BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2002 NOMOR 20 SERI E KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 145 TAHUN 2002 TENTANG KETENTUAN PENGISIAN PENANGGUNG JAWAB BEBAN KERJA YANG DISETARAKAN DENGAN ESELON IV PADA UNIT KERJA KECAMATAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BUPATI BANJARNEGARA, Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan analisa dan beban kerja di tingkat Kecamatan dan unit Pelaksana Tenis Dinas cukup berat, maka dipandang perlu ditunjuk seorang Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sebagai penanggung jawab tugas-tugas yang disetarakan dengan jabatan eselon IV; b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu diatur dengan Keputusan Bupati.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42 ); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 ); 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839 ); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undangundang Nomor 13 Tahun 1950 ( Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165 ); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014 ); 2
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194 ); 8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas-dinas Kabupaten Banjarnegara ( Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 48 Seri D Nomor 28 ); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Pemerintah Kecamatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 50 Seri D Nomor 30 ); MEMUTUSKAN : Memperhatikan :
Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 800/2298 tanggal 11 Desember 2001 perihal Persetujuan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. 3
Menetapkan
:
KETENTUAN PENGISIAN PENANGGUNG JAWAB BEBAN KERJA YANG DISETARAKAN DENGAN ESELON IV PADA UNIT KERJA KECAMATAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : a. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara; b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara; c. Bupati adalah Bupati Banjarnegara; d. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Banjarnegara; e. Beban kerja adalah beban kerja yang disetarakan dengan jabatan eselon IV; f. Unit kerja adalah unit kerja Kecamatan dan Unit pelaksana teknis dinas. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI Pasal 2 Pegawai Negeri Sipil yang diberi tanggung jawab beban kerja setara dengan pejabat eselon IV dalam melaksanakan tugasnya diatur : a. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberi tanggung jawab beban kerja setara eselon IV a yaitu Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
4
b. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberi tanggung jawab beban kerja setara eselon IV b, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada eselon IV a di atasnya sesuai tugas pokok dan fungsinya. Pasal 3 Pegawai Negeri Sipil yang diberi tanggung jawab beban kerja setara dengan eselon IV mempunyai tugas pokok membantu Camat atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan bidang tugasnya masingmasing sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Keputusan ini mempunyai fungsi : a. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang keamanan dan ketertiban bagi penanggung jawab beban kerja yang disetarakan dengan eselon IV a; b. Perumusan kebijakan pimpinan unit kerja sesuai dengan bidang tugasnya; c. Perumusan perencanaan bidang tata usaha dan keuangan. BAB II PERSYARATAN Pasal 5 Persyaratan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tanggung jawab beban kerja setara dengan eselon IV adalah : a. Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan dan kecakapan untuk mengemban serta bertanggung jawab terhadap tugas kedinasan; b. Memiliki kualitas dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
5
c. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 ( dua ) tahun terakhir; d. Memiliki komnpetensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; e. Sehat jasmani dan rohani. Pasal 6 Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Keputusan ini adalah memiliki senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan dan pelatihan, pengalaman yang dimiliki serta dapat dipercaya. Pasal 7 Pegawai Negeri Sipil yang diberi tanggung jawab beban kerja setara dengan eselon IV dapat diberhentikan karena: a. Mengundurkan diri dari jabatan setara eselon IV yang didudukinya; b. Mencapai batas usia pensiun; c. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; d. Melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, jenis sedang dan berat; e. Diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang. BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 8 Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan ini berhak memperoleh insentif yang setara dengan tunjangan jabatan yang diterima oleh Pejabat eselon IV a dan atau IV b serta bersifat sementara.
6
Pasal 9 Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 3 Keputusan ini mempunyai kewajiban melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Keputusan ini. BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 10 (1) Pegawai Negeri Sipil yang diberi tanggung jawab beban kerja setara eselon IV tidak dilantik dan tidak mengangkat sumpah/janjinya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. (2) Pegawai Negeri Sipil yang diberi tanggung jawab beban kerja setara dengan pejabat eselon IV, tidak dapat menuntut kenaikan pangkat pilihan. (3) Pemberian hak, kewenangan dan tanggung jawab bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Bupati bersifat sementara dan akan ditinjau kembali setiap tahunnya. Pasal 11 Pelaksanaan Keputusan ini akan dilakukan evaluasi setiap tahun dan apabila dalam jangka waktu paling lama 3 ( tiga ) tahun sejak berlakunya Keputusan ini belum ada kepastian mengenai pengembangan kelembagaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kelembagaan dan kepegawaian maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.
7
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara. Ditetapkan di Banjarnegara Pada tanggal 16 April 2002 BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, DJASRI Diundangkan di Banjarnegara Pada tanggal 23 April 2002 SEKRETARIS DAERAH Cap ttd, SUTEDJO SLAMET UTOMO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2002 NOMOR 20 SERI E Diumumkan di Banjarnegara Pada tanggal 23 April 2002 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI Cap ttd, WAWANG A. WAKHYUDI, S.H., M.Si. Pembina NIP. 010 216 500
8
