HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN PERANGKAT DESA DENGAN KEAKTIFAN KADER KESEHATAN DALAM MENJALANKAN KEGIATAN POSYANDU DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BAKI KABUPATEN SUKOHARJO
SKRIPSI Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Sarjana Keperawatan
Disusun Oleh : Tri Hantoro NIM : ST 13075
PROGRAM STUDI S-1 KEPERAWATAN STIKES KUSUMA HUSADA SURAKARTA 2015
HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN PERANGKAT DESA DENGAN KEAKTIFAN KADER KESEHATAN DALAM MENJALANKAN KEGIATAN POSYANDU DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BAKI KABUPATEN SUKOHARJO Abstrak Oleh: Tri Hantoro Posyandu merupakan wahana pemberdayaan masyarakat yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk dan bersama masyarakat, dengan bimbingan dari petugas Pusat Kesehatan Masyarakat, lintas sektor dan lembaga terkait lainnya. Posyandu memerlukan dukungan penuh dari Perangkat Desa sebagai pihak yang memiliki kewenangan wilayah. Sedangkan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Puskesmas setempat. Kegiatan sehari – hari Posyandu digerakkan oleh kader kesehatan yang terdiri atas unsur – unsur kelompok masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan perangkat desa dengan keaktifan kader kesehatan dalam menjalankan kegiatan Posyandu di wilayah kerja Puskesmas Baki Kabupaten Sukoharjo. Penelitian deskriptif korelasi dengan sample 154 kader kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Baki Sukoharjo. Variabel yang diamati adalah dukungan perangkat desa dan keaktifan kader kesehatan. Analisis data penelitian menggunakan korelasi kendall Tau. Dukungan perangkat desa di wilayah kerja Puskesmas Baki Kabupaten Sukoharjo sebagian besar adalah sedang (62%). Keaktifan kader kesehatan dalam menjalankan kegiatan posyandu di wilayah kerja Puskesmas Baki Kabupaten Sukoharjo sebagian besar adalah sedang (66%). Terdapat hubungan dukungan perangkat desa dengan keaktifan kader kesehatan dalam menjalankan kegiatan Posyandu di wilayah kerja Puskesmas Baki Kabupaten Sukoharjo (rhitung = 0,646; p-value = 0,000). Kata kunci: Peran Perangkat Desa, Keaktifan, Kader Kesehatan Daftar Pustaka: 21 (2003- 2015)
2
RELATIONSHIP BETWEEN THE VILLAGE WITH SUPPORT OF HEALTH IN RUNNING LIVELINESS HEALTH VOLENTEER ACTIVITY IN THE WORK TRAY HEALTH DISTRICTSUKOHARJO ABSTRACK Public health service was a vehicle for community empowerment are formed on the basis of the needs of the community, managed by, of, for and with the community, with the guidance of the officers Community Health Center, across sectors and other relevant institutions. IHC require the full support of the Village as a party that has the authority regions. While coaching is technically carried out by the local health center. Daily activities - day IHC driven by health volunteers consisting of elements - elements of society. This study aims to determine the relationship between the support device with liveliness village health volunteers in running the IHC in Puskesmas Baki Sukoharjo. Correlation descriptive study with a sample of 154 health volunteers in Puskesmas Baki Sukoharjo. The variables measured were the support device and liveliness village health volunteers. Analysis of study data using Kendall Tau correlation. Support village in Puskesmas Baki Sukoharjo mostly moderate (62%). Liveliness health cadres in carrying Posyandu activities in Puskesmas Baki Sukoharjo mostly moderate (66%). There is a relationship of support with the liveliness of village health volunteers in running the IHC in Puskesmas Baki Sukoharjo (rhitung = 0.646; p-value = 0.000). Keywords: Role of the Village, activeness, Health Cadre Bibliography: 21 (2003- 2015)
3
PENDAHULUAN Latar Belakang Deklarasi Alma Ata 1978 merupakan bentuk kesepakatan bersama antara 140 negara (termasuk Indonesia), adalah merupakan hasil Konferensi Internasional Pelayanan Kesehatan primer (Primary Health Care) di kota Alma Ata, Kazakhstan. Konferensi Internasional “Primary Health Care” ini disponsori oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan organisasi PBB untuk Anak (UNICEF). Isi pokok deklarasi ini, bahwa Pelayanan Kesehatan Primer (Dasar) adalah merupakan startegi utama untuk pencapaian kesehatan untuk semua (Health for all) ( Kementerian Kesehatan RI, 2011). Sebagai bentuk perwujudan hak asazi manusia. Deklarasi Alm Ata ini selanjutnya terkenal dengan Kesehatan semua atau “Healrth for all”. Deklarasi Alma Ata juga menyebutkan bahwa untuk mencapai kesehatan untuk semua adalah melalui Pelayanan Kesehatan Dasar, yang sekurang – kurangnya mencakup 8 pelayanan dasar, yaitu pendidikan kesehatan (Health Education), peningkatan penyediaan makanan dan gizi (Promotion of food supplies and proper nutrition), penyediaan air bersih dan sanitasi dasar (Adequate supply of safe water and basic sanitation), pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk keluarga berencana (Material and child care, including family planning), imunisasi (Immunization against the major infectious diseases), pencegahan dan pemberantasan penyakit endemik ( Prevention and control of laocally endemic diseases), pengobatan penyakit – penyakit umum (Appropriate treatment of common diseases and
injuries), penyediaan obat esensial (Provision essential drugs). Dari 8 pelayanan kesehatan dasar tersebut diatas, pendidikan kesehatan (sekarang promosi kesehatan) ditempatkan pada urutan pertama. Ini berarti bahwa sejak Konferensi Alma Ata tahun 1978, para delegasi 140 negara tersebut telah mengakui pentingnya peran promosi kesehatan dalam mencapai kesehatan untuk semua (Kementerian Kesehatan RI, 2011). Berdasarkan Deklarasi Alma Ata 1978 tersebut, prioritas upaya pelayanan kesehatan bergeser dari kuratif menjadi preventif dan promotif. Dalam upaya preventif dan promotof tersebut diperlukan suatu upaya pemberdayaan masyarakat yang baik. Semua Negara penggagas Deklarasi Alma Ata 1978 sepakat untuk menciptakan suatu lembaga berbasis masyarakat yang bertujuan untuk mengawal upaya preventif dan promotif. Di Indonesia, lembaga tersebut dikenal dengan istilah Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu (Kementerian Kesehatan Ri, 2011). Posyandu adalah system pelayanan yang dipadukan antara satu program dengan program lainnya yang merupakan forum komunikasi pelayanan terpadu dan dinamis seperti halnya program Keluarga Berencana (KB) dengan kesehatan atau berbagai program lainnya yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat (Dinkesprov Jawa Tengah, 2010). Pelayanan yang diberikan di posyandu bersifat terpadu, hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keuntungan bagi masyarakat karena di posyandu tersebut masyarakat dapat memperoleh pelayanan lengkap pada waktu dan tempat yang sama ( Depkes RI, 1990 ).
4
terdapat 150 Posyandu Balita. Tingkat keaktifan kegiatan Posyandu sangat bervariatif. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti dengan teknik wawancara sederhana pada pertengahan bulan Februari 2012 terhadap 10 kader kesehatan pada Posyandu yang merupakan kategori aktif dan baik menurut penilaian Puskesmas, didapatkan data bahwa 7 kader (70%) menyatakan aktif pada semua kegiatan sedangkan 3 kader (30%) menyatakan kurang aktif karena merasa kurang mendapat perhatian dan motivasi dari pemangku kepentingan didaerahnya yaitu perangkat desa berupa supervise yang dilakukan oleh perangkat desa untuk membantu pelaksanaan Posyandu di desa, menggalang hubungan baik dengan kader serta memperhatikan kebutuhan finansial pelaksanaan Posyandu misalnya pemberian dana untuk pemberian gizi pada balita dan lain-lain. Pada studi pendahuluan ini juga dilakukan wawancara dengan 3 orang perangkat desa. Seluruh perangkat desa yang diwawancarai menyatakan sangat mendukung sangat mendukung kegiatan posyandu. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan antara dukungan Perangkat Desa Dengan Keaktifan Kader Kesehatan Dalam Menjalankan Kegiatan Posyandu balita di wilayah Kerja Puskesmas Baki Kabupaten Sukoharjo.”
Posyandu dipandang sangat bermanfaat bagi masyarakat namun keberadaannya di masyarakat kurang berjalan dengan baik, oleh karena itu pemerintah mengadakan revitalisasi posyandu. Revitalisasi posyandu merupakan upaya pemberdayaan posyandu untuk mengurangi dampak dari krisis ekonomi terhadap penurunan status gizi dan kesehatan ibu dan anak. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam menunjang upaya mempertahankan dan meningkatkan status gizi serta kesehatan ibu dan anak melalui peningkatan kemampuan kader, manajemen dan fungsi posyandu (Depdagri, 2009). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 dalam pengembangan Posyandu perlu dilakukan dengan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). UKMB adalah wahana pemberdayaan masyarakat yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk dan bersama masyarakat, dengan bimbingn dari petugas Pusat Kesehatan Masyarakat, lintas sector dan lembaga terkait lainnya (Widagdo, 2007). Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 ini, Posyandu memerlukan dukungan penuh dari Perangkat Desa sebagai pihak yang memiliki kewenangan wilayah. Sedangkan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Puskesmas setempat. Dalam melaksanakan kegiatan sehari – hari, Posyandu digerakkan oleh kader kesehatan yang terdiri atas unsur – unsur kelompok masyarakat. Puskesmas Baki Kabupaten Sukoharjo memiliki 14 desa sebagai wilayah kerja dari keseluruhan desa
Tujuan Penelitian Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara dukungan perangkat desa dengan keaktifan kader kesehatan dalam menjalankan kegiatan
5
Posyandu Balita di wilayah kerja Puskesmas Baki Kabupaten Sukoharjo.
menggunakan stratified random sampling yaitu metode pemilihan sampel dengan cara membagi populasi ke dalam kelompok kelompok yang homogeny yang disebut strata, dan kemudian sampel diambil secara acak dari tiap strata tersebut. 3. Kriteria Sampel a. Kriteria Inklusi 1) Kader kesehatan yang masih aktif mengikuti kegiatan posyandu Balita. 2) Kader kesehatan yang bersedia menjadi responden penelitian. b. Kriteria Eksklusi Kader kesehatan pada saat penelitian tidak berada di tempat.
METODE PENELITIAN Desain Penelitian Jenis penelitian ini adalah deskriptif korelasi. Deskripstif Korelasi adalah yaitu desain penelitian yang mendeskripsikan variabel bebas dan terikat, kemudian melakukan analisis hubungan antara kedua variabel (Arikunto, 2010). Pendekatan yang digunakan adalah Cross Sectional dimana peneliti bertujuan melakukan pengukuran atau pengamatan pada saat bersamaan (sekali waktu), selain itu peneliti menilai secara stimulant pada satu saat sehingga tidak ada follow up (Arikunto, 2010).
Analisis Data a. Analisis Univariat Analisis univariat dilakukan untuk menganalisis tiap – tiap variable penelitian. Hasil analisis univariat ditampilkan dalam bentuk analisis deskriptif yang meliputi jumlah, mean, median dan persentase. Hasil penelitian juga ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik (Sugiyono, 2007). b. Analisis Bivariat Uji statistik pada penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis Kendal Tau dengan bantuan program SPSS ver 16.00 dengan pertimbangan untuk meminimalkan human error. Pemilihan teknik uji korelasi Kendal Tau dengan pertimbangan bahwa variabel penelitian berskala ordinal atau rangking (Sugiyono, 2007).
Tempat dan Waktu Penelitian 1. Tempat Penelitian Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Baki Kabupaten Sukoharjo. 2. Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2015. Populasi dan Sampel 1. Populasi Populasi adalah keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang ingin diteliti (Arikunto, 2010). Populasi dalam penelitian ini adalah semua Kader Kesehatan aktif Posyandu Balita di wilayah kerja Puskesmas Baki Kabupaten Sukoharjo sejumlah 250 orang. 2. Sampel Sampel adalah bagian populasi yang dipilih dengan teknik sampling tertentu untuk memenuhi atau mewakili populasi (Arikunto, 2010). Teknik sampling pada penelitian ini
6
0,05) sehingga keputusan uji adalah H0 ditolak. Berdasarkan keputusan uji maka kesimpulan penelitian adalah terdapat hubungan dukungan perangkat desa dengan keaktifan kader kesehatan dalam menjalankan kegiatan posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Baki Kabupaten Sukoharjo.
HASIL PENELITIAN Analisis Univariat Dukungan Perangkat Desa Tabel 1. Distribusi Frekuensi Dukungan Perangkat Desa No 1 2 3
Dukungan Perangkat Desa Rendah Sedang Tinggi Jumlah
Frek
%
23 95 36 154
15 62 23 100
PEMBAHASAN Dukungan Perangkat Desa Distribusi frekuensi dukungan perangkat desa menunjukkan distribusi tertinggi adalah sedang (62%). Dukungan perangkat desa adalah dukungan seluruh perangkat desa di wilayah kerja Puskesmas Baki Kabupaten Sukoharjo dalam meningkat pengembangan kegiatan Posyandu yang dirasakan oleh para Kader Kesehatan. Dewasa ini pembangunan dibidang kesehatan telah mengalami perkembangan yang begitu pesat, serta kesehatan sudah menjadi sebuah hal yang harus diutamakan dibandingkan dengan kebutuhan lainnya.Melihat kondisi yang demikianlah sudah seharusnya bukan hanya tenaga kesehatan saja yang menjadi penanggung jawab semua masyarakat. Siapapun masyarakat tersebut secara individu atau berkelompok mempunyai tanggung jawab yang sama besarnya dengan tenaga kesehatan terhadap upaya menciptakan terwujudnya kesehatan masyarakat itu sendiri. Organisasi merupakan unit yang ada di masyarakat. Ini berarti organisasi merupakan kelompok yang secara langsung berhadapan dengan anggota organisasi selama 24 jam penuh. Menurut Mubarok cit Kolid (2010) peran organisasi adalah mampu mengenal masalah kesehatan, mampu membuat keputusan tindakan, mampu melakukan perawatan pada anggota
Keaktifan Kader Kesehatan Tabel 2. Distribusi Frekuensi Keaktifan Kader No 1 2 3
Keaktifan Kader Kesehatan Rendah Sedang Tinggi Jumlah
Frek
%
24 102 28 154
16 66 18 100
Analisis Bivariat Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dukungan perangkat desa dengan keaktifan kader kesehatan dalam menjalankan kegiatan Posyandu di wilayah kerja Puskesmas Baki Kabupaten Sukoharjo. Pengujian analisis dalam penelitian ini menggunakan uji Korelasi Kendall Tau pada tingkat signifikansi 5%. Selengkapnya hasil analisis Korelasi Kendall Tau ditampilkan pada tabel berikut. Tabel. 3. Ringkasan Uji Kendall Tau Hubungan Dukungan perangkat desa dengan keaktifan kader kesehatan
rhitung
p-value
0,646
0,000
Hasil uji Korelasi Kendall Tau hubungan dukungan perangkat desa dengan keaktifan kader kesehatan diperoleh nilai rhitung 0,646 dengan nilai signifikansi pvalue 0,000. Nilai signifikansi penelitian (p-value) lebih kecil dari 0,05 (0,000 <
7
terhadap kegiatan kader kesehatan, pemberian support baik secara motivasional maupun financial, serta membantu komunikasi antara kader dengan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa dukungan perangkat desa sebagian besar adalah sedang (62%). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rewanti (2013) tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan keaktifan kader posyandu di wilayah kerja Puskesmas Tareran Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendampingan perangkat desa terhadap kader posyandu adalah baik.
organisasi yang sakit, mampu memodifikasi lingkungan rumah, dan mampu memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada. Perangkat desa merupakan pelopor kegiatan di pedesaan. Kaitan peran perangkat desa terhadap kegiatan kader kesehatan didesa sebagaimana dikemukakan oleh Laksmono (2007) terdapat empat peran yang seharusnya dilakukan oleh perangkat desa yaitu Pertama, perangkat desa selalu mengadakan peninjauan terhadap pelaksanaan kegiatan Posyandu dan mengikuti kegiatan lain, sehingga kader akan malu kalau tidak turut. Kedua, perangkat desa selalu memberi tugas kepada kader dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu yang dirasa oleh para kader sebagai suatu perhatian yang dapat merupakan dorongan bagi kader untuk selalu melakukan kegiatan Posyandu. Ketiga, kebiasaan perangkat desa untuk selalu mau memperbaiki hubungan dengan kader, misalnya suatu ketika kader berbuat kesalahan maka kader tersebut mendapat teguran yang sangat keras, namun di lain kesempatan perangkat desa tersebut telah baik kembali. Keempat, kebiasaan perangkat desa untuk selalu memberi petunjuk ketika menghadiri kegiatan Posyandu juga mempunyai pengaruh yang sama dengan tiga karakteristik sebelumnya dan bersifat menguatkan pernyataanpernyataan tersebut. Aplikasi pelaksanaan peran perangkat desa di wilayah kerja Puskesmas Baki telah dilakukan dengan baik. Hal tersebut khususnya diwujudkan dengan besarnya perhatian perangkat desa terhadap kegiatan posyandu baik posyandu balita maupun posyandu lansia. Peran atau tindakan yang sering dilakukan oleh perangkat desa antara lain melakukan peninjauan
Keaktifan Kader Kesehatan Distribusi frekuensi keaktifan kader kesehatan menunjukkan distribusi tertinggi adalah sedang (66%). Kader adalah anggota masyarakat yang dipilih dari dan oleh masyarakat setempat yang disetujui oleh LPMD. Dalam melaksanakan kegiatannya dan bertanggung jawab pada masyarakat melalui LPMD, jadi kader adalah bentuk ketenagaan yang dimiliki oleh masyarakat dan bukan aparat sektor, yang mau dan mampu bekerja secara sukarela. Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang mau bekerja secara sukarela, dan mau meluangkan waktunya untuk melaksanakan kegiatan UPGK, serta mampu menggerakkan masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut (Depkes RI, 2001). Menurut Sugiono (2008), kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang bekerja sukarela, mampu melaksanakan kegiatan program gizi dan mampu menggerakkan masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan perbaikan gizi sesuai fungsinya di tengah – tengah
8
masyarakat sebagai penyampai informasi dan kader Posyandu sepantasnya adalah anggota masyarakat yang dapat diterima oleh masyarakat sekitarnya. Akan sesuai bila yang menjadi kader adalah merupakan tokoh mayarakat. Keaktifan kader kesehatan adalah bentuk pelaksanaan kewajiban kader terhadap kegiatan Posyandu. Tingkat keaktifan kader kesehatan dalam melaksankaan kegiatan posyandu dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain umur dan tingkat pendidikan kader. Distribusi frekuensi umur responden menunjukkan rata-rata adalah berumur 23-30 tahun (51%). Tingkat umur responden berhubungan dengan kemampuan kader dalam mengatur tugas dan antara tugas pribadi dan tugas sosialnya sebagai kader kesehatan. Kemampuan mengatur waktu antara kepentingan pribadi dan kepentingan social di masyarakat menyebabkan sebagian besar kader mampu meluangkan waktunya untuk melaksanakan tugas sebagai kader posyandu sehingga keaktifannya menjadi baik. Faktor lain adalah pendidikan responden. Tingkat pendidikan responden sebagian besar adalah SMA. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh responden menyebabkan responden mampu memahami pentingnya tugas yang harus mereka emban sebagai kader kesehatan. Pemahaman tentang tugas dan fungsinya sebagai kader kesehatan meningkatkan motivasi kader kesehatan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dengan tingkat pendidikan yang baik tersebut keaktifan kader kesehatan dalam melaksanakan kegiatan posyandu semakin baik.
Hubungan Perangkat Desa Dengan Keaktifan Kader Kesehatan Hasil uji Korelasi Kendall Tau hubungan dukungan perangkat desa dengan keaktifan kader kesehatan diperoleh nilai rhitung 0,646 dengan nilai signifikansi p-value 0,000. Kesimpulan penelitian adalah terdapat hubungan dukungan perangkat desa dengan keaktifan kader kesehatan dalam menjalankan kegiatan posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Baki Kabupaten Sukoharjo. Perangkat desa merupakan penggerak utama kegiatan di desa. Perangkat desa sangat berperan terhadap pelaksanaan posyandu di pedesaan yaitu dengan memberikan motivasi, kemudahan birokrasi, dukungan finansial, serta pemenuhan sarana dan prasarana posyandu. Dukungan yang diberikan oleh perangkat desa tersebut, disatu sisi akan meningkatkan minat kader kesehatan untuk melaksanakan kegiatan posyandu, sedangkan kemudahan birokrasi, dukungan finansial dan pemenuhan sarana prasarana kegiatan posyandu memudahkan kader dalam melaksanakan tugasnya dalam menggerakkan posyandu di desa (Widagdo, 2007). Meningkatkan dukungan perangkat desa tersebut akan diikuti oleh peningkatan motivasi dan kemudahan kader desa dalam melaksanakan kegiatan posyadu, sehingga keaktifan mereka dalam kegiatan posyandu juga semakin meningkat. Tujuan pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2015 adalah meningkatnya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan
9
negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggitingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia. (Depkes RI, 2009) Keikutsertaan masyarakat dalam meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan terutama dalam upaya penyelenggaraan kesehatan adalah dengan adanya pelaksanaan Posyandu. Namun dari hasil pemantauan perkembangan posyandu menunjukkan penurunan mutu kerja yang ditandai dengan meningkatnya jumlah posyandu strata pratama. Kondisi ini terjadi disebabkan kader yang tidak aktif melaksanakan kegiatan posyandu. Keaktifan kader sangat menentukan kualitas fungsi dan kinerja posyandu, karena unsur utama dalam pelayanan posyandu adalah kader (Merah bangsawan, 2010). Napas posyandu adalah kader, dan rupanya sosok kader adalah gambaran yang lebih tepat dan paling ideal untuk menjelaskan visi Depkes 2010-2014 “Masyarakat Yang Mandiri Dalam Hidup Sehat”. Dibayangkan, jika seluruh masyarakat mempunyai sepersepuluh sifat dan semangat kader; maka setiap pintu akan mengingatkan dirinya sendiri untuk menimbang anak di Posyandu, mengimunisasi anaknya, memeriksakan kehamilannya, menjalankan KB, melaksanakan pola makan gizi seimbang. Hasilnya? Posyandu akan digerakkan oleh masyarakat dan menjadi jalan yang bebas hambatan. (Jaladri, 2010) Depkes RI (2008) mengemukakan bahwa kegiatan posyandu merupakan tanggung jawab
bersama antara pemerintah dan masyarakat.Sebagai regulator dan fasilitator, pemerintah wajib memberikan fasilitasi – fasilitasi untuk pengembangan kegiatan pengembangan. Departemen Kesehatan dan Departemen Dalam Negeri berjalan bersama dalam pengembangan program Psoyandu. Departemen Kesehatan sebagai pemegang regulasi bidang kesehatan bertugas menyiapkan dukungan berupa pendapingan petugas serta penyiapan program – program yang berdampak pada upaya promotof dan preventif bidang kesehatan.Sedangkan Departemen Dalam Negeri bertanggung jawab dalam pemberdayaan birokrasi dan masyarakat di daerah. Pemerintah daerah, yang dalam hal ini adalah pemerintahan desa beserta perangkatnya sebagai pemegang otoritas di daerah menjalankan fungsi pengembangan Posyandu dengan memberikan dukungan berupa motivasi, birokrasi, financial, dan sarana prasarana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan dukungan perangkat desa dengan keaktifan kader kesehatan dalam menjalankan kegiatan posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Baki Kabupaten Sukoharjo. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yaitu penelitian Laksmono (2007) tentang Ciri-ciri kepala desa yang berpengaruh terhadap peran serta kader kesehatan dalam meningkatkan kinerja posyandu. Penelitian menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kader kesehatan adalah 1) kebiasaan perangkat desa dalam melakukan supervise kegiatan posyandu selalu memberikan petunjuknya pada kader, 2) kebiasaan perangkat desa untuk selalu memberi perhatian seperti dicukupinya kebutuhan operasional/uang transport 3) selalu menggalang
10
hubungan baik dengan kader dan 4) selalu mempertimbangkan kemampuan kader sebelum memberi perintah.
Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan petugas puskesmas untuk senantias menjaga keaktifan kader kesehatan serta berupaya untuk lebih meningkatkannya dengan lebih banyak melakukan kegiatan pendampingan dan pemberian motivasi kepada kader kesehatan di desa. 4. Bagi Ilmu Keperawatan Hasil penelitian ini dapat mendukung teori kesehatan masyarakat yaitu tentang hubungan dukungan perangkat desa terhadap keaktifan kader kesehatan desa. 5. Bagi Peneliti Selanjutnya Hasil penelitian ini dapat dijadikan pijakan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut, yaitu dengan menambah faktor-faktor yang berhubungan dengan keaktifan kader kesehatan misalnya faktor pemberian insentif, tingkat pendidikan kader, pengetahuan kader, sikap kader dan lain sebagainya sehingga diketahui faktor apakah yang paling dominant berhubungan dengan keaktifan kader kesehatan desa.
PENUTUP Simpulan 1. Dukungan perangkat desa di wilayah kerja Puskesmas Baki Kabupaten Sukoharjo sebagian besar adalah sedang (62%) 2. Keaktifan kader kesehatan dalam menjalankan kegiatan posyandu di wilayah kerja Puskesmas Baki Kabupaten Sukoharjo sebagian besar adalah sedang (66%). 3. Terdapat hubungan dukungan perangkat desa dengan keaktifan kader kesehatan dalam menjalankan kegiatan Posyandu di wilayah kerja Puskesmas Baki Kabupaten Sukoharjo (rhitung = 0,646; p-value = 0,000). Saran 1. Bagi Kader Kesehatan Kader kesehatan hendaknya meningkatkan kemampuannya mengatur waktunya, sehingga kebutuhan pribadi dan kebutuhan untuk menjalankan tugasnya sebagai kader kesehatan dapat sejalan dengan seiring, tanpa terjadi tumbuhkan yang dapat merugikan salah satu diantaranya. 2. Bagi Perangkat Desa Perangkat desa hendaknya senantiasa memperhatikan kondisi kader kesehatan di desanya dengan meningkatkan pendampingan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, serta mengupayakan memberikan insentif sehingga motivasi dan kinerja kader kesehatan di desa meningkat. 3. Bagi Puskesmas
DAFTAR PUSTAKA Ananto. 2009. Motivasi Individu. Jakarta : Majalah Psikologi Vol 2 (21) Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian. Jakarta : Rineka Cipta. Azwar. 2010. Perilaku Manusia. Jakarta : Rineka Cipta. Depdagri. 2009. Revitalisasi Posyandu. Jakarta : Depdagri. Depkes RI. 1990. Pengembangan Posyandu. Jakarta : Depkes RI. Depkes RI. 2007. Keputusan Menteri Kesehatan. Jakarta : Depkes RI.
11
Prihartini dan Erna, P. 2003. Hubungan Tingkat Pengetahuan, Sikap Dan Praktik Kader Terhadap Cakupan Posyandu Di Wilayah Puskesmas Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan. Semarang : Universitas Diponegoro.
Dimas, J. 2009. Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Motivasi Keaktifan Kegiatan Posyandu di Kelurahan Tugu Barat, Semarang. Tersedia pada : www.undip.ac.id. On-line : 3 Februari 2015. Dinkesprov Jawa Tengah. 2010. Profil Kesehatan Jawa Tengah. Tersedia pada : www.dinkes.jateng.go.id. Online : 3 Februari 2015.
Sugiyono. 2007. Metode Penelitian. Jakarta : CV. Alfabeta. Suparyanto. 2010. Motivasi Promosi Kesehatan. Garut : Stikes Garut
Effendy. 2005. Ilmu Kesehatan Masyarakat. Jakarta : Rineka Cipta.
UU
Kementerian Kesehatan RI. 2011. Pengembangan Primary Health Care. Tersedia : www.depkes.go,id. On-line : 4 Februari 2015. Kolid, M. 2010. Upaya Kesehatan. Tersedia pada : www.komunitasku.com. On-line : 4 Februari 2015. of
Notoatmodjo, S. 2007. Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Jakarta : Rineka Cipta. Nursalam, 2007. Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan. Jakarta : Salemba Medika. Ognurn dan Nimkoff. 2009. Perkembangan Desa. Tersedia pada : www.wikipedia.com Online : 4 Februari 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
Tentang
Wahyuna. 2008. Pengaruh Pendidikan Kesehatan Tentang Ppsyandu Lansia Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Kader Dalam Pemberian Pelayanan Di Posyandu Lansia Wilayah Kerja Puskesmas Kauman Ngawi. Tersedia pada : www.ums.ac.id. On-line : 4 Februari 2015.
Kartohadikusumo. 2007. Sosiologi Desa. Tersedia pada : www.wikipedia.com. On-line : 4 Februari 2015.
Kozier. B. 2007. Fundamental Nursing. Toronto : Mosby.
no. 22 tahun 1999 Pemerintahan Desa.
12
