SKRIPSI. Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum OLEH HERIYANSYAH PUTRA

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM DALAM BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU DI PASAR MODAL

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH HERIYANSYAH PUTRA 040200198 DEPARTEMEN : HUKUM EKONOMI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008

Heriyansyah Putra : Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Dalam Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu Di Pasar Modal, 2008 USU Repository © 2008

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM DALAM BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU DI PASAR MODAL

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH

HERIYANSYAH PUTRA 040200198 DEPARTEMEN : HUKUM EKONOMI

Ketua Departemen,

Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH NIP : 131 570 455

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,

Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH NIP : 131 570 455

Dr. Sunarmi, SH, M.Hum NIP : 131 835 566

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008


KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wata’ala atas rahmat yang diberikanNya, sehingga penulis dapat tiba di batas ini untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tulisan ini penulis turunkan adalah untuk mengakhiri tugas penulis sebagai seorang mahasiswa guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, jurusan Ekonomi, Universitas Sumatera Utara Medan. Penulis sangat menyadari bahwa kehadiran karya kecil ini tidak terlepas dari perhatian, bimbingan, dorongan dan bantuan dari semua pihak, untuk itu izinkanlah penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Bapak Prof. Runtung Sitepu, SH, M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. 2. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH, M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. 3. Bapak Syafruddin, SH, MH selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. 4. Bapak M. Husni, SH, M. Hum selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.


5. Bapak Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, dan juga sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I. 6. Ibu Dr. Sunarmi, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang banyak memberikan bimbingan dan saran-saran dalam penyelesaian skripsi ini. 7. Bapak dan Ibu Dosen selaku staf pengajar dan seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. 8. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis sangat mengharapkan segala kritikan dan saran yang bersifat konstruktif guna penyempurnaan skripsi ini. Medan, Maret 2008 Penulis,

HERIYANSYAH PUTRA


DAFTAR ISI Kata Pengantar ................................................................................................... i Daftar Isi ........................................................................................................... iii Abstrak .............................................................................................................. v

BAB I. PENDAHULUAN …………………………………………………….. 1 A. Latar Belakang masalah………………………………………………... 1 B. Perumusan masalah…………….………………………………………. 6 C. Tujuan dan Manfaat penulisan……..…………………………………… 6 D. Keaslian Penulisan………………..…………………………………….. 6 E. Tinjauan kepustakaan…...………………………………………………. 7 F. Metode penulisan……………………..…………………………………10 G. Sistematika penulisan………..…………………………………………. 10

BAB II. PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN PERUSAHAAN………………………. 12 A. Pengertian…………………………………………………………….... 13 B. Latar belakang pelaksanaan Good Corporate Governance ……………………………….…………. 15 C. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance………………………….. 18 D. Tujuan dan Manfaat Penerapan Good Corporate Governance……………………………………….... 24 E. Penerapan Prinsip Good Corporate Governance di Pasar Modal………………………………………………………….… 29


BAB III. BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU ..

35

A. Pengertian.…………………………………………………………… 35 B. Pengaturan tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dalam Peraturan Bapepam No. IX.E.I dan UU Pasar Modal…….……. 37 C. Peranan Bapepam ……………….…… ……………………………… 50

BAB IV. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM TERHADAP BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU DALAM PASAR MODAL……..……………….…….. 58 A. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham….….…………………… 58 1. Perlindungan dari Peraturan Perundang-undangan…………….. 58 2. Perlindungan

dari

Penerapan

Good

Corporate

Governance……..….................................……………………... 63 B. Tanggung jawab Persero dan Pengurus atas Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu……………………………………………………… 71 C. Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu………………………………………………………………… 79

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN ……………………… …………...…82 A. Kesimpulan…………………………………………………………… ..82 B. Saran…………………………………………………………………… 84

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................. ......... 86


PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM DALAM BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU DI PASAR MODAL *) Bismar Nasution **) Sunarmi ***) Heriyansyah Putra Abstrak Perbedaan posisi pemegang saham dengan Direksi dan Komisaris di dalam suatu perusahaan, tidak jarang menyebabkan terjadi suatu benturan kepentingan antara pihak pengelola dengan para pemegang saham. Hal ini dapat terjadi dengan dilakukannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Yaitu transaksi yang dilakukan Direksi atau Komisaris demi kepentingan pribadi dan merugikan para pemegang saham. Oleh karena itu, UU Pasar Modal melihat hal ini sebagai suatu permasalahan yang berpotensi untuk merugikan pemegang saham. Penyebabnya disinyalir karena pengelolaan perusahaan dilakukan dengan tidak benar, karena tidak diterapkannya Good Corporate Governance dengan baik, yang disebabkan latar belakang perusahaan yang berasal dari perusahaan keluarga belum memisahkan fungsi pengelolaan dan kepemilikan perusahaan yang membuat para pemegang saham tidak dapat menggunakan haknya dengan benar dan membuat potensi tindakan-tindakan yang mengandung konflik kepentingan (conflict of interest) semakin besar. Skripsi ini mengemukakan bagaimana penerapan Good Corporate Governance terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan bagaimana perlindungan bagi pemegang saham terhadap benturan kepentingan transaksi tertentu. Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian normatif dengan pengumpulan data secara studi pustaka (library research) disertai mengumpulkan dan membaca referensi melalui peraturan, internet kemudian datadata yang layak diseleksi untuk mendukung penulisan. Penerapan Good Corporate Governance terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan dimaksudkan untuk memberi perlindungan terhadap pemegang saham melalui pengelolaan perusahaan dengan prinsipprinsip yang ada dalam Good Corporate Governance itu, yaitu accountability, independency, transparency, responsibility, fairness. Dan selain itu, Bapepam sebagai otoritas pasar modal juga memberikan perlindungan terhadap pemegang saham dari adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan mengeluarkan Peraturan No. IX.E.1, dan juga ikut mengintensifkan penerapan Good Corporate Governance dengan memasukkan klausul yang mengharuskan pelaku usaha dalam pasar modal agar melakukan aktivitas dalam pasar modal dengan berbasiskan Good Corporate Governance dalam peraturan perundangundangan dalam pasar modal. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa penerapan Good Corporate Governance sangat diperlukan dalam kegiatan pasar modal, khususnya mengenai


benturan kepentingan transaksi tertentu dan perlindungan pemegang saham terhadap benturan kepentingan transaksi tertentu ada dalam penerapan Good Corporate Governance dan juga ada dalam peraturan perundang-undangan di pasar modal. Key-note : - Good Corporate Governance, Benturan Kepentingan. *) Dosen Pembimbing I **) Dosen Pembimbing II ***) Mahasiswa Semester VIII FH-USU


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Sejalan dengan rencana pembangunan ekonomi yang diharapkan dapat di capai, baik langsung atau tidak langsung pasti akan membawa dampak positif bagi pasar modal di Indonesia. Di samping itu, melihat kondisi sumber dana dari Lembaga Keuangan yang menjadi semakin mahal, sangat besar harapan dunia usaha akan terletak pada mekanisme dunia pasar modal. Mengingat prospek pasar modal yang sangat berpotensi untuk memberikan harapan banyak pada berbagai pihak, maka sudah seharusnya aspek perlindungan hukum terhadap pemegang saham dan masyarakat mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. 1 Sebuah perusahaan publik dalam melakukan aktivitasnya melalui pengelola atau pihak pengurusnya, pada hakekatnya harus memandang kepentingan pihak-pihak yang diwakilinya, dan tidak melakukan suatu aktivitas yang berpotensi untuk merugikan pihak-pihak yang ada di dalam suatu perseroan, untuk memperoleh keuntungan pribadi pihak pengurus dalam perseroan tersebut. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan di pasar modal harus selalu mengikuti peraturan yang ada di dalam pasar modal itu sendiri. Hal ini diperlukan demi terciptanya pasar modal yang aman untuk menarik para investor agar merasa nyaman menginvestasikan dananya di pasar modal.

1

Sri Redjeki Hartono, Kapita Selekta Hukum Perusahaan, (Bandung : Mandar Maju, 2000). Hal 136. Heriyansyah Putra : Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Dalam Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu Di Pasar Modal, 2008 USU Repository © 2008

Pentingnya untuk menarik investor dalam pasar modal tidak terlepas dari pentingnya pemegang saham dalam suatu perseroan yang melakukan aktivitas di pasar modal itu sendiri. Karena secara tidak langsung modal pemegang sahamlah yang diinvestasikan di pasar modal melalui saham yang ada di perusahaan masing-masing. Karena modal yang berasal dari para pemegang saham merupakan suatu hal yang sangat penting demi menjaga kelancaran aktivitas perusahaan tersebut. Ketentuan ini berlaku bagi segala aktivitas dari perusahaan yang bersangkutan, termasuk bila perusahaan tersebut melakukan kegiatan di dalam pasar modal. Dalam melakukan aktivitas di dalam pasar modal, perusahaan publik atau sebuah perusahaan tercatat di dalam rencananya untuk melakukan suatu transaksi bisnis wajib memperhatikan rambu-rambu yang diatur dalam peraturan pasar modal yang berlaku, yaitu Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) beserta seluruh peraturan pelaksananya. Hal ini perlu dilakukan demi untuk mencapai sasaran yang ingin di capai Undang-Undang Pasar Modal, yaitu; 2 a. Terciptanya kerangka hukum yang kuat di bidang pasar modal. b. Menciptakan transparansi dan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi investor. c. Meningkatkan profesionalisme para pelaku pasar modal. d. Menciptakan sistem perdagangan yang aman, tertib, efisien, dan likuid. e. Memberikan kesempatan berinvestasi bagi para investor kecil.

2

Nindyo Pramono, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006). Hal 15. Heriyansyah Putra : Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Dalam Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu Di Pasar Modal, 2008 USU Repository © 2008

Di sisi lain, dalam suatu perusahaan posisi pemegang saham berbeda dengan pihak pengelola perusahaan. Dimana pemegang saham bukanlah sebagai pihak yang menjalankan perusahaan. Direksi dan Komisaris adalah pihak yang bertugas sebagai pengelola perusahaan yang memiliki kewenangan dalam menjalankan perusahaan. Karena perbedaan posisi tersebut, tidak jarang terjadi suatu benturan kepentingan antara pihak pengelola dengan para pemegang saham. Hal ini dapat terjadi dengan dilakukannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Yaitu transaksi yang dilakukan Direksi atau Komisaris demi kepentingan pribadi dan merugikan para pemegang saham. Oleh karena itu, UU Pasar Modal melihat hal ini sebagai suatu permasalahan yang harus ada pengaturannya agar tidak berpotensi untuk merugikan pemegang saham. Benturan kepentingan atau sering disebut dengan istilah “conflict of interest” telah menjadi suatu perdebatan di seluruh dunia dalam beberapa tahun belakangan ini. Bahkan di Indonesia, kasus yang berbau benturan kepentingan yang erat hubungannya dengan KKN (Korupsi Kolusi & Nepotisme) tidak hanya terjadi dalam sektor perusahaan swasta tetapi juga di lembaga pemerintahan dan bisa pula terjadi di organisasi lainnya. Hal tersebut terjadi karena saat ini situasi dan sistem manajemen perusahaan telah jauh berkembang sehingga antara sektor swasta dan publik telah terdapat suatu “zona abu-abu” dan berpotensi untuk terjadinya KKN. 3 Transaksi dalam pasar modal yang mengandung benturan kepentingan atau yang lazim disebut Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dalam 3

http://Elnusa.wordpress.com/2007/06/18/mengelola-benturan-kepentingan, diakses tanggal 11 Februari 2008. Heriyansyah Putra : Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Dalam Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu Di Pasar Modal, 2008 USU Repository © 2008

prakteknya telah berlangsung sejak lama, dan berpotensi untuk merugikan berbagai pihak, karena praktek ini rentan akan unsur kolusi dan merupakan suatu pelanggaran terhadap unsur keterbukaan informasi. 4 Karena di dalam aktivitas pasar modal, prinsip keterbukaan menjadi suatu persoalan yang penting dan merupakan inti yang menjadi jiwa dari pasar modal itu sendiri. 5 Kerugian terhadap adanya benturan kepentingan transaksi tertentu ini dirasakan terutama oleh para pemegang saham, karena transaksi tersebut menyangkut kepentingan mereka yang dirugikan. Oleh karena itu perlu diketahui perangkat hukum yang ada untuk melindungi kepentingan mereka sebagai pemegang saham dalam suatu perusahaan. 6 Penyebab dari adanya Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu tersebut yang menyebabkan kerugian bagi pihak pemegang saham disinyalir karena pengelolaan perusahaan dilakukan dengan tidak benar, sehingga para pemegang saham tidak dapat menggunakan haknya dengan benar dan tepat. Hal ini disebabkan karena tidak dilaksanakannya penerapan Good Corporate Governance dengan baik dalam menjalankan atau mengelola suatu perusahaan, karena latar belakang perusahaan yang berasal dari perusahaan keluarga yang belum memisahkan fungsi pengelolaan dan kepemilikan perusahaan yang membesar menjadi konglomerasi makin membuat kemungkinan atau peluang terjadinya tindakan-tindakan yang mengandung konflik kepentingan (conflict of interest).

4

M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Aspek Hukum pasar Modal Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2004). Hal 241. 5 Bismar Nasution, Keterbukaan dalam Pasar Modal, (Jakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001). Hal 1. 6 M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Op cit. Hal 245. Heriyansyah Putra : Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Dalam Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu Di Pasar Modal, 2008 USU Repository © 2008

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) sebenarnya bukan sesuatu yang terlalu asing. Secara umum perusahaan harus dijalankan secara amanah, akuntabel, transparan, dan fair untuk mencapai tujuan terciptanya nilai perusahaan jangka panjang seraya terlayaninya semua kepentingan pihak yang berkepentingan dengan jalannya perusahaan (stakeholders). Introduksi Good Corporate Governance secara formal oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECG) dan diterbitkannya pedoman Good Corporate Governance oleh Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance merupakan sistematisasi dari praktek-praktek yang selama ini terbukti baik dalam mengelola perusahaan. 7 Berdasarkan hal tersebut, maka penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaan perusahaan dapat memberikan suatu rasa aman bagi para pihak dalam perusahaan, karena dengan prinsip-prinsip tersebut perusahaan dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya, para pihak dalam suatu perusahaan tidak akan mendapat kenyamanan dalam perusahaannya bila pengelolaan perusahaan tidak dijalankan dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana penerapan Good Corporate Governance dalam pengelolaan perusahaan sehingga dapat melindungi kepentingan para pihak. Khususnya kepentingan pemegang saham sebagai pihak yang dirugikan bila terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang terjadi karena kesalahan dari Direksi dan Komisaris sebagai pengelola perusahaan.

7

http://www.korantempo.com/news/2004/11/18/Opini/48, diakses tanggal 11 Februari 2008.


B. Perumusan Masalah: 1. Bagaimanakah penerapan Good Corporate Governance terhadap benturan kepentingan transaksi tertentu dalam pasar modal? 2. Bagaimanakah

perlindungan

terhadap

pemegang

saham

terhadap

Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Tujuan pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui penerapan Good Corporate Governance dalam suatu perusahaan terhadap adanya Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. 2. Untuk mengetahui perlindungan terhadap pemegang saham terhadap Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Manfaat penulisan yang dapat diambil dari skripsi ini antara lain yaitu agar dapat memberi masukan dalam ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan hukum bisnis dalam pasar modal, khususnya yang berkaitan dengan pemegang saham.

D. Keaslian Penulisan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Dalam Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu Di Pasar Modal yang diangkat menjadi judul skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri melalui pemikiran, referensi dari buku-


buku, internet, bantuan dari para sumber dan pihak-pihak lain. Skripsi ini bukan jiplakan ataupun merupakan judul skripsi yang sudah pernah diangkat sebelumnya oleh orang lain.

E. Tinjauan Kepustakaan Penerapan Good Corporate Governance sebagai bentuk perlindungan bagi pemegang saham terhadap adanya benturan kepentingan dalam pasar modal dapat dilihat dengan dikeluarkannya Peraturan No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 pada pokoknya

merupakan

sebuah

penghormatan

dan

perlindungan

terhadap

kepentingan pemegang saham minoritas. Ketentuan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di pasar modal menjunjung hak dan perlindungan pemegang saham suatu perseroan berdasarkan asas kesetaraan. Pengaturan ini memberikan koridor yang akan membatasi pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkuasa seperti pemegang saham mayoritas, Direksi, dan Komisaris perseroan untuk bersepakat mengenai transaksi tertentu yang memberikan keuntungan kepada pihak-pihak tersebut dengan mengabaikan hak dan kepentingan pemegang saham minoritas. Pada dasarnya ketentuan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan bersifat preventif, menerapkan prinsip keterbukaan sebagai suatu asas fundamental dalam pasar


modal dan lebih memberdayakan pemegang saham minoritas dan sekaligus mendidik mereka agar memahami haknya. 8 Dan pemberlakukan ketentuan ini sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance, yaitu menghormati hak pemegang saham, memberikan perlakuan sama diantara pemegang saham, dan melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Prinsip lainnya adalah penerapan prinsip keterbukaan. 9 Karena Corporate Governance pada intinya adalah mengenai suatu sistem, proses dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi demi tercapainya tujuan organisasi. Corporate Governance dimaksudkan untuk mengatur hubunganhubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan (mistakes) signifikan dalam strategi korporasi dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera. 10 Pengaturan transaksi yang mengandung benturan kepentingan ditujukan untuk mendorong akuntabilitas pengelola perseroan jika harus melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Di lain sisi, perusahaan membutuhkan kecepatan dalam proses pengambilan keputusan, mengingat peluang bisnis selalu di perebutkan. Oleh karena itu, pengambilan keputusan bisa mendatangkan keuntungan, tetapi tidak tertutup kemungkinan kalau di kemudian hari transaksi yang telah dilakukan perseroan malah mendatangkan kerugian.

8

M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Op cit. Hal 242-243. Ibid. Hal 245. 10 I Nyoman Tjager, dkk, Corporate Governance ; Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia, (Jakarta : PT. Prenhallindo, 2003). Hal 28. 9


Untuk menjaga kejujuran (fairness), pengambilan keputusan untuk transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu itu harus melibatkan pemegang saham yang tidak terkait dengan transaksi tersebut untuk dimintakan persetujuan, sehingga risiko yang harus ditanggung perusahaan bisa dikalkulasikan secara matang oleh pemegang saham. Perusahaan tidak akan dipersalahkan untuk transaksi yang demikian, tetapi itu harus dibuktikan dengan risalah atau notulen Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan demikian, jika terdapat pertentangan kepentingan ekonomis antara kepentingan perseroan dengan kepentingan Direksi, Komisaris, atau pemegang saham utama, maka kepentingan perseroanlah yang harus didahulukan. Pada dasarnya pelanggaran ketentuan benturan kepentingan transaksi tertentu adalah tindakan yang melampaui kekuasaan yang dimiliki oleh Direksi. Direksi yang menyetujui pelaksanaan transaksi yang mengandung benturan kepentingan transaksi tertentu tanpa mendapat persetujuan pemegang saham melalui RUPS adalah perbuatan yang dikategorikan melanggar hukum, sedangkan jika seorang anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama mempengaruhi tindakan perseroan untuk melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan transaksi tertentu tanpa melalui persetujuan RUPS merupakan contoh dari perbuatan yang melampaui wewenangnya. 11

11

M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Op cit. Hal 243-244.


F. Metode Penulisan Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian normatif dengan pengumpulan data secara studi pustaka (library research) disertai mengumpulkan dan membaca referensi melalui peraturan, internet kemudian datadata yang layak diseleksi untuk mendukung penulisan.

G. Sistematika Penulisan Penulisan skripsi ini dibagi ke dalam 5 (lima) bab, dimana masing–masing bab dibagi atas beberapa sub bab. Urutan bab tersebut tersusun secara sistematik dan saling berkaitan antara satu sama lain. Uraian singkat atas bab – bab dan sub bab tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I:

Bab ini merupakan bab pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II:

Bab ini merupakan bab yang berisi tentang penerapan Good Corporate Governance dalam suatu perusahaan, menguraikan bagaimana pengertian, latar belakang, prinsip-prinsip dasar, tujuan dan manfaat, serta bagaimana penerapannya dalam pasar modal. Yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum bagi pemegang saham terhadap benturan kepentingan transaksi tertentu.


BAB III: Bab ini merupakan bab yang berisi tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Yang menguraikan bagaimana pengertian, pengaturannya dalam Peraturan Bapepam No. IX.E.1 dan UU Pasar Modal. Serta bagaimana peranan Bapepam dalam terjadinya Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

BAB IV: Bab ini merupakan bab yang berisi tentang Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham terhadap Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dalam pasar modal, bab ini menguraikan tentang bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham, yang ada dalam peraturan perundang-undangan

dan

dengan

penerapan

Good

Corporate

Governance. Serta bagaimana tanggung jawab pengurus perusahaan dan sanksi dari adanya pelanggaran ketentuan tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

BAB V:

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari skripsi dan saran-saran yang mungkin berguna bagi perkembangan hukum pasar modal di Indonesia.


BAB II PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN PERUSAHAAN

Pada hakekatnya praktek benturan kepentingan transaksi tertentu dapat terjadi disebabkan karena pada perusahaan yang bersangkutan di kelola dengan cara yang tidak professional, disebabkan masih berbasis perusahaan keluarga yang tidak menunjukkan pengelolaan yang transparan, independen dan akuntabel seperti prinsip-prinsip yang ada dalam Good Corporate Governance. Karena prinsip Good Corporate Governance

bertujuan untuk menghormati hak dan

melindungi kepentingan dari pemegang saham, yang sejalan dengan pengaturan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dalam peraturan perundang-undangan dalam pasar modal. 12 Untuk itu, dalam bab ini akan dibahas tentang apakah Good Corporate Governance itu dan bagaimana proses penerapannya. Karena pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Good Corporate Governance merupakan suatu esensi yang mendasar, karena melalui proses pemahaman tersebut, diharapkan Good Corporate Governance dapat terlaksana dengan baik, baik oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan maupun para pelaku usaha sebagai pihak yang melaksanakan ketentuan dari peraturan tersebut. 13 Sehingga pada akhirnya dapat menjadi suatu bentuk perlindungan bagi para pihak yang berkepentingan, khususnya para pemegang saham.

12

M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya. Loc cit. Johannes Ibrahim, Hukum Organisasi Perusahaan ; Pola Kemitraan Dan Badan Hukum, (Bandung : Refika Arditama, 2006). Hal 69. 13


A. Pengertian Good Corporate Governance Secara

umum

istilah

governance

lebih

ditujukan

untuk

sistem

pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang lebih ditujukan pada tindakan yang dilakukan eksekutif perusahaan agar tidak merugikan para stakeholders. Good Corporate Governance memang menyangkut orang (moralitas), etika kerja, dan prinsip-prinsip kerja yang baik. 14 Dalam rangka lebih memahami tentang Good Corporate Governance, maka terlebih dahulu perlu dipahami tentang pengertiannya yang dapat dilihat dari pendapat beberapa pakar dari dan literatur sebagai dasar pemahaman tentang Good Corporate Governance, antara lain : 1. Ernst and Young; “Corporate Governance terdiri atas sekumpulan mekanisme yang saling berkaitan yang terdiri dari Pemegang Saham Institusional, Dewan Direksi dan Komisaris, para manajer yang dibayar berdasarkan kinerjanya, pasar sebagai pengendali perseroan, struktur kepemilikan, struktur keuangan, investor terkait, dan persaingan produk.” 15 2. Task Force Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance: “Good Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders

14

http://Jafis.wordpress.com/2007/10/22/good-corporate-governance, diakses tanggal 11 Februari 2008. 15 Johannes Ibrahim, Op cit. Hal 69-70.


lainnya, berdasarkan pertauran perundang-undangan dan norma yang berlaku. 16 3. Forum For Corporate Governance In Indonesia; “Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.” 17 Selain itu, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance

bagi Bank Umum memberikan

pengertian Good Corporate Governance sebagai berikut: “Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas

(accountability),

pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).” 18 Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa Good Corporate Governance adalah suatu kumpulan atau seperangkat peraturan yang memuat ketentuan tentang bagaimana suatu perusahaan dikelola dengan baik dan benar, dengan penuh integritas dan bagaimana membina hubungan yang baik dengan para stakeholders, yang dapat berguna dalam mewujudkan visi dan misi

16

Nindyo Pramono, Op cit. hal 78. Johannes Ibrahim, Loc cit. 18 Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. Pasal 1 angka 6. 17


serta tujuan dari perusahaan, baik dalam jangka panjang maupun pendek. Karena sistem tata kelola perusahaan yang baik merupakan jalinan keterkaitan antar stakeholders perusahaan yang digunakan untuk menetapkan dan mengawasi arah strategis dan kinerja usaha suatu organisasi. Dan dalam pasar modal, maka penerapan Good Corporate Governance juga dapat diartikan sebagai suatu kewajiban bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatannya di pasar modal untuk senantiasa patuh terhadap berbagai peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh badan atau bursa tempat saham perseroan terdaftar dan tercatat. Termasuk juga bagaimana suatu perusahaan mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam sebagai otoritas pasar modal untuk menjaga agar tidak terjadi pelanggaranpelanggaran terhadap ketentuan pasar modal yang akhirnya bertujuan untuk melindungi semua pihak yang melakukan aktivitas dalam pasar modal itu sendiri.

B. Latar Belakang Pelaksanaan Good Corporate Governance Di dalam tubuh perusahaan, khususnya dalam pengelolaannya dapat menyebabkan kerugian diakibatkan sistem pengelolaannya yang tidak benar. Salah satunya contohnya adalah terjadinya Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, sebagai akibat dari penyalahgunaan wewenang dari pihak Direksi ataupun Komisaris, yang membuat para pihak (khususnya pemegang saham) dalam perusahaan mengalami kerugian. Dan untuk mengurangi resiko itu, maka dibutuhkan suatu sistem pengelolaan perusahaan yang baik dan benar, yang menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan benar. Dimana prinsipprinsip tersebut ada dalam Good Corporate Governance.


Latar belakang penerapan Good Corporate Governance secara umum, dapat dilihat pada era bisnis pasca perang dingin banyak para pelaku bisnis dengan berbagai macam jenis korporasi mulai menjalankan sistem tata kelola perusahaannya secara terbuka, sistimatis dan bertanggung jawab. Hal ini didorong oleh kebutuhan pasar yang menuntut perusahaan publik menjalankan sistem manajemennya secara baik, transparan dan auditabel menyusul maraknya berbagai skandal sistem pelaporan keuangan perusahaan global pada masa itu. 19 Hal ini terkait dengan kebutuhan akan transparansi dalam pengambilan keputusan untuk melakukan suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan agar tidak merugikan para pihak seperti pemegang saham, karena untuk menghormati posisi para pemegang saham maka segala keputusan yang berhubungan dengan jalannya perusahaan harus diambil dengan melibatkan pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas, dengan melakukan RUPS. 20 Sistem tata kelola perusahaan yang tertib dan terbuka ini, yang biasa disebut dengan Good Corporate Governance (GCG), dipromosikan lebih lanjut oleh berbagai instansi, seperti lembaga keuangan dunia seperti the World Bank dan Asian Development Bank dan berbagai kalangan akademisi di dunia pendidikan. Pada saat ini hampir sebagian besar buku baca wajib dalam bidang manajemen umum dan strategi manajemen (strategic management) akan membahas masalah ini dalam salah satu babnya dan menyarankan agar Good Corporate Governance mulai untuk dijalankan oleh perusahaan-perusahaan modern di dunia. 21

19

http://Businessenvironment.wordpress.com/2006/10/18, diakses tanggal 11 Februari 2008. Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas, (Bandung : Nuansa Aulia, 2006). Hal 64. 21 http://Businessenvironment.wordpress.com. Loc cit. 20


Latar belakang pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di Indonesia dapat dilihat dari pengaruh perkembangan perekonomian global, dimana perekonomian modern yang telah mempengaruhi perekonomian nasional yang menuntut adanya pemisahan manajemen perusahaan dari kepemilikan perusahaan yang sejalan dengan agency theory yang menekankan pentingnya pemegang saham sebagai pemilik perusahaan atau menyerahkan pengelolaan perusahaanya tersebut kepada tenaga-tenaga independen dan profesional, yang bertugas untuk kepentingan perusahaan dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan. Dan dalam konsep ini, pemegang saham hanya bertugas mengawasi dan memonitor jalannya perusahaan yang dikelola oleh manajemen pengelola, serta mengembangkan sistem insentif bagi manajemen pengelola untuk memastikan bahwa tenaga-tenaga profesional yang ditunjuk bekerja sebaik-baiknya demi kepentingan perusahaan. Namun perlu disadari pula bahwa pengelolaan perusahaan dengan cara seperti itu memiliki segi negatif, yaitu keleluasaan yang dimiliki oleh manajemen pengelola perusahaan dapat disalahgunakan sehingga mengakibatkan kondisi dimana pengelola perusahaan memaksimalkan keuntungan bagi dirinya dengan beban dan biaya yang harus ditanggung oleh pemegang saham. 22 Berdasarkan hal tersebut, benturan kepentingan antara pemegang saham dengan pengelola perusahaan bisa saja terjadi disebabkan pengelolaan perusahaan yang belum sepenuhnya dilakukan dengan benar karena sistem pengelolaannya tidak menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam Good Corporate Governance, yang mendukung perlindungan

22

Johannes Ibrahim, Op cit. Hal 71.


terhadap pemegang saham dengan cara pengelolaan perusahaan yang transparan dan memiliki akuntabilitas. 23 Perkembangan perekonomian secara global juga membuat perusahaan bergantung pada modal ekstern yang berasal dari equity capital (yaitu dana yang disediakan oleh pemilik perusahaan sebagai bukti dari kepemilikan perusahaan, seperti saham) dan pinjaman, yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatankegiatan perusahaan. Untuk itu, perusahaan harus dapat memberikan kepastian kepada para pemegang saham bahwa dana mereka digunakan secara tepat dan efisien. Dengan manajemen perusahaan yang bertindak secara terbaik untuk kepentingan perusahaan, bukan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, dapat memberikan apa yang diinginkan oleh para pemegang saham, karena dengan pengelolaan perusahaan yang berdasarkan Good Corporate Governance, perusahaan tersebut dapat menciptakan lingkungan kondusif terhadap pertumbuhan usahanya yang efisien dan berkesinambungan. 24

C. Prinsip-Prinsip Dasar Good Corporate Governance Esensi dari perlunya penerapan Good Corporate Governance dalam pengelolaan perusahaan terletak pada ajaran dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang menerapkan bagaimana mengelola suatu perusahaan dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas Good Corporate Governance diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua 23 24

Nindyo Pramono, Op cit. Hal 88. Johannes Ibrahim, Loc cit.


jajaran perusahaan dengan benar. Secara umum prinsip-prinsip dasar Good Corporate Governance yang diperlukan dan harus diterapkan oleh perusahaan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan, antara lain; 25 1. Transparansi (Transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan. 2. Kemandirian/Independensi (Independency), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 3. Akuntabilitas (Accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 4. Pertanggungjawaban

(Responsibility),

yaitu

kesesuaian

di

dalam

pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 5. Kesetaraan/Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

25

Menteri Badan Usaha Milik Negara, Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/MMBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN, Pasal 3. Heriyansyah Putra : Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Dalam Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu Di Pasar Modal, 2008 USU Repository © 2008

Dimana prinsip-prinsip dasar Good Corporate Governance tersebut sejalan dengan apa yang dirumuskan oleh Organization for Economic Corporation and Development (OECD). 26 Prinsip-prinsip tersebut juga dapat diwujudkan secara konkrit, antara lain dengan melakukan pemisahan kekuasaan berupa tanggung jawab dan kewenangan yang disertai dengan mekanisme kerjasama antara organ-organ perusahaan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dari organ-organ tersebut untuk menghindari adanya benturan kepentingan atau intervensi dari pihak luar, melakukan sistem pengendalian internal dan eksternal yang kuat dan pengungkapan informasi material mengenai perusahaan melalui media yang dapat diakses dengan mudah oleh pihak-pihak yang berkepentingan (accessable) serta juga menetapkan visi, misi, tujuan, dan strategi secara jelas sehingga kinerja perusahaan maupun kontribusi masing-masing individu dapat dinilai secara objektif. 27 Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) adalah forum perkumpulan dari asosiasi-asosiasi bisnis dan profesi di Indonesia yang memberikan penjabaran tentang bentuk-bentuk konkrit dari prinsip-prinsip dasar secara internasional Good Corporate Governance yang lain, yaitu sebagai berikut: 28 a. Hak-hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta

26

I Nyoman Tjager, dkk, Op cit. Hal 53. Johannes Ibrahim. Op cit. Hal 73. 28 Nindyo Pramono. Op cit. Hal 78. Lihat juga Forum for Corporate Governance in Indonesia, dalam Johannes Ibrahim, Ibid. 27


dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan. b. Perlakuan sama terhadap pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (insider trading). c. Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang saham dan kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan. d. Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan serta para pemegang kepentingan (stakeholders). e. Tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen dan pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dapat dilaksanakan dengan adanya pedoman pokok pelaksanaan dari masing-masing prinsip tersebut, antara lain : 29 1. Akuntabilitas (Accountability), pedoman pelaksanaannya adalah :

29

http://Kunami.wordpress.com/2007/11/09. Pelaksanaan-Good-Corporate-Governance. Hal 4-6, diakses tanggal 11 Februari 2008.


a. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masingmasing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan. b. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan Good Corporate Governance. c. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. d. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran utama dan strategi perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishtment system). e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (code of conduct) yang telah disepakati. 2. Kemandirian/Independensi

(Independency),

pedoman

pelaksaanaannya

adalah; a. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. b. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak


saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif. 3. Transparansi (Transparency), pedoman pelaksanaannya; a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya yang memiliki benturan kepentingan, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan Good Corporate Governance serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan. c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. d. Kebijakan

perusahaan

harus

tertulis

dan

secara

proporsional

dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.


4. Pertanggungjawaban (Responsibility), pedoman pelaksanaannya; a. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (by-laws). b. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial antara lain dengan peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. 5. Kesetaraan/Kewajaran (fairness), pedoman pelaksanaanya; a. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk

memberikan

masukan

dan

menyampaikan

pendapat

bagi

kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing. b. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. c. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, jender, dan kondisi fisik.

D. Tujuan dan Manfaat Penerapan Good Corporate Governance Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik adalah suatu wahana untuk mengamankan aset perseroan untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham dalam jangka panjang. Menurut konsep Good Corporate


Governance, perusahaan akan memperoleh nilai perusahaan (value of the firm) yang maksimal apabila fungsi dan tugas masing-masing pelaku organisasi bisnis yang modern dapat dipisahkan dengan membentuk; 30 1. Board of Directors (BOD), dengan syarat mereka bekerja full time dengan tidak boleh merangkap pekerjaan. Dewan Direksi mengelola perusahaan melalui berbagai keputusan strategis manajemen perusahaan. 2. Board of Commisionners (BOC), meliputi Komisaris Biasa dan Komisaris Independen serta berbagai komite yang dibentuknya. Fungsi utama BOC adalah mengawasi arah pengelolaan perusahaan dan jalannya perusahaan menurut prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Selain itu manfaat Good Corporate Governance bagi suatu korporasi, adalah : 31 1.

Perbaikan dalam komunikasi.

2.

Minimalisasi potensi benturan kepentingan.

3.

Fokus pada strategi-strategi utama.

4.

Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi.

5.

Kesinambungan manfaaat.

6.

Promosi citra korporasi.

7.

Peningkatan kepuasan pelanggan.

8.

Perolehan kepercayaan investor.

9.

Lebih mudah memperoleh modal.

10.

Biaya modal rendah.

30 31

http://Businessenvironment.wordpress.com/2006/10/18. Loc cit. Nindyo Pramono, Op cit. Hal 91.


11.

Memperbaiki kinerja usaha.

12.

Mempengaruhi harga saham perusahaan di bursa efek.

13.

Memperbaiki kinerja ekonomi. Penerapan Good Corporate Governance tidak bisa bila hanya dilakukan

oleh pihak perusahaan saja. Karena pada prakteknya, suatu perusahaan melakukan aktivitas tidak secara internal saja, tapi juga di luar dari perusahaan yang berpengaruh bagi masyarakat dan negara. Oleh karena itu, pelaksanaannya perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Dimana hal ini diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah: 32 1. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (consistent law enforcement). Sebagai langkah konkrit dari pemerintah terhadap pembangunan iklim ekonomi yang sehat adalah dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara, menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan Good

32

http://Kunami.wordpress.com. Op cit. Hal 1.


Corporate Governance secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya

bertujuan

untuk

meningkatkan

keberhasilan

usaha

dan

akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. 33 2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan Good Corporate Governance sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha. 3. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (social control) secara obyektif dan bertanggung jawab. Selanjutnya, penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dimaksudkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut, yaitu;34 1. Memaksimalkan nilai perseroan dan nilai perseroan bagi pemegang saham dengan cara meningkatkan prinsip-prinsip yang ada dalam Good Corporate Governance, agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, yang mendukung investasi. 2. Mendorong pengelolaan perseroan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Dewan Komisaris, Direksi dan RUPS. 33 34

http://www.bpkp.go.id, diakses tanggal 14 Februari 2008. I Nyoman Tjager, dkk, Op cit. Hal 135-136.


3. Mendorong agar pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perseroan terhadap pihak yang berkepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar perseroan. Selain itu, menurut FCGI penerapan prinsip-prinsip dasar dari Good Corporate Governance dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain : 35 1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders. 2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value. 3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. 4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan deviden. Khusus bagi BUMN akan dapat membantu penerimaan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terutama dari hasil privatisasi. Khusus mengenai Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, penerapan Good Corporate Governance bertujuan dan bermanfaaat untuk memberikan

35

Forum for Corporate Governance in Indonesia, dalam Johannes Ibrahim, Loc cit.


perlindungan terhadap kepentingan para pemegang saham sebagai pihak yang dirugikan. Perlindungan kepentingan pemegang saham terhadap Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu melalui penerapan Good Corporate Governance tersebut dapat dilakukan karena prinsip-prinisip pengelolaan perusahaan yang ada dalam Good Corporate Governance memandang kepentingan pemegang saham serta masyarakat luas sebagai bagian dari stakeholders, adalah suatu hal yang harus dilindungi. Dengan demikian, bila prinsip-prinsip yang ada dalam Good Corporate Governance tersebut dilaksanakan dengan baik dan benar, maka Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dapat dihindarkan. Karena pihak pengelola berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance tersebut akan melaksanakan pengelolaan perusahaan dengan baik dan berusaha agar Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu tidak terjadi, karena menyadari bahwa mereka harus melindungi kepentingan pemegang saham yang dapat dirugikan karena adanya transaksi tersebut.

E. Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Di Pasar Modal Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada suatu perusahaan, selain bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan (value of firm) juga harus diterapkan dalam setiap kegiatan perusahaan itu, termasuk kegiatan di dalam pasar modal. Dalam hal Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu yang terjadi karena ada benturan kepentingan ekonomis antara perusahaan dengan kepentingan

pihak

pengelola

perusahaan,

yang

dapat

terjadi

karena


penyalahgunaan wewenang dari pihak pengelola (ultra vires) karena tidak diterapkannya prinsip Good Corporate Governance dengan baik. Dalam segala aktivitas pasar modal yang dilakukan oleh para pelaku usaha harus berdasarkan prinsip keterbukaan. Dan prinsip keterbukaan tersebut merupakan bentuk dari penerapan Good Corporate Governance. Dan sebaliknya penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance diperlukan untuk mendukung prinsip keterbukaan, karena prinsip keterbukaan di dalam pasar modal memiliki tiga fungsi, yaitu : 36 pertama, untuk memelihara kepercayaan publik terhadap pasar; kedua, untuk menciptakan mekanisme pasar yang efisien; dan ketiga, untuk mencegah penipuan (fraud). Perusahaan yang menerapkan Good Corporate Governance, akan memisahkan fungsi pengelolaan dari kepemilikan perusahaan. Dimana fungsi pengelolaan akan diserahkan kepada pihak di luar pemilik perusahaan yang independen yang akan bekerja secara independen dan profesional dalam memberi informasi yang diperlukan dalam kegiatan perusahaan dalam pasar modal dengan sebenarnya (transparansi). Karena bersifat independen dan profesional maka tidak akan ada maksud untuk melindungi perusahaan, atau demi kepentingan pribadi sebagai pengelola perusahaan. Sehingga dalam pengungkapan segala informasi yang diperlukan tidak ada informasi yang tidak benar tentang perusahaan tersebut (omission), yang berguna demi memperlancar langkah perusahaan tersebut dan menjaga kredibilitasnya dalam kegiatan pasar modal. Namun bila pihak pengelola dari perusahaan tersebut berasal dari keluarga pemilik perusahaan tersebut, maka

36

Bismar Nasution , Op cit. Hal 7.


bisa saja informasi yang diberikan adalah tidak benar karena maksud dari pemberian informasi tersebut adalah untuk melindungi perusahaan karena perusahaan tersebut adalah milik pribadi karena statusnya sebagai perusahaan keluarga, walaupun hal itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan hal-hal yang berkaitan dengan penerapan Good Corporate Governance dalam pasar modal mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah. Karena saat ini sedang dibahas tentang draft perubahan terhadap UU Pasar Modal dan dimasukannya pengaturan tentang pengelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dalam draft perubahan UU Pasar Modal. Draft Pasal 84 B UU Pasar Modal tersebut menentukan bahwa pengurus emiten dan perusahaan publik wajib memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik. Lebih lanjut, draft penjelasan Pasal 8 B ayat 1 UU Pasar Modal tersebut menyatakan, bahwa prinsip-prinsip pengelolaan pengelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) meliputi antara lain prinsip fairness, transparency, accountability, dan responsibility. Pengaturan ini dimaksud untuk memberikan perlindungan kepada pemegang saham terutama pemegang saham publik dan sebagai perwujudan tanggung jawab perusahaan kepada publik. 37 Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam pasar modal terlihat dengan keharusan perusahaan publik yang tercatat di bursa wajib memiliki beberapa anggota Dewan Komisaris

yang memenuhi kualifikasi

sebagai Komisaris Independen berdasarkan Surat Edaran Bapepam Nomor 37

Bismar Nasution, Pentingnya Keterbukaan untuk Pengelolaan Perusahaan yang Baik dalam UUPM, http://bismarnasty.files.wordpress.com/2007/06. Hal 4, diakses tanggal 17 Maret 2008. Heriyansyah Putra : Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Dalam Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu Di Pasar Modal, 2008 USU Repository © 2008

SE03/PM/2000 tentang Komisaris Independen dan Peraturan Pencatatan Efek Nomor 339/BEJ/07-2001 tanggal 21 Juli 2001. Keberadaan Komisaris Independen ini berhubungan dengan ketentuan penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Antara lain: 38 1. Jumlah Komisaris Independen adalah sekurang-kurangnya 30% dari seluruh jumlah anggota Komisaris. 2. Perlunya dibentuk Komite Audit. 3. Keharusan perusahaan memiliki Sekretaris Perusahaan (corporate secretary). Fungsi dari seorang Komisaris adalah sebagai pengawas terhadap pengurus perseroan yang dilakukan oleh Direksi. Dan dalam fungsi pengawasan tersebut terkandung kewajiban Komisaris untuk memberi nasehat (advise) kepada Direksi dalam menjalankan pengelolaan perusahaan. Persyaratan seorang Komisaris Independen harus tetap mengacu pada UU Perseroan Terbatas tentang syarat utama untuk menjadi seorang Komisaris suatu Perseroan Terbatas. 39 Namun bagi perusahaan tercatat 40 tentang Komisaris Independen ini mengacu pada ketentuan peraturan Bursa Efek Jakarta No. Kep.BEJ.305/2004 (Peraturan No.1-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang

38

http://Businessenvironment.wordpress.com. Loc cit. UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas), Pasal 1 angka 6 dan Pasal 108. 40 Perusahaan tercatat adalah Emiten atau Perusahaan Publik yang efeknya tercatat di bursa. Kep.BEJ.305/2004 (Peraturan No.1-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat). 39


Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat) yang mensyaratkan bahwa Komisaris Independen dari perusahaan tercatat harus pula memiliki reputasi baik. 41 Keberadaan Komite Audit berlaku bagi perusahaan tercatat di papan utama, tapi juga di papan pengembangan. 42 Pentingnya keberadaan Komite Audit ini tidak terlepas dari tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimilikinya. Komite Audit bertugas menjalankan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, serta mengidentifikasi halhal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang mencakup; 43 1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan. 2. Menelaah independensi dan obyektifitas akuntan publik. 3. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang perlu dipertimbangkan. 4. Melakukan penelahaan atas efektifitas pengendalian internal perusahaan. 5. Menelaah tingkat kepatuhan perusahaan. 6. Melakukan pemeriksaan atas dugaan adanya kesalahan dalam keputusan Direksi atau penyimpangan dalam hasil keputusan rapat Direksi. Komisaris Independen wajib juga menyampaikan peristiwa atau kejadian penting yang diketahuinya kepada Dewan Komisaris Perusahaan Tercatat. 44 Keberadaan Sekretaris Perusahaan (corporate secretary) adalah indikasi penerapan Good Corporate Governance, seperti Komisaris Independen dan 41

Ibid, angka romawi III.1.10 Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, Merger Perusahaan Publik, Suatu Kajian Hukum Korporasi, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006) Hal 89. 43 http://Businessenvironment.wordpress.com, Loc cit. 44 Ibid. 42


Komite Audit. Sama seperti Komite Audit, maka Sekretaris Perusahaan berlaku di papan utama dan dan papan pengembangan. 45 Berdasarkan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-63/PM/1996, tanggal 17 Januari 1996 (Peraturan Nomor IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan), maka pembentukan Sekretaris Perusahaan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan Emiten atau Perusahaan Publik kepada masyarakat pemodal dalam rangka perkembangan pasar modal di Indonesia. Dan Sekretaris Perusahaan memiliki tugas : 46 1.

Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

2.

Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Emiten atau Perusahaan Publik.

3.

Fungsi Sekretaris Perusahaan dapat dirangkap oleh Direktur Emiten atau Perusahaan Publik.

4.

Sebagai penghubung atau contact person antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan Bapepam dan masyarakat.

5.

Memberikan masukan kepada Direksi Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksananya.

45

Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia. Op cit. Hal 94. http://www.Bapepam.go.id/old/hukum/peraturan/emiten/IX.I.4.htm, diakses tanggal 13 Februari 2008. 46


BAB III BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU A. Pengertian Benturan kepentingan dalam artian bisnis adalah suatu kondisi atau sistem dimana seseorang karena kedudukan atau wewenang yang dimilikinya di perusahaan memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh perusahaan secara obyektif. Benturan kepentingan ini dapat menimbulkan adanya pertentangan antara kepentingan ekonomis pribadi, kelompok atau keluarga dengan kepentingan ekonomis perusahaan. 47 Namun apakah sebenarnya yang di maksud dengan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang pasar modal? Transaksi yang mengandung benturan kepentingan (Conflict of Interest) diatur dalam UU Pasar Modal dalam Pasal 82 Ayat (2) yang menyebutkan, “Bapepam dapat mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen untuk secara sah dapat melakukan transaksi yang berbenturan kepentingan, yaitu perbedaan kepentingankepentingan ekonomis emiten

atau perusahaan publik dengan kepentingan

ekonomis pribadi Direksi atau Komisaris atau juga Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik.” UU Pasar Modal mencantumkan ketentuan mengenai hal ini menandakan bahwa praktik demikian telah berlangsung lama

47

Sumber: SK Direksi ELNUSA No. 112/EN/KPTS/1000/2004 tentang Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Rangka Menghindari Benturan Kepentingan., http://elnusa.wordpress.com. Loc cit. Heriyansyah Putra : Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Dalam Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu Di Pasar Modal, 2008 USU Repository © 2008

dan berpotensi merugikan para pihak, karena adanya unsur kolusi dan pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi. 48 Pengertian tentang benturan kepentingan ini dapat ditemukan dalam peraturan pelaksana dari UU Pasar Modal yaitu Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-32/PM/2000 tanggal 22 Agustus 2000 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (Peraturan IX.E.1), yaitu perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi Direktur, Komisaris, Pemegang Saham Utama perusahaan, atau pihak terafiliasi dari Direktur, Komisaris, atau Pemegang Saham Utama. 49 Dan sebagai perbandingan, pengertian benturan kepentingan dapat ditemukan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum yang memberikan definisi tentang benturan kepentingan yaitu perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan Bank. Transaksi Benturan Kepentingan sendiri terdiri atas 2 (dua) unsur yaitu Transaksi dan Benturan Kepentingan. Transaksi adalah aktivitas atau kontrak dalam rangka memberikan dan atau mendapat pinjaman, memperoleh, melepaskan, atau menggunakan aktiva, jasa, atau efek suatu perusahaan atau perusahaan terkendali maupun mengadakan kontrak sehubungan dengan aktivitas

48

M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Op cit. Hal 241. Badan Pengawas Pasar Modal, Keputusan Ketua Bapepam tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Keputusan Nomor 32/PM/2000 (Peraturan Nomor IX.E.1). Angka 1 huruf d. 49


tersebut.

50

Dari definisi tersebut, dapat terlihat bahwa pengertian Transaksi

adalah sangat luas karena pada prinsipnya meliputi pemberian jaminan, pinjaman hutang, jasa, akuisisi atau penjualan aktiva. Sedangkan benturan kepentingan didefinisikan sebagai perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi Direktur, Komisaris, pemegang saham utama Perusahaan, atau Pihak Terafiliasi dari Direktur, Komisaris, atau Pemegang Saham Utama. 51

B. Pengaturan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dalam Peraturan Nomor IX.E.1 dan Undang-Undang Pasar Modal Selain dalam UU Pasar Modal, pengaturan tentang benturan kepentingan dalam pasar modal di muat dalam salah satu peraturan pelaksana dari UU Pasar Modal, yaitu peraturan Nomor IX.E.1 yang dimuat dalam lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-32/PM/2000 tanggal 22 Agustus 2000. Secara historikal, peraturan ini diterbitkan tahun 1996, tidak lama setelah dikeluarkannya UU Pasar Modal dan dimuat dalam Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-84/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996, yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-12/PM/1997 tanggal 30 April 1997 sebelum akhirnya diubah kembali dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-32/PM/2000. 52 Dimana melalui peraturan ini, Bapepam mempertegas kata “dapat mewajibkan” pada UU Pasar Modal Pasal 82 ayat (2) menjadi suatu keharusan. Dimana dinyatakan bahwa jika suatu transaksi dimana seorang Komisaris, 50

Ibid. Angka 1 huruf c. Ibid. Angka 1 huruf d. 52 Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, Op cit. Hal 43. 51


Direktur, atau Pemegang Saham Utama mempunyai benturan kepentingan, maka transaksi yang dimaksud harus disetujui oleh para Pemegang Saham Independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1 ini. Persetujuan mengenai hal tersebut harus di tegaskan dalam bentuk akta notariil. Dengan demikian peraturan pelaksana ini lebih tegas dan secara hukum ketegasan itu lebih menguntungkan di dalam penegakan hukum. 53 Karena peraturan tersebut lebih serius untuk melindungi kepentingan Pemegang Saham Independen. 54 Namun dalam pelaksanaannya, Peraturan IX.E.1 ini cukup rumit dan memiliki cakupan yang luas sehingga tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaannya oleh Perusahaan Publik atau Emiten yang akan mengadakan transaksi yang berbenturan kepentingan. Secara prinsip peraturan ini bertujuan : 55 1. Melindungi kepentingan pemegang saham independen yang umumnya merupakan pemegang saham minoritas dari perbuatan yang melampaui kewenangan Direksi dan Komisaris serta pemegang saham utama dalam melakukan transaksi dalam melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu (UU Pasar Modal Pasal 82 ayat (2) jo. Peraturan Nomor IX.E.1). 2. Mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh Direksi, Komisaris atau pemegang saham utama untuk melakukan transaksi yang

53

M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Op cit. Hal 242. UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, penjelasan Pasal 82 Ayat (2) jo. Peraturan IX.E.1. Op cit.Angka 1 huruf e. 55 M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya. Loc cit. 54


mengandung benturan kepentingan tertentu (UU Pasar Modal Pasal 82 ayat (2) jo. Peraturan Nomor IX.E.1). 3. Melaksanakan prinsip keterbukaan dan penghormatan terhadap hak-hak pemegang saham independen berdasarkan asas kesetaraan, persetujuan pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50 % saham yang ada merupakan suatu keharusan (UU Pasar Modal Pasal 86 Ayat (1)). Lahirnya peraturan Nomor IX.E.1 merupakan suatu respon terhadap konflik kepentingan (conflict of interest) yang biasanya menguntungkan pihakpihak tertentu, karena adanya kolusi yang didasarkan pada kewenangan dan ketidaktransparannya proses pengambilan keputusan. Latar belakang budaya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang berasal dari perusahaan keluarga yang membesar menjadi konglomerasi makin membuka kemungkinan terjadinya tindakan-tindakan yang mengandung konflik kepentingan. Prilaku kolutif di dunia bisnis sering kali terdengar terjadi. Sebagai akibatnya, hal itu tumbuh dan berkembang sampai sekarang, sehingga perusahaan yang ada berjalan dengan ditopang oleh suatu sikap yang tidak benar. Dan disisi lain, pemberlakukan ketentuan ini sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance, yaitu menghormati hak pemegang saham, memberikan perlakuan sama diantara pemegang saham, dan melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Prinsip lainnya adalah penerapan prinsip keterbukaan. 56 Transaksi yang mengandung benturan kepentingan terjadi karena tidak mendapat persetujuan dari para pemegang saham, oleh karena itu, Bapepam

56

Ibid.


sebagai otoritas pasar modal tidak mengkategorikan tindakan melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagai suatu pelanggaran sepanjang transaksi yang dilakukan tersebut telah mendapat persetujuan dari pemegang saham sesuai dengan prosedur yang dimuat dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 57 Transaksi yang berbenturan kepentingan adalah transaksi dimana seorang Komisaris, Direktur, atau Pemegang Saham Utama mempunyai benturan kepentingan, yakni perbedaan kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi Komisaris, Direktur, dan Pemegang Saham Utama. Dengan

demikian,

suatu

transaksi

termasuk

memiliki

benturan

kepentingan jika dipenuhi unsur-unsur berikut ini : 58 1. Adanya transaksi, yaitu suatu aktivitas atau kontrak dalam rangka memberikan dan/atau mendapat pinjaman, memperoleh, melepaskan atau menggunakan aktiva, jasa atau efek suatu perusahaan atau perusahaan terkendali, atau mengadakan kontrak sehubungan dengan adanya aktivitas tersebut. 2. Adanya benturan kepentingan. 3. Benturan kepentingan tersebut adalah antara perusahaan dengan Komisaris atau Direktur atau Pemegang Saham Utama. 4. Kepentingan yang berbenturan adalah kepentingan ekonomis. Namun, tidak semua transaksi yang tidak mendapat persetujuan pemegang saham dikategorikan sebagai transaksi yang mengandung benturan kepentingan. 57

Badan Pengawas Pasar Modal, (Peraturan Nomor IX.E.1), Op cit. Angka 2. Munir Fuady, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), Buku Kedua, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003). Hal. 190-191. 58


Ada juga beberapa jenis transaksi yang dikecualikan dari keharusan untuk mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Independen. 59 Bapepam memasukkan sejumlah transaksi yang dikecualikan dalam Peraturan Nomor IX.E.1. Hal ini dilakukan demi kepentingan tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Tindakan BPPN tersebut dikategorikan sebagai tindakan dalam keadaan darurat sehingga memerlukan pengecualian sebagai alas hukum yang sah. 60 Transaksi yang dikecualikan tersebut adalah : 61 1. Transaksi antara perusahaan dengan perusahaan terkendali yang saham atau modalnya dimiliki sekurang-kurangnya 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) atau antara sesama perusahaan terkendali yang saham atau modalnya dimiliki sekurang-kurangnya 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) oleh perusahaan dimaksud, jika laporan keuangan dari perusahaan tersebut dikonsolidasikan. 2. Transaksi antara perusahaan dengan perusahaan terkendali yang saham atau modalnya tidak dimiliki seluruhnya dan tidak satu pun saham atau modal perusahaan terkendali dimiliki oleh Komisaris, Direktur, Pemegang Saham Utama perusahaan dimaksud, atau pihak terafiliasinya. Apabila pemilikan saham pada perusahaan terkendali tersebut melebihi 50% (lima puluh perseratus), maka laporan keuangannya harus dikonsolidasikan. 3. Transaksi yang melibatkan perusahaan atau perusahaan terkendali dengan pihak terafiliasi dilakukan jauh sebelum penawaran umum dan telah diungkap dalam prospektus penawaran umum. 59

Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, Op cit. Hal 54. M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Op cit. Hal 246. 61 Badan Pengawas Pasar Modal, (Peraturan Nomor IX.E.1) Op cit. Angka 3 huruf a-i. 60


4. Transaksi yang melibatkan perusahaan atau perusahaan terkendali dengan pihak terafiliasi yang dimulai sesudah penawaran umum, yang telah memperoleh persetujuan pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh perseratus) saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen. 5. Transaksi antara perusahaan baik dengan karyawan, Direksi atau Komisaris perusahaan tersebut maupun dengan karyawan, Direksi atau Komisaris perusahaan terkendali, dan transaksi antara perusahaan terkendali baik dengan karyawan, Direksi atau Komisaris perusahaan terkendali tersebut maupun dengan karyawan, Direksi atau Komisaris perusahaan dengan persyaratan yang sama, sepanjang hal tersebut diungkapkan kepada Bapepam, para pemegang saham dan semua karyawan. 6. Penggunaan setiap fasilitas yang diberikan oleh perusahaan atau perusahaan terkendali kepada Komisaris, Direktur, dan Pemegang Saham Utama yang juga sebagai karyawan yang langsung berhubungan dengan tanggung jawab mereka terhadap perusahaan tersebut dan sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan yang disampaikan kepada Bapepam sebagai informasi kepada masyarakat. 7. Imbalan, termasuk gaji, iuran dana pensiun, dan atau manfaat khusus yang diberikan kepada Komisaris, Direktur dan Pemegang Saham Utama yang juga sebagai karyawan, jika jumlah secara keseluruhan dari imbalan tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan berkala.


8. Pembelian tanah dan atau bangunan rumah tinggal dari seorang Komisaris, Direktur, dan Pemegang Saham Utama, atau setiap pihak yang mereka ketahui terafiliasi dengan perusahaan pada saat itu dalam jumlah tidak lebih dari Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) atau kurang dari 0,5% (nol koma lima perseratus) dari nilai kekayaan bersih perusahaan, sesuai dengan laporan keuangan terakhir yang diperiksa oleh akuntan. Pembelian dimaksud harus sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan yang berlaku bagi semua karyawan dan telah diungkapkan kepada Bapepam, para pemegang saham dan karyawan. Pembelian dimana terdapat benturan kepentingan dan yang jumlahnya lebih dari Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) wajib dinilai oleh Penilai Independen. 9. Transaksi yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dalam rangka restrukturisasi perusahaan dan pemulihan ekonomi nasional. Dan terhadap transaksi yang harus mendapat persetujuan para pemegang saham, harus dilakukan melalui RUPS yang harus diberitahukan terlebih dahulu. Pemberitahuan tersebut harus meliputi informasi-informasi mengenai :62 1. Uraian mengenai transaksi, sekurang-kurangnya : a. kekayaan atau jasa yang bersangkutan; b. nilai transaksi yang bersangkutan; c. nama pihak-pihak yang mengadakan transaksi dan hubungan mereka dengan perusahaan yang bersangkutan; dan

62

Ibid. Angka 6.


d. sifat dari benturan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dalam transaksi tersebut; 2. Ringkasan laporan pihak independen yang ditunjuk. 3. Tanggal, waktu, dan tempat diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham dan rapat pemegang saham selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam rapat pertama, pernyataan tentang persyaratan pemberian suara dalam rencana transaksi tersebut dan pemberian suara setuju yang disyaratkan dalam setiap rapat sesuai dengan peraturan ini. 4. Penjelasan pertimbangan dan alasan dilakukannya transaksi tersebut, dibandingkan dengan apabila dilakukan Transaksi lain yang sejenis yang tidak mengandung Benturan Kepentingan. 5. Rencana

perusahaan,

data

perusahaan

dan

informasi

lain

yang

dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam angka 7 Peraturan IX.E.1, yaitu bila transaksi benturan kepentingan yang dilakukan tersebut berhubungan dengan transaksi material, kegiatan usaha utama, atau pengambilalihan perusahaan terbuka, maka selain mengikuti ketentuan peraturan ini, juga harus mengikuti keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material, Kegiatan Usaha Utama, atau Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.


6. Pernyataan Komisaris dan Direktur yang menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan. 7. Ringkasan laporan tenaga ahli atau Konsultan Independen jika dianggap perlu oleh Bapepam. Dan pemberitahuan untuk rapat tersebut harus di umumkan dengan ketentuan sebagai berikut: 63 1.

Pengumuman mengenai pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham harus diterbitkan sekurang-kurangnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum rapat dan pemberitahuan dimaksud harus memuat informasi yang disyaratkan oleh angka 6 Peraturan IX.E.1. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat dimaksud. Panggilan harus dikirimkan dengan surat pos tercatat atau faksimili ke alamat pemegang saham disamping panggilan yang diterbitkan melalui surat kabar. Panggilan dimaksud harus disertai dengan informasi yang disyaratkan dalam angka 6 Peraturan IX.E.1.

2.

Untuk rapat kedua dan ketiga, masing-masing panggilan dimaksud harus diumumkan melalui 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar nasional selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum RUPS kedua dilakukan, dengan menyebutkan telah diselenggarakannya RUPS pertama tetapi tidak mencapai kuorum. Panggilan kepada Pemegang Saham Independen yang tidak hadir dalam rapat terdahulu harus dikirimkan

63

Ibid. Angka 3 jo angka 6 dan 12.


melalui surat pos tercatat atau faksimili sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat. Sejumlah modus atau cara melakukan transaksi yang dapat dikategorikan sebagai transaksi yang mengandung benturan kepentingan menurut Peraturan Nomor IX.E.1 adalah: 64 1. Penggabungan

usaha,

pembelian

saham,

peleburan

usaha,

atau

pembentukan usaha patungan. 2. Perolehan kontrak penting. 3. Pembelian, atau kerugian penjualan aktiva yang material. 4. Pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain. 5. Memberi pinjaman kepada perusahaan lain dimana Direktur, Komisaris, Pemegang Saham Utama atau perusahaan terkendali dari perusahaan publik merupakan pemegang saham atau Direktur atau Komisaris. 6. Memperoleh pinjaman dari perusahaan lain dimana Direktur, Komisaris, Pemegang Saham Utama atau perusahaan terkendali dari perusahaan publik merupakan pemegang saham atau Direktur atau Komisaris. 7. Melepaskan aktiva perusahaan publik kepada perusahaan lain dimana Direktur, Komisaris, Pemegang Saham Utama atau perusahaan terkendali dari perusahaan publik merupakan pemegang saham atau Direktur atau Komisaris.

64

M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Op cit. Hal 247-248.


8. Mengalihkan aktiva perusahaan publik kepada pihak lain yang mana turut berperan dalam transaksi tersebut pemegang saham utama, Komisaris atau Direksi perusahaan publik atau Emiten. 9. Memakai jasa perusahaan dimana Direktur, Komisaris, pemegang saham utama atau perusahaan terkendali dari perusahaan publik merupakan pemegang saham atau Direktur atau Komisaris. 10. Membeli saham perseroan lain dimana Direktur, Komisaris, Pemegang Saham Utama atau perusahaan terkendali dari perusahaan publik merupakan pemegang saham atau Direktur atau Komisaris. 11. Melakukan penyertaan pada perusahaan lain. Perusahaan publik melakukan penyertaan pada perusahaan publik yang mana Direktur, Komisaris, pemegang saham utama dari perusahaan publik merupakan pemegang saham atau Direktur atau Komisaris dari perusahaan yang menerima penyertaan. 12. Menggunakan fasiliitas pada perusahaan publik oleh perusahaan lain baik afiliasi atau bukan. Perusahaan publik memberikan jasa penggunaan fasilitas perusahaan lain yang mana Direktur, Komisaris, pemegang saham utama perusahaan publik merupakan pemegang saham atau Direktur atau Komisaris dari perusahaan yang mempergunakan fasilitas tersebut. 13. Perusahaan menggunakan fasilitas perusahaan lain oleh perusahaan publik. Perusahaan publik mempergunakan fasilitas perusahaan lain yang mana Direktur, Komisaris, Pemegang Saham Utama dari perusahaan publik


merupakan pemegang saham atau Direktur atau Komisaris dari pemberi fasilitas 14. Dan transaksi lain yang berindikasikan adanya benturan kepentingan. Tidak semua transaksi yang mengandung benturan kepentingan tidak dapat dilakukan. Karena dalam ketentuan dalam Peraturan Nomor IX.E.1 menyatakan bahwa transaksi benturan kepentingan tertentu tetap dapat dilakukan dan sah bila mengikuti persyaratan yang ada dalam peraturan tersebut, yaitu harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Independen melalui RUPS dan persetujuan tersebut harus dituangkan dalam akta notaril. Peraturan Nomor IX.E.1 mensyaratkan bahwa RUPS untuk transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dapat di lakukan sampai tiga kali. 65 Untuk sahnya suatu keputusan dari sebuah RUPS, harus tetap memperhatikan tentang kuorum rapat. Yang dimaksud dengan kuorum adalah jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam rapat, agar dapat mengesahkan suatu putusan (to make it valid). RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari setengah bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali UU Perseroan Terbatas dan atau Anggaran Dasar menentukan lain.

66

Dan Anggaran Dasar tidak boleh

menentukan kuorum yang lebih kecil dari yang ditentukan UU Perseroan Terbatas (Pasal 86-89). Angka 9 dan 10 Peraturan IX.E.1 mensyaratkan bahwa RUPS yang diadakan untuk meminta persetujuan tentang transaksi yang mengandung 65

Badan Pengawas Pasar Modal, (Peraturan Nomor IX.E.1) Op cit. Angka 9 dan 10. I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan; Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha, (Jakarta : Kesaint Blanc, 2002). Hal 262. 66


benturan kepentingan dapat dilakukan sampai tiga kali dengan persyaratan dalam setiap pelaksanaan RUPS tersebut. RUPS pertama, ketentuan pelaksanaannya adalah : 1. Harus dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh perseratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. 2. Harus disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh perseratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. Apabila dalam RUPS pertama tidak tercapai kuorum, maka harus dilaksanakan RUPS kedua, dengan ketentuan ; 1. Dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh per seratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. 2. Disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh perseratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. 3. Pemberian suara dari Pemegang Saham Independen dapat dilakukan langsung oleh Pemegang Saham Independen (atau wakil yang diberi kuasa.) 67 Dalam hal kuorum RUPS kedua juga tidak tercapai, maka dilakukan RUPS ketiga. Dengan persyaratan;

67

M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Op cit. Hal 250.


1. Memperoleh persetujuan dari Bapepam. 2. Telah diumumkan kepada masyarakat (sesuai ketentuan angka 11 Peraturan Nomor IX.E.1). 3. Disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh perseratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir. 68 Jika dalam RUPS ketiga tidak juga mendapat persetujuan Pemegang Saham Independen, maka transaksi tersebut tidak boleh diajukan kembali dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal penolakan. 69 Setiap rencana transaksi yang mengandung benturan kepentingan harus diungkapkan terlebih dahulu, karena informasi itu merupakan panduan penting bagi pemegang saham atau investor untuk mengambil keputusan. Semua transaksi tersebut harus diungkapkan secepat mungkin (paling lambat dua hari setelah dilakukannya transaksi). 70

C. Peranan Bapepam Peranan Bapepam di dalam pasar modal dapat dilihat dari Pasal 4 Undangundang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang menyatakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari pasar modal dilakukan oleh Bapepam yang bertujuan untuk mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Bapepam mempunyai kewenangan untuk memberikan izin, persetujuan, dan pendaftaran kepada para pelaku pasar modal, 68

Badan Pengawas Pasar Modal, (Peraturan Nomor IX.E.1) Op cit. Angka 10. Ibid. Angka 11. 70 M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Op cit. Hal 251. 69


memproses pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, menerbitkan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di bidang pasar modal, dan melakukan penegakan hukum atas setiap pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di bidang pasar modal. 71 Berdasarkan Pasal 5 UU Pasar Modal, Bapepam berwenang untuk: 1.

Memberi : a. Izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek. b. Izin orang perseorangan bagi wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan wakil Manajer Investasi. c. Persetujuan bagi Bank Kustodian.

2.

Mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat.

3.

Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu Komisaris dan atau Direktur serta menunjuk manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya Komisaris dan atau Direktur yang baru.

4.

Menetapkan persyaratan dan tata cara pernyataan pendaftaran serta menyatakan,

menunda

atau

membatalkan

efektifnya

pernyataan

pendaftaran. 71

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997). Hal 57. Heriyansyah Putra : Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Dalam Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu Di Pasar Modal, 2008 USU Repository © 2008

5.

Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap undangundang dan atau peraturan pelaksanaanya.

6.

Mewajibkan setiap pihak untuk: a. Menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di pasar modal. b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud.

7.

Melakukan pemeriksaan terhadap : a. Setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam. b. Pihak

yang

dipersyaratkan

memiliki

izin

usaha,

izin

orang

perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan undang-undang. 8.

Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam huruf g.

9.

Mengumumkan hasil pemeriksaan.

10. Membekukan atau membatalkan pencatatan suatu efek pada bursa efek atau menghentikan transaksi bursa atas efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal. 11. Menghentikan kegiatan perdagangan bursa efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat.


12. Memeriksa keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan

dan

Penyelesaian

serta

memberikan

keputusan

membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud. 13. Menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan pasar modal. 14. Melakukan

tindakan

yang

diperlukan

untuk

mencegah

kerugian

masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang pasar modal. 15. Memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas UU Pasar Modal atau peraturan pelaksanaannya. 16. Menetapkan instrumen lain sebagai efek selain yang telah ditentukan dalam UU Pasar Modal Pasal 1 angka 5. 17. Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan UU Pasar Modal. Selanjutnya, tentang fungsi Bapepam dapat dilihat dari penjelasan dalam Pasal 3 Kepmenkeu RI No. 503/KMK.01/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal, yaitu: 72 1. Penyusunan peraturan di bidang pasar modal. 2. Pengamanan teknis pelaksanaan tugas pokok Bapepam sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

72

http://www.bapepam.go.id/old/profil/fungsi/index.htm, diakses tanggal 11 Februari 2008.


3. Penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi Emiten dan Perusahaan Publik. 4. Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 5. Penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal. 6. Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Bapepam dan pihak lain yang bergerak di pasar modal. Peranan Bapepam sebagai otoritas dari pasar modal dalam hal terjadinya benturan kepentingan transaksi tertentu adalah sebagai pengawas dan sebagai suatu badan yang berwenang untuk memberikan sanksi terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, termasuk ketentuan tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Dalam rangka untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang saham, peranan Bapepam sangat penting. Karena perlindungan awal terhadap kepentingan pemegang saham ada dalam UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar masing-masing perusahaan yang memang dibuat dengan tujuan itu. Dan selanjutnya, pengembanan tugas untuk melindungi kepentingan para pemegang saham, khususnya dalam pasar modal berada di tangan Bapepam. Langkah Bapepam untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham terhadap Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu terlihat dengan di keluarkannya Peraturan Nomor IX.E.1 sebagai salah satu fungsi


Bapepam dalam mengeluarkan peraturan di pasar modal, demi terciptanya pasar modal yang efektif dan efisien. 73 Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1, merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas. Pada dasarnya setiap pemegang saham pada perseroan merupakan pemegang hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan undang-undang dan Anggaran Dasar masing-masing perusahaan yang bersangkutan. 74 Ketentuan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di pasar modal menjunjung hak dan perlindungan pemegang saham suatu perseroan berdasarkan asas kesetaraan. Setiap pemegang saham secara hukum dinyatakan berhak untuk ikut menentukan kebijakan perseroan berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang membawa dampak bagi kepentingan para pemegang saham. 75 Selain mengambil langkah represif dengan mengeluarkan peraturan tersebut (Peraturan No.IX.E1), Bapepam menyadari bahwa perlindungan bagi pemegang saham terhadap terjadinya benturan kepentingan transaksi tertentu akan lebih baik bila dimulai dari dalam tubuh perusahaan itu sendiri. Hal ini dimaksudkan sebagai suatu langkah preventif dalam melindungi pemegang saham. Berdasarkan hal itu, maka Bapepam menentukan bagaimana emiten atau perusahaan publik harus melindungi kepentingan dari pemegang sahamnya.

73

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Kepmenkeu RI No : 503/KMK.01/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal, penjelasan Pasal 3 huruf a. 74 Sri Redjeki Hartono, Op cit. Hal 134. 75 UU Perseroan Terbatas, Op cit. Pasal 85. Heriyansyah Putra : Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Dalam Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu Di Pasar Modal, 2008 USU Repository © 2008

Bapepam menetapkan agar emiten harus menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaan perusahaannya. Penerapan prinsipprinsip Good Corporate Governance sebenarnya tidak hanya berlaku di pasar modal saja, tapi juga di harapkan berlaku di dunia bisnis Indonesia. Pemerintah Indonesia secara serius membangun kode prilaku pengelolaan perusahaan yang bertanggung jawab ini, hal ini dibuktikan dengan membentuk Komisi Nasional Good Corporate Governance dengan merumuskan Kode GCG versi 3.1 yang memuat tentang perlindungan hak pemegang saham, perlakuan adil terhadap seluruh pemegang saham, peranan stakeholders, keterbukaan dan transparansi, serta peranan Direksi perusahaan. 76 Dan karena pasar modal merupakan salah satu sektor industri jasa keuangan yang amat penting, maka Bapepam sebagai otoritas dari pasar modal berupaya untuk mengintensifkan penerapan Good Corporate Governance pada Perusahaan Publik dan Emiten. Upaya Bapepam untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance adalah dengan memasukkannya ke dalam pembuatan peraturan. Salah satunya adalah dengan dimasukkannya klausul yang mewajibkan emiten atau perusahaan publik untuk memiliki Komisaris Independen, Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan. Berdasarkan Annual Report Bapepam tahun 2002, menyatakan sejak tahun 2000 Bapepam bersama dengan pihak-pihak lain yang terkait, terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bertujuan mendorong penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance kepada semua pelaku pasar di pasar modal Indonesia mengingat penerapan prinsip-prinsip Good

76



Corporate Governance yang baik merupakan salah satu faktor yang mampu membangun dan mewujudkan pasar modal yang sehat. 77 Partisipasi secara aktif ini diwujudkan dalam keanggotaan Ketua Bapepam dan Kepala Biro Standar Akuntansi

dan

Keterbukaan

dalam Komite

Nasional

Good

Corporate

Governance. 78

77

http://www.Bapepam.go.id/ Annual Report/ GCG_2002,

diakses tanggal 14 Februari

2008. 78



BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM TERHADAP BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU DALAM PASAR MODAL

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham 1. Perlindungan dari Peraturan Perundang-Undangan Prospek pasar modal di Indonesia serta kemungkinan meningkatnya pendapatan masyarakat karena beraktivitas dengan menanamkan modalnya di pasar modal menunjukkan bahwa pasar modal sudah menjadi pilihan masyarakat yang sudah meninggalkan pola konsumtif menjadi investasi. Sehingga membuat mereka yakin untuk melakukan investasi di pasar modal melalui pembelian saham yang ditawarkan oleh Emiten. Namun, para investor ini harus tetap memperhatikan bagaimana kepentingan mereka akan terlindungi dalam pembelian saham tersebut. Secara mendasar bahwa sejak awal perusahaan akan melakukan aktivitas di pasar modal (misalnya dengan emisi saham), sudah disiapkan seperangkat peraturan yang maksudnya sebagai rangkaian tindakan preventif, agar emiten adalah benar-benar emiten yang dapat mempertanggungjawabkan yang dengan itikad baik akan membagi power dan intents-nya kepada masyarakat. Peraturan yang mengatur tentang syarat materil maupun formal, prosedur dan pelaksanaan emisi saham tersebut merupakan upaya perlindungan awal kepada pemegang saham publik. 79

79

Sri Redjeki Hartono, Loc cit.


Perlindungan tahap berikutnya ada dan diantisipasi oleh peraturanperaturan yang dikeluarkan oleh Bapepam sebagai instansi yang berwenang untuk mengawasi pasar modal di Indonesia. Bapepam adalah otoritas dari pasar modal yang berwenang untuk mengawasi jalannya aktivitas di pasar modal agar tidak terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di pasar modal, termasuk tentang ketentuan benturan kepentingan transaksi tertentu. Karena seperti dijelaskan diatas bahwa kepentingan pemegang saham harus dilindungi untuk menciptakan citra pasar modal yang baik agar dapat lebih menarik investor untuk menanamkan modalnya di pasar modal. Dengan kata lain bahwa sebagian dari sistem perlindungan hukum bagi pemegang saham publik berada di tangan Bapepam. 80 Perlindungan hukum terhadap para pemegang saham dalam hal terjadinya transaksi yang mengandung benturan kepentingan diperlukan karena posisi mereka yang rentan untuk mengalami kerugian akibat transaksi tersebut yang mungkin terjadi karena transaksi tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan mereka dikarenakan posisi mereka sebagai pemegang saham bukanlah sebagai pihak pengelola perusahaan, yang mengetahui segala aktivitas perusahaan disetiap waktu. Pemberian persetujuan terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan merupakan hak dari pemegang saham. “They have right to vote on matters directly effect their ownership interest.”Transaksi yang mengandung benturan kepentingan dapat mempengaruhi kepentingan mereka. Karena bila saja

80

Ibid.


transaksi itu malah menimbulkan kerugian, maka dividen mereka akan berkurang, begitu juga pendapatan perusahaan.

81

Oleh sebab itu maka perlindungan terhadap para pemegang saham ini dimuat dalam ketentuan perundang-undangan dalam pasar modal, seperti UU Pasar Modal dan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Dan pemberian perlindungan terhadap pemegang saham yang dilakukan Bapepam dapat dilihat dari UU Pasar Modal Pasal 82 ayat (2) jo. Peraturan Nomor IX.E.1. UU Pasar Modal Pasal 82 ayat (2) jo. Peraturan Nomor IX.E.1 merupakan bentuk perlindungan dari dua sisi. Pertama, Bapepam mempunyai kapasitas untuk menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berkaitan dengan transaksi benturan kepentingan tertentu. Penegakan hukum atas pelanggaran terhadap ketentuan mengenai transaksi benturan kepentingan tertentu merupakan tindakan represif. Artinya, pelanggaran telah terjadi dan kemungkinan kerugian pun telah di alami. Sedangkan penerapan prinsip keterbukaan dan pemberdayaan pemegang saham independen di dalam proses pengambilan keputusan merupakan sarana hukum untuk mencegah terjadi transaksi benturan kepentingan tertentu yang biasa menguntungkan pihak-pihak tertentu dan sekaligus merugikan perseroan. 82 Penerapan prinsip keterbukaan dan pemberdayaan pemegang saham independen merupakan sarana preventif dalam memberikan perlindungan. Tindakan preventif jauh lebih baik. Namun, pemegang saham perlu memahami 81 82

M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Op cit. Hal 251. Ibid.


dalam menggunakan haknya untuk melindungi kepentingan mereka secara proaktif. Seperti haknya untuk menuntut pertanggungjawaban dari Direksi dan Komisaris bila terjadi kerugian yang terjadi akibat kelalaian ataupun kesalahan mereka. UU Perseroan Terbatas memang menyebutkan Direksi dan juga Komisaris bertanggung jawab secara terbatas sepanjang tindakan tersebut berada dalam wewenangnya (intra vires). Namun, pertanggungjawaban dapat dimintakan kepada pengurus jika tindakan tersebut dilakukan di luar kewenangannya dalam mengurus perseroan (ultra vires) yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, dan tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi perseroan. UU Perseroan Terbatas dan UU Pasar Modal dapat digunakan oleh Pemegang Saham Independen

untuk mengambil tindakan represif dengan mengajukan tuntutan

secara perdata ke pengadilan negeri terhadap Direksi atau Komisaris yang lalai atau melakukan tindakan yang merugikan perseroan yaitu berdasarkan UU Perseroan Terbatas Pasal 97 ayat (3) dan (6), Pasal 114 ayat (6) jo. UU Pasar Modal Pasal 111. UU Perseroan Terbatas menganut asas Direksi dan Komisaris tidak bisa berlindung di balik perseroan atas suatu kerugian, jika kerugian tersebut terjadi karena keputusan Direksi dan Komisaris. Menurut UU Perseroan Terbatas Pasal 97 ayat (6), dalam hal terjadi kelalaian atau kesalahan Direksi atau Komisaris atas transaksi yang mempunyai benturan kepentingan yang menyebabkan kerugian bagi perseroan, pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan perdata atas nama perseroan kepada Pengadilan

Negeri yang ditujukan terhadap Direksi dan Komisaris. Apabila


Direksi dan Komisaris melalaikan meminta persetujuan pemegang saham melalui RUPS terhadap adanya transaksi yang berbenturan kepentingan, maka pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri agar diberikan kewenangan untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam rangka transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Yang juga disebabkan karena telah melampaui 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal permintaan melakukan pemanggilan RUPS. 83 Atau pemegang saham dapat meminta Direksi dan Komisaris untuk diperiksa dan dimintakan keterangan sehubungan dengan tindakannya yang merugikan perseroan. Atau tindakan lain yang dapat dilakukan oleh pemegang saham adalah meminta Direksi dan Komisaris perseroan untuk diperiksa dan dimintakan keterangan sehubungan karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Direksi atau Komisaris yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga. 84 Berdasarkan UU Perseroan Terbatas Pasal 97 ayat (6), Pasal 114 ayat (6) jo. UU Pasar Modal Pasal 111, jika Direksi dan Komisaris terbukti bersalah atau lalai, pemegang saham dapat mengadakan RUPS untuk mengganti Direksi dan Komisaris. Kalau terbukti melanggar ketentuan tentang benturan kepentingan ini, pemegang saham dapat menuntut ganti rugi kepada Direksi dan Komisaris atas kerugian yang diderita perseroan yang diakibatkan oleh tindakan dari Direksi dan Komisaris.

83 84

UU Perseroan Terbatas, Pasal 80. Ibid. Pasal 138.


2. Perlindungan dari Penerapan Good Corporate Governance Telah disinggung sebelumnya bahwa selain perlindungan hukum pemegang saham terhadap Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, ada juga cara lain untuk melindungi kepentingan pemegang saham yang tergolong tindakan preventif. Cara itu dimulai dari dalam tubuh suatu perseroan yang melakukan aktivitas dalam pasar modal dan dengan melakukan pengelolaan dengan baik dan benar. Cara terebut adalah dengan diterapkannya prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaan perusahaan. Penerapan Good Corporate Governance dalam pengelolaan perusahaan dapat memberikan perlindungan terhadap pemegang saham karena dalam Good Corporate

Governance

terdapat

prinsip-prinsip

yang

dapat

melindungi

kepentingan perusahaan, pemegang saham, manajemen, Board of Directors (BOD), dan investor serta pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan. Prinsipprinsip tersebut adalah fairness, transparency, accountability, dan responsibility. Ide dasar dari Good Corporate Governance ini adalah memisahkan fungsi dan kepentingan diantara para pihak dalam suatu perusahaan, seperti pihak yang menyediakan modal atau pemegang saham, pengawas, dan pelaksana sehari-hari usaha perusahaan dan masyarakat luas. Dan Good Corporate Governance juga dijadikan sebagai suatu aturan atau standar yang mengatur prilaku pemilik perusahaan, Direksi, manajer, dengan merinci tugas dan wewenang serta bentuk pertanggungjawaban kepada pemegang saham. 85

85



Aturan atau standar tersebut berhubungan dengan tugas Direktur sebagai pengelola perusahaan yang menjalankan tugasnya harus selalu bertindak jujur (honestly) dan menggunakan ketekunan yang pantas (reasonable diligence) dalam melaksanakan tugas jabatannya. Dan tugas Direksi dapat dibagi manjadi tiga kelompok sebagai berikut : 86 1. Tugas yang berdasarkan kepercayaan (fiduciary duties, trust and confident). 2. Tugas yang berdasarkan kecakapan, kehati-hatian dan ketekunan (duties of skill, care and diligence). 3. Tugas-tugas yang berdasarkan ketentuan undang-undang (statutory duties). Dan aturan atau standar tersebut berkaitan dengan sebuah doktrin tentang benturan kepentingan yaitu Oportunitas Perseroan yang mengajarkan bahwa seorang Direktur, Komisaris, atau pegawai perseroan lainnya maupun Pemegang Saham Utama, tidak diperkenankan mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi manakala tindakan yang dilakukannya tersebut sebenarnya merupakan perbuatan yang semestinya dilakukan oleh perseroan dalam menjalankan bisnisnya itu. Dengan kata lain, manakala ada suatu kesempatan (opportunity) bagi perseroan dalam menjalankan bisnisnya, baik itu bisnis dalam dunia usaha umum maupun di pasar modal, Direksi sebagai pengelola perusahaan tidak boleh mengambil kesempatan tersebut untuk digunakan demi kepentingan dan keuntungan pribadinya. Karena sebenarnya oportunitas perusahaan adalah

86

I.G. Rai Widjaya, Op cit. Hal 220.


suatu hak, kepemilikan, kepentingan atau suatu harapan yang menurut sendi-sendi keadilan merupakan milik dari perseroan. 87 Dengan demikian, pengelola perusahaan dikatakan melanggar ketentuan benturan kepentingan apabila mereka melakukan suatu transaksi untuk kepentingan dirinya sendiri, dimana seharusnya transaksi tersebut dilakukannya untuk perseroan. Juga bila seorang Direksi memperoleh informasi mengenai transaksi yang bersangkutan dalam posisinya sebagai seorang Direksi dari suatu perusahaan

yang

bersangkutan,

ia

menggunakannya

untuk

kepentingan

pribadinya, bukan perseroan. Seorang Direksi tidak boleh mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri karena sebagai seorang Direksi, ia harus dengan sebaik-baiknya memperhatikan kepentingan perseroan dan kepentingan para pihak termasuk pemegang saham melebihi kepentingan pribadinya, bukan justru mengambil manfaat dari perusahaan untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, doktrin oportunitas perusahaan ini kadang juga disebut pengambilan keuntungan perseroan (taking of a corporate advantage). Jadi, seorang Direksi atau pegawai perseroan tidak boleh menguntungkan dirinya sendiri dengan merugikan kepentingan perseroan yang diwakilinya atau perseroan tempat dimana ia seharusnya bekerja dengan sebaikbaiknya. Berdasarkan konsep fiduciary duty dari seorang Direksi, pejabat di perseroan atau Pemegang Saham Utama pengontrol perusahaan, oleh hukum tidak

87

Munir Fuady, Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002). Hal 224. Heriyansyah Putra : Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Dalam Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu Di Pasar Modal, 2008 USU Repository © 2008

boleh merugikan maupun membahayakan ataupun berkompetisi serta mengambil keuntungan dari perseroan yang diwakilinya. 88 Berdasarkan tugas Direksi untuk mengelola perusahaan dengan sebaikbaiknya, maka sudah selayaknya Direksi tersebut melakukan perbuatan yang menguntungkan perusahaan. Jadi apabila Direksi mengalihkan keuntungan yang seharusnya milik perusahaan menjadi milik pribadi Direksi, maka kepada Direksi yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawabannya oleh pihak yang dirugikan. Ketentuan ini menjadi suatu hal yang penting sebab dalam UU Pasar Modal terdapat fakta materil 89 yang wajib diinformasikan kepada publik. Tetapi informasi tersebut harus diinformasikan pada waktu yang tepat, karena apabila informasi tersebut diberikan sebelum sebelum waktunya atau bukan waktu yang tepat menurut undang-undang, maka tindakan tersebut juga dapat dikualifikasir sebagai perbuatan yang melanggar hukum. 90 UU Pasar Modal dan Keputusan Bapepam Nomor Kep-86/PM/1996 yang terlampir dalam Peraturan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Diumumkan kepada Publik, telah merinci mengenai peristiwa material yang harus dilaporkan Emiten dan perusahaan publik, yaitu : 1. Merger, konsolidasi; pembelian saham atau pembentukan usaha patungan’ 2. Pemecahan saham atau pembagian dividen saham. 88

Ibid. UU Pasar Modal, Pasal 1 angka 7 memuat ketentuan tentang fakta materil yaitu informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga pada bursa efek dan keputusan pemodal, calon pemodal serta pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut 90 Try Widiyono, Direksi Perseroan Terbatas; Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005). Hal 42. 89


3. Pendapatan dan dividen yang luar biasa sifatnya. 4. Perolehan atau kehilangan kontrak penting. 5. Produk atau penemuan baru yang berarti. 6. Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen. 7. Pengumuman pembelian kembali atau pembayaran efek bersifat utang. 8. Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya. 9. Pembelian atau kerugian penjualan aktiva yang meterial. 10. Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting. 11. Tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan dan atau Direktur dan Komisaris perusahaan. 12. Pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahan lain. 13. Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan. 14. Penggantian wali amanat. 15. Perubahan tahun fiskal perusahaan. 91 Dalam teori hukum perseroan, dilarangnya Direksi atau pejabat perusahaan lainnya untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan mengambil kesempatan yang sebenarnya tergolong ke dalam oportunitas perseroan didasari atas berbagai doktrin hukum perseroan, antara lain : 1. Fiduciary duties dari Direksi. 2. Conflict of interest. 3. Penyalahgunaan rahasia dagang (trade secret). 91

Bismar Nasution, Diktat Hukum Pasar Modal, (Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2005). Hal 4. Heriyansyah Putra : Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Dalam Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu Di Pasar Modal, 2008 USU Repository © 2008

4. Penyalahgunaan daftar pelanggan. 5. Ikut campur secara melawan hukum (wrongful interference) terhadap hubungan kontraktual. 6. Kompetisi secara tidak adil. 7. Bertentangan dengan etika bisnis. 92 Dengan penerapan Good Corporate Governance yang memisahkan fungsi dan kepentingan dari pihak-pihak dalam suatu perusahaan tersebut maka masingmasing pihak akan melaksanakan kewajiban masing-masing dengan sebaikbaiknya. Hal tersebut akan mengurangi resiko terjadinya transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Berkurangnya resiko tersebut dapat terjadi karena pihak pengelola perusahaan

yaitu Direksi dan Komisaris akan

melaksanakan pengelolaan perusahaan dengan menjunjung tinggi hak dan kepentingan pemegang saham yang berdasarkan tujuan perusahaan. Karena Good Corporate Governance mengandung prinsip pengelolaan perusahaan dengan memperhatikan keseimbangan kewenangan pelaksana perusahaan dengan kepentingan pemegang saham serta kepentingan masyarakat luas. Dengan adanya sikap untuk menjunjung kepentingan perusahaan dan pemegang saham, maka Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dapat diminimalisasi.

Disebabkan karena pihak pengelola perusahaan berdasarkan

Good Corporate Governance akan memandang kepentingan pemegang saham sebagai sesuatu yang harus dilindungi, sehingga mereka akan menghindari

92

Munir Fuady II. Op cit. Hal 226.


terjadinya transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Karena transaksi tersebut pada hakekatnya akan merugikan pemegang saham. Selain itu, penerapan Good Corporate Governance dalam suatu perusahaan dapat menghindari Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dengan cara dilaksanakannya prinsip transparansi dan pertanggung jawaban dalam pengelolaan perusahaan. Karena dalam hal-hal dimana terdapat benturan kepentingan (conflict of interest), pihak pengelola perusahaan dapat dilarang atau dibatasi aktivitasnya dengan melakukan pengawasan dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan memberlakukan prinsip keterbukaan informasi (disclosure) terhadap setiap transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan. 93 Karena keterbukaan atau transparansi ini merupakan salah satu prinsip dari Good Corporate Governance yang sangat penting, yang ada diakomodasikan dalam peraturan perundang-undangan dalam pasar modal, salah satunya adalah dalam Peraturan No. IX.E.1, yang mensyaratkan ketepatan waktu dan keakuratan informasi. Karena tujuan prinsip keterbukaan dalam pasar modal adalah untuk menciptakan mekanisme pasar yang efisien, maka dengan diterapkannya kewajiban keterbukaan ini akan dapat menghindarkan atau paling tidak dapat mengurangi kejadian yang dapat menimbulkan akibat buruk bagi investor publik. Sebab pelaksanaan atas kewajiban keterbukaan membuat para investor dapat memperoleh akses informasi atau fakta materil. Tanpa kewajiban keterbukaan ini

93

Ibid. Hal 62.


mustahil dapat tercipta suatu pasar yang efisien, bahkan sebaliknya kemungkinan bisa terjadi investor tidak memperoleh informasi atau fakta materil atau tidak meratanya informasi bagi investor disebabkan ada informasi yang tidak didisclose atau terdapat suatu informasi atau fakta materil yang belum tersedia untuk publik tetapi sudah di-disclose kepada orang-orang tertentu. 94 Perseroan mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan informasi penting dalam laporan berkala (seperti Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan) dan laporan peristiwa penting perseroan yang wajib diungkapkan kepada pemegang saham dan instansi pemerintah yang terkait sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan objektif. 95 Sehingga bila perusahaan akan melakukan transaksi tertentu, maka akan diketahui oleh semua pihak termasuk pemegang saham, sehingga bila diketahui transaksi yang akan dilakukan memiliki potensi benturan kepentingan, transaksi tersebut dapat dihindari demi menjaga kepentingan dan hak dari pemegang saham. Prinsip untuk melindungi kepentingan pemegang saham yang diajarkan dalam Good Corporate Governance ini, juga merupakan suatu usaha untuk memberdayakan keberadaan pemegang saham minoritas. Karena keberadaan pemegang saham minoritas ini sangat penting, khususnya di Indonesia. Karena Indonesia adalah

negara yang sedang berkembang yang mempunyai jumlah

penduduk yang besar, maka kemampuan membeli masyarakatnya masih dalam jumlah kecil. Dengan pendapatan perkapita yang masih belum tinggi, tentunya potensi penduduk Indonesia untuk memiliki saham juga masih rendah. Maka dari 94 95

Bismar Nasution III, Op cit. Hal 2. M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya. Op cit. Hal 236.


itu perlindungan terhadap pemegang saham minoritas begitu penting. Dengan adanya perlindungan tersebut dapat merasa aman untuk melakukan investasi dan mempunyai kekuasaan untuk menghentikan perbuatan pengelola perusahaan yang berpotensi merugikan mereka dan perusahaan. 96 Yang pada akhirnya dapat memulihkan perekonomian nasional dengan meningkatnya jumlah investasi. Perlu disadari bahwa ujung tombak dari penerapan Good Corporate Governance ini terletak pada pelaku usahanya. Karena pengembangan pasar modal Indonesia yang difokuskan pada pemulihan dan pengembangan pelaku pasar yang dimaksudkan untuk menghasilkan pelaku pasar modal yang kuat yang diharapkan dapat menjadi penggerak yang tangguh bagi perekonomian nasional. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam mewujudkan dunia usaha yang tertib, aman dan efisien. Dan dalam pasar modal, perkembangannya tidak akan terlepas dari pembangunan kesadaran para pelaku usahanya.

B. Tanggung Jawab Perseroan dan Pengurus atas Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu

Transaksi yang

mengandung benturan kepentingan adalah suatu

pelanggaran dalam aktivitas di pasar modal. Karena transaksi tersebut menyebabkan kerugian yang diderita oleh pemegang saham. Pelanggaran seperti ini terjadi di dalam tubuh suatu perusahaan, yang pada dalam konteks pasar modal perusahaan tersebut adalah suatu Perseroan Terbatas (Perseroan Terbuka). 96

Ibid. Hal 98.


Karena adanya kerugian yang diderita oleh pemegang saham, maka harus ada pertanggungjawaban terhadap kerugian tersebut. Oleh karena itu harus ada yang dimintai pertanggungjawabannya atas pelanggaran benturan kepentingan (conflict of interest) tersebut. Jika demikian, pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang harus dimintai pertanggungjawabannya? Apakah karena pelanggaran tersebut terjadi di suatu Perseroan Terbatas, maka Perseroan Terbatas-lah yang bertangungjawab atas kerugian tersebut? Suatu Perseroan Terbatas, jika sudah mendapat predikat sebagai suatu badan hukum maka diakui keberadaannya sebagai subjek hukum mandiri.97 Jika demikian, suatu Perseroan Terbatas dapat dimintai pertanggungjawabannya. Namun yang menjadi masalah adalah Perseroan Terbatas merupakan sesuatu yang abstrak. Jadi permasalahan sebenarnya adalah bagaimana cara untuk meminta pertanggungjawabannya. Untuk menjawab permasalahan ini, ada salah satu teori tentang keberadaan Perseroan Terbatas,

yaitu teori organ yang menyatakan

bahwa suatu Perseroan Terbatas diwakili oleh pengurusnya. Yang berarti bahwa yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah pengurus dari Perseroan Terbatas tersebut. 98 Selain itu, suatu Perseroan Terbatas, operasional usahanya diserahkan kepada pihak yang lebih profesional yang akan bertindak sebagai Direksi perseroan. Dan sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas termasuk dalam salah satu subyek hukum, yang artinya adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban, sama seperti subyek hukum lainnya yang dapat dimintakan pertanggungjawaban 97 98

Sentosa Sembiring, Op cit. Hal 29. Ibid. Hal 30.


perdata (contractuele aanspra-kelijkheid) dan atau tanggung jawab pidana (strafrechtelijke aanspraktlijkheid). Mengenai tanggung jawab pidana berupa penjara dan kurungan terhadap perseroan, maka yang menjalaninya adalah Direksi pereroan yang bersangkutan. Hal ini berdasarkan konsep fiduciary duty. 99 Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa pelanggaran yang terjadi di suatu perusahaan dapat dimintai pertanggungjawabannya dari pihak pengurus atau pengelolanya. Bahkan tidak hanya dalam suatu perusahaan, bila terjadi pelanggaran dalam suatu badan hukum yang disebabkan oleh pengurusnya, maka dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Seperti dalam suatu yayasan.

Pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan, baik untuk kepentingan dan tujuan yayasan, serta mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan asas persona standi in judicio. Yang berarti bahwa pengurus mewakili yayasan dalam membuat gugatan dan digugat. Pengurus bertanggung jawab secara pribadi bila yang bersangkutan menjalankan tugasnya

secara

tidak

sesuai

dengan

Anggaran

Dasar

yayasan

yang

bersangkutan. 100 Dan pelanggaran tentang benturan kepentingan transaksi tertentu di pasar modal, pertanggungjawabannya juga dimintakan kepada pengurusnya, yaitu Direksi dan Komisaris. Karena pada dasarnya, transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu tersebut dapat terjadi karena Direksi maupun Komisaris melakukan pengelolaan perusahaan yang tidak sesuai dengan tujuan perushaaan tersebut dan di luar dari wewenangnya sebagaimana yang telah 99

Try Widiyono, Op cit. Hal 25. Chatamarrasjid Ais, Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004). Hal 194. 100


diamanatkan dalam Anggaran Dasar (ultra vires). Dan berarti pula, bahwa Direksi dan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila transaksi yang dilakukan tersebut sudah sesuai dengan tujuan perusahaan atau Anggaran Dasarnya. Jadi dapat dikatakan bahwa Direksi menjalankan kepengurusan perseroan tersebut adalah berdasarkan Anggaran Dasar dari perusahaan yang diwakilinya. Dan Anggaran Dasar tersebut wajib dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan karena perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas maka mengacu pada UU Perseroan Terbatas. Anggaran Dasar dibuat paling tidak mempunyai beberapa fungsi antara lain : 101 1. Anggaran Dasar merupakan penjelmaan kepentingan pemegang saham, dimana para pemegang saham dalam mendirikan dan memiliki saham suatu perusahaan, mempunyai harapan-harapan tertentu terhadap perusahaan yang didirikannya yang diwujudkan dalam Anggaran Dasar tersebut. 2. Sebagai garis-garis besar haluan perseroan yang diberikan oleh perseroan kepada Direksi, yaitu berupa tugas-tugas yang disertai tanggung jawab yang dituangkan dalam Anggaran Dasar. 3. Sebagai suatu kontrol terhadap Direksi oleh organ perseroan lainnya, yaitu Komisaris dan RUPS. Dimana apabila Direksi akan melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu maka wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Komisaris atau RUPS. Hal ini

101

Try Widiyono, Op cit. Hal 82.


bertujuan agar tidak merugikan pemegang saham, sehingga kewajiban untuk meminta peretujuan dari RUPS dan Komisaris ini merupakan pembatasan kewenangan Direksi, terutama dalam melakukan perbuatanperbuatan hukum yang beresiko tinggi. 4. Berfungsi sebagai pertanggungjawaban dalam mengelola perusahaan, yaitu dalam RUPS (tahunan) sebagai suatu forum keputusan untuk menyetujui laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan. Dari penjabaran beberapa fungsi dari Anggaran Dasar tersebut, dapat dilihat bahwa Direksi memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham. Oleh karena itu sudah sepantasnyalah direksi melakukan pengurusan perseroan dengan tetap menjaga kepentingan pemegang saham agar tidak dirugikan. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu mungkin dilakukan dan atau difasilitasi oleh Direksi berdasarkan kekuasaannya dalam mengelola perusahaan. 102 Dengan adanya kekuasaannya tersebut, Direksi dapat mengambil keputusan untuk melakukan transaksi, dan kadang transaksi tersebut dilakukan demi kepentingan Direksi atau kepentingan pihak lain, bukan demi kepentingan pihak perseroan (ultra vires). Untuk menghindari hal itu, Bapepam mengharuskan persetujuan mayoritas pemegang saham independen. Jika transaksi tersebut dilakukan tanpa memenuhi persyaratan tersebut maka tindakan Direksi dan Komisaris tersebut dianggap sebagai tindakan yang dilakukan dengan melampaui wewenangnya (ultra vires).

102

UU Perseroan Terbatas, Op cit. Pasal 92 ayat (1) dan (2).


Dengan demikian, tindakan Direksi dan Komisaris tersebut bertentangan dengan UU Perseroan Terbatas Pasal 97 ayat (1) dan Pasal 114. Berdasarkan ketentuan angka 13 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor 32/PM/2000 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, maka

Bapepam

berwenang

mengenakan

sanksi

dan

dapat

meminta

pertanggungjawaban kepada Direksi dan Komisaris sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya transaksi tersebut. Karena merekalah yang memfasilitasi terjadinya transaksi yang mengandung benturan kepentingan tersebut berdasarkan kekuasaanya dalam menjalankan atau mengelola perusahaan. Dalam suatu perusahaan, Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan tersebut. Dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perusahaan, maka setiap anggota Direksi wajib menjalankannya dengan itikad baik (in good faith) dan penuh tanggung jawab (full responsibility). Bila tidak sesuai dengan tujuan tersebut, maka apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana yang dibebankan dan diwajibkan kepadanya, maka setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara penuh dan pribadi terhadap kesalahan tersebut. 103 UU Perseroan Terbatas menegaskan bahwa Direksi hanya dapat mempertanggungjawabkan atas kerugian perseroan yang disebabkan oleh kesalahannya atau kelalaian Direksi karena tidak menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Sedangkan bila perseroan mengalami kerugian

103

I.G. Rai Widjaya, Op cit. Hal 215.


sedangkan Direksi sudah mengelola perseroan dengan itikad baik dan bertanggungjawab, maka Direksi tidak dapat dipersalahkan. Karena tugas pengurusan perseroan yang dipercayakan kepada Direksi, akan tidak wajar dan tidak adil bila mengharapkan menjamin atau mewajibkan Direksi harus dapat mengelola perseroan agar mendapat untung. 104 Pasal 92 ayat (2) UU Perseroan Terbatas menegaskan bahwa Direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandangnya tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar. Kewenangan ini sama dengan “duty of retain discretion” yang merupakan bagian dari “duties of loyalty and good faith” yang wajib dilaksanakan oleh Board of Directors (BOD) perseroan, misalnya di Australia dan Inggris. Sebagai ukuran untuk mengetahui apakah anggota Direksi telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, Pasal 97 ayat (5) UU Perseroan Terbatas menetapkan 4 (empat) kriteria kumulatif sebagai berikut : 1. Kerugian perseroan bukan karena kesalahan atau kelalaian anggota Direksi yang bersangkutan. 2. Anggota Direksi yang bersangkutan dengan itikad baik dan kehati-hatian telah melakukan pengurusan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

104

Fred B.G. Tumbuan, Tugas dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas menurut UndangUndang Perseroan Terbatas, hal 16. Makalah disampaikan pada acara Sosialisasi Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 22 Agustus 2007 di Jakarta. Heriyansyah Putra : Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Dalam Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu Di Pasar Modal, 2008 USU Repository © 2008

3. Anggota Direksi yang bersangkutan tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang telah mengakibatkan kerugian. 4. Anggota Direksi yang bersangkutan telah mengambil tindakan untuk mencegah atau berlanjutnya kerugian tersebut. 105 Tindakan Bapepam meminta pertanggungjawaban kepada perusahaan atau pengurus mengacu kepada UU Perseroan Terbatas Pasal 97 dan UU Pasar Modal Pasal 102 ayat (1). Dengan adanya ketentuan ini maka pengurus perseroan jelas harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan tidak bisa mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada perseroan.

Karena pasal-pasal dalam UU Perseroan

Terbatas dan UU Pasar Modal tersebut, memberikan kemungkinan untuk meminta pertanggungjawaban dari pengurus perseroan atas kesalahan dan kelalaiannya dalam menjalankan pengurusan perseroan. Dengan dimungkinkannya Direksi dan Komisaris untuk dimintai pertanggungjawabannya dan dikenai sanksi dalam Peraturan IX.E.1 diharapkan kinerja dalam pengelolaan perusahaan publik semakin baik. Dengan demikian, maka pasar modal dapat menjadi tempat yang aman dan menarik untuk menanamkan uangnya. 106

105 106

Ibid. Hal 17. M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Op cit. Hal 254.


C. Sanksi Atas Pelanggaran Ketentuan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu Pelanggaran terhadap benturan kepentingan merupakan kesalahan dan kelalaian dari pengelola perusahaan yang melakukan tindakan ultra vires atau melakukan pengelolaan di luar kewenangan sebagai Direksi mapun Komisaris. Namun, untuk meminta pertanggungjawaban kepada Direksi dan Komisaris terhadap kerugian yang diakibatkan karena penyalahgunaan wewenang tersebut tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena kasus ultra vires tidak sesederhana teorinya. Sebab pembuktian pelanggaran ultra vires terkadang agak sulit. Yang disebabkan karena dalam Anggaran Dasar perseroan terdapat tugas Direksi yang sangat luas, yakni untuk mengurus perusahaan sesuai maksud dan tujuan perusahaan. Permasalahannya adalah sejauh mana batasan mengurus perusahaan agar sesuai dengan tujuan dan maksud perusahaan. Karena sepanjang transaksi bisnis dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan, maka perikatan tersebut sulit untuk dikatakan sebagai pelanggaran ultra vires. 107 Transaksi yang mengandung benturan kepentingan adalah suatu transaksi yang tidak biasa menurut peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal Indonesia. Maka terhadap pelanggaran tersebut, otoritas pasar modal yaitu Bapepam dapat mengenakan sanksi kepada para pelaku yang dianggap

107

Try Widiyono, Op cit. Hal 45.


bertanggungjawab terhadap terjadinya transaksi yang mengandung benturan kepentingan tersebut. 108 Terhadap setiap pelanggaran transaksi yang mengandung benturan kepentingan transaksi tertentu, Bapepam secara tegas menyatakan bahwa siapa saja yang dianggap bertanggungjawab akan dikenakan sanksi. Jenis sanksi untuk pelanggaran ketentuan tentang transaksi yang mengandung benturan kepentingan transaksi tertentu adalah sanksi administratif. Sanksinya menurut UU Pasar Modal Pasal 102 adalah; a. Peringatan tertulis. b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu. c. Pembatasan kegiatan usaha. d. Pembekuan kegiatan usaha. e. Pencabutan izin usaha. f. Pembatalan persetujuan. g. Pembatalan pendaftaran. h. Sanksi Lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan ketentuan mengenai sanksi denda diatur dalam UU Pasar Modal Pasal 102 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1995 Pasal 64 dan 65. PP Nomor 45 tahun 1995 Pasal 65 memberikan landasan hukum kepada Bapepam untuk memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang dianggap bertanggungjawab dan terbukti bersalah atas terjadinya transaksi yang mempunyai benturan

108

M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Loc cit.


kepentingan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pasar modal. Untuk jumlah sanksi denda terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan ada ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Pasal 65, yaitu denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada orang perorangan yang terbukti bersalah karena melanggar ketentuan mengenai transaksi yang mempunyai benturan kepentingan tertentu. Bila pihak yang melakukan transaksi tersebut bukanlah perorangan, dikenakan jumlah sanksi yang lebih besar, yaitu Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). 109 Selain sanksi, jenis hukuman lain yang dapat juga diberikan adalah pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, yang dapat diberikan kepada perusahaan efek yang merupakan perusahaan publik. Atau juga kepada pihak perorangan profesional yang berkecimpung dalam kegiatan pasar modal. Untuk sanksi pembatalan pendaftaran dijatuhkan kepada perseroan yang sedang melakukan penawaran umum. Dengan pemberian sanksi denda diharapkan pelaku yang terjun di dalam kegiatan pasar modal tidak akan mengulangi kesalahannya.

109

Ibid. Hal 255.


BAB V PENUTUP

A.

KESIMPULAN Berdasarkan pembahasan dari skripsi ini, dapat ditarik beberapa

kesimpulan, yaitu : 1.

Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dalam pasar modal dapat terjadi karena dalam suatu perusahaan dikelola dengan tidak baik dan benar. Pengelolaan tersebut dilakukan dengan tidak transparan dan tidak jelasnya pembagian wewenang untuk pelaksanaan tugas masing-masing. Oleh karena itu, pengelolaan perusahaan dapat dilakukan dengan lebih baik bila diterapkannya prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Karena Good Corporate Governance mengandung prinsip pengelolaan perusahaan dengan memperhatikan keseimbangan kewenangan pelaksana perusahaan dengan kepentingan pemegang saham serta kepentingan masyarakat luas. Dengan adanya sikap untuk menjunjung kepentingan perusahaan dan pemegang saham, maka Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dapat diminimalisasi. Disebabkan karena pihak pengelola perusahaan berdasarkan Good Corporate Governance akan memandang kepentingan pemegang saham sebagai sesuatu yang harus dilindungi, sehingga

mereka

akan

menghindari

terjadinya

transaksi

yang

mengandung benturan kepentingan yang berpotensi untuk merugikan pemegang saham. Dan bila prinsip Good Corporate Governance diterapkan dalam pengelolaan perusahaan, maka potensi untuk terjadinya


transaksi yang mengandung benturan kepentingan akan dapat di kurangi bahkan ditiadakan. Karena dengan pengelolaan seperti itu, perusahaan akan selalu transparan dan bertanggung jawab dalam segala tindakannya, sehingga para pemegang saham akan mengetahui apa saja tindakan dari perusahaan dan oleh karenanya akan menaikkan citra perusahaan dan dapat menarik investor lebih banyak karena adanya rasa aman yang diberikan oleh perusahaan. 2.

Setiap perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya harus selalu menghormati kepentingan pihak yang diwakilinya, termasuk pemegang saham. Kepentingan pemegang saham dapat dirugikan karena tindakan pengelola perusahaan yang lebih mementingkan kepentingan pribadinya. Oleh karena itu, kedudukan pemegang saham dan usaha untuk melindungi kepentingannya harus diperhatikan demi menjaga kelancaran aktivitas usaha dan penegakan hukum. Usaha untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham sebenarnya sudah ada dalam UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar karena sebenarnya peraturanperaturan tersebut memang di buat untuk itu. Peraturan tersebut memungkinkan para pemegang saham untuk menempuh jalur hukum bila kepentingan mereka dirugikan. Namun, pemegang saham perlu memahami hak menggunakan hak untuk melindungi kepentingan secara proaktif. Kemudian bentuk perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham terhadap benturan kepentingan transaksi tertentu ada dan diberikan dalam UU Pasar Modal beserta peraturan pelaksananya, yaitu Peraturan


No.IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Dimana Bapepam mempunyai kapasitas untuk menegakkan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal yang berkaitan dengan transaksi benturan kepentingan tertentu, yaitu dengan kewenangan Bapepam untuk mengenakan sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan ini. Selanjutnya UU Pasar Modal dan Peraturan No.IX.E.1 juga menentukan agar diterapkannya prinsip keterbukaan dan pemberdayaan pemegang saham independen di dalam proses pengambilan keputusan sebagai sarana hukum untuk mencegah terjadi transaksi benturan kepentingan tertentu. Penerapan prinsip keterbukaan dan pemberdayaan pemegang saham independen merupakan sarana preventif..

B. SARAN Agar aspek penegakan hukum dalam pasar modal dapat ditegakkan, khususnya ketentuan mengenai benturan kepentingan transaksi tertentu, maka disarankan agar dilaksanakan langkah-langkah berikut : 1.

Mengidentifikasikan secara lebih jelas bagaimana situasi yang dapat disebut sebagai benturan kepentingan, sehingga dapat dihindari sedini mungkin pelaksanaannya.

2.

Meningkatkan penerapkan Good Corporate Governance dalam pengelola perusahaan sebagai salah satu cara untuk memberdayakan keberadaan pemegang saham dan sebagai bentuk perlindungan terhadap


kepentingan pemegang saham serta untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam masyarakat. 3.

Perlunya peningkatan moral bagi pelaku usaha agar tidak melakukan pelanggaran hukum di bidang pasar modal, karena bagaimanapun pelanggaran hukum dapat saja terjadi bila kesadaran hukum dari pelakunya sangat rendah.

4.

Diharapkan agar pihak pengelola perusahaan menjaga hubungan yang baik dengan stakeholders, baik dengan lembaga bisnis, lembaga pemerintah ataupun lembaga nirlaba serta mensosialisasikan kebijakan dan etika bisnis (code of conduct) perusahaan agar semua pihak mengerti dan percaya apabila melakukan transaksi dengan perusahaan.

5.

Perlunya ada semacam penegasan dari peraturan dalam pasar modal, demi untuk lebih dapat mengurangi pelanggaran yang ada. Karena selama ini banyak kasus pelanggaran yang terjadi tidak sampai ke Pengadilan.


DAFTAR PUSTAKA Buku : Ais, Chatamarrasjid, Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004. Fuady, Munir, Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002. ________, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), Buku Kedua, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003. Hartono, Sri Redjeki, Kapita Selekta Hukum Perseroan, Bandung : Mandar Maju, 2000. Ibrahim, Johannes, Hukum Organisasi Perusahaan ; Pola Kemitraan dan Badan Hukum, Bandung : Refika Arditama, 2006. Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997. Nasarudin, M. Irsan dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2004. Nasution, Bismar, Keterbukaan dalam Pasar Modal, Jakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001. ________ Diktat Hukum Pasar Modal, Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2005. Pramono, Nindyo, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006. Sembiring, Sentosa, Hukum Perusahaan tentang Perusahaan Terbatas, Bandung: Nuansa Aulia, 2006. Simanjuntak, Cornelius dan Natalie Mulia, Merger Perusahaan Publik ; Suatu Kajian Hukum Korporasi, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006. Tjager, I Nyoman, dkk, Corporate Governance ; Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia, Jakarta : PT. Prenhallindo, 2003. Widiyono, Try, Direksi Perseroan Terbatas; Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab, Bogor : Ghalia Indonesia, 2005.


Widjaya, I.G. Rai, Hukum Perusahaan; Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha, Jakarta : Kesaint Blanc, 2002.

Makalah : Tumbuan, Fred B.G. Tugas dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas. Makalah disampaikan pada acara Sosialisasi Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 22 Agustus 2007 di Jakarta. Peraturan Perundang-undangan : UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas). Keputusan Ketua Bapepam Nomor 32/PM/2000 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (Peraturan Nomor IX.E.1). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, No : 503/KMK.01/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. Keputusan Menteri Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-117/MMBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN. Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta Nomor Kep.BEJ.305/2004 (Peraturan No.1-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat).

Situs Internet : http://Elnusa.wordpress.com/2007/06/18/mengelola-benturan-kepentingan. http://www.korantempo.com/news/2004/11/18/Opini/48. http://bismarnasty.files.wordpress.com/2007/06. http://Jafis.wordpress.com/2007/10/22/good-corporate-governance.


http://Businessenvironment.wordpress.com/2006/10/18. http://Kunami.wordpress.com/2007/11/09.Pelaksanaan-Good-Corporate Governance. http://www.bpkp.go.id, http://www.Bapepam.go.id/old/hukum/peraturan/emiten/IX.I.4.htm. http://www.Bapepam.go.id/old/profil/fungsi/index.htm. http://www.Bapepam.go.id/ Annual Report/ GCG_2002.


SKRIPSI. Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum OLEH HERIYANSYAH PUTRA

Recommend Documents