BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2012 NOMOR 24 SERI F NOMOR 257
PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG
STRATEGIPENCAPAIANSTANDARPELAYANANMINIMAL BIDANGKESEHATANDIKABUPATENSAMoSIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAMOSIR'
Menimbang
'.
a'
bahwadenganditetapkannyaPeraturanMenteriKesehatan Nomor741/MENKES/PER^/Il/200BtentangstandarPelayanan
MinimalBidangKesehatandiKabupaten/Kota,perluadanya b.
target; acuan dalam perencanaan program pencapaian dalam rangka menyelenggarakan dan meningkatkan
bahwa
peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat guna terwujudnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kesehatan, perlu indikator kinerja dan pencapaian target bidang disusun Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan; c.
bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksuddalam
hurufadanhurufb,perlumenetapkanPeraturanBupatiSamosir Bidang tentang strategi Pencapaian standar Pelayanan Minimal Kesehatan Di KabuPaten Samosir;
Mengingat '.
1.
Undang-Undang Nomor
23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan
(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahunlgg2Nomorl00' Nomor 3a95); Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 2.
Undang-UndangNomor36Tahun2003tentangPembentukan KabupatenSamosirdanKabupatenSerdangBedagaidiProvinsi SumateraUtara(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun
2003Nomorlsl,TambahanLembaranNegaraRepublik lndonesia Nomor 4346)', 3. Undang-Undang.
.........t
Undang-Undang Nomor
29 Tahun 20Q4 tentang
Praktek
Kedokteran(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2004
Nomorll6,TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesia Nomor 4431),
4.Undang-UndangNomor32Tahun2OO4tentangPemerintahan
Daerah(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2004 Nomor125'rambahanLembaranNegaraRepubliklndonesia Nomor4437)sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhir
denganUndang.UndangNomor12Tahun200Btentang PerubahanKeduaAtasUndang.UndangNomor32Tahun2004
tentangPemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik lndonesiaTahun2OOBNomor5g,TambahanLembaranNegara RePublik lndonesia Nomor 4844),
Undang-UndangNomor33Tahun2004tentangPerimbangan KeuanganantaraPemerintahPusatdanPemerintahDaerah (LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2004Nomorl26, 4438), Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
Undang-UndangNomor12Tahun20lltentangPembentukan Republik Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara lndonesiaTahun20llNomor82,TambahanLembaranNegara Republik lndonesia Nomor 5234),
PeraturanPemerintahNomor65Tahun2005tentangPedoman Minimal Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan (LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2005Nomor,l50, a5B5); Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
PeraturanPemerintahNomor38Tahun20OTtentangPembagian Daerah urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah (Lembaran Provinsl dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
NegaraRepubliklndonesiaTahun2O0TNomor82,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737)'
Tahun 2007 Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21
tentangorganisasidanTataKerjaDinasDaerahKabupaten Samosir(LembaranDaerahKabupatenSamosirTahun200T Nomorl3l,SeriDNomor14'TambahanLembaranDaerah KabuPaten Samosir Nomor 2); 1
0
2007 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun PetunjukTeknisPenyusunandanPenetapanStandarPelayanan Minimal;
11 Peraturan.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741lMENKES/PERA/Il/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten lKoIa',
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
:
PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SAMOSIR.
BAB
I
KETENTUAN UMUM Pasal
1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
:
1. Bupati adalah Bupati Samosir. 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir 5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir. 6. Kesehatan adalah keadaan bagi setiap orang yang sejahtera baik badan, jiwa, sosial maupun ekonominya.
7. Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan selanjutnya disebut SPM Bidang Kesehatan adalah tolak ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Kabupaten Samosir.
B. Pelayanan
Dasar kepada masyarakat adalah Pelayanan
pemerintah Kabupaten Samosir dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
9 Pelayanan......
9. Pelayanan Bidang Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan urusan wajib pemerintah bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan masyarakat.
10. lndikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian spM berupa masukan proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan. 11. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang lingkungan hidup secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan. 12. rarget tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan. 12. Kewenangan daerah adalah kewenangan yang diberikan pemerintah kepada daerah. 13. standar teknis adalah kualitas dan prosedur perayanan yang ditentukan oleh pemerintah. 14.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Penrrakilan Rakyat dan
ditetapkan dengan Undang-Undang. 15 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 16 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI Bagian Kesatu Maksud Pasal 2 Maksud Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah Kabupaten
Samosir yang membidangi pelayanan kesehatan dalam mencapai standar Pelayanan Minimal yang secara teknis di Kabupaten samosir. Bagian Kedua Tujuan Pasal
3
Tujuan Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan di Kabupaten Samosir adalah
Bidang
:
a Meningkatkan
I
Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada bidang kesehatan;
Meningkatkan pengawasan kepada SKPD Lingkup Kesehatan terhadap pelaksanaan kebijakan yang langsung berhadapan dengan masyarakat; Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan.
c.
Bagian Ketiga Fungsi Pasal 4 Fungsi Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan meliputi pelayanan terhadap masyarakat sebagai a. Alat Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses dan terselengg aranya mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan walib Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan, b. Acuan penyediaan sarana dan prasarana untuk menlamin tercapainya kondisi rala-raIa minimal yang harus dicapai pemerintah Kabupaten Samosir sebagai penyedia pelayanan :
kepada masyarakat; Pedoman pengukuran kinerja penyelenggaraan bidang kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat secara langsung; Acuan penentuan dasar belanja publik dalam prioritas utama bidang kesehatan terhadap pelayanan kepada masyarakat; Acuan prioritas perencanaan daerah dan pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah bidang kesehatan dalam melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan pelayanan kesehatan; Pedoman pengidentifikasian kebutuhan daerah untuk peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan minimal kepada masyarakat dibidang kesehatan yang meliputi pelayanan terhadap masyarakat;
di
g
Pedoman penyusunan program-program tahunan
h.
kesehatan; Acuan penentuan standar pelayanan kinerja pada pelayanan di bidang kesehatan.
bidang
BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
(1)
Pasal 5 Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kesehatan;
(2)
(3)
standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan kesehatan yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target pencapaian; Target pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayal (2) adalah selama 5 (lima) tahun dari tahun 2010 sampai tahun 2015 n^^^t a
Pasal
6
standar Pelayanan Minimar Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, meliputi 1. Pelayanan Kesehatan Dasar, dengan cakupan a. Kunjungan ibu hamil K4,gS% pada tahun 2015, b. Komplikasi kebidanan yang ditangani, B0% pada tahun 2015; :
c. d. e. . g f
h. i. j
Pertolongan persarinan oreh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, 90% pada tahun 2015, Pelayanan nifas, g0% pada tahun 2015, Neonatus dengan komprikasi yang ditangani, B0% pada tahun 2010, Kunjungan bayi, g0% pada tahun 2010;
Desa/Kelurahan Universal
child
lmmunization (ucl),
100% pada tahun 2010, Pelayanan anak balita, g0% pada tahun 2010, Pemberian makanan pendamping air susu ibu (ASr) pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin, looo/o pada tahun 2010-,
Balita gizi buruk mendapat perawatan
,
100% pada tahun
2010.,
k. l. m. n. 2.
4
Penjaringan kesehatan siswa sD dan setingkat, 1oo% pada tahun 2010; Peserta KB aktif , V}oh pada tahu n 2010; Penemuan dan penanganan penderita penyakit, 1oo% pada tahun2010; Pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin, 100%
pada tahu n 2015. Pelayanan kesehatan rujukan, dengan cakupan a. Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, 100% pada tahu n 2015', b. Pelayanan gawat darurat level 1 yang diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten Samosir, 100% pada tahun 2015 Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan Kejadian Luar :
Biasa, dengan cakupan desa/kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa yang dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang dari24jam, 100% pada tahun 2O1S Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, dengan cakupan desa siaga aktif, B0% pada tahun 2015. Pasal 7
(1)
Target pencapaian Standar pelayanan Minimal
Bidang
Kesehatan untuk masing-masing perayanan dasar sebagaimana
dimaksud Pasal
6
dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tahun 2015 dengan indikator kinerja dan batas waktu pencapaian.
/a\ c+-^+^^;
(2)
Strategi pencapaian dan lndikator kinerja dalam Batas waktu pencapaian dari target pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk masing-masing pelayanan dasar sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
BAB IV PENGORGANISASIAN Pasal (1)
(2)
(3)
8
Bupati sebagai penanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dibidang kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. Penyelenggaraan pelayanan dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal Kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. BAB V PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN Pasal 9
(1)
(2)
Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan
yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelaksanaan pelayanan kesehatan di
lingkungan Kabupaten Samosir. Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
pedoman/standar
teknis yang ditetapkan oleh pemerintah. (3)
Dinas Kesehatan melakukan mapping kondisi pencapaian
indikator Standar Pelayanan Minimal saat menghitung kesenjangannya
ini, dan
bila dibandingkan
dengan
target nasional.
(4) Bupati
menetapkan target pencapaian masing-masing
indikator Standar Pencapaian Minimal dan memasukannya dalam program pembangunan daerah (RPJMD).
(5)
Dinas Kesehatan serta organisasi perangkat daerah lingkup
kesehatan menetapkan target pencapaian masing-masing indikator Standar Pelayanan Minimal dalam bagian Renstra
Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya.
Dinas Kesehatan bertanggungjawab
(6)
(7)
mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan Standar pelayanan Minimal bidang Kesehatan dengan satuan Kerja perangkat Daerah lainnya. Rencana pencapaian Standar pelayanan Minimal bidang
Kesehatan pada masing-masing indikator, ditetapkan pencapaian tiap tahunan selama 5 (lima) tahun, dimulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. BAB VI PELAPORAN
Pasal 10 (1) Bupati menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian Standar pelayanan Minimal Bidang (2)
(3)
Kesehatan kepada Menteri Kesehatan. Dinas Kesehatan berkewajiban menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada Bupati. Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharapkan menjadi acuan dalam melakukan
pembinaan dan pengawasan teknis dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan oleh Menteri Kesehatan. BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal (1)
Pemerintah
11
dan
Pemerintah Provinsi memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal dan mekanisme kerja sama antar daerah
(2)
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas secara operasional diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir. Pasal 12
(1)
Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan
pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di lingkungan Kabupaten Samosir. (2)
Bupati menyampaikan laporan pencapaian
kinerja
pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.
BABVIil ..........1
BAB VIII PEMBIAYAAN
Pasal 13 Pembiayaan pencapaian dan penerapan standar perayanan Minimar bidang Kesehatan dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten samosir dan sumber rain yang sah dan tidak mengikat.
BAB IX PENUTUP
Pasal 14 Peraturan Bupati samosir ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya daram Berita Daerah Kabupaten Samosir.
Ditetapkan di Pangururan pada tanggal, 14 September 2012
BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto MANGINDAR SIMBOLON
Diundangkan di pangururan pada tanggat, f 8 k+rnbw 2012 RETARIS DAER
lr. HATORANGAN STMARMATA PEMBINA UTAMA MUDA NtP.1 9570622 198603 1 005
BERITA DAERAH MBUPATEN SAMOSIR TAHUN 2012 NOMOR sERt F NOMOR 9S?
el
(,
IE c IX .(I' l$ (g
e
= (J(I, g c (I' o)
z
o
U)
m
co o_
J
z= z= z
L
cd
'15
l! ld IA
5 H_*
lor
to <S
.l-)
ea 32
.a\
fffra trtz
ukil F ata \t F
gE
zz
<
r.u
FF
CJ
t
V)
bo
:
}I '=l
LJ !t
EI PI
:t
\l
':l tt
o
N !J
!t (9
q)
I
l5 l.t(h IdJ
-t .!t
GI 6l
=l EI Jl
o
;i -cl
EI bl q. trl 6t
0) (n
u')
-E
q)
q
l'.
s I
I
PlFl
(!l"sl cl:3l otLt q')l:l
bol
ct
Cl-{l ttbl -lqrl (El
cgl
al
:l
trlrrl
q)
O.
6t
EI !l al
trl aJl LI onl cl ol >t
ls
t':
t>
L.
.a
0,)
Ir I(J q
o
tu
F
!
a.
l*
V)
c)
c)
L
AJ
q
q)
6
cll
-l tJI i-t
sl
FJI
t
F
-l
I
3t
l6
a l. lo
c
$
$l o
OI $ o_l
* -l cgl o c
al cl (gI
el
at
l6 o l=
l-o
tr
t_ c) ltup o)-l-
=(Uot 'A LJ-!Z ._q l--
3g
J:
8eg c o c
o Xu
oo
TP o-d .a
c c) -)
L
G
a $
o
cc (o(I' oP
>*: (u8 (l)(l) o_v
.E
ta (I' .)z l(U (S :=- c Its o) q lc o)tr (I' t'= t_l'6 o lro g6 c IL (\' lo l(o .= le, ! IL -:z
OL p c lo fo, c $
t: o) lo- c l6 I
E
o
o Y c c (Ec o (U o_ J p .Y _o G o O lz
lc lo
c)
Y $
€F '6
c)
cc c o_ c(g c .-(tr o)c) cto_ o_ o-
(I'(g
E5
f o_ f, Y ta tr v(It o o0) 6l O o_y -vl C)
lc .lo) lc co) lo lE(E l
l an'=
lo
" 16 g, IF E -a C(U olz :t oYtr (Ux O;
c
l=, l(5 l-o
lcG
co,
'-
:J
J Y c o
of
Y(o O
l-j JI
ol -ol r.
g
l5
c.)
(6 €i
UI
EI
tc lo
.o ct N
i-c c
lo lL f
c)
-Y
f E E
$
g = Ec) O U'
c o
(u U)
lrz
lo tc lo lt6 lc lo l> l(U 0) o_
c o
o- L f O^ L .> /\-
-:<
C)
O
o
53
o_
J
(o
L orl ql
b!
-cl (6l
z IE lc
cJ
s !
!
zO I.IJ
A<
P
c0
=t :.1
0_
l-a c6
AJ
I
Al
lcl
lqr
(gl
.cl ol
IB ts l.s
U lcJ IL
elE -ol lel 4l 'u
dl
;l €l
&
ls
t)
'rl
-l-tl
.El
ls
Id t\
I
vlol tz)larl
!l0Jl
E
c.)
PIE orl:l
-cl (gt
JI =t
0)
El=l
EI
ls
U)
! l-3
!
@
p
=lsl c!lcll$l
I
HI
z
\ \\
arl
I
E
B
G
bl .ol =l -.ol :-sl ql trl
lo.
t\ $lq
t/)
(,lol
q
OT
hol !t cEl L
-a
bols trlcJ
G
sltra)
tv) .:i El q
>t
cElb
uDla<
Cc
IL IcJ
E
p
PICJ
IrJ
l(6
-ol
z z
cl csl -l
cdl
o F
Lll
-0)Y
f, E :f
z v t
>-d z uJ(9tr l Ft!< I tLr-T N
a
tuJ-)
t.\ l:" IrJ
ls ta t': bo
a. "a CJ Hlls9. o L ool AC EI q >t
lTl '=ls -s L l.*
q?
(d
o_
,E
lar p l-o
lc; l^r l'{
p
(t
(.)
o. l6 cd
*
0)
NO*
bo
t:
c!
t-I
c
-lL.r o<)
o
I
so)
=J NSM
I\J c) la o. lar P
l.r
(A
c)
I(J
c!
c!
lc lro lol lc lr
IcJ
0.)
t
c.)
c6
v)
€
bo
pCJ
ay
N
t,
IU t^ l(d lc ls lc! IcJ
U)
tr
+J
l
lo O
N
l"r)
ro
|r)
tr)
(r)
tr)
rf)
tr)
O
O c!
c)
O
O
O
O
O
c\,
N
N
N
N
N
c{
{c
c c
s so o
X
i-i
X
s
tr 0) P
O ri
c!
q
16
lc
X
c6
(6
p c6 CJ
U)
()
]c -* S
+
a
N
l.
)
N
a
B
s
0!
q
c)
N
,,.o
B
tr
fa
CE
p(!
(6
-a
L
'.o
!
G
L
0!
E
AJ
(.)
L I a)
d
.V1
E
v)
b! (g
a V)
16
<-)
o o
q.
U)
o*
-o
.:
rn
16
^O c6
^\c
*
o
o
i
E
lh
B
TJ
OJ
a
E
po
N
U) U) CS
tt)
s-
oo
s s
(s
0)
gl, CO
o!
v)
o
G
(6
a.
!
q
F"
o
ti
tr-
-a CJ Cg
E
ca
C6
F
'6
o
^c
t<
IA
S
*a
lf)
a
$
P
U)
q
bo
.s
P
bo
c6 CU
L
U)
$
!
u
P
-a-1
L
Cg
ti
a.)
q)
OD
tr_
pf6
d bD
c L
\
U)
* AJ
E c) tn
!
L
.6
!
o. (6
(g
I ti
^\c
q
-rc
-d
-*
!
st4
V)
B
a)
!
-\c
t4
(s
s
\J
!
L a)
R bo
L < L qJ &
L
C6
rs
L c6
0) q)
!
x { a
(s
IA
o
!
€rs
a
bo
c.)
V)
N
L
a
U
i(
pc6
c.J
E
G
E
(c t(s
CJ
Cg
ti
c
L
N
o.
!
{
L
a.)
s, F-
c6
!
cd
o t!
B
or
tn
(g
(6
c)
16
L
l/1
F
E
U)
CJ c.)
a.
o. s-
a)
G
E
\s
c) v)
P
a)
16
tn
ln
OJ
F-
AJ
a. pG ti t* CJ 'd -\c L
a)
(g
p!-
C6
(n
c6
o. o-
ti
F
d
b! s
$
P
N
h! a CO
o!
X
q
'd
P
oo
VJ
b! t-
{ 'tB
o.
B
(n
-a
I
h! s
O
G
$
\
u!
16
ti
c0
G
L
O
c6
G
o (f)
.O
r-r
X
X
c
16
Li
16
N
B -{
\0
o
O
o.
X
p0)
O
c.)
X
P
o
!J
L
L
sO
OJ
c.)
s
G
q)
=
O.
!
a)
-{
><
q pL
\
L
X
a
o)
sO
sO
L
<>
O
r-{
rc
X
1(
I
s
P
sO
sO
r-r
L (.)
E
E
E
c.)
o. G
E
s o o r
s
s
s
O
o
s
o O
r.o
f.-
O
o
s
s o f--
s
O
O O
o)
c(s
'c
O
c
o
C
O
s
a O c-l
I
(o
!.9 .s !f
:a-v.
L
,J 'E A l !q t -:< io L ._G
[tr (E N6 EG o) o)3 IL [G (tr (!([
tEr =o oo !+
c
o aE rsO
7a
'r
(S
6= '-.q O(/)
[8p r(O o-c 16; FS Eg6 P (sY To !]-c tr
tf:
-\t t-
o(D
OE [=* o
Joc
8$E -
= Y
(E
m
Y (!
-tr c)
a q)
o-
c
G
o_
vf$
fitcl o_v
c
€g E€
cc) Oo c_ 8.F c (E* Q or! !+c r(s>> $ -L
-Y.e-
O
3 8.9
c.i
c.i
f L
(g
I(5:]-,e
=O69 L
-E
r:
il€ -OLL C R*e Lt- tn !1
6(U A!
c.o $c
ei5
fo -cc O:' cc) OC
tfsE o-L =
ci
ri
aro.-hF{ co FgME (trCO 0) .Y m u6 3 e o-c) ^
E€$Ha E
co
(tr.#C
d:SR Eg
O O (!EY (/) 0) Cm c-O-c c) f o oX 0);: o-FF ol: oc o
T
(s
o)
']C
0)
o $ f E
c
o) 'a c:G $ o-c C-7 $coo _G"re e (DiO* o_- $
c).$
c rE* s_F i;
ai
YYa (JY L
oo) CL O_ :O
$
ro
|r)
r o c{
r o N
N
5 N
b ,B
L
{.
c) oz
p
kEo L(DJ
+J .t4
s
B
b
=6_O 3,.9 c
rl
N B
fl:6 o s= i g'2 E gA 62
X
+J
d L
\
fJ Vl
t
d
lJ
G AJ
t4
s
B
sO
+
N
E(6
X
L
AC
+r
+)
ho
B
o
ho
N
q)
€
(g
C6
P
AE
(! tr t<
(!
a
U
p
G
3 6
bo
t4
(c
B
:
(6
!
q
(!
i
(6 Li
:
ho
h
tJ)
G)
(!
V (s
G th
tt) 0,)
d
v
o
=
(d
q t4 a)
q m J 0.)
(E
o v
q)
\
C6 Cd
>'
(6 J
.EHrA o iiql
ho
G
q)
t-
Fs k *(Eo.:z
p a) .a (!
>t
.|-)
h! (s
X
o
(s
d
Fi
Fl
rl
a
g > 6
L
o.
! t
ca
J
(s
\
s
so
o o r
h
so
O
@
I -r
E
F q r$ >'(uo0) >\6 fi€=
Ex fV
elZ
d (u'6 o -c= (g e; o.= = =cF
ESEE eEgoc o i(/) dtD q) qo P-c (,J oY Ll
= lz o) .(5
a
(It
o c o
o
ii
l< (u
;'ii'9 $o;-tr o
E 6.9.
Cc C'(tr E o)s
OF
S
5 (\t
.D
;*EbE '=l-- lz I sEd FSP
(E
tk 6t
(!
trN .g-=p+fi
of
C)
cc (5(5 EO _ >,=
= -a: 5 *; = tr ct(s)< BEEE
$€ FEE
o o- o o'.!! (LY(L> E HEE (Lruo_Yo
sk
99 93 t) p
x33 { ? =?\ f-9fi\i-= F *s EeE B':8il
fr3
lFH B= tt*,r '584
KATA PENGANTAR Setelah lebih dari satu dekade pelaksanaan otonomi daerah di lndonesia, kondisi pelayanan publik di daerah masih belum sesuai dengan harapan Dalam pelayanan kesehatan, berbagai masalah utama masih cukup banyak dijumpai' Bahkan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar di bidang kesehatan pun, banyak daerah masih mengalami kesulitan. Terbukti dengan banyaknya target
standar Pelayanan Minimal yang belum dapat terpenuhi. oleh karena itu percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal menjadi salah satu upaya penting untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan otonomi daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat' Dalam rangka percepatan pencapaian target penerapan Standar Pelayanan
Minimal dimaksr-rd, Pemerintah Daerah dihimbau agar menjadikan Standar yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah, dengan tujuan menjamin optimalisasi penerapan dan pencapaian indikator Standar pelayanan Minimal dimaksud. Untuk tujuan tersebut Pemerintah Kabupaten Samosir bekerjasama dengan Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah-LAN menyusun
Strategi pencapaian Standar Pelayanan Minimal dibidang kesehatan dengan merujuk pada batas waktu pencapaian Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 fahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.
Kiranya dokumen ini dapat bermanfaat bagi segenap pihak yang berperan dalam pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Samosir, khususnya dalam menyelenggarakan pelayanan dasar di bidang kesehatan, dan pada umumnya bagi pemerintah Kabupaten Samosir dalam upaya melaksanakan urusan wajib yang menjadi kewenangannya sesuai amanat peraturan perundang-undangan Pangururan,
lt
BUPATI
ember 2012 S
MANGINDAR SIMBOLON
DAFTAR ISI
Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel
BAB I
I
il
iii
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang B. Tujuan dan Sasaran ,......,,...... C. Ruang Lingkup Strategi Pencapaian D. Metode Perumusan BAB II
BAB
III
BABIV
1
5
SPM Bidang l(esehatan
I{ONSEP DAN KEBIIAKAN I{onsep Standar Pelayanan Minimal
A.
B. I(ebijakan C. Indikator dan Target Pencapaian
5
5
10 13
SPM Bidang I(esehatan
PENCAPAIAN SPM BIDANG IGSEHATAN KABUPATEN SAMOSIR A. Perkembangan Pencapaian SPM Bidang Kesehatan B, Gap Pencapaian SPM Bidang Itesehatan C. Permasalahan dan Tantangan
21 2B
4B
49
ANALISIS STRATEGI PENCAPAIAN SPM
A. Analisa SWOT B. Roadmap Percepatan Pencapaian SPM Bidang I(esehatan C. I(ebutuhan Sumberdaya Pencapaian SPM D,
Anggaran
Lampiran 1 Lampiran 2 BAB V PENUTUP Daftar Pustaka
53 59
77 B1 ().) OL
93 95 97
DAFTAR TABEL
f abel2.1
Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan
lo
Tabel 3.1
Perkembangan lndikator Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB
46
di Kabupaten Samosir. Tabel 3.2
Perkembangan Jumlah Desa Siaga di Kabupaten Samosi r 2OOB-2}1 1 .........
47
Tabel 3.3
GAP Pencapaian SPM Bidang Kesehatan
4B
Tabel 3.4
Permasalahan dalam Pencapaian SPM
51
Tabel
lnternal Faktors Summary (IFAS)...
53
4.'1
Tabel4.2
Eksternal Faktors Analysis Summary (EFAS).
Tabel4.3
Matrik
Tabel4.4
Roadmap Strategi SPM Bidang Bidang Kesehatan
Tabel4.5
Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Samosir
77
Tabel4.6
Kebutuhan SDM
7B
Tabel4.7
Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir
BO
Strategi Pencapaian Standar pelayanan Minimal Bldanq t
BAB
I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang digurirkan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun ggg
l dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 19gg dan kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintah Daerah merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mendekatkan perayanan kepada masyarakat
Desentralisasi dibidang kesehatan memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menentukan prioritas pembangunan dibidang kesehatan dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah, serta kondisi daerah masing-masing serain itu juga memperhatikan kemampuan
daerah. oleh karena itu kemampuan pemerintah daerah dalam mengerora
sumber daya yang ada
di daerah sangat menentukan
keberhasiran
pelayanan kesehatan.
Berbagai studi mengenai perayanan bidang kesehatan
di
lndonesia, memperrihatkan bahwa perayanan kesehatan di daerah berum menunjukkan hasir yang memuaskan. Berbagai masarah strategis daram pelayanan kesehatan masih cukup banyak dijumpai di banyak daerah di lndonesia Masalah yang mendasar dalam bidang kesehatan antara lain menyangkut angka kematian ibu dan bayi, keberadaan anak kurang gizi, keterbatasan fasiritas kesehatan, maupun distribusi tenaga kesehatan
yang kurang memadai" Di samping itu prevarensi berbagai penyakit menular, penyakit tidak menurar, maupun penyakit degeneratif juga mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat.
Keberhasilan pelaksanaan kebijakan desentralisasi tidak terlepas kejelasan pengaturan pembagian urusan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah, har dianta ranya untuk menghindari adanya tumpang tindih daram pembiayaan dari suatu fungsi rayanan atau kejelasan terhadap pihak yang bertanggung jawab atas suatu rayanan
Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 telah diatur pembagian Urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
atau absolut kewenangan pemerintah pusat meliputi urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta agama, sedangkan urusan yang LJrusan yang Sepenuhnya
didesentralisasikan kepada daerah otonom provinsi dan kabupaten serta kota adalah urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan
yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yaitu pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan lainnya sedangkan urusan pilihan adalah urusan yang disesuaikan dengan potensi dan kekhasan dan potensi yang dimiliki daerah.
selanjutnya, pasal 11 ayal (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh setiap Menteri terkait, dalam penyelenggaraan pelayanan dasar yang merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib
untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan standar yang melekat pada urusan yang berkategori wajib bukan pilihan, yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan tersedia di manapun di wilayah lndonesia. Hal yang dipertegas dengan Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan
Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (sPM) yang menyebutkan bahwa standar Pelayanan Minimal (sPM)
disusun sebagai alat pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat Secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan
kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik lndonesia (NKRI).
Standar Pelayanan Minimal (SPM) ditetapkan oleh pemerintah Pusat dan diberlakukan untuk seluruh pemerintahan daerah provinsi dan
Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
pemerintahan daerah kabupaten/kota juga dilengkapi dengan indikator
-
indikator yang berfungsi sebagai tolok ukur kuantitatif dan kualitatif terhadap besaran sasaran yang hendak dipenuhi Standar pelayanan Minimal yang sudah diwajibkan di beberapa unit SKPD melalui peraturan menteri dari masing-masing Kementerian terkait, telah
ditargetkan untuk dipenuhi pada tahun 2013 atau lebih Beberapa ada yang ditagetkan akan dipenuhi keseluruhan (100%) pada tahun 2015 dan ada pula 2025 (bidang Perumahan Rakyat). Untuk dapat merealisasikan pencapaian target tersebut, Standar Pelayanan Minimal (SPM) harus
dapat menjadi bagian dari dokumen perencanaan di tiap SKPD terkait' Namun demikian, dalam implementasinya Standar Pelayanan Minimal
(SPM) masih terkendala oleh beberapa hal seperti (a) belum
semua
SKpD menerapkan standar pelayanan minimal dan standar operasional pelayanan sebagai acuan peningkatan kinerjanya (b) rendahnya perhatian pemda terhadap penerapan standar Pelayanan Minimal (sPM) yang nampak pada tidak jelasnya program/kegiatan tahunan terkait
Standar Pelayanan Minimal (SPM) (c) tidak teralokasinya sejumlah anggaran dalam mendanai program/kegiatan pelayanan dasar dan (d) masih terdapat SKPD yang dalam menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum
benar
benar memahami tujuan dan teknis
pelaporan (PKKOD LAN, 2008).
Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
7
Maret 2011 perihal Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), terdapat 13 (tiga belas) Standar Pelayanan Minimal (SPM) nasional yang disusun oleh kementeriani 100/676/SJ tertanggal
lembaga sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005. Ketigabelas standar Pelayanan Minimal (sPM) tersebut meliputi
Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, sosial, perumahan rakyat, pekerjaan umum dan Penataan Ruang, Standar Pelayanan Minimal (SPM) terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang dan penghapusan eksploitasi seksual bagi anak dan remaja di kabupaten/kota dan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, ketenagakerlaan' ketahanan pangan, kesenian dan kominfo.
Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Dalam rangka percepatan pencapaian target penerapan standar Pelayanan Minimal (SPN/) dimaksud, Pemerintah Daerah dihimbau agar segera melakukan setidaknya lima langkah sebagai berikut. pertama,
(SpM) yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di menjadikan standar Pelayanan Minimal
daerah, dengan tujuan menjamin optimalisasi penerapan dan pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SpM) dimaksud. Kedua, menyusun
rencana pencapaian Standar Pelayanan Minrmal
(SpM) yang memuat
target tahunan pencapaian standar pelayanan Minimal (spM) dengan mengacu pada batas waktu pencapaian Standar pelayanan Minimal
(sPM) sesuai dengan Peraturan Menteri/Kepara Lembaga
Non
Kementerian dimaksud; Ketiga, rencana pencapaian standar pelayanan
(SPM) tersebut, perlu disinkronkan dan diintregrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RpJMD) dan Rencana strategi satuan Kerja perangkat Daerah (Renstra sKpD); Minimal
Keempat, target tahunan pencapaian Standar pelayanan Minial (spM) dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana
Kerja Perangkat Daerah (Renja sKpD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja perangkat Daerah (RKA-sKPD) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ketima, dalam
rangka
penerapan SPM di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat melakukan koordinasi dengan Kementerian/LPNK dan Kementerian Dalam Negeri c.q Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Terkait dengan upaya mendukung percepatan pencapaian standar
Pelayanan Minimal (sPM) bidang kesehatan
di
Kabupaten samosir,
diperlukan suatu strategi pencapaian standar pelayanan minimal. Dengan
strategi ini diharapkan akan memudahkan sinkronisasi dan integrasi pencapaian standar pelayanan minimal dalam Rencana
adanya
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RpJMD) dan Rencana strategi
satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra sKpD). Di samping itu, diharapkan strategi ini dapat memudahkan pemerintah Kabupaten
SttgtugLlgnca
pa ia n Sta nda
r pelaya
na
Samosir untuk memperkirakan
n M in ima
I
Bidang Kesehatan
kebutuhan
pembiayaan
untuk
menyediakan pelayanan kesehatan.
B. Tujuan dan Sasaran
1' Memberikan arah percepatan pencapaian Standar pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di Kabupaten Samosir. 2. Menjadi pedoman bagi seruruh stakehorders terkait. 3. Mensinergikan sumber daya (resources) daram percepatan
standar perayanan Minimar
(spM)
pencapaian
bidang kesehatan di Kabupaten
Samosir.
Adapun sasaran dari kegiatan
ini
adarah Tersusunnya strategi
pencapaian target Standar perayanan Minimar Samosir dalam bidang Kesehatan.
c. Ruang
(spM) pada Kabupaten
Lingkup Buku "strategi pencapaian standar
perayanan
Minimal (SpM) Bidang Kesehatan,, 1. Perkembangan pencapaian standar perayanan Minimar (spM) Bidang Kesehatan
2. Permasalahan yang dihadapi daram pencapaian standar perayanan Minimat (SpM) Bidang Kesehatan. 3. Pemetaan faktor kekuatan, keremahan, tantangan dan potensi daerah
terkait dengan percepatan penerapan standar perayanan Minimar (SPM) Bidang Kesehatan.
4. Target capaian standar perayanan Minimar
(spM)
Bidang Kesehatan
(Roadmap 2012-2015).
5. strategi pencapaian (road map) standar perayanan Minimar (spM) Bidang Kesehatan Kabupaten Samosir. D.
Metode Perumusan
Perumusan strategi percepatan pencapaian standar perayanan Minimal (SPM) dibangun berdasarkan data primer dan sekunder. Data
primer diperoleh dari responden dengan merarui diskusi terbatas. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur-literatur yang terkait dengan kajian penelitian, data sekunder dikeluarkan oleh dinas/intansi terkait yang ada di Kabupaten Samosir, berupa buku profil Kesehatan
Strategi
Penca pa ia!_.1!9lqur" pe laya na n M i nima
Daerah, Renstra, ApBD,
RpJrvL
I
Bida ng Kese hata n
;;il;;r;;-;;;;-.;,
sebagainya. Data sekunder ini dijaring dengan menggunakan instrumen pedoman review dokumen (document review). Analisis data dirakukan merarui beberapa tehnik, yakni : 1. Analisis Perkembangan pencapaian standar pelayanan Minimal (spM) Analisis perkembangan pencapaian standar pelayanan Minimal (spM)
dilakukan dengan menampilkan tren pencapaian standar pelayanan Minimal (sPM) berbagai bidang dari tahun ke tahun yang dikaji secara
deskriptif analitik Anarisis perkembangan pencapaian dilengkapi dengan analisa gap (kesenjangan) antara pencapaian yang ada dan kesesuaian dengan target yang ditetapkan dalam standar pelayanan Minimal (SPM) 2. Analisis SWOT Perumusan strategijuga mempertimbangkan hasil analisis
SWor
yang
umum digunakan untuk memperhitungkan alternatif strategi dan kebijakan. Pengumpuran data dirakukan dengan Focus Group Discussion (FGD) guna mengeraborasi masukan - masukan terkait penerapan standar pelayanan Minimal (spM) pada Kabupaten
samosir. Di samping itu, FGD juga dilakukan untuk mendapatkan survei internal tentang strengths (kekuatan) dan uzeaknesses
(kelemahan),
serta survei eksternal atas
opportunities
(peluang/kesempatan) dan th reats (ancaman).
Tahapan dalam anarisis
swor
yang dirakukan mencakup
a. ldentifikasi Kekuatan, Kelemahan Analysis Summary)
.
atau IFAS (lnternal
Factors
strategi pencapaian standar perayanan Minimar Bidang Kesehatan
b' ldentifikasi peruang dan Ancaman atau EFAS (Externar Factors Analysis Summary)
c. Pemilihan Faktor Kunci yang penting, dengan membuat 1) Skoring/penilaian, dilakukan dengan cara, Pemberian nilai setiap item dalam setiap faktor lingkungan, dengan nitai 5 (sangat penting sekali) dan 1 (kurang :
penting),
atau
Pemberian bobot setiap item daram satu faktor (iumrahnya 100%) kemudian berikan nilai pada setiap item, dan kemudian bobot x nilai 2) Menentukan peta kekuatan Untuk menentukan peta kekuatan (strength) dapat digunakan teknik pengelompokkan,kuadran, sebagai berikut.
Strength
(S)
Kuadran It Diversifikasi
Kuadran
5t
I
SO, Agresif
Threats (T)
Opportunity
Kuadran IV 5-L Diversifikasi
Skor
(O)
Kuadran Ill WO, Turn-Arround
:
Weaknesses (W)
o =.... T = ....
Kuadran r : rni adarah situasi yang sangat menguntungkan organisasi yang memiriki peruang dan kekuatan, sehingga
dapat memanfaatkan peruang yang ada. strategi yang harus ditempuh daram kondisi ini adarah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth oriented strategy).
perayanan Minimar Bidang Kesehatan !!19!egi lelcapaian standar
Kuadran ll: Meski menghadapi berbagai ancaman, organisasi masih memiliki kekuatan dari segi internal. strategi yang harus
diterapkan adalah menggunakan kekuatan
untuk
memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi;
Kuadran lll. organisasi menghadapi peluang yang sangat besar, tetapi di rain pihak, ia menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Fokus strategi organisasi dalam
kondisi seperti ini adarah meminimalkan masalah-masalah internal sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik.
Kuadran lV: organisasi dalam situasi ini sangat menguntungkan,
tidak
organisasi menghadapi berbagai ancaman
dan kelemahan internal
3) Membuat Matrik Pilihan Strategi.
Analisis
swor
dengan scoring yang kemudian ditentukan
hasilnya berdasarkan kuadran, dengan rumus berikut:
Apabila
s>w dan o>T maka strategi yang dilakukan adalah
memiliki perilaku "agresif";
Apabila
s>w dan o
memiliki perilaku yang mampu mengembang-kan "diversifikasi,,;
Apabila
s<w dan o>T maka
strateginya adalah mencari
alternatif dengan perilaku yang ,'berputar arah,,,
Apabila
s<w dan o
strateginya adalah mencari
alternatif dengan perilaku "bertahan". Pilihan Strategi:
Asumsi s-o. strategi ini dibuat sesuai dengan jalan pikiran organisasi, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya;
Asumsi
w-o.
lni adalah strategi dalam menggunakan kekuatan
yang dimiliki organisasi untuk mengatasi ancaman;
Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Asumsi S-T. Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada;
Asumsi W-T. Strategi yang didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dengan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.
4) Merumuskan Strategi
-
Melakukan analisis strategi berdasarkan analisis faktor internal dan analisis faktor eksternal
ffi '=.
-:'::':'::
PELUANG (Ol :|:.
;,
:
l
ANCAMAN (T)
Asumsi S-T
Merumuskan Strategi
;t
Wrt '.
ta
Strategi Pencapa ian
Sta
ndar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
BAB
II
KONSEP DAN KEBIJAKAN A. Konsep Standar Pelayanan Minimal
Dalam rangka desentralisasi, pemerintah Pusat telah menyerahkan urusan pemerintahan tertentu kepada pemerintah daerah sehingga
kewajiban untuk menyediakan pelayanan tersebut beralih ke daerah. Namun dengan prinsip otonomi daerah dalam negara kesatuan, otonomi dalam pelaksanaan urusan tersebut tentulah dibatasi oleh keberadaan
negara sebagai insitusi tertinggi yang terbentuk dari konsensus masyarakat dalam teritori tertentu, dengan konstitusi dan pengaturan tertentu yang disusun dan disepakati bersama untuk mengatur kehidupan
bersama. Pemerintah
Pusat
mempunyai kewenangan melakukan
kontrol atas pelaksanaan urusan tersebut. Sehingga Negara menetapkan
regulasi tertentu untuk tujuan tersebut adalah hal yang umum. Hal ini karena pada dasarnya Negara, secara moral maupun legal mempunyai kewajiban kewajiban untuk menjamin warganya,
wilayah bagian negara
,
di setiap
mendapat pelayanan dengan kualitas dan
standar tertentu melalui berbagai regulasi.
Jaminan untuk mendapat pelayanan dengan kualitas dan standard
tertentu tersebut salah satunya dapat dicapai dengan menerapkan standar Pelayanan Minimal (sPM). secara logis, standar pelayanan minimal dapat diterapkan untuk mencapai berbagai tujuan. pertama, untuk dapat memberikan definisi yang jelas tentang pelayanan yang dimaksud. Kedua, memberikan informasi untuk melakukan perencanaan
dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat di tingkat lokal. Di samping itu informasi tersebut juga dapat menjadi patok banding (benchmark) dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan
publik. selanjutnya, dengan adanya standar ini juga
memungkinkan
pemerintah Pusat untuk memberikan penekanan pada pelayanan yang
menjadi prioritas nasional. Terakhir, standar yang ada dapat menjadi elemen yang diperlukan untuk memperkirakan kebutuhan pembiayaan
untuk menyediakan pelayanan. Hal
ini dapat
membantu dalam
Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
penyusunan anggaran belanja daerah, menilai kinerja penganggaran
daerah, serta membantu menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh Menteri Keuangan secara lebih baik, utamanya untuk memperbaiki formula untuk yang diperlukan untuk menentukan Dana Alokasi Umum (DAU)
Pada level teknis pelayanan, adanya standar dalam pelayanan publik juga akan memberikan manfaat , antara lain: mengurangi variasi proses, memenuhi persyaratan profesi, dan dasar untuk mengukur mutu (Schroeder, 1994), adanya standar akan menjamin keselamatan pasien
dan petugas penyedia pelayanan kesehatan (Moss & Barrach, 2002, Reason, 2002)1 . Dengan dikuranginya variasi dalam pelayanan, akan meningkatkan konsistensi pelayanan publik, mengurangi terjadinya kesalahan, meningkatkan efisiensi dalam pelayanan, dan memudahkan petugas dalam memberikan pelayanan.
Meskipun demikian, terdapat pula resiko bahwa penggunaan standard pelayanan minimum tersebut dapat mendorong permintaan akan
DAU yang tinggi. Oleh karena itu disain Standar Pelayanan Minimal (SPM) perlu mempertimbangkan kemampuan daerah. Standar pelayanan
minimum nasional untuk mencapai pelayanan tertentu berfokus pada hasil-hasil yang memungkinkan untuk dicapai (achievable outcomes)
Disamping adanya manfaat dengan ditetapkannya standar dalam pelayanan, penerapan standar juga memiliki keterbatasan, antara lain: konsistensi dan terbatasnya variasi dalam pelayanan kadang-kadang mengorbankan kebutuhan spesifik pengguna jasa, standar disusun tidak
didasarkan oleh keadaan yang sesungguhnya, atau disusun dengan interpertasi yang salah terhadap kondisi daerah dapat juga merugikan
pengguna jasa, diterapkannya standar kadang-kadang mengabaikan kompleksitas pelayanan maupun variabilitas yang dimiliki oleh pengguna Jasa, penilaian yang tidak adil terhadap mutu pelayanan dapat terjadi akibat menggunakan standar yang tidak tepat, demikian juga dapat terjadi ketidak-cocokan standar yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga.2
I
D,l
rs.rg1ftlgrdo,Lrrnenls/lPer)gant.{%20Stand.LrVu20Pelayrrran'[,2!Mjrrrural.p_dl
,
Modul PELATIHAN PMPK FI{ UGM STANDAR PELAYANAN MINIMAL, rs.net/e!.udoeuiueusl-1 Pcagautaro420Staudar%ozqPclayanarYuao_l4ilu
lpd
httB;//n-ir_rtiljfl1-Ep
Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Standard Pelayanan Minimal (SPM) perlu dibedakan standardisasi praktek pelayanan Standar ini didisain agar
dari bisa
diaplikasikan secara luas dengan mempertimbangkan perbedaan yang diperlukan dalam memberikan pelayanan. Standar ini tetap memberikan kesempatan pemberi layanan untuk mengembangkan etos mereka sendiri
ataupun mengembangkan upaya yang berbeda dalam memberikan pelayanan dengan kebutuhan yang berbeda.
Standar pelayanan minimal, khususnya dalam bidang kesehatan
juga merupakan alat bantu dalam mendisain perencanaan
sector
kesehatan yang berpihak pada masyarakat miskin (pro poor health sector
plan). Dalam konteks di mana sumberdaya yang dimiliki sangat terbatas, upaya ini merupakan hal yang tidak mudah. Bahkan meskipun prioritas
kebijakan telah ditetapkan dan disepakati, proses untuk mendapatkan anggaran yang diperlukan bagi sub-sub sektor dalam bidang kesehatan bisa lebih kompleks dan mengarah pada terjadinya resistensi3. Adanya
standard ini dapat membantu menjembatani dan mencegah terjadinya konflik konflik kepentingan dengan mengarahkan hal-hal yang menjadi
kewajiban
dan
berkenaan dengan hak-hak masyarakat dalam
mendapatkan pelayanan kesehatan.
Adapun berbagai hal
yang
menjadi kewajiban utama terkait
dengan pemenuhan hak-hak dalam bidang kesehatan antara pemenuhan
lain
1)
gizi makanan minimal (minimum essential food) yang
memadai dan aman; 2) tempat tinggal (basic shelter, housing
) dengan
sanitasi dan suplai air bersih yang memadai dan aman; 3) obat-obatan
dasar (essential drugs) sebagaimana diamanatkan dalam WHO action
programme
on
essenfia/ drugs',
(reproductive maternal
kesehatan anak;
,
4)
kesehatan reproduksi wanita
termasuk pre natal
5) imunisasi
dan
post natal)
serta
terhadap infeksi penyakit utama.;6)
pendidikan dan akses pada informasi terkait masalah kesehatan yang
utama, termasuk dalam upaya pencegahan
dan
pengendalian
(wHo,200B)
j
James Alnr, Jolge Martinez-Vazquez, Sri Mulyanr lndrawati, Reforrning Intelgovcrnnrent;rl Fisc;rl Relations and The Rebuilding of lndonesia : The "Big Bang" Problern and lts Economic Consequences
Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
B. Kebijakan
1. Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Secara Umum Dalam konteks pelayanan publik di daerah, kebijakan desentralisasi
dan otonomi daerah ditujukan untuk meningkatkan
kualitas
penyelenggaraan pemerintahan daerah, kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan masyarakat. Karena
itu
pemerintah daerah harus
menyediakan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004, Pemerintah Pusat
menyelenggarakan
urusan
pemerintahanan yang melipuli politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.
Pada ayat (5) Undang-Undang tersebut dinyatakan pula bahwa pemerintah juga menyelenggarakan urusan pemerintahan di luar enam urusan pemerintahan tersebut. Sedangkan pada Pasal 11 UndangUndang ini dinyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan
dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar Susunan pemerintahan.
Eksternalitas, adalah dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan kriteria eksternalitas ditentukan berdasarkan
luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul penyelenggaraan
suatu urusan pemerintahan. Berdasarkan
akibat kriteria
eksternalitas maka semakin langsung dampak penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan kepada masyarakat, maka urusan tersebut paling tepat untuk diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
Akuntabilitas, adalah pertanggungjawaban
pemerintah,
pemerintahan daerah propinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu
kepada
masyarakat. Penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan kriteria
akuntabilitas ditentukan berdasarkan kedekatan suatu tingkatan pemerintahan dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang
ditimbulkan
oleh
penyelenggaraan
suatu urusan
pemerintahan
Berdasarkan kriteria akuntabillitas maka semakin dekat pemberi layanan
dan penggunanya, dan semakin banyak jumlah pengguna layanan maka
Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang [es9halan
layanan tersebut lebih tepat diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota. Efisiensi, adalah tingkat daya guna tertinggi yang dapat diperoleh
dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan kriteria efisiensi ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang
dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan Berdasarkan kriteria efisiensi maka penyelenggaraan urusan lebih tepat pada tingkat pemerintahan dimana terdapat perbandingan terbaik antara
cosf penyelenggaraan urusan dibandingkan dengan manfaat
yang
diperoleh dengan penyelenggaraan urusan. Penggunaan kriteria kriteria
eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan dilaksanakan secara kumulatif sebagai satu kesatuan.
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan
daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria eksternalitas. akuntabilitas dan efisiensi terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib didefinisikan sebagai urusan daerah otonom yang penyelenggaraannya diwajibkan
oleh pemerintah Hal ini
berarti
pemerintah menetapkan urusan mana yang merupakan urusan dasar
yang menjadi prioritas penyelenggaraan dan mana yang merupakan urusan pilihan.
Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah propinsi merupakan urusan dalam skala propinsi, sedangkan urusan wajib
yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupatenikota
merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, baik untuk pemerintahan propinsi maupun untuk pemerintahan kabupaten dan kota sebagaimana disebutkan di atas harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (sPM)
Urusan yang bersifat pilihan adalah urusan-urusan yang dapat dipilih untuk diselenggarakan oleh pemerintahan daerah berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana disebutkan di atas
Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Urusan yang bersifat pilihan tersebut meliputi urusan pemerintahan yang
secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan
daerah yang bersangkutan. Dalam penyelenggaraan urusan pilihan tersebut, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat memilih bagian urusan pemerintahan pada bidang-
bidang tertentu Seperti pertanian, kelautan, pertambangan dan energi,
kehutanan
dan perkebunan, perindustrian dan
perdagangan,
perkoperasian, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan berbagai bidang lainnya.
Adanya pembagian urusan pemerintahan memberi petunjuk bahwa terdapat urusan-urusan pemerintahan tertentu yang penyelenggaraannya
dibagi-bagi antara pemerintah, pemerintahan daerah propinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Dengan demikian penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut melibatkan pemerintah, pemerintahan daerah propinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota
Secara bersama-sama. Pembagian dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah propinsi, kabupaten dan kota
atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan.
Sesuai dengan deskripsi di atas, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang bersifat wajib dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan secara bertahap. Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimaksud akan dijabarkan oleh masing-masing
kementrian/lembaga terkait untuk menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) masing-masing.
Standar Pelayanan Minimal (SPM) didefinisikan sebagai tolok ukur
untuk mengukur kinerja penyelenggaraan Urusan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Standar Pelayanan Minimal (SPM) menganut beberapa prinsip, yakni:
Strategi Pencapaian
Sta
ndar Pelayana n
M inima
I
Bidang Kesehatan
a. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan standar yang dikenakan pada urusan wajib, sedangkan untuk urusan lainnya pemerintah daerah
boleh menetapkan standar sendiri sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.
b. standar Pelayanan Minimal
(spM) berlaku secara nasional,
yang
berarti harus diberlakukan di seluruh daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh lndonesia.
c. standar Pelayanan Minimal
(spM)
harus dapat menjamin akses
masyarakat terhadap pelayanan tertentu yang harus disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajibnya.
d. standar Pelayanan Minimal
(sPM) bersifat dinamis dan perlu
dikaji
ulang dan diperbaiki sesuai dengan perubahan kebutuhan nasional dan
perkembangan kapasitas daerah secara merata.
e. Standar Pelayanan Minimal
(sPM) ditetapkan pada tingkat minimal
yang diharapkan secara nasional untuk pelayanan jenis tertentu. yang
dianggap minimal dapat merupakan rata-rata kondisi daerah-daerah, merupakan konsensus nasional, dan lain-lain.
f.
Standar Pelayanan Minimal (SPM) harus diacu dalam perencanaan
daerah, penganggaran daerah, pengawasan, pelaporan, dan merupakan salah satu alat untuk menilai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah serta menilai kinerja penyelenggaraan peemrintahan daerah (LppD).
standar Pelayanan Minimal (spM) merupakan alat untuk mengukur kinerja pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan dasar. Tingkat kesejahteraan masyarakat akan sangat tergantung pada tingkat pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah. Standar Pelayanan Minimal (SpM) sangat diperlukan
oleh pemerintah daerah dan masyarakat sebagai konsumen pelayanan itu sendiri. Bagi pemerintah daerah suatu Standar pelayanan Minimal (SpM)
dapat dijadikan sebagai tolok ukur (benchmark) dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk menyediakan pelayanan tertentu. Sedangkan bagi masyarakat Standar Pelayanan Minimal
(SPM) akan menjadi acuan
dalam menilai kinerja pelayanan publik, yakni kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah.
-Strategi
PgncaOa19n
Staldar pel,aygnan Minimat Bidang Kesehgl11
Penerapan standar perayanan Minimar sebagai berikut:
(spM)
memiriki manfaat
a. Dengan standar pelayanan Minimal (spM) akan lebih terjamin penyediaan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat;
b. Standar Pelayanan Minimal (SPM) akan bermanfaat untuk menentukan standar Analisis Biaya (sAB) yang sangat dibutuhkan pemerintah
daerah untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan publik;
c. Standar Pelayanan Minimal (spM) akan menjadi landasan dalam penentuan perimbangan keuangan yang lebih adil dan transparan (baik Dana Alokasi Umum/DAU maupun Dana Alokasi Khusus/DAK);
d. standar Pelayanan Minimal
(spM) akan dapat dijadikan dasar dalam menentukan anggaran kinerja dan membantu pemerintah daerah
dalam melakukan alokasi anggaran yang rebih berimbang;
c. standar Pelayanan Minimal (spM) akan dapat membantu penilaian kinerja (LPJ) Kepala Daerah secara lebih akurat dan terukur sehingga mengurangi kesewenang-wenangan dalam menilai kinerja pemerintah daerah;
f'. standar Pelayanan Minimal (spM) akan dapat menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat, karena masyarakat akan dapat melihat keterkaitan antara pembiayaan dengan pelayanan publik yang dapat disediakan pemerintah daerah;
g. Standar Pelayanan Minimal (spM) akan menjadi argumen dalam melakukan rasionalisasai kelembagaan pemerintah daerah, kualifikasi pegawai, serta korelasinya dengan pelayanan masyarakat. Dalam penyelenggaraannya, standar pelayanan Minimal (spM) dibuat berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan, yakni: (a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah;
(b)
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintahan Daerah, (c)
Peraturan Pemerintah Nomor 3B Tahun 2007 tentang pembagian Kewenangan antara Pemerintah, pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (d) peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan lnformasi
Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang l(esehatan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan (e) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 mengenai Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Disamping kebijakan secara nasional, telah terbit pula kebijakan turunan di lingkungan kementerian dalam negeri yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
dan Penetapan Standard Pelayanan Minimal dan Kepmendagri
No
100.05-76 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Konsultasi Penyusunan Standard Pelayanan Minimal.
Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh masing-
masing Menteri/Pimpinan LPND dilakukan melalui konsultasi yang dikoordinasi oleh Menteri Dalam Negeri. Konsultasi tersebut dilakukan dengan tim konsultasi yang terdiri dari unsur-unsur Departemen Dalam Negeri, Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas, Departemen Keuangan, Kementrian Negara Pemberdayaan
Aparatur Negara, dengan melibatkan Menteri/Pimpinan LPND terkait, yang dibentuk dengan Kepmendagri. Hasil konsultasi tersebut dikeluarkan
oleh masing-masing departemenilPND sebagai Peraturan Menteri yang bersangkutan.
Hingga saat ini terdapat 13 (sepuluh) kementerian terkait yang
telah mengeluarkan acuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk diterapkan ke seluruh daerah di lndonesia. Ketigabelas Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimaksud meliputi:
a. Bidang Perumahan Rakyat
berdasarkan Peraturan
Menteri
Perumahan Rakyat Nomor 22Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota
b.
;
Bidang pemerintahan dalam negeri berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan
Minimal
(SPM) Bidang
Pemerintahan Dalam Negeri
di
Kabupaten/Kota;
c.
Bidang sosial berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan d.
Bidanq Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 fahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
e.
Bidang perempuan dan anak berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Ekploitasi Seksual pada Anak dan Remaja di Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor
1
Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; f.
Bidang LH berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor
19 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal (SPM)
Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; g.
Bidang KB berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55/HK010/85 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Keluarga Perencana dan Keluarga Sejahtera
di
Kabupaten/Kota; h.
Bidang pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri
Pendidikan
Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
(SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota; t.
Bidang Nakertrans berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per 15/MEN/X12010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan;
Bidang PU dan Tata Ruang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14|PRT/M12010 tentang Standar Pelayanan Minimal
j
(SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; k.
I
Bidang pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT. 14011212010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota; Bidang kesenian berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 106/HK. 501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesenian;
Strategi Pencapa ian Standa r Pelayana n
M
inimal Bidang Kesehatan
m. Bidang kominfo berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi lnformatika Nomor Minimal
22 Tahun 2010 tentang standar
(sPM) Bidang Kominfo di
dan
pelayanan
Kabupaten/Kota (surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor 100/676/sJ tertanggal 7 Maret 20j1).
2. Kebijakan standar Pelayanan Miniar (spM) Bidang Kesehatan Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan selanjutnya disebut Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan adalah tolol< ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Daerah Kabupaten/ Kota.
BupatiA//alikota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (spM) Kesehatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten lKora dan masyarakat.
Dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, diharapkan pelayanan kesehatan yang paling mendasar dan esensial dapat dipenuhi pada tingkat yang paling minimal secara nasional, sehingga dapat mengurangi kesenjangan pelayanan kesehatan dan lebih jauh dapat memelihara/ menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik lndonesia. Namun demikian untuk pelayanan kesehatan yang sifatnya spesifik daerah harus tetap diberikan.
Pada awal pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UndangUndang Nomor 22 Tahun 1ggg, telah diterbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457 I MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. Namun Kebijakan tersebut
tidak sesuai lagi dan telah direvisi dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar pelayanan Minimal (sPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. Standar pelayanan Minimal (sPM) Kesehatan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target masing-masing Daerah Kabupaten lKota
standar Pelayanan Minimal (spM) Kesehatan berkaitan dengan pelayanan beserta indikator kinerja dan target Tahun 2010-201s'. F Pelayanan Kesehatan Dasar
)
Pelayanan Kesehatan Rujukan
F Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa
r
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang l(esehatan
C.
lndikator dan Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Nasional Bidang Kesehatan
.
lndikator Pelayanan Kesehatan Dasar a. Cakupan kunjungan lbu Hamil K- 4 lndikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam melindungi ibu hamil sehingga kesehatan janin terjamin melalui penyediaan pelayanan antenatal. lbu hamil K-4 adalah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali, dengan distribusi pemberian pelayanan yang dianjurkan
adalah minimal satu kali pada triwulan pertama, satu kali pada triwulan kedua dan dua kali pada triwulan ketiga umur kehamilan
b. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani lndikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada
ibu (hamil, bersalin, nifas) dengan komplikasi. Komplikasi yang dimaksud adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu dan/atau bayi
c. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi Kebidanan lndikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan persalinan yang profesional. Cakupan
pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan adalah
lbu bersalin yang
mendapat
pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
d. Cakupan Pelayanan Nifas lndikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam
menyelenggarakan pelayanan nifas yang professional. Nifas adalah
periode mulai
6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan.
Pelayanan nifas sesuai standar adalah pelayanan kepada ibu nifas
sedikitnya
3 kali, pada 6 jam pasca persalinan s d 3 hari;
pada
minggu ke ll, dan pada minggu ke Vl termasuk pemberian Vitamin A
2 kali serta persiapan dan/atau pemasangan KB Pasca Persalinan. Dalam pelaksanaan pelayanan nifas dilakukan juga pelayanan
Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang l(esehatan
neonatus sesuai standar sedikitnya 3 kali, pada 6-24 jam setelah lahir, pada 3-7 hari dan pada -28 hari setelah lahir yang dilakukan
difasilitas kesehatan maupun kunjungan
rumah.
pelayanan
kesehatan neonatal adalah perayanan kesehatan neonatal dasar (ASl ekslusif, pencegahan infeksi berupa perawatan mata, tali pusat, pemberian vitamin K1 injeksi bila tidak diberikan pada saat lahir, pemberian imunisasi hepatitis B1 (bila tidak diberikan pada saat lahir), manajemen terpadu bayi muda.
e. Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani lndikator ini mengukur kemampuan mana.lemen program KIA dalam penyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada neonates (bayi berumur 0
-
28 hari) dengan komplikasi. Neonatus
dengan komplikasi adalah neonatus dengan penyakit dan kelainan
yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan, dan kematian Neonatus dengan komplikasi seperti asfiksia, ikterus, hipotermia, tetanus neonatorum, infeksi/sepsis, trauma lahir, BBLR (berat badan
lahir rendah < 2500 gr ), sindroma gangguan pernafasan, kelainan kongenital. Neonatus dengan komprikasi yang ditangani adalah
neonatus komplikasi yang mendapat pelayanan oleh tenaga kesehatan yang terlatih, dokter, dan bidan di sarana pelayanan kesehatan
f.
Cakupan Kunjungan Bayi lndikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam melindungi bayi sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan
pelayanan kesehatan. cakupan kunjungan bayi adalah cakupan kunjungan bayi umur
29
hari 11 bulan di sarana pelayanan
kesehatan (polindes, pustu, puskesmas, rumah bersalin dan rumah
sakit) maupun di rumah, posyandu, tempat penitipan anak, panti asuhan dan sebagainya melalui kunjungan petugas. setiap bayi memperoleh pelayanan kesehatan minimal4 kali yaitu satu kali pada umur 29 hari-3 bulan, 1 kali pada umur 3-6 bulan, 1 kali pada umur
6-9 bulan, dan 1 kali pada umur g-11 buran" perayanan Kesehatan yang diberikan meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG,
Dpr/
HB1-
Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
3, Polio 1-4, Campak), stimulasi deteksi intervensi dini
tumbuh
kembang (SDIDTK) bayi dan penyuluhan perawatan kesehatan bayi,
yang meliputi : konseling ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI sejak usia 6 bulan, perawatan dan tanda bahaya bayi sakit (sesuai MTBS), pemantauan pertumbuhan dan pemberian vitamin A kapsul biru pada usia 6
- 11 bulan.
g. Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child lmmunization (UCl)
lndikator
ini
mengukur kemampuan memberikan pelayanan
imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan).
h. Cakupan pelayanan anak balita lndikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam
melindungi anak balita sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan kesehatan. Cakupan pelayanan anak balita
adalah anak balita (12
-
59 bulan) yang memperoleh pelayanan
pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Setiap anak umur
12
- 59 bulan memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan setiap bulan, minimal B x dalam setahun yang tercatat di Kohort Anak Balita
dan Pra Sekolah, Buku KIA/KMS, atau buku pencatatan dan pelaporan lainnya setiap bulan, minimal B x dalam setahun yang tercatat di Kohort Anak Balita dan Pra Sekolah, Buku KIA/KMS, atau buku pencatatan dan pelaporan lainnya.
i. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia
-
6
24 bulan keluarga miskin
lndikator
ini
mengukur kemampuan memberikan makanan
pendamping ASI pada anak usia
6 - 24 bulan keluarga
miskin.
Adapun cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak
usia 6
- 24 bulan keluarga miskin adalah pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 Bulan dari keluarga miskin selama 90 hari.
j
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
lndikator ini mengukur kemampuan memberikan perawatan pada balita gizi buruk. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
adalah balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada
kurun waktu tertentu. Gizi buruk adalah status gizi menurut badan
badan (BB) dan tinggi badan (TB) dengan Z-score <-3 dan atau dengan tanda{anda klinis (marasmus, kwashiorkor, dan marasmuskwasiorkor).
k. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
lndikator ini mengukur kemampuan manajemen program Usaha Kesehatan Anak Sekolah dalam melindungi anak sekolah sehingga kesehatannya terjamin melalui pelayanan kesehatan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah pemeriksaan kesehatan
umum, kesehatan gigi dan mulut siswa SD dan setingkat melalui penjaringan kesehatan terhadap murid kelas
1 SD dan Ml yang
dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama guru, dokter kecil.
l.
Cakupan peserta KB aktif
Cakupan peserta KB aktif adalah jumlah peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu m. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit
.
Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <
15
tahun
ini
mengukur jumlah kasus AFP Non Polio yang ditemukan diantara 100.000 penduduk < 15 tahun pertahun di
lndikator
satu wilayah kerja tertentu.
.
Penemuan Penderita Pneumonia Balita
Persentase balita dengan Pneumonia yang ditemukan dan diberikan tatalaksana sesuai standar di Sarana Kesehatan di satu wilayah dalam waktu satu tahun.
.
Penemuan pasien baru TB BTA Positif Angka penemuan pasien baru TB BTA positif atau Case Detection
Rafe (CDR) adalah persentase jumlah penderita baru TB BTA positif yang ditemukan dibandingkan dengan jumlah perkiraan kasus baru TB BTA positif dalam wilayah tertentu dalam waktu satu tahun.
Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
.
Penderita DBD yang ditangani Persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu) tahun dibandingkan dengan jumlah
penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama.
' cakupan pelayanan
kesehatan dasar pasien masyarakat
miskin cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin adalah Jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata pertama
di satu wilayah kerja tertentu pada
kurun waktu tertentu.
lndikator Pelayanan Kesehatan Rujukan a.
cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
cakupan rujukan pasien maskin adalah jumrah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan strata dua dan strata tiga pada kurun waktu tertentu (lama & baru).
b. cakupan Pelayanan Gawat Darurat lever 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kab/ Kota Gawat darurat level 1 adalah tempat perayanan gawat darurat yang
memiliki Dokter Umum
dan/atau ATLS
+
on site 24 jam dengan
kualifikasi GFLS
ACLS, serta memiriki arat trasportasi dan
komunikasi
lndikator Penyelidikan Epidemiologi dan penanggurangan KLB
' cakupan
Desa/kelurahan mengalami
KLB yang
dirakukan
penyelidikan epidemiologi < 24 jam
cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam adalah Desa/kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani < 24 tertentu.
1am
oleh Kab/Kota terhadap KLB periode/kurun waktu
Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
.
lndikators Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat a. Cakupan Desa Siaga Aktif
Cakupan Desa Siaga Aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap
hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana
dan
kegawatdaruratan, surveilance
berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi),
penyakit, lingkungan
dan perilaku sehingga
masyarakatnya
menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang dibentuk.
Adapun target pencapaian masing-masing indikator Standar Pelayanan Minimal
(SPM) bidang kesehatan, terangkum dalam tabel
berikut. Tabel2.1 Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan
lndikator
No
Target SPM Tahun thlilai
1
2
1
Pelayanan Kesehatan Dasar Cakupan kunjungan lbu hamil Kunjungan keempat
3
4
2015
95%
(K4)
,
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
2015
1oo;t"
3
Cakupan pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
2015
100%
4
Cakupan pelayanan nifas
2015
100%
Cakupan neonates dengan komplikasi yang 2015
1000k
5
ditangani 6
Cakupan kunjungan bayi
7
Cakupan desa/kelurahan Universal lmryq4e!q1fuqll
B
-'
Child
Cakupan pelayanan anak balita
I
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI (MPASI)pa!-?*A-!eK!9!_e 6 - 24 butan GlgggtrnLs_Kg _ _
10
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
2015
95%
2015
1od"l;
2015
95%
2015
rc0q;
2A5-
-ibot--
Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
lndikator
No
1-11
Tarqet SPM Tahun Nilai 3
2
Cakupan penjaringan kesehatan siswa
SD
4
2015
100%
Cakupan peserta KB aktif
2015
75%
Cakupan penemuan dan penanganan penderita
2015
dan
setingkat 12
13
penyakit
a)
Acute Flacid Paralysis(AFP) rate per penduduk
2015
100%
Penemuan penderita Pneumoniabalita
2015
100%
Penemuan pasien baru Tuberculosis Bakteri Tahan Asap (TB BTA) positif/case detection
2015
70o/o
<15 tahun.
b) c)
rate(CDR)
d)
Penderita DBD yang ditangani
2015
100%
e)
Penemuan penderita diare
2015
100%
pasien
2015
100%
1
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien
2015
100%
2
Masvarakat Miskin Cakupan pelayanan gawat darurat level diberikan Rumah Sakit
yang harus
2015
100%
Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa(KLB) Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang
20'15
80%
2015
40"2"
14
masvarakat miskin Pelayanan Kesehatan Rujukan
il
ill
IV
Cakupan pelayanan kesehatan dasar
'1
dilakukan penvelidikan epidemiolooi < 24 iam Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Maslarakat Cakupan Desa Siaga Aktif
--
Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
BAB
III
PENCAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN KABUPATEN SAMOSIR A. Perkembangan Pencapaian SPM Kurun 2008-2011
Pada bagian ini merupakan analisis deskriptif perkembangan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
di bidang kesehatan
secara umum. Dari potret yang ada, dapat diketahui sejauh mana terdapat gap (kesenjangan) antara capaian yang ada dengan target capaian Standar Pelayanan Minimal
(SPM) yang diharapkan
telah
tercapai pada tahun tertentu, demikian juga kesenjangannya dengan berbagai indikator lain yang terkait, misalnya dengan target MDGs. Bagian
ini juga mengulas
permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten
Samosir dan juga tantangan yang dihadapi dalam memenuhi pelayanan minimal di bidang kesehatan.
1. Pelayanan Kesehatan Dasar
a. Cakupan kunjungan lbu Hamil K- 4.
Data perkembangan cakupan kunjungan ibu hamil K-4 dari tahun
2008-12010 mengindikasikan adanya perbaikan kemampuan manajemen program KIA dalam melindungi
ibu hamil sehingga
kesehatan janin terjamin melalui penyediaan pelayanan antenatal. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada persentase ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar minimal
4 kali di Kabupaten Samosir
sejak tahun 2008. Angka cakupan
kunjungan ibu hamil k-4 mencapai 48.5, selanjutnya meningkat menjadi 87.43 persen pada tahun 2010. Namun angka ini sedikit mengalami penurunan di tahun berikutnya menjadi 85.05 persen.
Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Gambar 3.1. Cakupan kunjungan lbu Hamil K- 4
ll Pr:'arl')l,t!a ri;Lr h,rrrrl y\l!1!t lr'lJh .r, rIt. r, ' 1,"' : , ,( 'lD'r Jl, l,
r=r;=;,=;;il1R,:;;.*' fiflililil]'.i,,,
.i:: :", li 0t
2rl.i10
.,
r
Jir(J,|'' lr!rirr;l 4 kalt dr \.)t!i wrl,l!Jlr k{:r iJ ii,t{:li i llliir1 !,,'.lklr lfflIr)t.l lrt!ri,t1
!1
S
*.-
N ,rr ;
i0.0[
[0.t)0
r
sLl.i)tr
Untuk indikator ini, target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 95% diharapkan dapat tercapai pada tahun 2015. Di Kabupaten Samosir, kondisi ini belum bisa tercapai pada tahun 2011. Terdapat gap sebesar kurang lebih 10ok dari angka yang ditargetkan untuk diperbaiki dalam kurun 4 tahun sebelum 2015. Namun perlu dicatat bahwa lbu hamil K-4 adalah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit
empat kali. Terdapat pemahaman yang kurang pas terhadap indikator ini, dimana ibu hamil yang mendapat pelayanan kurang dari 4 kali ada yang tercatat dalam cakupan, sehingga diperoleh angka yang cukup tinggi pada tahun 2010. Pemahaman terhadap indikator ini telah diperbaiki dengan menekankan bahwa lbu hamil K-4 adalah
ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali. b. Cakupan
komplikasi kebidanan yang ditangani
Data perkembangan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani ini tahun 2008-2011 mengindikasikan kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada ibu (hamil, bersalin, nifas)
dengan
komplikasi
telah dapat dipenuhi. Penanganan komplikasi meliputi kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu dan/atau bayi dapat dilaksanakan di Kabupaten Samosir.
Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Gambar 3.2 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
N\ Pt'f :;(\r)
korrr
1;l
1*)
5it cil
k
r-r
lta n
iklsr kr.rbicl;:rra rr
y;rng c11l.rnglrri
J
[]flfl "i" --' -*
0J0
f'
'i
40
t:--
s0
,,",..i...
$fi
..
...1
100
Pencapaian standar Pelayanan Minimal
(spM) untuk
indikator ini
diharapkan dapat tercapai cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar B0% pada tahun 201s. Untuk kondisi 2008-2011
target ini telah terlampaui, bahkan Kabupaten samosir terah dapat mencapai cakupan 100%. Diharapkan bahwa ke depan angka ini dapat dipertahankan. c.
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi Kebidanan capaian pada indikator ini mengindikasikan kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan persalinan yang profesional. cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan telah mencapai 100.79 persen pada tahun 2010. sementara di tahun 2011, tercatan sebesar 99.04
persen. Angka ini telah melampaui target yang ditetapkan di mana
cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan diharapkan dapat tercapai sebesar 90 persen pada tahun 2015.
Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Gambar.3.3 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan
.1.,;.,!j+
nilF{riiritir:,t tlir.r l:;* r:;rrltn ,J
tt ,i
I rlr
l'i 'd
,rl* h tr
l;t
rr
ngn
t*hfttNirr"l
tJqnu*nFe:i*r.lh,er!
Beberapa hal perlu menjadi catatan terkait dengan capaian pada indikator ini. Pertama, pemahaman masyarakat yang masih kurang akan pentingnya persalinan dengan pertolongan tenaga kesehatan
yang memiliki kompetensi kebidanan. Masih ada masyarakat yang
lebih memilih mendapat pertolongan dari tenaga
persalinan
tradisional bukan bidan. Hal ini juga masih ada yang dilaporkan, meski bukan dilakukan oleh tenaga bidan. Kedua, terkait mobilitas
penduduk yang mempengaruhi keakuratan data, terkait jumlah penduduk.
d. Cakupan Pelayanan Nifas Meskipun pada tahun 2009, terdapat penurunan persentase ibu nifas
yang telah memperoleh
3 kali pelayanan
nifas sesuai standar,
namun secara umum terjadi perbaikan pada
kemampuan
manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan nifas
yang professional. Tahun 2011 tercatat cakupan pelayanan nifas sebesar 96.48 persen. Kondisi ini telah melampaui target yang ditetapkan, di mana diharapkan cakupan pelayanan nifas sebesar 95 persen dapat tercapai pada tahun 2015.
Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Gambar.3.4. Cakupan Pelayanan Nifas
100,sn
I5.00 I 1l
s0.fi0
6!.44
65.5S
6ti 00
j
M N)
40.[r0
T.lr4c1 I
NN
l0.r]0
t
t1.00
200s S Pu!':eilt,lsL'lbu
:00! rrill:
?010
a011
201 5
rlr:rrip*rolclt 3 ii.lliprl;ry;rir.rrr rrif;rs;r.sLr.-ri p;rtl;r kLrrrrrr l-,',rItrr li;l t{.)I-rlu
y;.tnS tel.'ih
sl;:rrtd*ir'<Ji latL.r wll.:ry,.rh
Ir:ri;
e. Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani
Kemampuan Kabupaten Samosir dalam manajemen program KIA
dalam penyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada neonates (bayi berumur 0
dapat dikatakan
baik.
- 28 hari) dengan komplikasi
lndikator cakupan neonatus dengan
komplikasi telah mencapai 100 persen dalam kurun 2008-2011. Neonatus dengan komplikasi yang mendapat pelayanan oleh tenaga
kesehatan yang terlatih, dokter, dan bidan
di sarana
pelayanan
kesehatan telah dapat ditangani dengan baik. Target pencapaian cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani sebesar 100 persen pada 2010, telah dapat dicapai lebih awal oleh Kabupaten Samosir.
Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Gambar.3.5 Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani
t 0rl i,l
h0 !n0
)n tl
)nil8 N Pe rgt'r
: nl'l!'l
t ;l
2010
201
sf N f o ilrl I il s {1rr rg.t lr k$nr g:l i k.r s i y!.r n p, {{ i t J
1
I
rH.r
I )
i
f.Cakupan Kunjungan Bayi Perkembangan pelayanan kesehatan pada bayi dari tahun 20082011 ditunjukkan dalam gambar berikut.
Gambar.3.6 Cakupan Kunjungan Bayi
1,10
{xl
C):
.itr )r
1{]i:).clo
ao.oo {j(].{}$ .:10 O0 ?
(1
ilrl
o.crc,
N
R pqf$i:{11;1!t, l:i:yi fit*rlrp*rol*lr D*li}yt1r.l!\ k{tri!'l);!(;ilr 5*5rr:rr 5t;Nilr1;ir clls.rtLr rviltv.rlr hcrjl ;:lc1.r h rrrr.rrt v"'iltl-r.r 1{:rtr:\r1t!-r
Data persentase bayi yang memperoleh kesehatan sesuai standar tahun 2008-2011 mengindikasikan bahwa Kabupaten Samosir telah mampu mencapai target yang ditetapkan. Ditargetkan pada tahun
Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
2010 tercapai 90 persen cakupan kunjungan. Sementara Kabupaten
Samosir pada tahun 2010 mencapai cakupan sebesar 118.85. Tahun sebelumnya angka cakupan masih di bawah 90 persen. Hal
ini
mengindikasikan adanya perbaikan kemampuan manajemen
program KIA dalam melindungi bayi melalui penyediaan pelayanan kesehatan. Tahun 2011 angka
ini mengalami sedikit
penurunan
menjadi 103.47. Angka di atas 100 persen mengindikasikan bahwa ada bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan yang dilahirkan di
daerah lain. Hal ini dimungkinkan dengan adanya mobilisasi pendatang.
g. Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child lmmunization (UCl)
lndikator
ini
mengukur kemampuan memberikan pelayanan
imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), lbu hamil,
WUS dan anak sekolah tingkat dasar (UCl /Universal
Child
lmmunization). Dari gambar dibawah ini, dapat ditunjukkan bahwa
untuk indikator ini Kabupaten Samosir belum mampu mencapai target 100 persen pada tahun 2010. Bahkan sampai dengan tahun 2011, persentase desa/kelurahan di Kabupaten Samosir yang telah
mencapai Universal Child lmmunization baru mencapai 75.21 persen. Dengan demikian masih terdapat sekitar 25 persen dari desa-desa
di
kabupaten ini yang belum seluruh anak-anaknya
mendapatkan imunisasi. persentase Desa/Ke' r r:;ilti;l (2008-201
di
Ka bu
paten samosi r
1)
l"s0 I
I
76.00 75.00
I
I
:{
74.00 lllllll$i
71.00 7
$$ Fr{-11!t)!11;iS{-\
2.tlO
cil:t.:iikL,l rila h;:rrt
I 1.nfl l0.srl
ld.1llilp;:r
6-1.00
6S.00 6 7.C)fl
66.0{r 2010
20I
l
IIrl
LJ( I rir
Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
h. Cakupan pelayanan anak balita lndikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam
melindungi anak balita sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan kesehatan. Cakupan pelayanan anak balita adalah anak balita (12
-
59 bulan) yang memperoleh pelayanan
pemantauan pertumbuhan dan perkembangan minimal B kali dalam setahun. Gambar.3. B Cakupan Pelayanan Balita
5Q.OO t I {:t'
76.rl0
$
--$---
)}.00 ;I
7L{JO
A+
l ,t t(:' iln.1 k 8.l l i L,l I 3-5') l')rrl,l Di y"rrr;l fi t r.:ril FrltOlrlr l)r,r)l iJ!,* | * |
P{lrs{:n
i
q,QQ
7f.oo
.
}..136
|
jl{:.{1
i
71.00
i
7g.aQ
..-
.......................
rig.J
3
69.i)0 ri8.(l0
1
.t rt l-{:l Lr;t
rl
llf rtilntbLrll.rn n1i!rr,r).11 g L"ll i cli:a i r{ lvil::yJlt }
67.{]{1 {)
li.00
Meski mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dibanding kondisi
tahun 2008, namun sampai dengan tahun 2011 target Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan anak balita sebesar 90 persen
belum tercapai. Tahun 2011 cakupan pelayanan balita
baru
mencapai 75.21.
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia
-
6
24 bulan keluarga miskin
lndikator
ini
mengukur kemampuan memberikan makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin. Adapun cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak
usia 6
- 24 bulan keluarga miskin adalah pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 Bulan dari keluarga miskin selama 90 hari
strategi Pencapaian standar pelayanan Minimar Bidang Kesehatan
Gambar.3.9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga mistin
.". .N.A
,sN. .
Itlll b)^
Pt:r${:r}li}sr} al:;rk us,i.l 6-r4 bi"rrsr} {i":ri Gikiil {k*rr"rrg":r rrriskilr},y'.)r.rg n)ilnd*}i:rir lv'lp-ASlcii:,1:lt,lviliigilh k.r.1i. ltilclil kururr nrtklr.r t{:rli:}r.tt'
Tahun 2009 dana untuk pemberian makanan pendamping ASI bagi anak keluarga miskin usia 6-24 bulan, tidak turun dari provinsi. Demikian pula yang terjadi pada tahun 2011, Kabupaten samosir tidak merima dana dari provinsi. Ada ketergantungan dana dari
provinsi untuk pemberian makanan pendamping ASI bagi anak keluarga miskin.
j.
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
lndikator ini mengukur kemampuan memberikan perawatan pada balita gizi buruk. cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
adalah balita gizi buruk yang ditangani di sarana
perayanan
kesehatan sesuai tatalaksan a gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Gizi buruk adalah status gizi menurut badan
badan (BB) dan tinggi badan (TB) dengan Z-score <-3 dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwashiorkor, dan marasmus_ kwasiorkor).
Strategi Pencapaian standar perayanan Minimar Bidang Kesehatan
Gambar.3.10 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
-."1p-9""
." 1..0,"0
TCIO Q1l
60 40
lfl 0
ffi ffi W ffi ''"'i'
:0ns
S P{'r'5|illnEC B.tlit,l girr br^l lrrk rrrr:nilip,r I
pf rirw"tt.lrt iJi JrtrI
tlrara
;ry.l rl;r n ku:.ruh* t* n
ii} ll-tti") lrr lcir[*Dttj
cjlril{Lr wif .iy.li'l kf li.utr,rrr w.tl\
J$0!
Tahun 2010 ditemukan 37 bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah
Dari 9587 balita yang ditimbang, terdapat 185 balita gizi lebih (1.93%), 9210 barita gizi baik (96.07%), 190 barita gizi kurang (1 98%), dan
2 batita gizi buruk (0.02). seluruh balita gizi buruk
tersebut telah mendapatkan perawatan. Terdapat penurunan kasus
gizi buruk dari tahun 2008 yang tercatat sebanyak 32
balita,
menurun menjadi 10 balita pada 200g , dan 2 balita pada 2010.
k. cakupan penjaringan kesehatan siswa sD dan setingkat Penjaringan kesehatan siswa sD dan setingkat adalah pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan gigi dan mulut siswa SD dan setingkat melalui penjaringan kesehatan terhadap murid kelas 1 sD dan
Madrasah lbtidaiyah yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama guru, dokter kecil. lndikator ini mengukur kemampuan manajemen program Usaha Kesehatan Anak sekolah dalam melindungi anak sekolah sehingga kesehatannya terjamin melalui pelayanan kesehatan. sebagaimana terlihat pada gambar 11 di bawah ini, pencapaian standar perayanan Minimar (spM) untuk
Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
indikator ini masih rendah. Tahun 2009, Persentase murid kelas
1
SD/setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga terlatih baru
mencapai 9.72 persen. Tahun berikutnya, meski mengalami kenaikan namun angkanya masih rendah yakni sebesar 19.88. Pada tahun 2011, angka ini bahkan mengalami penurunan menjadi 17
.61.
Gambar.3.11
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 1il0
l0r
tl fil sii
PLrtltrrt.rsLr
itturid
5et iilSkfi t v.l r'rg ri k
L^sf h
;:r t
;,
11
ity.]
5[J
ipcti
o['lt
d.lil
k*
lt: rl.l ga
kcl*htt.ln ttar ftrl.lgil
ltrl;llilr
ciis*tr-r
in;i l..ty;lh
krrj.l p;ila kurrtn rr;.tkltr tr: rlvrr t u
JOICI
l.Cakupan peserta KB aktif
Jumlah peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Samosir mengalami penurunan dari
tahun 2009 ke 2011. Tahun 2010 data tidak dapat ditampilkan, terdapat di Kantor KB. lndikator ini sudah tercapai pada tahun 2009
dimana cakupan peserta KB aktif telah melebihi standar 70%. Namun tahun 2011, cakupannya turun di bawah standar.
Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Gambar.3.12 Cakupan Peserta KB Aktif
r{:r0.Ocr RO.00 ........7o.0
6fi.O{}
i.jB
-
4n.O0
:,
... 4.._..,.. ..,.
:{).Ltn
t
p{:,ra(:r'rt.l1la:
F}l.J
5 \'.r1}F,
rtrt)rr*iltr rrlrk;r r) korllrn5l:psi ci il.rlr,r w,r l;iyatr krrrj; 1:lcll
..,r..i3r.s{]t,.
h
".
Lrturt
r*;rkttr tPrtcr'ltrj
x
a',, -...-!NA
f009
2010
m.Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit . Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
ini
mengukur jumlah kasus AFP Non Polio yang ditemukan diantara 100.000 penduduk < 15 tahun pertahun di satu wilayah kerja tertentu. Dari tahun 200, angka AFP rate
lndikator
cenderung mengalami kenaikan. Tahun 2008 tercatat AFP rate
mencapai 0.784, kemudian meningkat menjadi 0.789 di tahun 2009 dan 2010. Di tahun 2011 menladi 0.792. Gambar.3.13
Acute Flacid Paralysis (AFP) rate (2008-2011l'
o.7-q
0.7$ 0.7$ 0.?9
{a Ar--trtr
0.7!
{AFP}
Fl"rcid Prrnlysis
rJtc
plilc1r.td
o,78 0.78 0.
)s
11.73
2fin8
f,0c)-q
2$:10
:011
1-:,:r 1t}O,C10*
r,rk .: 1
5 tdhtr|r
Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
n. Penemuan Penderita Pneumonia Balita Persentase balita dengan Pneumonia yang ditemukan dan diberikan
tatalaksana sesuai standar
di Sarana Kesehatan di satu
wilayah
dalam waktu satu tahun. Proporsi kematian balita dan bayi karena
pneumonia
di dunia adalah 19% dan 26% (WHO, 2005). Di
Kabupaten Samosir berdasarkan laporan tahun 2010, ditemukan
31
penderita pneumonia di mana semua penderita pneumonia adalah
balita dan telah mendapatkan penanganan. Namun diperkirakan
jumlah balita penderita pneumonia mencapai lebih dari
1300.
Berdasar data Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir diperkirakan pada tahun 2008 terdapat 1305 balita penderita pneumonia, tahun-
tahun berikutnya diperkirakan terdapat penderita sebesar 1315 pada tahun 2009, 1315 pada tahun 2010, dan 1320 pada tahun 2011.|ni
merupakan estimasi karena banyaknya penderita yang belum ditemukan, namun diindikasikan mengalami pneumonia.
Gambar3.14 Persentase Balita dengan Pneumonia yang Ditangani (2008-2011)
tr.6:r "\N$
008
Strategi Pencapaian Standar Pelayana n Minima
I
Bidang Kesehatan
o. Penemuan pasien baru TB BTA positif Angka penemuan pasien baru TB BTA positif atau case Detection Ra/e (cDR) adalah persentase jumlah penderita baru TB BTA positif yang ditemukan dibandingkan dengan jumlah perkiraan kasus baru TB BTA positif dalam wilayah tertentu dalam waktu satu tahun. Pada tahun 2010 jumlah perkiraan kasus baru TB adalah 195 kasus dengan jumlah kasus BTA+ adalah sebanyak 117 kasus, atau angka penemuan kasus (cDR) = 60oh. Angka BTA+ yang diobati adalahTT
orang yang sembuh sebanyak 66 orang (angka success rate adalah
85.71%). Bila dibandingkan dengan target nasional tahun 2010 angka kesembuhan 85% maka Kabupaten Samosir sudah mencapai target. Gambar.3.15 Persentase Penemuan Pasien Baru TB BTA
7$"r 5
80.0S
..
r
70.00
,,
nn.cro
-i
50.0$ 40-00
i
55.45
R"T [\\)
;
30.0{] "i l JO.00 .r I I
ln.o{t *fl a,na i
tr#
MN
F
"TS K"rffi
p. Penderita DBD yang ditangani Persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu) tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Tahun 2008 ditemukan 16 kasus DBD, sementara di tahun 2009 ditemukan kasus sebanyak 43. Tahun 2010 ditemukan
kasus DBD sebanyak 158 kasus di
6
kecamatan yang ada
di
Kabupaten Samosir dan telah mendapat penanganan. Angka incidence rate DBD di Kabupaten samosir mencapai 132 per 100000
Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
penduduk, dengan Case Fatality Rate (CFR) sebesar nol. Tahun 2011 ditemukan 68 kasus DBD. Dari kasus-kasus yang ditemukan tersebut seluruhnya telah mendapatkan penanganan sehingga dari tahun 2008-2011 cakupan penderita DBD yang ditangani mencapai 100 persen. Gambar.3.16 Persentase Penderita DBD yang Ditangani
r00 I
a
l
N$\
:
NN
l
3[]
."..!.0CI""
ffi
tJT,'
-':
iN
:
N.} MA
i
pgrr*lrt.ite lrilnclilril.r D$il y',rng
iilt.;rrtg*rli
I
....-...
:*$*
2oll.t
/tt t{
}
q. Cakupan penderita Diare yang ditangani Penemuan penderita diare adalah jumlah penderita yang datang dan
dilayani di Sarana Kesehatan dan Kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun. Adapun Perkiraan jumlah penderita diare yang datang ke sarana kesehatan dan kader adalah 10o/o dari angka kesakitan x jumlah penduduk disatu wilayah kerja dalam waktu satu tahun.
Tahun 2008 terdapat 4423 penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader. Sementara di tahun 2009 meningkat
menjadi 5539 penderita. Tahun 2010 tercatat 4555 penderita, sementara tahun 2011 sebanyak 5752 penderita diare yang datang
dan dilayani di sarana kesehatan dan kader. Adapun jika dibandingkan dengan perkiraan jumlah penderita diare yang datang
ke sarana kesehatan dan kader, maka perkembangan
cakupan
penderita diare yang dilayani sebagaimana terlihat pada gambar
Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
berikut. Meski tidak mencapai 100 persen pada tahun 2008-2010,
namun pada dasarnya penderita diare yang datang pada sarana kesehatan diupayakan untuk ditangani seluruhnya. Akurasi perkiraan
jumlah penderita cukup menentukan angka cakupan penderita diare
yang dilayani. Tahun 2011 angka cakupan melebihi 100 persen karena penderita diare melebihi perkiraan. Gambar.3.17 Persentase Penderita Diare yang Ditangani
1:0.$0
r0l.0I
i,),s5
1{]0.o0
N$\ I
l
I
N,\ s'-)
R] F]
Ot1 flf
80 0t)
NI N] N]
h0 Oil 4G.O0
?o.{rD
\
\": ['] N'N
i" t.
P€r5{ltl IJ\{] ci r;r
rc ylr
np.
1.:t."rr cl1
ti1
d
r'r
cl
r
t.:r
g;r ir
i
N'l sr' r
0
{"x.1
2
U08
;?
tli.)!l
20 1u
Jtll
t
r. Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin
adalah Jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin
di sarana
kesehatan strata pertama di satu wilayah kerja tertentu pada kurun
waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah seluruh maskin
di
wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.
Tahun 2008 dari sejumlah 76900 masyarakat miskin di Kabupaten Samosir, terdapat 31088 orang yang melakukan kunjungan sarana kesehatan strata pertama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
dasar. Angka ini meningkat pada tahun berikutnya menjadi 43.633 di tahun 2009, 48.596 masyarakat miskin di tahun 2010, dan 65066 masyarakat miskin
di tahun 2011. Adapun untuk
perkembangan
Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
persentase kunjungan kesehatan dasar masyarakat miskin sebagaimana digambarkan pada gambar berikut.
Gambar.3.1B
Persentase Kunjungan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin
x00
!0
0$ 1,
90.0i) 7CI.S$ 6CI.SS
-t
i..
i'i.... "J-"
'd16.SG
5r-1.00
{0 00 30
GS
;0.0{1 10.0r1 fi.CIo
:*0s
t009
ffi Ptrsr.rptJ5L'f.iunittng;rll
?0r1
2S10
hnsrltttltr
11;r:*rr
201 5
rttittyttr"nkJt 11li!kir'l {hlasliirt}
Sebagai catatan, definisi operasional untuk indikator ini perlu direvisi karena tidak operasional. Pembanding jumlah seluruh masyarakat miskin di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama, kurang Sesuai karena tidak seluruh masyarakat miskin memerlukan kunjungan
pelayanan kesehatan dasar karena tidak seluruhnya sakit. Adapun untuk masyarakat miskin di Kabupaten Samosir yang melakukan kunjungan di sarana kesehatan strata pertama untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan dasar telah seluruhnya diupayakan mendapatkan pelayanan. Sehingga pada dasarnya cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin di Kabupaten Samosir telah mencapai 100 persen.
2. lndikator Pelayanan Kesehatan Rujukan a.
cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan rujukan pasien maskin adalah jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan strata dua dan strata tiga pada kurun
Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
waktu tertentu (lama & baru). Dari 76900 masyarakat miskin yang
ada, pada tahun 2009 tercatat sebanyak 156 penduduk
miskin
mendapat pelayanan rujukan. Tahun 2010 terdapat 135. Sementara
tahun 2010 terdapat 70 masyarakat miskin dan pada tahun 2011 tercatat ada 64 masyarakat miskin yang ditangani. Untuk indikator ini, tidak dapat dibandingkan dengan keseluruhan jumlah penduduk miskin karena tidak dapat diharapkan seluruh penduduk memerlukan
pelayanan rujukan. Dapat dikatakan bahwa pasien miskin yang dirujuk telah tertangani.
b. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan
Sarana Kesehatan (RS) di Kab/ Kota Gawat darurat level 1 adalah tempat pelayanan gawat darurat yang
memiliki Dokter Umum on site 24 1am dengan kualifikasi GFLS
dan/atau ATLS
+
ACLS, serta memiliki alat trasportasi dan
komunikasi. Adapun cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang
harus diberikan Sarana Kesehatan (RS)
di Kab/ Kota adalah
persentase Jumlah Sarana kesehatan yang mampu memberikan pelayanan gadar level 1 dibandingkan Jumlah sarana kesehatan di
kabupaten. Sepanjang tahun 2008-2011 terdapat
2
sarana
kesehatan yang mempunyai pelayanan gawat darurat dan jumlah sarana kesehatan sebanyak 2 buah. Sehingga sebagaimana terlihat pada gambar berikut, cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang
harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) mencapai 100 persen. Namun demikian dengan ketersediaan hanya ini, perlu untuk ditingkatkan.
2 sarana kesehatan
Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Gambar.3.19 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS)
l0{) 8C)
6f| 4U
)n fi
t,0fl8 \:ii
J0aJ!
2010
/r
ltll l
[*lltu!ri,t. I]irl{r}\rrilJlr;li]r,i!'Jl ti{lilL,r;it ltvtl ly;:rng it;rt"us clibr:rikall ke rr,lrtr t ri n { RS } ci i K.l t: 1:l t*n,,/ Ko I a
9;lrr'}llct
r"r
3. Indikator Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB a. Cakupan Desa/kelurahan mengalami
KLB yang
dilakukan
penyelidikan epidemiologi < 24 jam Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24
1am
adalah Desa/kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani < 24 jam oleh Kab/Kota terhadap KLB periode/kurun waktu
tertentu. Tahun 2008 jumlah desa/kelurahan mengalami kejadian luar biasa (KLB) yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 1am sebanyak 6 desa. Tahun 2009 ada 26 desa, sementara tahun 2010 ada 3 desa. Sementara di tahun 2011 terdapat 4 desa.
Tabel
3.1
Perkembangan I ndikator Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB di Kabupaten Samosir 2008-2011 :iit:iil
lll,:!E:j
2oi|..q;i;
Jumlah desa/kelurahan mengalami Kdj.adian ,lgai' b'ibs (KLB),.".'yanQ
i:r,iii
24:!17
r1
diiakukan penyelidikan epidemiologi
<241am
i$
tg,g'.=.K5
,
n''U$
?,6.i.i:iiii.i
Iu ra
han
teTj,b'diLp,.d-.d'a.=p6-i'6 9 :rsama
ya
ng
6
3
4
Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
4. Indikator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat a. Cakupan Desa Siaga Aktif
Cakupan Desa Siaga Aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap
hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana
dan
kegawatdaruratan, surveilance
berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi),
penyakit, lingkungan
dan perilaku sehingga masyarakatnya
menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Poskesdes dibentuk dalam rangka mendekatkan pelayanan pada masyarakat. Poskesdes dikelola oleh 1 orang bidan dan minimal
2 orang kader.
Pada tahun 2010 terdapat Poskesdes sebanyak 54 buah.
Diharapkan dengan adanya desa siaga, penduduk di desa tersebut
memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah
dan mengatasi
masalah-masalah kesehatan, bencana dan
mandiri. Tabel berikut jumlah desa siaga di Kabupaten
kegawatdaruratan kesehatan secara memperlihatkan perkembangan
Samosir. Tahun 2005 baru ada 5 desa siaga yang dibentuk dan
aktif.
Sementara tahun berikutnya,
dari 11 desa siaga yang
dibentuk, 10 diantaranya aktif. Tahun 2010 dari 54 desa siaga yang telah dibentuk, seluruhnya aktif.
Tabel 3.2 Perkembangan Jumlah desa siaga di Kabupaten Samosir (2008-201 1)
Y00'8
2009
2.010
Jumlah desa Siaga yang aktif
:::
5
gt:l
1:e
'ii;;,
liisli
1i!71,*:;
.::,::=:ij
ilLi,!.::\:,
'),=
*6*
E
io,i{l'.'tl::;i1,i1,
*,rqfiiiii ut=-.
lW?=
ffi
Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
B.
Gap Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang
Kesehatan
Secara umum, sebagian besar indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di Kabupaten Samosir telah memenuhi target yang ditetapkan, atau dengan kata lainnya gap nya positif. Tabel di
bawah ini merangkum realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten Samosir dan gap pencapaiannya
Sejumlah indikator yang memperlihatkan gap negatif (belum mencapai target), antara lain cakupan pelayanan ibu hamil K4, cakupan pelayanan balita, cakupan desa UCl, Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat, Cakupan peserta KB aktif, persentase balita dengan pneumonia
yang ditangani dan penemuan pasien baru TB BTA Positif
Case
Detection. Adapun untuk indikator Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun data yang tersedia adalah angka prevalensi. Tabel 3.3 Gap Pencapaian SPM Bidang Kesehatan
"Xo.I
lndikator
Capaian 2011
Target
Tahun Capaian
*u#a
20.15
ril
ui
Cakupan
:i;=
ti: ,:.
Gap {F,,,,.9.;95 itjr::,:,::=.,,:=
3
Komplikasi kebidanan vanq ditanqani Cakupan Linakes
4
Cakupan Pelayanan Nifas
96.48%
90%
2015
+6.48
5
Cakupan Neonatus Dengan
100%
B0%
2010
+20
6
Komolikasi vq ditanqani Cakupan Kunjungan bayi
103.47%
90%
2010
+13.47
2
100%
B0%
2015
+20
99.04o/o
90%
2015
+9.04
.ii.q;,:41wrl!"\.::t:a::
^/a
't!d.,Wl
'?;Ff,k?,,! i:],Atait|l.t ).it i
:_6_r,1ffi i?:t
:il:at
|)ii.::=::
.24t,7$
l!;Qto'a
: :'-:.a:a::':
I
Cakupan
irliiiri
,
90% i
2"QJ.o
47.49
n.a
100%
2010
n.a
100%
100%
2010
0
"'42:|51P,/d
pemberian
makanan pendamping ASI
anak usia 6-24 bulan Gakin
Cakupan penderita
Gizi buruk mendapat perawatan
10
':qru \\r,%
tlflt6ilplo
?:'
irfi = :l
?n'i#;i,,
)
aLa-.
'4;6Nl:\a/o
i:rt
,?.no/i,,'::)i
)::1
zo#p,,
':g"tba.;2|
Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan No.
lndikator
13
Cakupan penemuan
penanganan
Gaparan 2011
Target
Tahun Qepqrgt _Gap
AFP Rate 0.792
Standar tidak diketahui
Standar tidak diketahui
n.a
2.58o/o
100%
2010
-97,.42
1000/o
2010
-20,85
dan penderita
penyakit
a. Acute Flacid
Paralysis
(AFP) rate per 100.000
oenduduk <15 tahun ai r-Perse'nfggg Ni'i...... , Balita dengan Pneumonia yang ditangani
b.
PerSentase pehemuan pasien baiu TB BTA Positif Case Detectioh Rate (CDR)
14
c. Persentase penderita DBD vanq ditanqani e. Persentase Penderita diare yang ditangani pelaYanan Cakupan kesehatan dasar masyarakat miskin
15
Cakupan
pelayanan Pasien
kesehatan rujukan
7g':15o/o
100%
1
00%
2010
0
103 1%
100%
2010
+3.1
10oo/o
100%
2015
+9 63
100%
100%
2015
U
100%
100%
2015
n
100%
100%
2015
0
0
B0%
2015
-r oo
masvarakat miskin 16
17
1B
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan
(RS) dr Kabupaten/Kota * __ Cakupan desa kelurahan mengalami KLB yg dilakukan penyelidikan Epidemologi k14qng !4L24 tg1 Cakupan Desa Siaga aktif
C. Permasalahan dan Tantangan
1. Tingkat Kesehatan
Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di Kabupaten Samosir antara lain angka kematian dan kesakitan masih tinggi dan harus ditekan, terutama angka kematian ibu dan bayi. Penyakit-penyakit menular berbasis lingkungan dan berpotensi wabah juga masih merupakan masalah kesehatan masyarakat. Sementara penyakit degeneratif cenderung meningkat. Di samping itu, pelaksanaan surveillance epidemiologi belum optimal. Tingkat kesehatan masyarakat perlu mendapat Perhatian khusus.
2. Keterjangkauan pelayanan kesehatan Salah satu masalah yang dihadapi dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (sPM) adalah pemerataan dan keterjangkauan upaya pelayanan kesehatan bermutu yang belum optimal. Kondisi geografis
Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
yang sulit juga menghambat pelayanan kesehatan. Akses pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin dan daerah terpencil, khususnya, masih perlu mendapatkan perhatian dan penanganan secara sungguhsungguh. Kondisi geografis yang ada memerlukan terobosan khusus untuk menghadapinya. 3.
Manajemen Finansial
Masalah lain dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di Kabupaten Samosir adalah sistem perencanaan
dan penganggaran dinas kesehatan belum optimal. Salah satunya disebabkan sistem informasi kesehatan sebagai pendukung utama manajemen pembangunan kesehatan belum terlaksana dengan baik, berdampak pada kurangnya dukungan informasi dan ketersediaan data
yang memadai, perencanaan program dan kegiatan menjadi kurang optimal, berpengaruh pada pengalokasian pembiayaan. Upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga menjadi tantangan tersendiri dengan relatif kecilnya pembiayaan Dinas Kesehatan.
di Bidang Kesehatan Pemerintah daerah Kabupaten Samosir perlu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di bidang kesehatan, khususnya petugas
4. Sumberdaya Manusia
kesehatan di desa. Profesionalisme petugas kesehatan masih perlu ditingkatkan. Petugas kesehatan harus diberikan pelatihan terutama
petugas
di desa. Petugas kesehatan juga sulit
menyesuaikan diri
dengan kehidupan di desa.
5. Kualitas Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir sampai dengan 2011 telah memiliki 12 Puskesmas perawatan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Samosir yang terdiri dari 5 puskesmas perawatan dan 7 puskesmas non inap. Namun sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Samosir perlu ditingkatkan kualitasnya.
6. Kesadaran Masyarakat Masalah yang menghambat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) antara lain juga akibat kurangnya kesadaran masyarakat. Salah satunya kurangnya kesadaran akan pentingnya gizi sewaktu hamil dan masa pertumbuhan. Di samping itu perilaku hidup bersih dan sehat
Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
belum membudaya
di
kehidupan masyarakat. Upaya promosl
kesehatan dan kampanye PHBS belum terlaksana dengan optimal. Secara khusus, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pencapaian masing-masing sasaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dirangkum dalam tabel berikut.
Tabel 3.4 Permasalahan dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sasaran,.SPM a'
P6rmasalahan
1. Cakupan lbu Hamil K4
Rendahnya kesadaran
.
I
::::::t::
untuk b
2
Komplikasi Cakupan kebidanan yang ditangani
1dg1
memeriksakan
ru tl g
s
_af !l_
masyarakat kehamilannya;
j e,m p_ut
Kurangnya pelatihan kepada petugas
kesehatan tentang penatalaksanaan kesehatan ibu dan anak. Tantangan yang dihadapi adalah jauhnya iarak tempuh ke fasilitas kesehatan
-
3. Cakupan Linakes
kepercayaan masyarakat terhadap
tenaga kesehatan masih
rendah,
lebih ke dukun beranak
- keadaan geografis yang 4
Cakupan Pelayanan Nifas
_!efftg!9!4!?!gka!
-
sulit
__
Masalah sdm, antara lain kurangnya pelatihan kepada petugas kesehatan tentang penatalaksanaan kesehatan ibu dan anak.
A k geg I b i!1&9,ye!g__9 ql t i
Belum semua bidan
5. Cakupan Neonatus Dengan
mengikuti
pelatihan APN.
Komplikasi yg ditangani
lbu tidak rutin memeriksakan kehamilannya ke pelayanan kesehatan.
Akses transportasi/ 6. Cakupan Kunjungan
aksesabilitas
Kurangnya pemahaman
bayi
kesehatan terhadap
Petugas
definisi bayi. kunjungan operasional kurangnya pemahaman masyarakat akan arti pentingnya melakukan kunjungan bayi Aksesibilitas pada layanan
7. Cakupan Desa UCI
B
-
(esehg!ry1ygns:qllt kondisi geografis yang sulit dijangkau Masyarakat masih kurang mengerti
p€4j!g!yq qynisasl _ masyarakat terhadaP pelayanan Pemahaman anak Cakupan Balita
9 Cakupan
pemberian ASI 6-24 bulan Gakin anak usia
makanan pendamping
makanan pendamping ASl. Pada APBD kabupaten tidak ada anggaran untuk
MP ASI anak usia 6-24 bulan
kelqcqqry$ll
dari
strategi Pencapaian standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan a$adhran;SP,$
l0.Cakupan Penderita Gizi buruk mendapat Perawatan
Salah adalah
satu
masalah yang
dihadaPi
kurangnya akan PentingnYa gizi kesadaran
masyarakat
sewaktu hamil dan masa pertumbuhan Tantangan yang dihadapi adalah masih ditemukan gizi buruk. Namun di sisi tain
anggaran yang tersedia
untuk
menyediakan makanan PendamPing
penJanngan Cakupan kesehatan siswa SD dan seti '12.Cakupan Peserta KB aktif
11
.
l3.Cakupan Penemuan penanganan 1
dan
penderita
baoi balita masih minim - Keterbatasan anggaran kondisi geografis
Perlu koordrnasi dengan Badan yang menangani masalah KB. Promosi kePada masYarakat Perlu ditingkatkan Adanya kePercaYaan banYak anak
masyarakat untuk Kesadaran memeriksakan diri masih kurang. Kesadaran masYarakat kondisi geografis definisi operasional tidak sesuai kondisi geografis kesadaran masYarakat
pelaYanan Cakupan kesehatan dasar masyarakat miskin
4.
Cakupan
15.
PelaYanan Pasien
kesehatan rujukan masvarakat miskin
l6.Cakupan PelaYanan gawat darurat level 1 Yang harus diberikan sarana kesehatan di Kabupale,n/Kotakelurahan mengalami KLB Yg dilakukan penyelidikan EPidemologi kuranq dari 24 iam lB.Cakupan Desa Siaga aktif
l$Q
17
Cakupan desa
-
Keterbatasan sarana kesehatan dan SDM Kesehatan
Part66;i- dst;rakat
mAaih--[u6ns
untuk melaPorkan KLB tersebut. Partisipasi masyarakat masih kurang
Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang l(esehatan
BAB IV ANALISIS STRATEGI PENCAPAIAN SPM A. Analisa SWOT
Dalam bagian ini diuraikan analisis strategi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Analisa diawali dengan pemetaan SWOT berdasarkan data yang dikumpulkan melalui Focus Group Discussion.
Penggunaan metode analisis SWOT (Straightness, Weakness, Opportunity) mengkaji faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian Standar Pelayanan Minimal
(SPM) di bidang kesehatan di
Kabupaten Samosir dan alternatif-alternatif strategi dan kebijakan yang dapat ditempuh.
Proses penggunaan analisa SWOT menghendaki adanya suatu
survei internal tentang strengths (kekuatan) dan urzeaknesses (kelemahan), serta survei eksternal atas opportunities (peluang/kesempatan) dan threats (ancaman). Adapun pemetaan SWOT untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal
(SPM)
bidang kesehatan
di Kabupaten Samosir terangkum dalam tabel 4.1 dan 4.2. 1.
ldentifikasi Kekuatan, Kelemahan atau IFAS (lnternal Factors Analysis Summary)
Hasil survei internal tentang Kekuatan (S/rengfhs) dan Kelemahan (Weaknesses) yang mempengaruhi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan
di Kabupaten Samosir
terangkum
dalam 4.1 berikut. Tabel 4.1.
lnternal Factors Summary (IFAS) Kesimpurat Kekuatan Ditetapkannya bidang
kesehatan salah satu dalam
sebagai prioritas pembangunan
daerah
Tersedianya sarana pelayanan kesehatan
mulai tingkat sampar
kecamatan
desa dengan
Rata. rata
Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan '.:
IFAS
N'or:: ,
:::
.::::.:::
Ratafata
1:, )
Bbbut
Nilai.,,:l;:ii
Sk'6r
Ke;sj,m-nuf an
03
3
0,9
2
-J
-09
05
-4
-20
1
0,2
-2
-0,4
J
ti:,iil1
Jumlah
Sumberdaya kesehatan sudah memadai Kelemahan
J
manusia
Kurang optimalnya 03 promosi kesehatan
1
-3,3
untuk
merubah masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat Kurangnya profesionalisme SDM di bidang kesehatan
perilaku
L
3
Database
bidang kesehatan lemah
Terdapat 3 (tiga) faktor Kekuatan (Strength) yang diidentifikasi. Secara keseluruhan, faktor Kekuatan mendapat nilai rata-rata 3.1. Kekuatan
yang pertama adalah ditetapkannya bidang kesehatan sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan daerah. Kekuatan kedua adalah tersedianya sarana pelayanan kesehatan mulai tingkat desa sampai
dengan kecamatan, dan yang ketiga adalah jumlah sumberdaya manusia kesehatan yang sudah memadai. Disimpulkan bahwa factor
ditetapkannya bidang kesehatan sebagai prioritas pembangunan adalah faktor yang paling penting dari ketiga ketiga kekuatan tersebut.
Sementara untuk faktor kelemahan, teridentifikasi
3 (hal) hal yang
menjadi kelemahan dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di Kabupaten Samosir dalam kurun 2008-2011.
2. ldentifikasi Peluang dan Ancaman atau EFAS (Ekterna! Factors
Analysis Summary) Tabel 4.2 berikut menyajikan hasil survei eksternal tentang tentang
faktor eksternal yang mempengaruhi pencapaian Standar Minimal
(SPM)
bidang kesehatan
di Kabupaten
Pelayanan
Samosir. Faktor
eksternal tersebut mencakup Peluang (Opportunifies) dan Ancaman (Ihreafs)
Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Tabel 4.2.
External Factors Analysis Summary (EFAS)
Bfi
FFAS 1.t.,^
*
Bobot
Eft,i;,,
,
r
,
Pif#HEUI 1
Adanya globalisasi
2 3.
04
4
1,6
1
kesehatan Digalakkannya prinsip GG
03
2
0,6
3
Ketersediaan sumberdaya
0,3
3
0,9
03
-3
-0,9
Semakin banyak dan 03 kompleksnya masalah
-2
-06
-4
'1,6
dan
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang
alam untuk
3,1
2
mendukung tercapainya hidup sehat
H ':H; . 'it Sfii Keterbatasan akses yang disebabkan kondisi Ancaman
1
-3,'1
geografis yang sulit dan
masih terbatasnya transportasi dan infrastruktur 2
3
kesehatan 3
Budaya hidup masyarakat
0,4
1
yang kurang mendukung untuk hidup bersih dan sehat
3. Faktor Kunci yang Penting Hasil skoring untuk faktor internal dapat dilihat dalam tabel 4.1 di atas.
Faktor kekuatan yang pertama, yakni Ditetapkannya bidang kesehatan
sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan daerah, mendapat
4
(sangat penting) dan bobot 0.4. Dengan demikian faktor ini mendapat skor '1.6. Adapun faktor kekuatan yang kedua, yakni nilai
Tersedianya sarana pelayanan kesehatan mulai tingkat desa sampai
2 (cukup penting) dan bobot 0.3. Dengan demikian faktor ini mendapat skor 0.6. Sementara faktor
dengan kecamatan, mendapat nilai
jumlah Sumberdaya manusia kesehatan sudah memadai mendapat penilaian penting (3) dan bobot 0.3 sehingga mendapat skor 0.9. Secara rata-rata, faktor kekuatan mendapatkan nilai 3.1.
Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Sementara untuk faktor internal kelemahan, secara rata-rata mendapatkan nilai -1.85. Angka minus diberikan untuk menandai bahwa kelemahan merupakan faktor yang negatif. Untuk faktor Kurang
optimalnya promosi kesehatan untuk merubah perilaku masyarakat
, diperoleh nilai 3 (penting) dan bobot 0.3 sehingga diperoleh skor -0.9. Faktor kelemahan lainnya,
berperilaku hidup bersih dan sehaf
yakni Kurangnya profesionalisme SDM mendapat nilai
4
(sangat
penting) dan bobot 0.5. Dengan demikian faktor ini mendapat nilai -2.8. Sedangkan faktor lemahnya database di bidang kesehatan mendapat
penilaian 2(cukup penting) dengan bobot 0.2, sehingga skornya -0.4. Secara keseluruhan faktor kelemahan mendapat nilai rata-rata -3.3. Hasil skoring untuk faktor external dapat dilihat dalam tabel 4.2 di atas
Faktor peluang secara rata-rata mendapat nilai 3.1. Untuk faktor peluang yang pertama, yakni Adanya globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan mendapat nilai 4 (sangat
penting) dan diberi bobot 0.4. Faktor ini dengan demikian mendapat skor 1.6. Sementara faktor peluang kedua, yakni Digalakkannya prinsip Good Governance (GG) mendapat skor 0.6. Faktor ini deberi bobot 0
3
dan mendapat penilaian 3 (penting). Sementara faktor ketersediaan sumberdaya alam untuk mendukung tercapainya hidup sehat mendapat
skor 0.9 dengan nilai 3 (penting). Disimpulkan bahwa Adanya globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan lebih berpengaruh dibanding digalakkannya prinsip GG.
Faktor yang menjadi tantangan (lhreafs) dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal
(SPM)
bidang kesehatan di Kabupaten Samosir,
terdiri dari Keterbatasan akses yang disebabkan kondisi geografis yang
sulit dan masih terbatasnya transportasi dan infrastruktur, semakin banyak dan kompleksnya masalah kesehatan, serta budaya hidup masyarakat yang kurang mendukung untuk hidup bersih dan sehat. Secara rala-rata diperoleh skor -3.1 Angka minus disini menunjukkan
pengaruh negatif dari faktor ancaman. Untuk ancaman berupa Keterbatasan akses yang disebabkan kondisi geografis yang sulit dan masih terbatasnya transportasi dan infrastruktur, skor yang diperoleh
= -3) dan bobotnya 0.3 Adapun untuk faktor Semakin banyak dan kompleksnya masalah kesehatan, dinilai cukup penting (nilai = -2) dan mendapat bobot 0.3. adalah -0.98. Faktor ini dinilai penting(nilai
Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Dengan demikian faktor ini mendapat nilai -0.6. Adapun budaya hidup masyarakat yang kurang mendukung untuk hidup bersih dan sehat
dinilai sangat penting dan mendapat skor 1.6. Kesimpulannya, faktor budaya hidup masyarakat yang kurang mendukung untuk hidup bersih dan sehat merupakan ancaman yang lebih utama dibanding dua faktor lainnya.
4. Peta Kekuatan Peta Kekuatan berdasarkan Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten Samosir sebagaimana ditampilkan dalam gambar 4.1 memperlihatkan bahwa kondisi Kabupaten Samosir cenderung berada pada Kuardran lV. Hal ini mengindikasikan dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan organisasi menghadapi
berbagai ancaman dan kelemahan internal. Secara eksternal, tantangan yang dihadapi cukup berat karena akses yang terbatas yang
disebabkan kondisi geografis yang sulit dan masih terbatasnya transportasi dan infrastruktur. Masalah kesehatan yang dihadapi juga semakin banyak dan kompleks. Sementara peluang yang ada kurang mendukung. Di sisi lain secara internal memiliki kelemahan yang cukup berpengaruh. Meski terdapat kekuatan, namun pengaruhnya belum cukup mendukung. Gambar 4.1. Peta Kekuatan Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten Samosir
KuEdior:::I-I
::::'
(5T:, biver.sifikqsi)
Kuadrun
I
($O, Asresif)
Kusdrun
IIf
{WO. furn:or6und} Kuadra* trV
(WT, Defensif)
_
:y9!9gj r"*lsqq1l1! !_lqlgerlsl,y,a.T
yi!l'11 lolne 5,":,"!eF""
-
a. Matrik Pilihan Strategi' Berdasarkan Analisis SWOT dengan skoring yang dilakukan mengingat Kekuatan (strengths) yang ada kurang berpengaruh dibanding kelemahan yang dimiliki (s.w), dan di sisi lain peluang yang ada meski mendapat nilai rata-rata sama, namun cenderung kurang dibandingkan ancaman yang ada (o
perlu mendapat adalah mencari alternatif dengan
perilaku
"bertahan". Pilihan strategi dengan asumsi w-T, yakni strategi yang didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif. Strategi dipilih dengan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. b. Merumuskan Strategi Meskipun, Secara umum strategi yang direkomendasikan mendapat penekanan adalah W-T atau strategi yang didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif, namun perlu dilakukan pula analisa terhasap strategi dengan berbagai asumsi lainnya. Berdasarkan analisis
faktor internal dan analisis faktor eksternal, hasilnya dirangkum dalam tabel 4.3 berikutTabel 4 3 Matrik KfKUATAT fSj
Strategis
Analisis
Faktor
lnternal Strategis Analisi Faktor Eksternal
PrLunttc
AsumsiW-O
toi '
Memanfaatkan ditetapkannYa
Memanfaatkan
Peluang
bidang
globalisasi dan kemajuan
kesehatan sebagai salah
ilmu pengetahuan dan
satu prioritas dalam
teknologi
pembangunan daerah, dan sarana ketersediaan pelayanan kesehatan mulai
daya alam
tingkat desa
samPai dengan kecamatan dan sdm kesehatan Yang ada
. Memanfaatkan
peluang globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan sebesar*besarnYa
bidang
kesehatan serta sumber dengan sebesar-besarnYa untuk mengatasi kelemahan yang diakibatkan karena optimalnya kurang promosi kesehatan untuk perilaku merubah masyarakat berPerilaku hidup bersih dan sehat kurangnya serta profesionalisme SDM serta kelemahan data base kesehatan.
Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
KEkuAfAr.l tSl
Analisis
-
Faktor
lnternal Strategis Analisi Faktor Eksternal
ANCAMAN (T)
Asumsi S-T
Asumsi W-T
Memanfaatkan ditetaPkannYa
. Meminimalkan
bidang kesehatan sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan
daerah
dan sarana ketersediaan pelayanan kesehatan mulai tingkat desa sampai dengan kecamatan untuk mengatasi
keterbatasan akses
Yang
optimalnya
kesehatan merubah
Kurang Promosi untuk Perilaku
masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat Kurangnya
profesionalisme
dan
SDM, memPerbaiki data
disebabkan kondisi geografis
base kesehatan
masih terbatasnya transportasi dan infrastruktur serta semakin banyak dan komPleksnYa masalah kesehatan.
. Mengurangi Keterbatasan
yang sulit dan
,
akses disebabkan yang yang geografis kondisi sulit dan masih terbatasnya transPortasi dan infrastruktur
. Menghindari banyak kompleksnya kesehatan
semakin dan masalah
. Memperbaiki
budaya yang masyarakat pada mendukung budaya hidup sehat
B. Road
Map Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Berdasarkan analisis
swoT, diketahui strategi
perlu
mempertimbangkan upaya meminimalkan kurang optimalnya promosi kesehatan untuk merubah perilaku masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat serta kurangnya profesionalisme SDM. Di samping itu juga perlu memperbaiki keterbatasan akses yang disebabkan kondisi geografis
yang sulit dan masih terbatasnya transportasi dan infrastruktur dan memperhatikan upaya-upaya pencegahan masalah kesehatan yang
!!1ate_S1
P-encapaian Standlr Pelaygnan
Minimal Bidang Kesehatan
semakin banyak dan kompleks. Roadmap Percepatan Pencapaian standar Pelayanan Minimal
(sPM)
disusun dengan mempertimbangkan
berbagai hal tersebut dan gap pencapaian standar Pelayanan Minimal (sPM) Berbagai masalah dan tantangan ke depan dalam pencapaian
Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga menjadi perhatian khusus' Di samping itu, strategi pencapaian standar Pelayanan Minimal (sPM) Kesehatan juga disinergikan dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan
Kabupaten
Samosir Tahun 2011-2015. Dengan
mempertimbangkan
berbagai hal tersebut, kerangka strategi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (sPM) bidang Kesehatan yang dapat ditempuh meliputi: 1. Peningkatkan Taraf Kesehatan Strategi yang utama untuk mencapai target Standar Pelayanan Minimal (sPM) bidang kesehatan dapat dilakukan melalui upaya peningkatan
taraf kesehatan. Secara umum taraf kesehatan masyarakat
di
Kabupaten Samosir masrh memerlukan perbaikan Angka kematian
dan kesakitan masih tinggi dan harus ditekan, terutama angka kematian ibu dan bayi. Penyakit-penyakit menular berbasis lingkungan dan berpotensi wabah masih merupakan masalah kesehatan
masyarakat
di
daerah ini.
Di
samping
itu
penyakit degeneratif
cenderung mengalami peningkatan. Hal lain yang Pelaksanaan surveillance epidemiologi belum optimal, cakupan imunisasi perlu d
ipertahankan, penanggulangan masalah kesehatan keluarga termasuk
kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, tuna susila, dan kelompok remaja/usia sekolah perlu mendapat perhatian khusus.
Tuiuan Tuluan strategi ini adalah mengurangi angka kesakitan dan mencapai derajat kesehatan masyarakat yang sesuai dengan standar pelayanan minimal.
2.Meningkatkanketerjangkauanpelayanankesehatan Kondisi geografis yang ada memerlukan terobosan khusus untuk
menghadapinya.Denganmenambahketerjangkauanpelayanan kesehatan, diharapkan masyarakat dapat mengakses pelayanan keselratan dengan lebih cepat dan biaya yang lebih rendah.
-
Slratgg-i Pencaqa!91 Standar P9!aV9na1
Minimal Bidang Kesehgtan
DiperlukanperluasanjumlahSaranakesehatanyarrgterdekatdengan dasar yang digariskan masyarakat yang terkait dengan pelayanan dalamStandarPelayananMinimal(SPM)'DrperlukanpenambahanPos bersumberdaya Kesehatan Desa (Poskesdes) adalah upaya kesehatan
masyarakatyangdibentukdidesa.Selainitupenyediaantempat pertolonganpersalinandanpelayanankesehatanibudananakberupa
PondokBersalinDesajugaperludiperluas,Peningkatan juga mencakup perluasan keterjangkauan pelayanan kesehatan jangkauanpelayanankesehatanrulukan'khususnyabagimasyarakat perlu miskin. Upaya peningkatan keterjangkauan pelayanan prasarana dengan peningkatan ketersediaan tenaga dan disinergikan
bidang kesehatan.
Tuiuan
Tujuan strategi
ini adalah nremudahkan
masyarakat mengakses
pelayanankesehatanyangsesuaidenganstandarpelayananminimal dengan lebih cepat dan biaya yang lebih rendah'
3.PeningkatanKualitasdanProfesionalismeSumberdayaManusia di Bidang Kesehatan
dan kompleks Masalah kesehatan yang dihadapi semakin banyak sehinggamemerlukankemampuansumberdayamanusiabidang kesehatanyangmemadai.PemerintahdaerahKabupatenSamosir bidang kesehatan, perlu menrngkatkan kualitas sumberdaya manusia di petugas kesehatan di desa Petugas kesehatart harus
khususnya
dalam penyelidikan diberikan berbagai pelatihan kesehatan, khususnya
epidemiologidanpenanggulangankejadianluarbiasa.Petugasdidesa tenaga perlu diberikan pelatihan-pelatihan. Peningkatan kualitas pusat pelatihan kesehatan perlu ditunjang dengan pengadaan
Tuiuan
Tujuanstrategiiniadalahmeningkatkankemampuansumberdaya manusiadibidangkesehatanagardapatmemberikanpelayananyang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan minimal dengan
l_ltulggi lg_lcaOa191 Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
4. Peningkatan Kualitas Sarana Kesehatan
Untuk mengatasi masalah kesehatan yang semakin banyak
dan
kompleks sehingga diperlukan sarana kesehatan yang memadai. Tidak
saja dari segi kuantitasnya, namun yang juga penting adalah kuaritas sarana kesehatan yang ada. Tuiuan
Tujuan strategi ini adalah meningkatkan kualitas sarana kesehatan agar dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal dengan berkualitas
5. Perbaikan Manajemen Finansial Keberadaan sumber daya finansial menentukan tercapainya program
dan kegiatan pencapaian standar Pelayanan Minimal (sPM). Untuk
itu
diperlukan mengoptimalkan sistem perencanaan dan penganggaran
dinas kesehatan. Hal ini perlu didukung dengan dukungan informasi dan ketersediaan data yang memadai. Di samping itu, dengan dukungan anggaran yang terbatas, Dinas Kesehatan perlu memperkuat partisipasi sektor non pemerintah.
Tuiuan
Tujuan strategi ini adalah mengoptimalkan sumberdaya finansial yang ada untuk meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal. 6. Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal
(SPM) sebagai bagian
dari pembangunan kesehatan juga harus diarahkan untuk tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk. Di samping itu pelayanan kesehatan di Kabupaten Samosir
diprioritaskan pada upaya kesehatan dan pengendalian penyakit, disamping penyembuhan dan pemulihan. Budaya hidup bersih dan
sehat perlu menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat Pemberdayaan masyarakat
juga dilakukan dengan meningkatkan
kesiapan sumber daya dan kemampuan desa siaga untuk mencegah
dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana, dan kegawat daruratan kesehatan secara mandlri. Upaya ini perlu disinergikan dengan peningkatan keterjangkauan pelayanan kesehatan, khususnya akses pada pos kesehatan desa.
Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Tuiuan Mewujudkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk
hidup
sehat yang
mendukung terselenggarcnya pelayanan dasar
sesuai standar pelayanan minimal kesehatan.
7. Peningkatan Kemitraan Penyelenggaraan kesehatan memerlukan ketersediaan sumberdaya
yang memadai. Adanya kemitraan dengan berbagai pihak diharapkan
dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah
dalam
menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah perlu
meningkatkan kemitraan dengan sektor swasta, lembaga non pemerintah, maupun pemerintah daerah lainnya. Tuiuan
Meningkatkan sumberdaya melalui kemitraan pemerintah daerah dan
berbagai pihak guna mendukung terselenggaanya pelayanan dasar kesehatan sesuai standar pelayanan minimal kesehatan Adapun program /kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) , dituangkan dalam Road Map sebagai berikut.
<)
<)
O
<)
O O
tf)
rn
O N
c\
Lr)
rt)
O c\
a{
C6
P
h! 0)
E
rg L
-N
:.O aa\
b!
o L<
(/)cc bo
(6* c hDai
o-
CS*a L*-p (6 .='-
o-7 il vE-= F.! o.6
o
{J
vCC cs ,
G (Jvi4
ru
z F
s rI]
iU
$
d 3
drv!L
X I ooIS 'do g=Q:"
16-c
E i FEgi
rj tr'aJ-i b0L c6 co! ---fj or C 'ii .,6 qr o P
')^nU
).-CrOpY-p Ve^\d-J/'a Fv-iL-
d.
o & o.
^^!L)Vf+vc4... \ -* -:'....-
zt!
vs ^ Z
FYEE i=EiE;C oo: :nr ' '=6a, ! >\c! :'uu;';'= ti --
V-:l
:C6C6
I
L (6 ut 06
(!6 ? ilo
16
E
c o tri: c o(g F-v ci: L 0r CJ CJ t > _u...i CJ OJ i\ riia-o-A)lao-o-o-czll! =
z z >8, J(/) r:r d a.O 2
L
T H5 i E f; EoC + HN i; >\-C .- a 2 * ii titlrtll
o.)
oc)
6
sO
>.
th
(c; bDtr ccG (g
_w
* ':
oo
i
C16 w'=-A
-o
= 'o 'd
co
OCU
t)
-
PU !e
U* ^
-C
Hi E o t
?s-v J4!o FaJ.;
:z6t a"Y)l
c c6 or
i,i
0)
I
tl
ly
-!U\/*LF6
CCU)(S'_cO 6d(96Le lj-Y'r
cd C
^I SE 6 -:: p (ECJ= :JqJ:J t6 5 6!6: n moc( -YO-jCO-vACJ
L
Po-
-
E co
c(6
'a
v^-r\.:Pv !v F ^ all
-
L
rv
ii r^
O.
c {,)
P
6
,o
V
O
O
11
co
@
rn -i O N
rn
m
LO
O a\
O N
o\
or'
m r-i
O
l o 0.
N rl O a\
z
ti
3
o
0.)
(!
r-l
O N
lJi
U
16
[J
o
c
z 0.
Cl
zN
0.)
tr
6 o
o
+J
p
OD
(.)
o Eo! orc
E
(!
L
'-(6 c:Q d-vJ-
b0
0
p
0. '.
a
tr
P
L^!4=a==r -La:YV--
C0v=rS(E=eC0._ .=
b!.c
oE.o
X csrr ircc6 (t CJ '-
o.€:<
3irE3=EEe
o
rd
_s
L= L--
-:(u^^}r.vFVVi-'l cJ or:1 or X o oru
\)a-z
U co
Z
F FI
a r! zU
o-^*)
G
:6 x(s 6'? ., \v
e€daaE ("1
o O.
(!
(c
o- o- o- o-
z z
sJ
U')
H< 0.o 9
z u
c)
tt
a
C6
q
(c (6
60:
Vrr ci Gz 2 tr .7:.' U9UV Ita
p (!
pV
rjcui LP\U :dp \uvl:;
I
c., CUd rr, cd
#'*\u 9eL Lll
^ \w
-6=
-o O
Qa
C6
cd oo
-,,v
c! ll) (6
E
k
E 0) I
L
!HF
,*ts+
o"0 q)
o)-
/--
--
Io )6 ='E =oD E 6
a =<-
;.'l ho; =.n-Erccri --u)oJL. n cl * rc "17 9 {-o-
ddc6-. C.LdCdL acdli'-r0 Ubo:'o: U ra b a C--:h c t*
uLvc hOY
boo:-.= d:LJ<(6
u
E a,
!6.i
a6 .:i
c--
L)
(U
2 '=qJ(sc-ocx '---r-.-!\uH
bo \v
r/)
16
=
urgP
-^(cl!(g-cn
(c
Y94 HEEE f;-5E .NCdubn".=4t_== -aJ:: c-c>--i?=*r'.:;.
o
rg'; - > vl ! <
tl
- .'< _'< ./
cm o 5 7 Ov C
\J_
+-
t-(6 -? ci0.)cJa-)a) :-arf>L o- o. o- o. o- !zo-U)trl< rl
I
C.E!? (E I <' *<1
--; t^
- q, c
J
^b!^
-
lUl-d--vL!d
dCl-li-
bo
z-L -o
4'-L-tU! L
c0J
92'=e -
Y1d:
o-oV'=)c
c F h g t *s c E F eq6-ccu:irc=.o=
9t
;-o ;'E -c P 16 G e >,.). ru-roco9=Folli(cc 6-06T di U 6 E 66 r o-30-o-t c-Y tr-oO-)4 tl
0)
o-
Ja6
O.e !r
3e fuL
z
o /. I! n
CJ
m ii.
<-o(6
a
)Z
btr;: il!-c(
A
Z ,='
LN
O
+
O
r-l O N
<s
<: tz
UF
r-l
z< IJ] -
O N
q
6)4
oz l!< od
:
iOo ir!
O O ri
m O
O
N r-l O N
I
rn r-i O N
.c l i
V
B
!"
z s
o
o
z
o.
rt)
( Uz F IA
t"
fi
o
t! a.
N
v)
z
t
E
o
P
6
(O
(o
P
f
o
0)
E
d
tr h!
o
tr I ti
h!^ -o\O O
I
'an
lto-
6
c = ^xc6'- I o-c] ro7 h!
lp t)
po (!
l!w-* -dh^-vOCE(g G ar aJ o.:
cr
l" tl) \9 (/l =.r
z F
s
t!
{
Ei-EEE+aaEciasE
!u:9
S*ettErqEf
r:-
;\Z!Z El^i
x,
-t+
[
6.-F
&
o-
ft.9 7 :.'l(c t/1 rA Z I
z z
3)(n il]< 0.o 9 z t!
E {E Eg EE FE E*i $; € EF frHgH *S=U d= _E j"? -__G; sh
-<<
oo
'3fi O-IJ
z o :<'c
.ii|u ;FE r.i:egi?t= A5;EEIri;.EEEgg
En iEg ;iEE *1 ?e l:H
E[
="=::=**$ e=.38e:E=
ftr= =e,
f g € fiiE FiE I *f F Ff F 5€ Ei 5 i s: a3e.€ !
BI <0c 0.)
m ii.
<-o(!
V
Lq
t'i
h$qe rn rf
s z
tr)
O c)
LN
o\
O
rn
Lr)
o\
o\
O o\
O
LN
LN
o\
N
+
F
ri N
s(J E
I
m
n
>
r-l
O N
d,
o
N
0.
O
n
&
cr\
N
(!
,,2
ti
/<
CJ
(d
o itz .<*
tu ,z-!' i tt r0.
(0
r-l O N
O N
rn r-i
tf) r-1
O
O
o
(\
C\
tf) cd
z o (!
+)
6 b0 c)
E
o U
{J
o
(! tr
C!
o tr Ir
po
)
F I!
d,
& 0.
cb! (6-
o
vC^\
tr
d-e(:--
(, (d cJ _ /, '-(acLi
J(,
r!< 0-n
2 z t!
Fe
=E3rE -*--:,E=E .:^--2
K
rnF'Eea-trcJ(s
AaJ
--;^-^!V
L
,Y cr
=+ E'C
-o .:- .o
z.:d
cJ '{ i'J c6 ': c6;b0)
G
H I
U
(J
J
F
*e
t,
-
^-o sd
ors(E;.1oo
=S
X oD--o'o aJ c ^i-cc:7
v-AC6
(u!u\9v^
tr = =
H--t^t)
r!
L
g" l- o-
cld5"fi r5 o! O- O. .-
i= ;--av)LCJ; - or Q oJ tnuu io-ic!..9Praoo-
. P"
- - -
!
/
.o-:a
Ai gKX?- r:F3iI -
-^<: --\vtur
^i-- \
=6\--^\ !?==u6
(A.-----\AC-CaJ
rg?
.-*t-
E'cn (g v C ! 'E=ii,GG:5i4;co; =,'u a6I ii a, tr o C(-LL:>,=_J
=
C1'.
9lJ >,-Q
E PE; rYc '6'6--'67 - - -6 \u>VJ 6ic"ia:D!:g[ c6 c6 hlrg = o-E-AL-}z-'EE-H8iq; _Qs*-€s*E = g;* 3 PFI F,=,; s.= F S S 9 X-'r 22E * (6 .." ; v : m a - ?: )7 j q m'&3 3s"f E c-o = =98-" ^ tr C_elJtrJ aJ C.- r0 5
a,)(o.=;E LU!,*! oi (6 o).: o. a. o- -o -c E tl
>&
caJFii (o:z y'c
iib G o!Zo'
c"
z z
P
16
p
:l z
U c
-o
b0
E T g E J E P SJ
! A E5
=
;;,_;vv-s-aLnl)
H-*
lllal
rc
rn
rr
O N
rn
rr
N
-o
cG Grn co\ a.!o <>): ^ c6q)(6 (J o,m
q q c a c c tr q 'G.0c6(E(5=cCC6r0rg:z " -
V!U '=
a
)
.:
--A
C q.) V.a;rvJb!
E ;SsE$3Hbb_ =
!-qjt-u.-At u 0J ;o-laiDl-::cgr6ccl
HL *
=
2
C
tn
ro (,
C
U).-
i
c.=
-=(5rp
Ho
:zGd-r -.2*: - = = .o or E30'€: c -+ E os E - fo - -c c c or.= -= FE E: G e"=Es E jio':-rs:-Q=xtrE= sT \vr.J] = : o -J - I cr-Y i
-
Eg -^'5.E ^' il e ll.o !dFq x
lI K
i: j
!, rtroCioc;:ET;o16tr .: :< i = .: :< .I o C c cJN cJ C aJ C'=::=a) o-Fro- (E co= cU trzE
& th
o
c0;
6;-(0cSC.r -6=6ri UU
i^.-
:-oc=-o=::csP!
c
J4-c
hn-)
!-
jic)
A
I o
^(Jrftr qr(6-cU
.- =
B -cE L
a,
O. r:
c.=
-cJ c6
o E;-
*
-- ii-'
CU) q)G
!
AJ
(,1)
-o
r$ CO
b{
E -() p E
CJ >?o ; co t^ --:t -c COm c: giJ jlc!P-qP q=h.!cGE .IF€€ ^o c6(g ..): _ i; ! rs-o-Y = ho FT H.-FHEs35.oS-! ;:j V 6g :< >, O ffi fr P: E F € E e P CJ.Y-O= vEd9ua-u^u.--. 5 o= A.a.> (aCO; ; o- o- o-> o- v o,Y o- _o c6
'x-
U)
c)
_o P=
O
O O
r-i
r-r
c) ri
O
c)
O fi
-l
O O
tn
t.r)
r.l N
a a\
rn
rn
c) c{
N
r.,i
-*tn=
N
\n hO - rr
CS
_Pc
(Udd
:='=(9c ?'6 c^{L(UF-
^vL *^jlv -#tu*\/!^\ \/!*iirv^ JL*L(U-v
(6 o:
c6'* rg ocJ-:<jl ?-o C L: i:O -Y c6 cJ 5 x arO
o c -o
co0 6 c-
c= 16q)16
c
Ernac! 'c6C(g>C L
(o
Ecl:orFq
:--.c :u o
;4
=>
60-)(!
ll
Lit-!!
rec-
-
e !9 E ari
-a-L
-2 -<-V:d d r rE o. j: o(g "
_iE 3 >;; e E1O.
CJ
o.
I o! - i d q b!6 =_;.=6(g.=c6C(c id 6 ,u "_ ri ?: E ! P--9--!U;:
\(U'-'-(O-^/ !ts-.'^a9p>!9'-t C)-: CJ 0J (5: CJ CJ'L'.....-Unr!LA;-44
o-o,oco-o-Ao->.o-< lllil
U) LJ
4(,= E c (Eri1"6 C-Y f-16-
hD
xii '7-
aJruco: !LC! d .\ ;:x6 :1 sv
fU
.a v) N,^'=
cg
d";EiE qC
.-u )a :7
S
bo
(!*LP VUJ *u6
cc6'Sc
'6 tr o a7X
-
-0t LO.
.9'6c J)(E
N(6
603 a (6 r<
ot N;*
U *f
U)
v
L
oJtn==
U)
\e
--
l-c6^
rO blv li
-cr q)V - -rt4 .= 6l-
vtu N
U U)
o;o. tr (0'- Ebn L --Y C6La
.sEd; h!tr m16-
cbo
H ! '= L-iA
l-
boc
r0
)d-
9Jo
=
--!W-
Q)v)
)d) !- C (.r] o-:: L AJ =oJc,rC60)f u) a.& i4 0- -o ll
.! cS _:l -LV-(U.-u.r,,!L FuYv-L oJE!. -L-L!(U f rtu.-u!u.: C,J oo: !L O- ,o -cJm-oF* I
>
mii tua
d-ocg
* !
6$-
s z
+
F
s
c)
N
t!
m
rl N
d,
Io
N
0.
: rn N
O N
L
z 3
CJ
rl
r U
(6
I!
o
z
U)
z
rn ri O c\
Lo
r-i
O
a\
a)
E
IJ
o C)
00 CJ
t
6
m
c6
li
00
-9
!
c uolOr - l\.1 Lo o P
P
0.
li ,p
3qF-fn-.
c6 (u r.i-) o- | t--
6 hoL-Y o-tr= c 0r (6
_d
6'E -y, c6 c)-l
(J
_tu-rv_^\
(J
o
U
1J
a(s
\O cs
a9c.j.ul3:6 6 O c.,t
Q.i
o
nli
JOJ'!
JU(U9A w-1-(6AJCJCJOJ
N cs(U=.::.c6=v)
tr
(d
z F
3 () lIl
b!
cv -Yd ru^-O -a A r,n
'-:l
/, o & I
r'l -^
ct't
E -:
ni
(,0J!9 li
m
.-
c) -Y--() !OL
AJ>AJ o--o-
E <4
A S H 7'hvu=b orv(!C/,
.6._ q--'6 --;(U^Urr^, o-* o.l
: _ O ! J'r-
-. .a
jj
c rg or c'-.
c(s U
E
bD
=L:
L
"*-S" .:o :;F A-E qe9l q= -El::L 66: o <3; g{;."IEe#." fi:5 'y- I35dY **_Y 2*: ' c6 c 6d 6 ac '-u) .6 PH (/) C! igt jjs dc U)._-u Q.I c c roo-^; EE X E= [.= sE * S -h ior EO scrhE*19 $o) ![= € :o .F ; € h E t-)z: O or o cJ cJ o a) c0.r cJ )E
-9
r_
cC
s)
Q=
j!-
o- v o- 6 o- v o- :Z F - o- o- o-
cQ
*>o-
qJ
o-
/) t! I
v)
a
O. O. O. O.
:> O-L
mii 0.J <.o(s
)OJ:
A
!a :x li,
LN
c)
O o
+ Fl
o)
O
O
O
e
O
O
O
r{ O N
iz
ift<
O)
N
IE
l\r t\ tz t< !d I() lo 'H
m r-i
o
O N N f.* rl N
Ir
tl
f.*
tr)
Ir)
t{ O
O
cd
CJ
(s IJ
Cg
N
N
rn
rn
\--l
o O N
N
t)
Fi z
(s
c)
E
o U
P
m 0
r.\
o
\
Q)t-Ln
:-a-+v^9
6 lr
p
rlD!<-5n
bJ-y, -(f,t:
po
P
-.S
\j
p
f; h
,r
ir&
tn X-o c\H o E *-o = 9-o-? c\c =a)E=ijo\ o=O oj J4 c c =H G a) 0) C (!O g g! u F U a:< t:- o- X e e.|j e u LF.J
cO
^L\U-. JVJ'-d.U-uv-i^U:-O^rJ^ rvvrw-\uduu-u
fr
v P
I
N= .=I
(!
llrtr v.' P+F
0J
J
L)
,a---E
Er 4-4-J
-gv
.v E U
: H *,V& 6c6 L(s.Y (, C C !-9.: ora?Q$-(E )-.'6,C-quwH }lo ar ar'I o;U)o-o-'Fi. di: H q,ro 6 AAllt^ B**
E
a A
rso! .:c
tr 16
c co
=X
i
cs c
c=;
H Ei. bg : 3 ;Hi qt E fi *iE ts t^ * g, liFF *g *EsFg K*=_Sb 5A =* a A'Eg
U
cs !G
*€ ie s..H'=
X=8-
A*;
3 ssEc*
Es;;=e :s* tr $r; o!h=o sS=E a :>
-'3
i
r_.a E=iX+y cn - -EiEs ut o! !u 1== cu ru =6 : : _ oog Ei,s g E b :E^==- c ge3eE =& =Ets *€ 3#68 sg5Fdfi€ b5fiEfi iEE$E F! q)rc)rrr.6€ c.
^A^>llllll
o
co
\Z
mr
o-;
z
O
t!
q) aR
m ii. o.5
<-o
v\
hoia f, A
l"J-v
(D
rn
a-
<s
tr-
r'l
O
O
r-i
!i
a{
a.z
(D t--
+
ar L
y-l
z< q.-
O O
O O ri
N
*Ld
;\4 oz rI]< od oo
ri O N
frd
N rl
O
O O
l--
()
O O
l'r
O
r-i
o
Y--l
N
2z /<
ti c)
EN
ro
tr)
O
O
O
rn
Lr)
N
CS
o *,* 2
t3r tr>s
tr)
ro
N
c\
U)
Ln
ri
O
o
N
O
(\
c!
z
t
AJ
(!
E
o
{J
rt
pU
00
c! t.\
qJ
t\
aJ 0) co ,6P
'd rli
,u0
io ili
tl
q
K Eii; F :bco-f34r.9-d&.r-Ctr:lt,O-\
P)
!P i(t
o
*
iF
g
gH
H
bo -. (,(c= (\'i
cS I p'.= :1 o)e
-o ooS ^o P so
X
H
qJQ)(st-urrA
IE
L
Hcc o! (Eij!!
-r)&
io.
CJ
t--^
!HLU
vN
H
0r O mn
*_ri
x ^^{-v '*
I
U c)
F
t!
t r'1 O
/"
r
ri
O 6
t O
t-li
> .-d(,i: L;c6A) v4)&
-:(uL
L'r'd
'-i "z U(EFP !!vl-a
:Noar A7)A.O. tlr
v')
,-'-
jj
4._.1
T1
GCN
P
vt v* UiUU ^)r
-
z
-o ooS-
CE
^;-!
Fsb F-Frg
i
-*--Lru
i
Fe
6
.:bPu 6 urL-dr ^ tj.C"a
-
c: ro=
6A X-
Ld-ddL
iu!ii'
83.&-3;d3f;5 O-A-O-O-A -
!
:r0
at :i: Oo = '=a. u)
(c ICc
= *VJ;U \wJr
> o 2Lj
ru-(u-rs o c-c !t = X -?E"p^ *s=FS cgarqp-h==6E a!-ttZ,>r(J-
o!f5 cdt'
-
* (s>
9^ ._r
*-
OO
CE !.1 c -m i (,(, j: U),j C ll.i-:c6G-i(c=(s L-
lr(s1ltr=bntr'o: blo 0J 0r= C Cr Cr (6 0r ooE-Y: rs-Y >u c c c U)tr: c (/) c c cJc)CJfc.)CJSCi0) ]. o. oo. o- o- o.o- o(D!!q-w6_D
2E g tr ":, ils*- a .:H=F o * Fo-; <s roD
^/o-^(u
;
co
!=*
c6 l"^q
c=
N=
5;H 3-V I 3.'E g 4:aabs=fiqrr 3
EE=Ei*6EgE (UU
E
E
ry=n
6.Q ooi
= ugAEE;>E=E (u (6 jH!*-u.sL
0) c) c) (5!r I u+ p (6 llltla!
L'-. ^u^ r r+r
0J
qO O.L
!6 ^!
mo
l
n
16
-ircSoli:.i :v;4&
rn
Z r:,
O
O O
O
O
r-l
<x (-
N
).2
-i. C) c) r_f
JF
z< ll.]-
11
N
*El ;:Z qz I!<
O m O r,l O c\
od
O
O
O O
c)
O ri
.q
LO
|r)
tr)
L
O N
c)
N
a
LN
Lr)
rn
a\]
c\
N i-{ O N
fiF 2z
a)
V<
(0
Ff,? lm,-! c-
t<; rIt: ffir t
a
F-l
\-{
i'f
o
N
U)
r-1
a N
N
z CJ
c
p(!
E
o
6 b0
o
cn
pQ
N
O
-o
6 ti t t
o
p
lq
a ti
po
po ($
(J
1l
(lt p
p (u
h0
__(6c6 L L O-V
-; ir !v-=-o
LLV
- (c (t !=ca QIv F.
u(o h-o !e&. j=
G=-ri
-u-E llqrs ?i'aJCc>or)c)(!ua :i>:L-Llne
>'t -Y ;'; X Tq
tru u ;.= ?T,a u
cgCr(6f.(6=6AJO (J A. bo: -C C
- - -9
r\AV;tstJ
$ rl
F
t!
lc dfrtu
';l
dbb tr 4t9
d, o.
l-C
A cu = vr bO
J.-6 9i6\v
F](^
o.o
i-
- )
-::.s ;1"(s(sGt9 i JVL9
-o
q o
gh
tr-; a);Cg
o.
c6..u)
*,-!
-
r-
-v ;:-o-
d\
o-
:: b%c Etb
riox C9;--rj-.lv 6k l. cco c i S=r:qr-ooq)
:y i 5tro
tr
A*
6iZ a.
K4 .2 lt c
" cr - - v)
C7 o r= (o "' e or - Xl!col:;iqrjic
(u
L
i
)
9 ^ L'! Q 0J cJ-- ^
c69 >€E6= 66=-CjiO
tEsd:EsF tscgcs ro-;pf:-(6e !Qo.==a6cc
'*-L,^\!.ru ! v) L uud4.vu-^
c
c6.=
)_,,v9_
!<
9 a\ (,.) -L ! QJ 0r;r
> * d-v
v) I 7.
(o
fi
-
ugsccd>
z z
I!<
d
)* .x= x(, F :) - ^ -o! )weoJ
V-L_U
-u-\dc(6=arnJ-Cc.:ji - fi XE
o
LqLSrEgo.6 (s(E(6acoLmd
FV
4
XiJ-c -
(J
vt X -
N
tu u aV
z
u
i,
-(U'r-l=cs
(U =-D-:" ^6\eddL-
.?-oT fr a#3 cE Cr O.) r0 ): FO
l-/)
!Sc
>t i =(!(g
J6rdJ!U:.i
=
€sEg{€ .o 9, !
z 9 -G ard, E cd I - < - h 6 r'^-kE
=2j:
qlE ij gp: L:(cCl-:' (sLorrsle
T =E fi TAXSAEg rs= srE nE SSESgf; = ;IbCj:LCt^trCtnCo.0c t-!tn=C!.=5
.i_: (,'o
qr c) (E r- c) cJ (6 cJ<" o.r = o= o- o- O-'o o-.-l .Xo' o-r
qr
o-
:a
m5
O-L
z
t! a
C)
!6
:
mo. La d-o
a
C6
h!r;:
A
)uJ_'*
Zn
LN
O
O
O
LN
O
N
O
o \o
@
rl
<s
N
o.z UF
+
z< IJJ ;^
ri O
6v oz Fl<
m rl N
tr-
a{
*[!
od
ios N O
Eo.
\o
C\l
-q (d
az
!i
t<
c) fd
;37 fz-
(s
HH
tlr
tr)
tr)
O
()
lr)
[n t N
N
N
tv2 o
kvI
r-f
O
(\
o
r
z CE
c)
E
p
o
r!
sl-.
Q
h0 q)
o
,6 .li
G
"\mC\j' C6J(o(\ v) \/ -\l
u!
;o iL
Uv.-
p
io.
a
ttr
to
!
rs; 0!(s = V o'6
^'=
c q E "€ I Qi:? = H ::ibo-^Palc )
P
ld
ll)
)
O
1
IU
ts
-
QiJ
L!'-!!O\
-'r-l
ao
c6oJ:(roJQ=tO cJ -Y . >. o- td -Y .!l L
L
(6 bos L-^ (tr v)*) tv L
z F
c(cru.:
E]
=
-'Y v) d,
r
0)^
X''7
6 E lr-h'=-Z
..*
J.i E "; * c 3sq is
C C'dC
U)i9 u c
attlr
E$ tr'F^C g dt!
v)
:ra5
U
=trh! o ;''i tr
?E
O_qr
o
bo
-
L-.=\ ._ (E (s C.- ! _C gS d E 6 5 - E c.- gr> P = 6D> cHE E; H k cES F6m65nh9g69.=G (9 R^ *a .L F L v -
'6
-.^!J
^
LLrr Qtnl\qJ"
o_ .,
.,
II
E.;
IC) rs u)
'ficJcJ(9*
|1 (E'-'(E
-J.)4 (r) c L: dWU'L h!=.).: : c) =iJ DgpgtrFootr (! >,CJ =CcJcc! c6 !-* *\u-u = -Y,C=lLiu) 0J^CJ(gc')C6 OJAJCJAJ: o- o. oO o* o- o- o- 2.
=,-Y'o
e(!..
$ ts (C
n= 3--"th-Y->'5=
-'irg -*1
-\
ar ;an :
L -
J)
-e a
\9!-U
rL-:le
v-::oJ>
A) + dJ ;-
L i
'c,-oro;_oL
t/joO.q
cr
oo
.o ); t1 uv0Jr'-L=
\/oc6-- L6 6Fd-
!p>e
(J ca
m.J hDC
-L ;6
c ?' c A (U (g
ttl
oo
!
J<
hn
-C0
o- '"
i
,-\o CO
iil HM
cu
(! (6
ttuv .-rvVr
\! Ar
-iLu
eHhi: e.-:(g
E6: ourE2
>
-
'6 o-
--FV! Lr-
O oo-a + C-
Sc'r; ;icrj c
ccp (s(trcu
Ai16
!Y
6
.a(96
?oo
!Vrtv d6F=\ 9CJ^-6
-\x;(U
dvL \vP
!LdL
i.:
c6
LU tlo 3 Ncc6_Lna' y: jj a','l>,ro
':-'
ib:u= :J o-ii q).5
ca !-i
16 '(]
Z.
U
^(Un'*VF^
CJ
o.
IJ
co *
6 E
'== -G =
F €Hg *.vX)j:-c=-o:=co u;qe.;c6_-O):X =E *3-" = EG E qS €era^clS-"-cC:io-+c EHT{5,EEH5E* $gE $5+ t fi r * E E 3 $ xa:: * ar-onEHo.E,..^-=ritSQ V!Ll;-L *.-fi
P'*'dJCbo
16 U
HgSUa;i CJ:0r(g.cqXaJ G
.a =
(J
d
,^
a3; Er s3 La E_v ETa;;.
?s
o-I
z H
/,
FI
E
U* mii
o
<-o(6 /-:.
o.
&
rr)
s
O N
z F
s t!
m Fl
: N r-i O N
r', o-
z s
L. CJ
n
tu
U
G
z
o
l! r
C) c0
z
NI
0)
t!
N
E
IJ
O
(!
pU
h0 0)
\o +J
O
0
(!
0)
L
b0
o
(t)
.L,
P
! L
(g
po
O
tr v) 0.) I
iuG z
irt-)=
F
-:;
g
r;!
!l x, L,,I
il4
rO
(sU);q
i
-fii-a.Y
C-=-ou
-)
B H S:
fi ::!-* (!:- $E
tr cJ Ll-o
d -Y d E H u Cd6=;-d-qJ
E f; s?
i t
o-2.
tr-Y
c'
q ii 4 db-t
f; { TX;H h$rG .F X; : ;-"= € ^E r(.)i:;n h a H s c H ar; c0 or cr: n qr c.r:2 O; tr ),oO-
tr O.A.C
(s c6
:!& U
t-L'
b.D no
Ebfr at
6.= 9 H u-; --*-!
-vd cu g
j \v (u-r1J(8(c0) UJW !V)HU.i
nio*oi=
YoE h€ fia;i"qrcr-XarcJ=l
-oa-
o-rio-
oo
0)
o.tr:
+l 00 0)
&
ho
o o h0
t-
Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
C.
Kebutuhan Sumberdaya Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (sPM)
Gambaran kebutuhan sumberdaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri dari kebutuhan tenaga kesehatan untuk menerapkan
pelayanan kesehatan sebagaimana ditargetkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), kebutuhan sarana kesehatan, dan kebutuhan anggaran pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 1. Kebutuhan Tenaga Kesehatan
Upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan
memerlukan sumber daya manusia yang memadai yang mampu mengimplementasikan berbagai program kesehatan yang digariskan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM)
.
Jumlah tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Samosir pada tahun
2011 yang berstatus PNS tercatat sebanyak 552 orang. Gambaran jumlah tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Samosir selengkapnya dirangkum dalam tabel berikut. Tabel.4.5 Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Samosir :i":
N6
Tenaga Kesehatan
uumlahl (20-11)
1
Ahli Gizi
17 11
I
Apoteker
3
Aisisten$poteker
13
5
Bidan
133
6.,,.,
tJroan
7
dr. gtgl
3 .t=
rI
13e.=::r iii lffiiiffi,
I
B
a;; v ::i
3
ii'i,'ill
I
dr. umum fib5ilut#
11
23 5
fl-err
Kesmas
20
Perawat
123
W 13 :iltll{
;Pgg@at $igi l;',, ::::l:::::1.:.: '
15
l
ii
trl1
I
13
Sanitarian
W Sumber : Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir 77
;i
Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Tenaga dokter yang ada terdiri dari dokter umum sebanyak 33 orang dan 5 orang dokter umum berstatus PTT. Untuk dokter gigi, terdapat B orang ditambah 3 orang dokter PTT. Tercatat ada sebanyak 133 orang bidan PNS dan 123 orang perawat. Sementara untuk tenaga kesehatan yang ada sejumlah 20 orang, ahli gizi 17 orang, 11 orang analis farmasi,
11 orang perawat gigi Adapun untuk apoteker terdapat 3
orang.
Sementara tenaga non kesehatan terdapat 16 orang
Sementara untuk berbagai program spesifik terkait pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), kebutuhan tenaga Sumberdaya manusia diperkirakan sebagaimana dalam tabel berikut. Tabel 4.6 Kebutuhan SDM
dtrih# Meningkatkan Cakupan Hamil K4
.
Komplikasi Cakupan kebidanan yang ditangant
.
Cakupan Linakes
.
Cakupan Pelayanan Nifas
Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yg ditangani
; .
.
Dz!4
Dokter Bidan Perawat Tim PONEK RS (1 DT.SPOG, 1 Dr.SpA, 1 Dr. umum, 3 bidan, dan 2 perawat)
' Tim PONED Puskesmas dokter, 1 bidan, 1 Perawat) . Bidan di Desa . Dr. SpOG . Dokter Umum . Bidan
. . .
(1
Dokter Bidan Perawat
l)Tim PONEK RS (1
DT
SPOG,
1
Dr.SpA, 1 Dr. umum, 3 bidan, dan
2 perawat) 2) Tim PONED Puskesmas (1 dokter, 1 bidan, 1 Perawat) 3) Dokter Umum 4) Perawat 5) Bidan 1)Dokter SpA Gkupan rr.rt r,rngan oayr 2) Dokter Umum 3) Bidan, 4) Perawat 1)Dokter Cakupan Desa UCI 2) Perawat 3) Bidan l.Dokter SpA pelayanan anak Cakupan 2. Dokter Umum Balita 3. Bidan 4. Perawat Cakupan penderita Gizi buruk Tim asuhan gizi (Dokter, Nutrisionis, Bidan/Perawat) mendapat perawatan
Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
KebUfuheni$DM
. '
penjaringan kesehatan siswa SD dan setinqkat Cakupan peserta KB aktit Cakupan
Cakupan penemuan
penanganan
dan Penderita
penyakit
Cakupan penemuan Penderita pneumonia balita
.
. . . . . . . . . . . . '. .
Cakupan penemuan pasren baru TB BTA Positif
Cakupan penemuan Penderita DBB
Dokter Umum Dokter Gigi Perawat Dokter Bidan Perawat Dokter spesialis Dokter Umum Epidemiolog kesehatan Perawat Pranata laboratorium kesehatan Dokter SpA Dokter Umum Bidan Perawat Dokter Spesialis (Anak, Paru, Kebidanan, Penyakit Dalam) Dokter Umum Perawat Bidan Epidemiolog Pranata Labkes Radiografer _ Dokter spesialis (PenYakit dalam, anak, anestesi, dan patologi klinik) Dokter Umum Perawat Bidan Petugas laboratorium
e4qmql-99-- --
Dokter SpA Dokter Sp Penyakit Dalam Dokter Umum Bidan Perawat. epidemiolog sanitarian Dokter Umum pelayanan Cakupan Perawat kesehatan dasar masyarakat Bidan miskin . Spesialis Dokter pelayanan Cakupan . Umum Dokter kesehatan rujukan Paslen . Perawat masyarakat miskin rJ a kesehatan lal Cakupan pelaYanan gawat Tim gawat darurat (Dokter Umum darurat level 1 Yang harus dan Perawat) diberikan sarana kesehatan (R_S) di Kabupatglr/Kota Cakupan desa kelurahan . Dokter Umum mengalami KLB Yg dilakukan . Perawat Epidemiologi penyelidikan EPidemologi . Tenaga Kesehatan dari 24 iam . Bidan atau petugas kesehatan Cakupan Desa Siaga aktif lainnya . Kader
Cakupan penemuan Penderita diare
'
:-Js!gLn?lYsIekqI 79
Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Kebutuhan diperkirakan berdasarkan beban kerja atau cakupan yang ingin dicapai dalam rangka memenuhi target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Secara total, tampak bahwa masih terdapat kekurangan sumberdaya manusia di bidang kesehatan di Kabupaten Samosir. Tenaga kesehatan yang masih diperlukan antara lain dokter spesialis (spesialis anak, penyakit dalam, paru-paru), dokter umum, bidan, perawat, petugas laboratorium, epidemiolog Kebutuhan ini perlu dituangkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Di samping itu untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang telah direncanakan, diperlukan peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan.
2. Kebutuhan Sarana dan Prasarana Salah satu komponen yang penting dalam upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan adalah ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan. Sarana dan prasarana kesehatan diperlukan untuk mendukung berbagai pelayanan kesehatan baik pada level individu maupun level masyarakat. Gambaran ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Samosir dapat dilihat pada tabel berikut Tabel4.7 Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir No
Jenis Sarana
Jumlah (2010)
Puskesmas (unit) .--Tt-:----_^"_"
P: skeSm'as Pembantu (unit) Pondok
Desa (unit)
Pos Kesehatan Desa (unit)
54
mah Dokter/Paramed
27
is
5
Ru
6
PuskesmJs reiiting (u;iij
:
Kendaiaan
operasional
roda
Kendaraan
operasional
roda
PosyandB
129
200
Sumber . Renstra Dinas KEsehatan Kabupaten Samosir Tahun 2011-2015
Kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan bagi masyarakat Kabupaten
Samosir perlu dituangkan dalam perencanaan sarana dan prasarana kesehatan. Pendirian sarana kesehatan memerlukan ketersediaan dana
Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
khusus Penyediaan sarana kesehatan tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah, namun dapat pula disediakan oleh swasta. Dengan kondisi
geografis yang cukup sulit, kabupaten Samosir memerlukan upaya khusus untuk mempermudah jangkauan masyarakat pada sarana kesehatan. Diperlukan inovasi pemerintah daerah untuk mengatasi kendala yang ada. Untuk meningkatkan ketersediaan sarana kesehatan,
salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah membangun kemitraan dengan sektor swasta. Di samping itu diperlukan
pula perbaikan manajerial, teknis, maupun kemampuan professional dalam pengelolaan sarana kesehatan.
D.
Anggaran
Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan
menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji. Gambaran umum tentang anggaran kesehatan di Kabupaten Samosir memperlihatkan bahwa anggaran bidang kesehatan masih berada di bawah 1O persen. Pada tahun 2008, anggaran kesehatan Kabupaten Samosir di
luar gaji mencapai Rp 17.967.682,143 (645 o/o). Pada tahun berikutnya meningkat porsinya menjadi 7.17 o/o, namun jumlahnya menurun menjadi Rp 16.055.516.620. Demikian halnya pada tahun 2010, terjadi peningkatan
menjadi 7 25 %, namun jumlahnya menurun menjadi Rp.11.733.669,220 Selanjutnya pada tahun 2011 mengalami penurunan dalam jumlah maupun proporsinya menjadi
Rp 6.917.437.613
(3
31%)
Diharapkan dengan
realisasi minimal 1O persen dari APBD di luar gaji, kebutuhan pendanaan untuk program-program yang direncanakan dapat terpenuhi
z CI
z u
tLl
F
I.JJ
Y '6 o E
j0) -u) 'aP
(!
a
LO
*o
O
o
6:
C\l
I-o
($
a .g
(U
V (!
t! (u
o
c $ (!
a
$
o)
o_
(!
f,
!
b
t
0)
(D:Jc Y o= u U') 0- F*
c
lo) lc
o)
o lo co lo co lto
o O
co
o)
c
o
c(o o
O
O
$
ro
tr)
Lr)
o)
c
o L o cr)
cf)
F
a Na
O
N
a $ E A a
E: aa\) o:Jc #j- "oo-
cr)
=
N
(5
0(o
(E
6
O r<
a f
o. |t- N
o) c Lco) o lg lo
c
ce c9
l<:
o L o O
lc t(U a o IN lfl
(! !=
ltr)
o) c(!
o)
o
o
LO
C)
o O
u)
C')
s
c(g L
s
r.r)
LO
ct)
c(! L o
c
N
O
tr)
rc)
o)
c(u g
o (f)
cr)
I
o o(g t[
(t)
c(g
lro lL
(o
.E
(!
o) c $ L
q) E: AU'Q
*f O N
f<
0)
v
a (out
c(g
6
=c lol tc l.-
a
c .5 O 6 o- !a q) L: lra ! l#
.g (!
a (! ()
l(! tc =' E lo l0) (! lc c
0)
(L
(!
,q c') (l)
Y E
(! L
o o L
tr (! (!
(s
o L nt 0)
(L
([
$ $
z F
(, Lrl
Y
O
t"
o t o_
@
o_
E
c
(5
([ (5
J
0)
c o (L
u
o)
E
(5
o)
o L
(L
le l-
o) g
o a c o ll o_
? c c$
N
E o_
o r!
z
o o--
F c(g _c
'i=
$
0)
Y
(s _E
N l_c N a I o-l (!
)z a :)
E
o)
t(tr a
0)
CL
Y
O
a $ E a
$
O
I(D -c
o-
= o
:)
l6 I lp c (tr $ lc lL o
3 o L
(!
o
t-
c
!
lo
la t0)
E E
zlY o- la o a o) c L- Llz trt o lc '19(! o) N l
+L\LC
h lq t! ! t.-
EIE o.l
6 o_
otr
c.i
cfj
i^o)
$
$ f
E
G
E q)
_!z
Y
F
>:f Xu)
o a
'r,
E
.F l
<3
E
._o
Ir
iz ;a.-
9:< E'9
Fo 6o_
Ern -.$
cc .u o) cL ._a
sb oDf
= l< (o q) (g
:o 0)
f :o (U
o
$ =
:l F
O
c
o $
*a
6m OF rz> u>9
o,lo
36 L_O
$-O co_ o
-:z >. (g
cc ON
6P oc Yb
lz
Ea
$.-m s8-Y. a LL
.E= ,F
(! .L c) l-
O*(u
cD(s C= eC
6.! o_ i; cc;
o a c pG U)
m
F c
o _c '= $
c(D
'u)
E
f
E .E
E E
E
c(U $
N
o
c
o
:o
E
O
$' c(!
p$
oE
E
o (!
o
q)
o
lz
$ :f
$ $ JZ o)
o_
cq)
(U
-E
a
q)
$
c c
o
O
E
a
c
E
$
'a $ -)< o
(u
N
o c
6,
(s _o
-o
c
c
.E
c(I) I @
E
C
$ f
f
$ E
:
o)
o E
$
())
.c
Y
o_
o_
(E
_o
c $ c o
IZ N
E
c
$ .C 0)
^E c)
o
Y l<
'-C cE 0)
'o)
0)
c(u $c(s c $ (! o N )< c j< O)
lz $ c $
_o
b l
c
g6
(s
$'
q)
a
x0) o :o
O
c
a
(l)
L
m ol c0$ _o
6z
a c o iz
f
N
.-n a-
trul
E
_o
.cp
C
o)
:cO
_o
.'Y
(sO-Oec
gF-
cl
c)
c
0)
c5 $(, '.E >\
$c 6q) LF
o)
o) c(!
C
(s L
L
o
o O
O
tr)
cf)
C))
ct)
ct)
$
L
o
c
c(0
c(5 o
o
O
c9
co
co
cf)
c.)
O)
c G L
o)
c(g
o
o
CA
cr)
C)
o) c $ L
o)
o
L
O
c(E L
o O
o)
c($
o) c $
o O
o O
co
cf)
cf)
O
o
O
O
O
O
O
O ro
c
;0)
c
E
E 0) .$.
L
o
o
O
c.)
cf)
c.)
C)
cr)
o) c $ L
c(g
c
o
o
o)
o)
o
c.)
c.)
O
c(g c.)
cr)
G L
cr)
O
c)
o
L
o
o) c $ L
o)
(f)
c(g
L
o) c $ L
o) c $ L
o) c $ L
c(o
c.)
cf)
(t)
N L
c.)
o
o o
O
C)
o
N L
o O
ct)
N L
c
o)
c
o)
c
o)
O
tr)
tr)
c
tr)
cf
F9?
(I.)
E ; QoXco
0) '$' c(g
6 (D-v -*{
n--
ll :lL
;s$ d=P
f 0
N
o)
L r--(l)
c
v([ fr
l>c= = l$ ? k lP .b.o
lc l0) lr c.l
l:la
t'> ]L lcr loL]
o =o
lut lc
c $ c
t_o
t\ lc lro lc lc
la)
I'lc{
a IY
(n
c0
o $
o
o_
c
$ -c .F N 0)
ltu
cf)
lo lru $ tc
lcr
-._ rs l5s< lq at-
l"lE(tr
l;$s lc c 11tC
l*e lvc
lrs
l'l>
=
B (l) lo)cro6 lc Ib EE ILL mS _L
O
m
F
IrPE m L:= l! 0Dr^ \.
- c Lq) lo l0): rs lO-Vlo m I
sf
g
o_
c
o)
+
=E
U)
o) :o
:l c $ c
c
LI I
IO
a q) io
g
Lot IC co
C
l<
lr
lo I
lr
0)
-:l E
l-
l;IE
(s L
o)
l6C lo l_c
t; t(tr
lo
N
c(!
a Y G
0)
t,o-
m
lv
(E (E
I
L
.= E
l(U
1Y
llru
q)
Y
I<
lco
(!
(E
t: l6
I'
N
p
E
l(s l0) lqt I
o c
I
(t
t-
lo_
o L
-) l< o
IL c(s l-lc lo) o c
(o
fl
c)
o_
in
c
l! I
p lc co
o L
N
ll N $ la
c lo) $
0) o_
lru
l> .s lo o la
(E
N
It lto
lc
.g
$
lod)
lcs
(s
0)
.:q)
lLC
lo- tu lrL
$
a c) (s O = o)
lc ) I o.l lo E Lq E lrs Y E lr Lr: $ $ L.a t* ! + t! $ L l I(tr (tr )l o o o) t(t' lrz l$ O c.t a o o t0) tI lq) N I
c
o
(tr
x
IO
o lc
($
c(E
o.r
I
L
f L
q)
l(!(-
lo l> lo lo la la O m
E
N L
o 'o-
lro I
c0
$
c)
lo
pN
G.
c
E
-:Z
c 0) a c
a
o
c(o
o)
o
(s 0)
'o,
N
s
E
$
$
C N
lPdolra>
c(s
l# IC
.o
_v
c:a.)
(f)
lro lll l0)
c
N
mHk vi9
(!
c(g
c(s c o) o c
c
o
ct)
c G $
c
OC
o)
c
a l a
P:
U'
(s
N
_c
f
C
a a f a (u lz
_>$
o
lo
c
6f--v
$
I
c(g
(s+r f F.O Ai
$ O) c $
1-
o)
o L
loI
o-l
l<-
a (g
Lco
lrt LY
lo _o c 6 'a lrtc lzf ) o a Ilo- o .q.
a.r
:
E
= o
E
J
_o
c
Pg O(U o!
3b F* .e-
E
J -o
_o
fL
-c :J
b a
b a
J
l
L
J
: o)
c(g o L
O
N
c N o
E C
Pg gg
L
o!
O
9b o t\ .=-
c\l
a)
b a
=(tr il< l:
6=Y
f
]f, _c
$
E f
0)
o_
f
(t)
L
E
a
l
sf f
Jr'O
a
az
:
:o..4
f
-f1r') l-o
:f
_o _c
= :)
L
E
f
-O _c
f L :J
o
o
-Cs (!f
-o C
a
b a
:f 'at
:
:
f
q)
U)
E
_o _c
J f
L
0)
U)
C\l C
:
E
o)c xo
o(O
o)
cT)(s C-
sf oo
JZ
(u
o LL -:< o0)
^c) N*
Lr).g :o cq f.N
E
:)
cf
-A
n
d)= (/) 5
lz
U)
NA E
_o
.- JEJ ;:
o_
o
v
:$..4 c:la f _o $ -o --v -cNq f-OLC
:
E
:J _o
cf L
:J
a0)
E f
b a
E $
-c$o. :J 'iJ e LC fr'O -d-)=Y
:
c(!
_c fL
E5* laa rJ6g
:l 'ci
a
J
o0)
:J L f
5f -O
E
-c
b a
E l
:
-O
aB
o q o L
-lf
_c f f
fz
^4 :(U(S
€,!b JUV L
f
a
'-EJl;: -A =(U -Y l:
qr3 a5 la j<
:l
E :f
_o
c
=
:J 0)
a
O
a
E= ;= a =$ -Y l: O7
a3Y
I
C N
p m
o (s
c
IF
N
2
G L
E
E
N
o)
E
G
=$
Y c
'@
$
:
z
.q o)
o L
F
IZ
m
a
'E
Y
(s
o_
{
0 lll V
$ E a
:tr
0)
-:z
(
(,
0
ttr
a f
o
(s
-c
.=
lo tq)
o) !
L([
t* t$
IY lor
lc
t: la t(s l.(r)
lo cJ t-
t'a Y
:f lo ao
:f
c
(U
$ 'c ()
N
IZ s)
c
E -o
o_
q
n E
(l) o_
cc
q)
co
o o
$
c
x
$
(l)
l co
(s
O
L
ct)
N
c
L
($
c)
:l lz f 'if,
o
$
:
Y
-o
E
Y
a c
;(5
c
1Y
o-
0)
0)
$
c
v
E
$ N
'a
o
C
N
o)
O
(!
c
c
(L E
(s
o)
o L
lo-
N N
E(s ()) c o)
L
N N
(!
p
N q)
a $ l a c) a
c 0) c c o c(!
(o
J ll f
_o
C!
o $
(E
o_
o-
a o
o=
co
o_
o C)
(t)
c(!
'ct, N _o
co E
:J
C
$
o) C l
c f Y
c($ c
f
c o c $ a L 0)
o o) c o c(o
lz c o $ f
a
E o)
n_
c
N -u
.: f
m
a Y f
ao L
o-
pNn O
rz
a (U
{
0)
a-
=' E
c o
m
$ g
vo
!
l
'-
O
a lz
0) 0)
o
(I)
v)
0) -:<
a
_)Z
0)
(l)
O
E
a f a $
.)<
c
o
IZ
l l
u.
z (,
z
t uJ
F LU
v
E
U)
$
:f
:
-o _c
o o lz
:
:
_c
fL J
_o
-o-
-c
b a
:c.=
q)
a
:
€:o
-c :f
fO
= a)
ov a
:JC !: (tr
L0) fC
-c. fL L0) :lo
0)
0)
a
a
lz
f _o f .= 'rc fL a N l
m
_c
ag
cN :c $o (/)(D
_c f L l
(D-
a
fL f
o)
ut
(I)
_o
-ccN l:C :NO rao
!
a $
:c(5
:ell -.-o=
lJc JO o)
c0 _c
_c-
b a
-cp :J
)m
-o
fL f
C
J! =6
:J
a0)
a0)
o) _)<
c)
v
oE
$
_o 0)
IZ
*
a o lz
o tu
E
c(s c
o
o)
c o c 0)
o_
c([ c(! o q)
0_
I
r.Il
z
c
N
:o
o r1l
lo-
lc I(D
l6
l(/) lv
It t-
lo to_ lo I
l-
]O
lo-
l(tr t-
$ !
lo
c $ :c
(t
a L 0)
o_
o)
cq)
o_
c) o_
o (s
c(s c
c
$ () IC
G
lp l6 lot--
c(!
L
c
I
.s
G q)
o_
c
$ .g I
:o 0_)
l> lc
la) l0-
I
I
le.t
I
c.t
a
o ;c
:l $
c o O c
f
(o L
'o,
_o
_o
f
f C N IC ttftt
L
I
.G
a
f
=c
la lcs lo
0_)
le
lc t(s lu l$ IC
c(u
I
Y :i
3
lz l
lc
E
lc lrs l>' l(tr
c(s
Irs t-
t0)
loI
l+
G
l$
I o.r lo_
l()
ll
.-_
lrs
l= IC
cot Cc) $o La (U(/)E
L
N
lo lq
lc lc
l(s lL
l.tc)
$
l(o
llrs lI\Z
$
to
(E
f
c'
o.r
o-l
la l0) liz
lc lo
c c!
I
L lc l(s (s l> !c l$ $
lo)
lo_
a
lro l_c
tl
lrn l(5 lrZ
1
lr
IC
l= lc
]N l(tr lc
lr .g'$ :oo ON >C
dq
-L
o_t
I
lco lI-
$
($
:o
|t..
0-
g Fo
c .E (I)
o_
c c L
IN
$
$
la
cc
a I la la L$
o
c
I a
o
lz
oo
c
c $ :c$ a
_o
'-f
c o c) c c
I(s lL lq)
c
C
lo lrs lc l(tr
c,:
lo)
z
o o*
a L
c(o
$
€=
f
$
ct
Y
(tr
€G
-c (s
a o
a
00
c
o Y c(s
p
p
o)
0)
$ ro
c
x
c(0 c
a
c c
F
l '3 o
Ea c
o o
o
a0)
PN qE
c
'a $
l
c
$
U
c0 c0
-c f
$ l a O a o
Y rf
J
C
Egs
ss
L
U)
c0
a0) =C =c
E
fc o: t-A -(o :fL
_o
LF
ao)
E
E J
"dg
fc
a
a (g
f
-Q: G l-A fL L0)
:JL Lq) fC
= -0) =
lc
$ -t- A
c
:J f
E
E
c:
=
J
c
I= $-
0)
:
:J
o lz
a
E ]C
_o _c
a =c
c)
a
G
E
lL L(D f!
0)
E
x
-o
N
-l- A
:f-o
a
f
c:
fL L0)
a
E ,a
fc
fc a): l- ut =G
= 0)
E )< f J
E
E
_c f
oE
f J
:
E f -o
lro le LC
lq) lotco
t-
J
m
g _c
N
J fL (! 6
= o
> co
lf
$ io (!
1i lo lo
lo lc t(tr le tc I o.l IL I I
o_
lv tc t.IE l$ l<
l> I
C
lru
la tv
lor t: lt6 ll(tr
l-
lc lo lq)
l(tr
lo lo lo_
lc
llz I
o,
lolrs lcr I
o.l
loI
IO
z o
z
t tJJ
F ul
V
.;
.;
(u
$
-o _c
:l
L
f
0)
a
(g
_o
-c f L
f
a0)
o)
o)
|r)
tlCN
(O- C c(g(E
l< .a -c f f _o
O)
tr)
LO
-)z (trl 6gl CN CN (!C Grc CNN -c$([
-)Z
f 3 3: f=rrr: 6o 6o A= A=
L f '=
L
a)
a
(s _o
(! -o v :f '=
$ros
Nros
I
a
(Oe
:
: g; €g: Nr :(U (tr=
fL
$
-lJ
_o6
c
> $
*p (, -' (ul
P3 (!l
Es (gI
CN Jr fo
CN ]Js L
_cN Jr L
fL
f 0)
a
-a
-c L =
f
oA Aa
q)
a
-o; v^
fo b'tn A= E
o N
c
E
.q G
u) (g
.=
_c 0) U' 0)
'a $
U)
lz
IZ
c(g
z
!
F
p$ c(s a
uJ
o x L
v
c:
$ a
())
c
a)
$
'$
c(o
vJZ
po
v c
O)
:o
N
tr) I
(sl :)
'o,
m
N
(s
-O _c (g
.N
E
E
6 m
l<
(E
1
a c) c a
'=
CI
$ !
q)
o c o G
v
$ (! go ([ a c) (! -)z
6 lc t(U o lc lra E l>' (s l$ L
ol lq,l lo_
to IL
lo
I I
lf I
N
c $
J
o)
L
c(s
o)
c
'-:J f
f
-tz
L
c(U
q o o q)
0 c.i
jo =
c
$ lc :,
C
(s
f
(u
c
$ (o c(o a
lc (s lro l>. -c l$ oa
lq) o IrL -!z
I
I
cf)
N
-o E o) o-
\t
(! .= .g j
a f
l< c0
c c ([ c(E tr
L
(s
(s
a (! (s a
c
(5
$ (L $ $ E -o 6)
c(D
($ L
ol Lo-
o ti
(L
I
t=lzl<
C)
o
a :) a
$ll jzf
c'5 .o) f# 0)
0
a c
0)
-
0)
.c
c
.c
_c
N
N
o)
0)
0) 0)
0) 0)
o_
$
lz c $
$
c(E c(s
nt
C
Lra
le IJ
IE
l0)
I
1-o
l-o
IL
lq) trz lL
$ f o)
ct)
c(E
o) (s
c)
l
a(U
(u
l$ lz q) IE a
lg c(! th la) 10-
(! ! $
o c
a.r
l.lrtl
0)
E
t0)
c
l:r
_o
_o
:J
(t)
lru
c -C
$ f
a = IZ
=
IZ
a c $ ll'$
U
.G
lcs
E
N
q)
$
PE cl 6 ccr f r (D L
b U)
o_
irsetroX$tr SF P F
lz L
I
c
(or q= c !_of-_a
:(D(IlC:
c
N
E (!
"' ooo-
6
f
LO
tc ef lco
o,>
6i-P=.2{ (n(Ufq)
-c 'J
c
LO
loC lro t:N
-=Ce:
$ f ll $ -o
o)
t_c
.o) f#
S
e';fc:.L-O
$
c(s
a f j (U c
=Yi-o$l$tr \ ^ o P=
c
E
.N
U)
l a $Y L:J
N
.g
:J
lo-
a0)
o-
6 .o 6 =l 3l s E h
ct)
_o
c.l
_c .(D
c
t(sc
o->'.n E g
E
I
t^
o_
o
I
"'g;8-
c
co
$
co
a (gl< ll '3 :)
=rcE99
(D$$JL rn.E:tO)
(o
o 'i=
_o
]f,
L
g 0
(,
N
f
V'
: fi E: E €
a=
C
;$
a
g
o-(o$$k
aa Ar
x
E .E E
o)
=a$
:f(!
o
O
o
u
$-
:(s (tr= -o;
:(U (s=
_o
>,
Yl $N (!o$
;ee ;ca (/) g (rg ;es (/)3
E = c)
-:a
V
N
| 3'o X c.\ c c c
_o
-)< NN
--!
!
U)E
_o
-:zl $N J-A<
-c f
N
:f =a= -ON
o)c Lor(sc
l-
t.: l6
L
o
_:z
(!
13 .F
a :J a (s l< N io o
o C
lc lo) l>
$ lz
l0)
t
IC
ttv
:, l
rri
(g
o) r.o lz 65l CN (Esg1
a.g f cJ< (oA (Uf, c-o (s*N
-cro$
-f,$ .\r g)
=0= 0)$ J
-o
(srgo -c.61 f f -o
;es (/) g
.E
CIZ
5
s -:z CO]F c-o
.9
.IxS l,O
i-g i-E a a
u)! $ lzl $N
o 'a
(U$ l
$ 'a
.t -.= (g
c
fcY $a coltr
o
(g
ru*o
C')
0)
E
o.
O
_o
(g
0)
O)lZs
-dr l,o
:,
.c
P
Lla
$
a.g f clz $a (tftr c-o
IxS l,o Lt:l
;-p €-g a
$
tz
U)
(oo o9) 'tul(U )
$-
:(s ($=
-o6
o.l c -:z $-Y.;
-\z^
EYJ col _cN ls L
LCtA
OO; -clL f-o L
J$ 6N
:J$
b'a @r
at
(o$
r$ =_o 6N at o)
$ (\
C
:=
o_
I
(o .g
o L o a N a '$
l,'o,
io
q)
c
0) 0_
(o
cq) c N c
$ o-
E .> c
.g tr
6
l> tc
lo lra
la t(tr
lol lc t0)
IL I
lF-
(E
a (s
=($ c0 ($
! E o
c
lfil ,9 lL E
o a (g
l- ! lo) l-o
$ a N q)
q
o)
c
o
($
j
q)
r3
J
lo, q Lc) IO
d
lo
q
-g
I
o_
q)
c
llE
a c
nt
(o
lrc l(tr
lol
ld
lo_ I
-
I
crt
= _\t
o_ (u
N L
_c
(o
$
o
o $ o)
o
l<
) -o :!o)
$ (J
(s
i<
a a f a
$ a (u C)
cq)
L
c.j
a$
o
N
-c
E
a :J a o rc c c o o) c $ c
:f
q)
c
3 (5
O
o-
0)
ll f
a (tr
(g
0) 0.)
tr (! L
o)
o IL lo-
L,
lL
-E
lq)
1: lN
lo'r
la lc l$ t: I
I
-
o.r
l= la I I
F _o
C
t-
LL
-:<
= Y
cl
(! f
O :f f
G
-a
E
O
F
0)
=(!
E
c
L
$
(s
c
$ !
c L IE o) to) (5 $ la f G(U
lL
c
E L
q)
LE
lr l$
c
ro
o
-c q)
o_
o Y :J a $
(! l<
0)
0)
0)
(s
o
f
E
ll
cq)
a o
_o
.E
o :o
-(!
.9
q)
tL .9
o_
c
0) (l)
c(o
$ $
c
IZ
9
10
o)
(f)
c 'c $ .g
(E
.a
'a
.g
c
'c
O O O O
C')
U)
($
6
()
v
.Y
o.
3
.E
fn
E(tr
a
U)
U)
(5
f Q q)
o
g
o
c
Y F
c
lr
o
o)
E f
t.: (J
\z
CS
) ) lo tIN L
.x E N
o,
o_
.g
lq ]J
$ q
E
t(5
o c o
.q :o
O
q)
o U)
o)
c $
0)
a
l-.:z
lru |
(lJ
t>
L
0)
q)
c
l(s lL
x,
0-
In O
c)
I
o.l
s
C (])
a f a $ iz c
.N
())
o =o
_o _c
fL f
b
_:<
a.)
a
f f
L
!
f L f
:N
=o
U)
a a :) :J a 'c a '$ (s o o v o -v o
c _c c _c c(o :J $ :) (o l -tr f L L L L E f 0) f E 0) f 0) f
_o
_c
-c
-rz
O=
L
L
a a f :f .E a a (E $ o L o ll N o)
o) $
3 f=
a a a f f f a a c c c a= (u $6 N (g $ N i< o) IZ o -)z o o c(! cc _c c(u _c c :J$ :) :) N I Lff6 E :l t(l) :) O 0) 0)* b b
ao)
L
A-o :N ())
c
c$ G)
a a a a f J__ f Aa a - af N (o c N6 (s (s (s c N )< o :o) l< () .Y o
(u :V (S-
oi
c c(g cc cf c c c(! f(o LF = =
c
I-6 -J fL f
:J q)
CO
fd
o)
L
= a)
fq)
L
:f
t(D
0)
U)
0)
c/)
-cc (oO)
o 'F
ag
:J
TE$
c)
o $
EO
L 0)
-c
F
E
=c
o)
N L
o
J
E E
o
O
o $ = L $
o_
c=
O o,
:N
'{=
ct)
_c
(E
.s)
O
o
_o
JZ L =
:J _o
N
o) U)
:J U)
N
IZ
c(o o)
c 'a
tr^ 6h
N
J :f L
.=
a o
5 a
c
lJ-
(U
o)
o lz o
.c E
$
$
m
=
c
o
C
!
c(s c
_c
$ ll
(U
E
c $
_c
o
_o
E
(I)q) (!
o_Q
F
rri
(o
$ $
_o
o c o F
.9 f J
t 'a
o -E .9 tr c f
E
o
F
'a $ .U'
(5
-f
ct) .E
E
L
o
(L
-
0)
a c o o a
Nq $l !rO
(5 L
(E
(g
=# -(!
E
(tr=
or
*ot0) Yn
(I ([
?a
c(!
lz $ o L _o
:i
s4
J
Y c(! c
$ o)
c c CS
0)
o_
E
o (U
c'a
o
.q
c
:)
_q
c.j
:c
c 0)
f
c)
a l a o
ct (Uq) + $o)
_oc tr(o
6>,
s6 a9
'-g f$
Ero _a^ (gy :!9:J(U (Utr
orPE
eq3
(5
.jl
E
c)
c N c(s
o)
c')
c(s (g
E
=) 0
o
-c.
(5
E
O*
g -y:c-= c0
o
c o
tOO QZ
c o c
a f a o
Y c(U c(U
o)
c o c 0)
a :f a $ lz c $ c $
o) c $
C
$
o
c
0)
o-
c
a :) a o
IZ
c $ c
$ o) c $
c
o m o a f a o iz
c $ c
$ o)
0)
o_
CL
c f
:l
!
o L
N
c(u
E
E
E
E
-c
c
g
cq)
c
c
E
(! o)
o L
c f
c)
O
tr o)
o 0)
o q)
c) o_
o_
c) o_
N
c")
s
(s
g
l<
c
a$
c(s
P
C
c
o
o (s
o
o
l<
UI
L (5
c
q)
c(tr c c
(! I]
c N o c N
o 0)
c(5 (! (!
f
o q
0)
E (E
L
ct)
o
.= rS iz>
Et :ly:=
:lL f
6S$rcFc
(D
g: = =gv ob E U)N0)(EQ.
G
frs F# A= ar(s-
CL-
E
c .F
66
$ izl $ L
_v.
o L o
(r.L (0lz ca L.-
cE :l L
b
c
o u
O)(U
= o -cCc a c:l- k :) $ o $= L
P-
E
_c :f L
E
!gh
a)
r
.9,o
5 a>F
:l
>,-C ac-
cY0 LO-
$
_o
E
(s
J
$
N
G
)\v.:)-
$
Y
(s
G
c f c
ttr
LF
g
(trLv(0fiJ rc lz -:l
h: P_
e9=
H
6 3-E P LL c.=
!
i=G AL =L
(l)
Rbh6 ;:*vY
3eG-g
k>\f 1S_
$
cclo) -.J= o=C i?
!cto-
JL0)([
O a
$
trC
m
;>-:ag,!
E -3 ? €; [= L
L
ft6(U oc$ aL-
B
]Z o)
c F c(g
(g
E
t
N --)
c v
$
(l)
E
o
.a E
t=o
c
ll o)
E o* ($
E
E
G
F c
v.qc
o
$
c
l<
o
fz
N L
N
o $
(g
(s
a o
a
c
G
c
0)
c
ll o)
N
(1)
-)
0)
o
a
l<
F
$ =
t
$ c o L
3
c
G u)
G
t
a
c Y
E :J
.a E
(u
oc
a $ -o
0)
o-
G
a (E
:o
c
c
$ o
r f u
c $ c(tr
$ m
o
o c
G (s
oc s
a)
(I) u)
0)
]l
G
Cg
0)
G
c
$ :o
o)
loI
cf)
='-P,
UN--l -6:z Ba
c
(U
E
E o:z E: 3F
$
.c
L
:f
rLU-^
g
(E
f
U
i<
61kv.= -il:f
LF\
$
o)
xrn
$ lz --)z P)
FE tr(o
$
E
c
V
R tr
-L
+9 h 3 -g b; E R-s =(tr:=* -:-.* c =(gh=(U$ >'c Y is $ ;*;Pe = = 3fi8 OPEET ETEF:I b c;(U -Ec=
(l)
llJ
A(E{rd=
a Fr
(U
6 Fe €*.*EF
L#
o
a
0
--Y:
g
o_
c
F
-
F-.-
iz
!
(,' o- 6:d*P
EE
o
z
GE -c c-v -l (u !9 - rtr.J J v
oo)
$ fL +C E (U c $$ _c -lz i< (s N _o (!.L l :J c(s l-)z=q $ 0) o_ io f E.4 (U (l) (/)trb $ $ (s-6-y
l< (o = (J) L
2
FL\)ts :i#!CDF:
N!
N EF Ji6:oq ;T H5=P
lz
a=-\U
E- E GE F E,JF
_c
s 6q > .=,
.=(tr lz
(u
E $ fZ f
f gc.
o
l: 0) a
orts rz _c.=
hq cs6
.\<
.a
o
N
E C
(tr -)Z
LJ l.tllL
c $
o
g q) a o) ll C
$
C
o
5+ N:)
s -ol oc
O-'F
6'0_(tr
.f,
tr)
.J
z (r)
z (. LU
F ul
v
c
q6
a= $? o-6 cO
lf)
N
c(g
C
(g
(o
E
E
(s
$
CS
(J
O
q)
0)
f<
lz
co
c.)
C
C
c
(s=)
N
(g
E
E
O _v
o 0) lz
cr)
c.)
c
c
(U
\u
E
E
I
L(tr
]B (l)(s
0o) c 0 0
0 tt
s
od -c ,o
U N
$
-o6 A o')
o E
o o
0)
o E o
IZ
0)
f
lz
v
ct)
o)
CP
a c a
c
$
.es (,
o
1
ror o(U -cY
0)
a
o)
$
$
IZ
o a
L
N )Z f
c
F
ro
g
(, Lil
Y
(.
0 0
x 0-
a
o
a (! j
(U
o
a (U
c o
(o
(!
a (5
q)
a
Y c(U c
3
lz = a (!
.9
_c
a (D
-c q)
O
Y c
$
a 0) l(
CS
C
(s
(U
(U
b
o)
o_
-0)
c
C N
0_
(!
-c :f J
c 0)
CS
c,
CS
c
G
Y .a
0)
o-
0_ I
l(o
L
c
_c .F
I
r-.-
o
cq)
c
IZ
.a
E
(s
o)
lo IL lo
(! L
o)
c
CS
]Z
N
c(g c
N
$
O
a Y :) c
l
c $ c(U
j
(o
0.)
c
(L
0)
-o
E
o_
-c
0)
a o
'-c
N
$
,-a
0)
(5 L
o_
o)
N
0_
o L
CU
Q
c(o
a l-
I
a (s
o G
c(! (u
a
c
N
$
a
L
_v
:
N L
L
o
a (g
--)
(U
G
(U
(tr
o_
(U
G
CO
t
:f
$ o)
(L
(U
_c
(!
jc) I
$ L
(s
f
L = (! o o) !
C
(o .0)
B a N N ()) o-
c c$ o fz $ c cN U' .c
c
0)
o_
L
c.i
o
(u
N
0)
0)
o
tu
<3 lc)
j
0)
E :f
ds CE NO
(Do c_v
a o-
c -a '-(g c')o o)c $ c0) o (UQ c co (l)(U c)
o*
LCO
c
0)
c)
E E
(!
a .N
$
(s
.a
c a $
CS
o
o (s
$ fl
E
>= q5,
.$ nr(U
c(U c
L
3P Oru
a = :l
o)
(5
lz -c (UC L(O
o.rA
(U
(L
mfO
c
-
-
o L
lo _p
a o_E (oC e0) $ 6o-
_o
E
N
E
(g
E L
(o
(g
0)
L
Y
'6 o
'-(o o->
a
c
3
I
0)
N
o
$ -iJ
a Y
(o
j
o=
{= q E
a a $ E a
(! (!
.:l .C q)
l
o o
C
E
$ L
3 (g
(s
a
Y
(E
E
c
o
o :U
fZ
f $
-o
L
a (g
-0)
(5
c(!
o a
o a
rl
N
-c q)
0)
0)
$ a
c)
a co ij o a o_g
E
6 cq)
o f
Q)
c.)
o
0)
I
.)z
cr)
N
-c
co
o
fZ
_c
(E
(0
oE
0)
ll
$
o io
f
lz c o
:o
q)
c
o
$
r
io
$ -iJ
$ a
c
G
: t3
x.
o L o_
0)
c $ lz
'f
.;c
jf,
$ a (!
c
a
(s cT,
(U
G
z
j
(-)
0)
c
vG
CU
(-)
60r
c([
N
(!
f3 =ft 6$
o_
$
q)
!(s l
c
$
$
.e6 a!
c
a (U
.c
o -Y (t c L (!
o
(! ([ E C
(s
o_ 0.)
a CO
.a
O
o)
c
tg
o (L o o c E o o,
c (5 .E
= a
L
c
(5
c l
c) o_
:f $ ci=
.C
r'E co
0)-c i< (! 03 (E (tr
$
C
C N
c)
L (.)
L
(',
(L E
CS
oDo E 0)
(L [I ^tD
c(g o L
o c
m c€ (o_ co $(s Wg
C-Cq) E E '= L 0') 0)
a o E o L
m
c
q.l
C)
-)z
o_
c o o E
$
O 0)
tl
(r)
c
o
c(!
c
c(o
c
(!
(!
(o
(!
E
E
E N
E
o E o
o o (L)
G O
o
$
o
0)
$
o c)
a l
$
-:<
IZ
IZ
Y
cr)
cf)
cr)
C9
co
c
$
$
Cg
O O
]Z
o_
c E
E
() o IZ
sC)
1
(tr
c.)
o
$
(0
$
c
E
E
E
E
E
c)
N
N
O O
o o lz
lz
IZ
v
(g
cf)
cr)
cr)
N
(!
E
(U
O
(I)
:)
N
C
C
$
a
c(u
c(!
c
(!
fl
IZ
cf)
cr)
$
(s
c $
0)
o o q)
o o (l)
E
co
o_ _c
c(s
o
$ $
o
O
sO
O
ac
0) -:<
o_
E
1
f-*
cf)
U)
c
c(g
c
C
N
c(!
c
c
o
o
o
$
(o
o
N
E
E
E
E N
E
E
E
o (l)
o
v
0) -:z
cf)
Oi
(!
(s
$
G
o (l)
(! $
ll
0)
Y
Y
lz
o O lz
cf)
cf)
c.)
cf)
cf)
o
O
o o)
$ $
$ $
l
c
o-
N
$ $ !
c $
N
_c.
(!
c
E
o_
sc)
a
0)
E
N
o 0) lz
f--
cf)
c
$ o)
c
N
:l ()) o) o)
c N cq)
o_
c
$ ! (U
0 LL (')
c $ c
O
$
)z
o L $
o_
a Ct)
c(s c(l)
N
ll $ L
o a
a $
N
E
E (I)
IZ
c([ _c
l
5
j
c)
tr
$ g f
:
c
C
0
Q)
c)
c.)
I
o-
(]
m
c0
F
o) c $
cq) (s
ll G L
o o)
c(u cq)
$ Y $
o L
a E
E
E
q)
c)
tl c(E
N
Y
c o
_c
l
:J C
0)
o_
d
N
-:<
c $
_c
:f
c
O
o_
(U
U'
N 0)
-c f
=
c
o)
o_
f
p _c
U)
c
(s
o lz $
a 'a
o)
!
o(!
($
E
O
'=
$
.c
o
o "ic
(u
a o E o L
(s
C
0) o_
o a
(U
N N
0)
N
$ IZ $ L
o-
E
q
c
c
o_
*O LU N.-
.(s
N
5s >,:o a_
ph
-(s c-c (!0) $ (/) >c) ol4 E-c O$ -O65
Fa
6s LI
E
o) L :l
b lz c
N
r3
c(U
o
l
E
E
0)
c(s
(f)
c
G
_o
E
c) q 0)
o_ o-j
cf)
c
(o
(tr
c $ cq)
ct)
a
o
i5 ct)
q)
!
c
J
(s
_c
_c
o
c
o = E
0) _o
6f L-Q O
0) o_
'0)
:l a :a
0)
o_
a (I)
$ _c c $
(s o =c) (E
(o
a $
U)
f
a $ =ao
LL
-
$
E
iTi
$ l(
'-
N
c
o I
lz N
U)
:>
E E :f L
o
E
c(E o-
f
c
a)
c
E
c) o_
c
o$c
$
o)
(u
_c
$ l
E
$
o 0) o o co a f 0) c 'a O o (! lz lz c $ (s :o L $
tz
L
E
-:l
c
(s
a
0)
l
c)
C
s
EL
O
E
q)
(g =
G
O
c tr c(0 f
c
$
N
0)
Y(f) c
o)
o-
a
(s
c $ o
O
N
a u)
q)
U)
U)
o_
o_
l m
Y
c
(u
v:) c c0
N
a o
c $ _c:f .F q) ([
(s (s
U)
q)
(E
c
q)
$
N
c o N
g1 c
f l cf $ _c E E OC N (l) f = ^(S '(/) t Lo c> N $ c) LL LL ll oa_e c., N
s
(L E
(s !-
o)
o L
(L
:)
a (l)
o-
=
:< o)
.c
ba
c o Y
a a
a_ (l)
a $
c o Y c(! c
o $ 0)
0_ co
c
N L CO
ct) ct) (s
c c
a
:) (I
$ .(!
-c (!
a L
oq) 0)
E
1
c)
sO
-)Z
f--
-o
U)
_c
C
(o
C
(!
l
0_
f :f
_c
-O
0)
o
Y c(!
E
I
o)
c
so
0)
ro
'=
f.-
f
a c) a c'
a :) o_
.CU
cf
_c G
E
E
0)
1
JZ
c(o
s
ll l
t-
c
0)
c
c= f o
N
l
E
.a .a
q)
c
c0)
(s
c
o_
g
o)
o
(z F ( (, UJ
{
c0
o O
a $ L
t (,
c Y
0 u 0-
Y c(U c(U
,a
o
c(U .g
N 0)
a
(U
G
a
a (o
_o
0)
E L
o
c
(u
'ic
(!
o o O a (o
o c0
c(! o a
]c'
c(D 0_
v
o .c E
0)
.a U)
(E
0)
fz
I
'6
-
c)
L
o (5
c)
(L
c $
(s (s
o
(U
f
$
o)
o
c
E
(s
tu
o)
o_
d
(c;
5' o
o
cq)
(L
L
f
L
(E
i
c(U c
6
c
a
(g
(g
$
f
a
c
(u
E
a
>
$
o)
B
(o
l
o) q)
vO
c $
Cg
$ :o
cq)
o -
o_
C
o
o L
o- 0_
c c 0) (U
(! E
($ 0) () (s
C
0)
0-
0)
N
o c o c $
c) o_
q)
:J (o
O L
0)
(U
) (n3 :N
q)
C
$
,f0
c c c(s (g
.; _c
N
-a)
$ O a
c N
N
_a c)
a L
c f
_c
(g
$
1O
o
o-
c
(E
lz (!
c(! U)
o
ll
f
il
(U
.- TJ :f(s 4,. (U* c
aF =-o
l
L
Q? (U- ul aJg
(0
C
13
E
f
O
o,
ru 0)
o)
(s
a $
}E NO >S
CS
N
a $
o-
a Y c' c o L c o Y (U o-
f
E
o
c o
c
E
C
Cg
o_
_o
(0
(! $ .=
C
E
c
N
o) n $
_c
p
c(U
(/)
c c(U I
(u
I
o
f
J
v
f
f
_\z
c(s Cg
c N
sc z
E
c
o)
q)
o_
o_
c(u
E
o (f) L
q) 0)
:l
c(g
o)
c(s
0) q)
Y
(!
LO
E
O
N
E (!
C
$
6
(s
c(!
!
a
0)
_v.
L
(s
s
!
a)
O
tr 6
o_
N
c
o
s:N
a
F
,g
6 (!
o
ce
0)
O c!
L
6
c
6 L tu
o 6 L 0.
tl
CO
J
v
6
c(g
6 L
o)
(!
C
a
N
i(!
f o) a,
c
(! (! () (L
$ q)
F
E
r r'l
0)
.g'd
oo otr
Y:
E,; GC
L0) o)e n(!
io 0-f -.4
liY Cr
oE OP
l((! (! -c
:0)
$i fl11
[ 'i5or )'ic Eo o.Y t.a
LU
Y rr)
o (. o_
0)
(s
0_
G
C
o
([
o
(E
(s
(E
C 0)
#
L 0)
c o
l().
c(!
ic
lo($ la
l(6
t6) le la;
l(L
IE lo JL lo)
lo
1o
p
L
0)
(g
IE I
c-l
lo ll6 lo la la)
l>, IC I
o.l
ln
sN
l(tr L-
_c
ILL
0)
l0)
l5 lo
c $ :c
$ a
a 0) lY l'a lY0)
0)
t0)
c N $ o o
o_
c CS
Inr t.LU
lo)
l>, lc l0) lo-
l-o
l-
l6 IE l(o lL
lcr
lq
l.lru l
lo0) l> LC I
l-o) lo lo L=
(o ! (g
o 0)
v
lro c
a
o L
a
o
l(
.9
:) :o
0)
t_
C
s
a ll
z
0tr (!
,!o F JI
o
ilu-
L
o.r
lo-
t<
lc, io
lo I
o.>
s ro
a l a N lz lz
a l a lz
f
c
c
N
N
l(s
_$
c(s
lrs
c
lo lc(o
lo0)
lru Lr0)
o_
a
l
$
l:
t(s
lv lrl L]
l=
l* l(o l,s
l$ t(tJ
c N
o 0)
o_
o
0)
lru la lo)
lc(D
1>.
lo-
lc0)
to_
1c
J>-
L
co
co
(D
I
o
q)
F
O
U'
= a
(0
IZ
lz J c $
1q
1>.
1b lo-
j
f
f
f
f
l
i>.
lb to-
IC
1o
liz l:iU
lo->
IC I
o.r
o_
I!z lP C
l= lfit
$
lro
N
Inl
.$
t.! l0)
c
o0) f-
lo) o-
I
C
Lro
tc
0)
lo-
c(o L
$ (t) o) C N
c(g
.$
o0)
a L
q)
a 0) E O (o
=c
tr)
:)
O
lr)
N
$ a
$ a
(g
o0)
0) r<
c
0) :o
O (o
c)
(o
$ -iJ
I
I
c(o _c
f
,*._l
I
:J
-o
0)
I
vc f
a
.=
c
c) :o
.{-
O
f
lz
c
N
$ o)
c
0) :o
Lr)
'$ :l a q) a
c'
.o
o:J
=c
c0
:J
o N
E
q)
ro
)c
C
(g
:J
c
$
O
.=
l
:o
a $ E a 0) ll a
c
:J
a
I
l
o -c N
I
:l
E
o_
1
($
C
o L N a (E
z
o io
F
N C
E
CU
lru
x0)a
c
o_
J(X
N L
0 x L
o-.
l.l$
$
c :o
l-c
c(U
l$ lo-l
lo
ls l(s I
l(s t.-
lTl lo: l>\
lc
l0) lo_
t-
I
i
c0)
c(s
U)
'(, (U
! -o $
t.-
l_o
e
I(D
tq l-L
c
C
(D
t
It
o)
o_
le l(o
c o c $ G c (s $ -i3 c io (s lN (t) (E lol c o) c lc lor G c) lo- -) o_ ce
lr') lc
lro l-cJ l0) la t._
la 1(u L= t.-
d,)
lo) IC
lo t-o la) 1a
la lo I
rl) lru
l=
lor
1'c
C
l-o
l-c
lco
Ir"
I
c.l
It
t-o
$ :o
I ct) lrI o-l
0)
o_
to-
l(s
lo_ I
I
lo-t
c rs lo lic lN trt lc
lco
L
ic.t
lm t\
:o
o)
I
lm t\
L:
lz
lo lP lrtr lo tf
N L
lru
(U
a o
s
o)
2 la
N
(s q)
c)
cc
o_
co
c(U
:)
o_
o)
G)
0)
a o ! a (u ll a o
o_ L
c0
L
IV
o
0)
n
lc t.-
0) :o .g
f
o
.a
a
a
la
(r)
f
a (g
L
(
0)
]C
c) o_
c
V
c
$ -o E
o_
tll
$ o)
c
L
E
c
:J
iv
(E
o (t) c
ui
l0) I
r(O I
a L
0)
c J c(g (s
T) N
cr
c(5
rz (!
c
N
a
-:Z
g
-o ll
'7 c o
o)
c(o L
c) 0)
\l
BAB V PENUTUP Standar pelayanan minimal dalam bidang kesehatan menekankan pada
yang menjadi kewajiban utama terkait dengan pemenuhan hakhak dalam bidang kesehatan berpihak pada masyarakat miskin. Dalam berbagai hal
penyelenggaraan otonomi daerah, Standar Pelayanan Minimal (spM)
kesehatan menjadi
salah satu tolok ukur untuk mengukur kinerja
penyelenggaraan urusan wajib daerah
yang berkaitan dengan pelayanan
dasar kesehatan kepada masyarakat dan alat bantu dalam merencanakan
program
atau kegiatan pelayanan yang esensial bagi
masyarakat.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal
(SPM) Bidang Kesehatan di
pelayanan dasar kesehatan yang wajib dipenuhi menyangkut Pelayanan Kesehatan Dasar
Kabupaten/Kota,
oleh Kabupaten Samosir
, Pelayanan Kesehatan
Rujukan
Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa
,
, dan
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Secara umum, sebagian besar indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di Kabupaten Samosir telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun demikian masih dijumpai sejumlah indikator yang belum tercapai target Standar Pelayanan Minimalnya. lndikator yang masih belum mencapai target tersebut adalah cakupan pelayanan
ibu hamil K4, cakupan
pelayanan balita, cakupan desa UCl, Cakupan penjaringan kesehatan siswa
SD dan setingkat, cakupan peserta KB aktif, persentase balita dengan pneumonia yang ditangani dan penemuan pasien baru
TB BTA Positif Case
Detection.
Strategi untuk mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM)
tidak hanya memerlukan program-program peningkatan taraf kesehatan dan peningkatan keterjangkauan pelayanan kesehatan bidang kesehatan
Ketersediaan sumber
daya sangat berpengaruh terhadap
implementasi
program-program percepatan pencapaian standar Pelayanan Minimal (sPM)
bidang
kesehatan. Untuk itu diperlukan pula peningkatan kualitas
profesionalisme sumberdaya manusia
dan
di bidang kesehatan yang didukung
peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan. Di samping itu, dengan 95
Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
keterbatasan anggaran yang ada pemerintah daerah perlu mengoptimalkan memperbaiki manajemen finansial yang didukung dengan penguatan sistem perencanaan dan penganggaran dinas kesehatan, serta dukungan informasi
dan ketersediaan data yang memadai. Upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan juga sejalan dengan paradigm pembangunan
kesehatan untuk mewujudkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk dengan memprioritaskan upaya kesehatan dan pengendalian penyakit, disamping penyembuhan dan pemulihan. Untuk itu
diperlukan peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan dukungan angaran yang terbatas dan tantangan kondisi geogr^afis
yang cukup sulit diperlukan berbagai inovasi pemerintah daerah pelayanan kesehatan
dalam
dan penguatan kemitraan/partisipasi sektor
non
pemerintah.
Strategi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan
di
Kabupaten Samosir mempertimbangkan upaya meminimalkan kurang optimalnya promosi kesehatan dalam merubah perilaku masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat serta kurangnya profesionalisme SDM. Di
samping itu Juga mempertimbangkan perlunya memperbaiki keterbatasan akses yang disebabkan kondisi geografis yang sulit dan masih terbatasnya transportasi dan infrastruktur, serta memperhatikan upaya-upaya pencegahan masalah kesehatan yang semakin banyak dan kompleks. Diharapkan bahwa
buku Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan di Kabupaten Samosir ini dapat menjadi dasar peta kebutuhan program/kegiatan guna memberikan pelayana dasar kesehatan di Kabupaten Samosir
BUPATI
SIR,
MANGINDAR SIMBOLON
Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
DAFTAR PUSTAKA
FI( UGM, Modul PELATIHAN PMPK FI{ I]GM http://manajemen-
STANDAR PELAYANAN MINIMAL,
l.pdf
James Alm, Jorge Martinez-vazquez, sri Mulyani Indrawati, Reforming Intergovernmental Fiscal Relations and 'l'he Itebuilding of Indonesia : The "Big Bang" Problem and Its Economic Consequences
I(ementrian Dalam Negeri,
201,1,,
Himpunan Produk Hukum SpM
World I-lealth Organization, 2008, Lluman Rights, Ilealth, anrl Poverty Reduction Lembaga Administrasi Negara, 2003, Standard Pelayanan, pusat Kajian Manajemr:n Pelayanan, Jakarta.
Produk FIukum UU Nomor 32'l'ahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU Nomor 11, 'l'ahun 2009 tentang l(esejahteraan Sosial
PP Nomor .ltl 'tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah I(abupaten/l(r:ta PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standard l)elayanan Minimal Peraturan Menteri I(esehatan Nomor 741 'l'ahun 2008 tentang SpM Bidang I(esehatan di I(abupaten/l{ota
