Standar Layanan Informasi & Sengketa Informasi Disusun oleh Ramly Amin Simbolon Komisioner Komisi Informasi Pusat (2009-2013) Disampaikan pada acara Sosialisasi Pelayanan Informasi Kementerian ESDM di Pontianak, 23 Mei 2013
Bio Data • Nama : H. Ramly Amin, S, SSos, Msi • Jabatan : Komisioner KIP (2009 – 2013) • Pendidikan Terakhir : Magister Kriminologi FISIP - Universitas Indonesia. • Pengalaman : Wartawan di Grup Pos Kota Jakarta. • Jabatan Terakhir: Wk Pemred Harian Terbit. • Email :
[email protected]
Tujuan UU
Pasal 3 Undangundang ini bertujuan untuk: 1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; 2. MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PENGAMBILAN KEBIJAKAN PUBLIK. 3. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yg baik; 4.MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BAIK, YAITU YANG TRANSPARAN, EFEKTIF DAN EFISIEN, AKUTABEL, SERTA DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN. 5. Mengetahui alasan kebijakan publik yg mempengaruhi hajat hidup orang banyak 6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
7.Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
Beberapa Pengertian Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundangundangan
Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UndangUndang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan
petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi. Mediasi bersifat sukarela.
Ajudikasi non litigasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik di luar pengadilan yang diputus oleh komisi informasi yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan
Kinerja Penanganan Sengketa di KIP … perkembangan perkara hingga akhir tahun 2012
Ajudikasi berjalan 6% Mediasi Selesai 20%
Mediasi berjalan 18%
Ajudikasi selesai 8%
Ditolak/ Dicabut 36%
817 perkara
Pemeriksaan Pendahuluan 12%
Dari 817 permohonan sengketa informasi yang masuk, 426 pengaduan yang layak sengketa, selebihnya 97 sengketa masih dalam proses.
Kenapa Terjadi Sengketa ? •
Pasal 1 ayat 5 UU No.14 /2008 - Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan undang-undang. • Kenapa Sengketa Informasi terjadi? 1. Penolakan permintaan IP dengan alasan pengecualian; 2. Tidak disediakannya informasi publik secara berkala 3. Tak ditanggapinya permintaan IP; 4. Permintaan IP tidak ditanggapi sebagaimana diminta; 5. Tak dipenuhinya permintaan informasi; 6. Pengenaan biaya perolehan yang tidak wajar; dan/atau 7.Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam UU KIP. 8. Akses informasi publik yang asimetris (tidak sama)
Menghindari sengketa
?
Perki No.1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Batang Tubuh Peraturan KI Bab I Bab II Bab III
Bab IV
Bab V Bab VI Bab VII Bab VIII
Bab IX Bab X
Ketentuan Umum... 2 Badan Publik...............4 Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan.................10 Informasi yang dikecualikan................17 Standar Layanan Informasi Publik..........19 Tata Cara Pengelolaan Keberatan.................. 30 Laporan dan Evaluasi..35 Penyusunan Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Oleh Badan Publik........... 38 Ketentuan Peralihan...39 Ketentuan Penutup.....39
Peraturan Komisi Informasi Pusat tentang Standar Layanan Informasi bertujuan: a. Memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan kegiatan pelayanan informasi publik. b. Meningkatkan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. c. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik. d. Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undangundang Keterbukaan Informasi Publik.
1.PPID bertugas dan bertanggungjawab melakukan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi. 2. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID berwenang: a. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di badan publik dalam melaksanakan pelayanan IP; b. Memutuskan suatu informasi dapat diakses publik atau tidak; c. Menolak permohonan informasi secara tertulis apabila informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut. d. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan daftar IP secara berkala sekurangkurangnya satu kali dalam sebulan dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi;
Apa dan Siapa PPID? Pimpinan Badan Publik
List inf. Yg dikecualikan
Penetapan (Tim Pertimbangan?)
PPID kepala
Pimpinan Satuan Kerja
List inf. Yg dikecualikan
PPID pelaksana
Pimpinan Unit Pelayanan PPID pelaksana
• Melakukan uji konsekuensi • Menyusun kebijakan pe-ngelolaan informasi BP • Bertanggung jawab atas kinerja pelayanan infor-masi di lingkungan BP • Bertanggung jawab atas pelayanan informasi di lingkungan Satker
• Bertanggung jawab atas pelayanan informasi di lingkungan Unit Layanan
Badan Publik & Informasi Publik Pasal 1 ayat 3 UU KIP Badan Publik adalah: • eksekutif, • legislatif, • yudikatif, dan • badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau • organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
Pasal 1 ayat 2 UU KIP
Informasi Publik Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UndangUndang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Klasifikasi Informasi
Informasi yang dikecualikan (Pasal 17), karena memiliki konsekuensi sbb: a.Dapat menghambat proses penegakan hukum, b.Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c.Dapat membahayakan hankamneg; d.Dapat mengungkapkan kekayaan alam RI; e.Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: f. Dapat merugikan kepentingan hubungan LN : g.Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; h.Dapat mengungkap rahasia pribadi (misal rekaman medik). i. Memorandum atau suratsurat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU.
INFORMASI YG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN (Pasal 9 UU KIP): BAGIAN SATU: SECARA BERKALA (ayat 1 s/d 6). Ayat (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. Ayat (2) mengatur ttg informasi: (a) yg berkaitan dgn Badan Publik (BP), (b) mengenai kegiatan dan kinerja BP, (c)info laporan keuangan, (d) info lain yg diatur dlm peraturan perundangan. Kewajiban menyampaikan informasi ini paling sedikit 6 bulan sekali (ayat 3), disampaikan dgn cara mudah dijangkau dan mudah dipahami (ayat 4). Kewajiban yg dimaksud (ayat 1; 2 dan 3 )diatur lebih lanjut dgn Petunjuk Teknis yg disusun KI.
BAGIAN KEDUA: SECARA SERTA MERTA (Pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 UU KIP): • BP wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yg dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. • Kewajiban menyebarluaskan informasi sbgmana dimaksud pd ayat (1) disampaikan dengan cara yg mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yg mudah dipahami.
BAGIAN KETIGA: TERSEDIA SETIAP SAAT (Pasal 11 ayat 1, ayat 2 dan 3)
Meliputi: (1 a) daftar seluruh IP yg berada di bawah penguasaannya, tak termasuk yg dikecualikan; (1 b) hasil keputusan BP dan pertimbangannya; (1 c) seluruh kebijakan yg ada berikut dokumen pendukung; (1 d) rencana kerja proyek termasuk perkiraan pengeluaran tahunan BP; (1 e) perjanjian BP dgn pihak ke-3; (1 f) informasi & kebijakan yg disampaikan pejabat publik dlm pertemuan terbuka utk umum........ dst (1 g) dan (1 h). • Ayt 2: IP yg telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan sengketa dinyatakan sbg IP yg dpt diakses pengguna IP • Ayt 3: Ketentuan ayat 1 dan 2 diatur dgn juknis KIP.
Mekanisme Memperoleh Informasi Wajib menyertakan alasan Permohonan
Maksimal 10 hari kerja + Perpanjangan 7 hari kerja PPID
Pemberitahuan tertulis & Pemberian informasi Informasi berada dibawah penguasaannya/tidak;
Memberi: Tanda bukti penerimaan permintaan Nomor pendaftaran
Mencatat: Nama Alamat Subyek Format Carapenyampaian informasi yang diminta
Saat menerima permintaan (langsung/elektronik) Saat pengiriman informasi (surat).
Memberitahu keberadaan info yang diminta jika tidak berada di bawah penguasaannya; Menerima/menolak permintaan jika diterima (sebagian/seluruhnya) dicantumkan informasi yang diminta; Menghitamkan/mengaburkan dokumen yang mengandung informasi yang dikecualikan Alat penyampaian dan format informasi; Biaya dan cara pembayaran; Pemberitahuan perpanjangan waktu dan alasannya
Siapa yg Berhak Meminta Informasi? •
Pasal 4 UU KIP: Ayat 1: Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai ketentuan UU ini. Ayat 2: Setiap orang berhak: a. Melihat dan mengetahui informasi publik b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik. c. Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan UU ini, dan/ atau d.menyebarluaskan informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan. Ayat 3: Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut. Ayat4: Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapatkan hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
Siapa yang Dimaksud dgn Orang? • Pasal 1 UU KIP yang mengatur tentang Ketentuan Umum, pada ayat 10 menyebutkan: Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. • Pasal 1 ayat 6 Peraturan Komisi Informasi No.2 Tahun 2010 (Perki 2/2010) tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi menyebutkan: Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi ... Adalah orang perseorangan warga Indonesia, kelompok orang Indonesia, atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan penyelesaian PSI. (Jadi, badan hukum asing atau pun warga negara asing tidak termasuk)
(Dalam praktek: saat bersengketa pemohon selalu dimintakan legal standing-nya seperti kartu identitas bagi individu atau pun kelompok orang, akte pendirian bagi badan hukum atau LSM. Karenanya tidak salah, jika ketika meminta informasi Badan Publik memintakan hal serupa).
Banding Internal & Pengajuan Sengketa Pengajuan Permohon an
Selesai
Y
Puas ?
(10 + 7) hari kerja
T Pengajuan Keberatan ke Atasan
30 hari kerja Selesai
Y
Puas ?
T Pengajuan Sengketa
14 hari kerja
• Jika PPID tidak memberitahukan kebutuhan perpanjangan, pemohon dapat mengajukan kpd atasan PPID • Maksimum waktu perpanjangan 7 hari kerja • Jika Atasan PPID tidak memberikan jawaban, berarti sama dengan penolakan • Pemohon diberikan waktu maksimum 14 hari kerja untuk mengajukan keberatan melalui komisi informasi
Siapa yang bersengketa? • Pasal 44 ayat 2 UU KIP menetapkan: Pihak termohon...adalah pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan. • Tanggung jawab pimpinan Badan Publik ini juga diisyaratkan melalui pasal 52 UU KIP, yaitu di bagian penjelasannya. Pasal itu mengatur ketentuan Pidana, yg menyebutkan BP yg dengan sengaja tak menyediakan, tak memberikan, dan/ atau tdk menerbitkan Informasi Publik...dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5000.000.
•
Dalam praktik, kewajiban pimpinan ini sering terabaikan. Yang datang ke acara mediasi/ajudikasi sering pejabat bawahan yang bahkan tak dibekali surat kuasa/surat tugas.
Apa Yang Harus Dilakukan Badan Publik ? 1. Melakukan assesment cepat ke stakeholders tentang kebutuhan informasi prioritas 2. Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 3. Mengklasifikasikan informasi (mendaftar informasi yang dikecualikan bila ada) 4. Menyusun SOP pelayanan Informasi 5. Menyiapkan Personal (pengetahuan dan skill) 6. Memanfaatkan dan mengembangkan infrastruktur yang telah ada.
Apa yang dimaksud dgn SOP • Standar Operating Procedure atau sebut saja dengan Prosedur Tetap (Protap), yaitu suatu ketentuan intern atau peraturan yang menjadi standar bagi Badan Publik (BP) dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; • Ketentuan itu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan BP. • Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; • Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dan diharapkan UU KIP.
Hal-hal yang perlu dimuat SOP
Kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID; Kejelasan pembagian tugas, tanggungjawab, dan kewenangan PPID dalam hal terdapat lebih dari satu PPID; Kejelasan tentang pejabat yang menduduki kedudukan sebagai atasan PPID yang bertanggungjawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; Standar layanan informasi publik Tata cara pengelolaan keberataan di lingkungan internal BP; Tata cara pembuatan laporan tahunan tentang layanan informasi publik.
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
No
Ringkasan Isi Informasi
1.
Perda
2.
DIPA
3.
RKAKL
4.
Renstra
5.
Laporan Pengadaan Barjas
6.
Dst
Pejabat/Unit /Satker yg Menguasai
Penanggung jawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi
Waktu & Tempat Pembuatan Informasi
Format Jangka Informasi yang Waktu Tersedia Penyimpan
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Kategori
Ringkasan Isi Informasi
Umum
DP3
Pejabat/ Penanggung Waktu & Unit/Satker -jawab Tempat yg MenguPemPembuatan asai buatan/PeInformasi nerbitan Informasi
Format Informasi yang Tersedia
Dasar/Alas an Pengecualian
dst Khusus
Studi Kelayakan Pemohon Izin dst
Catatan: Kategori umum = Semua dokumen informasi yang dimiliki setiap Satker (Misal: Anggaran/Keuangan, Kepegawaian, Daftar Inventaris, Aset, dll Kategori Khusus = Dokumen informasi yang sesuai tupoksi satker
-
Masa retensi
Pengecualian Informasi Pengecualian berdasarkan daftar vs pengecualian berdasarkan permintaan KLARIFIKASI PERMOHONAN INFORMASI
Mengidentifikasi informasi yang dimohon dan melakukan klarifikasi kepada pemohon untuk memperjelas informasi apa yang sesungguhnya mereka minta, sehingga dapat diketahui dokumen mana yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
MENGIDENTIFIKASI DASAR HUKUM PENGECUALIAN
Mengidentifikasi ketentuan legal yang menjadi dasar pengecualian (dapat bersumber dari UU KIP atau UU lain), dan pasal balancing(pengecualian atas pengecualian) jika ada.
3
MENGIDENTIFIKASI KONSEKUENSI YANG TIMBUL (UJI KONSEKUENSI)
Mengidentifikasi tujuan pengecualian atas dasar konsekuensi yang ditimbulkan (relevansi terhadap pasal 17 UUKIP): a.Memanfaatkan risalah pembahasan UU atau pendapat ahli (Untuk pengecualian berdasarkan UU lain) b. Menetapkan tujuan pengecualian dan relevansinya terhadap pasal 17 UU KIP.
4
MENGKAJI KEPENTINGAN PUBLIK*
Mempertimbangkan apakah menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar atau sebaliknya. Untuk itu perlu dilakukan: a.mengidentifikasi faktor yang relevan. b. mempertimbangkan apakah faktor tersebut dapat terpenuhi.
1
2
*)
Pengujian atas kepentingan publik (Public Interest Test) hanya relevan dilakukan jika hasil pengujian atas konsekuensi membuktikan bahwa informasi yang dimohon termasuk dikecualikan.
Mediasi Bertujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui kesepakatan antara para pihak terkait dengan pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai huruf g. Pasal 35 UU KIP 1. Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut: a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; c. tidak ditanggapinya permintaan informasi; d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; e. tidak dipenuhinya permintaan informasi; f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam UndangUndang ini. 2. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.
Ajudikasi 1. Ajudikasi untuk jenis informasi yang dikecualikan: • Bertujuan untuk melakukan uji kepentingan publik dengan hasil putusan: (i) membuka sebagian atau seluruh informasi untuk melindungi kepentingan publik yang lebih luas; dan/atau (ii) menutup sebagian atau seluruh informasi untuk melindungi kepentingan publik yang lebih luas. • Hanya dilakukan jika informasi yang disengketakan memang termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 UU KIP dan telah dilakukan pengujian konsekuensi oleh badan publik. 2. Ajudikasi untuk jenis informasi yang terbuka namun tak diperoleh kesepakatan dalam proses mediasi: • Ajudikasi tidak dapat mengubah status informasi yang terbuka menjadi informasi yang dikecualikan (dirahasiakan). • Bertujuan untuk memutuskan pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai huruf g, dengan putusan: a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UU ini; b. memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam UU; atau c. mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik atau memutuskan mengenai biaya penelusuran dan/atau penggandaan informasi.
Prinsip Penyelesaian Sengketa Informasi Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi hanya dapat dilakukan apabila Pemohon telah menempuh proses pengajuan keberatan di internal Badan Publik PUTUSAN KOMISI INFORMASI • Membatalkan putusan atasan BP dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh pemohon • Mengukuhkan putusan atasan PPID untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 • Putusan KI diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali putusan yang menyangkut informasi yang dikecualikan
Perma No.2 Tahun 2011 •
KEWENANGAN (Pasal 3) Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 UU NO.14 Tahun 2008 tentang KIP: a. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili sengketa yangh diajukan oleh Badan Publik selain Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik selain Badan Publik Negara. b. PTUN berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Negara dan/atau Pemohon lnformasi yang meminta informasi kpd BP Negara. TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN (Pasal 4):
(1) Salah satu atau para pihak yang tidak mener ima putusan Komisi Informasi
dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang. (2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat( 1) diajukan dalam tenggang w aktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan. (3) Dalam hal salah satu satu atau para pihakt idak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud ayat( 2) maka putusan Komis Informasi berkekuatan hukum tetap.
PASAL 51-57 UU No. 14 thn 2008
•
•
•
•
Sengaja menggunakan informasi secara melawan hukum dipidana 1 tahun penjara dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 51) Sengaja tidak menyediakan, memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik secara berkala, yang wajib diumumkan secara serta merta, dan tersedia setiap saat, yang mengakibatkan kerugian orang lain dipidana 1 tahun kurungan dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 52)
•
•
•
Sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan dokumen yang dilindungi negara dan/atau terkait dengan kepentingan umum dipidana 2 tahun penjara dan/atau denda maksimal 10 juta; (Pasal 53) Sengaja dan tanpa hak mengakses/memperoleh/memberikan informasi yang dikecualikan dipidana 2 th penjara dan denda maksimal 10 juta serta 3 tahun penjara dan denda maksimal 20 juta untuk kerahasiaan pertahanan dan keamanan dan ketahanan ekonomi nasional; (Pasal 54) Sengaja membuat informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian orang lain dipidana 1 tahun penjara dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 55) Setiap pelanggaran yg dikenai sanksi pidana dlm UU ini dan juga diancam dgn sanksi pidana dlm UU lain yg bersifat khusus, yg berrlaku adalah sanksi pidana dari UU yg lebih khusus tersebut. (ps 56) Tuntutan pidana dalam UU KIP adalah delik aduan dan diajukan melalui peradilan umum (ps 57)
Penjelasan Pasal Pidana Pasal 52 : Siapa yang menanggung pidana? Yang dapat dikenakan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada; • a. badan hukum, perseroan, perkumpulan, atau yayasan; • b. mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana; atau • c. Kedua-duanya.
Pasal 54 : Siapa yang menerima sanksi? • Ayat (1) ayat (2): Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
Pasal 56 : Misalnya, penghancuran dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 53 UU KIP, sanksi yang akan dikenakan adalah sanksi sebagaimana diatur UU Kearsipan (No.43 Tahun
2009).
Terimakasih
