PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2015 NOMOR 22 SERI F NOMOR 356

PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA VERIFIKASI PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAMOSIR, Men imban g

Men gin gat

: a. bahwa dala m ran gka terse len gg aran ya Pen gelolaan Keuangan Daerah yang efektif dan efisien, sehingga dapat terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi transparansi, akuntabilitas dan partisipatif, untuk itu perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang dikelola Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir; : 1. Undang-Undang No mor 28 T ahun 1999 tentang Penyeleng garaan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolus i dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang No mor 1 Tahun 2004 te ntang Perbend aharaan Negara (Lembaran Negara Repu blik Indone sia Tahun 2004 No mor 5, Tambahan Le mbaran Negara Republik Ind ones ia No mor 4 355); 4. Undang-Undang No mor 15 Tahun 2004 tent ang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Ja wab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 5. Undang-Undang No mor 33 Tahun 2004 tent ang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Le mbara n Ne gara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembara n Negara Republik Indonesia No mor 4 438); 6. Undang-Undang No mor 28 Tahun 2009 tentan g Pajak Daerah dan Retribu si Daerah (L embaran Negara Re publik Indo nesia Tahun 2009 No mor 130, Tambahan L embaran Ne gara Republik Indone sia No mor 5049); 7. Undang.../

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 No mor 244, Tambahan Le mbaran Negara Republik Ind ones ia No mor 5 587); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 67 Tahun 2006 Seri A Nomor 6); Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 130 seri D. Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah No.1 Tahun 2007); Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 131 Seri D. Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2007); Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 132 Seri D. Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2007); Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 23 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 133, Seri D Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2007); Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 Nomor 26, Seri D Nomor 22); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya; 20. Peraturan.../

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA VERIFIKASI PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Samosir. 2. Bupati adalah Bupati Samosir. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten Samosir yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Samosir dan DPRD Kabupaten Samosir dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur pendukung Bupati dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang perencanaan pembangunan Kabupaten Samosir. 7. Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah adalah unsur pendukung Bupati dalam pelaksanaan fungsi penganggaran Kabupaten Samosir. 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan. 9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Samosir selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggung jawab menyusun Laporan Keuangan Daerah. 10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 11. Pengguna Anggaran (PA) adalah Pejabat pemegang kewenangan Pengguna Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 12. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD. 13. Pejabat.../

13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPKm adalah Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 14. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada Unit Kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 16. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 19. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. 20. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan tugas meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan membuat Laporan Keuangan SKPD. 21. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Un dan g-Unda ng, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 22. Penerimaan Daerah adalah Uang yang masuk ke kas Daer ah. 23. Pengeluaran Daerah adalah Uang yang keluar dari kas Daerah. 24. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui se bagai penambah nilai kekayaan bersih. 25. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 26. Program adalah . penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Samosir. 27. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai bagian dari pe ncap aian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (Sumber Daya Man usia), barang modal termasuk peralatan dan tek nologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk ba ra ng/ jasa. 28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

29. Anggaran.../

29. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. 30. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. 31. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan pembayaran. 32. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 33. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 34. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan. 35. Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung pada pihak ketiga dan Bendahara Pengeluaran dengan jumlah yang telah ditetapkan. 36. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. 37. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 38. Verifikasi adalah bentuk pengawasan melalui pengujian terhadap dokumen keungan secara administratif dengan pedoman dan kriteria yang berlaku. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Verifikasi dilakukan terhadap seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Pasal 3 Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup: a. Aspek ketersediaan dana; b. Aspek ketepatan tujuan pengeluaran; c. Aspek kebenaran pembebanan anggaran; d. Aspek kebenaran tagi han; e. Aspek kelengkapan dokumen; f. Aspek kebenaran penatausahaan. Pasal 4.../

Pasal 4 (1) Verifikasi berdasarkan aspek ketersediaan dana dilakukan dengan mengecek dokumen pengeluaran dengan dana yang tersedia dalam DPA-SKPD. (2) Verifikasi berdasarkan aspek ketepatan tujuan pengeluara n dilakukan dengan: a. mengecek kesesuaian tujuan pengeluaran dalam dokumen pengeluaran dengan yang tercantum dalam DPA-SK PD; b. mengecek kesesuaian tujuan pengeluaran dalam dokumen pengeluaran dengan yang tercantum dalam Kontr ak /SPK; dan c. mengecek kesesuaian jenis pekerjaan dan barang/jasa dalam dokumen pengeluaran dengan yang tercantum dalam DPA-SKPD. (3) Verifikasi berdasarkan aspek kebenaran pembebanan anggaran dilakukan dengan menguji apakah pembebanan anggaran dalam dokumen pengeluaran sesuai dengan yang tercantum dalam DPASKPD. (4) Verifikasi berdasarkan aspek kebenaran tagihan dilakukan dengan meneliti kebenaran pengisian, perhitungan dan prosedur pengadaan barang/jasa dari dokumen pengeluaran, persyaratan tanda bukti pengeluaran, prosedur pengadaan, perhitungan dan pengenaan pajak. (5) Verifikasi berdasarkan aspek kelengkapan dokumen dilakukan dengan meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti penerimaan/pengeluaran yang dilampirkan, termasuk SPP untuk penerbitan SPM maupun kelengkapan pendukung SPM yang akan disampaikan ke BUD/Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D oleh BUD/Kuasa BUD. (6) Verifikasi berdasarkan aspek kebenaran penatausahaan dilakukan dengan mengecek kebenaran pencatatan dalam buku-buku yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan bukti penerimaan/pengeluaran yang sah dan lengka p. BAB III VERIFIKASI PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN Bagian kesatu

Penerimaan daerah Pasal 5 Verifikasi penerimaan PPKD.

daerah

dilakukan

oleh

PPK-SKPD dan

Pasal 6

(1) Verifikasi penerimaan daerah yang dilakukan oleh PPK-SKPD adalah verifikasi atas dokumen pertanggungjawaban administratif Bendahara Penerimaan yang memiliki DPA SKPD. (2) Dokumen.../

(2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah ditutup pada akhir bulan berkenaan; b. Register Surat Tanda Setoran; dan c. Salinan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti lain yang sah yang telah diberikan kepada wajib pajak/wajib retrib usi. (3) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai, maka PPK-SKPD· mengembalikan dokumen pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan disertai surat penolakan pertanggungjawaban penerimaan Bendahara Penerimaan yang ditandatangani PA/KPA. (4) Penolakan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen pertanggungjawaban. (5) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai, maka PA/KPA menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Administratif Bendahara Penerimaan sebagai bentuk pengesahan. (6) Pengesahan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen pertanggungjawaban.

Pasal 7

(1) Verifikasi penerimaan daerah yang dilakukan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah verifikasi at as. dokumen pertanggungjawaban fungsional Bendahara Penerimaan. Dokumen pertanggungjawaban fungsional Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Laporan Pertanggungjawaban Fungsional yang telah dilampiri dengan: a. Buku Kas Umum; b. Buku Pembantu Per Rincian Obyek Penerimaan; c. Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian; d. Bukti Penerimaan lainnya yang sah. (2) PPKD selaku BUD akan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas Laporan Pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Penerimaan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

Bagian Kedua Pengeluaran Daerah Pasal 8 Verifikasi terhadap pengeluarandaerah dilakukanoleh PPK-SKPD dan PPKD.

Pasal 9.../

Pasal 9

(1)

Verifikasi pengeluaran daerah yang dilakukan oleh PPKSKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah verifikasi atas dokumen pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang memiliki DPA SKPD sendiri. (2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. Pertanggungjawaban Penggunaan UP/GU; b. Pertanggungjawaban Penggunaan TU; c. Pertanggungjawaban Penggunaan LS. (3) Dokumen pertanggungjawaban penggunaan UP adalah laporan pertanggungjawaban UP setiap akan mengajukan GU dan telah dilampiri dengan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap. (4) Dokumen pertanggungjawaban penggunaan TU adalah laporan pertanggungjawaban TU dan telah dilampiri dengan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap. (5) Dokumen pertanggungjawaban LS adalah dokumen pertanggungjawaban LS yang telah dilampiri dengan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap. (6) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai, maka PPK-SKPD mengembalikan dokumen pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu disertai surat penolakan pertanggungjawaban pengeluaran yang ditandatangani oleh PA/KPA. (7) Penolakan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen pertanggungjawaban. (8) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai, maka PA/KPA menandatangani Laporan Pertanggungjawaban UP/GU/TU dan LS sebagai bentuk pengesahan. (9) Pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen pertanggungjawaban. (10) Laporan pertanggungjawaban UP/GU/TU dan LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3),(4) dan (5) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini.

Pasal 10 (1)

(2)

(3) (4)

Verifikasi pengeluaran daerah yang dilakukan oleh PPKD adalah verifikasi atas dokumen pertanggungjawaban fungsional Bendahara Pengeluaran Verifikasi dapat dilakukan oleh PPKD apabila Surat Perintah Membayar (SPM) telah diotorisasi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan telah diverifikasi oleh PPK-SKPD yang dilengkapi dengan lembar Kertas Kerja Verifikasi (KKV) yang telah ditandatangani PPK-SKPD yang bersangkutan. Laporan pertanggungjawaban fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini. Verifikasi yang dilakukan oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terbatas pada: a.

Pengujian.../

(5)

(6)

a. Pengujian terhadap kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPM; b. Pengujian terhadap kesesuaian tagihan dalam SPM dengan Kontrak; c. Pengujian terhadap ketersediaan dana pada kegiatan dan kode rekening pada DPA SKPD; d. Pengujian terhadap ketaatan dalam membayar pajak. Dalam hal verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) tidak sesuai maka PPKD mengembalikan dokumen pertanggungjawaban fungsional beserta dengan surat penolakan kepada SKPD yang bersangkutan. Penolakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen pertanggungjawaban.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Samosir ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir. Ditetapkan di Pangururan pada tanggal 19 Agustus 2015 BUPATI SAMOSIR, Cap/Dto MANGINDAR SIMBOLON Diundangkan di Pangururan pada tanggal 19 Agustus 2015 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

TOMBOR SIMBOLON, SH., MM. PEMBINA UTAM A MUDA NIP. 19580813 198603 1 008 BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2015 NOMOR 22 SERI F NOMOR 356

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR : 22 T AHUN 2015 TANGGAL : 19 AGUSTUS 2015 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS TATA CARA VERIFIKASI PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

Laporan Pertanggung jawaban dan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap yang diverifikasi oleh PPK - SKPD A. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) : a. Berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-UP kepada Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD); b. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) diajukan untuk pengisian uang persediaan yang ditujukan bukan untuk pembayaran langsung; c. Kelengkapan Dokumen SPP-UP terdiri dari : 1. Surat Pengantar SPP-UP; 2. Ringkasan SPP-UP; 3. Rincian SPP-UP; 4. Salinan SPD; 5. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD. 6. Lampiran lain yang diperlukan. d. Bendahara Pengeluaran mencatat SPP-UP yang diajukan kedalam register SPPUP/SPP-GU/SPP-TU. 2. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) : a. Berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-GU kepada Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD); b. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) diajukan untuk mengganti uang persediaan yang telah digunakan; c. Kelengkapan dokumen SPP-GU terdiri dari : 1. Surat Pengantar SPP-GU; 2. Ringkasan SPP-GU; 3. Rincian SPP-GU; 4. Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan dana SPPUP/GU periode sebelumnya; 5. Salinan SPD; 6. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan; 7. Lampiran lain yang diperlukan; 8. Buku Kas Umum; 9. Buku Pajak; 10. Buku Panjar bila ada; 11. Rekap pengeluaran per rincian objek; 12. SPJ Pengeluaran (Kwitansi, Pesanan, Bon Faktur); 13. SPJ Pengeluaran untuk SSPD (Kwitansi, LPD, SPT, SPD dan bukti-bukti pendukung); 14. Laporan SPJ; 15. Pengesahan SPJ; 16. Laporan.../

16. Laporan pengesahan SPJ; 17. Softcopy. d. Bendahara Pengeluaran mencatat SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU.

SPP-GU

yang

diajukan kedalam register

3. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPPTU) : a. Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) mengajukan SPP-TU kepada Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD); b. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) diajukan untuk menambah uang persediaan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak; c. Karakteristik SPP-TU antara lain : 1. Digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak; 2. Besaran nilai rupiah Tambahan Uang berdasarkan persetujuan PPKD ; 3. Tambahan Uang harus habis digunakan dan dipertanggungjawabkan pada bulan yang sama dengan permintaan tambahan uang; 4. Jika Tambahan Uang Persediaan tidak habis digunakan maka sisa uang harus disetor kembali pada akhir bulan permintaan uang persediaan kecuali: a. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; b. Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali PA/KPA. d. Kelengkapan dokumen SPP-TU terdiri dari : 1. Surat Pengantar SPP-TU; 2. Ringkasan SPP-TU; 3. Rincian SPP-TU; 4. Salinan SPD; 5. Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ); 6. Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan; 7. Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan; dan 8. Lampiran lainnya. e. Bendahara Pengeluaran mencatat SPP-TU yang diajukan kedalam register SPPUP/SPP-GU/SPP-TU. Pada akhir tahun anggaran Nihil, SPM Nihil dan SP2D Nihil.

untuk

SPP-GU/SPM-GU/SP2D-GU diterbitkan SPP

4. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS): a. SPP-LS terdiri dari: 1. SPP-LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS; 2. SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa; 3. SPP-LS Belanja Bunga, Hibah, Bantuan dan Belanja Tak Terduga serta Pengeluaran Pembiayaan. b. Berdasarkan SPD atau yang dipersamakan dengan SPD, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD. c. Berdasarkan dokumen SPP-LS yang disiapkan oleh PPTK untuk belanja barang dan jasa, Bendahara pengeluaran dengan persetujuan PPTK mengajukan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD. d. Berdasarkan SPD atau yang dipersamakan dengan SPD, Bendahara Pengeluaran yang mengelola Belanja Bunga, Hibah, Bantuan dan Belanja Tak Terduga serta Pengeluaran Pembiayaan, mengajukan SPP-LS Belanja Bunga, Hibah, Bantuan dan Belanja Tak Terduga serta Pengeluaran Pembiayaan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD. e.

Kelengkapan.../

e. Kelengkapan dokumen SPP-LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS terdiri dari: 1. Surat Pengantar SPP-LS; 2. Ringkasan SPP-LS; 3. Rincian SPP-LS, dan 4. Lampiran SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan yaitu daftar gaji yang diterbitkan oleh PPKD. f. Kelengkapan Dokumen SPP-LS, untuk pengadaan Barang dan Jasa mencakup : 1. Surat Pengantar SPP-LS; 2. Ringkasan SPP-LS; 3. Rincian SPP-LS; 4. Lampiran SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa mencakup : a) Salinan SPD; b) Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD teknis terkait; c) Surat Setoran Pajak (SSP) disertai faktur Pajak (PPN dan PP h) yang telah ditandatangani Wajib Pajak; d) Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak antara Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga sesuai dengan referensi bank; e) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan khusus untuk pekerjaan konstruksi; f) Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa; g) Berita Acara Pembayaran; h) Kuitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; i) Surat Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank atau Garansi Barang untuk Pengadaan Barang; j) Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri; k) Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksa barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa; l) Surat Angkutan atau Konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja; m)Surat Pemberitahuan Potongan Denda Keterlambatan Pekerjaan dari PPKm atau PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan; n) Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan; o) Potongan Jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek) umtuk pekerjaan konstruksi; p) Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), Berita Acara Prestasi Kemajuan Pekerjaan dilampiri dengan Bukti Kehadiran dari Tenaga Konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan Bukti Penyewaan/Pembelian Alat Penunjang serta Bukti Pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam Surat Penawaran; q) Kelengkapan tersebut digunakan sesuai peruntukannya. g. Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan diatas apabila tidak lengkap maka bendaharan pengeluaran dapat mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi. h. Kelengkapan Dokumen SPP-LS, untuk Belanja Bunga, Hibah, Bantuan dan Belanja Tak Terduga serta Pengeluaran Pembiayaan mencakup : 1. Surat Pengantar SPP-LS; 2. Ringkasan SPP-LS; 3. Rincian SPP-LS; dan 4. Lampiran SPP-LS Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tak Terduga serta Pengeluaran Pembiayaan mencakup : a) Salinan SPD; b) Surat Permohonan yang dilengkapi dengan proposal dan telah disetujui oleh Bupati; c) Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran; d) Bantuan/Hibah; e) Naskah Perjanjian Hibah; f) Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tak Terduga; g) Lampiran lain yang diperlukan; h) Lampiran tersebut digunakan sesuai peruntukannya. i. Bendahara.../

i. Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana yang dimaksud pada keterangan diatas kepada Pengguna Anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPKSKPD. j. Bendahara Pengeluaran mencatat SPP-LS yang diajukan kedalam register SPP-LS. B. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Proses Penerbitan SPM adalah tahapan penting dalam penatausahaan pengeluaran yang merupakan tahap lanjutan dari proses pengajuan SPP. Sebagai tahap lanjutan SPM juga dibedakan menjadi 4 (empat) sesuai dengan jenis SPP yaitu: SPM UP, GU, TU dan LS. Proses ini dimulai dengan pengujian atas SPM yang diajukan baik dari segi kelengkapan dokumen maupun kebenaran pengisiannya. Untuk SPM GU, pengujian juga dilakukan atas SPJ yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, begitu juga untuk SPM TU jika sebelumnya telah dilakukan. Secara legal penerbitan SPM adalah otoritas Pejabat Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran. Dengan demikian tanda tangan dokumen SPM dilakukan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan sebagai sebuah pernyataan penggunaan anggaran di lingkup SKPD. SPM yang telah ditandatangani kemudian diajukan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai otoritas yang akan melakukan pencairan dana. SPM dapat diterbitkan jika: 1. Pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia; 2. Kebenaran pembebanan kegiatan dan rekening belanja; 3. Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundangan. Adapun SPM yang disampaikan ke PPKD selaku BUD adalah dokumen pertanggungjawaban fungsional Bendahara Pengeluaran yang disertai dengan lembar Kertas Kerja Verifikasi (KKV) yang telah ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) sebagai bukti bahwa SPM yang disampaikan beserta dokumen pendukung telah diverifikasi oleh PPK-SKPD yang bersangkutan.

BUPATI SAMOSIR Cap/Dto MANGINDAR SIMBOLON Diundangkan di Pangururan pada tanggal 19 Agustus 2015 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

TOMBOR SIMBOLON, SH., MM. PEMBINA UTAM A MUDA NIP. 19580813 198603 1 008 BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2015 NOMOR 22 SERI F NOMOR 356

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR : 22 T AHUN 2015 TANGGAL : 19 AGUSTUS 2015 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS TATA CARA VERIFIKASI PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

Laporan Pertanggung jawaban dan Bukti-Bukti Belanja yang disampaikan oleh SKPD kepada PPKD untuk Proses Pencairan Penyampaian SPM dan Dokumen Pendukung yang disampaikan ke PPKD selaku BUD mencakup : 1. SPM-LS Gaji Dokumen yang disampaikan : a. SPM-LS Gaji (lembar warna putih dan merah); b. Daftar gaji halaman 1-2; c. SPP-LS Gaji lembar merah; d. Softcopy. 2. SPM-UP (Uang Persediaan) a. SPM-UP (lembar warna putih dan merah); b. SPP-UP lembar merah; c. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP; d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja; f. Besaran Nilai UP yang telah ditetapkan; g. Softcopy. 3. SPM-GU ( Ganti Uang) a. SPM-GU (lembar warna putih dan merah); b. SPP-GU lembar merah; c. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU; d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja; f. Buku Kas Umum; g. Buku Pajak; h. Buku Panjar bila ada; i. Rekap pengeluaran per rincian objek; j. SPJ Pengeluaran (Kwitansi, Pesanan, Bon Faktur); k. SPJ Pengeluaran untuk SSPD (Kwitansi, LPD, SPT, SPD dan bukti-bukti pendukung); l. Laporan SPJ; m. Pengesahan SPJ; n. Laporan pengesahan SPJ; o. Softcopy. 4. SPM-TU (Tambahan Uang) a. SPM-TU (lembar warna putih dan merah); b. SPP-TU lembar merah; c. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU; d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja; f. Surat Keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan; g. Surat persetujuan dari Bupati apabilan SPM-TU yang diajukan lebi h tinggi nilainya dari nilai Uang Persediaan yang telah ditetapkan; h. Softcopy. 5. SPM-LS untuk Tunjangan Tambahan Penghasilan, Gaji THL,Honorarium a. SPM-LS (lembar warna putih dan merah); b. SPP-LS lembar merah; c. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS; d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;

f. Daftar.../

f. g. h. i.

Daftar Nominatif yang ditandatangani oleh Kepala SKPD; SK THL pada tahap awal pengajuan SPM-LS; SSP PPh 21; SK Panitia (untuk honorarium kegiatan) dan Surat Tugas (untuk narasumber dari pihak ketiga/non PNS). 6. SPM-LS untuk Kontrak untuk Pengadaan Barang dan Jasa a. SPM-LS (lembar warna putih dan merah); b. SPP-LS lembar merah; c. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS; d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja; f. Salinan Surat Pengantar SPP; g. Salinan Ringkasan SPP; h. Salinan Rincian Rencana Penggunaan Dana SPP; i. Salinan Daftar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP/ Kertas Kerja Verifikasi (KKV) PPKSKPD yang telah ditandatangani; j. Salinan SPD; k. Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; l. Kontrak; m. Berita Acara Serah Terima Barang atau Penyelesaian Pekerjaan; n. Berita Acara Pembayaran; o. Kwitansi Pembayaran; p. Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SPP); q. Surat Setoran Pajak (SSP); r. Surat Pemberitahuan Potongan Denda Keterlambatan Pekerjaan dari PPKm atau PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan; s. Foto Copy Referensi Bank; t. Foto Copy NPWP.

BUPATI SAMOSIR Cap/dto MANGINDAR SIMBOLON Diundangkan di Pangururan pada tanggal 19 Agustus 2015 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

TOMBOR SIMBOLON, SH., MM. PEMBINA UTAM A MUDA NIP. 19580813 198603 1 008 BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2015 NOMOR 22 SERI F NOMOR 356