RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN DATA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (AMPL) KABUPATEN BANGKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGKA, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas Daerah untuk mewujudkan pengelolaan data AMPL Daerah yang handal, dalam hal pengumpulan data, verifikasi data, pengelolaan dan penyimpanan data (MIS) serta mekanisme updating data, perlu disusun kebijakan daerah mengenai pengelolaan data AMPL Kabupaten Bangka; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a pengelolaan data AMPL Kabupaten Bangka, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4337) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4844); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PENGELOLAAN DATA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (AMPL) KABUPATEN BANGKA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Bangka. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang. 7. Data adalah keterangan/bahan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian (analisis dan kesimpulan). 8. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka yang diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara atau bahan tertulis (kuisioner). 9. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka yang diperoleh dari perhitungan data kualitatif. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Pengelolaan data AMPL dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman bahwa salah satu bentuk nyata dari adopsi kebijakan nasional AMPL Berbasis Masyarakat adalah membenahi masalah data, untuk memperbaiki proses perencanaan dan monitoring pembangunan sektor AMPL, serta dapat membantu dalam mengukur kinerja, khususnya dalam monitoring pencapaian target MDGs. (2) Tujuan umum pengelolaan data AMPL Daerah adalah untuk meningkatkan kapasitas Daerah dalam pengelolaan data AMPL, yang pada akhirnya memperkuat dalam bidang perencanaan dan pemantauan pembangunan sektor AMPL. (3) Tujuan khusus pengelolaan data AMPL Daerah adalah untuk mewujudkan sistem pengelolaan data AMPL Daerah yang handal, dalam hal pengumpulan data, verifikasi data, pengelolaan dan penyimpanan data (MIS) serta mekanisme updating data.
2
BAB III ASAS UMUM PENGELOLAAN DATA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (AMPL) Pasal 3 (1) Data AMPL Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa data AMPL dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan data AMPL harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan data AMPL merupakan pencapaian hasil pengelolaan data dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. (5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan data AMPL dilakukan dengan baik dan tepat sesuai dengan rencana agar dapat menekan anggaran biaya. (6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan data AMPL dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan biaya yang terendah. (7) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan data AMPL. (8) Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian data AMPL dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. (9) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban pengelolaan data AMPL berdasarkan pertimbangan yang obyektif. (10) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan data AMPL dilakukan dengan wajar dan proporsional. (11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan data AMPL diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. BAB IV KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN DATA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (AMPL) Bagian Pertama Pemegang kekuasaan Pengelolaan Data AMPL Pasal 4 (1) Bupati selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan data AMPL. (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan data AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan : a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan pengelolaan data AMPL; b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan data AMPL;
3
c. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan data AMPL; d. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas pengelolaan data AMPL. (3) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan data AMPL dapat melimpahkan sebagaian atau seluruh kekuasaannya kepada : a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan data AMPL; b. Kepala SKPD selaku pejabat pengelola data AMPL. (4) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Bagian Kedua Koordinator Pengelolaan Data AMPL Pasal 5 (1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan data AMPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut : a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan data AMPL; b. penyusunan Raperda Renstra AMPL; c. penyusunan laporan pengelolaan data AMPL; d. menyiapkan pedoman pelaksanaan pengelolaan data AMPL; e. menyiapkan pedoman pengelolaan data AMPL; f. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan data AMPL lainnya berdasakan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati. (2) Koordinator pengelolaan data AMPL bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
Bagian Ketiga Pejabat Pengelola Data AMPL Pasal 6 Kepala SKPD selaku pejabat pengelola data AMPL sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut : a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan data AMPL; b. menyusun laporan dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan data AMPL; c. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem pengelolaan data AMPL; d. melaksanakan pengelolaan data AMPL; e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan pengelolaan data AMPL; f. melaksanakan sistem pengelolaan data AMPL; g. menyajikan informasi pengelolaan data AMPL; h. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan data AMPL; i. melaksanakan tugas lainnya berdasakan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
4
BAB V PELAKSANAAN PENGELOLAAN DATA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (AMPL) Bagian Pertama Kelembagaan Pasal 7 (1) Pengelolaan data AMPL harus dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan antara seluruh instansi/lembaga yang terkait. (2) Pengelolaan data AMPL dilaksanakan di setiap jenjang pemerintahan, meliputi : a. Tingkat Desa/Kelurahan melalui mekanisme pengelolaan data dalam penyusunan Profil Desa/Keluruhan; b. Tingkat Kecamatan melalui mekanisme pengelolaan data dalam penyusunan Profil Kecamatan (Kecamatan Dalam Angka); c. Tingkat Kabupaten melalui mekanisme pengelolaan data dalam penyusunan Profil Kabupaten, yang melibatkan beberapa SKPD sebagai berikut : 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bangka; 2. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; 3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka; 4. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka; 5. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka; 6. Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka. (3) Pengelolaan Data AMPL di tingkat Desa/Kelurahan dilakukan oleh Tim Teknis (Kelompok Kerja) yang dibentuk di setiap Desa/Kelurahan oleh Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan. (4) Pengelolaan Data AMPL di tingkat Kecamatan dilakukan oleh Tim Teknis (Kelompok Kerja) yang dibentuk di setiap Kecamatan oleh Camat yang bersangkutan. (5) Pengelolaan Data AMPL di tingkat Kabupaten dilakukan oleh Tim Teknis (Kelompok Kerja) yang dibentuk oleh Bupati yang melibatkan beberapa SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c. (6) Tim Teknis (Kelompok Kerja) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) terdiri dari Ketua Tim (koordinator tim), sekretaris, anggota sekretariat dan personil pendataan. (7) Ketua Tim (koordinator tim) Teknis (Kelompok Kerja) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas melakukan koordinasi, sinkronisasi dan simplikasi pengelolaan data AMPL antara seluruh intansi/lembaga yang terkait. Bagian Kedua Teknis Pengelolaan Data AMPL Paragraf 1 Tingkat Desa/Kelurahan Pasal 8 (1) Tim teknis (kelompok kerja) di tingkat Desa/Kelurahan melalui personil pendataan mengumpulkan variabel data air minum dan sanitasi di masing-masing Desa/Kelurahan. (2) Variabel data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metodologi pengumpulan data kualitatif dan data kuantitatif. (3) Variabel data air minum dan sanitasi merupakan bagian dari instrumens data dalam penyusunan Profil Desa/Keluruhan.
5
(4) Tim teknis (kelompok kerja) di tingkat Desa/Kelurahan wajib melakukan updating data setiap 3 (tiga) bulan sekali. (5) Tim teknis (kelompok kerja) di tingkat Desa/Kelurahan wajib membuat laporan pengelolaan data AMPL setiap 6 (enam) bulan sekali dan disampaikan kepada Tim teknis (kelompok kerja) di tingkat Kecamatan dengan tembusan Tim teknis (kelompok kerja) di tingkat Kabupaten. (6) Ketentuan mengenai format laporan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. Paragraf 2 Tingkat Kecamatan Pasal 9 (1) Tim teknis (kelompok kerja) di tingkat Kecamatan melalui personil pendataan mengumpulkan variabel data air minum dan sanitasi dari tim teknis (kelompok kerja) di tingkat Desa/Kelurahan. (2) Variabel data air minum dan sanitasi merupakan bagian dari instrumens data dalam penyusunan Profil Kecamatan (Kecamatan Dalam Angka). (3) Tim teknis (kelompok kerja) di tingkat Kecamatan wajib melakukan registrasi data setiap 3 (tiga) bulan sekali. (4) Tim teknis (kelompok kerja) di tingkat Kecamatan wajib membuat laporan pengelolaan data AMPL setiap 6 (enam) bulan sekali dan disampaikan kepada Tim teknis (kelompok kerja) di tingkat Kabupaten. (5) Ketentuan mengenai format laporan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. Paragraf 3 Tingkat Kabupaten Pasal 10 (1) Tim teknis (kelompok kerja) di tingkat Kabupaten melalui personil pendataan mengumpulkan variabel data air minum dan sanitasi dari tim teknis (kelompok kerja) di tingkat Desa/Kelurahan dan dari tim teknis (kelompok kerja) di tingkat Kecamatan. (2) Variabel data air minum dan sanitasi merupakan bagian dari instrumens data dalam penyusunan Profil Kabupaten. (3) Tim teknis (kelompok kerja) di tingkat Kabupaten dapat memperoleh data pelengkap (seperti data dasar) yang bersumber dari instansi lain seperti survei konsultan dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangka. (4) Tim teknis (kelompok kerja) di tingkat Kabupaten wajib melakukan registrasi data setiap 3 (tiga) bulan sekali. (5) Tim teknis (kelompok kerja) di tingkat Kabupaten wajib membuat laporan pengelolaan data AMPL setiap 6 (enam) bulan sekali dan disampaikan kepada Bupati. (6) Ketentuan mengenai format laporan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. Bagian Ketiga Pembiayaan Pasal 9 (1) Biaya-Biaya yang perlu dialokasikan untuk kegiatan pengelolaan data AMPL meliputi biaya koordinasi, pelatihan, pelaksanaan pengelolaan data, lokakarya validasi data dan publikasi data. (2) Biaya-Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan di setiap jenjang pemerintahan, meliputi :
6
a. Tingkat Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun berjalan; b. Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka tahun berjalan. (3) Penganggaran biaya pengelolaan data AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan asas-asas umum pengelolaan data AMPL dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB VI PENUTUP Pasal 10 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 11 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.
Ditetapakan di Sungailiat pada tanggal BUPATI BANGKA,
YUSRONI YAZID
7
8
