BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2002 NOMOR 43 SERI E KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 511 TAHUN 2002 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN HAK CUTI DAN PERATURAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP DAN GURU TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA BUPATI BANJARNEGARA,
Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu diatur pemberian hak cuti dan peraturan disiplin bagi Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara; b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42 ); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890 ); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan ( Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3072); 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839 ); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undangundang Nomor 13 Tahun 1950 ( Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59 ); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara RI Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3093 );
2
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3176 ); 8. Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 850/7801 Tahun 2001 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil; 9. Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 79 Tahun 2002 tentang Pegawai Tidak Tetap ( Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 12 Seri E ). MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG PEMBERIAN HAK CUTI DAN PERATURAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP DAN GURU TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : a. Negara adalah Negara Republik Indonesia; b. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia; c. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara; d. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banjarnegara; e. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
3
f. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu; g. Peraturan Disiplin Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap; h. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah; i. Guru Tidak Tetap adalah guru yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas proses belajar dan mengajar. BAB II KEDUDUKAN Pasal 2 Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap berkedudukan bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil. BAB III CUTI PEGAWAI TIDAK TETAP DAN GURU TIDAK TETAP Pasal 3 Cuti Pegawai Tidak Tetap terdiri dari : a. Cuti tahunan; b. Cuti sakit; c. Cuti bersalin; d. Cuti alasan penting. Pasal 4 Cuti Guru Tidak Tetap terdiri dari : a. Libur Catur Wulan/Semesteran;
4
b. Cuti sakit; c. Cuti bersalin; d. Cuti alasan penting. Bagian Pertama Cuti Tahunan Pasal 5 (1) Pegawai Tidak Tetap yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus diberikan hak cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja. (2) Guru Tidak Tetap tidak berhak atas cuti tahunan, tetapi berhak atas libur catur wulan/semesteran. (3) Cuti tahunan tersebut dapat dipecah hingga jangka waktu sekurangkurangnya 3 (tiga) hari kerja. (4) Untuk mendapatkan cuti tahunan Pegawai Tidak Tetap, yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada kepala unit kerja/instansinya. (5) Cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh kepala unit kerja/ instansinya dengan tembusan Bupati Up. Instansi yang membidangi kepegawaian. (6) Cuti tahunan yang tidak diambil pada tahun yang bersangkutan dengan sendirinya hak cutinya gugur. Bagian Kedua Cuti Sakit Pasal 6 (1) Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap yang sakit berhak atas cuti sakit.
5
(2) Pegawai Tidak tetap dan Guru Tidak Tetap yang sakit selama 1 (satu) hari atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan memberitahukan kepada atasannya. (3) Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Up. Instansi yang menangani kepegawaian. (4) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, antara lain menyertakan alasan diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang dipandang perlu. (5) Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan. (6) Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap yang tidak sembuh dari penyakitnya dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini harus diuji kesehatannya oleh tim dokter yang ditunjuk oleh Bupati. (7) Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya maka dapat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap. Pasal 7 (1) Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap Wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 (satu) bulan . (2) Untuk mendapatkan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini yang bersangkutan mengajukan permohonan cuti secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Unit kerja/Instansinya.
6
Pasal 8 Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap yang mengalami kecelakaan dalam dan atau karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai ia sembuh dari sakitnya. Pasal 9 Selama menjalankan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 Keputusan ini, yang bersangkutan berhak menerima penghasilan penuh . Bagian Ketiga Cuti Bersalin Pasal 10 (1) Untuk persalinan pertama dan kedua Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap berhak atas cuti bersalin. (2) Cuti bersalin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini selama 2 (dua) bulan dan diatur sesuai petunjuk dokter yang merawat. (3) Untuk mendapatkan cuti bersalin, yang bersangkutan mengajukan permohonan syarat tertulis kepada Bupati melalui Kepala Unit Kerja/ Instansinya. Bagian Keempat Cuti Alasan Penting Pasal 11 (1) Yang dimaksud dengan cuti alasan penting adalah cuti karena : a. Ibu/bapak, Isteri/Suami, Anak, Adik/Kakak Kandung, Mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia; b. Melangsungkan perkawinan pertama.
7
(2) Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap berhak atas cuti alasan penting paling lama 12 ( dua belas hari) kerja. (3) Untuk mendapatkan cuti alasan penting yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Unit kerja/ Instansi yang bersangkutan. (4) Cuti karena alasan penting diberikan oleh kepala unit kerja/Instansi yang bersangkutan dan tetap menerima penghasilan penuh sebagai Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap. BAB IV PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI TIDAK TETAP DAN GURU TIDAK TETAP Bagian Pertama Kewajiban dan Larangan Pasal 12 Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap wajib : a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah; b. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah dan Pegawai Tidak tetap; c. Menyimpan rahasia Negara, dan atau rahasia jabatan dengan sebaikbaiknya; d. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik menyangkut tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum; e. Mentaati ketentuan sesuai yang dituangkan dalam perjanjian kontrak kerja; f. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya, penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab serta bekerja dengan jujur, cermat dan tertib;
8
g. Mentaati ketentuan jam kerja; h. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing; i. Mentaati perintah dari atasan yang berwenang. Pasal 13 Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap dilarang : a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap atau Guru Tidak Tetap; b. Menyalahgunakan wewenang, barang-barang, uang dan surat-surat milik Negara; c. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan; d. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain; e. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian yang sifatnya dapat mempengaruhi atau berkaitan dengan tugas kedinasannya. Bagian Kedua Pelanggaran Disiplin Pasal 14 Pegawai Tidak Tetap atau Guru Tidak Tetap yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan 13 Keputusan ini, adalah pelanggaran disiplin. Pasal 15 Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum.
9
Bagian Ketiga Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin Pasal 16 (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari : a. Hukuman disiplin ringan; b. Hukuman disiplin sedang; c. Hukuman disiplin berat. (2) Jenis hukuman disiplin ringan berupa : a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; (3) Jenis hukuman disiplin sedang berupa pernyataan tidak puas secara tertulis. (4) Jenis hukuman disiplin berat berupa : a. Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Tidak Tetap atau Guru Tidak Tetap; b. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Tidak Tetap atau Guru Tidak Tetap; Pasal 17 Pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan tingkat hukuman disiplin adalah : a. Hukuman disiplin ringan dan sedang adalah Kepala Unit Kerja atau Instansi yang bersangkutan. b. Hukuman disiplin berat adalah Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian Daerah. Pasal 18 Penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap yang diusulkan kepada Bupati harus disertai :
10
a. Laporan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Bawasda dan atau Atasan Langsung dari Unit Kerja atau Instansinya; b. Daftar hadir yang bersangkutan ( untuk pelanggaran tidak masuk kerja ); c. Data pendukung lainnya. Pasal 19 Tata cara pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusan hukuman disiplin : a. Kepala Unit Kerja atau Instansi wajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Tidak Tetap atau Guru Tidak Tetap yang patut diduga melakukan pelanggaran disiplin, dengan memanggil secara resmi maksimal 2 (dua) kali, apabila tidak hadir tidak menghalangi penjatuhan hukuman disiplin. b. Pemeriksaan dilakukan : 1) Secara lisan apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang, yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman ringan; 2) Secara tertulis apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang, yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan, sedang dan berat; c. Pemeriksaan Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap yang patut diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan secara tertutup. Pasal 20 Berlakunya keputusan hukuman disiplin ringan, sedang dan berat, sejak tanggal disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Tidak tetap dan Guru Tidak Tetap yang dijatuhi hukuman disiplin. Pasal 21 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
11
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara. Ditetapkan di Banjarnegara Pada tanggal 14 Agustus 2002 BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, D J A S R I Diundangkan di Banjarnegara Pada tanggal 15 Agustus 2002 SEKRETARIS DAERAH Cap ttd, SUTEDJO SLAMET UTOMO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2002 NOMOR 43 SERI E Diumumkan di Banjarnegara Pada tanggal 15 Agustus 2002 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
WAWANG A. WAKHYUDI, S.H., M.Si Pembina NIP. 010 216 500
12
