BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2002 NOMOR 41 SERI F
KEPUTUSAN BERSAMA BUPATI BANJARNEGARA DENGAN BUPATI WONOSOBO NOMOR : 485 TAHUN 2002 NOMOR : 17 TAHUN 2002 TENTANG KERJASAMA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN DATARAN TINGGI DIENG BUPATI BANJARNEGARA, BUPATI WONOSOBO, Menimbang
:
a. bahwa Kawasan Dataran Tinggi Dieng terletak di wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo;
b. bahwa Kawasan Dataran Tinggi Dieng mempunyai potensi alam dan budaya yang dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik bagi wisatawan nusantara maupun mancanegara, serta mempunyai potensi pertanian, panas bumi, hutan lindung yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo, maka harus dilestarikan dan dikembangkan; c. bahwa guna mewujudkan maksud diatas, maka dipandang perlu diatur kerjasama pengelolaan dan pengembangan Kawasan Dataran Tinggi Dieng yang dituangkan dalam Keputusan Bersama Bupati Banjarnegara dengan Bupati Wonosobo. Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahum 1950 Nomor 42 ); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 ); 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan ( Lembaran Negara Republik Indo-nesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684 ); 2
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27 ); 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427 ); 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undangundang Nomor 13 Tahun 1950 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59 ); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Oganisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara ( Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 47 Seri D Nomor 27 );
3
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas-dinas Kabupaten Banjarnegara ( Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 48 Seri D Nomor 28 ); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga-lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara ( Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 49 Seri D Nomor 27 ); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Pemerintah Kecamatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 50 Seri D Nomor 30); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo ( Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 6 ); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Wonosobo ( Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 7 ); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wonosobo ( Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 8 );
4
Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor : 170 / 35 / 2002, tanggal 18 Mei 2002, tentang Persetujuan Kerjasama Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Dataran Tinggi Dieng Antara Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 23 Tahun 2002, tanggal 8 Juli 2002, tentang Persetujuan Kerjasama Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Dataran Tinggi Dieng Antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo Dengan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KEPUTUSAN BERSAMA BUPATI BANJARNEGARA DENGAN BUPATI WONOSOBO, TENTANG KERJASAMA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN DATARAN TINGGI DIENG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan : a. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
5
c. Bupati adalah Bupati Banjarnegara dan Kepala Pemerintah Kabupaten Wonosobo. d. Forum adalah Lembaga yang berfungsi mengelola dan mengembangkan Kawasan Dataran Tinggi Dieng. e. Kawasan adalah Kawasan Dataran Tinggi Dieng yang terletak di Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara dan Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo. f. Konservasi adalah upaya pengelolaan dan pengembangan untuk melestarikan potensi alam dan budaya. g. Pengelolaan adalah upaya perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan potensi alam dan budaya, dengan memperhatikan aspek-aspek pelestarian. h. Pengembangan adalah upaya peningkatan pemanfaatan potensi alam dan budaya, dengan memperhatikan aspek-aspek pelestarian. BAB II BIDANG DAN POKOK KEGIATAN KERJASAMA Pasal 2 Bidang-bidang yang dikerjasamakan meliputi : a. Bidang Pariwisata dan Kebudayaan; b. Bidang Konservasi Alam dan Cagar Budaya; c. Bidang Sarana dan Prasarana; d. Bidang Pertanahan; e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat; f. Bidang Keamanan; g. Bidang Pendanaan.
6
Pasal 3 Pokok-pokok Kegiatan Kerjasama meliputi : 1. Bidang Pariwisata dan Kebudayaan yaitu : a) Kegiatan promosi terpadu; b) Kegiatan pengelolaan produk wisata dan budaya; c) Kegiatan pengembangan produk wisata, budaya dan penunjangnya. 2. Konservasi Alam dan Cagar Budaya yaitu : a) Rehabilitasi kawasan hutan, lahan pertanian dan cagar budaya; b) Pengelolaan kawasan hutan, lahan pertanian dan cagar budaya. 3. Bidang Sarana dan Prasarana yaitu : a) Pengadaan sarana dan prasarana perhubungan dan fasilitas umum; b) Pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan dan fasilitas umum; c) Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan dan fasilitas umum. 4. Bidang Pertanahan yaitu : a) Inventarisasi status kepemilikan tanah di wilayah kawasan; b) Penyelesaian status kepemilikan tanah; c) Pemetaan tanah. 5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat yaitu : a) Memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok masyarakat; b) Peningkatan kemampuan kelompok; c) Penguatan kelompok. 6. Bidang Keamanan yaitu : a) Penanganan keamanan akibat bencana alam; b) Penanganan keamanan akibat manusia. 7. Bidang Pendanaan yaitu : a) Penyediaan dana lewat APBD masing-masing, yang seimbang; b) Upaya bersama menggali dana dari sumber-sumber dalam mauapun luar forum. BAB III
7
BENTUK KERJASAMA Pasal 4 Kerjasama Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan adalah berbentuk Forum. Pasal 5 Unsur-unsur Forum terdiri dari : 1. Dewan Penasehat yaitu : a) Wakil Bupati; b) Sekretaris Daerah. 2. Pelaksana yaitu : Instansi yang berwenang di kedua Kabupaten sebagai pengambil kebijakan, bertanggung jawab atas semua permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan kawasan. Pasal 6 Tugas Pokok Forum : a) Dewan Penasehat. Memberikan arahan dan mengambil kebijakan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan pengembangan kawasan. b) Pelaksana. Mengkoordinasikan, merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program-program pengelolaan dan pengembangan kawasan. BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA Pasal 7 (1) Susunan Organisasi Forum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bersama ini;
8
(2) Ketua Forum, Sekretaris Forum, dan Koordinator Bidang dijabat olah unsur dari Kabupaten secara bergantian dengan masa jabatan 1 (satu) tahun. Pasal 8 Tata Kerja Forum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini disesuaikan dengan tugas pokok masing-masing bidang. Pasal 9 Forum Pelaksana Kerjasama bertanggung jawab kepada Bupati masingmasing Kabupaten. BAB V JANGKA WAKTU Pasal 10 Jangka waktu kerjasama ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Dengan ditetapkannya Keputusan Bersama ini maka Keputusan Bersama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjarnegara dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor : 04/1995 dan Nomor : 20/1995 tanggal 20 Juli 1995 tentang Kerjasama Pengelolaan Obyek Wisata Dataran Tinggi Dieng dinyatakan tidak berlaku lagi dan dicabut. Pasal 12 Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini, sepanjang mengenai pelaksanannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Forum, dengan persetujuan Bupati.
9
Pasal 13 Keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Bersama ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. Ditetapkan di Dieng Pada tanggal 1 Agustus 2002 BUPATI WONOSOBO, Cap ttd, TRIMAWAN NUGROHADI
BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, DJASRI
Diundangkan di Wonosobo Pada tanggal 2 Agustus 2002
Diundangkan di Banjarnegara Pada tanggal 1 Agustus 2002
SEKRETARIS DAERAH Cap ttd, Drs. TAWABUL, MM
SEKRETARIS DAERAH Cap ttd, SUTEDJO SLAMET UTOMO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2002 NOMOR 41 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2002 NOMOR 21
Diumumkan di Banjarnegara Pada tanggal 17 Juli 2002 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
Cap ttd, WAWANG A. WAKHYUDI, S.H., M.Si. Pembina
10
NIP. 010 216 500
Lampiran I
: Keputusan Bersama Bupati Banjarnegara dengan Bupati Wonosobo Nomor : 485 Tahun 2002 Nomor : 17 Tahun 2002 Tanggal : 1 Agustus 2002
SUSUNAN ORGANISASI FORUM KERJASAMA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN DATARAN TINGGI DIENG No.
Jabatan Dalam Dinas
Jabatan Dalam Forum
1
2
3
1.
Bupati
Penanggung Jawab
2.
Wakil Bupati
Dewan Penasehat
3.
Sekretaris Daerah
Dewan Penasehat
4.
Kepala Bappeda / Bapeda
Ketua Forum
5.
Kepala Dishubpar / Disparbud
Sekretaris Forum
6.
Kepala Dishubpar / Kepala Disparbud.
Koordinator Bidang Pariwisata & Kebudayaan.
7.
Kepala Dipertan / Dishutbun
8.
Kepala DPUK
Koordinator Prasarana
9.
Kabag Tata Pemerintahan
Koordinator Bidang Pertanahan
10.
Kakan PMD / Kakan PM
Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Koodinator Bidang Konservasi Alam dan Cagar Budaya Bidang
Sarana
dan
11
1
2
3
11.
Kapolres
Koordinator Bidang Keamanan.
12.
Kabag Keuangan / BPKD
Koordinator Bidang Pendanaan
13.
Kepala Kantor BPN
Anggota
14.
Ka Kantor Kesbang dan Pol PP/ Linmas
Anggota
15.
Perhutani
Anggota
16.
SPSP Prop. Jawa Tengah
Anggota
17.
Kepala Bagian Perekonomian
Anggota
18.
Kepala Bagian Pembangunan dan LH
Anggota
19.
Kepala Disindagkop
Anggota
20.
Kepala Dinas Daerah/BPKD
21.
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Anggota
22.
Ketua Tim Penggerak PKK
Anggota
23.
Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Anggota
24.
Kepala Kantor Perhubungan
Anggota
25.
Camat
Anggota
Pendapatan
Anggota
BUPATI WONOSOBO,
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
Cap ttd,
TRIMAWAN NUGROHADI
D J A S R I
12
Lampiran I
: Keputusan Bersama Bupati Banjarnegara dengan Bupati Wonosobo Nomor : 485 Tahun 2002 Nomor : 17 Tahun 2002 Tanggal : 1 Agustus 2002
DAFTAR BIDANG KEGIATAN DAN DINAS/INSTANSI PELAKSANA FORUM KERJASAMA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN DATARAN TINGGI DIENG No.
Bidang Kegiatan
Dinas/Instansi Pelaksana
Keterangan
1
2
3
4
1.
Pariwisata dan Kebudayaan
a. b. c. d. e. f. g. h.
Dishubpar / Diparbud Bappeda / Bapeda DPUK Bagian Perkonomian Perhutani SPSP Prop. Jawa Tengah Dinas Pendidikan Dipertan, Disnak, Diskan
Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
2.
Konservasi Alam dan Cagar Budaya
a. b. c. d.
Dipertan/Dishutbun Bappeda/Bapeda Dishubpar/Diparbud Bag. Pemb. dan LH/Bag. LH. Perhutani SPSP Prop. Jawa Tengah Dinas Pendidikan Camat
Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
e. f. g. h.
13
1
2
3 DPUK Bappeda/Bapeda Dishubpar/Diparbud DPU Bina Marga Kantor Perhubungan
4
3
Sarana dan Prasarana
a. b. c. d. e.
4
Pertanahan
a. Bag.Tata Pemerintahan/Bag. Pemdes b. Kantor Pertanahan c. Bappeda/Bapeda d. Dishubpar/Diparbud e. Bagian Hukum f. Camat.
Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
5.
Pemberdayaan Masyarakat
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggora Anggota
6.
Keamanan
a. POLRES b. Kesbang dan Pol PP/ Kesbang Linmas c. Perhutani d. Camat e. Kantor Ketertiban dan Satpol PP
KPMD/KPM Bappeda/Bapeda Dishubpar/Diparbud Disindagkop Bagian Perekonomian Tim Penggerak PKK Dinas Pendidikan Camat Depag Desa
Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota
Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota
14
1 7.
2 Pendanaan
3
4
a. Bag. Keuangan/BPKD Koordinator b. Bappeda/Bapeda Anggota c. Bagian Pembangunan dan LH/Bag. Pengendalian dan pembangunan Anggota d. Dishubpar Anggota e. Dipenda Anggota f. Perhutani Anggota
BUPATI WONOSOBO,
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
Cap ttd,
TRIMAWAN NUGROHADI
D J A S R I
15
16
