BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 201 2014 NOMOR 17 SERI F NOMOR 313 PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SD, SMP, SMA DAN SMK NEGERI KABUPATEN SAMOSIR SUMBER DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAMOSIR, Menimbang
: a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka menuntaskan wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang bermutu sesuai dengan RPJMD 2011-2015, 2011 Pemerintah Kabupaten Samosir mengalokasikan Dana Ban Bantuan Operasional Sekolah (BOS (BOS) Tahun Anggaran 2014; b. bahwa berdasarkan per pertimbangan timbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah SD, SMP, SMA dan SMK Negeri Kabupaten Samosir Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2014;
Mengingat
: 1. Undang Undang-Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang tenta Penyelenggaraan Negara yang Bebas ebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang Undang-Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang Undang-Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik IIndonesia Nomor 4301); 4. Undang ndang-Undang Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Indonesia Nomor 4346); 5. Undang Undang-Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang Undang-Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang tentan Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun un 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Ne Negara gara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang.........../
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 67 Tahun 2006, Seri A Nomor 6); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014; MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SD, SMP, SMA DAN SMK NEGERI KABUPATEN SAMOSIR SUMBER DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014. BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir. 2. Bupati adalah Bupati Samosir. 3. Dinas.........../
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir. 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir. 5. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri yang ada di wilayah Kabupaten Samosir. 6. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah bantuan Pemerintah Daerah untuk penyediaan pendanaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) untuk tingkat SD dan SMP dan Biaya Operasional Manejemen Mutu (BOMM) untuk tingkat SMA dan SMK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan bagian dari belanja operasional sekolah. BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS BOSDA Pasal 2 Pemberian BOSDA dimaksudkan untuk memenuhi kekurangan dan melengkapi keperuntukan biaya operasional sekolah yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 3 Tujuan pemberian BOSDA yang bersumber dari APBD Kabupaten Samosir adalah untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat dan secara khusus bertujuan untuk: a. Membantu Biaya Operasional Sekolah dari APBN sebagai dana pendamping untuk memenuhi kebutuhan biaya personalia sekolah SD, SMP, SMA dan SMK Negeri; b. Mengurangi Angka Putus Sekolah; c. Meningkatkan Angkat Partisipasi Kasar (APK). Pasal 4 BOSDA dilaksanakan dengan azas: a. transparan (keterbukaan) artinya memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan BOSDA; b. akuntabel, artinya pengelolaan BOSDA dapat dipertanggungjawabkan; c. efektif, artinya kegiatan yang dibiayai oleh BOSDA dapat mencapai target yang telah ditetapkan; d. efisien, artinya penggunaan dana BOSDA dapat menghasilkan keluaran yang maksimal; e. tertib, artinya pengelolaan BOSDA harus dikelola secara tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran; f. kepatutan, artinya dalam pengelolaan BOSDA harus memperhatikan tindakan atau sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. BAB III SASARAN Pasal 5 (1) Sasaran BOSDA adalah: a. SD Negeri di daerah terpencil; b. SMP, SMA dan SMK Negeri; (2) BOS SD dan SMP serta BOMM SMA dan SMK yang bersumber dari APBD Kabupaten Samosir digunakan sekolah untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional personalia antara lain: a. pengganti transport guru pembimbing kegiatan Pembelajaran siswa diluar jam belajar efektif/ekstra; b. biaya Perjalanan Dinas Kepala Sekolah, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Barang dalam melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah; c. pengganti transport operator Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) tingkat satuan pendidikan. (3) BOMM.........../
(3) BOMM Untuk Penyelenggaraan Kelas Unggulan SMA Negeri 1 Pangururan untuk keperluan: a. uang trasport guru/instruktur Materikulasi kurikuler pada sore hari; b. honorarium panitia pengelola kelas unggulan yaitu Kepala Sekolah, TU/anggota dan Wali Kelas. BAB IV BESARAN DAN NILAI BANTUAN Pasal 6 (1)
(2)
Besaran BOSDA disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan ketentuan alokasi anggaran persekolah dihitung berdasarkan jumlah rombongan belajar masingmasing sekolah. Besaran BOSDA setiap sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan pada DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir. BAB V KARAKTERISTIK Pasal 7
(1) Dana BOSDA diberikan untuk meningkatkan pengembangan pembelajaran untuk melengkapi keperuntukan BOS yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Dana BOSDA diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun serta oleh pihak manapun. (3) Dana BOSDA harus dikelola secara transparan, efisien, dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan. BAB VI PENGELOLAAN Bagian Kesatu Persyaratan Administrasi Pasal 8 Persyaratan administrasi sekolah untuk kelengkapan permohonan BOSDA adalah: a. Rekapitulasi Jumlah siswa; b. Program kegiatan guru; c. Fotocopy rekening bank atas nama sekolah.
dokumen
dalam
pengajuan
Bagian Kedua Prosedur Pengajuan Pasal 9 (1) Kepala Sekolah mengajukan permohonan BOSDA secara tertulis kepada Kepala Dinas, dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (2) Kepala Dinas bertugas melakukan penelitian dan pengkajian berkas permohonan dari sekolah. (3) Penyaluran BOSDA kepada Satuan Pendidikan penerima BOSDA dilakukan melalui rekening sekolah. (4) Rekening sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah rekening atas nama sekolah dan bukan atas nama pribadi. (5) Waktu Pelaksanaan Program BOSDA terhitung mulai Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 atau sesuai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2014. Bagian Ketiga Pengelolaan dan Penatausahaan Pasal 10 (1)
Pengelolaaan......../
(1) (2)
Pengelolaan dan penatausahaan BOSDA dilaksanakan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah; Rincian Penggunaan BOSDA Kabupaten Samosir dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS). Bagian Keempat Pelaporan Realisasi Keuangan Pasal 11
(1) Kepala sekolah wajib melaporkan realisasi keuangan BOSDA kepada Kepala Dinas paling lama 14 (empat belas) hari setelah dana masuk ke rekening sekolah. (2) Penerima Dana BOSDA 2014 wajib menyampaikan laporan penggunaan dana paling lambat tanggal 12 Juli 2014 untuk semester Genap Tahun Pelajaran 2013/2014 dan tanggal 8 Desember 2014 untuk semester Ganjil Tahun Pelajaran 2014/2015. (3) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), minimal memuat: a. Uraian singkat kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai melalui dana BOSDA yang diterima; b. Rekapitulasi penggunaan dana yang diterima; c. Hambatan/kendala yang dihadapi dan cara mengatasi hambatan/kendala jika memang ada. (4) Laporan pertanggungjawaban dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dijilid dan disampaikan kepada Bupati Samosir melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir. BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA Pasal 12 Pertanggungjawaban pengelolaan dana BOSDA Tahun 2014 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. setiap pengeluaran uang harus didukung dengan bukti yang sah disertai tanda tangan persetujuan dari pihak-pihak yang menerima dan berwenang mengeluarkan uang; b. bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus diberi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti, tidak boleh ada coretan pada kuitansi (ketikan ditindas); d. setiap terjadi transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran uang dibukukan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi; e. pemungutan dan/atau pemotongan dan penyetoran pajak atas pembayaran/pembelian/pengadaan/penggandaan barang dalam jumlah tertentu dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku; f. apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis dan lampirannya, maka penyimpangan tersebut menjadi tanggungjawab penerima bantuan; g. untuk kegiatan pengembangan pembelajaran harus melampirkan daftar hadir peserta didik yang dibimbing; h. guru pembimbing untuk kegiatan pengembangan pembelajaran harus melampirkan uraian aktifitas/kegiatan dan ringkasan materi (Notulen) belajar yang dilaksanakan pada setiap pertemuan. BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 13 (1)
Dinas melaksanakan pembinaan pengelolaan BOSDA yang dilakukan oleh sekolah. (2) Pelaksanaan.........../
(2)
Pelaksanaan pembinaan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi dan konsultasi. Pasal 14
Pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban BOSDA dilaksanakan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB IX PENUTUP Pasal 15 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2014. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir. Ditetapkan di Pangururan. pada tanggal 1 Juli 2014 BUPATI SAMOSIR, Cap/dto MANGINDAR SIMBOLON
Diundangkan di Pangururan pada tanggal 1 Juli 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,
Ir. HATORANGAN SIMARMATA PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19570622 198603 1 005 BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2014 NOMOR 17 SERI F NOMOR 313
