BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2002 NOMOR 38 SERI D KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR : 449 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI DESA BUPATI BANJARNEGARA, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 39 Seri D Nomor 20, dipandang perlu diatur Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Desa; c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undangundang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa; 5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lainnya; 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 04 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 15 Seri D Nomor 6); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 39 Seri D Nomor 20 ). 2
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI DESA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : a. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten Banjarnegara; b. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Banjarnegara; c. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut Baperdes adalah lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat membuat peraturan desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Banjarnegara; d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa; e. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa; f. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa yang dibentuk oleh Pemerintah Desa atas prakarsa masyarakat dalam upaya memberdayakan masyarakat yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat; 3
g. Pemuka masyarakat adalah Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang bersangkutan, antara lain dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat yang memenuhi persyaratan; h. Masyarakat yang ada di Desa yang bersangkutan, antara lain dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat yang memenuhi persyaratan; i. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa; j. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan; k. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan. BAB II KEDUDUKAN Pasal 2 RT dan RW adalah lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan di desa. BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3 (1) Maksud dibentuknya RT dan RW di desa adalah : a. Sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berasaskan kegotong-royongan dan kekeluargaan; 4
b. Sebagai upaya untuk membantu pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; c. Sebagai upaya untuk menggalakkan partisipasi seluruh potensi swadaya masyarakat yang melibatkan seluruh komponen yang ada dalam usaha mensejahterakan masyarakat; d. Sebagai upaya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. (2) Tujuan dibentuknya RT dan RW di desa adalah : a. Untuk tercapainya pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat desa yang berasaskan kegotong royongan dan kekeluargaan; b. Untuk terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa yang berdayaguna dan berhasilguna; c. Untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat atas dasar dukungan seluruh potensi swadaya dan partisipasi masyarakat; d. Untuk terwujudnya keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. BAB IV PEMBENTUKAN Pasal 4 (1) Setiap RT terdiri dari sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) Kepala Keluarga. (2) Setiap RW terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) RT. (3) Setiap Dusun dapat dibentuk RW. 5
Pasal 5 (1) Pembentukan RT dimusyawarahkan oleh warga masyarakat setempat. (2) Pembentukan RW dimusyawarahkan oleh Kepala Dusun dengan Pengurus RT setempat. (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. BAB V KEANGGOTAAN, TUGAS POKOK, HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 6 (1) Anggota RT adalah penduduk setempat yang terdaftar pada Kartu Keluarga. (2) Anggota RW adalah penduduk RT-RT yang terdaftar pada Kartu Keluarga di wilayah RW setempat. Pasal 7 Tugas pokok RT dan RW adalah : a. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta adat-istiadat setempat; b. Menggerakkan gotong royong, swadaya dan partisipasi masyarakat; c. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban di lingkungannya; d. Membantu menyebarluaskan dan mengamankan program Pemerintah; e. Menjembatani hubungan antar anggota masyarakat, dan antara anggota masyarakat dengan Pemerintah; f. Membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa; 6
g. Berperan aktif dalam membantu tugas pembinaan wilayah dan tugas pengelolaan dalam rangka menciptakan kelestarian lingkungan hidup. Pasal 8 (1) Anggota RT dan RW mempunyai hak : a. Mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RT dan RW; b. Memilih dan dipilih sebagai pengurus RT dan RW, kecuali yang berstatus Warga Negara Asing. (2) Anggota RT dan RW mempunyai kewajiban : a. Berperan aktif melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas pokok organisasi RT dan RW; b. Berperan aktif melaksanakan keputusan musyawarah RT dan RW. BAB VI KEPENGURUSAN DAN TATA CARA PEMBENTUKAN Pasal 9 (1) Pengurus RT terdiri dari : a. Ketua; b. Wakil Ketua; c. Sekretaris; d. Bendahara. e. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan dan bila dipandang perlu. (2) Pengurus RW terdiri dari : a. Ketua; b. Wakil Ketua; c. Sekretaris;
7
d. Bendahara; e. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan dan bila dipandang perlu. Pasal 10 (1) Pengurus RT sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) Keputusan ini, dipilih dari dan oleh anggota masyarakat setempat dengan musyawarah dan atau pemilihan langsung. (2) Pengurus RW sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) Keputusan ini, dipilih dari anggota masyarakat RW setempat dengan musyawarah oleh pengurus RT dalam wilayah RW setempat. Pasal 11 Dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud Pasal 9 Keputusan ini, belum dibentuk, Kepala Desa dapat menunjuk pengurus sementara paling lama enam bulan dan segera dilaksanakan pemilihan pengurus. Pasal 12 (1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud Pasal 10 Keputusan ini adalah penduduk setempat Warga Negara Indonesia yang menjadi anggota RT dan RW yang memenuhi syarat sebagai berikut : a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945; c. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah; d. berkelakuan baik, adil, jujur dan berwibawa; e. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan setinggitingginya 60 (enam puluh) tahun; f. sehat jasmani dan rohani; 8
g. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya enam bulan dengan tidak terputus-putus. (2) Yang berhak memusyawarahkan dan atau memilih Pengurus RT sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) Keputusan ini adalah penduduk setempat Warga Negara Indonesia yang terdaftar pada Kartu Keluarga dan telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau pernah kawin. Pasal 13 (1) Pemilihan pengurus RT dilaksanakan oleh Panitia yang terdiri dari : a. Kepala Dusun sebagai Ketua; b. Pemuka masyarakat sebagai Sekretaris; c. Semua Anggota Baperdes Dusun setempat sebagai Anggota; d. Beberapa orang petugas teknis yang ditentukan oleh Ketua bila dipandang perlu. (2) Pemilihan pengurus RW dilaksanakan oleh Panitia yang terdiri dari : a. Kepala Dusun sebagai Ketua; b. Pemuka masyarakat sebagai Sekretaris; c. Semua Anggota Baperdes Dusun setempat sebagai Anggota. (3) Hasil pemilihan pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, diajukan oleh Panitia kepada Kepala Desa untuk mendapatkan pengesahan. Pasal 14 (1) Pengurus RT dan RW bertugas dan berkewajiban melaksanakan : a. Tugas pokok RT dan RW sebagaimana dimaksud Pasal 7 Keputusan ini;
9
b. Keputusan musyawarah anggota; c. Membina kerukunan hidup warga; d. Membuat laporan tertulis kepada Kepala Desa mengenai kegiatan organisasi paling sedikit enam bulan sekali; e. Melaporkan kepada Kepala Desa hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah Desa. (2) Pengurus RT berhak : a. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pengurus RW mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa; b. memilih pengurus RW. (3) Pengurus RW berhak menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dusun mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. (4) Pengurus RT dan RW melaporkan kegiatannya pada anggota dalam musyawarah. Pasal 15 Masa bakti pengurus RT dan RW adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengesahan Kepala Desa dan dapat dipilih kembali. Pasal 16 Anggota pengurus RT dan RW dapat diganti atau diberhentikan sebelum habis masa bhaktinya dalam hal : a. Meninggal dunia; 10
b. Atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; c. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk setempat terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus RT atau RW; d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 12 Keputusan ini; e. Pindah tempat tinggal dari lingkungan RT atau RW setempat; Pasal 17 (1) Setiap berakhirnya masa bakti pengurus RT atau pemberhentian/ penggantian sebelum habis masa baktinya, Kepala Dusun berkewajiban memberitahukan kepada anggota pengurus dimaksud tentang pemberhentian atau penggantian pengurus dan melaporkannya kepada Kepala Desa. (2) Setiap berakhirnya masa bakti pengurus RW atau pemberhentian/ penggantian sebelum habis masa baktinya, Kepala Dusun berkewajiban memberitahukan kepada anggota pengurus dimaksud tentang pemberhentian atau penggantian pengurus dan melaporkannya kepada Kepala Desa. BAB VI MUSYAWARAH ANGGOTA Pasal 18 (1) Musyawarah RT dan RW merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan anggota dalam lingkungan RT dan RW setempat. (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berfungsi : a. Memilih Pengurus;
11
b. Menentukan dan merumuskan program kerja; c. Menerima dan mensahkan pertanggungjawaban Pengurus. (3) Musyawarah RT dan RW untuk menentukan dan merumuskan program diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 tahun. (4) Musyawarah RT dan RW sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota. (5) Apabila tidak tercapai jumlah anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini selama dua kali berturut- turut, maka musyawarah berikutnya dianggap sah dan dapat menetapkan suatu Keputusan setelah mendengar pertimbangan Kepala Desa. BAB VII KEUANGAN DAN KEKAYAAN Pasal 19 (1) Keuangan RT dan RW dapat diperoleh dari sumbangan yang tidak mengikat serta usaha-usaha lain yang sah. (2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diadministrasikan secara tertib dan teratur serta dilaporkan kepada Kepala Desa lewat Kepala Dusun secara tertulis sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun. (3) Kekayaan RT dan RW diadministrasikan secara tertib dan teratur serta dilaporkan kepada Kepala Desa lewat Kepala Dusun secara tertulis sekurang-kurangnya satu kali dalam 1tahun.
12
BAB VIII PEMBINAAN Pasal 20 Kepala Desa melaksanakan pembinaan terhadap RT dan RW termasuk pembinaan administrasinya guna mencapai daya guna dan hasil guna. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 21 RT dan RW yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, tetap dinyatakan sebagai RT dan RW. Pasal 22 Pengurus RT dan RW yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugasnya sampai berakhir masa bhaktinya menurut peraturan yang berlaku pada saat pengangkatannya. Pasal 23 Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai RT dan RW dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. 13
Pasal 25 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara. Ditetapkan di Banjarnegara Pada tanggal 4 Juli 2002 BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, DJASRI Diundangkan di Banjarnegara Pada tanggal 8 Juli 2002 SEKRETARIS DAERAH Cap ttd, SUTEDJO SLAMET UTOMO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2002 NOMOR 38 SERI D Diumumkan di Banjarnegara Pada tanggal 8 Juli 2002 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI Cap ttd, WAWANG A. WAKHYUDI, S.H., M.Si. Pembina NIP. 010 216 500
14
