STANDAR PELAYANAN MINIMAL DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN SAMOSIR PERATURAN BUPATI SAMOSIR NO. 20 TAHUN 2OO9 TENTANG

I

PERATURAN BUPATI SAMOSIR NO. 20 TAHUN 2OO9 TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN SAMOSIR

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 20 TAHUN 2OO9 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a.

bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu disusun standar Pelayanan Minimal. b.

bahwa standar Pelayanan Minimal sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan untuk melakukan pengawasan pelayanan Akuntabilitas Aparatur Pemerintah dalam pemberian pelayanan pubrik.

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf

a dan b, perlu ditetapkan

standar Pelayanan Minimal Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Samosir dengan Peraturan Bupati. :

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor

62 Tahun 1958 tentang

Kewarganegaraan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1g76

tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 1 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647); 2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran

Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 301e); J-

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun '1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negaga Nomor 3474)',

4

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4O4B),

5. Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235); 6.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346); 7.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor

53,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 8.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4844), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 10.

Undang-Undang Nomor


Administrasi

Kependudukan (Lembaran Negara'Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara 11

467 4)',

Peraturan Pemerintah Nomor

9

Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 12.

Peraturan Pemerintah Nomor


Penyerahan

Sebagaian Urusan Pemerintah Di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah; 13.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 1 19, Tambahan Lembaran Negara 4139);

37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

14. Peraturan Pemerintah Nomor

Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736),

15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2007 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 132 Seri D Nomor 15); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor

2 Tahun 2009

tentang

Pedoman Penyelenggaraan Pendafataran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Samosir; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah; 19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35

A

Tahun 2005 tentang

Perubahan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003

tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko KK, KTP, Buku Register Akta dan Kutipan Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;

20. Keputusan Presiden Nomor


Pengelolaan

lnformasi Administrasi Kependudukan; 21

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah,

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem

Prosedur Administrasi Pajak daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain.

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

54 Tahun 1999

tentang

Pedoman Penyelenggaraan Pendaitaran Penduduk. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN SAMOSIR

BAB

I

KETENTUAN UMUM

Pasal

1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. 2. 3.

Daerah adalah Wilayah Kabupaten Samosir. Kepala Daerah adalah Bupati Samosir.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.

4.

Dewan Peruirakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Penvakilan Rakyat Kabupaten Samosir.

Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Samosir.

6.

Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Samosir di bawah Kecamatan.

7.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat

yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia,

8.

Penduduk adalah warga Negara lndonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Kabupaten Samosir sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

L

Orang Asing adalah orang bukan warga Negara lndonesia.

10. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di Wilayah Kabupaten Samosir dan mendapat lzin Tinggal Terbatas dari lnstansi yang berurenang.

11. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Kabupaten Samosir dan telah mendapat lzin Tinggal dari lnstansi yang berwenang.

12. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang

mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, dan bertempat tinggal di daerah terbelakang.

13. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan terhadap biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.

14. Peristiwa Kependudukan adalah adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap ilenerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan

alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal menjaditinggal tetap,

terbatas

15.

Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.

16.

Nomor lnduk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK

adalah

nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk lndonesia.

yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan

17. Kartu Keluarga adalah

hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga. 18

Kepala Keluarga adalah:

a.

Orang yang bertanggungjawab terhadap keluarga yang tinggal serumah dengannya

b. c.

Orang yang bertempat tinggal seorang diri atau. Kepala Kesatrian, Asrama, Rumah Yatim Piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.

19

Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab Kepala Keluarga.

24. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri sebagai Legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan. 21. Pindah datang adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap

karena perpindahan dari tempat yang lama ketempat yang baru. 22 Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh

seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 23

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi

:

kelahiran. lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya. 24. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum

dari seorang bapak

terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas 25.

:::1H; :: ll.Hil :ffi:;;::,,,,,

huku

m s e.ra ns . n, n,,

n

n

lahir di luar ikatan perkawinan yang sah menjadi anak sah suami istri. 26

Buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan

yang

selanjutnya disingkat BHPPK adalah Buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di Desa/Kelurahan, Ke.camatan atau Kabupaten berkaitan

dengan pelayanan terhadap pelaporan kejadian penting dan kejadian kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk. 27. Buku lnduk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah Buku yang

mencatat keberadaan dan status yang dimiliki seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara lndonesia TinggalTetap dan Orang Asing TinggalTetap.

28. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah Buku

yang digunakan mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyagkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/Kelurahan bagi Warga Negara lndonesia Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.

29. Buku lnduk Penduduk Sementara yang selanjutnya

di singkat BIPS

adalah Buku untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap

terjadi peristiwa penting kependudukan bagi Warga Negara lndonesia Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas. 30.

Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah Buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status

anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di Desa/Kelurahan

bagi Warga Negara lndonesia Tinggal Sementara dan Orang

Asing

Tinggal Terbatas. 31.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut dengan Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas dasar atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi dan badan.

BAB

II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir adalah untuk pedoman

bagi obyek dan subyek pelayanan sehingga dalam pelaksanaan pelayanan da,pat berjalan efektif, efisien dan tepat waktu

BAB III JENIS DAN MEKANISME PELAYANAN PUBLIK Pasal 3

Jenis Pelayanan Publik yang diberikan oleh Dinas Kependudukan

dan

Catatan Sipil Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut:

a.

Penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk, meliputi:

L

Biodata penduduk;

2. Nomor lnduk Kependudukan; 3. Kartu Keluarga; 4. Kartu Tanda Penduduk, dan 5. Surat Keterangan kependudukan

yang terdiri dari:

a. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS); b. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT); c. Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan (SKPSK);

d. e. f. g. h. i. j b.

Surat Keterangan Ganti Nama; Surat Keterangan Pendaftaran Pindah Domisili (SKPD); Surat Keterangan Pindah; Surat Keterangan Tempat Tinggal/Domisili; Surat Keterangan Kelahiran; Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Kematian

Penerbitan dokumen hasil pencatatan sipil, meliputi

1. 2. 3.

:

Kutipan Akta Kelahiran; Kutipan Akta Perkawinan; Kutipan Akta Perceraian;

. 4. Kutipan Akta Kematian; 5. Akta Pengakuan Anak; 6. Pencatatan Perubahan

c.

Nama.

Perubahan akta pencatatan sipil karena terjadinya peristiwa penting, meliputi.

1. 2. 3. 4. 5.

Pengangkatan anak; Pengesahan anak; Perubahan nama, Perubahan kewarganegaraan; dan Peristiwa penting lainnya.

Pasal 4 (1)

Uraian standar Pelayanan Minimal pada Dinas Kependudukan Dan catatan sipil Kabupaten samosir adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran

(2)

L

Tabel standar Pelayanan Minimal pada Dinas Kependudukan Dan catatan sipil Kabupaten samosir adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran lV

Pasal 5 (1)

Bagan standar operating Prosedur

(sop)

pelayanan penerbitan

Dokumen Hasil Pendafataran Penduduk pada Dinas Kependudukan Dan

catatan sipil Kabupaten samosir adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran ll.

standar operating Prosedur (soP) Pelayanan pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan Dan catatan sipil Kabupaten samosir adalah

(2) Bagan

sebagaimana tercantum pada Lampiran lll.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 6 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas. Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan pada tanggal 15 .luhi

ZOOS

BUPATI SAMOSIR,

MANGINDAR SIMBOLON

LAMPIRAN

I

PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR :

20 Tahun 2009

: TENTANG :

15 Juni 2009

TANGGAL

STANDAR PELAYANAN MINIMAL DINAS KEPENDUDUKAN DAN

CATATAN SIPIL KABUPATEN SAMOSIR

A.

PENDAHULUAN

l.

vtst Menjadi penggerak terciptanya database Kependudukan yang akurat dan aktual dalam rangka terurujudnya jaringan informasi dalam kualitas pelayanan prima.

2.

Mtst Mendorong terwujudnya database kependudukan Kabupaten Samosir

Memberikan kontribusi nyata

bagi

terurujudnya jaringan informasi

administrasi kependudukan yang akurat dan factual Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan masyarakal

3.

MOTTO Bersama Anda Pelayanan Kami prima

4.

RUANG LINGKUP TUGAS Menangani pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Samosir

5.

JENIS-JENIS PELAYANAN

a.

Penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk, meliputi.

1. 2. 3. 4. 5.

Biodata penduduk; Nomor lnduk Kependudukan; Kartu Keluarga; Kartu Tanda Penduduk; dan

Surat Keterangan Kependudukan yang terdiri dari:

a. b. , c.

Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKppS); Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKppT); Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan (SKpSK);

d. Surat Keterangan Ganti Nama; e' surat Keterangan pendaftaran pindah Domisiri (sKpD); f. Surat Keterangan pindah; g. SuratKeteranga@i;-% h. Surat Keterangan Kelahiran; i. Surat Keterangan Lahir Mati; j Surat Keterangan Kematian. b.

penerbitan Dokumen hasil pencatatan sipil, meliputi; Kutipan Akta Kelahiran; Kutipan Akta perkawinan,

1. 2. 3. Kutipan Akta perceraian; 4. Kutipan Akta Kematian; S.

6. c'

Akta pengakuan Anak; pencatatan perubahan

Nama.

Perubahan akta pencatatan sipil karena terjadinya peristiwa penting, meliputi;

1. pengangkatan anak; Z. pengesahan anak; 3. perubahan nama; 4. perubahan kewarganegaraan; dan S. peristiwa penting lainnya. .

B.

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN Biodata penduduk dan penerbitan NIK

l.

a.

Syarat_syarat yang diperlukan

1. Surat pengantar dari Kepala desa/Lurah; 2' Biodata penduduk untuk wNr (per-keruarga), dengan kode F-1.01; 3. Biodata penduduk untuk orang asing, dengan kode F-1.02, 4' Biodata penduduk untuk perubahan biodata/tambahan anggota keluarga

S.

WNt dengan kode F-1.03;

6. Surat Kuasa menggunakan formurir dengan kode F-1.04; 7. surat pernyataan perubahan Data Kependudukan menggunakan formulir dengan kode F_1.05.

c.

Besarnya biaya retribusi (Gratis sesuai pERDA Nomor 2 Tahun 2oog) Lama waktu penyelesaian 2 (dua) hari

d.

Prosedur

b.

1.

Pencatatan dilakukan oleh petugas pencatat sipil dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki penduduk

Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak

2.

diwakili oleh orangtuanya atau anggota keluarganya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan

Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk

3.

pencatatan biodata bagi orang yang mengalami hambatan mental dan

fisik tubuh dapat dilakukan oleh orang lain dengan membawa

surat

kuasa.

4.

Pemohon datang

ke kantor kepala

desa/lurah setempat dengan

membawa berkas persyaratan ang telah ditentukan beserta dokumen asli.

Pemutakhiran biodata penduduk dilakukan oleh petugas unit kerja yang

5.

mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan laporan penduduk yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan.

Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan

6.

menggunakan

formulir dengan kode F-1.05

NIK diberikan oleh Pemerintah Daerah setelah biodata

7.

penduduk

direkam dalam bank data kependudukan nasional menggunakan Sistem lnformasi Adminstrasi Kependudukan (SIAK). NIK berlaku seumur hidup, terdiri dari 16 digit didasarkan pada variable

B.

kode wilayah, tanggal lahir dan nomor seri penduduk.

I

NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan digunakan

, 2.

sebagai pengenal dalam pelayanan publik.

Kartu Keluarga (KK)

a.

Syarat-syarat yang diperlukan

1. 2. 3.

Surat Pengantar dari kepala desa/lurah Blanko/data isian kartu keluarga Formulir dengan kode F-1.06 untuk permohonan KK baru atau KK untuk

penduduk yang pindah dan tinggal bersama keluarga lain di daerah tujuan atau penduduk yang ditinggal pindah oleh kepala keluarga

4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kartu Keluarga yang lama bagi yang melakukan perubahan Kartu Tanda Penduduk dari tempat asal

Surat Keterangan Pindah dari desa/kelurahan asal bagi yang pindah Fotokopi akta perkawinan/surat nikat/akta perceraian Fotokopi akta kelahiran Fotokopi akta pengangkatan anak

10. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Nama bila telah ganti nama

11. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk bagi orang asing 12. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi orang asing b.

Besarnya biaya retribusi (sesuai PERDA Nomor 2 Tahun 2009)

1. 2.

WNI : GRATIS Orang asing (bukan WNI) : Rp. 20.000,-

c.

Lama waktu penyelesaian 2 (dua) hari

d.

Prosedur

1.

Pemohon datang

ke kantor kepala desa/lurah setempat

dengan

membawa berkas persyaratan yang telah ditentukan beserta dokumen asli

2.

Petugas mengecek berkas yang bersangkutan dan memberikan blanko/data isian KK serta memberikan informasi tentang persyaratan masa berlaku dan mekanisme pengisian blanko

3.

Pemohon mengisi blanko/data isian KK formulir F-1.0G yang telah disediakan di desa/kelurahan masing-masing sesuai dengan tempat tinggalnya

4.

Pemohon membawa blanko/data isian KK dan persyaratan lainnya untuk ditandatangani

5.

Apabila berkas belum lengkap maka petugas mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi

6.

Setelah berkas ditandatangani kepala desa/lurah, petugas mencatat dalam buku induk penduduk dan menyerahkan kembali kepada

. 7.

pemohon dan dokumen aslinya

Pemohon mendatangi kantor kecamatan dengan membawa berkas lengkap beserta dokumen asli

8.

Petugas Kecamatan menerima dan meneliti berkas dan memberikan informasi kepada pemohon tentang masa berlaku dan lamanya selesai

L

Petugas menyerahkan berkas pemohon kepada Petugas

Seksi

Pemerintahan pada kecamatan untuk diproses lebih lanjut

10. Petugas seksi Pemerintahan pada kecamatan meneliti dan mencatat data pemohon dalam Buku Permohonan KK

11. Petugas Seksi Pemerintahan pada kecamatan

r"rpro."s

surat

pengantar untuk ditandatangani oleh camat

12. Setelah ditandatangani, petugas seksi pemerintahan pada kecamatan menyerahkan surat pengantar KK kepada pemohon untuk selanjutnya pemohon mengurus KK ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

13.

Pemohon mendatangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.

Samosir dan mendaftarkan serta memberikan berkas permohonan sesuai persyaratan yang berlaku kepada petugas pendaftaran; 14. Petugas pendaftaran meneliti dan memeriksa berkas permohonan KK,

apabila lengkap berkas persyaratannya, petugas membukukan kedalam

administrasi KK; dan bila tidak lengkap berkas dan persyaratannya,

petugas pendaftaran mengembalikan berkas permohonan

kepada

pemohon untuk dapat dilengkapi berkas persyaratan pengurusan KK; 15.

Petugas pendaftaran menyerahkan berkas permohonan KK pemohon

kepada kepala seksi dan kepala bidang untuk diperiksa kebenaran berkasnya

dan selanjutnya

mendisposisikan untuk diproses oleh

petugas operator; 16.

Petugas menyerahkan berkas permohonan KK kepada

operator, selanjunya petugas operator

petugas

memproses/mencari/

menampilkan data pemohon KK, apabila data pemohon ada/lengkap

dalam database kependudukan, petugas operator merekam

data

kedalam KK untuk proses pencetakan KK; dan bila tidak lengkap/tidak

ada data pemohon dalam database kependudukan, petugas operator mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon untuk melengkapi data-data keluarga pemohon dalam formulir F.1-01 17

;

Petugas operator mencetak KK pemohon, KK yang telah dicetak diberkaskan dengan berkas permohonan pemohon dan selanjutnya

petugas operator menyampaikan

KK bersama dengan berkas

permohonan pemohon kepada petugas pelayanan dan pencatatan registrasi untuk proses penandatanganan KK oleh pemohon dan Kepala

Dinas, selanjutnya petugas pelayanan dan pencatatan

registrasi

menstempel KK yang ditandatangani Kadis serta mencatat penomoran, tanggal dan data pemohon ke dalam buku administrasi KK; 18

3.

Petugas pelayanan menyerahkan KK kepada pemohon.

Kartu Tanda Penduduk (KTP)

a.


1. 2. 3.

Formulir F-1.07 Foto copy KK Pas foto 4 x 6 berwarna 2 lembar, dengan ketentuan , tahun kelahiran genap latar biru tahun kelahiran ganjil latar merah

4. 5.

KTP lama bagi perpanjangan KTP rusak bagi penggantian KTP yang rusak

6.

KTP yang salah bagi pengganti KTp melampirkan surat

pernyataan

kesalahan

7.

surat keterangan kehilangan dari kepolisian bagi pengganti KTp

yang

hilang

8. 9.

Surat pindah dari daerah asal bagi penduduk baru Untuk WNI Keturunan:

surat Bukti Kewarganegaraan Repubrik rndonesia (sBKRr) surat Keterangan ganti nama apabila sudah ganti nama (foto copy dan dilegalisir oleh pejabat yang benruenang)

10. Untuk orang asing

:

Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian

surat Keterangan Kependudukan (sKK) Model A dan B

b.

imigrasi (Foto copy dan dilegalisir oleh pejabat yang benvenang) Besarnya biaya retribusi (sesuai PERDA Nomor 2 Tahun 2009)

1. 2. c. d.

dari

WNI : cRATtS Orang Asing : Rp. ',l0.000,-

Lama waktu penyelesaian 2 (dua) hari

Prosedur

1.

Pemohon datang ke Kepara desa/Lurah setempat dengan mengisi

2.

Formulir F-1.A7 dan menandatangani formulir tersebut Petugas kantor kepala desa/lurah memeriksa dan meneliti formulir F1.07 dan persyaratan lainnya sesuai data yang ada pada KK

3.

Apabila berkas belum lengkap maka petugas kantor kepala desa/lurah mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi

4.

Setelah berkas lengkap petugas kantor kepala desa/lurah mencatat kedalam administrasi KTp data permohonan selanjutnya petugas menandatangani kepada kepala desa/lurah dan di stempel

5.

setelah Kepala desa/Lurah menandatangani, petugas kantor kepala

6.

desa/lurah menyerahkan kembari kepada pemohon beserta KK asli Pemohon mendatangi Kantor Kecamatan dengan membawa berkas lengkap

7.

Petugas kecamatan menerima dan meneliti berkas dan memberikan informasitentang masa berlaku, lama pemrosesan kepada pemohon

8.

Petugas menyerahkan berkas pemohon kepada petugas

seksi

pemerintahan

9.

Petugas Seksi pemerintahan pada kecamatan meneliti dan mencatat data pemohon dalam Buku permohonan KTp

10' Khusus pemohon yang memiriki ariran kepercayaan maka pada korom agama diisi dengan tanda garis pendek mendatar 1

1' selanjutnya petugas kecamatan memproses surat pengantar KTp sesuai data pemohon dan menandatangani kepada camat dan di stempel

12. seterah ditandatangani oreh camat, petugas kecamatan menyerahkan surat pengantar pengurusan KTp kepada pemohon; 13. Pemohon mendatangi Dinas Kependudukan

dan catatan sipir Kab. samosir dan mendaftarkan serta memberikan berkas permohonan

sesuai persyaratan yang berraku kepada petugas pendaftaran ; 14' Petugas pendaftaran meneriti dan memeriksa berkas permohonan KTp, apabila lengkap berkas persyaratannya, petugas membukukan kedalam

administrasi KTp; dan bira tidak rengkap berkas dan persyaratannya, petugas pendaftaran mengembarikan berkas permohonan

kepada

pemohon untuk dapat direngkapi berkas persyaratan pengurusan KTp; 15. Petugas pendaftaran menyerahkan berkas permohonan KTp pemohon kepada kepara seksi dan kepara bidang untuk diperiksa kebenaran

berkasnya dan seranjutnya mendisposisikan untuk diproses

petugas operator;

oreh

16' Petugas menyerahkan berkas permohonan KTp kepada petugas operator,selanjuhya petugas operator memproses/mencariimenampilkan data pemohon KTp, apabira data pemohon ada/rengkap daram database kependudukan, petugas operator merekam data kedaram

KTp untuk

proses pencetakan KTp, dan bira tidak rengkap/tidak ada data pemohon daram database kependudukan, petugas operator mengembarikan

berkas permohonan kepada pemohon untuk merengkapi

data_data

keluarga pemohon dalam formulir F.1_01; 17' Petugas operator mencetak KTp pemohon, KTp yang terah dicetak diberkaskan dengan berkas permohonan pemohon dan seranjutnya

petugas operator menyampaikan KTp bersama dengarr berkas permohonan pemohon kepada petugas perayanan dan pencatatan registrasi untuk proses penandatanganan KTp oreh p.rohon dan

Kepala Dinas, seranjutnya petugas perayanan dan pencatatan registrasi

menstempel

KTP yang ditandatangani Kadis serta

mencatat

penomoran, tanggal dan data pemohon ke dalam buku administrasi KTp 18. Petugas pelayanan menyerahkan KTp kepada pemohon.

4.

Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS)

a.


1. 2. 3.

Surat keterangan pindah sementara dari daerah asal Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian daerah asal Surat keterangan ijin kerja dari Dinas yang membidangi Tenaga Kerja di Kabupaten Samosir untuk tenaga kerja asing

4.

Surat pengantar dari perusahaan tempat pemohon bekerja untuk tenaga kerja asing

5. 6.

Paspor dari negara asal Foto copy Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari kepolisian yang masih berlaku

7. 8.

Foto copy Keterangan ljin Masuk (KlM)/sementara dari kantor imigrasi

Surat Keterangan Kependudukan (SKK) model A dan B dari kantor imigrasi (fotocopy dilegalisir pejabat yang beruirenang)

L b.

Pas foto benrvarna 3 x 3 sebanyak 4lembar

Lama waktu penyelesaian 1(satu) hari, dan masa berlaku

l

tahun sejak

tanggal ditetapkan

c. d.

Besarnya biaya retribusi : GRATIS Prosedur

1.

Pemohon datang ke Kepala desa/Lurah setempat dengan membawa

berkas data dokumen asli pemohon dan berkas lengkap

dengan

persyaratan yang telah ditentukan

2.

Petugas Desa/Kelurahan mengecek berkas/data yang bersangkutan

dan memberikan informasi tentang persyaratan,masa berlaku dan mekanisme pengisian blanko dengan penandatanganan

3.

Pemohon mengisi blanko yang telah disediakan

di

kantor kepala

desa/lurah sesuai dengan tempat tinggalnya dan diserahkan kepada petugas kelurahan

4.

Petugas kepala desa/lurah memeriksa dan meneliti berkas persyaratan lainnya

5.

Apabila data belum lengkap maka petugas mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi

6.

Petugas Kepala Desa/Kelurahan membuat surat pengantar

yang

ditanda tangani kepala desa/lurah

7.

Setelah ditandatangani kepala desa/lurah, petugas kepala desa/lurah meregister ke dalam buku dan menyerahkan kembali kepada pemohon beserta dokumen aslinya

8'

Pemohon mendatangi kantor kecamatan dengan membawa berkas

lengkap beserta dokumen asli Petugas kantor kecamatan membuat surat pengantar kepada Dinas Kependudukan dan catatan sipir yang ditandatangani oreh camat 10' Petugas perayanan Dinas Kependudukan dan catatan sipir menerima, meneriti berkas dan memberikan informasi kepada pemohon tentang masa berraku, rama pemrosesan dan besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon

9'

'l

1' Petugas perayanan menyerahkan berkas pemohon kepada untuk diproses lebih lanjut

operator

12. Petugas pemroses meneriti dan mencatat data pemohon daram buku

pendaftaran penduduk sementara 13. Petugas memproses data pemohon

sesuai data 14. Petugas pemroses mengajukan penandatanganan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

sKpps kepada

15' setelah ditandatangani, petugas pemroses menyerahkan sKpps petugas kepada

pelayanan

16' Pemohon pada batas waktu proses yang terah ditentukan

mendatangi loket perayanan pada Dinas Kependudukan dan catatan sipil

17' Petugas perayanan membuat surat perintah membayar

retribusi

pelayanan SK,ppS yang diserahkan kepada pemohon 18' Pemohon membayar retribusi yang besarnya sesuai dengan kepada pembantu pemegang kas 'ERDA pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipit

19' Pembantu pemegang kas setelah menerima pembayaran

retribusi,

memberikan tanda terima pembayaran kepada pemohon 20' Pemohon dengan menunjukkan tanda terima pembayaran menyerahkan kepada petugas pelayanan 21' Petugas perayanan menyerahkan sKpps serta dokumen asri rainnya kepada pemohon

5.

Surat Keterangan pendaftaran penduduk Tetap (St(ppT) a, Syarat-syarat yang diperlukan

1. Surat Keterangan pindah dari daerah asal 2. KK dan KTp 3. surat keterangan berkerakuan baik dari keporisran daerah asal 4. paspor dari negara asal

5. 6' 7. 8. 9. b. c. d.

Foto copy surat randa Melapor Diri (srMD) dari kepolisian yang masih berlaku Foto copy Keterangan ljin Masuk (KlM)/sementara dari kantor imigrasi surat Keterangan Kependudukan (sKK) model A dan B dari kantor imigrasi (fotocopy dilegatisir pejabat yg beru,'renang)

surat Keterangan rjin Menetap (KrrAp) dari kantor imigrasi Pas foto benrrarna 3 x 3 seban yak 4lembar

Lama Waktu penyelesaian 1 (satu) hari Besarnya biaya retribusi : GRATIS Prosedur

1.

Pemohon datang ke Kepara desa/Lurah setempat dengan membawa

berkas data dokumen asri pemohon dan berkas rengkap dengan

2. 3.

persyaratan yang telah ditentukan Petugas Desa/Kelurahan mengecek berkas/data yang bersangkutan dan memberikan informasi tentang persyaratan,masa berraku dan mekanisme pengisian blanko dengan penandatanganan

Pemohon mengisi branko yang terah disediakan di kantor kepara desa/rurah sesuai dengan tempat tinggarnya dan diserahkan kepada petugas kelurahan

4'


5'

Apabila data berum rengkap maka petugas mengembarikan kepada pemohon untuk dilengkapi

6.

Petugas Kepara Desa/Kerurahan membuat surat pengantar

yang


7.

setelah ditandatangani kepara desa/rurah, petugas kepara desa/rurah meregister ke dalam buku dan menyerahkan kembali kepada pemohon beserta dokumen aslinya

8.


9,

Petugas kantor kecamatan membuat surat pengantar kepada Dinas Kependudukan dan catatan sipir yang ditandatangani oreh camat

10. Petugas Pelayanan Dinas Kependudukan dan catatan sipil menerima, meneliti berkas dan memberikan informasi kepada pemohon

tentang

masa berraku, rama pemrosesan dan besarnya retribusi yang harus di bayar oleh pemohon

11. Petugas Pelayanan menyerahkan berkas pemohon kepada operator untuk diproses lebih lanjut

12. Petugas pemroses meneliti dan mencatat data pemohon dalam buku pendaftaran penduduk sementara 13. Petugas memproses

14.

data pemohon sesuai data

Petugas pemroses mengajukan penandatanganan SKppT kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

15.

Setelah ditandatangani, petugas pemroses menyerahkan SKppT kepada Petugas pelayanan

16

Pemohon pada batas waktu proses yang telah ditentukan mendatangi loket pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

17.

Petugas Pelayanan membuat surat perintah membayar

retribusi

pelayanan SKPPT yang diserahkan kepada pemohon 18.

Pemohon membayar retribusi yang besarnya sesuai dengan PERDA kepada pembantu pemegang kas pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

19

Pembantu pemegang kas setelah menerima pembayaran retribusi, memberikan tanda terima pembayaran kepada pemohon

20. Pemohon dengan menunjukkan tanda terima pembayaran menyerahkan

kepada petugas pelayanan

21. Petugas Pelayanan menyerahkan sKPPT serta dokumen asli lainnya kepada pemohon

6.

Surat Keterangan Perubahan Status Kevriarganegaraan (SKpSK)

a.


:

1.

Surat Keterangan Kewarganegaraan Rl

2. 3. 4.

KK dan KTP Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian daerah asal. Foto copy Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari kepolisian yang masih berlaku

5. 6.

Foto copy Keterangan ljin Masuk (KlM)/sementara dari kantor imigrasi

Surat Keterangan Kependudukan (SKK) model

A dan B dari kantor

imigrasi (fotocopy dilegalisir pejabat yg berwenang)

7. Surat Keterangan ljin Menetap (KITAP) dari kantor imigrasi B. Pas foto berwarna 3 x 3 sebanyak 5 lembar b

Lama Waktu Penyelesaian 1 (satu) hari

c.

Besarnya biaya retribusi : GRATIS

d.

Prosedur

1.

Pemohon datang ke Kepara desallurah setempat dengan membawa

berkas data dokumen asli pemohon dan berkas lengkap dengan persyaratan yang telah ditentukan

2.

Petugas Desa/Kelurahan mengecek berkas/data yang bersangkutan dan memberikan informasi tentang persyaratan,masa berlaku dan mekanisme pengisian blanko dengan penandatanganan

3.

Pemohon mengisi blanko yang telah disediakan di kantor kepala desa/lurah sesuai dengan tempat tinggalnya dan diserahkan kepada petugas kelurahan

4.


5.


6.


yang


7.

setelah ditandatangani kepala desa/lurah, petugas kepala desa/lurah meregister ke dalam buku dan menyerahkan kembali kepada pemohon beserta dokumen aslinya

8.

Pemohon mendatangi kantor kecamatan dengan membawa berkas lengkap besgrta dokumen asli

9.

Petugas kantor kecamatan membuat surat pengantar kepada kantor Pengadilan Negeri dan tembusannya kepada Dinas Kependudukan dan catatan sipil yang ditandatangani camat atas nama Bupati

10. Pemohon membawa surat pengantar pengajuan perubahan status Perubahan Kewarganegaraan (sKpsK) ke Kantor pengadilan Negeri untuk mendapat rekomendasi penetapan SKpSK

11. setelah ditandatangani oleh pejabat Kantor pengadilan Negeri, pemohon membawa berkas lengkap ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

12. Petugas Pelayanan Dinas Kependudukan dan catatan sipil menerima, meneliti berkas dan memberikan informasi kepada pemohon tentang masa berlaku, lama pemrosesan dan besarnya retribusi yang harus di bayar oleh pemohon


14. Petugas pemroses meneliti dan mencatat data pemohon dalam buku pendaftaran penduduk sementara

15. Petugas memproses data pemohon sesuai data

Petugas pemroses mengajukan penandatanganan sKpsK kepada

16

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 17.

Setelah ditandatangani, petugas pemroses menyerahkan sKpsK kepada Petugas pelayanan

18.

Pemohon pada batas waktu proses yang telah ditentukan mendatangi loket pelayanan pada Dinas Kependudukan dan catatan sipil

19.

Petugas Pelayanan membuat surat perintah membayar

retribusi

pelayanan SKPSK yang diserahkan kepada pemohon

20. Pemohon membayar retribusi yang besarnya sesuai dengan PERDA kepada pembantu pemegang kas pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

21. Pembantu pemegang kas seterah menerima pembayaran retribusi, memberikan tanda terima pembayaran kepada pemohon 22. Pemohon dengan menunjukkan tanda terima pembayaran menyerahkan


23. Petugas Pelayanan menyerahkan SKPSK serta dokumen asli

lainnya

kepada pemohon

7.

Surat Keterangan Ganti Nama (SKGN)

a.


1. 2. 3. 4.

KK dan KTp

Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian daerah asal. SKPSK bagi Orang Asing Pas foto berwarna 3 x 3 sebanyak S lembar

b.

Lama Waktu Penyelesaian 1(satu) hari

c.

Besarnya biaya retribusi : GRATIS

d.

Prosedur

1,

Pemohon datang ke Kepala desa/Lurah setempat dengan membawa berkas data dokumen asli pemohon dan berkas lengkap dengan persyaratan yang telah ditentukan

2.


3.

Pemohon mengisi blanko yang telah disediakan di kantor kepala desa/lurah sesuai dengan tempat tinggalnya dan diserahkan kepada petug askelu ra ha n


5. Apabila data belum lengkap maka petugas mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi

6.


yang

ditanda tbngani kepala desa/lurah

7.


8.


9.

Petugas kantor kecamatan membuat surat pengantar kepada kantor Pengadilan Negeri dan tembusannya kepada Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil yang ditandatangani Camat atas nama Bupati 10. Pemohon membawa Surat Pengantar pengajuan perubahan status Perubahan Kewarganegaraan (sKpsK) ke Kantor pengadilan Negeri untuk mendapat rekomendasi penetapan SKpSK

11. setelah ditandatangani oleh Pejabat Kantor pengadilan Negeri, pemohon membawa berkas lengkap ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

12. Petugas Pelayanan Dinas Kependudukan dan catatan sipil menerima, meneliti berkas dan memberikan informasi kepada pemohon tentang masa berlakJ, lama pemrosesan dan besarnya retribusi yang harus bayar oleh pemohon

di


14. Petugas pemroses meneliti dan mencatat data pemohon dalam buku keterangan ganti nama

'15. Petugas memproses data pemohon sesuai data

16. Petugas pemroses mengajukan penandatanganan surat Ganti

Nama

kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

17. setelah ditandatangani, petugas pemroses menyerahkan Surat Keterangan Ganti Nama kepada Petugas pelayanan

18. Pemohon pada batas waktu proses yang telah ditentukan

m6ndatangi

loket pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

19. Petugas Pelayanan membuat surat perintah membayar retribusi pelayanan surat Keterangan Ganti Nama yang diserahkan kepada pemohon

20. Pemohon membayar retribusi yang besarnya sesuai dengan PERDA kepada pembantu pemegang kas pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 21. Pembantu pemegang

kas setelah menerima pembayaran

retribusi,

memberikan tanda terima pembayaran kepada pemohon 22. Pemohon dengan menunjukkan tanda terima pembayaran menyerahkan


23. Petugas Pelayanan menyerahkan Surat Keterangan Ganti Nama serta dokumen asli lainnya kepada pemohon

8.

Surat Keterangan Pindah Domisili (SKPD)

a.


1. 2. 3. 4.

Blanko/data isian SKPD KK dan KTP KITAP

Surat Keterangan Kependudukan (SKK) model

A dan B dari kantor

imigrasi (fotocopy dilegalisir pejabat yg berwenang)

5.

STMD dan Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian daerah asal.

6. 7. 8. b.

Akta perkawinan bagi yang sudah menikah Akta kelahiran Pas foto berwarna 3 x 3 sebanyak 2 lembar

Masa berlaku dan lama waktu penyelesaian 1

.

Masa berlaku 1(satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbaharui apabila masa berlakunya berakhir dengan mekanisme seperti pengajuan baru

2.

Pemegang Surat Keterangan Pindah Domisili wajib melaporkan setiap

terjadi perubahan atas dirinya (mutasi penduduk) kepada

Camat

setempat melalui Kepala Desa/Lurah c.

Besarnya Retribusi GRATIS

d.

Prosedur

1.



2.

Petugas Desa/Kelurahan mengecek berkas/data yang bersangkutan

dan memberikan informasi tentang persyaratan,masa berlaku mekanisme pengisian blanko dengan penandatanganan

dan

3.

Pemohon mengisi branko yang terah disediakan di kantor kepara desa/lurah sesuai dengan tempat tinggalnya dan diserahkan kepada petugas kelurahan

4.

Petugas kepala-desa/lurah memeriksa dan meneliti berkas persyaratan lainnya

5.



yang

ditanda tangani kepala desa/lurah 7.


8.

Pemohon mendatangi kantor kecamatan dengan membawa berkas lengkap beserta dokumen asli Petugas kantor kecamatan membuat surat pengantar kepada kantor Pengadilan Negeri dan tembusannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang ditandatangani Camat atas nama Bupati

10.

Pemohon membawa surat pengantar pengajuan perubahan status Perubahan Kewarganegaraan (sKpsK) ke Kantor pengadilan Negeri untuk mendapat rekomendasi penetapan SKpSK

11.

setelah ditandatangani oleh pejabat Kantor pengadilan pemohon membawa berkas lengkap

Negeri,

ke Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil 12.

Petugas Pelayanan Dinas Kependudukan dan catatan sipil menerima, meneliti berkas dan memberikan informasi kepada pemohon tentang

masa berlaku, lama pemrosesan dan besarnya retribusi yang harus di bayar oleh pemohon

13. Petugas Pelayanan menyerahkan berkas pemohon kepada operator untuk diproses lebih lanjut 14. Pemohon mendatangi

Dinas Kependudukan dan catatan sipil; mendaftarkan dan memberikan berkas surat keterangan penduduk pindah domisili yang telah ditandatangani camat kepadd petugas

pelayanan 15

Petugas Pelayanan menerima,meneliti berkas sKppD dan mencatat dalam Buku Administrasi SKPPD selanjutnya diproses dan distempel mengetahui oleh An. Kepala Dinas untuk ditandatangani dan distempel oleh Kepala Bidang atau Kepala Seksi

16. Petugas Pelayanan menyerahkan/memberikan Surat Keterangan Penduduk Pindah Domisili (SKPPD) kepada Pemohon

9.

Surat Keterangan Pindah (SK")

a.


1. 2. 3. 4. 5. 6. b.

KK dan KTP

Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian daerah asal Akta perkawinan bagi yang sudah menikah Akta kelahiran Pas foto benruarna 3 x 3 sebanyak 2lembar

Masa berlaku dan lama waktu penyelesaian

1. 2. c. d.

Blanko/data isian penduduk pindah

Masa berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan Lama Penyelesaian 1(satu) hari

Besarnya biaya retribusi : GRATIS Prosedur

1.



2.


3,

Pemohon mengisi blanko yang telah disediakan di kantor kepala desa/lurah sesuai dengan tempat tinggalnya dan diserahkan kepada petugas kelurahan

4.


5.


6.

Setelah ditandatangani kepala desa/lurah, petugas kepala desa/lurah meregister ke dalam buku dan menyerahkan kembali kepada pernohon beserta dokumen aslinya

7.


B.

Petugas kantor kecamatan menerima, meneliti berkas dan memberikan

informasi kepada pemohon tentang masa berlaku dan pemrosesan.

lama

Petugas Pelayanan menyerahkan berkas pemohon kepada seksi

9.

Pemerintahan untuk diproses lebih lanjut

Petugas seksi pemerintahan pada kecamatan meneliti dan mencatat data pemohon dalam Buku lnduk Kependudukan dan Buku Mutasi

10.

Penduduk 11.

Petugas Seksi pemerintahan pada kecamatan memproses

data

pemohon sesuai berkas

12. Petugas Pemroses mengajukan penandatanganan Surat Keterangan Penduduk Pindah kepada Camat

13. Untuk kepindahan penduduk antar Desa/Kelurahan dalam satu wilayah kecamatan diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah

14. Untuk kepindahan penduduk antar Kecamatan diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani Camat

15. Untuk kepindahan penduduk keluar Kabupaten Samosir diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani Camat dan mengetahui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

16. Petugas Seksi Pemerintahan menyerahkan Surat Keterangan penduduk Pindah kepada pemohon

17. Pemohon mendatangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan mendaftarkan/memberikan berkas Surat Keterangan Pindah Penduduk yang ditandatangani Camat kepada petugas pelayanan

18. Petugas Pelayanan menerima,meneliti berkas SKP dan mencatat dalam Buku Administrasi SKP selanjutnya diproses dan distempel mengetahui oleh An. Kepala Dinas untuk ditandatangani dan distempel oleh Kepala Bidang atau Kepala Seksi

19. Petugas Pelayanan menyerahkan/memberikan Surat Keterangan Pindah (SKP) kepada Pemohon

10. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)

a.


1. 2 3. 4.

KK dan KTP KITAP

Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk

Surat Keterangan Kependudukan (SKK) model A dan B dari kantor imigrasi (fotocopy dilegalisir pejabat yg benr,renang)

5.

STMD dan Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian daerah asal

6. Akta perkawinan bagi yang sudah menikah 7. Akta kelahiran 8. pas foto berwarna 3 x 3 sebanyak 2 lembar

b. Lama Waktu penyelesaian 1(satu)frari c. Besarnya biaya retribusi :GRATIS d. Prosedur 1' Pemohon datang ke Kepara desa/Lurah

setempat dengan membawa

berkas data dokumen asri pemohon dan berkas rengkap dengan

2' 3'

persyaratan yang telah ditentukan

Petugas Desa/Kerurahan mengecek berkas/data yang bersangkutan dan memberikan informasi tentang persyaratan,masa berraku dan

mekanisme pengisian blanko dengan penandatanganan

Pemohon mengisi branko yang terah disediakan di kantor kepara desa/rurah sesuai dengan tempat tinggarnya dan diserahkan kepada

petugas kelurahan

4'

Petugas kepara desa/rurah memeriksa dan meneriti berkas persyaratan lainnya

5.

Apabira data berum rengkap maka petugas mengembarikan kepada pemohon untuk dilengkapi

6.

setelah ditandatangani kepara desa/rurah, petugas kepara desa/rurah meregister ke daram buku dan menyerahkan beserta dokumen aslinya

7

'

kembari kepada pemohon

Pemohon mendatangi Petugas kantor kecamatan denganmembawa

berkas lengkap beserta dokumen asli Petugas kantor kecamatan menerima,

8'

9.

meneriti berkas dan memberikan informasi kepada pemohon tentang masa berlaku, lama pemrosesan dan besarnya retribusi yang harus dibayar

Petugas menyerahkan berkas pemohon kepada

pemerintahan untuk diproses lebih lanjut 10. Petugas seksi pemerintahan pada kantor

petugas seksi

kecamatan meneriti dan mencatat data pemohon daram Buku Register Tempat ringgar 1 1. Petugas seksi pemerintahan pada kantor kecamatan mempioses data pemohon sesuai berkas 12' Petugas pemroses mengajukan penandatanganan surat Keterangan Penduduk pindah Kepada Camat

l3

Seterah ditandatanganani camat, petugas seksi pemerintahan

menyerahkan surat keterangan penduduk pindah kepada pemohon

14. Pemohon mendatangi

Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil;

mendaftarkan dan memberikan berkas surat keterangan tempat tinggal

yang telah ditandatangani camat dan berkas dokumen lainnya serta persyaratan yang telah ditentukan kepada petugas pelayanan 15.

Petugas Pelayanan menerima,meneliti dan mencatat data dan berkas pemohon kedalam buku register SKTT

16.

Petugas Pelayanan memproses data pemohon SKTT selanjutnya mengajukan penandatanganan SKTT kepada Kepala Dinas

17. Petugas Pelayanan membuat

surat perintah membayar retribusi SKTT

sesuai ketentuan untuk diberikan kepada pemohon

18. Petugas Pelayanan menyerahkan/memberikan Surat

Keterangan

Tempat Tinggal (SKTT) kepada Pemohon

C. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN HASIL PENCATATAN SIPIL I. PENCATATANKELAHIRAN a. Pencatatan Kelahiran Di Tempat Domisili Orang Tua a.1. Syarat-Syarat Yang Diperlukan

1.

Penduduk mengisi Formulir Biodata Penduduk F-1.01 dengan

mengikuti petunjuk yang tertera pada halaman dua

dan

ditandatangani oleh kepala keluarga dan Kepala Desa/Lurah bagi

yang belum terdaftar dalam database Kependudukan Kabupaten Samosir.

2.

Penduduk mengisi Formulir Pelaporan Kelahiran F-2.01 dan Surat

Keterangan Kelahiran F-2.02 ditandatangani yang bersangkutan atau pelapor dan Kepala Desa/Lurah yang dilampiri dengan:

a.

Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah sakit

/ Puskesmas /

Dokter / Bidan

b. c. d. e. f.

Surat Permandian dari gereja bagi yang belum sekolah Fotocopy biodata raport bagi yang belum tamat SD Fotocopy ljazah SD bagi yang sudah tamat sekolah Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan KTP Fotocopy Akta Perkawinan Catatan Sipil atau Surat Pdrkawinan dari gereja

g

Bagi anak yang proses kelahiran dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannnya membawa Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian setempat

h.

Persetujuan dari Kepala lnstansi Pelaksana untuk pelaporan kurang/sama dengan 60 (enam puluh) hari

i.

Penetapan

dari

Pengadilan Negeri untuk pelaporan lebih dari

60 (enam puluh) hari

j.

Data saksi 2 (dua) orang

a.2. Prosedur:

L

Penduduldpelapor datang ke Kantor Kepala Desa/Lurah menerima

Formulir Pelaporan Kelahiran F-2.01 dan surat Keterangan Kelahiran F-2.02.

2.

Penduduk mengisi Formurir peraporan Kelahiran F-2.01dan surat Keterangan Kelahiran F -2.02 dan menandatanganinya

3.

staf Kepala Desa/Lurah memeriksa berkas dan menyerahkannya kepada Kepala Desa/Lurah untuk ditanda tangani

4. 5' 6.

7.

Penduduk atau pelapor membawa berkas ke Kecamatan Staf Kecamatan memeriksa, memferifikasi dan memvalidasi berkas

Berkas yang telah lengkap dibawa ke kantor instansi pelaksana dan berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada penduduk

atau pelapor untuk dilengkapi staf instansi pelaksana memeriksa berkas , dibubuhi paraf bagi yang telah lengkap dan berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada penduduk atau pelapor

8.

Berkas yang telah lengkap diserahkan kepada operator untuk dicetak

9.

Blangko yang telah dicetak diserahkan kepada Kepala lnstansi Pelaksana untuk ditanda tangani

10.

staf mencatatkan data ke

daram buku register

kelahiran,

selanjutnya diberikan kepada penduduk untuk difotocopy

11. Kepala Bidang Pencatatan sipir /Kepara seksi Kelahiran dan Kematian membubuhkan tanda tangan pada fotocopy akta (legalisasi)

12. Penduduk atau pelapor membayar retribusi pencatatan kepada petugas penerima retribusi. a.3. Biaya Pencatatan:

1.

Pelaporan kelahiran kurang atau sama dengan 60 (enam puluh hari) tidak dipungut biaya (gratis)

2.

Pelaporan kelahiran lebih dari 60 (enam puruh hari dibebani biaya:

a).Anak pertama dan kedua dibebani biaya sebesar...... b).Anak ketiga dan seterusnya dibebani c)

.

.

Rp 10.000 biaya sebesar. .Rp 15.000

Kutipan kedua dan seterusnya dibebani

sebesar

biaya

.....Rp 20.000

a.4. Lama proses penerbitan akta paling lama 2 (dua) hari

b.

Pencatatan Kelahiran Di Luar Domisili Orang Tua b.1. Syarat-Syarat Yang Diperlukan

Penduduk mengisi Formulir Pelaporan Kelahiran Di Luar Domisili Orang Tua F-2.03 ditandatangani yang bersangkutan atau pelapor dan Kepala Desa/Lurah yang dilampiri dengan:

1.

Surat Keterangan Kelahiran dari rumah sakit/puskesmas/dokter/ bidan/pilot/ nakhoda

2. 3. 4. 5. 6.

Surat permandian dari gereja bagi yang belum sekolah Fotocopy biodata raport bagi yang belum tamat SD Fotocopy ijazah SD bagi yang sudah tamat sekolah Fotocopy kadu keluarga (KK) dan KTp Fotocopy Akta Perkawinan Catatan Sipil atau Surat Perkawinan dari gereja

7.

Bagi anak yang proses kelahiran dan orang tuanya tidak diketahui

keberadaannnya membawa

berita acara pemeriksaan

dari

kepolisian setempat

8.

Persetujuan dari Kepala lnstansi pelaksana untuk pelaporan kurang/sama dengan 60 (enam puluh) hari

9.

Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk pelaporan lebih dari 60 (enam puluh) hari

10. Data saksi 2 (dua) orang b.2. Prosedur:

1.

Penduduk/pemohon datang ke kantor Kepala Desailurah tempat

kelahiran untuk menerima formulir pelaporan kerahiran di ruar domisili orang tua F-2.03

2.

Penduduk mengisi Formulir Pelaporan Kelahiran Di Luar Domisili Orang Tua F-2.03 dan menandatanganinya

3.

Staf kepala desa/lurah memeriksa berkas dan menyerahkannya kepada Kepala Desa/Lurah untuk ditanda tangani

4.

Penduduk atau pelapor membawa berkas

ke

Kecamatan tempat

kelahiran

5. 6.

Staf Kecamatan memeriksa, memferifikasi dan memvalidasi berkas

Berkas yang telah lengkap dibawa ke kantor instansi pelaksana

dan berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada penduduk atau pelapor untuk dilengkapi

7.

Staf instansi pelaksana memeriksa berkas, dibubuhi paraf

bagi

yang telah lengkap dan berkas yang tidak lengkap dikembalikan

kepada penduduk atau pelapor

8.


9.


10.

Staf

mencatatkan

data ke dalam buku register

kelahiran,

selanjutnya diberikan kepada penduduk untuk difotocopy 1

1. Kepala bidang pencatatan sipil /kepala seksi kelahiran dan kematian membubuhkan tanda tangan pada fotocopy akta (legalisasi)

12. Penduduk atau pelapor membayar retribusi pencatatan

kepada

petugas penerima retribusi.

13. Disesuaikan dengan peraturan daerah dimana kelahiran terjadi (diluar kabupaten samosir) b.3. Biaya pencatatan:

1. Pelaporan kelahiran kurang

atau sama dengan 60 (enam puluh

hari) tidak dipungut biaya (gratis)

2.

Pelaporan kelahiran lebih dari 60 (enam puluh) hari dibebani biaya: a).Anak pertama dan kedua dibebani biaya sebesar.....,.Rp 10.000 b).Anak ketiga dan seterusnya dibebani biaya sebesar...Rp 15.000

c).kutipan kedua dan seterusnya Dibebani biaya

sebesar....

........Rp 20.000

Orang asing (bukan wni) dibebani biaya sebesar...Rp 160.000 b.4. Lama proses pelayanan pencatatan paling lama 2 (dua) hari

c.

Pencatatan Kelahlran Bagi Orang Asing c.1. Syarat-Syarat Yang Diperlukan

Penduduk mengisi Formulir Pelaporan Kelahiran Orang Asing F-2.04 ditandatangani oleh pelapor dan Kepala Desa/Lurah yang dilampiri dengan

1.

:

Surat keterangan kelahiran dari rumahsakit/ puskesmas/dokter/ bidan/pilot/nahkoda

2. 3. 4.

Fotocopy Akta Perkawinan orang tua bayi

Fotocopy KK dan KTP orang tua bayi dengan status tinggal tetap Fotocopy SKTT orang tua bayi dengan status tinggal terbatas

5.

Fotocopy dokumen imigrasi orang tua bayi yang mempunyai singgah atau visa kunjungan

6.

Data saksi2 (dua) orang

ijin

c.2. Prosedur:

1.

2.

pendudul
3.

staf Kepara Desa/Lurah memeriksa berkas dan menyerahkannya

4.

kepada Kepala Desa/Lurah untuk ditanda tangani Penduduk atau perapor membawa berkas ke Kecamatan tempat kelahiran

5' 6.

Staf Kecamatan memeriksa, memferifikasi dan memvalidasi berkas Berkas yang terah rengkap dibawa ke kantor instansi peraksana dan berkas yang tidak rengkap dikembarikan kepada penduduk atau pelapor untuk dilengkapi

7.

staf instansi peraksana memeriksa berkas , dibubuhi paraf bagi yang telah rengkap dan berkas yang tidak rengkap dikembarikan kepada penduduk atau pelapor

B.

Berkas yang terah rengkap diserahkan kepada operator untuk dicetak

9.

Blangko yang terah dicetak diserahkan kepada Kepara rnstansi Pelaksana untuk ditanda tangani

10. staf mencatatkan data ke daram buku register kelahiran,seranjutnya diberikan kepada penduduk untuk difotocopy 1

1. Kepala bidang pencatatan sipir /kepara seksi kerahiran kematian membubuhkan tanda tangan pada fotocopy

dan

akta

(legatisasi)

12. Penduduk atau perapor membayar retribusi pencatatan kepada petugas penerima retribusi. c.3. Biaya Pencatatan:

1. Orang asing a) .,Anak pertama dan kedua dibebani biaya sebesar..... ...........Rp gO.00O b)..Anak ketiga dan seterusnya dibebani biaya :

sebesar..

.........Rp

1OO.0O0

2. Kutipan kedua dan seterusnya dibebani biaya

sebesar.

....Rp 160.000 c.4. Lama proses pelayanan pencatatan paling lama 2 (dua) hari 2.

PENCATATAN LAHIR MATI

a.

LAHIR MATI WNI a.1. Syarat-Syarat Yang Diperlukan

Penduduk mengisi Formulir pelaporan Lahir Mati F-2.06 dan surat Keterangan Lahir Mati F-2.07 ditandatangani oleh pelapor dan Kepala Desa/Lurah yang dilampiridengan

:

1. surat keterangan lahir mati dari rumah

sakit

/puskesmas/dokterlbidan/pilot/ nahkoda yang menyatakan kelahiran bayidalam keadaan mati

2. 3.

Fotocopy Akta Perkawinan orang tua bayi Fotocopy KK dan KTp orang tua bayi

a.2. Prosedur

1.

:

Penduduk/pemohon datang ke kantor Kepala Desa/Lurah tempat kelahiran untuk menerima Formulir Pelaporan Lahir Mati F-2.06 dan Surat Keterangan Lahir Mati F-2.07

2.

Penduduk mengisi Fcjrmulir Pelaporan Lahir Mati F-2 06 dan Surat Keterangan Lahir Mati F-2.0T dan menandatanganinya

3.

Staf Kepala Desa/Lurah memeriksa berkas dan menyerahkannya kepada Kepala Desa/Lurah untuk ditanda tangani

4.


ke

Kecamatan tempat

kelahiran

5. 6.

Staf Kecamatan memeriksa, memferifikasi dan memvalidasi berkas Berkas yang telah lengkap dibawa ke kantor instansi pelaksana


7. staf instansi pelaksana memeriksa berkas ,dibubuhi

paraf bagi

yang telah lengkap dan berkas yang tidak lengkap dikembalikan " kepada penduduk atau pelapor

8.

staf mencatatkan data ke dalam buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan (BHppK)

a.3. Biaya pencatatan tidak dipungut biaya (gratis) a.4. Lama proses pelayanan pencatatan paling lama 1 (satu) hari

b.

LAHIR MATI ORANG ASING b.1. Syarat-Syarat Yang Diperlukan

Penduduk mengisi Formulir Pelaporan Lahir Mati orang Asing F-2.0g

ditandatangani oleh pelapor dan Kepala Desa/Lurah yang dilampiri dengan:

1.

Surat keterangan lahir mati dari rumahsakit /puskesmas/dokter/ bidan/ pilot/ nahkoda yang menyatakan kelahiran bayi dalam keadaan mati

2. 3. 4. 5.

Fotocopy Akta Perkawinan orang tua bayi Fotocopy KK dan KTP orang tua bayi dengan status tinggaltetap Fotocopy SKTT orang tua bayi dengan status tinggal terbatas

Fotocopy dokumen imigrasi orang tua bayi yang mempunyai ijin singgah atau visa kunjungan

b.2. Prosedur

1.

:

Penduduk/pemohon datang

ke kantor Kepala Desa/Lurah untuk

Menerima Formulir Pelaporan Lahir Mati Orang Asing F-2.09

2.

Penduduk Mengisi Formulir Pelaporan Lahir Mati orang Asing F2.08 dan menandatanganinya

3.


4. 5. 6.


ke Kecamatan

Staf Kecamatan memeriksa, m'emferifikasi dan memvalidasi berkas



7. staf instansi pelaksana memeriksa berkas, dibubuhi paraf bagi yang telah lengkap dan berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada penduduk atau pelapor

8.

Staf mencatatkan data ke dalam buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan (BHPPK)

b.3. Biaya pencatatan tidak dipungut biaya (gratis) b.4. Lama proses pelayanan

3.

pencatatan paling lama

1 (satti) hari

PENCATATANPERKAWINAN

a.

Syarat-Syarat Yang Diperlukan

1.

Penduduk mengisi Formulir Biodata Penduduk F-'1.01 dengan mengikuti

petunjuk yang tertera pada halaman dua

dan

ditandatanggani oleh

kepala keluarga dan kepala desa/lurah ( bagi penduduk yang berdomisili

di kabupaten samosir)

2.

Penduduk mengisi Formulir pelaporan perkawinan F-2.09 yang ditandatangani oleh yang bersangkutan/pelapor dan Kepala Desa/Lurah yang dilampiri dengan:

a. b. c. d. e. f. g. h.

Surat pengantar dari kepala desa/lurah Fotocopy Kutipan Akta Perceraian bagi yang cerai Fotocopy Kutipan Akta Kematian bagi yang meninggal Surat ijin menikah dari komandan bagi TN|/polri Fotocopy Surat Perkawinan dari gereja Fotocopy KTP dan KK Fotocopy Akta Kelahiran suami istri

Fotocopy Penetapan Pengadilan bagi wNl keturunan yang

telah

berganti nama

i.

Fotocopy dokumen imigrasi,

srLD dari kepolisian dan surat

keterangan dari perwakilan negara yang bersangkutan

j. k. L b.

Pas foto gandeng warna ukuran 4xO=3 lembar. Buku register ditandatangani oleh suami istri Data saksi 2 (dua) orang

Prosedur:

1.

Penduduk/pemohon datang ke kantor Kepala Desa/Lurah menerima Formulir Biodata Penduduk F-1.0i, Surat Keterangan Perkawinan dan

FormulirPelaporanPerkawinan F-2.09.

2.

Penduduk mengisi Formulir Biodata Penduduk F-1.01 dan surat Keterangan Perkawinan, Formulir Pelaporan

perkawinan

F-2.09 dan

menandatanganinya

3. staf Kepala Desa/Lurah

memeriksa berkas dan menyerahkannya

kepada Kepala Desa/Lurah untuk ditanda tangani

4. 5. 6.


ke Kecamatan

Staf Kecamatan memeriksa, memferifikasi dan memvalidasi berkas Berkas yang telah lengkap dibawa ke kantor instansi pelaksana dan

berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada pendubuk

atau

pelapor untuk dilengkapi

7.

Staf instansi pelaksana memeriksa berkas, dibubuhi paraf bagi yang

telah lengkap dan berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada penduduk atau pelapor

8.


9.

Blangko yang telah

dicetak diserahkan kepada Kepala lnstansi

Pelaksana untuk ditanda tangani

10. Staf mencatatkan data ke dalam buku register perkawinan, selanjutnya diberikan kepada penduduk untuk difotocopy

11. Kepala Bidang Pencatatan Sipil/Kepala Seksi Perkawinan,

Perceraian,

Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak membubuhkan tanda tangan pada fotocopy akta (legalisasi)


kepada


c.

Biaya pencatatan

1.

:

Pelaporan Perkawinan kurang atau sama dengan 60 (enam puluh) hari a.............., Warga Negara lndonesia (WNl) dibebani biaya sebesar

Rp 40.000

b.

Orang Asing (bukan WNI) dibebani biaya

2.

sebesar

Rp 150.000

Pelaporan Perkawinan lebih dari 60 (enam puluh) hari 4............... Warga Negara lndonesia (wni) dibebani biaya sebesar..Rp 70.000 Orang Asing (bukan WNI) dibebani biaya

3.

4.

Rp 200.000

Kutipan kedua dan seterusnya

a. b.

d.

sebesar

Warga Negara lndonesia (WNi) dibebani biaya sebesar Rp 140.000 Orang Asing (bukan WNI) dibebani biaya sebesar. ........Rp 400.000

Lama proses pelayanan pencatatan paling lama 2 (dua) hari

PENCATATAN PERCERAIAN

a.

Syarat-Syarat Yang Diperlukan Penduduk mengisi Formulir Pelaporan Perceraian F-2.11 ditandatangani oleh pelapor dan Kepala Desa/Lurah yang dilampiri dengan

1. 2. 3. 4. 5. 6. b.

:

Keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap Kutipan Akta Perkawinan Foto copy Kartu Keluarga dan KTP Foto copy kutipan Akta Kelahiran Foto copy surat bukti ganti nama bagi WNI keturunan Foto copy dokumen imigrasi dan STLD dari kepoisian bagiWNA

Prosedur:

1. ,


ke kantor kepala desa/lurah menerima

Formulir Pelaporan Perceraian F-2.11.

2.

Penduduk Mengisi Formulir pelaporan perceraian

F-2.11

dan

menandatanganinya

3. staf Kepala Desa/Lurah memeriksa berkas dan menyerahkannya kepada Kepala Desa/Lurah untuk ditanda tangani

4, 5. 6.


ke

Kecamatan

staf Kecamatan memeriksa, memferifikasi dan memvalidasi berkas Berkas yang telah lengkap dibawa ke kantor instansi pelaksana dan berkas yang tidak lengkap dikembarikan kepada penduduk atau pelapor untuk dilengkapi

7.

staf instansi pelaksana memeriksa berkas, dibubuhi paraf bagi yang telah lengkap dan berkas yang tidak rengkap dikembalikan kepada penduduk atau pelapor

8. 9.


Blangko yang telah

dicetak diserahkan kepada Kepala lnstansi


10. staf mencatatkan data ke dalam buku register perceraian, selanjutnya diberikan kepada penduduk untuk difotocopy 1

1. Kepala bidang pencatatan sipil/kepara seksi perkawinan,

perceraian,

pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak membubuhkan tanda tangan pada fotocopy akta (legalisasi)

12. Penduduk atau

pelapor membayar retribusi

pencatatan kepada


Biaya pencatatan:

1.

Pelaporan perceraian a.

warga Negara lndonesia (wNl) dibebani biaya sebesar Rp 500.000 Orang Asing (bukan WNI) dibebani biaya

2.

sebesar

Rp1.000.000

Kutipan kedua dan seterusnya a

warga Negara lndonesia (wNl) dibebani biaya sebesar Rp1.000.000

d.

orang Asing (bukan wNl) dibebani biaya sebesar Rp2.000.000 Lama proses pelayanan pencatatan paling lama 2 (dua) hari

5.

PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK

a.


Penduduk Mengisi Formlir Pelaporan Pengangkatan Anak

F-2.12

ditandatangani oleh pelapor dan Kepala Desa/Lurah yang dilampiri dengan

1. 2.

:

Fotokopy Kutiapan Akta Kelahiran

Fotokopy Kutipan Akta Perkawinan orangtua kandung (ika ada) dan orangtua yang mengangkat ( jika ada).

3,

Fotokopy KK dan KTP orang

tua kandung dan orang tua yang

mengangkat

4.

Fotokopy dokumen imigrasi, STLD dari kepolisian dan surat keterangan dari penruakilan negara bagi orang asing

5. 6. b.

Foto copy KK dan KTP bagi orang asing tinggal terbatas dan tetap Penetapan/putusan dari Pengadilan Negeri

Prosedur:

1.

Pendudu[
ke kantor Kepala

Desa/Lurah tempat

kelahiran untuk menerima Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak F2.12

2.

Penduduk Mengisi Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak F-2.12 dan menandatanganinya

3.

Staf Kepala Desa/Lurah memeriksa berkas dan

menyerahkannya


4. 5. 6.


ke

Kecamatan


Berkas yang telah lengkap dibawa ke kantor instansi pelaksana dan

berkas yang tidak lengkap

dikembalikan

kepada penduduk

atau


7.

Staf instansi pelaksana memeriksa berkas ,dibubuhi paraf bagi yang telah lengkap dan berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada penduduk atau pelapor

8.

Staf membuat catatan pinggir pada buku register dan kutipan kelahiran yang bersangkutan

9.

Penduduk atau pelapor membayar retribusi pencatatan 'a kepada petugas penerima retribusi.

c. d.

Biaya Pencatatan Pengangkatan Anak

1.

Warga Negara lndonesia (WNl) dibebani biaya sebesar.......Rp 50.000

2.

Orang Asing (bukan WNI) dibebani biaya

sebesar

Lama proses pelayanan pencatatan paling lama

....... Rp 100.000

1 (satu) hari

6.

PENCATATAN AKTA PENGAKUAN ANAK

a.


Penduduk Mengisi Formulir Pelaporan Pengakuan Anak

F-2.13


1. 2. 3.

:

Foto copy kutiapan Akta Kelahiran anak

Fotokopy KK dan KTP ibu kandung dan bapak yang mengakui

Surat pernyataan pengakuan anak dari bapak yang mengakui dengan persetujuan ibu dari anak yang bersangkutan

4.

Fotokopy dokumen imigrasi, STLD dari kepolisian dan surat keterangan dari perwakilan negara yang bersangkutan

5. 6. b.

Foto copy KK dan KTP bagi orang asing tinggal terbatas dan tetap Data saksi 2 (dua) orang

Prosedur:

1.

Penduduk/pemohon datang ke kantor Kepala Desa/Lurah menerima formulir pelaporan pengakuan anak F-2.13

2.

Penduduk Mengisi Formulir Pelaporan Pengakuan Anak F-2.13 dan menandatanganinya

3. Staf Kepala Desa/Lurah



4. 5. 6.


ke

Kecamatan

Staf Kecamatan memeriksa,memferifikasi dan memvalidasi berkas


berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada penduduk

atau


7.



8. 9.


Blangko yang telah

dicetak diserahkan kepada Kepala

lnstansi


10. Staf mencatatkan


pengakuan

anak,selanjutnya diberikan kepada penduduk untuk difotocop!

11. Kepala Bidang Pencatatan Sipil/Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengangkatan, Pengakuan Dan Pengesahan Anak membubuhkan tanda tangan pada fotocopy akta (legalisasi)

12, Penduduk atau pelapor membayar retribusi pencatatan kepada petugas penerima retribusi. 13

c.

Biaya Pencatatan Pengakuan Anak

1.

Warga Negara lndonesia (WNl) dibebani biaya sebesar..

2.

Orang Asing (bukan WNI) dibebani biaya sebesar...........

Lama Proses Pelayanan Pencatatan Paling Lama

7.

Rp Rp

50.000 100.000

1 (Satu) Hari

PENCATATAN PENGESAHAN ANAK

a.


Penduduk mengisi Formulir Pelaporan Pengesahan Anak

F-2.14


1. 2. 3. 4.

:

Foto copy kutipan Akta Kelahiran anak Foto copy kutipan Akta Perkawinan orang tua Foto copy KK dan KTP orangtua

Foto copy dokumen imigrasi, STLD dari kepolisian dan surat keterangan dari perurakilan negara yang bersangkutan

5. 6. b.

Foto copy KK dan KTP bagi orang asing tinggalterbatas dan tetap


Prosedur

1.

:


ke kantor Kepala

Desa/Lurah tempat

kelahiran untuk menerima Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak F2.12

2.

Penduduk mengisi Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak F-2.12 dan menandatanganinya

3.

Staf kepala desa/lurah memeriksa berkas dan menyerahkannya kepada Kepala Desa/Lurah untuk ditanda tangani

4. 5. 6.

Penduduk atau pelapor membawa berkas ke Kecamatan Staf Kecamatan memeriksa, memferifikasi dan memvalidasi berkas


berkas yang tidak

lengkap dikembalikan

kepada penduduk

atau


7.



B.

Staf membuat catatan pinggir pada buku register dan kutipan

akta

kelahiran yang bersangkutan

9.

Penduduk atau pelapor membayar retribusi pencatatan kepada petugas penerima retribusi.

c.

Biaya Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara lndonesia (WNl) dibebani biaya sebesar.. Rp

50 000

2. d.

orang Asing (bukan wNl) dibebani biaya sebesar........... Rp 100.000 Lama proses pelayanan pencatatan paling tama 1 (satu) hari

8. PENCATATAN KEMATIAN

a.

PENCATATAN KEMATTAN WNt Dt TEMpAT DOMtStLt a.1. Syarat-Syarat Yang Diperlukan

Penduduk mengisi Formulir Pelaporan Kematian F-2.15 Dan Surat Keterangan Kematian F-2.16 ditandatangani oleh pelapor, Kepala Desa/Lurah dan camat yang dilampiri dengan:

1. 2. 3. 4.

Surat Kematian (visium) dari dokter/petugas kesehatan Foto copi KK dan KTp yang bersangkutan Foto copy Akta Kelahiran bagi yang memiliki Data saksi sebanyak 2 (dua) orang

a.2. Prosedur

1.

:

Penduduk/pemohon datang ke kantor Kepala Desa/Lurah menerima

Formulir Pelaporan Kematian F-2.1s dan surat Keterangan Kematian F-2.16

2.

Penduduk mengisi Formulir Pelaporan Kematian F-2.15 dan Surat Keterangan Kematian F-2.16 dan menandatanganinya

3.


4. 5. 6.


7.

dan berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada penduduk atau pelapor untuk dilengkapi Staf instansi pelaksana memeriksa berkas, dibubuhi paraf bagi

Penduduk atau pelapor membbwa berkas ke Kecamatan Staf Kecamatan memeriksa, memferifikasi dan memvalidasi berkas

yang telah lengkap dan berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada penduduk atau pelapor

8.


9.

Blangko yang telah dicetak diserahkan kepada Kepala' lnstansi Pelaksana untuk ditanda tangani

10.

Staf

mencatatkan


kematian,


11. Kepala Bidang Pencatatan Sipil/Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian membubuhkan tanda tangan pada fotocopy akta (legalisasi)


kepada

petugas penerima retribusi. a.3. Biaya pencatatan kematian

a. Warga Negara

:

lndonesia (WNl)

tidak dibebani

biaya........

b.

(gratis)

Kutipan kedua dan seterusnya dibebani biaya

Rp

sebesar....

10.000

a.4. Lama proses pelayanan pencatatan paling lama 2 (dua) hari

b.

Pencatatan Kematian WNI Di Luar Domisili b.1. Syarat-Syarat Yang Diperlukan

Penduduk mengisi Formulir Pelaporan Kematian Di Luar Domisili F-2.17

ditandatangani oleh pelapor/pelapor, Kepala Desa/Lurah dan Camat yang dilampiri dengan

1. 2. 3. 4.

Surat kematian (visium) dari dokter/petugas kesehatan Foto copy KK dan KTP yang bersangkutan Foto copy Akta Kelahiran bagi yang memiliki Data saksi sebanyak 2 (dua) orang

b.2. Prosedur

1.

:

:


ke kantor Kepala Desa/Lurah

untuk

Menerima Formulir Pelaporan Kematian Di Luar Domisili F-2.17

2.

Penduduk mengisi Formulir Pelaporan Kematian Di Luar Domisili F-

2.17 dan menandatanganinya

3.


4.


ke

Kecamatan tempat

kelahiran

5. 6.



dan berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada penduduk

7.

atau pelapor untuk dilengkapi Staf instansi pelaksana memeriksa berkas, dibubuhi paraf bagi yang telah lengkap dan berkas yang tidak lengkap dikembalikan

kepada penduduk atau pelapor

8.


9.


10.

staf

mencatatkan


kematian,


11. Kepala bidang pencatatan sipil/kepala seksi kelahiran dan

kematian

membubuhkan tanda tangan pada fotocopy akta (legalisasi)


kepada


13. Disesuaikan dengan peraturan daerah dimana kelahiran

terjadi

(diluar Kabupaten Samosir) b.3. Biaya pencatatan kematian

1. 2.

warga negara indonesia (wNl) tidak dibebani biaya

..

(gratis)

Kutipan kedua dan seterusnya dibebani biaya

sebesar

.................

b.4. Lama proses pelayanan

c.

:

...................

Rp

10.000

pencatatan paling rama 2 (dua) hari

PENCATATAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK ORANG ASING c.1. Syarat-Syarat Yang Diperlukan

Penduduk mengisi Formulir pelaporan Kematian orang Asing F-2.20 ditandatangani oleh pelapor/pelapor, Kepara Desa/Lurah dan camat yang dilampiri dengan

1. 2. 3.

:

Surat kematian (visium) dari dokter/petugas kesehatan Foto copy Akta Kelahiran yang'meninggal ( bagi yang memiliki

)

Foto copy KK dan KTP yang bersangkutan bagi orang asing dengan status tinggal tetap

4.

Foto copy sKTT yang bersangkutan bagi orang asing dengan status tinggal terbatas

5.

Foto copy dokumen imigrasi yang bersangkutan bagi orang asing pemegang ijin singgah atau visa kunjungan

6.


c.2. Prosedur

:

1.


2.

Menerima Formulir Pelaporan Kematian Orang Asing F-2.20 Penduduk mengisi Formulir pelaporan Kematian orang Asing F2.20 dan menandatanganinya

3. staf Kepala Desa/Lurah

ke kantor Kepala Desa/Lurah

untuk



4. 5.

Penduduk atau pelapor membawa berkas ke Kecamatan Staf Kecamatan memeriksa, memferifikasi dan memvalidasi berkas I I

I

l I

l

6' 7. 8.

Berkas yang telah lengkap dibawa ke kantor instansi pelaksana dan berkas yang tidak rengkap dikembarikan kepada penduduk

atau pelapor untuk dilengkapi staf instansi peraksana memeriksa berkas ,dibubuhi paraf bagi yang terah rengkap dan berkas yang tidak rengkap dikembarikan kepada penduduk atau pelapor Berkas yang terah rengkap diserahkan kepada operator untuk dicetak

9'


10.

staf

mencatatkan

data ke dalam buku register kematian

,seranjutnya diberikan kepada penduduk untuk difotocopy 1

1' Kepala Bidang Pencatatan Sipil/Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian membubuhkan tanda tangan pada fotocopy akta (tegatisasi)

12. penduduk atau perapor membayar retribusi pencatatan kepada petugas penerima retribusi. 13' Disesuaikan dengan peraturan daerah dimana kelahiran

akta

terjadi

(diluar Kabupaten Samosir) c.3. Biaya pencatatan kematian

1.

:

warga Negara rndonesia (wNr) tidak dibebani biaya (gratis)

2.

Kutipan kedua dan seterusnya dibebani biaya sebesar......,...........Rp S0.000

c.4. Lama proses perayanan pencatatan paring rama 2 (dua) hari 9.

PENCATATAN PERUBAHAN NAMA

a.

Syarat-syarat yang Diperlukan Penduduk mengisi Formulir pelaporan perubahan Nama Kecil/Nama Keluarga F-2.21 ditandatangani oleh pelapor dan Kepala Desa/Lurah yang dilampiri dengan

:

1. Kutipan Akta Kelahiran 2. Kutipan Akta - Akta Catatan Sipit ( yang dimiliki ) 3. Foto copy KK dan KTp 4. Foto copy dokumen imigrasi, srLD dari keporisian dan surat 5.

Keterangan dari penvakilan Negara bagi orang asing Foto copy KK dan KTp bagi orang asing tinggar terbatas dan tetap

6.

Foto copy penetapan dari Pengadilan Negeri

( bagi

perubahan nama

kecil ) dan Surat Keputusan dari Menteri Kehakiman ( bagi perubahan nama keluarga

)

Prosedur:

1.


ke kantor Kepala

Desa/Lurah tempat

kelahiran untuk menerima Formulir Pelaporan Perubahan Nama Kecil/Nama Keluarga F-2.21

2.

Penduduk mengisi Formulir Pelaporan Perubahan Nama Kecil/Nama Keluarga F-2.21 dan menandatanganinya

3.

Staf Kepala Desa/Lurah memeriksa berkas dan

menyerahkannya


4. 5. 6.


ke Kecamatan

Staf Kecamatan memeriksa, memferifikasi dan memvalidasi berkas Berkas yang telah lengkap dibawa ke kantor instansi pelaksana dan

berkas yang tidak

lengkap dikembalikan

kepada penduduk

atau


7.


Staf membuat catatan pinggir pada buku register dan Kutipan Akta

-

Akta Catatan Sipil yang dimiliki yang bersangkutan

Penduduk atau

pelapor membayar retribusi

pencatatan kepada


c.

Biaya pencatatanperubahan nama : Warga Negara lndonesia (WNl) dan orang asing dibebani biaya

d.

sebesar............

....................

Lama proses pelayanan pencatatan paling lama

Rp

100.000

2 (dua) hari

IO. PENCATATAN PELAPORAN DAN TANDA BUKTI PERISTIWA PENTING

DI

LUAR NEGERI

a.

KELAHIRAN a.1. Syarat-Syarat Yang Diperlukan

l.

Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran WNI di luar negeri

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara setempat

2. Peristiwa kelahiran wni di luar negeri yang dicatatkan,dilaporkan

ke unit kerja yang mengelola

penduduk dan pencatatan sipil

di kabupaten

telah

pendaftaran

samosir di tempat

3. 4' 5' 6.

domisili orang tua yang bersangkutan selambat-lambatnya 60 hari sejak orang tua/keruarga yang bersangkutan kembari ke indonesia. Penduduk/perapor mengisi formurir peraporan kerahiran wNr di ruar negeri F_OS

Fotocopy bukti pencatatan kerahiran dari negara setempat Fotocopy paspor repubrik indonesia orang

tua Fotocopy buku nikah/akta perkawinan catatan sipil

a.2. Prosedur:

1. 2. 3' 4. 5. 6' 7.

Penduduk/perapor datang ke kantor Kepara Desa/Lurah Menerima pelaporan Formulir Kelahiran Di Luar Negeri F_2.0s Penduduk Mengisi Formurir peraporan Kerahiran Di Luar Negeri F_ 2.05 dan menandatanganinya

staf Kepara Desa/Lurah memeriksa berkas dan menyerahkannya kepada Kepala Desa/Lurah untuk ditanda tangani Penduduk atau pelapor membawa berkas ke Kecamatan staf Kecamatan memeriksa, memferifikasi dan memvaridasi berkas Berkas yang terah rengkap dibawa ke kantor instansi peraksana dan berkas yang tidak rengkap dikembarikan kepada penduduk atau pelapor untuk dilengkapi

Staf instansi pelaksana memeriksa berkas ,dibubuhi paraf bagi yang telah lengkap dan berkas yang tidak lengkap dikembalikan

B'

kepada penduduk atau pelapor Berkas yang telah lengkap diserahkan

kepada operator untuk

dicetak

I'

Bukti peraporan yang terah dicetak diserahkan kepada Kepala

lnstansi pelaksana untuk ditanda tangani 10. Staf mencatatkan data ke dalam buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan (BHppK)

11. Penduduk atau pelapor membayar retribusi pencatatan kepada

petugas penerima retribusi. a.3. Biaya pencatatan:

Bukti peraporan kerahiran di ruar negeri dibebani biaya

sebesar

.......

Rp

75 000

a'4' Lama proses perayanan pencatatan paring rama Z(dua) hari

b.

PERKAWINAN b.1. Syarat-Syarat Yang Diperlukan

l.

Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan WNI

di

luar

negeri ditakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara setempat

2.

Peristiwa Perkawinan WNI

di luar negeri yang telah

dicatatkan,

dilaporkan ke unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan

pencatatan sipil

di

Kabupaten Samosir

di tempat domisili

yang

bersangkutan selambat-lambatnya 60 hari sejak yang bersangkutan kembali ke indonesia.

3. 4. 5. 6.

Penduduk/pelapor Mengisi Formulir Pelaporan Perkawinan F- 2.09

Fotocopy bukti pencatatan perkawinan dari negara setempat Fotocopy paspor Republik lndonesia Fotocopy KK dan KTP suami istri

b.2. Prosedur

1

:

Pendudul
Formulir Pelaporan Perkawinan F- 2.09

2

Penduduk mengisi Formulir Pelaporan Perkawinan F-

2.09

dan

menandatanganinya

3


4 5 6


ke

Kecamatan




7


8


9

Bukti pelaporan yang telah dicetak diserahkan kepadb Kepala lnstansi Pelaksana untuk ditanda tangani

10 Staf mencatatkan data ke dalam Buku Harian

Peristiwa Penting

Dan Peristiwa Kependudukan (BHPPK)

11

Penduduk atau pelapor membayar retribusi pencatatan kepada petugas penerima retribusi.

12

b.3. Biaya pencatatan

:

Bukti pelaporan perkawinan di luar negeri dibebani biaya sebesar .. b.4. Lama proses pelayanan

c.

pencatatan pating lama

Rp

75.000

2 (dua) hari

PERCERAIAN

a.


1.

Persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian WNI di luar negeri

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara setempat

2. Peristiwa

Perceraian

dicatatkan,dilaporkan

wNl di luar negeri yang

ke unit kerja yang mengelola

telah

pendaftaran

penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten samosir di tempat domisili yang bersangkutan selambat-lambatnya 60 hari sejak yang bersangkutan kembali ke indonesia.

3. 4. 5. 6. b.

Penduduk/pelapor mengisi Formulir Pelaporan Perceraian F- 2.11 Fotocopy bukti pencatatan perceraian dari negara setempat Fotocopy paspor Republik lndonesia Kutipan Akta Perkawinan

Prosedur:

1.

Penduduk/pelapor datang ke kantor Kepala Desa/Lurah menerima Formulir Pelaporan Perceraian F- 2.11

2.

Penduduk mengisi Formulir pelaporan perceraian F- 2.11 dan menandatanganinya

3.


4. 5. 6.

Penduduk atau pelapor membawa berkas ke Kecamatan

Staf Kecamatan memeriksa, memferifikasi dan memvalidasi berkas Berkas yang telah lengkap dibawa ke kantor instansi pelaksana


7. staf instansi

pelaksana memeriksa berkas, dibubuhi

palr

uagi

yang telah lengkap dan berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada penduduk atau pelapor

8.


9.

Bukti pelaporan yang telah dicetak diserahkan kepada lnstansi Pelaksana untuk ditanda tangani

Kepara

10. staf mencatatkan data ke dalam Buku Harian peristiwa penting Dan Peristiwa Kependudukan (BHppK) 1 1. Penduduk atau pelapor membayar retribusi pencatatan kepada petugas penerima retribusi.

Biaya pencatatan

c.

:

Bukti pelaporan perceraian di luar negeri dibebani biaya

sebesar d.

........

Rp

75.000

Lama proses pelayanan pencatatan paring rama 2(dua) hari

d.

KEMATIAN

a.

Syarat-Syarat yang Diperlukan

1.

Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian WNI di luar negeri dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara setempat

2. ' Peristiwa kematian wNr

di ruar negeri yang terah dicatatkan,

dilaporkan ke unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten samosir di tempat domisili yang bersangkutan selambat-lambatnya 60 hari sejak yang bersangkutan kembali ke indonesia.

b.

3.

Penduduk/pelapor mengisi Formulir pelaporan Kematian F_ z.1B dan bukti pelaporan kematian di luar negeri F_2.1g

4. 5. 6.

Fotocopy bukti pencatatan kem'atian dari negara setempat Fotocopy paspor Republik lndonesia

ldentitas lainnya

Prosedur:

1.

Penduduk/pelapor datang ke kantor Kepala Desa/Lurah menerima Formulir Pelaporan Kematian F- 2.18 dan Bukti pelaporan Kematian Di Luar Negeri F-2.19

2.

Penduduk mengisi Formulir pelaporan Kematian F- 2.1g dan Bukti Pelaporan Kematian Di Luar Negeri F-2.1g dan menandatanganinya

3.


4. 5. 6.

Penduduk atau pelapor membawa berkas ke Kecamatan

Staf Kecamatan memeriksa,memferifikasi dan memvalidasi berkas Berkas yang telah lengkap dibawa ke kantor instansi pelaksana

dan berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada atau pelapor untuk dilengkapi

penduduk

7

'

8'

staf instansi peraksana memeriksa berkas, dibubuhi paraf

untuk

dicetak

9.

bagi

yang telah lengkap dan berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada penduduk atau pelapor -Berkas yang terah rengkap diserahkan kepada operator

Bukti pelaporan yang telah dicetak diserahkan kepada

lnstansi pelaksana untuk ditanda tangani 10' staf mencatatkan data ke daram

Kepala

Buku Harian peristiwa penting

Dan peristiwa Kependudukan (BHppK) 1

1' Penduduk atau perapor membayar retribusi pencatatan petugas penerima retribusi.

c.

kepada

Biaya pencatatan: Bukti pelaporan kematian di luar negeri dibebani biaya

sebesar

d.

Rp

......... 75.000 Lama proses pelayanan pencatatan paling lama 2 (dua) hari

BUPATI SAMOSIR,

MANGINDAR SIMBOLON

STANDAR PELAYANAN MINIMAL DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN SAMOSIR PERATURAN BUPATI SAMOSIR NO. 20 TAHUN 2OO9 TENTANG

Recommend Documents