BUPATI BANGKA
SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN BANGKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGKA, Menimbang
: a. bahwa guna melaksanakan urusan wajib Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang salah satu urusan Wajib adalah Penyelenggaraan Pendidikan, maka perlu diatur mengenai Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar; b. bahwa penyusunan Standar Pelayanan Minimal di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud huruf a berpedoman dengan Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota yang mengatur bahwa Bupati berwenang menetapkan Standar pelayanan Minimal Bidang Pendidikan yang disesuaikan dengan analisis kemampuan dan potensi daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RepubliK Indonesia Nomor 4033); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 56, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4326);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadin Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2012 Nomor 6 Seri D); 12. Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2008 Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2012 Nomor 29); MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANGKA. 2
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Bangka. 4. SKPD teknis adalah SKPD yang melaksanakan urusan di bidang pendidikan di Kabupaten Bangka. 5. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar yang selanjutnya disebut SPM Bidang Pendidikan Dasar adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah. 6. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. 7. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan. 8. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang pendidikan dasar secara bertahap sesuai indikator dan nilai yang ditetapkan. 9. Pelayanan Pendidikan adalah tersedianya dana, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan untuk setiap satuan pendidikan dalam program pencapaian standar nasional pendidikan. 10. Pengembangan Kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM Pendidikan Dasar secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. 11. Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektifitas, efisiensi,keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasarkan standar yang ditetapkan. 12. Mutu Pelayanan Pendidikan adalah kinerja yang menunjukkan tingkat kesempurnaan pelayanan pendidikan dasar yang dapat menimbulkan kepuasan pada setiap warga sesuai tingkat kepuasan rata-rata penduduk dan tata penyelenggaraannya sesuai standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Maksud dibentuknya Peraturan ini untuk memberikan pedoman dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM bidang Pendidikan Dasar.
3
(2) Tujuan dibentuknya Peraturan ini untuk menjamin jenis dan kualitas pelayanan dasar bidang Pendidikan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan ini mengatur: a. jenis pelayanan dasar, indikator, nilai, dan waktu pencapaian SPM bidang Pendidikan Dasar; b. pengorganisasian dan penerapan SPM; b. pembinaan dan pengawasan; dan c. monitoring, evaluasi dan pelaporan. BAB IV JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI DAN WAKTU PENCAPAIAN SPM BIDANG PENDIDIKAN Pasal 4 Jenis pelayanan dasar, indikator, nilai, dan pencapaian waktu target SPM Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. BAB V PENGORGANISASIAN DAN PENERAPAN SPM Pasal 5 (1) SKPD teknis bertanggung jawab melaksanakan SPM Bidang Pendidikan Dasar sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Peraturan ini. (2) Kepala SKPD teknis menyusun rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan pendidikan tahunan berdasarkan SPM yang telah ditetapkan. (3) Rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan pendidikan dasar sebagaimana diamksud ayat (2) dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan akan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis SKPD teknis, Rencana Kerja SKPD teknis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (4) Sumber pembiayaan pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan Dasar berasal dari APBD sumber lain yang sah dan tidak mengikat. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 6 (1) Pembinaan atas penerapan dan pencapaian SPM dilaksanakan oleh Bupati. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa fasilitas, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya.
4
Pasal 7 Pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan. BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 8 (1) Guna mempercepat pencapaian dan pengkoordinasian pelaporan SPM di bidang Pendidikan Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Bupati ini, Bupati membentuk Tim Evaluasi penerapan SPM untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja serta pencapaian SPM. (2) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan jenis SPM yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. (3) SKPD teknis menyampaikan laporan capaian SPM di bidang pendidikan Dasar kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah minimal 2 (dua) kali dalam setahun melalui Tim evaluasi penerapan SPM sebagaimana dimaksud ayat (2) Peraturan ini. (4) Laporan capaian SPM sebagaimana dimaksud ayat (3) dipergunakan dipergunakan sebagai hasil monitoring dan evaluasi penerapan SPM yang disampaikan kepada Gubernur dan pihak-pihak lainnya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka. Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 31 Desember 2013 BUPATI BANGKA, Cap/dto TARMIZI SAAT Diundangkan di Sungailiat Pada tanggal 31 Desember 2013 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA, Cap/dto ASMAWI ALIE BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2013 NOMOR 40 5
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BANGKA No
Jenis Pelayanan Dasar
1
2
I
Penyelenggaraan
Standar Pelayanan Minimal Indikator
1.
Pendidikan
3 Keterjangkauan satuan pendidikan: a. tersedianya
Dasar
b.
Nilai
Rumus Penghitungan
Batas Waktu Pencapaian
5
6
4
100%
Jumlah kelompok
satuan pendidikan
pemukiman permanen
SD/MI dalam jarak
yang sudah dilayani
paling jauh 3 km
SD/MI dalam jarak kurang
dengan berjalan kaki
dari 3 km
dari kelompok
______________ x 100%
pemukiman
Jumlah kelompok
permanen di
pemukiman permanen
daerah
pada daerah terpencil di
terpencil;
Daerah
tersedianya
100%
Jumlah kelompok
satuan
pemukiman permanen
pendidikan
yang sudah dilayani
SMP/MTs dalam
SMP/MTs dalam jarak
jarak paling jauh
kurang dari 6 km
6 km berjalan
_____________x 100%
kaki dari
Jumlah kelompok
kelompok
pemukiman permanen
pemukiman
pada daerah terpencil di
permanen di
Daerah
2012
2012
daerah terpencil. 2.
Jumlah peserta didik dan sarana dalam setiap rombongan belajar: a. SD/MI tidak
100%
Jumlah SD/MI yang
melebihi 32
semua rombongan
orang;
belajarnya tidak melebihi
2012
32 siswa _______________x 100% Jumlah SD/MI di Daerah b.
SMP / MTs tidak
100%
Jumlah SMP/MTs yang
melebihi 36
semua rombongan
orang;
belajarnya tidak melebihi 36 siswa _______________x 100% Jumlah SMP/MTs di wilayah Daerah
2012
c.
tersedia 1 (satu)
100%
1) Jumlah SD/MI yang
ruang kelas tiap
telah memenuhi
rombongan
kebutuhan ruang
belajar yang
kelas dan meja dan
dilengkapi meja
kursi serta papan tulis
dan kursi yang
untuk setiap
cukup untuk
rombongan belajar
peserta didik
___________x 100%
dan guru, serta
Jumlah SD/MI di
papan tulis.
wilayah Daerah 100%
2) Jumlah SMP/MTs
2013
2013
yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombongan belajar ____________x 100% Jumlah SMP/MTs di Daerah 3.
Ketersediaan ruang laboratorium IPA di setiap SMP/MTs : a. ada satu ruang
b.
100%
Jumlah SMP/MTs yang
Laboratorium
memiliki ruang
IPA yang dilengkapi
Laboratorium IPA dengan
dengan
meja dan kursi untuk 36
meja dan kursi
peserta didik
yang cukup
_______________x 100%
untuk 36
Jumlah SMP/MTs di
peserta didik;
Daerah
paling sedikit
100%
Jumlah SMP/MTs yang
satu set
memiliki set peralatan
peralatan praktik
praktek IPA untuk
IPA untuk
demonstrasi dan
demonstrasi dan
eksperimen peserta didik
eksperimen
_____________x 100%
peserta didik.
Jumlah SMP/MTs di
2013
2013
Daerah 4.
Ketersediaan ruang guru : a. SD/MI dan
100%
1) Jumlah SD/MI yang
SMP/ MTs
memiliki ruang guru
tersedia satu
dengan meja dan kursi
ruang guru yang
untuk setiap orang
dilengkapi
____________x 100%
dengan meja
Jumlah SD/MI di
dan kursi untuk
Daerah
2013
setiap orang
2
guru, kepala
100%
2) Jumlah SMP/MTs yang
sekolah dan staf
memiliki ruang guru
kependidikan
dengan meja dan kursi
lainnya;
untuk setiap orang
2013
____________x 100 % Jumlah SMP/MTs di Daerah b.
SMP/ MTs
100%
Jumlah SMP/MTs yang
tersedia ruang
memiliki ruang kepala
kepala sekolah
sekolah/madrasah
yang terpisah
terpisah dari ruang guru
dari ruang guru;
dan dilengkapi meja dan
2013
kursi _______________x 100% Jumlah SMP/MTs di Daerah 5.
Ketersediaan jumlah guru di setiap SD/MI: a. 1 (satu) orang
100%
Jumlah SD/MI yang
guru untuk
memiliki satu orang guru
setiap 32
untuk setiap 32 peserta
peserta didik;
didik
2012
_______________x 100% Jumlah SD/MI di Daerah b.
6 (enam) orang
100%
Jumlah SD/MI yang
guru untuk
memiliki 6 (enam) orang
setiap satuan
guru atau 4 (empat) untuk
pendidikan
di daerah khusus
untuk daerah
_______________x 100%
khusus 4
Jumlah SD/MI di Daerah
2012
(empat) orang guru untuk satuan pendidikan. 6.
Ketersediaan guru mata pelajaran di setiap SMP/ MTs: a. 1 (satu) orang
100%
Jumlah SMP/MTs yang
guru untuk
memiliki guru untuk setiap
setiap mata
mata pelajaran atau untuk
pelajaran;
daerah khusus 1 (satu)
b. Untuk daerah
guru untuk setiap rumpun
khusus 1 (satu)
mata pelajaran
orang guru
_______________x 100%
untuk setiap
Jumlah SMP/MTs di
rumpun mata
Daerah
2013
pelajaran
3
7.
Tingkat kualifikasi guru di setiap SD/MI: a. 2 (dua) orang
b.
100%
Jumlah SD/MI yang
guru yang
memiliki 2 (dua) orang
memenuhi
guru dengan kualifikasi S-
kualifikasi
1/D-4)
akademik S-1
_______________x 100%
atau D-IV
Jumlah SD/MI di Daerah
2 (dua) orang
100%
Jumlah SD/MI yang
guru yang telah
memiliki 2(dua) orang
memiliki
guru yang telah memiliki
sertifikat
sertifikat pendidik
pendidikan
_______________x 100%
2013
2013
Jumlah SD/MI di Daerah 8.
Tingkat kualifikasi guru di setiap SMP/MTs : a. Guru dengan
100%
Jumlah SMP/MTs yang
kualifikasi
memiliki guru
akademik S-1
berkualifikasi S-1/D-4 atau
atau D-IV
lebih sebanyak 70%, (
sebanyak 70%;
40% untuk daerah
2013
khusus) _______________x 100% Jumlah SMP/MTs di Daerah b.
Guru yang
100%
Jumlah SMP/MTs yang
memiliki sertifikat
memiliki guru dengan
pendidik
kualifikasi S-1/D-4 dan
sebanyak
telah memiliki sertifikat
separuh diantaranya
pendidik ≥ 35%, dan ≥
(35 % dari
20% untuk daerah khusus
keseluruhan
_______________x 100%
guru) dan untuk
Jumlah SMP/MTs di
daerah khusus
Daerah
2013
masing-masing sebanyak 40% dan 20%. 9.
Di setiap SMP/MTs
100%
Jumlah SMP/MTs yang
tersedia guru
memiliki guru dengan
dengan kualifikasi
kualifikasi S-1/D-4 dan
akademik S-1 atau
telah bersertifikat pendidik
D-4 dan telah
masing-masing 1 (satu)
memiliki sertifikat
orang untuk mata
pendidik masingmasing 1 (satu) orang untuk mata
pelajaran Matematika,
pelajaran Matematika,
dan Bahasa Inggris
2013
IPA, Bahasa Indonesia
4
10.
IPA, Bahasa
_______________x 100%
Indonesia dan
Jumlah SMP/MTs di
Bahasa Inggris
Daerah
Semua kepala SD/MI
100%
Jumlah Kepala SD/MI
memiliki kualifikasi
berkualifikasi akademik S-
akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki
1/D-4 dan telah
sertifikat pendidik
_______________x 100%
2013
bersertifikat pendidik Jumlah Kepala SD/MI di Daerah
11.
Semua kepala SMP / MTS
100%
Jumlah Kepala SMP/MTs
berkualifikasi akademik
berkualifikasi akademik S-
S-1 atau D-4 memiliki
1/D-4 dan telah
sertifikat pendidik
bersertifikat pendidik
2013
_______________x 100% Jumlah Kepala SMP/MTs di Daerah 12.
Semua pengawas
100%
Jumlah pengawas
sekolah dan madrasah
sekolah/madrasah
memiliki kualifikasi
berkualifikasi akademik S-
akademik S-1/D-4 dan
1/D-4 dan telah
S-1/D-4 dan
bersertifikat pendidik
memiliki sertifikat
_______________x 100%
pendidik
Jumlah pengawas
2012
sekolah/madrasah di Daerah 13.
14.
Pemerintah Kabupaten
100%
Pemerintah Kabupaten
memiliki rencana dan rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum
memiliki rencana dan
dan proses pembelajaran
kurikulum dan proses
yang efektif;
pembelajaran yang efektif
2012
melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan
Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan a. dilakukan satu
100%
Jumlah SD/MI yang
kali setiap
mendapat kunjungan oleh
bulan;
pengawas satu kali setiap
2012
bulan dan setiap kunjungan selama ≥ 3jam untuk supervisi dan pembinaan _______________x 100% Jumlah SD/MI di Daerah
5
b.
setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam
100%
Jumlah SMP/MTs yang
2012
mendapat kunjungan oleh
untuk melakukan
pengawas satu kali setiap
supervisi dan
bulan dan setiap
pembinaan.
kunjungan selama ≥ 3jam untuk supervisi dan pembinaan _______________x 100% Jumlah SMP/MTs di Daerah
II
Pelayanan
1.
Ketersediaan buku
100%
1) Jumlah set buku teks
pendidikan
teks yang sudah
mata pelajaran
dasar oleh
ditetapkan kelayakannya
(Bahasa Indonesia,
satuan
oleh Pemerintah di
Matematika, IPA dan
pendidikan.
setiap SD/MI
IPS) yang sudah
mencakup mata
ditetapkan
pelajaran Bahasa
kelayakannya oleh
Indonesia, Matematika
Pemerintah yang
IPA dan IPS dengan
disediakan oleh
perbandingan
sekolah
adalah satu set
____________x 100%
untuk setiap peserta
Jumlah peserta didik
didik
SD/MI di Daerah 100%
2) Jumah SD/MI yang
2013
2013
telah memenuhi Indikator IP-15 ____________x 100% Jumlah SD/MI di Daerah 2.
Ketersediaan buku
100%
1) Jumlah set buku teks
teks yang sudah
mata pelajaran
ditetapkan
(Bahasa Indonesia,
kelayakannya oleh
Matematika, IPA dan
Pemerintah di
IPS) yang sudah
setiap SMP/ MTs
ditetapkan
mencakup mata
kelayakannya oleh
pelajaran Bahasa
Pemerintah yang
Indonesia,
disediakan oleh
Matematika, IPA
sekolah
dan IPS, dengan
____________x 100%
jumlah perbandingan
Jumlah peserta didik
satu set untuk
SMP/MTs di Daerah
2013
setiap peserta didik 100%
2) Jumlah SMP/MTs
2013
yang telah memenuhi Indikator IP-16 _________x 100%
6
Jumlah SMP/MTs di Daerah 3.
Setiap SD/MI
100%
Jumlah SD/MI yang
menyediakan satu set
memiliki set peraga dan
peraga IPA dan
bahan IPA secara lengkap
bahan yang terdiri
_______________x 100%
dari : a. model kerangka
Jumlah SD/MI di Daerah
2013
manusia; b.
model tubuh manusia;
c.
bola dunia (globe);
d.
contoh peralatan optik;
e.
kit IPA untuk eks-perimen dasar, dan
f.
poster / carta IPA.
4.
Jumlah buku pengayaan dan referensi: a. SD/MI memiliki
100%
Jumlah SD/MI yang
100 judul buku
memenuhi jumlah buku
pengayaan dan
pengayaan dan referensi
10 buku referensi;
_______________x 100%
2013
Jumlah SD/MI di Daerah b.
SMP/MTs memiliki
100%
Jumlah SMP/MTs yang
200 judul
memenuhi jumlah buku
buku pengayaan
pengayaan dan referensi
dan 20 buku
_______________x 100%
referensi.
Jumlah SMP/MTs di
2013
Daerah 5.
Tugas guru di setiap satuan pendidikan : a.
tetap bekerja
≥ 37,5
1) Jumlah rata-rata jam
37,5 jam per
kerja per minggu
minggu;
seluruh guru tetap
2012
____________x 100% Jumlah keseluruhan guru tetap di satuan pendidikan b.
merencanakan pembelajaran;
7
c.
melaksanakan
100%
pembelajaran;
2) Jumlah SD/MI yang
2012
telah memenuhi Indikator IP-19 ____________x 100% Jumlah SD/MI di Daerah
d.
menilai hasil pembelajaran;
e.
membimbing
100%
3) Jumlah SMP/MTs yang
atau melatih
telah memenuhi
peserta didik,
Indikator IP-19
dan
____________x 100%
2012
Jumlah SMP/MTs di Daerah f.
melaksanakan tugas tambahan
6.
Satuan pendidikan
100%
menyelenggarakan
1) Jumlah SD/MI yan
2012
memenuhi Indikator IP-
proses pembelajaran
20
selama 34
____________x 100%
minggu per tahun
Jumlah SD/MI di
dengan kegiatan
Daerah
tatap muka sebagai berikut : a. Kelas I – II :
100%
18 jam per
2) Jumlah SMP/MTs yang memenuhi Indikator IP-
minggu; b.
c.
2012
20
Kelas III :
____________x 100%
24 jam per
Jumlah SMP/MTs di
minggu;
Daerah
Kelas IV – VI: 27 jam per minggu; atau;
d.
Kelas VII – IX: 27 jam per minggu
7.
Satuan pendidikan
100%
1) Jumlah SD/MI yang
menerapkan
menerapkan KTSP
Kurikulum Tingkat
sesuai dengan
Satuan Pendidikan
ketentuan
(KTSP) sesuai
____________x 100%
ketentuan yang
Jumlah SD/MI di
berlaku
Daerah 100%
2) Jumlah SMP/MTs yang
2011
2011
menerapkan KTSP sesuai dengan
8
ketentuan ____________x 100% Jumlah SMP/MTs di Daerah. 8.
Setiap guru
100%
1) Jumlah guru yang
menerapkan Rencana
menerapkan RPP
Pelaksanaan
berdasarkan silabus
Pembelajaran
untuk mata pelajaran
(RPP) yang disusun
yang diampunya
berda-sarkan
____________x 100%
silabus untuk setiap
Jumlah seluruh guru di
mata pelajaran
satuan pendidikan
2012
yang diampunya 100%
2) Jumlah SD/MI yang
2012
telah memenuhi Indikato IP-22 ____________x 100% Jumlah SD/MI di Daerah 100%
3) Jumlah SMP/MTs yang
2012
telah memenuhi Indikato IP-22 ____________x 100% Jumlah SMP/MTs di Daerah 9.
Setiap guru
100%
1) Jumlah guru yang
mengembangkan
mengembangkan dan
dan menerapkan
menerapkan program
program penilaian
penilaian untuk
untuk membantu
membantu
meningkatkan
meningkatkan
kemampuan belajar
kemampuan belajar
peserta didik
peserta didik
2012
____________x 100% Jumlah keseluruhan guru di satuan pendidikan 100%
2) Jumlah SD/MI yang
2012
telah memenuhi Indikato IP-23 ____________x 100% Jumlah SD/MI di Daerah 100%
3) Jumlah SMP/MTs yang
2012
telah memenuhi Indikato IP-23 ____________x 100%
9
Jumlah SMP/MTs di Daerah 10.
Kepala sekolah
100%
1) Jumlah SD/MI yang
melakukan
kepala sekolahnya
supervisi kelas dan
melakukan supervisi
memberikan umpan
kelas dan memberikan
balik kepada guru
umpan balik kepada
dua kali dalam
guru dua kali dalam
setiap semester;
setiap semester
2011
____________x 100% Jumlah SD/MI di Daerah 100%
2) Jumlah SMP/MTs yang
2011
kepala sekolahnya melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester ____________x 100% Jumlah SMP/MTs di Daerah 11.
Penyampaian laporan peserta didik oleh guru : a. setiap guru
100%
Jumlah guru yang
menyampaikan
menyampaikan laporan
laporan hasil
hasil evaluasi mata
evaluasi mata
pelajaran serta hasil
pelajaran serta hasil
penilaian setiap peserta
penilaian peserta
didik kepada kepala
didik kepada kepala
sekolah pada akhir
sekolah pada akhir
semester
semester;
_______________x 100%
2011
Jumlah keseluruhan guru di satuan pendidikan b.
Penyampaian
100%
1) Jumlah SD/MI yang
tersebut
telah memenuhi
dituangkan
Indikato IP-25
dalam bentuk
____________x 100%
laporan hasil
Jumlah SD/MI di
prestasi belajar
Daerah
2011
peserta didik. 100%
2) Jumlah SMP/MTs yang
2011
telah memenuhi Indikato IP-25 ____________x 100% Jumlah SMP/MTs di Daerah
10
12.
Penyampaian laporan peserta didik oleh kepala sekolah/ madrasah: a. Kepala sekolah/
100%
Jumlah SD/MI yang
madrasah
menyampaikan laporan
menyam-paikan
hasil UAS, UN kepada
laporan ha-sil
orang tua peserta didik
Ulangan Akhir
_______________x 100%
Semester (UAS)
Jumlah SD/MI di Daerah
2012
dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/ UN) kepada orang tua peserta didik; b.
Kepala sekolah
100%
1) Jumlah SMP/MTs yang
menyampaikan
menyampaikan laporan
rekapitulasinya
hasil UAS, ulangan
kepada Dinas
kenaian kelas dan UN
Pendidikan
kepada orang tua
Kabupaten atau
peserta didik
Kantor
____________x 100%
Kementrian
Jumlah SMP/MTs di
Agama di
Daerah
2012
Kabupaten pada setiap akhir
100%
semester.
2) Jumlah SD/MI yang
2012
telah memenuhi Indikato IP-26 ____________x 100% Jumlah SD/MI di Daerah 100%
3) Jumlah SMP/MTs yang
2012
telah memenuhi Indikato IP-26 ____________x 100% Jumlah SMP/MTs di Daerah 13.
Setiap satuan
100%
1) Jumlah satuan
pendidikan menerapkan
pendidikan yang
prinsip-prinsip
memiliki rencana kerja
Manajemen Berbasis
tahunan
Sekolah (MBS).
____________x 100%
2012
Jumlah satuan pendidikan di Daerah 100%
2) Jumlah satuan
2012
11
pendidikan yang memiliki laporan tahunan ____________x 100% Jumlah satuan pendidikan di Daerah 100%
3) Jumlah satuan
2012
pendidikan yang memiliki komite sekolah yang berfungsi baik _______________ x 100% Jumlah satuan pendidikan di Daerah
BUPATI BANGKA, Cap/dto TARMIZI SAAT
12
