BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2012 NOMOR 33 SERI E PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG IZIN PENGGUNAAN ALUN-ALUN, RING ROAD, STADION DAN GEDUNG OLAH RAGA DI KABUPATEN BANJARNEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANJARNEGARA, Menimbang :
a. bahwa guna menjaga dan memelihara keindahan, ketertiban, kebersihan, kesehatan dan keamanan Alun-alun, Ring Road, Stadion dan Gedung Olah Raga beserta lingkungan sekitarnya di wilayah Kabupaten Banjarnegara agar tetap dapat berfungi dengan baik sebagai fasilitas umum, dipandang perlu diatur mengenai Izin Penggunaan Alun-alun, Ring Road, Stadion dan Gedung Olah Raga di Kabupaten Banjarnegara;
Mengingat
:
b. bahwa Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 340 Tahun 2008 tentang Izin Penggunaan Alun-alun, Ring Road, Stadion dan Gedung Olah Raga yang diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 17 Seri E sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati; 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya UndangUndang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/kep/M.PAN/2/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/Kep/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 1977 tentang Keindahan, Ketertiban, Kesehatan dan Keamanan Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 1977 Nomor 18 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 1988 tentang Keindahan, Ketertiban, Kesehatan dan Keamanan Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 1993 Nomor 4 Seri C); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2000 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 33 Seri D); 3
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 14 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 142); MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENGGUNAAN ALUN-ALUN, RING ROAD, STADION DAN GEDUNG OLAH RAGA DI KABUPATEN BANJARNEGARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. 3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara. 4. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut KP2T adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjarnegara yang merupakan tempat pelayanan umum di bidang perizinan yang dilaksanakan secara terpadu pada suatu tempat/lokasi sesuai dengan kewenangannya. 5. Alun-alun adalah Alun-alun Kota Banjarnegara termasuk fasilitas umum yang berada di lingkungan sekitarnya. 6. Ring Road adalah jalan lingkar Alun-alun Kota Banjarnegara; 7. Stadion adalah stadion milik Pemerintah Daerah. 8. Gedung Olah Raga adalah Gedung Olah Raga milik Pemerintah Daerah. 4
9. Izin adalah izin penggunaan/pemanfaatan Alun-alun, Ring Road, Stadion dan Gedung Olah Raga milik Pemerintah Daerah yang diterbitkan secara tertulis. BAB II KETENTUAN PEMBERIAN IZIN Pasal 2 (1) Setiap orang, badan hukum, organisasi, lembaga pemerintah dan atau swasta yang akan menggunakan Alun-alun, Ring Road, Stadion dan Gedung Olah Raga termasuk fasilitas umum yang ada di lingkungan sekitarnya wajib memiliki izin. (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diajukan secara bersama-sama atau memilih salah satu tempat yang akan digunakan sesuai kebutuhan. (3) Permohonan izin diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan. Pasal 3 (1) Semua bentuk penggunaan/pemanfaatan Alun-alun, Ring Road, Stadion dan Gedung Olah Raga, yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keindahan, ketertiban, kebersihan, kesehatan dan keamanan di lingkungan Alunalun, Ring Road, Stadion dan Gedung Olah Raga termasuk fasilitas umum di sekitarnya, sebelum diterbitkan izin harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan instansi terkait. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan melalui tim teknis yang mewakili : a. Instansi yang membidangi atau terkait langsung dengan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah; dan
5
b. Instansi yang terkait penggunaan/pemanfaatan Pemerintah Daerah.
dengan fasilitas
dampak umum
dari milik
Pasal 4 Khusus Penggunaan Alun-Alun dan/atau Ring Road, dapat diberikan izin paling lama 2 (dua) hari untuk jenis kegiatan sebagai berikut : a. Pasar Murah yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah daerah; b. Pertunjukan musik/kesenian rakyat non-komersial; c. Promosi produk non-komersial yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah daerah; d. Kegiatan olah raga keluarga dan atau rekreasi keluarga; e. Rapat umum; f. Kampanye pemilu; g. Upacara atau sejenisnya; dan h. Pengajian atau kegiatan keagamaan lainnya. BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN Bagian Kesatu Persyaratan Pasal 5 (1) Izin sebagaimana dimaksud Pasal 2, diberikan oleh Bupati melalui Kepala KP2T setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu : a. Mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh KP2T dan atau mengajukan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala KP2T; 6
b. Melampirkan proposal untuk kegiatan yang sifatnya mendatangkan banyak pengunjung; dan c. Melampirkan data legalitas pemohon. (3) Bentuk formulir permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. Bagian Kedua Tata Cara Pasal 6 Tata Cara Pemberian Izin Penggunaan Alun-alun, Ring Road, Stadion dan Gedung Olah Raga dilakukan sebagai berikut : a. Pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi formulir. b. Formulir yang telah diisi dan memenuhi persyaratan, disampaikan kepada KP2T. c. KP2T memberikan tanda penerimaan berkas kepada pemohon dan mencatatkannya dalam buku agenda permohonan setelah meneliti kelengkapan berkas permohonan yang diajukan dan dinyatakan lengkap. d. Bagi permohonan izin yang tidak memerlukan koordinasi, maka saat permohonan telah lengkap dan benar, KP2T memberitahukan kepada pemohon tentang besarnya retribusi yang harus dibayar dan segera menerbitkan izinnya paling lama 2 (dua) hari sejak penerimaan berkas lengkap dan benar. e. Bagi permohonan izin yang memerlukan koordinasi, maka pelaksanaan koordinasinya diberitahukan secara tertulis. f. Hasil koordinasi dituangkan dalam bentuk berita acara atau chek list tertulis dari masing-masing perwakilan yang hadir.
7
g. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah diperoleh hasil koordinasi, KP2T menerbitkan Izin dengan Keputusan Kepala KP2T. h. Setiap penerbitan izin wajib dicatat dalam Buku Agenda Penerbitan. BAB IV KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN Pasal 7 Setiap pemegang izin harus memenuhi kewajiban sebagai berikut: a. Menjaga keindahan, ketertiban, kebersihan, kesehatan dan keamanan di lingkungan Alun-alun, Ring Road, Stadion dan Gedung Olah Raga termasuk fasilitas umum di sekitarnya selama kegiatan berlangsung; b. Bertanggung jawab terhadap segala kerusakan sarana dan prasarana serta fasilitas yang ada sebagai akibat kegiatan yang dilaksanakan; c. Membayar retribusi dan/atau pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan d. Mengurus izin-izin lainnya ke instansi yang berwenang. BAB V UANG JAMINAN Pasal 8 Sebelum izin diterbitkan, setiap pemegang izin dikenakan uang jaminan yang harus dibayarkan dimuka kepada KP2T.
8
Pasal 9 Besarnya uang jaminan sebagaimana dimaksud Pasal 8, ditentukan berdasarkan jenis dan sifat kegiatan yang diselenggarakan pada masing-masing lokasi dengan ketentuan sebagai berikut : BESARNYA LOKASI JENIS KEGIATAN UANG JAMINAN 1 2 3 Alun-alun Pasar Murah yang dan Ring diselenggarakan instansi Road pemerintah daerah. Pertunjukan Musik non- Rp 5.000.000,00 komersial. Kesenian Rakyat non-komersial. Rp 3.000.000,00 Promosi Produk non-komersial yang diselenggarakan instansi pemerintah daerah. Olah Raga Keluarga dan/atau Rekreasi Keluarga. Rapat Umum. Rp 4.000.000,00 Kampanye Pemilu. Rp 4.000.000,00 Upacara atau sejenisnya. Pengajian atau kegiatan Rp 1.000.000,00 keagamaan lainnya. Stadion Pertunjukan Kesenian Rakyat/ Rp 3.000.000,00 Tradisional Pameran/Bazar/Expo/Pasar Rp 5.000.000,00 Raya Event Olah Raga Umum Rp 4.000.000,00 Event Olah Raga Sekolah Rp 1.000.000,00 Pertemuan, Rapat Umum, Rp 4.000.000,00 Kampanye, Pengajian, dll
9
1 GOR
2 Upacara atau sejenisnya Kegiatan Olah Raga
3 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00
Pasal 10 (1) Setelah kegiatan selesai dilaksanakan secara keseluruhan, uang jaminan akan dikembalikan dengan diperhitungkan sesuai kerugian yang ada. (2) Perhitungan pengembalian uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah senilai dengan kerusakan atau dampak yang diakibatkan dari pelaksanaan kegiatan baik secara langsung atau tidak langsung terhadap Alun-alun, Ring Road, Stadion dan Gedung Olah Raga termasuk semua fasilitas umum di lingkungan sekitarnya. BAB VI PELAYANAN ADMINISTRASI Pasal 11 (1) Pemegang izin dapat mengajukan pelayanan administrasi untuk : a. Pembuatan duplikat dokumen izin sebagai pengganti dokumen pemegang izin yang hilang dan atau rusak dengan menyertakan keterangan hilang dari instansi yang berwenang; b. Legalisir fotokopi dokumen izin dengan menunjukkan dokumen aslinya;
10
c. Pembuatan surat keterangan dalam proses, apabila permohonan yang diajukan sudah lengkap dan benar sementara keputusan izin belum diterbitkan karena sesuatu hal dalam jangka waktu yang telah ditentukan. (2) Surat keterangan dalam proses sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c bukan sebagai keterangan persetujuan atas permohonan izin dan berlaku paling lama 7 (tujuh) hari terhitung surat keterangan dalam proses ditandatangani. (3) Penandatanganan pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Kepala KP2T atau Kepala Seksi Perizinan III. BAB VII PENOLAKAN/PENUNDAAN PEMBERIAN IZIN Pasal 12 (1) Kepala KP2T berhak menolak atau menunda permohonan izin dengan pertimbangan tertentu. (2) Permohonan izin yang ditolak atau ditunda diberitahukan secara tertulis kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari setelah adanya pertimbangan persetujuan/penolakan/penundaan. (3) Pemberitahuan penolakan/penundaan izin sebagaimana dimaksud ayat (2), memuat : a. Nama dan alamat pemohon; b. Pekerjaan pemohon; c. Jenis kegiatan; d. Waktu pelaksanaan kegiatan; dan e. Alasan penolakan/penundaan. 11
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 13 Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh KP2T. Pasal 14 Pengawasan, pemantauan dan penindakan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala KP2T. Pasal 16 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 340 Tahun 2008 tentang Izin Pengunaan Alun-alun, Ring Road, Stadion dan Gedung Olah Raga yang diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 17 Seri E, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
12
Pasal 17 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.
Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 30-6-2012 BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, SUTEDJO SLAMET UTOMO Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal 2-7-2012 SEKRETARIS DAERAH, Cap ttd, FAHRUDIN SLAMET SUSIADI BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2012 NOMOR 33 SERI E Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Daerah,
Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM Pembina Utama Muda NIP. 19600519 19810 1 001
13
LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG IZIN PENGGUNAAN ALUN-ALUN, STADION DAN GEDUNG OLAH RAGA DI KABUPATEN BANJARNEGARA BENTUK FORMULIR PERMOHONAN IZIN PENGGUNAAN ALUN-ALUN, STADION DAN GEDUNG OLAH RAGA
Nomor Lampiran Perihal
: : :
Permohonan Izin Penggunaan Alunalun, Stadion dan Gedung Olah Raga.
Yth. Cq.
Banjarnegara,……………. Kepada Bupati Banjarnegara Kepala KP2T Kabupaten Banjarnegara. diBANJARNEGARA
Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : .............................. Pekerjaan/Jabatan : .............................. Alamat : .............................. Nomor Telepon : .............................. Mengajukan permohonan izin penggunaan ................................., yang direncanakan sebagai berikut : 1. Hari/Tanggal : .............................. 2. Waktu : Mulai pkl. .. s.d... WIB 3. Kegiatan : .............................. 4. Sifat Kegiatan : Komersial / Non Komersial
14
5. Keterangan Penggunaan : ............................. 6. Lampiran : - Fotokopi KTP Pemohon; - Proposal Rencana Kegiatan; - Susunan Panitia/Legalitas Event Organiser. Demikian apabila dapat diizinkan Saya bersedia memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemohon, Cap ttd, (nama terang) BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, SUTEDJO SLAMET UTOMO
15
LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG IZIN PENGGUNAAN ALUN-ALUN, STADION DAN GEDUNG OLAH RAGA DI KABUPATEN BANJARNEGARA BENTUK SURAT IZIN PENGGUNAAN ALUN-ALUN, STADION DAN GEDUNG OLAH RAGA
SURAT IZIN PENGGUNAAN ALUN-ALUN/STADION/ GEDUNG OLAH RAGA NOMOR : .......................... Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjarnegara memberi izin penggunaan ....................................... kepada : Nama : ........................................................................ Pekerjaan/Jabatan : ........................................................................ Alamat : ........................................................................ Hari/Tanggal : ........................................................................ Waktu : ........................................................................ Kegiatan : ........................................................................ Sifat Kegiatan : ........................................................................ Penggunaan : ........................................................................ dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut : 1. Wajib menjaga keindahan, ketertiban, kebersihan, kesehatan dan keamanan di lingkungan Alun-alun/Stadion/Gedung Olah Raga termasuk fasilitas umum di sekitarnya selama kegiatan berlangsung;
16
2. Bertanggung jawab terhadap segala kerusakan sarana dan prasarana serta fasilitas yang ada sebagai akibat kegiatan yang dilaksanakan; 3. Mengurus izin-izin lainnya ke instansi yang berwenang, apabila diperlukan; dan 4. Khusus kegiatan yang bersifat komersial, wajib membayar pajak hiburan dan reklame ke Dinas/Instansi yang berwenang. Demikian untuk dipergunakan seperlunya. Diterbitkan di Banjarnegara pada tanggal KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BANJARNEGARA Cap ttd, (nama terang) BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, SUTEDJO SLAMET UTOMO
17
