BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2012 NOMOR 37 SERI E PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG PENINGKATAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU DI KABUPATEN BANJARNEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANJARNEGARA, Menimbang : a.
b.
bahwa untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal, perlu upaya peningkatan pemberian Air Susu Ibu yang terdiri dari Inisiasi Menyusu Dini pada bayi baru lahir, pemberian Air Susu Ibu Eksklusif sampai bayi umur 6 bulan, serta penyusuan lanjutan sampai anak berumur 2 tahun; bahwa dalam rangka peningkatan pemberian Air Susu Ibu sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu di Kabupaten Banjarnegara;
c. Mengingat
: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Rl Tahun 1979 Nomor 32, Lembaran Negara RI Nomor 3143); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nornor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3475); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Rl Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3656); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3886); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Rl Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaga Negara Rl Nomor 4234); 2
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Indonesia (Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaga Negara Rl Nomor 4279); Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaga Negara Rl Nomor 4431); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya UndangUndang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 3
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3637); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Eksklusif (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomo r 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5291); 16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu di Provinsi Jawa Tengah; MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU DI KABUPATEN BANJARNEGARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara. 4
4.
5. 6. 7.
8.
9.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Tenaga kesehatan adalah seorang profesional yang bekerja di bidang kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu/anak dan pelayanan pendukungnya, antara lain dokter, dokter spesialis kebidanan dan kandungan, dokter spesialis anak, bidan, perawat, ahli gizi, sanitarian, penyuluh kesehatan. Sarana pelayanan kesehatan adalah institusi kesehatan baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak meliputi Pondok Bersalin desa (Polindes), Poliklinik Kesehatan Desa (PKD), Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat Pelayanan dan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial (PPKKS) / Puskesmas, Rumah Bersalin, Rumah Sakit. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disingkat ASI adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, sari buah, madu, air teh, air putih dan lain -lain serat tanpa tambahan makanan padat seperti buah buahan, bubur susu, biskuit, bu bur nasi, tim dan lain-lain, kecuali obat dan vitamin atas rekomendasi tenaga kesehatan.
5
10. Inisiasi Menyusu Dini (early initiation) yang selanjutnya disingkat IMD atau permulaan menyusu dini adalah bayi mulai menyusu sendiri segera setelah lahir. 11. Segera setelah lahir dalam Inisiasi Menyusu Dini adalah bahwa bayi begitu lahir setelah dipotong tali pusatnya sampai selama 1 (satu) jam, tidak dipisahkan dari ibunya untuk ditimbang dan dimandikan, melainkan diletakkan di dada ibu yang melahirkan untuk dapat menyu su sendiri tanpa bantuan. 12. Ruang Laktasi adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan menyusui, memerah dan menyimpan ASI yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, minimal meliputi meja dan kursi, tempat cuci tangan dan tempat menyimpan ASI perah. 13. Tempat-tempat umum adalah tempat -tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktifitas, meliputi tempat ibadah, pasar tradisional maupun swalayan, mall, terminal, stasiun kereta api, hotel, tempat wisata dan lain sebagainya. BAB II TUJUAN Pasal 2 Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah percepatan peningkatan peran serta masyarakat, pemerintah, swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Program Peningkatan Pemberian ASI di Daerah. 6
BAB III PELAKSANAAN Pasal 3 (1)
(2)
Dalam rangka percepatan pencapaian keberhasilan pemberian ASI Eksklusif, semua SKPD wajib mendukung dan melaksanakan Program Peningkatan Pemberian ASI. Koordinator pelaksanaan Program Peningkatan Pemberian ASI adalah Dinas Kesehatan. BAB IV PROGRAM Pasal 4
(1)
(2)
Pelaksana Program Peningkatan Pemberian ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sarana pelayanan kesehatan tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa atau Kelurahan . Sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM) yang meliputi : a. sarana Pelayanan Kesehatan (SPK) mempunyai kebijakan Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu (PP-ASI) tertulis yang secara rutin dikomunikasikan kepada semua petugas; b. melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan ketrampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut; 7
c. menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan penatalaksanaannya dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi lahir sampai umur 2 (dua) tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui; d. membantu ibu mulai menyusui bayinya segera setelah melahirkan yang dilakukan di ruang bersalin. Ibu melahirkan dengan operasi caesar, bayi disusui setelah 30 menit ibu sadar; e. membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui, meskipun ibu dipis ah dari bayi atas indikasi medis; f. tidak memberikan makanan atau minuman apapun selain ASI kepada bayi baru lahir, kecuali atas indikasi medis; g. melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi 24 jam sehari; h. membantu ibu menyusui semau ibu, ta npa pembatasan terhadap lama dan frekuensi menyusui; i. tidak memberikan dot atau kempeng kepada bayi yang diberikan ASI; dan j. mengupayakan terbentuknya Kelompok Pendukung ASI (KP -ASI) dan rujuk ibu kepada kelompok tersebut, ketika pulang dari Rumah Sakit/Rumah Bersalin/Sarana Pelayanan Kesehatan.
8
(3)
Sarana pelayanan kesehatan tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang mempromosikan susu formula bayi, baik secara langsung dengan memasang poster iklan produk susu formula dan/atau memperkenalkan d an memberikan sampel produk susu formula, maupun secara tidak langsung dengan membekali ibu bersalin dengan susu formula tertentu, serta tidak menerima sponsorship dalam bentuk apapun. Pasal 5
(1) (2) (3)
Pelaksanaan Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu dilaksanakan pada setiap SKPD. Pimpinan SKPD Kabupaten menyediakan Ruang Laktasi di lingkungan kantor masing -masing. Pengaturan bentuk ruang laktasi diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan. Pasal 6
Pemerintah Daerah mendukung pencapaian sasaran Program Peningkatan Pemberian ASI dengan cara-cara : a. melakukan koordinasi lintas program dan sektoral tingkat Kabupaten mengenai Program Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu dengan Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai leading sektor; b. melaksanakan penyebarluasan informasi dan advokasi program; c. mendayagunakan Forum Kesehatan Desa dan membentuk Kelompok-kelompok Pendukung ASI yang dimotori oleh motivator ASI, kader Posyandu dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; 9
d. e. f. g.
h.
i.
mewajibkan pelayanan IMD dan ASI Eksklusif pada pelayanan KIA di sarana pelayanan kesehatan tingkat kabupaten; melarang pemasaran produk susu formula bayi, baik dalam bentuk promosi media massa maupun promosi langsung di sarana pelayanan kesehatan; mengupayakan tersedianya fasilitas ruang laktasi di semua Instansi/SKPD Kabupaten; mengadvokasi direktur perusahaan sebagai pimpinan tempat-tempat kerja untuk mengupayakan tersedianya fasilitas ruang laktasi di tempat kerjanya dan memberikan kesempatan kepada karyawan memanfaatkan sesuai kebutuhan; mengadvokasi pengelola sa rana-sarana umum untuk menyediakan fasilitas ruang laktasi di lingkungannya dan mendorong pemanfaatannya oleh ibu menyusui yang berkunjung ke tempat tersebut; meningkatkan peran serta masyarakat, swasta dan LSM dalam Program Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu. BAB V PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN Pasal 7
(1) (2)
Bupati melaksanakan pembinaan dan pemantauan Program Peningkatan Pemberian ASI Daerah; Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pembina Progra m Peningkatan Pemberian ASI yang beranggotakan unsur terkait dari sektor kesehatan, SKPD terkait, organisasi profesi, perguruan tinggi, kalangan swasta dan LSM. 10
(3)
Susunan Tim Pembina Program Peningkatan Pemberian ASI ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara. Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 9-8-2012 BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, SUTEDJO SLAMET UTOMO Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal 9-8-2012 SEKRETARIS DAERAH, Cap ttd, FAHRUDIN SLAMET SUSIADI BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2012 NOMOR 37 SERI E Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Daerah,
Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM Pembina Utama Muda NIP. 19600519 19810 1 001 11
12
