BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2002 NOMOR 21 SERI E KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 153 TAHUN 2002 TENTANG KETENTUAN DAN PROSEDUR PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL BUPATI BANJARNEGARA,
Menimbang
:
a. bahwa untuk menjamin terpeliharanya tertib administrasi pension Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu mengatur Ketentuan dan Prosedur Pensiun Pegawai Negeri Sipil; b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42 );
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai ( Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839 ); 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890 ); 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839 ); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undangundang Nomor 13 Tahun 1950 ( Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 49 ); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3145 ); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4014 );
2
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4017 ); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4018 ); 10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; 11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG KETENTUAN DAN PROSEDUR PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
3
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan : a. Bupati adalah Bupati Banjarnegara; b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara; c. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara; d. Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda adalah sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa Pegawai Negeri selama bertahun-tahun bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. BAB II SYARAT-SYARAT PEMBERIAN HAK PENSIUN Pasal 2 Pegawai Negeri Sipil yang dapat diberikan hak pensiun adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat-syarat : a. Pada saat pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah berusia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun; b. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan atau dibebaskan dengan hormat dari pekerjaannya karena penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, penertiban aparatur negara atau karena alasan-alasan dinas lainnya dan kemudian tidak dipekerjakan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, serta telah berusia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahuun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun. 4
c. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat karena tidak cakap jasmani atau rohani diberikan hak pensiun dengan ketentuan : 1) Tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan organisasi karena kesehatannya. 2) Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya. 3) Setelah berakhirnya cuti sakit belum mampu bekerja kembali. 4) Masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dan oleh badan/ pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apa pun juga karena keadaan jasmani atau rohani yang tidak disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya. 5) Tidak terikat masa kerja pensiun apabila tidak cakap jasmani atau rohaninya disebabkan sedang menjalankan tugasnya. 6) Dibuktikan dengan surat keterangan Dokter tim penilai kesehatan Pegawai Negeri Sipil. d. Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang tewas dalam melaksanakan tugas diberikan hak pensiun tanpa terikat masa kerja; e. Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Penerima Pensiun yang meninggal dunia, maka istri/suami yang bersangkutan yang terdaftar di Badan Kepegawaian Negara berhak menerima pensiun janda atau pensiun duda; f. Pegawai Negeri Sipil yang hilang diatur sebagai berikut : 1) Pegawai Negeri Sipil yang hilang dianggap meninggal dunia pada akhir bulan ke 12 (dua belas) sejak dinyatakan hilang janda/ dudanya berhak atas pensiun.
5
2) Pegawai Negeri Sipil yang hilang sebelum melewati masa 12 (dua belas) bulan diketemukan kembali tetapi cacat diberhentikan dengan hormat dan apabila memiliki masa kerja sekurangkurangnya 4 (empat) tahun diberikan hak pensiun, sedangkan apabila hilang atau cacatnya karena sedang melaksanakan tugas, maka diberikan hak pensiun tanpa melihat masa kerjanya. BAB III PROSEDUR PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL Pasal 3 Pimpinan Unit Kerja wajib memberitahukan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sebelum Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan memasuki batas usia pensiun (56 tahun). Pasal 4 Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai batas usia pensiun (56 tahun), satu tahun sebelumnya wajib melaporkan diri kepada Bupati Up. Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Banjarnegara melalui unit kerja/ instansinya dengan disertai syarat-syarat administrasi pensiun. Pasal 5 Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan permohonan pensiun karena alasan lain dapat mengajukan kepada Bupati Up. Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Banjarnegara unit kerjanya/instansinya dengan disertai syarat-syarat administrasi pensiun
6
Pasal 6 Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II diatur sebagai berikut : a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II yang telah mencapai batas usia pensiun (56 tahun) pada dasarnya diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat dipertimbangkan setelah melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. Pejabat yang bertanggung jawab di bidang Kepegawaian menyampaikan daftar pejabat struktural eselon II yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian mengenai kemungkinan perpanjangan batas usia pensiun dengan tembusan Ketua Baperjakat; c. Berdasarkan tembusan tersebut, Tim Baperjakat memberikan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati) disertai alasan-alasannya; d. Perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek kemampuan kompetensi, kaderisasi dan aspek kesehatan; e. Perpanjangan batas usia pensiun ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Pasal 7 Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional, batas usia pensiun dapat diperpanjang sampai dengan batas usia pensiun usia 60 (enam puluh) tahun.
7
BAB IV HAK PENSIUN Pasal 8 Besarnya pensiun Pegawai Negeri Sipil sebulan adalah 2,5 % (dua setengah persen) dari tiap-tiap tahun masa kerja, dengan ketentuan : a. Pensiun Pegawai Negeri Sipil sebulan sebanyak-banyaknya 75 % dan sekurang-kurangnya 40 % dari dasar pensiun. b. Pensiun Janda/Duda sebulan adalah 36 % dari dasar pensiun, dan tidak boleh kurang dari 75 % dari gaji pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang Gaji dan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang berlaku bagi almarhum suami/istrinya. c. Pegawai Negeri Sipil yang tewas, diberikan pensiun janda/duda sebesar 72 % dan dasar pensiun tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah yang berlaku. d. Pegawai Negeri Sipil yang tewas tidak mempunyai istri atau suami dan anak maka 20 % dari pensiun janda/duda sebagaimana diatur dalam huruf c Pasal ini diberikan kepada orang tuanya. BAB V MULAI DAN BERAKHIRNYA HAK PENSIUN Pasal 9 Pensiun Pegawai Negeri diberikan mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan diberhentikan sebagai Pegawai Negeri, dan bagi Pegawai Negeri yang meninggal dunia diberikan pensiun janda/duda tanpa melihat masa kerjanya terhitung mulai tanggal bulan berikutnya yang bersangkutan meninggal dunia.
8
Pasal 10 Bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut pada Pasal 2 huruf e Keputusan ini berakhir sejak pada bulan terkahir Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan meninggal dunia. Pasal 11 Pensiun Janda/Duda atau bagi pensiun janda menurut ketentuan dimulai bulan berikutnya Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia. Dan berakhir pada akhir bulan janda/duda meninggal dunia serta tidak terdapat lagi anak-anak yang memenuhi syarat untuk menerimanya. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 12 Pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan dengan hak pensiun karena batas usia pensiun diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dengan ketentuan : a. Telah memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil 30 (tiga puluh) tahun atau lebih secara terus-menerus dan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dalam pangkat terakhir. b. Memiliki masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih terusmenerus dan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir. c. Masa kerja 20 (dua puluh tahun) atau lebih tetapi kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun secara terus-menerus dan telah 2 ( dua) tahun dalam pangkat terakhir.
9
d. Serta unsur Penilaian Prestasi Kerja sekurang-kurangnya bernilai baik. e. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat. f. Kenaikan pangkat diberikan 1 (satu) bulan sebelum yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun. g. Penetapan kenaikan pangkat pengabdian sekaligus dalam penetapan keputusan pemberhentiannya dengan hak pensiun. Pasal 13 Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan pensiun dipercepat usia 50 (lima puluh) tahun dan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional sebelum mencapai batas usia pensiun 60 (enam puluh) tahun tidak dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 14 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
10
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng-undangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara. Ditetapkan di Banjarnegara Pada tanggal 18 April 2002 BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, D J A S R I Diundangkan di Banjarnegara Pada tanggal 27 April 2002 SEKRETARIS DAERAH Cap ttd, SUTEDJO SLAMET UTOMO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2002 NOMOR 21 SERI E Diumumkan di Banjarnegara Pada tanggal 27 april 2002 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI Cap ttd, WAWANG A. WAKHYUDI, S.H., M.Si Pembina NIP. 010 216 500
11
