SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGKA NOMOR 6 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
BUPATI BANGKA, Menimbang :
Mengingat
bahwa guna menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan, perlu diatur pelaksanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka.
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1926 tentang Hinder Ordonantie yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Stb. Nomor 450 Tahun 1940; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274); 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692); 12. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pemberian Surat Izin Tempat Usaha dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Tahun 1998 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 18 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pemberian Surat Izin Tempat Usaha dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2001 Nomor 8 Seri B); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Tahun 1999 Nomor 7 Seri B); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2004 Nomor 7 Seri D);
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGKA NOMOR 6 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2
3. Bupati adalah Bupati Bangka. 4. Kantor Lingkungan Hidup adalah Instansi yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup di Kabupaten Bangka. 5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka. 6. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Kantor Lingkungan Hidup yang bertanggungjawab atas pemberian Izin. 7. Tim Teknis adalah Tim yang terdiri dari unsur dinas/instansi yang terkait yang dibentuk oleh Bupati. 8. Bendahara Khusus Penerima adalah bendaharawan khusus penerimaan retrib usi izin gangguan pada Kantor Lingkungan Hidup. 9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah. 10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun , persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya. 11. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 12. Izin Gangguan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan tempat usaha di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 13. Tempat Usaha adalah tempat-tempat untuk melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan. 14. Lokasi adalah letak tempat usaha didirikan dan dijalankan dalam wilayah Daerah. 15. Surat Izin Tempat Usaha adalah surat izin tempat usaha yang diberikan kepada setiap orang atau badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat-tempat usahanya dalam wilayah Daerah. 16. AMDAL adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. 17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda .
BAB II PEMBERIAN IZIN GANGGUAN Pasal 2 (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan tempat usaha di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terlebih dahulu wajib memperoleh Izin Gangguan dari Bupati. (2) Apabila penyelenggaraan Tempat Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, dilakukan sebelum mendapatkan Izin Gangguan, maka Surat Izin Tempat Usaha dimaksud dapat dicabut dan/atau dibatalkan oleh Bupati.
3
(3) Bagi perusahaan industri yang berlokasi di dalam Kawasan Industri dan sudah mempunyai AMDAL Kawasan Industri tidak diwajibkan mendapatkan Izin Gangguan. (4) Izin Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, diberikan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup atas nama Bupati. BAB III GOLONGAN TEMPAT USAHA Pasal 3 (1) Tempat Usaha yang diwajibkan mendapatkan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) di atas, adalah kegiatan usaha di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, antara lain sebagai berikut : a. Pertanian, Perburuan dan Kehutanan : 1) Rumah Potong Hewan; 2) Pembibitan Ayam Ras; 3) Peternakan Ayam/Unggas; 4) Peternakan Sapi Perah/Sapi/Mamalia; 5) Peternakan Reptil; 6) Peternakan Ikan Air tawar; 7) Tanaman Hias. b. Industri Pengolahan : 1) Industri Perakitan Kendaraan Bermotor; 2) Industri Tekstil (Pemintalan, Pertenunan, Pengelantangan, Pencelupan, Pencetakan, Penyempurnaan); 3) Industri Farmasi; 4) Industri Kimia; 5) Industri Penyamakan/Pengawetan Kulit; 6) Industri Penggilingan Batu; 7) Industri Kertas Pulp; 8) Industri Batu Baterai Kering; 9) Industri Logam Elektro Plating/Pencelupan Logam; 10) Industri Separator Accu; 11) Industri Marmer; 12) Industri Besi, Baja, Peleburan Timah; 13) Industri Karoseri; 14) Industri Minyak Goreng; 15) Industri Margarine; 16) Industri Pupuk; 17) Industri Plastik; 18) Industri Peralatan Rumah Tangga; 19) Industri Tepung (Beras, Tapioka, Ubi Jalar, Ikan, Terigu); 20) Industri Kayu Lapis; 21) Industri Garmen dengan Pencucian; 22) Industri Karet Buatan; 23) Industri Pemberantasan Hama; 24) Industri Cat, Pernis, Lak; 25) Industri Sabun, Tapal Gigi; 26) Industri Kosmetik;
4
27) Industri Perekat; 28) Industri Korek Api; 29) Industri Pembersih/Penggilingan Minyak Bumi; 30) Industri Kaca Lembaran; 31) Industri Pengecoran; 32) Industri Logam; 33) Industri Paku, Engsel dan sejenisnya; 34) Industri Suku Cadang; 35) Industri Mesin Tekstil, Mesin Pencetakan, Mesin Jahit; 36) Industri Transformator dan sejenisnya; 37) Industri Vulkanisir Ban; 38) Industri Panel Listrik; 39) Industri Kendaraan Roda Dua atau Lebih; 40) Industri Komponen dan Perlengkapan Kendaraan; 41) Industri Sepeda; 42) Industri Pembekuan/Pengalengan Ikan/Udang; 43) Industri Pencelupan; 44) Industri Batik Cap; 45) Industri Pengasapan Karet, Remilling dan Crumb Rubber; 46) Industri Makanan/Minuman; 47) Industri Makanan Ternak 48) Industri Bahan Bangunan; 49) Industri Penggergajian; 50) Industri Bumbu Masak; 51) Industri Pengolahan Buah-buahan dan Sayur-sayuran; 52) Industri Pengupasan dan Pembersihan Kopi/Kacang-kacangan/Umbi-umbian; 53) Industri Roti Kue dan sejenisnya; 54) Industri Pemintalan Benang; 55) Industri Pertenunan; 56) Industri Pengelantangan; 57) Industri Pencetakan dan Penyempurnaan Tekstil; 58) Industri Batik Printing; 59) Industri Karung Goni, Karung Plastik dan sejenisnya; 60) Industri Tinta; 61) Industri Porselin; 62) Industri Barang Gelas; 63) Industri Keramik; 64) Industri Pertanian, Pertukangan; 65) Industri Kabel Listrik dan Telepon; 66) Industri Alat Fotografi; 67) Industri Susu; 68) Industri Meubeler; 69) Industri Perakitan Elektronika; 70) Industri Perajutan; 71) Industri Permadani; 72) Industri Kapuk; 73) Industri Garmen tanpa Pencucian;
5
c.
d.
e.
f.
74) Industri Kecap/Tauco; 75) Industri Kerupuk dan sejenisnya; 76) Industri Alat Musik; 77) Industri Mainan Anak-anak; 78) Industri Alat Tulis/Gambar; 79) Industri Permata/Perhiasan; 80) Industri Jamu; 81) Industri Radio, TV dan sejenisnya; 82) Industri Air Minum dalam Kemasan; 83) Industri Pencucian Timah. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minuman : 1) Hotel Klasifikasi Bintang; 2) Hotel Klasifikasi Melati; 3) Losmen/Penginapan/Home Stay/Wisma; 4) Rumah Kontrakan/Pondokan/Kost; 5) Restoran; 6) Rumah Makan; 7) Café; 8) Bar. Kegiatan Rekreasi dan Hiburan Umum: 1) Lapangan Golf; 2) Billiard; 3) Bowling; 4) Gelanggang Renang; 5) Gedung dan Sarana Olahraga yang dikomersilkan; 6) Taman Rekreasi; 7) Pemandian Alam; 8) Kolam Pemancingan yang dikomersilkan; 9) Gelanggang Permainan dan Ketangkasan; 10) Klub Malam (Night Club) dan/atau Diskotik; 11) Panti Pijat; 12) Panti Mandi Uap; 13) Kawasan Wisata (Wisata Agro, Wisata Tirta, Wisata Petualangan Alam, Wisata Gua dan Wisata Minat Khusus Lainnya); 14) Bioskop; 15) Pusat Kebugaran (Fitness Centre). Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi : 1) Pool Kendaraan; 2) Perusahaan Jasa Parkir; 3) Video Rental /Warung Internet (Warnet); 4) Warung Telekomunikasi (Wartel); 5) Pergudangan. Perdagangan serta Sarana Usahanya : 1) Pusat Perkulakan/Supermarket/Minimarket; 2) Perusahaan/Distributor/Penjualan Gas/Elpiji (LPG); 3) Show Room;
6
4) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Bahan Bakar Gas (BBG)/Agen; 5) Pangkalan Minyak Tanah; 6) Apotik dan Toko Obat. g. Jasa-jasa : 1) Bengkel Kendaraan Bermotor; 2) Bengkel Bubut; 3) Rumah Sakit Swasta; 4) Rumah Bersalin; 5) Penampungan Tenaga Kerja; 6) Cuci Cetak Film; 7) Fotokopi; 8) Salon Kecantikan; 9) Penyewaan Alat-alat Pesta; 10) Cuci Kendaraan Bermotor; 11) Usaha Perbankan; 12) Depot Air Minum Isi Ulang. h. Dan kegiatan usaha lainnya selain yang telah tercantum pada huruf a sampai dengan g di atas, sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). (2) Tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dapat digolongkan tidak termasuk yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan atas pertimbangan Tim Teknis yang dibentuk oleh Bupati.
BAB IV TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN Pasal 4 Permohonan Izin diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Kantor Lingkungan Hidup dengan menggunakan Form HO-1 dan melampirkan persyaratan sebagai berikut : a. Fotocopy KTP Pemohon; b. Fotocopy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dan/atau Izin Lokasi; c. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan bagi Badan Hukum/Badan Usaha; d. Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan/Site Plan berikut gambar denah dan peta situasi; e. Fotocopy Sertifikat Tanah atau Keterangan Pemilik/Pemakai Hak atas Tanah; f. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang bersebelahan dengan lokasi perusahaan (diketahui oleh RT/RW); g. Keterangan domisili usaha dari Kelurahan diketahui Camat; h. Bukti lunas PBB terakhir; i. Bagi kegiatan usaha yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan wajib melengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); j. Surat Permohonan wajib ditandatangani oleh salah satu anggota Direksi, Badan usaha, Penanggungjawab Badan, Lembaga, Instansi dan oleh orang yang bersangkutan untuk permohonan perorangan dengan dibubuhi materai cukup; 7
k. Surat Keterangan Kontrak Tempat Usaha (bagi yang kontrak); l. Surat Rekomendasi dari Dinas/Instansi yang berkaitan dengan jenis usaha; m. Rancangam tata ruang/letak instalasi, mesin/peralatan dan perlengkapan bangunan tempat usaha /industri, yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan/pemohon atau yang dikuasakan; n. Bagan alir proses produksi dilengkapi dengan Daftar Bahan Baku/Penunjang dan bagan alir pengolahan limbah bagi usaha industri. Pasal 5 (1) Berkas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 di atas, yang masuk dan telah lengkap diberi tanda terima dengan menggunakan form HO-2 dan berkas permohonan yang belum lengkap, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterima permohonan tersebut dikembalikan ke pemohon dengan menggunakan form HO-2K. (2) Atas dasar permohonan sebagaimana pada Pasal 4 di atas, dalam waktu 2 (dua) hari kerja, Kantor Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan baik secara administrasi maupun fisik oleh Tim Teknis di lapangan. (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan menggunakan form HO-3. (4) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas, Kepala Seksi dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah diadakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat rancangan surat yang berisi pemberian atau penolakan Izin Gangguan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup dengan menggunakan form HO-4A/HO-1B. Pasal 6 (1) Bagi pemohon izin yang telah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi dalam waktu 2 (dua) hari kerja, Kepala Seksi membuatkan nota perhitungan retribusi yang harus dibayarkan oleh pemohon. (2) Pemohon dalam waktu 2 (dua) hari kerja wajib menyetorkan retribusi kepada Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima sejumlah yang tertera dalam nota perhitungan retribusi. (3) Pemohon dalam waktu 2 (dua) hari kerja wajib menyerahkan bukti setoran retribusi kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup melalui Kepala Seksi. (4) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) Peraturan ini, Kepala Kantor Lingkungan Hidup dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah menerima rancangan surat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) Peraturan ini, menerbitkan surat tentang pemberian/penolakan Izin Gangguan. (5) Penolakan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini harus disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
BAB V JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN GANGGUAN Pasal 7 (1) Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan selama 3 (tiga) tahun. (2) Apabila jangka waktu Izin Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas habis, maka Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku lagi.
8
(3) Izin Gangguan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan baru paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktunya berakhir. Pasal 8 Izin Gangguan dapat dicabut dan/atau dibatalkan oleh Bupati apabila : a. Izin tersebut disalahgunakan oleh pemegang izin; b. Izin diperoleh secara tidak sah; c. Dianggap perlu untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. BAB VI RETRIBUSI Pasal 9 (1) Setiap pemberian Izin Gangguan dikenakan retribusi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan. (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan SKRD berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dengan indeks lokasi/indeks gangguan. (3) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan. (4) Luas ruang tempat usaha yang tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak dihitung sebagai dasar perhitungan tarif retribusi.
BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 10 Masa retribusi untuk permohonan izin baru dan perpanjangannya ditetapkan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun.
Pasal 11 Saat pembayaran retribusi yang terutang dipungut sebelum izin dikeluarkan/diberikan, baik untuk permohonan baru atau perpanjangan izin.
BAB VIII INSTANSI PEMUNGUT Pasal 12 (1) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup. (2) Setiap pemungutan retribusi izin dilakukan dengan memberikan tanda bukti penerimaan berupa SSRD yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah. (3) Hasil pemungutan retribusi izin oleh petugas pemungutan retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima.
9
BAB IX TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB INSTANSI PEMUNGUT Pasal 13 (1) Kantor Lingkungan Hidup selaku instansi pemungut bertanggungjawab kepada Bupati. (2) Setiap awal tahun anggaran Kantor Lingkungan Hidup mengusulkan pengangkatan Bendaharawan Khusus Penerima sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Instansi pemungut harus menyelenggarakan pembukuan dengan administrasi yang tertib dan teratur atas semua kegiatan pemungutan dan penyetoran retribusi ke Kas Daerah. (4) Instansi pemungut secara teratur dan terus menerus diwajibkan memberikan laporan bulanan kepada Bupati dan laporan yang bersifat insidentil/sewaktu-waktu diperlukan oleh Bupati. Pasal 14 (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) x 24 jam semua hasil pungutan retribusi yang telah disetor oleh pemohon kepada Bendahara Khusus Penerima wajib disetorkan oleh Bendahara Khusus Penerima ke Kas Daerah. (2) Bendaharawan Khusus Penerima dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya di luar batas waktu yang telah diatur dalam ayat (1) pasal ini. (3) Atasan Bendaharawan Khusus Penerima setiap akhir bulan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya harus melakukan pemeriksaan atas kegiatan Bendaharawan Khusus Penerima dengan membuat Berita Acara. (4) Kantor Lingkungan Hidup sebagai instansi pemungut selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan sudah menyampaikan laporan kepada Bupati atas realisasi penerimaan bulan sebelumnya.
Pasal 15 Pemegang Izin Gangguan diwajibkan : a. melakukan upaya pencegahan terhadap terjadinya kebakaran, ledakan dan/atau gangguan eksplosive lainnya; b. melakukan upaya pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau pencemaran terhadap lingkungan lainnya; c. melakukan upaya keselamatan dan keamanan kerja; d. nelakukan upaya-upaya pencegahan bahaya, kerugian dan gangguan lainnya. BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 16 (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap setiap orang atau badan yang menyelenggarakan tempat usaha di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan di Daerah dilakukan oleh Bupati melalui Kantor Lingkungan Hidup.
10
(2) Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dapat dibentuk Tim yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. BAB XI TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI Pasal 17 (1) Pemegang Izin Gangguan atau wajib retribusi yang melanggar ketentuan akan dicabut izinnya. (2) Sebelum dilakukan pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, terlebih dahulu diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari. (3) Setelah peringatan terakhir tidak diindahkan maka Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18 Dengan berlakunya Peraturan ini, maka pelaksanaan pemberian Surat Izin Tempat Usaha dan perpanjangannya harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.
Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 21 April 2005 BUPATI BANGKA, Cap/dto EKO MAULANA ALI Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 21 April 2005 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA, Cap/dto TAUFIQ RANI BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2005 NOMOR 4
11
12
