“PROSEDUR PENGGAJIAN PEGAWAI PADA SEKRETARIAT BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.” Nama : Aprilia Resthi Puspitasari NPM : 51213214 Dosen Pembimbing : Dr. Izzati Amperaningrum, SE, MM. D.III Manajemen Keuangan
Latar Belakang
• Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 yang telah diubah sebanyak 17 (tujuh belas) kali menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil adalah salah satu landasan yuridis bagi Peraturan Penggajian pada Pegawai Negeri Sipil. Pengembangan sistem penggajian merupakan salah satu cara yang dilakukan dalam pengelolaan sumber daya manusia yang dimiliki. Keharusan pemerintah untuk menerapkan sistem dan prosedur penggajian untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan tindak kecurangan pada pihak yang merugikan, dan diharapkan agar meningkatkan kinerja dan motivasi pegawai. • Maka pembahasan dalam laporan kerja praktik ini adalah “Prosedur Penggajian Pegawai Pada Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ”.
• Materi Kerja Praktik 1. Prosedur Penggajian Pegawai pada Kantor Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian ESDM 2. Kesesuaian Penerimaan Gaji Pegawai dengan Peraturan yang ditetapkan.
• Tujuan Kerja Praktik 1. Menjelaskan Prosedur Penggajian Pegawai pada Kantor Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian ESDM 2. Melakukan Evaluasi Penerimaan Gaji Pegawai
• Manfaat Kerja Praktik Mengetahui seberapa jauh kemampuan menerapkan ilmu dan teori yang telah didapat selama mengikuti kegiatan perkuliahan di Universitas Gunadarma Membina hubungan baik dengan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi. Memperluas pengetahuan dan wawasan masyarakat pembaca tentang prosedur penggajian pada pegawai negeri sipil.
• Metode Kerja Praktik 1. Penelitian Lapangan 2. Studi Kepustakaan 3. Jelajah Internet 4. Data Primer
Pembahasan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai peranan amat penting sebab Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara Indonesia. Dalam Pasal 79 Undang-Undang menegaskan,”Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS”. Gaji dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan.
Kebijakan yang diberlakukan atas sistem penggajian 1. Gaji Pokok 2. Tunjangan Tunjangan Keluarga Tunjangan Umum Tunjangan Irian Jaya/Papua Tunjangan Terpencil Tunjangan Jabatan Pembulatan Tunjangan Beras Tunjangan Khusus Pajak
3. Potongan Potongan Beras Iuran Wajib Pegawai Potongan Pajak Penghasilan Tabungan Perumahan
Prosedur Penggajian Pegawai pada Kantor Sekretariat Badiklat Kementerian ESDM
Penerimaan gaji pegawai
Setelah penulis memahami kebijakan yang diberlakukan atas sistem penggajian, maka penulis akan melakukan evaluasi penerimaan gaji pegawai dengan menghitung salah satu gaji pegawai pada Kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Contoh : Bapak Arnata seorang PNS yang bekerja di Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bagian Biro Keuangan Golongan III/b, dengan masa kerja selama 22 tahun, status kawin dan tidak memiliki tanggungan, telah memiliki NPWP.
Contoh perhitungan PPH Pegawai
Contoh Perhitungan Gaji Pegawai
Daftar Gaji Pegawai Golongan III
Kesimpulan
1. Prosedur penggajian yang digunakan pada kantor Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, kebijakan yang diberlakukan atas sistem penggajian adalah Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Umum, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Beras, Tunjangan Khusus Pajak Penghasilan, Iuran Wajib Pajak, Potongan Beras, Potongan Pajak Penghasilan, Potongan Tabungan Perumahan, dan potongan internal. 2. Setelah dilakukan evaluasi di dapatkan bahwa penerimaan gaji pegawai pada Kantor Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
