BUPATI TOBA SAMOSIR PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR NOMOR 88 TAHUN 2016 TENTANG

SALINAN

BUPATI TOBA SAMOSIR PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR NOMOR 88 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOBA SAMOSIR, Menimbang

: a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir, perlu diatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba Samosir;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan KabupatenDaerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

1

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana Tanggap Darurat; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir. 2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaran urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana. 6. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

2

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Toba Samosir. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Toba Samosir. Bupati adalah Bupati Toba Samosir. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Toba Samosir. Unit Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja pada SKPD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Toba Samosir. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara Republik Indonesia. Rencana Strategis, selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan SKPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana Kegiatan dan Anggaran, selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran SKPD. BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 Kedudukan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dalam pelaksanaan tugas fungsinya berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten. Pasal 3 Susunan Organisasi Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari : a. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dijabat secara rangkap (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah, membawahi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana. b. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana adalah pejabat pemerintah, anggota masyarakat, professional dan ahli yang dipilih melalui uji kelayakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana adalah Unsur Pelaksana yang terdiri dari : 1. Kepala Pelaksana, jabatan pratama tinggi/eselon IIb; 2. Sekretaris Unsur Pelaksana, jabatan administrator/eselon IIIb, terdiri dari: a) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan, jabatan pengawas/eselon IVa; dan b) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, jabatan

3

pengawas/eselon IVa; 3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, jabatan administrator/eselon IIIb,terdiri dari: a) Kepala Seksi Pencegahan, jabatan pengawas/eselon IVa; dan b) Kepala Seksi Kesiapsiagaan, jabatan pengawas/eselon IVa; 4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, jabatan administrator/eselon IIIb,terdiri dari: 1. Kepala Seksi Kedaruratan, jabatan pengawas/eselon IVa; dan 2. Kepala Seksi Logistik dan Peralatan, jabatan pengawas/eselon IVa; 5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, jabatan administrator/eselon IIIb,terdiri dari: 1. Kepala Seksi Rehabilitasi, jabatan pengawas/eselon IVa; dan 2. Kepala Seksi Rekonstruksi, jabatan pengawas/eselon IVa. BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Badan dan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Paragraf 1 Kepala Badan Pasal 4 (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana. (2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; Paragraf 2 Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Pasal 5 (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana. (2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :

4

a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah; b. pemantauanpenanggulangan bencana daerah; c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; Bagian Kedua Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana Paragraf 1 Kepala Pelaksana Pasal 6 (1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. (2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi : a. penetapan rumusan kebijakan rencana dan program penanggulangan bencana; b. penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana; c. penetapan rumusan kebijakan pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana; d. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; e. penetapan rumusan kebijakan evaluasi dan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; Bagian Ketiga Sekretaris Unsur Pelaksana, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Paragraf 1 Sekretaris Unsur Pelaksana Pasal 7 (1) Sekretaris Unsur Pelaksana mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi penyusunan program, pengelolaan umum, kepegawaian dan pengelolaan keuangan badan. (2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi : a. penetapan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan badan; b. penetapan rumusan kebijakan koordinasi program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu; c. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan badan; d. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan badan; e. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas badan;

5

f.

penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian publikasi pelaksanaan tugas badan; g. penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas badan; h. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan; i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; Paragraf 2 Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Pasal 8 (1) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan, pengelolaan, pengoordinasian penyusunan rencana dan program, administrasi dan pertanggungjawaban keuangan badan. (2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana dan program kerja operasional, pelayanan dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja badan; b. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan badan; c. penyusunan rencana strategis badan; d. pelaksanaan pengumpul, belanja dan pembiayaan badan; e. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas badan; f. pelaksanaan pengelolaan, penatausahaan, pengelolaan, administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja badan; g. penyusunan dan pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana; h. penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas badan; i. pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja dengan sub unit kerja lain dilingkungan badan; j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; Paragraf 3 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 9 (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan kepegawaian. (2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

6

menyelenggarakan uraian tugas sebagai berikut: a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggan dan kepegawaian; b. pengelolaan penerimaan dan pendistribusian surat, pembuatan naskah dinas, pengelolaan dokumentasi dan kearsipan; c. penyusunan, pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas; d. pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas; e. menghimpun dan menelaah peraturan perundangundangan; f. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data umum dan kepegawaian; g. fasilitasi pembinaan umum kepegawaian, pengembangan karier serta disiplin pegawai dilingkungan badan; h. penyusunan dan penyiapan administrasi pensiun dan cuti pegawai di lingkungan badan; i. pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dengan sub unit kerja lain dilingkungan badan; j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; Bagian Keempat Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Seksi Pencegahan, Kepala Seksi Kesiapsiagaan Paragraf 1 Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Pasal 10 (1) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengendalikan pengoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan tugas meliputi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi : a. penetapan rencana dan program kerja, pengoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; b. pelaksanaan tugas pengoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; c. penetapan rumusan sasaran pelaksanaan tugas pengoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; d. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas pengoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; e. penetapan rumusan kebijakan dan panduan pengetahuan

7

kesiapsiagaan penanggulangan bencana; f. penetapan rumusan kebijakan sistem peringatan bencana dan rencana untuk keadaan siaga darurat bencana; g. penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat, mobilisasi dan pemeliharaan sumber daya serta pelatihan personil; h. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; i. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja, instansi, lembaga atau pihak ketiga dalam pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; Paragraf 2 Kepala Seksi Pencegahan Pasal 11 (1) Kepala Seksi Pencegahan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan pencegahan bencana; (2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pencegahan menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan pencegahan bencana dan mitigasi pada pra bencana; b. penyusunan dan pembuatan peta situasi rawan bencana; c. pelaksanaan bimbingan peningkatan pengetahuan pencegahan nterhadap risiko bencana; d. penyusunan bahan rumusan kebijakan dan panduan penanganan pencegahan bencana; e. penyusunan bahan rumusan kebijakan rencana dan program situasi darurat bencana; f. penyusunan bahan dan pelaksanaan penyuluhan, pelatihan dan simulasi pencegahan bencana; g. penyusunan bahan rumusan kebijakan pencegahan bencana dan mitigasi pada pra bencana; h. penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan bencana; i. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja, instansi, lembaga atau pihak ketiga dalam pencegahan dan mitigasi pra bencana; j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; Paragraf 3 Kepala Seksi Kesiapsiagaan Pasal 12 (1) Kepala Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan

8

penanganan kesiapsiagaan menghadapi bencana. (2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana operasional dan program kerja kesiapsiagaan pada pra bencana; b. penyusunan bahan rumusan kebijakan mekanisme kesiapsiagaan menghadapi bencana; c. penyusunan bahan rumusan kebijakan mobiliasi dan pemeliharaan sumber daya; d. penyusunan bahan dan pelaksanaan penyuluhan, pelatihan dan simulasi kesiapsiagaan menghadapi bencana; e. penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana; f. mempersiapkan fasilitas umum maupun permukiman penduduk korban bencana alam; g. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana; h. menyiapkan informasi tentang bencana dan menyiapkan peringatan dini untuk pemberitahuan bencana; i. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja, instansi, lembaga atau pihak ketiga dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana; j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; Bagian Kelima Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Seksi Kedaruratan, Kepala Seksi Logistik dan Peralatan Paragraf 1 Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Pasal 13 (1) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas pengoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi : a. penetapan rumusan dan penentuan status keadaan darurat bencana; b. penetapan rencana dan program kerja pengoordinasian, pengkomandoan, dan pelaksanaan penanganan darurat bencana; c. penetapan rencana dan program kerja pengoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pengumpulan dan penyaluran bantuan logistik dan bantuan uang dari pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha; d. penetapan rencana dan program kerja pengoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penggunaan peralatan penanggulangan bencana dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;

9

e. penetapan rumusan kebijakan tanggap darurat dan panduan pengetahuan penanggulangan bencana; f. penetapan rumusan kebijakan tindakan penyelamatan, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; g. penetapan rumusan kebijakan pembentukan pos komando, penyiapan dapur umum, pendirian tenda darurat dan pendirian tempat penampungan sementara, h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penanganan kedaruratan; i. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja, instansi, lembaga atau pihak ketiga dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana; j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; Paragraf 2 Kepala Seksi Kedaruratan Pasal 14 (1) Kepala Seksi Kedaruratan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan siaga darurat dan tanggap darurat penanganan penanggulangan bencana. (2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kedaruratan menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rumusan dan penentuan status keadaan tanggap darurat; b. penyusunan rumusan kebijakan prosedur tetap penanganan penanggulangan bencana; c. penyusunan rencana dan program kerja pengoordinasian, pengkomandoan, dan pelaksanaan penanganan darurat bencana; d. penyusunan rencana operasional kegiatan tanggap darurat; e. penyusunan rumusan penanganan penyelamatan, pencarian, pertolongan korban bencana: f. penyusunan rumusan kebijakan evakuasi korban bencana; g. penyusunan rumusan kebijakan pendirian pos komando di lokasi bencana; h. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan penyaluran logistik; i. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja, instansi, lembaga atau pihak ketiga dalam pelaksanaan siaga darurat dantanggap darurat bencana; j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; Paragraf 3 Kepala Seksi Logistik dan Peralatan Pasal 15 (1) Kepala Seksi Logistik dan Peralatan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana.

10

(2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Logistik dan Peralatan menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana kerja dan kegiatan pengadaan logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana; b. penyusunan rumusan kebijakan prosedur tetap penyaluran bantuan logistik; c. penyusunan rumusan kebijakan peralatan penanggulangan bencana; d. pelaksanaan pendirian tenda-tenda darurat; e. pemeliharaan, pengelolaan, dan pengerahan peralatan penanggulangan bencana; f. penetapan rumusan kebijakan penyiapan dapur umum; g. penyusunan rumusan kebijakan bantuan sosial kepada korban bencana; h. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan penyaluran logistik dan pengerahan peralatan penanggulangan bencana; i. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja, instansi, lembaga atau pihak ketiga dalam penyaluran logistik dan pengerahan peralatan penanggulangan bencana; j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; Bagian Keenam Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Kepala Seksi Rehabilitasi,Kepala Seksi Rekonstruksi Paragraf 1 Kepala Bidang RehabilitasidanRekonstruksi Pasal 16 (1) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengendalikan tugastugas pengoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2) Sesuai Sesuai tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi : a. penetapan rencana dan program kerja pengoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas pengoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; c. penetapan rumusan kajian kebutuhan pembangunan kembali prasarana dan sarana umum yang terkena bencana dan rumah masyarakat yang terkena bencana; d. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas pengoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; e. penetapan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan aspek pemerintah dan pelayanan publik;

11

f.

penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pasca bencana; g. penetapan rumusan kebijakan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; h. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; i. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja, instansi, lembaga atau pihak ketiga dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; Paragraf 2 Kepala Seksi Rehabilitasi Pasal 17 (1) Kepala Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan rehabilitasi pasca bencana. (2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan rehabilitasi pasca bencana; b. pengoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi lingkungan, prasarana dan sarana umum yang terkena bencana; c. pengoordinasian dan pelaksanaan perbaikan rumah masyarakat yang terkena bencana; d. pengoordinasian dan pelaksanaan pemulihan kondisi sosial, budaya, ekonomi, keamanan dan ketertiban serta pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. e. pengumpulan dan pengolahan serta analisis data penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana; f. pengumpulan dan pengolahan serta analisis data rehabilitasi pasca bencana; g. penyusunan petunjuk teknis rehabilitasi pasca bencana; h. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi pasca bencana; i. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja, instansi, lembaga atau pihak ketiga dalam rehabilitasi pasca bencana; j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; Paragraf 3 Kepala Seksi Rekonstruksi Pasal 18 (1) Kepala Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan rekonstruksi pasca bencana.

12

(2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan rekonstruksi pasca bencana; b. pengumpulan dan pengolahan serta analisis data rekonstruksi pasca bencana; c. penyusunan kajian kebutuhan pembangunan kembali prasarana dan sarana umum yang terkena bencana dan rumah masyarakat yang terkena bencana; d. penyusunan bahan rumusan kebijakan tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya pasca bencana; e. penyusunan bahan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan pasca bencana; f. pengkoordinasian pembangunan kembali prasarana dan sarana umum yang terkena bencana; g. pengkoordinasian pembangunan kembali rumah masyarakat yang terkena bencana; h. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan rekonstruksi pasca bencana; i. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja, instansi, lembaga atau pihak ketiga dalam rekonstruksi pasca bencana; j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; Paragraf 6 Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 17 (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki kelompok jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan perundangundangan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; (3) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk; (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (6) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Kelompok Jabatan Fungsional yang dipilih dari pejabat fungsional dan diajukan pengangkatannya kepada Kepala Badan. (8) Ketentuan lebihlanjut mengenai Kelompok Jabatan Fungsional Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

13

BAB IV TATA KERJA Pasal20 Badan Penanggulangan BencanaDaerahsebagai Perangkat Daerah wajib melaksanakan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi, simplikasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta hubungan dinas antar SKPD. Pasal21 Kepala Badan Penanggulangan BencanaDaerah sebagai pimpinan SKPD wajib mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif, efisien, objektif dan produktif dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai bagian dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Toba Samosir. Pasal 22 Setiap pejabat struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib mendayagunakan, membina, mengembangkan, mengoordinasikan, membimbing, dan/atau memfasilitasi setiap bawahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Pasal 23 Setiap pejabat struktural dan fungsional Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib menjalankan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi, simplikasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam hubungan internal dan eksternal. Pasal 24 Setiap pejabat struktural dan fungsional Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang memangku jabatan managerial wajib mengambil tindakan sedini mungkin apabila ditemukan atau ada indikasi penyimpangan dalam lingkup tugas, fungsi dan kewenangan serta tanggung jawab masing-masing. BAB V KEPEGAWAIAN Pasal25 Pegawai Negeri Sipil yang mengemban tugas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah. Pasal 26

14

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang mengemban tugas di Badan Penanggulangan BencanaDaerah dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip efektif, efisien, objektif dan produktif. Pasal 27 Setiap Pegawai Negeri Sipil yang mengemban tugas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas wajib menggunakan prasarana dan sarana kerja secara tepat guna, tertib, teratur, bersih dan rapi. BAB VI KEUANGAN Pasal 28 Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sumber lainnya yang sah. Pasal 29 Setiap penerimaan keuangan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan BencanaDaerah merupakan penerimaan Daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 30 Badan Penanggulangan BencanaDaerah dalam pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan baik yang bersumber dari APBD, APBN atau sumber lainnya yang sah wajib menerapkan prinsip efektif, efisien, ekonomis, kehati-hatian, ketelitian, tertib, kepastian dan taat azas. BAB VII ASET Pasal 31 (1) Prasarana dan sarana yang dipergunakan oleh Badan Penanggulangan BencanaDaerah merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. (2) Badan Penanggulangan BencanaDaerahwajib melaksanakan pengelolaan, pencatatan, pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prinsip standar akuntansi pemerintah. Pasal 32 Setiap penerimaan prasarana dan sarana baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak dari pemerintah pusat, swasta atau pihak lainnya melalui hibah atau bantuan merupakan

15

penerimaan penambahan kekayaan daerah sehingga harus disampaikan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai baran milik daerah. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 20 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba Samosir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 34 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir. Ditetapkan di Balige pada tanggal 21 Nopember 2016 BUPATI TOBA SAMOSIR Cap/dto DARWIN SIAGIAN Diundangkan di Balige pada tanggal 21 Nopember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR Cap/dto AUDI MURPHY O. SITORUS BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2016 NOMOR. 88 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB TOBA SAMOSIR

JHONNY SINAGA, SH,MH PEMBINA NIP. 19691226 200502 1 002

16

17

18