STANDAR PROSEDUR PELAYANAN SISTEM LOKET PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT KOTA PALEMBANG Loket Pelayanan Penerbitan Perizinan Pegawai I. Diskripsi : a. Izin Cuti: 1. Cuti Tahunan 2. Cuti Besar 3. Cuti Sakit 4. Cuti Bersalin 5. Cuti Alasan Penting 6. Cuti Diluar Tanggungan Negara b. Izin Belajar PNS c. Izin Meninggalkan TUGAS d. Izin PNS Untuk Melakukan Proses Perkawinan/Perceraian e. Izin Pejabat Negara Dan PNS Bepergian Ke Luar Negeri f. Izin PNS Untuk Pecalonan Sebagai Kepala Desa II. Dasar a. Izin Cuti 1. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil. 2. Surat Edaran BAKN No. 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil 3. Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah TK. I Sumatera Selatan tanggal 2 Mei 1992 No. 07/SE/XIII/92 perihal Pelaksanaan Cuti Pegawai Negeri Sipil b. Izin Belajar 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. SE/18/ M.PAN/5/2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil 2. Peraturan Walikota Palembang No. 74 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pgawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah kota Palembang c. Izin Meninggalkan Tugas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
d. Izin PNS Untuk Melakukan Proses Perkawinan/Perceraian 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil e. Izin Pejabat Negara Dan PNS Bepergian Ke Luar Negeri 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2011 tentang Pedoman perjalan Dinas Ke Luar Negeri bagi Pejabat/pegawai dilingkungan Kementerian Dalam negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah f. Pihak Yang Dilayani PNS Dilingkungan Pemerintah Kota Palembang g. Pelaksana Teknis 1. Petugas Loket 2. Sekretaris 3. Kepala Badan 4. Kepala Bidang 5. Kasubbid 6. Staf h. Janji Layanan 1. Jangka waktu penyelesaian : a. Izin Cuti - Cuti Tahunan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja terhitung mulai dari dinyatakan berkas lengkap untuk diproses - Cuti Besar selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja terhitung mulai dari dinyatakan berkas lengkap untuk diproses - Cuti Sakit selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja terhitung mulai dari dinyatakan berkas lengkap untuk diproses
-
Cuti Bersalin selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja terhitung mulai dari dinyatakan berkas lengkap untuk diproses Cuti Alasan Penting selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja terhitung mulai dari dinyatakan berkas lengkap untuk diproses Cuti Diluar Tanggungan Negara selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung mulai dari dinyatakan berkas lengkap untuk diproses
b. Izin Belajar PNS selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung mulai dari dinyatakan berkas lengkap untuk diproses c. Izin Meninggalkan Tugas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai dari dinyatakan berkas lengkap untuk diproses d. Izin PNS Untuk Melakukan Proses Perkawinan/Perceraian selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai dari dinyatakan berkas lengkap untuk diproses e. Izin Pejabat Negara Dan PNS Bepergian Ke Luar Negeri selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja terhitung mulai dari dinyatakan berkas lengkap untuk diproses f. Izin PNS Untuk Pecalonan Sebagai Kepala Desa selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja terhitung mulai dari dinyatakan berkas lengkap untuk diproses 2.
Tidak ada biaya atas jasa layanan
3.
Persyaratan Administrasi a. Izin Cuti 1. Cuti Tahunan - Permohonan Cuti Yang Bersangkutan - Surat Pengantar Kepala SKPD - Fotocopy SK CPNS - Fotocopy SK Pangkat Terakhir - Fotocopy DP 3 Terakhir
2. Cuti Besar (Khusus Haji / Umroh) - Permohonan Cuti Yang Bersangkutan - Surat Pengantar Kepala SKPD - Fotocopy SK Pangkat Terakhir
-
Fotocopy DP 3 Terakhir Keterangan Kesehatan Dari Dokter Fotocopy Bukti Setoran BPIH dan SPPH Pas Photo 3 x 4 (2 Lbr) Jadwal Keberangkatan / Kloter
3. Cuti Sakit - Permohonan Cuti Yang Bersangkutan - Surat Pengantar Kepala SKPD - Surat Keterangan Dokter/Sakit 4. Cuti Bersalin - Permohonan Cuti Yang Bersangkutan - Surat Pengantar Kepala SKPD - Fotocopy SK CPNS - Fotocopy SK Pangkat Terakhir - Fotocopy Surat Nikah - Keterangan Kesehatan Dari Dokter - Fotocopy Kartu Keluarga 5. Cuti Alasan Penting (Kawin, Menemani Istri/Suami/Ortu Sakit) - Permohonan Cuti Yang Bersangkutan - Surat Pengantar Kepala SKPD - Fotocopy SK CPNS - Fotocopy SK Pangkat Terakhir - Fotocopy DP 3 Terakhir 6. Cuti Diluar Tanggungan Negara - Permohonan Cuti Yang Bersangkutan - Surat Pengantar Kepala SKPD - Fotocopy SK CPNS - Fotocopy SK Pangkat Terakhir - Fotocopy Surat Nikah - Fotocopy Surat Tugas Suami (Jika turut suami tugas diluar kota)
- Fotocopy Kartu Keluarga
b. Izin Belajar PNS - Surat Pengantar Dari Kepala SKPD - Masa Kerja PNS Minimal 2 Tahun - Surat Permohonan Yang bersangkutan - Surat Pernyataan Tidak Pernah dijatuhi Hukuman disiplin yang ditandatangani oleh Kepala SKPD. - Surat Pernyataan yang bersangkutan diketahui atasan langsung (Bahwa tidak mengganggu Jam Kerja/Dinas) (Materai 6000) - Ijazah Terakhir yang dilegalisir di Cap Basah. - Surat Keterangan Dari Universitas yang bersangkutan - DP 3 Terakhir - SK Terakhir - Daftar Riwayat Hidup - Jadwal Kuliah dan jadwal mengajar bagi guru (DisDikpora) c. Izin Meninggalkan Tugas bagi Kepala Dinas/Badan - Permohonan Cuti Yang bersangkutan - Persetujuan dari Walikota d. Izin PNS Untuk Melakukan Proses Perkawinan/Perceraian
4.
5.
Permohonan Yang bersangkutan Surat Pengantar dari Kepala SKPD Surat Keterangan dari BP 4 Yang bersangkutan Fotocopy Buku Nikah Sebab dan Akibat Perceraian
Jam Layanan : a. Senin sampai dengan Kamis b. Jumat
: 8.30 – 12.00 & 13.00 – 15.00 : 8.30 – 11.30 & 13.00 – 16.00
Proses : a. Mengajukan Permohonan melalui loket dengan melampirkan persyaratan administrasi. b. Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas permohonan tersebut. c. Apabila berkas permohonan tidak memenuhi persyaratan untuk diterbitkan perizinannya maka Petugas loket langsung mengembalikan berkas permohonan tersebut dan untuk Permohonan yang tidak lengkap persyaratannya dikembalikan untuk dilengkapi d. Apabila berkas lengkap, maka Petugas loket menyampaikan berkas permohonan kepada Sekban untuk diteruskan ke Kaban melalui lembar disposisi. e. Kemudian Kaban mendisposisi kepada Kabid yang membidangi perizinan melalui Sekban. f. Selanjutnya Kabid mendisposisi kepada Kasubid yang membidangi untuk diproses oleh staf g. Setelah di proses oleh staf selanjutnya berkas dinaikan kepada Kaban untuk di proses
