SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN P0S PEDULI LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA SUNGAILIAT BUPATI BANGKA, Menimbang :
a. bahwa guna menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan dewasa ini mengenai Pos Peduli Lingkungan Hidup maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Pos Peduli Lingkungan Hidup di Kota Sungailiat; b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 24 Seri D); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2004 Nomor 7 Seri D); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005 Nomor 1 Seri C);
M E M U T U S K A N: Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PRUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN POS PEDULI LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN BANGKA. Pasal 1 Beberaa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pos Peduli Lingkungan di Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005 Nomor 15) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sebagai berikut : (2) Tujuan pembentukan Pos Peduli Lingkungan adalah untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk lebih perduli terhadap lingkungan hidup sehingga mampu mendukung membangun berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 2. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) ditambah sebagai berikut : (3) Jumlah Pos Peduli Lingkungan Hidup dapat lebih dari 1 (satu) dalam satu dusun atau lingkungan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah. 3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) ditambah 1 huruf yaitu huruf e dan Pasal 4 ayat (2) ditambah huruf d dan e sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : (1) Fungsi Pos Peduli Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut : a. Sebagai wadah masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau pengaduan terhadap peristiwa pencemaran atau pengrusakan lingkungan hidup di wilayahnya, untuk selanjutnya disampaikan kepada instansi terkait;
b. Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mencegah pencemaran atau pengrusakan lingkungan hidup serta menjaga kebersihan di wilayahnya; c. Mendorong ketanggapsegeraan (rasa peduli) warga terhadap peristiwa pencemaran atau pengrusakan oleh suatu kegiatan atau usaha; d. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga; e. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kota teduh, bersih dan hijau. (2) tugas Pos Peduli Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut : a. Menggerakan dan mempelopori warga dalam hal memelihara kebersihan, keteduhan dan keindahan wilayah pemukiman ; b. Melakukan tindakan sesegera mungkin (tanggap) bersama warga dan aparat setempat untuk menghindari meluasnya akibat kebakaran hutan atau pemukiman; c. Membantu evakuasi warga yang mengalami bencana banjir, tanah longsor, kebakaran ataupun bencana alam lainnya; d. Memberikan saran atau pendapat kepada aparat Kelurahan/Desa dalam rangka perbaikan kualitas lingkungan hidup; e. Mempelopori / mengkooridinir masyarakat melaksanakan kebersihan lingkungan atau gotong-royong sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan. 4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) ditambah huruf e sehingga berbunyi sebagai berikut : (1) Syarat menjadi pengurus Pos Peduli Lingkungan Hidup adalah : a. Warga Indonesia yang berdomisili di wilayah yang bersangkutan; b. Memiliki kepedulian terhadap kelestarian di lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan wilayah pemukiman; c. Kepengurusan bersifat sukarela; d. Dapat bekerjasama dengan aparat pemerintaha setempat; e. Jumlah pengurus dalam Pos Peduli Lingkungan Hidup sekurang-kurangnya 20 orang. 5. Ketentuan Pasal 6 diubah dan ditambah yaitu huruf a,b dan c sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut : Bagian Kedua Kepengurusan Pasal 6 Pos Peduli Lingkungan Hidup terdiri dari Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris, Seksi-seksi dengan tanggung jawab sebagai berikut : a. Ketua/Wakil Ketua, bertanggung jawab dalam mengkoordinir pekerjaan atau tanggung jawab dari setiap seksi pada Pos Peduli Lingkungan masing-masing; b. Sekretaris, bertanggung jawab terhadap segala proses administrasi dalam Pos Peduli Lingkungan yang bersangkutan; c. Bendahara, bertanggung jawab bentuk pengelolaan keuangan di Pos Peduli Lingkungan yang bersangkutan; d. Seksi Ruang Terbuka Hijau/Lahan, bertanggung jawab terhadap penataan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan taman di pemukiman/perumahan, dan membantu kelestarian hutan;
e. Seksi Pengolahan Sampah (kebersihan), bertanggung jawab terhadap kebersihan dan keindahan wilayah pemukiman; f. Seksi Pengendalian Pencemaran Air, bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kelestarian sungai, sumber air, pantai dan kolong; g. Seksi Pembangunan Fisik Lingkungan, bertanggung jawab terhadap kelancaran pembangunan sarana dan prasarana di wilayah tersebut baik pembangunan oleh Pemerintah, Swasta atau pun oleh Masyarakat; h. Seksi Perlengkapan dan Pembantu Umum, bertanggung jawab terhadap kelancaran kegiatan Pos Peduli Lingkungan. 6. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IV A sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB IV A PEMBINAAN Pasal 9 A Pembinaan terhadap Pos Peduli Lingkungan Hidup dilakukan oleh: a. Pembinaan administrasi dan operasional dilakukan oleh Camat setempat; b. Pembinaan teknis dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup. 7. Lampiran Struktur Organisasi dan Komposisi Pos Peduli Lingkungan Hidup diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. Pasal II Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka. Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 11 Desember 2006 BUPATI BANGKA, Cap/dto YUSRONI YAZID Diundangkan di sungailiat pada tanggal 11 desember 2006 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA, Cap/dto IMAM MARDI NUGROHO BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2006 NOMOR 13
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR : 13 TAHUN 2006 TANGGAL : 11 DESEMBER 2006 STRUKTUR ORGANISASI DAN KOMPOSISI POS PEDULI LINGKUNGAN HIDUP Nama Lingkungan Kelurahan/Desa
: : :
PEMBINA CAMAT/KLH
PENGARAH LURAH/KADES KALING/KADUS
KETUA Wk. KETUA
BENDAHARA
SEKSI PS -KOORDINATOR -ANGGOTA : -
SEKSI PPSA -KOORDINATOR -ANGGOTA : -
SEKRETARIS
SEKSI PRTA -KOORDINATOR -ANGGOTA : -
SEKSI PPU -KOORDINATOR -ANGGOTA : -
SEKSI RTH -KOORDINATOR -ANGGOTA : -
Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 11 desember 2006 BUPATI BANGKA Cap/dto YUSRONI YAZID Diundangkan di Sungailiat Pada tanggal 11 Desember 2006 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA Cap/dto IMAM MARDI NUGROHO BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2006 NOMOR 13
