BUPATI
SAM OSIR
PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN SAMOSIR
BUPATI SAMOSIR, Menimbang : a. bahwa penyuluhan adalah suatu proses pembelajaran bagi petani serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas Pembinaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan serta peningkatan Program Ketahanan Pangan secara teknis dan langsung kepada masyarakat di lapangan, maka dipandang perlu membentuk Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan di Kecamatan. c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan melalui Peraturan Bupati. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3014) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980); 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagei di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UndangUndang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Peternakan dan Kehutanan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan Standard Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apatur Negara Nomor: PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 131 Tahun 2007 seri D Nomor 14); 14. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Jabatan Pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Samosir. MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN SAMOSIR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Samosir; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir; 3. Bupati adalah Bupati Samosir; 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir yang selanjutnya disebut dengan Sekdakab Samosir; 5. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Samosir; 6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Samosir; 7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Samosir; 8. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) adalah Unit Pelaksana Teknis Badan sebagai Lembaga Teknis pelaksana tugas di bawah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Samosir; 9. Kepala Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut Koordinator Penyuluh adalah Pengkoordinir Penyuluhan Pertanian di setiap wilayah kerjanya; 10. Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, atau Penyuluh Kehutanan baik Penyuluh PNS, swasta maupun Swadaya, yang selanjutnya disebut Penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan Penyuluhan; 11. Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Programa Penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan Penyuluhan; 12. Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian (WKPP) adalah Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian di Pedesaan yang meliputi beberapa desa/ kelurahan.
BAB II PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tiap Kecamatan yang terdiri atas 1 (satu) orang Kepala BPP (Koordinator Penyuluh) dan 1 (satu) orang tenaga urusan tata usaha (2) Kepala Balai Penyuluhan Pertanian secara administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Samosir serta di wilayah Kecamatan dalam Pelaksanaan tugasnya wajib melaksanakan koordinasi dengan Camat . (3) Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud butir 1 (satu) di atas mempunyai wilayah kerja sebagai berikut: a. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Pangururan, berkedudukan di Kecamatan Pangururan dengan wilayah kerja Kecamatan Pangururan; b. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Simanindo, berkedudukan di Kecamatan Simanindo dengan wilayah kerja Kecamatan Simanindo; c. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Palipi, berkedudukan di Kecamatan Palipi dengan wilayah kerja Kecamatan Palipi; d. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Ronggur Nihuta, berkedudukan di Kecamatan Ronggur Nihuta dengan wilayah kerja Kecamatan Ronggur Nihuta; e. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Onan Runggu, berkedudukan di Kecamatan Onan Runggu dengan wilayah kerja Kecamatan Onan Runggu; f. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Nainggolan, berkedudukan di Kecamatan Nainggolan dengan wilayah kerja Kecamatan Nainggolan; g. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Sitio-tio, berkedudukan di Kecamatan Sitio-tio dengan wilayah kerja Kecamatan Sitio-tio. h. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Harian, berkedudukan di Kecamatan Harian dengan wilayah kerja Kecamatan Harian; i. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Sianjur Mula-mula, berkedudukan di Kecamatan Sianjur Mula-mula dengan wilayah kerja Kecamatan Sianjur Mula-mula. BAB III SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI Pasal 3 1. Susunan Organisasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) terdiri dari: a. Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (Koordinator Penyuluh); b. Urusan Tata Usaha BPP; c. Penyuluh Pertanian Lapangan. 2. Bagan dan Struktur Organisasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 4 Balai Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh seorang Koordinator Penyuluh dan merupakan jabatan Fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Samosir, serta karena kewenangannya sebagai Koordinator Penyuluh di wilayah Kecamatan dalam pelaksanaan tugasnya wajib melaksanakan koordinasi dengan Camat pada Wilayah Kerja.
Pasal 5 Koordinator Penyuluh mempunyai tugas melaksanakan Tugas Badan atau sebagian Tugas Kepala Badan dalam wilayah kerja meliputi Kecamatan sebagaimana disebut dalam pasal 2 ayat (3). Pasal 6 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, maka Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) mempunyai tugas dan fungsi: 1. Tugas : a. menyusun programa penyuluhan dan peningkatan ketahanan pangan pada tingkat Kecamatan sejalan dengan Programa Penyuluhan Kabupaten; b. melaksanakan Penyuluhan berdasarkan programa penyuluhan; c. menyediakan dan menyebarkan informasi Teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar; d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha; e. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha; g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan teknis operasional bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan; h. melaksanakan kunjungan dan supervisi penyelenggaraan Penyuluhan terhadap Penyuluh Pertanian di wilayah kerjanya; i. melaksanakan pertemuan Penyuluh Pertanian di BPP 1 (satu) kali 2 (dua) minggu; j. membuat Laporan pelaksanaan tugas secara berkala; k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan. 2. Fungsi : a. memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha; b. mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya; c. meningkatkan kemampuan kepemimpinan manajerial; d. membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usahanya. Pasal 7 Urusan Tata Usaha Mempunyai Tugas: a. membantu Koordinator Penyuluh di BPP dalam Bidang administrasi; b. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Koordinator Penyuluh. Pasal 8 Penyuluh Pertanian Lapangan mempunyai tugas: a. menyusun perencanaan penyuluhan di wilayah kerjanya yang terintegrasi dengan programa penyuluhan di BPP; b. menyelenggarakan Penyuluhan Pertanian ke Kelompok Tani melalui sistem kerja Latihan dan Kunjungan (LAKU) di wilayah kerjanya (WKPP); c. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha; d. menginventarisasi permasalahan usaha tani dan upaya pemecahannya; e. melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis, temu lapang dan metode penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha; f. memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; g. mengikuti pertemuan 2 (dua) mingguan di BPP; h. membuat laporan pelaksanaan kunjungan terhadap Kelompok Tani ke Koordinator Penyuluh di BPP; i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Koordinator Penyuluh;
BAB V TATA KERJA Pasal 9 Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator Penyuluh dan Petugas lain wajib melaksanakan dan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan antar satuan organisasi di lingkup wilayah Kecamatan sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 10 Koordinator Penyuluh wajib mematuhi dan mengetahui semua petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dan membuat/menyampaikan laporan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) secara berkala, akurat dan tepat waktu, maupun laporan tertentu sesuai dengan permintaan dari Kepala Badan. Pasal 11 (1) Koordinator Penyuluh, bertanggung jawab untuk memimpin, mengkoordinasi, memberi petunjuk dan arahan kepada masing-masing bawahannya dalam melaksanakan tugas sehari-hari; (2) Koordinator Penyuluh wajib membina dan mengawasi bawahannya masingmasing didalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dan bila terjadi penyimpangan, agar segera melakukan pembinaan dan tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 12 Dalam menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Samosir, maka Koordinator Penyuluh wajib menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi; (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaan teknis selanjutnya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Badan. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir. Ditetapkan di Pangururan pada tanggal, BUPATI SAMOSIR,
MANGINDAR SIMBOLON
2008
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR : TAHUN 2008 TANGGAL : TENTANG : PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN SAMOSIR
KOORDINATOR PENYULUH
URUSAN TATA USAHA
PENYULUH (WKPP)
PENYULUH (WKPP)
PENYULUH (WKPP)
PENYULUH (WKPP)
PENYULUH (WKPP)
BUPATI SAMOSIR,
MANGINDAR SIMBOLON
PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN SAMOSIR
KEPALA BPP (KOORDINATOR PENYULUH)
KASUBBAG TATA USAHA
PENYULUH PERTANIAN (WKPP)
PENYULUH PERTANIAN (WKPP)
PENYULUH PERTANIAN (WKPP)
PENYULUH PERTANIAN (WKPP)
PENYULUH PERTANIAN (WKPP)
BUPATI SAMOSIR,
MANGINDAR SIMBOLON
