BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2012 NOMOR 90 SERI E PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 90 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANJARNEGARA, Menimbang
: a.
b.
c.
Mengingat
: 1.
2.
bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah; bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan, diperlukan adanya Rencana Aksi yang jelas dan terarah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Banjarnegara; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya UndangUndang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106); Peraturan daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 17 Seri E); MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
2. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan. 3. Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara. 4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan dimaksudkan sebagai acuan SKPD terkait dalam penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat. BAB III JENIS PELAYANAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET Pasal 3 Penyelenggaraan pelayanan dasar Pemerintah Daerah sesuai dengan SPM, yang terdiri dari: a. jenis pelayanan dasar; b. data base indikator SPM ; c. target pencapaian SPM; d. perumusan program dan kegiatan dalam pencapaian target SPM; dan e. perhitungan pembiayaan pencapaian target SPM; Pasal 4 Jenis pelayanan dasar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan pelayanan terdiri atas : a. pelaksanaan program/kegiatan bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Perumahan Rakyat, Sosial, Kesehatan, Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Lingkungan Hidup, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pendidikan Dasar, Ketenagakerjaan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Ketahanan Pangan, Kesenian, Komunikasi dan Informatika, Perhubungan, dan Penanaman Modal; dan
b. penyediaan sarana dan prasarana bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Perumahan Rakyat, Sosial, Kesehatan, Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Lingkungan Hidup, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pendidikan Dasar, Ketenagakerjaan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Ketahanan Pangan, Kesenian, Komunikasi dan Informatika, Perhubungan, dan Penanaman Modal. Pasal 5 Penetapan target pencapaian SPM dan biaya pencapaian target bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Perumahan Rakyat, Sosial, Kesehatan, Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Lingkungan Hidup, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pendidikan Dasar, Ketenagakerjaan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Ketahanan Pangan, Kesenian, Komunikasi dan Informatika, Perhubungan, dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan target SPM yang harus dicapai secara bertahap mulai Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017. Pasal 6 (1) Penetapan target pencapaian SPM dan biaya pencapaian SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Perumahan Rakyat, Sosial, Kesehatan, Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Lingkungan Hidup, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pendidikan Dasar, Ketenagakerjaan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Ketahanan Pangan, Kesenian, Komunikasi dan Informatika, Perhubungan, dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 adalah dari hasil perhitungan pembiayaan pencapaian target SPM yang dilakukan oleh Tim Pecepatan dan Penerapan dan Pencapaian SPM SKPD, dengan memperhatikan RPJMD, kemudian menjadi dasar masukan dalam Matrik Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun 2013 – 2017 masing-masing SKPD terkait sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. (2) Pelaksanaan Perhitungan Pembiayaan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Petunjuk Teknis Rencana Perhitungan Pembiayaan SPM dari masing-masing Kementerian Teknis. (3) Target pencapaian SPM beserta pendanaan indikatif SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Perumahan Rakyat, Sosial, Kesehatan, Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Lingkungan Hidup, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pendidikan Dasar, Ketenagakerjaan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Ketahanan Pangan, Kesenian, Komunikasi dan Informatika, Perhubungan, dan Penanaman Modal dalam Matrik Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun 2013 – 2017 SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan dan dituangkan kedalam Rencana Kerja (Renja) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUA & PPAS dan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD).
BAB IV PELAKSANAAN Pasal 7 (1) Matrik Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Perumahan Rakyat, Sosial, Kesehatan, Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Lingkungan Hidup, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pendidikan Dasar, Ketenagakerjaan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Ketahanan Pangan, Kesenian, Komunikasi dan Informatika, Perhubungan, dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan acuan dalam perencanaan program target rencana pencapaian SPM secara bertahap oleh SKPD yang didukung dengan data akurat. (2) Penyelenggaraan pelayanan bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Perumahan Rakyat, Sosial, Kesehatan, Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Lingkungan Hidup, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pendidikan Dasar, Ketenagakerjaan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Ketahanan Pangan, Kesenian, Komunikasi dan Informatika, Perhubungan, dan Penanaman Modal sesuai dengan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi di bidangnya. (3) Data dasar SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Perumahan Rakyat, Sosial, Kesehatan, Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Lingkungan Hidup, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pendidikan Dasar, Ketenagakerjaan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Ketahanan Pangan, Kesenian, Komunikasi dan Informatika, Perhubungan, dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar secara periodik dimutahirkan dan dilaporkan kepada Bagian Organisasi dan Bappeda. BAB V PEMBINAAN Pasal 8 (1) Masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dalam pelaksanaan SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Perumahan Rakyat, Sosial, Kesehatan, Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Lingkungan Hidup, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pendidikan Dasar, Ketenagakerjaan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Ketahanan Pangan, Kesenian, Komunikasi dan Informatika, Perhubungan, dan Penanaman Modal sesuai tupoksi masing-masing. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui pemberian fasilitas, bimbingan teknis dan bantuan teknis.
(3) Dalam pelaksanaan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan konsultasi secara teknis maupun administrasi dan berkoordinasi dengan Gubernur Cq. Badan terkait, Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah maupun kepada Kementerian/LPNK melalui Sekretaris Jenderal Kementerian /Sekretaris LPNK. (4) Persiapan, pelaksanaan dan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 9 Pembiayaan atas penyelenggaraan pelayanan bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Perumahan Rakyat, Sosial, Kesehatan, Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Lingkungan Hidup, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pendidikan Dasar, Ketenagakerjaan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Ketahanan Pangan, Kesenian, Komunikasi dan Informatika, Perhubungan, dan Penanaman Modal untuk pencapaian sesuai dengan target SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melalui Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKASKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. BAB VII PENGENDALIAN Pasal 10 (1) Pengendalian dan evaluasi umum dan teknis terhadap penerapan SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Perumahan Rakyat, Sosial, Kesehatan, Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Lingkungan Hidup, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pendidikan Dasar, Ketenagakerjaan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Ketahanan Pangan, Kesenian, Komunikasi dan Informatika, Perhubungan, dan Penanaman Modal dilakukan oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. (2) Hasil pengendalian dan evaluasi umum dan teknis terhadap pelaksanaan SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Perumahan Rakyat, Sosial, Kesehatan, Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Lingkungan Hidup, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pendidikan Dasar, Ketenagakerjaan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Ketahanan Pangan, Kesenian, Komunikasi dan Informatika, Perhubungan, dan Penanaman Modal dilaporkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati yang akan dikompilasikan oleh Sekretaris Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Sekretaris Daerah, Bappeda dan Bagian Organisasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
(3) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan evaluasi umum dan teknis SPM masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat mengakomodasikan pengelolaan data dan informasi penerapan SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Perumahan Rakyat, Sosial, Kesehatan, Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Lingkungan Hidup, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pendidikan Dasar, Ketenagakerjaan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Ketahanan Pangan, Kesenian, Komunikasi dan Informatika, Perhubungan, dan Penanaman Modal ke dalam sistem informasi daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.
Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 26-12-2012 BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, SUTEDJO SLAMET UTOMO Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal 26-12-2012 SEKRETARIS DAERAH, Cap ttd, FAHRUDIN SLAMET SUSIADI BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2012 NOMOR 90 SERI E Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Daerah, Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM Pembina Utama Muda NIP. 19600519 198510 1 001
