BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2014 NOMOR SERI F NOMOR PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN SAMOSIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAMOSIR, Menimbang
:
a.
bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Samosir 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu ditetapkan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kabupaten Samosir; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Samosir;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang ........../
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161). 11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2013 Nomor 20 Seri B Nomor 32); 13. Peraturan Bupati Samosir Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Samosir Nomor 23 Seri F Nomor 284); 14. Peraturan Bupati Samosir Nomor 21 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Samosir Nomor 24 Seri F Nomor 285); MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN SAMOSIR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Samosir. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya ........../
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Samosir. 5. Bupati adalah Bupati Samosir. 6. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. 8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan pedalaman dan/ atau laut. 9. Sektor Perdesaan adalah daerah yang memiliki ciri-ciri pedesaan seperti sawah, ladang, empang tradisional. 10. Sektor Perkotaan adalah Desa/Kelurahan pada ibukota Kecamatan dan daerah memiliki ciri-ciri perkotaan seperti real estate, komplek pertokoan, industri/jasa. 11. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk Kegiatan Usaha Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan. 12. Klasifikasi adalah Pengelompokan Nilai Jual Bumi atau Nilai Jual Bangunan yang digunakan sebagai pedoman Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Nilai Jual Objek Pajak Bangunan. 13. Kode Zona Nilai Tanah atau disingkat ZNT adalah Kode yang menunjukkan himpunan kelompok bidang tanah atau areal tanah yang mempunyai nilai indikasi rata-rata yang sama dalam Desa/Kelurahan (peta ZNT Desa/Kelurahan). BAB II KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN
(1)
(2)
Pasal 2 Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Bumi berupa tanah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini. Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Bangunan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini.
BAB III PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI BERUPA TANAH
(1)
Pasal 3 Nilai Jual Objek Pajak Bumi berupa tanah yang digunakan Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah hasil penyesuaian antara Nilai Jual Objek Pajak Bumi hasil Pendataan/Survey, Nilai Jual Objek Pajak Bumi yang digunakan ........../
(2)
digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balige yang dikaitkan dengan Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Bumi berupa tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1). Penetapan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Bumi berupa tanah di Kabupaten Samosir adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini. BAB IV DAFTAR BIAYA KOMPONEN BANGUNAN
(1)
(2) (3)
Pasal 4 Daftar Biaya Komponen Bangunan merupakan dasar perhitungan nilai bangunan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bangunan untuk Wilayah Kabupaten Samosir. Daftar Biaya Komponen Bangunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Samosir. Khusus untuk Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bangunan Tahun 2014, Daftar Biaya Komponen Bangunan yang digunakan adalah Daftar Biaya Komponen Bangunan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balige. BAB V PENUTUP
Pasal 5 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir. Ditetapkan di Pangururan pada tanggal 23 Juni 2014 BUPATI SAMOSIR, Cap/dto MANGINDAR SIMBOLON Diundangkan di Pangururan pada tanggal 23 Juni 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN Cap/dto Ir. HATORANGAN SIMARMATA PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19570622 198603 1 005 BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2014 NOMOR SERI F NOMOR
