BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2014 NOMOR SERI F NOMOR PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAMOSIR, Menimbang
: a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya Kendaraan Dinas agar penggunaannya dapat lebih berdaya guna dan tepat sasaran maka perlu diatur dalam suatu Peraturan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Samosir;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor 4346); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135); 4. Peraturan…………./
4. ..Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Seri A Nomor 7); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang ………………………...Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 ………………………...Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11...Peraturan Bupati Samosir Nomor 16 Tahun 2013 tentang ………………………....Pengelolaan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah …………………………Kabupaten Samosir Tahun 2013 Nomor 18 Seri F Nomor 280); MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Samosir. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Samosir dan Perangkat Daerah sebagai unsur Pemerintah Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Samosir. 4. Pemerintah…………./
4. Pemerintah .Daerah adalah penyelenggaran urusan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir. 7. Sekretariat
Daerah
adalah
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Samosir. 8. Inspektorat Kabupaten adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 9. Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah bidang Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah. 10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Barang Milik Daerah. 11. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program. 12. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 13. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan
terhadap
Barang
Milik
Daerah
yang
meliputi
perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang
dan
inventarisasi,
harga,
pengadaan,
pengendalian,
penyimpanan,
pemeliharaan,
penyaluran, pengamanan,
pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya. 14. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pemerintah dan/atau Pejabat Pemerintah Daerah yang
berwenang membina dan mengawasi…………./
mengawasi pengelolaan Barang Milik Daerah. 15. Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah. 16. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau perangkat
yang
ditunjuk
oleh
pengguna
barang
untuk
menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 17. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan
menatausahakan Barang Milik
Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan. 18. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua Barang Milik Daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. 19. Pengamanan adalah kegiatan atau tindakan pengendalian dalam pengurusan Barang Milik Daerah dalam bentuk fisik, administratif, pengasuransian dan tindakan upaya hukum. 20. Kendaraan Dinas adalah setiap kendaraan bermotor yang merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Samosir, baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) atau lebih. 21. Kendaraan perorangan dinas merupakan kendaraan bermotor dinas milik Pemerintah Kabupaten Samosir yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Samosir berupa sedan, jeep, station wagon. 22. Kendaraan dinas operasional merupakan kendaraan bermotor dinas milik Pemerintah Kabupaten Samosir yang dipergunakan oleh SKPD untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi terkait pelaksanaan tugas dinas sehari-hari secara rutin yang multi guna dan multi fungsi berupa sedan, jeep, station wagon, minibus, pickup, kendaraan bermotor roda 2 (dua). 23. Kendaraan
dinas
operasional
khusus/lapangan
merupakan
kendaraan bermotor dinas milik Pemerintah Kabupaten Samosir yang dipergunakan oleh SKPD untuk tugas lapangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan berupa ambulance, alat-alat berat, bus, truck, micro bus, kendaraan di atas air, mobil pemadam kebakaran, sepeda motor khusus. 24. Kendaraan…….../
24. Kendaraan pool yang selanjutnya disebut pool adalah kendaraan dinas yang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan tamu, karyawan atau kepentingan masyarakat. 25. Surat Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas selanjutnya disingkat SPPKD adalah surat penunjukan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil atas pemakaian kendaraan dinas oleh pegawai yang bersangkutan. 26. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah tuntutan yang dikenakan kepada Pejabat Pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil yang karena perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana
atau mestinya
tidak
melaksanakan
sehingga
kewajibannya
mengakibatkan
kerugian
daerah. 27. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah; 28. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan; 29. Pemakai adalah Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk memakai kendaraan dinas sebagaimana tertuang dalam SPPKD.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Tata cara penggunaan kendaraan dinas dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada SKPD dalam mengoperasionalkan kendaraan dinas demi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD sehingga dapat dilaksanakan dengan berdaya guna dan tepat sasaran. (2) Penggunaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan: a. Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD; b. Meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat; c. Meningkatkan kualitas hasil kerja; d. Menunjang….../
d. Menunjang pelaksanaan program Pemerintah Kabupaten Samosir sesuai dengan visi dan misi SKPD masing-masing.
BAB III TATA CARA PENGGUNAAN Pasal 3 Setiap kendaraan dinas harus dicatat dalam Daftar Inventaris SKPD sebagai kekayaan Pemerintah Kabupaten Samosir. Pasal 4 Kendaraan
Dinas
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
3
berdasarkan fungsinya dibedakan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu : a. Kendaraan perorangan dinas; b. Kendaraan dinas operasional; dan c. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan. Pasal 5 (1) Kendaraan Dinas dipergunakan untuk kepentingan Dinas secara …..optimal dan efisien. (2) Penetapan
penunjukan
dilaksanakan
dengan
pemakaian
Keputusan
kendaraan
Kepala
SKPD
dinas sebagai
Pengguna Barang dengan memperhatikan fungsi kendaraan. (3) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris SKPD/Kasubbag Tata Usaha yang membidangi masalah perlengkapan dan aset, menerbitkan SPPKD atas nama masing-masing calon pemakai kendaraan dinas, khusus Sekretariat Daerah SPPKD diterbitkan oleh Kepala Bagian Perlengkapan. (4) Pemakai kendaraan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kendaraan
dinas,
apabila
terjadi
kerusakan,
kecelakaan,
kehilangan atau penyimpangan penggunaan di luar ketentuan dinas, akan diproses sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. (5) Format Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini. Pasal 6 (1).Sebelum diterbitkan
SPPKD
untuk
kendaraan
Dinas,
Calon Pemakai, kecuali untuk pool, diwajibkan memberikan Surat ………./
Surat Pernyataan kesanggupan mentaati ketentuan pemakaian kendaraan dinas di atas materai secukupnya dengan dilampiri : a. Foto copy SIM/KTP yang masih berlaku; dan b. SK Terakhir/Jabatan. (2) Pemakai/Penanggung bertanggungjawab
jawab
atas
kendaraan
dokumen
Dinas
kendaraan
harus termasuk
pembayaran pajaknya. (3) Apabila Pemakai/Penanggung jawab kendaraan dinas tidak bertanggung jawab, kendaraan dinas dapat ditarik dan diberikan kepada yang lebih membutuhkan untuk menunjang kegiatan operasional dinas. (4) Format Surat Pernyataan Kesanggupan dari Calon Pemakai sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini. Pasal 7 Pegawai Negeri Sipil karena tugasnya hanya dapat memakai 1 .(satu) unit Kendaraan Dinas roda 4 (empat) atau .1 (satu) unit .Kendaraan Dinas roda 2 (dua). Pasal 8 (1) Kendaraan
Dinas
yang
dipergunakan
untuk
pool
serta
Kendaraan Dinas khusus/lapangan, SPPKD diatasnamakan Sub Bagian Tata Usaha/Perlengkapan pada SKPD. (2) Pengoperasian Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
diatur
oleh
Kepala
Sub
Bagian
Tata
Usaha/Perlengkapan dengan persetujuan atasan langsungnya. (3) Apabila dalam pengoperasian Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(2)
terjadi
kerusakan,
kecelakaan,
kehilangan atas pemakaian di luar ketentuan dinas, maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab pemakai kendaraan. (4) Kendaraan Dinas yang tidak dipergunakan untuk pool, SPPKD …………..diatasnamakan masing-masing Pemakai. Pasal 9 (1).SPPKD berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. (2) SPPKD tidak berlaku apabila: a. Pemakai dimutasi ke jabatan lain atau SKPD lain; b. Pemakai telah pensiun; c. Pemakai………./
c. Pemakai meninggal dunia; dan d. Dicabut. (3) Dalam hal SPPKD sudah tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemakai wajib menyerahkan kendaraan dinas kepada Pengguna Barang apabila: a..Dimutasi ke jabatan lain atau SKPD lain, selambat-Iambatnya 1
(satu)
minggu
setelah
diterbitkan
Surat
Perintah
Melaksanakan Tugas (SPMT) Pemakai yang bersangkutan; b..Pensiun, selambat-Iambatnya 1 (satu) minggu sebelum terhitung mulai tanggal (TMT) pensiun. (4).Apabila Pemakai meninggal dunia, maka Duda/Janda/Ahli Waris Pemakai harus menyerahkan kendaraan dinas yang dipakai kepada Pengguna selambat-Iambatnya 2 (dua) bulan setelah tanggal kematian. Pasal 10 (1) Pencabutan SPPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Sekretaris/Kasubbag Tata Usaha yang membidangi masalah perlengkapan dan asset. (2) Pencabutan SPPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila Pemakai: a. tidak pernah memakai kendaraan dinas untuk keperluan dinas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima SPPKD; b. memindahtangankan kendaraan dinas pada orang lain yang tidak berhak; c. melanggar peraturan lalu lintas yang mengakibatkan tindak pidana. (3)..Format Surat
Penarikan
Kendaraan Dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini. Pasal 11 (1) Kehilangan Kendaraan Dinas di luar kantor menjadi tanggung jawab penanggungjawab kendaraan dan wajib dilaporkan ke Pengguna Barang , Pengelola Barang/Sekretaris Daerah dan Bupati Samosir. (2)..Terhadap
kendaraan
dinas yang
telah
hilang, dokumen kepemilikannya……./
kepemilikannya wajib dikembalikan kepada Bupati Samosir melalui Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah. (3) Jika kendaraan dinas mengalami kerusakan karena kecelakaan atau tindak kejahatan lain sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian penanggungjawab kendaraan dinas, penanggung jawab kendaraan dinas bertanggungjawab untuk melakukan perbaikan. (4) Bagi Pemakai yang karena kelalaiannya terjadi kehilangan kendaraan
dinas
dan
atau
terjadi
kecelakaan
yang
mengakibatkan kendaraan dinas rusak, maka Pemakai: a. dikenakan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan b. tidak diperbolehkan memakai kendaraan dinas/mendapat SPPKD yang baru selama proses Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) nya belum selesai. (6) Kehilangan kendaraan dinas dibuktikan dengan dokumen kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia. BAB IV PENGAMANAN Pasal 12is Pengguna Barang wajib
melakukan
pengamanan administrasi
terhadap Kendaraan perorangan dinas, Kendaraan dinas dan Kendaraan dinas khusus/lapangan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut: a. Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB); b. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); c. Faktur pembelian; d. Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan lampirannya; e. Catatan perawatan berkala; f. Kartu Inventaris Barang (KIB); dan g. Dokumen terkait lainnya yang diperlukan. Pasal 13 Pengguna Barang wajib melakukan Pengamanan Hukum terhadap Kendaraan perorangan dinas, Kendaraan dinas operasional dan Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan dengan: a. Melakukan………./
a. Melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan kendaraan bermotor, seperti BPKB dan STNK, termasuk pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan menampung anggarannya di SKPD masing-masing; dan b. Melakukan pemrosesan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan pada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan dinas. BAB V PEMELIHARAAN Bagian Kesatu Pemeliharaan Rutin Pasal 14 Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pemeliharaan terhadap Kendaraan Dinas yang berada dalam penguasaannya secara rutin dengan memperhatikan karakteristik Kendaraan Dinas sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi, kondisi Kendaraan Dinas bersangkutan, dan/atau ketersediaan biaya. Pasal 15 Penyelenggaraan pemeliharaan
dimaksudkan
untuk mencegah
Kendaraan Dinas terhadap kerusakan yang disebabkan oleh faktor: a. biologis; b. cuaca, suhu dan sinar; c. air dan kelembaban; d. fisik yang meliputi proses penuaan, pengotoran debu, sifat barang yang bersangkutan dan sifat barang lain, benturan, getaran dan tekanan; dan e. lain-lainnya yang dapat mengakibatkan perubahan kualitas dan sifat-sifat lainnya yang mengurangi kegunaan barang. Bagian Kedua Bentuk Pemeliharaan Pasal 16 Bentuk Pemeliharaan dapat berupa: a. Pemeliharaan ringan
adalah
pemeliharaan
yang dilakukan
sehari-hari oleh unit pemakai/pengurus barang/penanggung jawab barang tanpa membebani anggaran; b. Pemeliharaan sedang adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara
berkala oleh tenaga
terdidik/terlatih yang
.b. mmengakibatkan ..………/ ……./
mengakibatkan pembebanan anggaran; c. Pemeliharaan berat adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan
secara
sewaktu-waktu
oleh
tenaga
ahli
yang
pelaksanaannya tidak dapat diduga sebelumnya, tetapi dapat diperkirakan kebutuhannya yang mengakibatkan pembebanan anggaran. Bagian Ketiga Objek Pemeliharaan Pasal 17 (1) Kendaraan yang dipelihara dan dirawat adalah Kendaraan yang tercatat dalam Daftar Inventaris Barang Pengguna/Kuasa Pengguna. (2) Pengguna
Barang
menganggarkan
biaya
pemeliharaan
rutin/berkala Kendaraan Dinas. (3) Setiap Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang diwajibkan untuk menyusun Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Harus memuat ketentuan mengenai macam/jenis barang, jenis pekerjaan, banyaknya atau volume pekerjaan, perkiraan biaya, waktu dan pelaksanaannya; b. Menjadi bahan dalam menyusun rencana APBD, khususnya Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang; dan c. Rencana Kepada
Tahunan Pengelola
Pemeliharaan melalui
Barang
Pembantu
disampaikan
Pengelola
untuk
dipergunakan sebagai pedoman selama tahun anggaran bersangkutan. (4) Rencana
Tahunan
Pemeliharaan
Barang
bagi
SKPD
ditandatangani oleh Kepala SKPD dan diajukan pada waktu dan menurut prosedur yang ditetapkan. (5) Setiap
perubahan
yang
akan
diadakan
pada
Rencana
Pemeliharaan Barang harus dengan sepengetahuan Kepala SKPD yang bersangkutan, sebelum diajukan kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola. Bagian Keempat Pelaksanaan Pemeliharaan Pasal 18 (1) Pemeliharaan dilaksanakan oleh Pengguna Barang dan kuasa pengguna
Barang
sesuai
dengan
Daftar
Kebutuhan
Pemeliharaan..……/ ……./
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) yang ada di masing-masing SKPD. (2) Pencatatan
dalam
kartu
pemeliharaan/perawatan
barang
dilakukan oleh pengurus barang. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Peraturan
Bupati
Samosir
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir. Ditetapkan di Pangururan pada tanggal 10 Oktober 2014 BUPATI SAMOSIR, Cap/dto MANGINDAR SIMBOLON Diundangkan di Pangururan pada tanggal 10 Oktober 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, Cap/dto
Ir. HATORANGAN SIMARMATA PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19570622 198603 1 005 BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2014 NOMOR SERI F NOMOR
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR : 25 TAHUN 2014 TANGGAL : 10 OKTOBER 2014 2014 TENTANG. .:.TATA CARA PENGGUNAAN .KENDARAAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN.SAMOSIR (KOP SKPD) KEPUTUSAN KEPALA (NAMA SKPD) KABUPATEN SAMOSIR NOMOR : 028/...... / .............. / 20... TENTANG PENUNJUKAN PEMAKAI KENDARAAN DINAS KEPALA (NAMA SKPD) KABUPATEN SAMOSIR, Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Samosir, perlu memberikan fasilitas kendaraan dinas kepada Pegawai Negeri Sipil dengan menetapkan Penunjukan Pemakai Kendaraan Dinas dalam Keputusan Kepala (Nama SKPD) Kabupaten Samosir; Mengingat
: 1..Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Seri A Nomor 7); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Bupati Samosir Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Pedoman Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir. MEMUTUSKAN : Menetapkan, PERTAMA :.Penunjukan Pemakai Kendaraan Dinas di lingkungan (Nama SKPD) Kabupaten Samosir kepada Pegawai Negeri Sipil dengan nama dan data kendaraan dengan format sebagai berikut:
KEDUA
KETIGA :
No
Nama
Jabatan
Merk / Type
Tahun
Warna
Nomor Polisi
Keterangan
1
2
3
4
5
6
7
8
:.Atas pemakaian Kendaraan Dinas dimaksud, kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diwajibkan mematuhi segala ketentuan yang tercantum dalam Surat Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas (SPPKD). Menugaskan Sekretaris/Kasubbag Tata Usaha (Nama SKPD) yang membidangi masalah umum dan perlengkapan (khusus Sekretariat Daerah SPPKD diterbitkan oleh Kepala Bagian Perlengkapan) untuk menerbitkan SPPKD atas nama masing masing Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pangururan pada tanggal KEPALA (NAMA SKPD) KABUPATEN SAMOSIR ........................... Tembusan Kepada Yth: 1. Bupati/Wakil Bupati Samosir di Pangururan. 2. Inspektur Kabupaten Samosir di Pangururan. 3. Kepala Dispenka Kabupaten Samosir di Pangururan. 4. Atasan Langsung PNS yang bersangkutan. 5. PNS yang bersangkutan.
BUPATI SAMOSIR, Cap/dto MANGINDAR SIMBOLON Diundangkan di Pangururan pada tanggal 10 Oktober 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, Cap/dto
Ir. HATORANGAN SIMARMATA PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19570622 198603 1 005 BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2014 NOMOR SERI F NOMOR
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR : 25 TAHUN 2014 TANGGAL : 10 OKTOBER 2014 2014 TENTANG...:.TATA CARA PENGGUNAAN .KENDARAAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN.SAMOSIR (KOP SKPD) SURAT PENUNJUKAN PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS (SPPKD) Nomor : ............................................................... Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : NIP : Jabatan : Sekretaris Daerah/Kepala SKPD) Alamat : MENUNJUK Pegawai Negeri Sipil dengan identitas sebagai berikut : Nama : NIP : Jabatan : Alamat : sebagai Pemakai/Penanggung jawab kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Samosir pengguna................ (Nama SKPD) dengan data kendaraan : No. Polisi : Jenis : Merk/Type : Tahun Pembuatan : No. Rangka : No. Mesin : 1. Pemakai kendaraan dinas dimaksud diwajibkan : a. Memelihara dan merawat kendaraan dinas dimaksud agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai. b. Mempergunakan dan mengoperasikan kendaraan dimaksud untuk keperluan dinas.
c. bertanggungjawab
atas
dokumen
kendaraan
dinas
termasuk
pembayaran
kendaraan
dimaksud
memerlukan
pajaknya. d. Melaporkan perbaikan.
kepada
atasannya
apabila
e..Bertanggung jawab terhadap kehilangan, kerusakan berat dan atau akibat kecelakaan. f. Menyerahkan/mengembalikan kepada Kepala SKPD, apabila terjadi mutasi keluar dari SKPD atau pensiun. 2. Pemakai kendaraan dinas dimaksud dilarang : a. Meminjamkan kendaraan dinas dimaksud kepada pihak lain. b. Menjadikan kendaraan dinas dimaksud sebagai jaminan utang. c..Membiarkan kendaraan dinas dimaksud tidak terpelihara (ditelantarkan), diletakkan di lokasi yang tidak aman atau kurang terlindung. 3..Pemakai kendaraan dinas bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kendaraan dimaksud, sehingga apabila terjadi kerusakan, kehilangan atau penyimpangan penggunaan di luar ketentuan dinas, akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila Pemakai/Penanggung jawab kendaraan dinas tidak bertanggung jawab, kendaraan dinas dapat ditarik dan diberikan kepada yang lebih membutuhkan untuk menunjang kegiatan operasional dinas. Demikian Surat Penunjukan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Pangururan, …………………….. Sekretaris Daerah/ Kepala SKPD
……………….……………
Tembusan : Yth. Sdr. ................................ BUPATI SAMOSIR, Cap/dto MANGINDAR SIMBOLON Diundangkan di Pangururan pada tanggal 10 Oktober 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, Cap/dto
Ir. HATORANGAN SIMARMATA PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19570622 198603 1 005 BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2014 NOMOR SERI F NOMOR
LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR : 25 TAHUN 2014 TANGGAL : 10 OKTOBER 2014 TENTANG...:.TATA CARA PENGGUNAAN .KENDARAAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN.SAMOSIR SURAT PERNYATAAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : NIP : Pekerjaan / Jabatan : Alamat Rumah : MENYATAKAN 1..Bahwa saya bersedia menggunakan dan mengoperasikan kendaraan dinas untuk keperluan dinas. 2..Bahwa saya bersedia memelihara dan merawat kendaraan dinas dimaksud agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai. 3. Bahwa saya bertanggung jawab atas dokumen kendaraan dinas termasuk pembayaran pajaknya. 4..Bahwa saya bersedia menyerahkan/mengembalikan kepada SKPD melalui Kepala Bagian Perlengkapan/Sekretaris SKPD)/Kasubbag Tata Usaha yang membidangi masalah Umum dan perlengkapan, apabila terjadi mutasi keluar dari SKPD atau pension. 5. Bahwa saya bersedia bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa kendaraan dinas dimaksud berupa kehilangan, kerusakan dan atau akibat kecelakaan. 6. Bahwa apabila saya dalam pemakaian kendaraan dimaksud tidak mentaati ketentuan Penggunaan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Samosir, maka bersedia diproses sesuai ketentuan yang berlaku dan kendaraan dinas dapat ditarik dan diberikan kepada yang lebih membutuhkan untuk menunjang kegiatan operasional dinas. Demikian pernyataan ini saya buat untuk menjadi periksa dan untuk dipergunakan seperlunya. Pangururan, ....................... Yang Membuat Pernyataan
......................................... BUPATI SAMOSIR, Cap/dto MANGINDAR SIMBOLON Diundangkan di Pangururan pada tanggal 10 Oktober 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, Cap/dto
Ir. HATORANGAN SIMARMATA PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19570622 198603 1 005 BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2014 NOMOR SERI F NOMOR
LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR : 25 TAHUN 2014 TANGGAL : 10 OKTOBER 2014 TENTANG...:.TATA CARA PENGGUNAAN .KENDARAAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN.SAMOSIR SURAT PENARIKAN KENDARAAN DINAS (KOP SKPD) Nomor : 028/ ........ / ........ /20... Sifat : Segera Pangururan, 20 Lampiran :Kepada Perihal : Penarikan Kendaraan Dinas. Yth. Sdr. ......................... di............................ Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik Pemerintah Kabupaten Samosir khususnya penggunaan kendaraan dinas (Nama SKPD), bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Sesuai dengan Peraturan Bupati Samosir Nomor ........... Tahun 2014 tentang Tata Pedoman Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir pada Pasal 11 ayat (2) ditegaskan bahwa bagi pengguna kendaraan dinas yang sudah purna tugas (pensiun) atau dimutasi ke jabatan lain atau SKPD lain selambatlambatnya 1 (satu) minggu sejak tanggal pensiun atau sejak Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) harus menyerahkan kendaraan yang digunakannya. 2. Berdasarkan daftar buku inventaris Pemerintah Kabupaten Samosir, salah satu kendaraan dinas roda 4 (empat)/roda 2 yang belum dikembalikan adalah dengan data sebagai berikut : Merk/Tipe : ……….. No. Rangka : …………… No. Mesin : …………….. Tahun : …………………. Warna : …………………. No. Polisi : ……………… Sehubungan dengan hal tersebut, agar Saudara mengembalikan kendaraan dinas dimaksud kepada (Nama SKPD) Kabupaten Samosir melalui Kepala Bagian Perlengkapan, Sekretaris SKPD, Kepala Tata Usaha yang membidangi masalah Umum dan Perlengkapan, paling lambat ............ (1 (satu) hari sejak surat ini diterbitkan). Dengan diterbitkannya Surat Penarikan Kendaraan Dinas ini, maka Surat Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas (SPPKD) atas nama Saudara Nomor ........... tanggal ........... dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih. Sekretaris Daerah/ Kepala SKPD ………………................... BUPATI SAMOSIR, Cap/dto MANGINDAR SIMBOLON Diundangkan di Pangururan pada tanggal 10 Oktober 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,
Ir. HATORANGAN SIMARMATA PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19570622 198603 1 005 BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2014 NOMOR SERI F NOMOR
