BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2014 NOMOR 19 SERI F NOMOR 315 PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI DINAS KESEHATAN (PUSKESMAS DAN JARINGANNYA) DI KABUPATEN SAMOSIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAMOSIR, Menimbang : a.
bahwa dalam penyelenggaran Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dan jaringannya ditetapkan
melalui mekanisme Daerah yang tertuang
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir; b.
bahwa
untuk
mengoptimalkan
dana
yang
bersumber
dari
Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan kepastian hukum dalam upaya penertiban pengelolaan dana perlu disusun pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan; c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Dinas Kesehatan (Puskesmas dan Jaringannya) di Kabupaten Samosir;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.
Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah……………/
diubah beberapa kali yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 444, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota
(Lembaran
Daerah
Provinsi,
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuaran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372); 12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 132 Seri D Nomor 15); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
MEMUTUSKAN:
.............../
MEMUTUSKAN: BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1.
Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.
Bupati adalah Bupati Samosir.
4.
Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir.
5.
Kementerian Kesehatan adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
6.
Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir.
[
7.
Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
8.
Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9.
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah Badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. 11. Tarif Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. 12. Tarif Non Kapitasi adalah merupakan nilai besaran yang sama bagi seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang melaksanakan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta Program Jaminan Kesehatan berupa Rawat Inap Tingkap Pertama dan pelayanan persalinan/maternal Neonatal, klaim alat kesehatan, dan klaim ambulan (transport rujukan). 13. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah untuk program jaminan kesehatan. 14. Peserta PBI adalah Kepala Rumah Tangga Miskin di wilayah Samosir beserta anggota keluarganya yang didaftarkan oleh Pemerintah kepada BPJS. 15. Peserta pekerja adalah pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya atau pekerja dapat mendaftarkan diri sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan. 16. Peserta bukan pekerja dan peserta lainnya adalah individu yang mendaftarkan diri dan keluarganya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan. 17. Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama selanjutnya disebut PPK Tingkat I adalah Puskesmas yang ditunjuk untuk memberi pelayanan kesehatan dasar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
18. Pusat
.............../
18. Pusat Kesehatan Masyarakat untuk selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam wilayah kerja tertentu, termasuk Puskesmas Pembantu, Poskesdes, Polindes dan Puskesmas Keliling. 19. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menyelenggarakan tindakan perawatan di ruangan rawat inap dengan tempat tidur serta tindakan kedaruratan medik atau operatif tertentu sesuai dengan kemampuan. 20. Rawat Jalan Tingkat Pertama selanjutnya disebut RJPT adalah pelayanan kesehatan perorangan
yang
dilaksanakan
tenaga
medis
di
puskesmas
dalam
rangka
observasi,diagnosis,pengobatan dan atau pel ayanan kesehatan yang bersifat umum lainnya. 21. Rawat Inap Tingkat Pertama selanjutnya atau RITP adalah pelayanan kesehatan perorangan yang dilaksanakan oleh tenaga medis di Puskesmas rawat inap dalam rangka observasi,diagnosis,pengobatan dan atau pelayanan kesehatan yang bersifat umum lainnya. 22. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah fasilitas kesehatan yangmempunyai kompetensi untuk memberikan pelayanan tingkat dasar (Puskesmas, Puskesmas rawat inap, Polindes, Poskesdes, Bidan praktek, Dokter praktek dan Klinik Bersalin). 23. Tim Teknis Kabupaten adalah Tim yang mengelola Jaminan Kesehatan Nasional dan bertanggung jawab dalam mengelola kelancaran penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir. 24. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut JKN adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien. 25. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan paripurna yang dapat dilakukan di Puskesmas dan Jaringannya meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap. 26. Perjanjian Kerja Sama (PKS) adalah dokumen perjanjian yang ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan dengan kepala BPJS Kesehatan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. 27. Penyelenggara Pelayanan Kesehatan adalah semua fasilitas kesehatan yang menjalin kerjasama dengan BPJS kesehatan baik fasilitas Kesehatan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Swasta. 28. Fasilitas pelayanan kesehatan swasta adalah institusi pelayanan kesehatan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan peserta BPJS yang dikelola oleh pihak swasta. 29. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelayanan kesehatan Rumah Sakit dan Puskesmas serta Jaringannya atas pelayanan dan jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan / atau pelayanan kesehatan lainnya. 30. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
31. Tenaga............../
31. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, antara lain dokter, dokter gigi, dokter spesialis, apoteker, bidan, perawat, fisioterapis, nutrisionis, asisten apoteker. 32. Tenaga Medis adalah Dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Indonesia. 33. Paramedis adalah Perawat atau Bidan yang telah lulus ujian pendidikan di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 34. Tenaga Non Medis adalah petugas yang bekerja di sarana kesehatan untuk menunjang pelayanan yang terdiri dari petugas apotik, petugas kesehatan masyarakat, petugas kesehatan lingkungan,petugas gizi,petugas laboratorium, petugas tata usaha, petugas loket dan lain-lain (petugas yang bukan dr/drg/perawat/bidan). 35. Kepala Puskesmas adalah Penanggungjawab pembangunan kesehatan di tingkat Kecamatan. 36. Operasional dan Manajemen adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan dan pengendalian pelayanan kesehatan. BAB II MAKSUD, TUJUAN dan RUANG LINGKUP Pasal 2 Maksud ditetapkannya peraturan ini adalah dasar hukum untuk pemanfaatan penerimaan pembiayaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diterima oleh Puskesmas selaku Pemberi Pelayanan Kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan upaya pengendalian mutu pelayanan, mengoptimalkan fungsi koordinasi antara Puskesmas dan Dinas Kesehatan, serta mendukung kemampuan Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di Kabupaten Samosir. Pasal 3 (1) Ruang Lingkup pengelolaan dana Jaminan Kesehatan di Dinas Kesehatan meliputi pengelolaan dana Kapitasi dan Non Kapitasi. (2) Pengelolaan Dana meliputi penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. BAB III PEMBIAYAAN Pasal 4 (1) Dana Jaminan Kesehatan Nasional bersumber dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. (2) Pembiayaan Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap Tingkat Pertama yang diterima berdasarkan tarif kapitasi dan non kapitasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. (3) Besaran biaya Kapitasi dan Non Kapitasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengacu pada Surat Edaran Direktur Pelayanan PT.Askes (Persero) Nomor 174 Tahun 2013 tentang Kesepakatan Tarif Kapitasi dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
(4) Keseluruhan......../
(4) Keseluruhan dana klaim biaya kesehatan yang telah dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 terdiri dari komponen Jasa Pelayanan Medis, Paramedis, Non medis, operasional dan manajemen. BAB IV PEMANFAATAN DANA Bagian Kesatu Pengelolaan Dana Kapitasi Pasal 5 (1) Dana Rawat Jalan Tingkat Pertama yang disalurkan ke Dinas Kesehatan sesuai besaran kapitasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial seluruhnya akan dilaporkan sebagai belanja dan pendapatan oleh Dinas Kesehatan. (2) Dari dana yang disetor ke kas daerah sebesar 95% dimanfaatkan sebagai Jasa Pelayanan. (3) Pembagian Jasa Pelayanan pada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dengan mempertimbangkan: a. Jenis Ketenagaan dan/atau Jabatan; b. Kehadiran. (4) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, dinilai sebagai berikut: a. Tenaga Medis diberi nilai 150 (seratus lima puluh); b. Tenaga Apoteker atau Tenaga Profesi Keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus); c. Tenaga Kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 60 (enam puluh); d. Tenaga Non Kesehatan minimal setara D3, Tenaga Kesehatan setara D3, atau Tenaga Kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun, diberi nilai 40 (empatpuluh); e. Tenaga Kesehatan dibawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima); dan f.
Tenaga Non Kesehatan dibawah D3, diberi nilai 15(lima belas).
(5) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merangkap tugas administratif sebagai Kepala FKTP, Kepala Tata Usaha, atau Bendahara Dana Kapitasi JKN diberi tambahan nilai sebesar 30 (tiga puluh). (6) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai sebagai berikut: a. Hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; dan b. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin. (7) Ketidakhadiran akibat sakit dan/atau penugasan keluar oleh Kepala FKTP dikecualikan dalam penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (6). (8) Jumlah Jasa Pelayanan yang diterima oleh masing-masing Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut: Jumlah nilai yang diperoleh oleh seseorang x
Jumlah dana jasa pelayanan
Jumlah nilai seluruh tenaga Keterangan : Jumlah nilai diperoleh dari nilai variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan ditambah nilai variabel kehadiran 9. Jasa............./
(9) Jasa manajemen dan biaya operasional Tim Penyelenggara Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam mendukung pelayanan Kesehatan sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan rincian, Jasa manajemen dan biaya operasional Tim Penyelenggara Dinas Kesehatan sebesar 40% (empat puluh persen) dan biaya manajemen Puskesmas sebesar 60% (enam puluh) persen. Bagian Kedua Pengelolaan Dana Non Kapitasi Pasal 6 (1) Dana hasil klaim Non Kapitasi yang dibayarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial seluruhnya akan disetor ke kas daerah oleh Dinas kesehatan sebagai Pendapatan Daerah. (2) Dari dana yang disetor ke kas daerah sebesar 95% dimanfaatkan sebagai jasa pelayanan dengan rincian sebagai berikut: a. Pelayanan di Puskesmas : 1. Jasa Medis (dokter umum, dokter gigi);
: 25%
2. Jasa Paramedis;
: 50%
3. Jasa Non Medis.
:10%
4. Jasa Manajemen dan Biaya Operasional, terdiri dari : a). Jasa Manajemen dan Biaya Operasional Tim Pengelola Dinas Kesehatan : 5% b). Jasa Manajemen dan Biaya Operasional Puskesmas
: 10%
1). Jasa Manajemen
: 60%
a. Jasa Kepala Puskesmas;
: 40%
b. Jasa Bendahara JKN;
: 40%
c. Jasa Tata Usaha.
: 20%
2). Biaya Operasional Puskesmas
: 40%
b. Pelayanan di Pustu/Poskesdes/Polindes : 1. Jasa Pelayanan Paramedis
: 85%
2. Jasa Manajemen dan biaya operasional, terdiri dari : a) Jasa Manajemen dan Biaya Operasional Tim Pengelola Dinas Kesehatan
:5%
b) Jasa Manajemen dan Biaya Operasional Puskesmas
: 10%
1). Biaya Operasional Puskesmas;
: 40%
2). Biaya Manajemen Puskesmas
: 60%
dirinci sebagai berikut : a. Jasa Kepala Puskesmas
: 40%
b. Jasa Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional
: 40%
c. Jasa Tata Usaha
: 20% Bagian Ketiga
Jasa Manajemen dan Biaya Operasional Pasal 7 (1) Jasa Manajemen dan Biaya Operasional Puskesmas dimanfaatkan dalam mendukung pelayanan kesehatan dalam gedung maupun luar gedung Puskesmas dan Jaringannya sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan terhadap peserta disertai bukti pendukung, meliputi: a. Pendamping.........../
a. Pendamping Rujukan; b. Biaya jaringan internet/pulsa modem; c. Pengganti Transport upaya kesehatan perorangan; d. Pengganti uang transportasi Petugas Puskesmas ke Kabupaten; e. Biaya pembelian obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai pendukung pelayanan kesehatan di sarana kesehatan; f. ATK Puskesmas; g. Biaya akomodasi pasien/makan pasien; h. Komputer Supplies; i. Penggandaan; j. Pengganti uang transportasi Petugas Puskesmas dan petugas Desa ke lapangan. (2) Jasa Manajemen dan Biaya operasional Tim Teknis Dinas Kesehatan meliputi : a. Honor Tim Koordinasi dan Tim Teknis Dinas Kesehatan; b. Pembelian atk Tim Teknis; c. Komputer supplies; d. Penggandaan; e. Perjalanan dinas luar daerah; f. Perjalanan dinas dalam daerah; g. Biaya sosialisasi jaminan kesehatan nasional yang terdiri dari: sewa gedung, spanduk, transport peserta, konsumsi, honor narasumber, atk, perjalanan dinas panitia; dan h. Biaya cetak. (3) Biaya penggantian/ pembelian BHP atau obat diberikan apabila BHP/ obat yang dibutuhkan tidak tersedia di instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir ( situasional ), dan dapat dibeli di toko obat/ Apotik terdekat, sesuai dengan survei harga pasar dan terdaftar dalam formularium nasional serta tergolong dalam obat generik. (4) Besaran biaya pengganti transport petugas, maupun rujukan dari desa ke puskesmas dan dari desa/puskesmas ke faskes tingkat lanjut bila menggunakan angkutan umum atau sewa transportasi darat dan air mengacu kepada surat keputusan Bupati Samosir Nomor 85 Tahun 2012 Tentang Penetapan Besaran Tarif Pelayanan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Persalinan dan Bantuan Operasional Kesehatan Pada Jajaran Dinas Kesehatan dan Jaringannya Di Kabupaten Samosir Tahun 2012. (5) Bila rujukan menggunakan Puskesmas Keliling disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yaitu: a. BHP dipergunakan untuk pembelian Bahan Bakar Minyak; b. Jasa Pelayanan dipergunakan sebagai jasa supir; c. Jasa sarana disetor ke kas daerah. BAB V MEKANISME PEMBAYARAN Pasal 8 (1) Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir membuat estimasi pendapatan
pada pos
pendapatan asli daerah dan pengeluaran pada RKA - SKPD Dinas Kesehatan. (2) Dana Kapitasi dan Non Kapitasi ditransfer oleh BPJS ke Rekening yang telah tersedia dari tahun sebelumnya. (3) Pengelola............./
(3) Pengelolaan dana Kapitasi dan non Kapitasi dilakukan berdasarkan mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah. BAB VI PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 9 (1) Pembayaran dan Pembukuan Pengelolaan Dana dilaksanakan sesuai dengan mekanisme daerah. (2) Pengelola Keuangan JKN Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir harus mencatat setiap transaksi
keuangan
dalam
Pembukuan,
berdasarkan
kwitansi
atas
dana
yang
didistribusikan ke Bendahara JKN Puskesmas. (3) Bendahara JKN Puskesmas mencatat setiap transaksi keuangan dalam pembukuan atas belanja pengeluaran yang disertai dengan bukti pendukung yang sah. Pasal 10 (1) Laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana
dibuat berdasarkan kebutuhan,
dokumen dan format sesuai dengan peraturan yang berlaku. (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Laporan Rekapitulasi Realisasi Anggaran. (3) Kepala Dinas Kesehatan wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Dana Jaminan Kesehatan Nasional kepada Kementerian Kesehatan dan kepada Bupati Samosir. BAB VI KETENTUAN LAIN- LAIN Pasal 11 Apabila sampai berakhirnya tahun anggaran dana Manajemen Dinas Kesehatan dan Puskesmas tidak dapat dimanfaatkan seluruhnya, maka dana tersebut disetor ke Kas Daerah Kabupaten Samosir. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 13 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2014. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir. Ditetapkan di Pangururan padatanggal 15 Juli 2014
Diundangkan di Pangururan pada tanggal 15 Juli 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
Ir. HATORANGAN SIMARMATA PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19570622 198603 1 005 BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2014 NOMOR 19 SERI F NOMOR 315
BUPATI SAMOSIR, Cap/Dto MANGINDAR SIMBOLON
