk di proses penerbitan surat keputusan pensiun.

j. Keluaran / Hasil Akhir (output) j1. Keputusan Walikota tentang Keptusan Pensiun Dipercepat Pegawai Negeri Sipil Golongan Penata Tingkat I (III/d) Ke Bawah. j2. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri dengan hak Pensiun. j3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil. j4. Petikan dan Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia.

SUB BIDANG PENGGAJIAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI 1.

Loket Pelayanan Penerbitan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala a..

Deskripsi

: Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (SPKGB) sebagai dasar kenaikan gaji secara berkala, pada daftar gaji seorang PNS.

b.

Dasar Hukum

:

c.

b.

1.

Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2009 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil

b.

2.

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 64 tahun 2003 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil

Pihak yang dilayani / Stakeholder : Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

d.

e.

Pelaksana terkait : d.1.

Petugas loket

;

d.2.

Staf Pengelola

;

d.3.

Kasubbid Penggajian dan Kesejahteraan Pegawai ;

d.4.

Kabid Kepangkatan, Penggajian dan Kesejahteraan Pegawai ;

d.1.

Kepla BKD dan Diklat

Janji Layanan : e.1 .

- Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) hari sampai dengan 3 (tiga) hari bila pejabat yang berwenang menandatangani ada di tempat. - Jangka waktu penyelesaian 3 (tiga) hari sampai dengan 6 (enam) hari bila pejabat yang berwenang menandatangani tidak berada di tempat.

f.

e.2

Tidak ada biaya atas jasa layanan.

e.3

Persyaratan administrasi : 3.1.

Pengantar dari kepala unit ybs.

3.2.

Fotocopy Pangkat terakhir.

3.3.

Fotocopy Berkala terakhir

3.4.

DP3 terakhir

3.5.

Tanda lunas PBB.

Jam Layanan : f.1.

Senin s.d Kamis : 08.30 -12.00. dari 13.00 – 15.00 Jum’at

: 08.30 -11.30. dari 13.30 – 16.00

g

Proses : g.1

PNS di lingkungan Pemerintah Kota Palembang mengajukan usul penerbitan surat pemberitahuan gaji berkala melalui Loket Pelayanan dengan melampirkan kelengkapan administrasi persyaratan.

g.2

1. Petugas Loket menerima berkas usul yang diajukan, kemudian langsung memeriksa kelengkapan persyaratan. 2. Berkas usul yang telah memenuhi persyaratan akan diterima, lalu petugas loket akan memberi lembar tanda terima berkas. 3. Berkas usul yang belum memenuhi persyaratan akan dikembalikan saat itu juga. 4. Berkas usul yang telah memenuhi persyaratan, datanya akan dientri oleh petugas loket, yang nantinya akan terhubung ke komputer induk di ruang Bidang Kepangkatan, Penggajian Dan Kesejahteraan Pegawai. 5. Petugas Loket menyerahkan berkas usul penerbitan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala kepada Kasubbid Penggajian dan Kesejahteraan Pegawai untuk dibagikan kepada staf pengelola. Kasubbid Penggajian dan Kesejahteraan Pegawai akan mendisposisi berkas usul kepada masing-masing staf pengelola.

g.3

g.4

g.5

g.6

1. Staf pengelola akan memeriksa ulang kelengkapan berkas, kemudian mencetak Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala sesuai dengan data yang telah tersedia pada komputer induk. 2. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala yang telah dicetak diteruskan kepada Kasubbid Penggajian dan Kesejahteraan Pegawai untuk diparaf sebagai kendali naskah dinas. 1. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (SPKGB) yang telah diparaf oleh Kasubbid, diteruskan kepada Kabid Kepangkatan, Penggajian dan Kesejahteraan Pegawai untuk diparaf sebagai kendali naskah dinas. 2. SPKGB diteruskan ke Kepala BKDD untuk ditandatangani, untuk Pangkat dan Golongan I sampai dengan IV/a. 3. SPKGB yang sudah diparaf oleh Kepala BKDD diteruskan ke Sekretaris Daerah untuk ditandatangani, untuk Pangkat dan Golongan IV/c ke atas. 1. SPKGB yang sudah ditandatangani oleh Kepala BKDD dan yang sudah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah untuk Pangkat dan Golongan IV/c ke atas dikembalikan kepada staf pengelola untuk dinomori, diberi tanggal dan dibubuhkan cap. 2. SPKGB disampaikan kembali ke loket pelayanan untuk disampaikan kepada PNS yang bersangkutan. 3. Tindasan SPKGB oleh staf pengelola ditembuskan kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang. 4. Tindasan SPKGB diarsipkan oleh staf pengelola.

h. Keluaran / Hasil Akhir (output) SK Kenaikan Gaji Berkala

2.

Loket Pelayanan Penerbitan Kartu Peserta TASPEN PNS a..

Deskripsi

: Kartu Peserta Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) PNS sebagai dasar Pembayaran tabungan Pensiun dan Tunjangan Hari Tua (tht) pada saat seorang PNS berhenti menjadi Pegawai Negeri, baik karena sudah mencapai batas usia pensiun, pensiun dini, ataupun meninggal dunia.

b.

Dasar Hukum

:

b1. UURI NOMOR 11 TAHUN 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/duda Pegawai. b2. UURI NOMOR 43 TAHUN 1999 Tentang Pokok- Pokok Kepegawaian. b3. UURI NOMOR 40 TAHUN 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional b4. PP NOMOR 25 TAHUN 1981 Tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil b5. PP NOMOR 26 TAHUN 1981 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) Menjadi Perusahaan Perseroan. c.

Pihak yang dilayani / Stakeholder : PNS di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

d.

e.

Pelaksana terkait : d.1

Petugas loket

;

d.2

Staf Pengelola

;

d.3


d.4


d.5

Kepala BKD Dan Diklat ;

d.6

Kepala PT. TASPEN ;

Janji Layanan : e.1 .

- Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) hari sampai dengan 3 (tiga) hari bila pejabat yang berwenang menandatangani ada di tempat. -

Jangka waktu penyelesaian 3 (tiga) hari sampai dengan 6 (enam) hari bila pejabat yang berwenang menandatangani tidak berada di tempat.

e.2


e.3


Pengantar dari kepala unit ybs.

3.2.

Fotocopy Surat Keputusan Calon Pegawai (capeg).

3.3. f.

Fotocopy Perintah Menjalankan Tugas Secara Nyata

Jam Layanan : f.1.


g

: 08.30 -11.30. dari 13.30 – 16.00

Proses : g.1

PNS di lingkungan Pemerintah Kota Palembang mengajukan usul penerbitan Kartu Peserta TASPEN melalui Loket Pelayanan dengan melampirkan kelengkapan administrasi persyaratan.

g.2

1. Petugas Loket menerima berkas usul yang diajukan, kemudian langsung memeriksa kelengkapan persyaratan. 2. Berkas usul yang telah memenuhi persyaratan akan diterima, lalu petugas loket akan memberi lembar tanda terima berkas. 3. Berkas usul yang belum memenuhi persyaratan akan dikembalikan saat itu juga. 4. Berkas usul yang telah memenuhi persyaratan, datanya akan dientri oleh petugas loket, yang nantinya akan terhubung ke komputer induk di ruang Bidang Kepangkatan, Penggajian Dan Kesejahteraan Pegawai. 5. Petugas Loket menyerahkan berkas usul penerbitan surat penerbitan TASPEN kepada Kasubbid Penggajian dan Kesejahteraan Pegawai untuk dibagikan kepada staf pengelola. Kasubbid Penggajian dan Kesejahteraan Pegawai akan mendisposisi berkas usul kepada masing-masing staf pengelola.

g.3 g.4

1. Staf pengelola akan memeriksa ulang kelengkapan berkas, kemudian membuat Surat Pengantar untuk usul penerbitan secara kolektif maupun perorangan kepada direktur PT.TASPEN Cabang Palembang sesuai dengan data yang telah tersedia pada komputer induk. 2. Surat Pengantar untuk usul penerbitan kartu peserta TASPEN yang telah dicetak diteruskan kepada Kasubbid Penggajian dan Kesejahteraan Pegawai untuk diparaf sebagai kendali naskah dinas. g.5 1. Surat Pengantar untuk usul penerbitan kartu peserta TASPEN yang telah diparaf oleh Kasubbid, diteruskan kepada Kabid Kepangkatan, Penggajian dan Kesejahteraan Pegawai untuk diparaf sebagai kendali naskah dinas. 2. Surat Pengantar untuk usul penerbitan kartu peserta TASPEN diteruskan ke Kepala BKDD untuk ditandatangani. 3. Surat Pengantar untuk usul penerbitan kartu peserta TASPEN yang sudah ditandatangani oleh Kepala BKDD diteruskan ke Direktur PT. TASPEN Cabang Palembang guna penerbitannya. g.6 1. kartu peserta TASPEN yang sudah ditandatangani oleh Direktur PT.TASPEN Cabang Palembang dikembalikan kepada staf pengelola. 2. kartu peserta TASPEN yang sudah ditandatangani oleh Direktur PT.TASPEN Cabang Palembang disampaikan kembali ke loket pelayanan untuk disampaikan kepada PNS yang bersangkutan. 3. Fotocopy kartu peserta TASPEN diarsipkan oleh staf pengelola. h. Keluaran / Hasil Akhir (output) Kartu Peserta Taspen

3. Loket Pelayanan Penerbitan Kartu Pegawai a..

Deskripsi

: Kartu Pegawai Pegawai Negeri Sipil

b.

Dasar Hukum

: Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara nomor 01/SE/1994 tanggal 7 Januari 1994 tentang Penetapan Kartu Pegawai

c.


d.

e.

f.

Pelaksana terkait : d1.

Petugas loket

;

d2.

Staf Pengelola

;

d3.


d4.


d5

Kepala BKD dan Diklat Kota Palembang

d6.

BKN Regional VII

Janji Layanan

:

e.1 .

Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) minggu sampai dengan 4 (empat) minggu sejak usulan disampaikan ke BKN Kantor Regional VII Palembang.

e.2


e.3


Surat Pengantar dari SKPD / Unit Kerja

3.2.

Photo copy SK CPNS rangkap .

3.3.

Photo copy SK 100 % rangkap 2

3.4.

Photo copy STTPL-LPJ rangkap 2

3.5.

Pas photo (2 x 3) lembar

Jam Layanan : f.1.


: 08.30 -11.30. dari 13.30 – 16.00

g

Proses : g.1

PNS di lingkungan Pemerintah Kota Palembang mengajukan usul Pembuatan Kartu Pegawai.

g.2

1. Petugas Loket menerima berkas usul Pembuatan Kartu Pegawai yang diajukan, kemudian langsung memeriksa kelengkapan persyaratan. 2. Berkas usul yang telah memenuhi persyaratan akan diterima, lalu petugas loket akan memberi lembar tanda terima berkas. 3. Berkas usul yang belum memenuhi persyaratan akan dikembalikan saat itu juga. 4. Berkas usul yang telah memenuhi persyaratan, datanya akan dientri oleh petugas loket, yang nantinya akan terhubung ke komputer induk di ruang Bidang Kepangkatan, Penggajian Dan Kesejahteraan Pegawai. 5. Petugas Loket menyerahkan berkas usul Pembuatan Kartu Pegawai kepada Kasubbid Penggajian dan Kesejahteraan Pegawai untuk dibagikan kepada staf pengelola. Kasubbid Penggajian dan Kesejahteraan Pegawai akan mendisposisi berkas usul kepada staf pengelola.

g.3

g.4

1. Staf pengelola akan memeriksa ulang kelengkapan berkas usul Pembuatan Kartu Pegawai sesuai dengan data yang telah tersedia pada komputer induk dan persaratan yang telah dilengkapi. 2. Surat Pengantar dan Lampiran usul Pembuatan Kartu Pegawai yang telah dicetak diteruskan kepada Kasubbid Penggajian dan Kesejahteraan Pegawai untuk diparaf sebagai kendali naskah dinas. 3. Surat Pengantar dan Lampiran Pembuatan Kartu Pegawai yang telah diparaf oleh Kasubbid, diteruskan kepada Kabid Kepangkatan, Penggajian dan Kesejahteraan Pegawai untuk diparaf sebagai kendali naskah dinas. 4. Surat Pengantar dan Lampiran Pembuatan Kartu Pegawai diteruskan ke Kepala BKDD untuk ditandatangani.

1. Surat Pengantar dan Lampiran Pembuatan Kartu Pegawai yang telah ditandatangani oleh Kepala BKDD dikembalikan kepada staf pengelola untuk dinomori, diberi tanggal dan dibubuhkan cap. 2. Surat Pengantar dan Lampiran Pembuatan Kartu Pegawai yang telah ditandatangani diserahkan ke BKN Regional VII untuk diproses. 3. Kartu Pegawai yang telah selesai disampaikan kembali ke loket pelayanan untuk disampaikan kepada PNS yang bersangkutan. 4. Kartu Pegawai diarsipkan oleh staf pengelola. h. Keluaran / Hasil Akhir (output) Kartu Pegawai

g.5

4.

Loket Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Pengembalian Tabungan Perumahan a..

Deskripsi

: Surat Rekomendasi Pengembalian Tabungan Perumahan PNS (bagi PNS yang belum pernah menerima bantuan perumahan dari BAPERTARUM baik uang muka KPR maupun sebagian biaya membangun)

b.

Dasar Hukum

:

b1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 b2. Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian b3. Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan b4. Undang-Undang nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman b5. Keputusan Presiden nomor 29 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara c.

Pihak yang dilayani / Stakeholder : PNS yang telah pensiun atau meninggal dunia

d.

e.

Pelaksana terkait : d1.

Petugas loket

;

d2.

Staf Pengelola

;

d3.


d4.


d5.

Kepala BKD dan DIklat Kota Palembang

Janji Layanan : e1.

-

Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) hari sampai dengan 3 (tiga) hari bila pejabat yang berwenang menandatangani ada di tempat.

-

Jangka waktu penyelesaian 3 (tiga) hari sampai dengan 6 (enam) hari bila pejabat yang berwenang menandatangani tidak berada di tempat.

e.2


e.3


Mengisi Formulir Pengembalian Taperum PNS

3.2.

Photo Copy SK Pangkat/gol dimulai Satu tingkat dibawah tahun 1993 s/d sekarang

3.3.

Photo copy KTP/KTP ahli waris

3.4.

Surat pernyataan belum menggunakan/menerima bantuan uang muka dari bapertarum diketahui oleh Lurah tempat tinggal

3.5.

Photo copy SK Pensiun (3 Rangkap)

3.6.

Surat Keterangan Meninggal Dunia Surat Kuasa Ahli Waris dunia

Bila PNS meninggal

Surat Kuasa Waris

f.

Jam Layanan : f.1.


g

: 08.30 -11.30. dari 13.30 – 16.00

Proses : g.1

PNS di lingkungan Pemerintah Kota Palembang mengajukan usul Pengembalian Tabungan Perumahan Loket Pelayanan dengan melampirkan kelengkapan administrasi persyaratan.

g.2

1. Petugas Loket menerima berkas usul Pengembalian Tabungan Perumahan yang diajukan, kemudian langsung memeriksa kelengkapan persyaratan. 2. Berkas usul yang telah memenuhi persyaratan akan diterima, lalu petugas loket akan memberi lembar tanda terima berkas. 3. Berkas usul yang belum memenuhi persyaratan akan dikembalikan saat itu juga. 4. Berkas usul yang telah memenuhi persyaratan, datanya akan dientri oleh petugas loket, yang nantinya akan terhubung ke komputer induk di ruang Bidang Kepangkatan, Penggajian Dan Kesejahteraan Pegawai. 5. Petugas Loket menyerahkan berkas usul Pengembalian Tabungan Perumahan kepada Kasubbid Penggajian dan Kesejahteraan Pegawai untuk dibagikan kepada staf pengelola. Kasubbid Penggajian dan Kesejahteraan Pegawai akan mendisposisi berkas usul kepada staf pengelola.

g.3

g.4

1. Staf pengelola akan memeriksa ulang kelengkapan berkas Pengembalian Tabungan Perumahan sesuai dengan data yang telah tersedia pada komputer induk dan persaratan yang telah dilengkapi. 2. Surat Rekomendasi Pengembalian Tabungan Perumahan yang telah dicetak diteruskan kepada Kasubbid Penggajian dan Kesejahteraan Pegawai untuk diparaf sebagai kendali naskah dinas. 3. Surat Rekomendasi Pengembalian Tabungan Perumahan yang telah diparaf oleh Kasubbid, diteruskan kepada Kabid Kepangkatan, Penggajian dan Kesejahteraan Pegawai untuk diparaf sebagai kendali naskah dinas. 4. Surat Rekomendasi Pengembalian Tabungan Perumahan diteruskan ke Kepala BKDD untuk ditandatangani.

g.5

1. Surat Rekomendasi Pengembalian Tabungan Perumahan yang telah ditandatangani oleh Kepala BKDD dikembalikan kepada staf pengelola untuk dinomori, diberi tanggal dan dibubuhkan cap. 2. Surat Rekomendasi Pengembalian Tabungan Perumahan disampaikan kembali ke loket pelayanan untuk disampaikan kepada PNS yang bersangkutan. 3. Surat Rekomendasi Pengembalian Tabungan Perumahan diambil oleh PNS/Ahli Waris untuk diteruskan ke Bank BRI. 4. Surat Rekomendasi Pengembalian Tabungan Perumahan diarsipkan oleh staf pengelola.

h. Keluaran / Hasil Akhir (output) Surat Rekomendasi Pengembalian Tabungan Perumahan

5.

Loket Pelayanan Pengajuan Usul Satyalancana 10 Tahun, 20 Tahun dan 30 Tahun a..

Deskripsi

: Penghargaan Satyalancana Karyasatya 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun

b.

Dasar Hukum

:

b1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 b2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 b3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 b4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 b5. Keppres No. 11/M/Tahun 2010

c.


d.

Pelaksana terkait : d.1.

Petugas loket

;

d.2.

Staf Pengelola

;

d.3.


d.4.


e.

f.

d.5.

Kepala BKD dan Diklat

d.6.

Sekda

d.7.

Kemendagri

d.8.

Sekmil Kepresidenan

d.9.

Presiden RI

Janji Layanan e.1 .

- Jangka waktu penyelesaian 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun setelah usulan tersebut dikirim ke Sekmil Kepresidenan bidang penganugrahan Tanda Jasa melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indinesia.

e.2


e.3


Pengantar dari kepala unit.

3.2.

Fotocopy SK Calon Pegawai (Capeg)

3.3.

Fotocopy SK. Pangkat Terakhir

3.4.

DP3 2 (dua) tahun terakhir

3.5.

Daftar Riwayat Hidup

3.6.

Surat Pernyataan Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin (PP.53 Tahun 2010 ) dari Atasan Unit Kerja

3.7.

Pas foto uk.3 x 4 sebanyak 3 Lbr

Jam Layanan : f.1.


g

:

: 08.30 -11.30. dari 13.30 – 16.00

Proses : g.1

PNS di lingkungan Pemerintah Kota Palembang mengajukan usul Satyalancana melalui Loket Pelayanan dengan melampirkan kelengkapan administrasi persyaratan.

g.2

1. Petugas Loket menerima berkas usul yang diajukan, kemudian langsung memeriksa kelengkapan persyaratan. 2. Berkas usul yang telah memenuhi persyaratan akan diterima, lalu petugas loket akan memberi lembar tanda terima berkas. 3. Berkas usul yang belum memenuhi persyaratan akan dikembalikan saat itu juga. 4. Berkas usul yang telah memenuhi persyaratan, datanya akan dientri oleh petugas loket, yang nantinya akan terhubung ke komputer induk di ruang Bidang Kepangkatan, Penggajian Dan

g.3

g.4

g.5

g.6

Kesejahteraan Pegawai. 5. Petugas Loket menyerahkan berkas usul Satyalancana dimaksud kepada Kasubbid Penggajian dan Kesejahteraan Pegawai untuk dibagikan kepada staf pengelola. Kasubbid Penggajian dan Kesejahteraan Pegawai akan mendisposisi berkas usul kepada masing-masing staf pengelola. 1. Staf pengelola akan memeriksa ulang kelengkapan berkas usulan satyalancana yang masuk. 2. Staf pengelola menghimpun dan membuat Surat Pengantar daftar usulan satyalancana sesuai dengan masa kerja yaitu untuk 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun 1. Surat Pengantar Daftar usulan yang telah dibuat kemudian diteruskan pada kabid. Kepangkatan melalui kasubid.penggajian dan kesejahterraan pegawai 2. Surat pengantar daftar usulan yang telah diparaf kasubid penggajian dan Kabid Kepangkatan kemudian diteruskan kepada Kepala BKD dan Diklat . 3. Surat PengantarDaftar usulan yang sudah diparaf oleh Kepala BKDD diteruskan ke Sekretaris Daerah untuk ditandatangani Surat Pengantar daftar usulan satyalancana yang sudah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah kemudian dikirim ke Sekmil Kepresidenan bidang Penganugrahan Tanda Tanda Jasa melalui Kementerian Dalam Negeri

h. Keluaran / Hasil Akhir (output) Penghargaan Satyalancana Karyasatya

6. Loket Pelayanan Pembuatan Kartu Suami (KARSU) dan Kartu Istri (KARIS) a. Deskripsi : Kartu Suami dan Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil b. Dasar Hukum

:

b1. Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS b2. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS b3. Surat Edaran Kepala BKN nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS b4. Surat Edaran Kepala BKN nomor 49/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS


: PNS Pemerintah Kota Palembang yang telah menikah

d. Pelaksana terkait : d1. Petugas loket d2. Staf Petugas d3. Kasubbid d4. Kabid d5. Kepala BKD dan Diklat d6. BKN Regional e. Janji Layanan e1. Jangka waktu penyelesaian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak usulan yang memenuhi persyaratan disampaikan ke BKN Kantor Regional VII Palembang. e2. Tidak ada biaya atas jasa layanan. e3. Persyaratan Administrasi ‐ Pengantar dari Ka. SKPD/unit kerja ‐ Mengisi formulir yang telah disediakan ‐ Fotokopi Surat Nikah ‐ Fotokopi SK Pangkat Terakhir ‐ Pas photo hitam putih 2x3 sebanyak 3 (tiga) lembar f. Jam Layanan f1. Senin s/d Kamis : 08.30 – 12.00 f2. Jum’at : 08.30 – 11.30

dan dan

13.00 – 15.00 13.30 – 16.00

g. Proses g1. PNS di lingkungan Pemerintah Kota Palembang mengajukan usul Pembuatan Karis/Karsu. g2. Petugas Loket menerima berkas usul Pembuatan Karis/Karsu yang diajukan, kemudian langsung memeriksa kelengkapan persyaratan. g3. Berkas usul yang telah memenuhi persyaratan akan diterima, lalu petugas loket akan memberi lembar tanda terima berkas. g4. Berkas usul yang belum memenuhi persyaratan akan dikembalikan saat itu juga. g5. Berkas usul yang telah memenuhi persyaratan, datanya akan dientri oleh petugas loket, yang nantinya akan terhubung ke komputer induk di ruang Bidang Kepangkatan, Penggajian Dan Kesejahteraan Pegawai. g6. Petugas Loket menyerahkan berkas usul Pembuatan Karis/Karsu kepada Kasubbid Penggajian dan Kesejahteraan Pegawai untuk dibagikan kepada staf pengelola. g7. Kasubbid Penggajian dan Kesejahteraan Pegawai akan mendisposisi berkas usul kepada staf pengelola. g8. Staf pengelola akan memeriksa ulang kelengkapan berkas usul Pembuatan Karis/Karsu sesuai dengan data yang telah

g9.

g10.

g11. g12.

g13.

g14.

tersedia pada komputer induk dan persaratan yang telah dilengkapi. Surat Pengantar dan Lampiran usul Pembuatan Karis/Karsu yang telah dicetak diteruskan kepada Kasubbid Penggajian dan Kesejahteraan Pegawai untuk diparaf sebagai kendali naskah dinas. Surat Pengantar dan Lampiran Pembuatan Karis/Karsu yang telah diparaf oleh Kasubbid, diteruskan kepada Kabid Kepangkatan, Penggajian dan Kesejahteraan Pegawai untuk diparaf sebagai kendali naskah dinas. Surat Pengantar dan Lampiran Pembuatan Karis/Karsu diteruskan ke Kepala BKDD untuk ditandatangani. Surat Pengantar dan Lampiran Pembuatan Karis/Karsu yang telah ditandatangani oleh Kepala BKDD dikembalikan kepada staf pengelola untuk dinomori, diberi tanggal dan dibubuhkan cap. Surat Pengantar dan Lampiran Pembuatan Karis/Karsu yang telah ditandatangani diserahkan ke BKN Regional VII untuk diproses. Karis/Karsu yang telah selesai disampaikan kembali ke loket pelayanan untuk disampaikan kepada PNS yang bersangkutan.

h. Keluaran / Hasil Akhir (output) Kartu Suami / Kartu Istri

7. Loket Pelayanan Penambahan dan Pengurangan Tunjangan PNS a. Deskripsi : Kartu Suami dan Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil b. Dasar Hukum

:

b1. KEPPRES No. 42 Tahun 2002 Pasal 31 ayat (1) Tunjangan anak dan tunjangan beras untuk anak dibatasi 2 (dua) orang anak. b2. Dalam PP 51 tahun 1992 dalam pasal 16 b3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil mengenai perubahan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 b4. Pasal 53 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN b5. Pasal 31 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN


: PNS Pemerintah Kota Palembang yang telah menikah

d. Pelaksana terkait : d1. Petugas loket d2. Staf Petugas d3. Kasubbid d4. Kabid d5. Kepala BKD dan Diklat d6. Bagian Keuangan Setda Kota Palembang e. Janji Layanan e1. Jangka waktu penyelesaian selambat-lambatnya 1 (satu) minggu terhitung mulai dinyatakan usulan memenuhi persyaratan. e2. Tidak ada biaya atas jasa layanan. e3. Persyaratan Administrasi ‐ ‐ ‐ ‐

Pengantar Kepala SKPD Surat Nikah KP4 SK Terakhir


dan dan

13.00 – 15.00 13.30 – 16.00

g. Proses g1. PNS di lingkungan Pemerintah Kota Palembang mengajukan usul Penambahan dan Pengurangan Tunjangan PNS g2. Petugas Loket menerima berkas usul Penambahan dan Pengurangan Tunjangan PNS yang diajukan, kemudian langsung memeriksa kelengkapan persyaratan. g3. Berkas usul yang telah memenuhi persyaratan akan diterima, lalu petugas loket akan memberi lembar tanda terima berkas. g4. Berkas usul yang belum memenuhi persyaratan akan dikembalikan saat itu juga. g5. Petugas Loket menyerahkan berkas usul Penambahan dan Pengurangan Tunjangan PNS kepada Kasubbid Penggajian dan Kesejahteraan Pegawai untuk dibagikan kepada staf pengelola. g6. Kasubbid Penggajian dan Kesejahteraan Pegawai akan mendisposisi berkas usul kepada staf pengelola. g7. Staf pengelola akan memeriksa ulang kelengkapan berkas usul Penambahan dan Pengurangan Tunjangan PNS sesuai dengan persaratan yang harus dilengkapi. g8. Surat Pengantar Penambahan dan Pengurangan Tunjangan PNS yang telah dicetak diteruskan kepada Kasubbid Penggajian dan Kesejahteraan Pegawai untuk diparaf sebagai kendali naskah dinas. g9. Surat Pengantar dan Lampiran Penambahan dan Pengurangan Tunjangan PNS yang telah diparaf oleh Kasubbid, diteruskan kepada Kabid Kepangkatan, Penggajian dan Kesejahteraan Pegawai untuk diparaf sebagai kendali naskah dinas. g10. Surat Pengantar Penambahan dan Pengurangan Tunjangan PNS diteruskan ke Kepala BKDD untuk ditandatangani. g11. Surat Pengantar Penambahan dan Pengurangan Tunjangan PNS yang telah ditandatangani oleh Kepala BKDD dikembalikan kepada staf pengelola untuk dinomori, diberi tanggal dan dibubuhkan cap. g12. Surat Pengantar Penambahan dan Pengurangan Tunjangan PNS yang telah ditandatangani diserahkan PNS yang bersangkutan.

h. Keluaran / Hasil Akhir (output) Surat Pengantar Penambahan dan Pengurangan Tunjangan

STANDAR PROSEDUR PELAYANAN SISTEM LOKET PADA BIDANG KEPANGKATAN, PENGGAJIAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI BKD DAN DIKLAT KOTA PALEMBANG

Recommend Documents