SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dalam Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum PUTRA HALOMOAN HASIBUAN

PERTANGGUNG JAWABAN PENGANGKUTAN SERTA GANTI KERUGIAN TERHADAP PENUMPANG DAN BARANG ANGKUTAN DISEBABKAN KELALAIAN DARI PIHAK PENGANGKUT. (STUDI DI PT. ANTAR LINTAS SUMATERA)

SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dalam Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

PUTRA HALOMOAN HASIBUAN 050200100

DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA DAGANG

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009

Putra Halomoan Hasibuan : Pertanggung Jawaban Pengangkutan Serta Ganti Kerugian Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian Dari Pihak Pengangkut (Studi Di PT. Antar Lintas Sumatera), 2009. USU Repository © 2009

PERTANGGUNG JAWABAN PENGANGKUTAN SERTA GANTI KERUGIAN TERHADAP PENUMPANG DAN BARANG ANGKUTAN DISEBABKAN KELALAIAN DARI PIHAK PENGANGKUT. (STUDI DI PT. ANTAR LINTAS SUMATERA)

SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dalam Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

PUTRA HALOMOAN HASIBUAN 050200100

DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA DAGANG DISETUJUI OLEH: KETUA DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN

PROF. DR. TAN KAMELLO, SH, MS NIP: 131764556

PEMBIMBING I

RAMLI SIREGAR, SH, M.HUM NIP: 131281010

PEMBIMBING II

ZULFI CHAIRI, SH, M.HUM NIP: 132297250

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009 Putra Halomoan Hasibuan : Pertanggung Jawaban Pengangkutan Serta Ganti Kerugian Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian Dari Pihak Pengangkut (Studi Di PT. Antar Lintas Sumatera), 2009. USU Repository © 2009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR........................................................................................i ABSTRAKSI......................................................................................................ii

BAB I

PENDAHULUAN..........................................................................1 A. Latar Belakang...........................................................................1 B. Perumusan Masalah...................................................................3 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..................................................3 D. Keaslian Penulisan......................................................................4 E. Tinjauan Kepustakaan................................................................5 F. Metode Penelitian.......................................................................6 G. Sistematika Penulisan..................................................................7

BAB II

GAMBARAN UMUM PENGANGKUTAN..................................9 A. Pengertian Pengangkutan............................................................9 B. Jenis-jenis Pengangkutan………………………………………12 C. Objek dan Pihak Dalam Pengangkutan………………………..19 D. Fungsi dan Sifat Pengangkutan………………………………..23 E. Peraturan Yang Mengantur Tentang Pengangkutan...................27

BAB III

GANTI KERUGIAN TERHADAP PENUMPANG DAN BARANG ANGKUTAN DISEBABKAN KELALAIAN


A. Tanggung Jawab Dalam Hukum Pengangkutan ……………….27 B. Perjanjian Pengangkutan dan Hak serta Kewajiban Para Pihak.28 C. Penyelenggaran Pengangkutan Terhadap Penumpang dan Barang Angkutan..............................................................................32 D. Ganti Kerugian Terhadap Penumpang dan Barang Angkutan.....44

BAB IV

PERTANGGUNG

JAWABAN

PENGANGKUTAN

SERTA

GANTI KERUGIAN DISEBABKAN KELALAIAN DARI PIHAK PENGANGKUT A. Bagaimana Sistem dan Besarnya Ganti Kerugian di PT. Antar Lintas Sumatera………………………………………………48 B. Bentuk dan Tanggung Jawab Yang Diberikan Oleh Pihak Pengangkut…………………………………………………..53 C. Batasan Tanggung Jawab Pengangkutan……………………...61 BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan……………………………………………………68 B. Saran…………………………………………………………..68

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN


KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat AllahSWT atas berkat rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjan Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. Adapun judul dari skripsi ini adalah ” pertanggung jawaban pengangkutan serta ganti kerugian terhadap penumpang dan barang angkutan disebabkan kelalaian dari pihak pengangkut. Studi kasus di PT Antar Lintas Sumatera. Dalam usaha menyusun dan menulis penulis tidak terlepas dari hambatanhambatan dan kesulitan-kesulitan akan tetapiberkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak , hal tersebut dapat diatasi. Penulis menyadari bahwa skrisi ini banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulisdan pengetahuan yang ber sifat pengetahuan dan literatur yang dimiliki, namun demikian mencoba menyelesaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh penuli. Dalam menyusun skripsi ini banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini juga ingin mengucapkan terima kasih kepada: 1. Bapak Prof. Runtung sitepu,SH M.Hum, Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2. Bapak Prof. Dr, Suhaidi, SH M.Hum, Bapak Syafruddin,SH,M.Hum, Bapak M. Husni SH, M.Hum, sebagai Pembantu Dakan I,II,dan III, fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.


3. Bapak Prof. Tan Kamello, SH, M.S, Selaku ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 4. Ramli Siregar SH, MHum, selaku dosen Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk sehingga skripsi ini dapat selesai. 5. Zulfi Chairi SH, MHum, selaku dosen Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk sehingga skripsi ini dapat selesai. 6.

Ayahanda tercinta dan Ibunda tercinta, Himpun Hasibuan, SP dan Sahrina Siregar yang telah mendoakan saya dan memberi nasehat dan bimbingan.

7. untuk saudara –saudaraku kandung, abang Restu, Nopa, Zulpi, Rahyana, sakban, M. Togar, Aman, yang telah memberikan doa dan semagat. 8. kepada teman-temanku sekalilia Andika, Mok2,Udin, Erwin, Ikbal, Wesi, Welson dan semua Stambuk 2005 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 9. kepada seluruh senioren alumni HMI Komisariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan Yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Atas semua bantuannya penulis ucapkan terima kasih, semua ini dan harapan penulis dapat berguna bagi masa yang akan datang.

Medan Maret, 2009. Penulis

Putra Halomoan Hsb


ABSTRAKSI Pengangkutan merupakan salah lang seorang untuk meringanan beben dalam melakukan pekerjaannya dan mengurangi daya nergi dalam memindahkan barang dan mengantarnya ketempat tujuan yang dituju, dalam pengertian lain pengangkutan merupakan cara untuk melakukan dan menaikkan nilai dan guna yang dilakukan dalam penjualan dan perpindahan barang tersebut. Namun dalam melakukannya tudak terlepas dari resiko yang dilalui, dan apabila ada resiko maa dalam melakukan siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini maka akan dilakukan cara penyelesaikan dengang menyelesaikan masalah tersebut, dalam melaksanakan dam mengetahuinya penulis mengangkat skripsi ini dengan judul’ Pertanggungan Jawaban Pengangkutan terhadap barang dan penumpang serta ganti kerugian disebabkan pihak pengangkut.( di PT antar lintas Sumatera). Metode penulisan yang dilakukan oleh penulis dengan melkaukan metode penulisan dan pengumpulan data mempelajari dan menganilasa dengan sistematik dan ter jangkau dan dilakukan dengangn menggunakan perundang undangan yang dalam pendalaman isi dan yang berkaitan dengan skripsi ini. Serta ditambah lagi stidi penelitian yang senantiasa menambah kejelasan tentang data yang sebenarnya dilapangan. Kesimpulan yang dapat dari skiripsi ini adala apabila terjadi kerugian yang bersekala kecil maka pihak pengangkut yang bertanggung jawab, dan apabila terjadi kecelakaan yang berskala besar maka pihak pengangkut mengasuransikan tanggung jawabnya kepada pihak PT. Jasa Raharja. Selama kedua pihak tersebut melakukan perjanjian asuransi, namun semua ini apabila dapat dilakukan dan dibuktikan pihak pengangkutlah yang melakukan kesalahan, apabila tidak dapat dibuktikan maka puhak pengangkut tidak bertanggung jawab. Dengan demikian maka tejadilah pihak penumpang dan pengangkut mengetahui apa yang menjadi tanggung jawabnya dan mengetahui kewajiban dari pihak yang bersangkutan dan terjadilah keharmonisan dalam melakukan perjanjian dalam pelaksanaan pengangkutan tersebut.


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Lalu lintas merupakan sarana yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sebab dengan lalu lintas yang baik akan mempermudah terhubungnya satu daerah ke daerah lain. Arti penting perhubungan tidak bisa dipisahkan dari perkembangan suatu negara termasuk Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang yang sedang giat-giatnya membangun di segala bidang termasuk sektor perhubungan. Fungsi lain dari lalu lintas terlihat dalam kepentingan perekonomian suatu negara terutama dalam rangka pendistribusian kekayaan alam yang merata antara suatu tempat dengan tempat lain. Sebab dengan lalu lintas yang baik akan memperlancar terlaksananya pengangkutan penumpang dan barang secara timbal balik antar daerah, sesuai kebutuhan daerah yang bersangkutan. Nilai dan guna suatu barang tidak hanya bergantung dari barang itu sendiri, tetapi juga bergantung pada tempat dimana barang itu berada. Peranan pengangkutan

dalam dunia

perdagangan

bersifat

mutlak.

Sebab tanpa

pengangkutan perusahaan tidak mungkin dapat berjalan. Barang-barang yang dihasilkan produsen dapat sampai di tangan konsumen hanya dengan cara pengangkutan. Ditinjau dari kebutuhan manusia, maka sarana pengangkutan sangatlah penting peranannya, hal ini mengingat sifat dan kebutuhan manusia yang selalu berhubungan satu sama lainnya. Putra Halomoan Hasibuan : Pertanggung Jawaban Pengangkutan Serta Ganti Kerugian Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian Dari Pihak Pengangkut (Studi Di PT. Antar Lintas Sumatera), 2009. USU Repository © 2009

Penyusunan skripsi ini lebih menitik beratkan pada pengangkutan penumpang dan barang melalui jalan raya yang dilaksanakan oleh PT. Antar Lintas Sumatera, yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk mengangkat barang dagangannya ke daerah lain. Karena biaya pengangkutannya jauh lebih murah jika dibandingkan alat angkut lainnya seperti kapal laut dan pesawat udara. Dalam pelaksanaan pengangkutan yang menentukan hak dan kewajiban para pihak sangat tergantung pada perjanjian pengangkutan sehingga terlaksananya pengangkutan sesuai yang diharapkan. Untuk terlaksananya pengangkutan penumpang dan barang dengan baik dan lancar serta selamat sampai tujuan, maka pemilik barang dan penumpang mengadakan perjanjian dengan PT. Antar Lintas Sumatera, dimana PT. Antar Lintas Sumatera berkedudukan sebagai pengangkut. Perjanjian ini dimaksudkan untuk terlaksananya pengangkutan dengan baik. Walaupun tujuan perjanjian tersebut untuk menjaga keselamatan barang dan penumpang, tetapi ada kemungkinan resiko terjadinya suatu hambatan-hambatan dalam perjalanan seperti : kecelakaan, keterlambatan, bencana alam dan sebagainya. Apabila kesalahan tersebut ada pada pihak pengangkut dalam hal ini PT. Antar Lintas Sumatera, bagaimana tanggung jawabnya sebagai pengangkut dan pihak pengirim barang dan penumpang dalam hal ini sebagai pihak yang dirugikan dapat menuntut haknya yang biasanya dalam bentuk penuntutan ganti rugi. Jadi dengan adanya perjanjian tersebut akan menimbulkan tanggung jawab pada masing-masing pihak. Sesuai dengan judul skripsi yang penulis ajukan Putra Halomoan Hasibuan : Pertanggung Jawaban Pengangkutan Serta Ganti Kerugian Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian Dari Pihak Pengangkut (Studi Di PT. Antar Lintas Sumatera), 2009. USU Repository © 2009

dalam pembahasan yaitu : “Pertanggung jawaban Pengangkutan Serta Ganti Kerugian Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian Dari Pihak Pengangkut. (Studi di PT. Antar Lintas Sumatera)”. Adapun pertimbangan dan alasan penulis memilih judul ini adalah ingin menguraikan dan memberikan gambaran serta tanggung jawab pengangkut dalam perjanjian pengangkutan penumpang dan barang melalui darat khususnya melalui jalan raya. Dengan dasar tersebut di atas, penulis mempunyai keinginan untuk lebih mengetahui tentang tanggung jawab pengangkut dalam perjanjian pengangkutan penumpang dan barang dalam prakteknya sehari-hari.

B. Permasalahan Permasalahan yang akn saya angkat dalam penulisan skripsi ini adalah : 1.

Bagaimana tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang dan barang angkutan.

2.

Bagaimana sistim dan besarnya ganti kerugian yang disebabkan kelalaian dari pihak pengangkut.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Adapun tujuan dan manfaat penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah : Putra Halomoan Hasibuan : Pertanggung Jawaban Pengangkutan Serta Ganti Kerugian Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian Dari Pihak Pengangkut (Studi Di PT. Antar Lintas Sumatera), 2009. USU Repository © 2009

1.

Untuk lebih mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab pihak pengangkut atas penumpang dan barang yang diangkutnya.

2.

Untuk mengetahui sistim dan besarnya ganti kerugian disebabkan kelalaian pihak pengangkut.

Sedangkan manfaat penulisan skripsi ini adalah: 1.

Secara teoritis, untuk menambah pengetahuan penulis tentang pelaksanaan dan penyelenggaraan pengangkutan penumpang dan barang melalui jalan raya dan mengetahui apa saja yang menjadi tanggung jawab pihak pengangkut dalam pelaksanaan pengangkutan penumpang dan barang.

2.

Secara praktis, untuk dapat memberikan suambangan pemikiran juridis terhadap pertanggung jawaban pengangkutan penumpang dan barang.

D. Keaslian Penelitian Keaslian penulisan skripsi ini benar merupakan hasil dari pemikiran penulis dengan mengambil panduan dari buku-buku, dan sumber lain

yang

berkaitan dengan judul dari skripsi penulis, ditambah sumber riset dari lapangan di PT Antar Lintas Sumatera Medan, dalam penulisan skripsi lain sepanjang pengetahuan penulis yang banyak penekanannya adalah mengenai hal proses penyelenggaraan pengangkutan tersebut, akan tetapi penulis dalam kesempatan ini akan membahas tentang pertanggung-jawaban serta besar ganti kerugian dilihat dari aspek hukumnya, adapun judul yang penulis angkat

tentang :

“Pertanggung-jawaban pengangkutan

terhadap

serta

ganti

kerugian


penumpang dan barang angkutan disebabkan kelalaian dari pihak pengangkut”. Dalam penulisan ini yang harus ditekankan adalah bagaimana proses tanggung jawab dan sistem ganti kerugian yang diderita oleh pihak penumpang atau pengirim barang, apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak pengangkut. Disamping itu penulis angkat karena ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana penerapan hukum

yang dilaksanakan dalam usaha

pengangkutan di jalan raya dan studi kasus di PT. Antar Lintas Sumatera. Penulisan ini disusun berdasarkan literatur-literatur yang berkaitan dengan Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Pengangkutan serta Peraturan Perundang-undangan

yang

membahas

mengenai

pertanggung-jawaban

pengangkutan terhadap penumpang dan barang angkutan serta besarnya ganti kerugian apabila terjadi kelalaian yang disebabkan oleh pihak pengangkut, oleh karena itu penulisan ini asli karya penulis.

E. Tinjauan Kepustakaan Dalam perjanjian pengangkutan tanggung jawab pengangkutan adalah suatu perbuatan yang dibebankan kepada kedua belah pihak yang bersifat mengikat. 1 Pengangkutan adalah berasal dari kata “angkut” yang berarti mengangkut dan membawa, sedangkan istilah pengangkutan dapat diartikan sebagai pembawa barang-barang

atau

orang-orang

(penumpang) 2.

HMN

Purwosutjipto

mendefenisikan, pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut

1

Mr. E. Suherman, Tanggung Jawab Pengangkutan Dalam Hukum Udara Indonesia, N.V.Eresco I, Bandung,1962, hlm 12 2 W. J. S. Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Departemen P dan K, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 97 Putra Halomoan Hasibuan : Pertanggung Jawaban Pengangkutan Serta Ganti Kerugian Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian Dari Pihak Pengangkut (Studi Di PT. Antar Lintas Sumatera), 2009. USU Repository © 2009

dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat.3 Penumpang adalah orang yang mengikatkan diri kepada pihak pengangkut. 4 Barang angkutan adalah barang-barang yang diangkut oleh pihak pengangkut yang diberikan oleh pihak pengirim. 5 Barang bawaan adalah barang yang dibawa oleh penumpang tidak dalam skala besar. 6 Ganti kerugian adalah suatu tanggung jawab untuk mengganti sesuatu yang sudah tidak ada wujudnya atau berkurang keasliannya kepada pihak yang dirugikan. 7 Pihak Pengangkut adalah pihak-pihak yang melakukan pengangkutan terhadap barang dan penumpang (orang) yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan baik dengan cara carter menurut waktu maupun menurut perjalanan. 8

F. Metode Penelitian Dilakukan dengan penelitian (riset) untuk mendapatkan data primer dan sekunder yang diperoleh dengan dua cara yaitu:

3

HMN. Purwosucipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, 3, Hukum Pengangkutan, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1991, hlm. 2 4 Sinta Uli, Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport, Angkutan Laut, Angkutan Udara, Penerbit USU pres 2006, Medan, 2006, hlm 20 5 Mr. E. Suherman, Op.Cit,. hlm 12 6 Ibid 7 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998 hlm 5 8 Hasim Purba, SH, Hukum Pengangkutan di Laut, Penerbit Pustaka, Bangsa Prees, Medan, 2005, hlm 135 Putra Halomoan Hasibuan : Pertanggung Jawaban Pengangkutan Serta Ganti Kerugian Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian Dari Pihak Pengangkut (Studi Di PT. Antar Lintas Sumatera), 2009. USU Repository © 2009

1.

Library Research (Studi Kepustakaan) yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematika buku-buku, peraturan perundang-undangan, catatan kuliah dan sumber lainnya yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

2.

Field Research (Studi Lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan, perolehan data ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan pimpinan PT. Antar Lintas Sumatera sebagai perusahaan pengangkutan penumpang dan barang.

G. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan yang merupakan gambaran isi dari sebuah penulisan skripsi serta alasan-alasan penyusun sistematika dalam daftar isi. Sistematika penulisan skripsi ini terbagi ke dalam bab-bab yang menguraikan permasalahannya secara tersendiri, di dalam suatu konteks yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Penulis membuat sistematika dengan membagi pembahasan keseluruhan ke dalam lima bab terperinci. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud adalah: Bab I : Pendahuluan Dalam bab ini yang merupakan bab pendahuluan, penulis menguraikan tentang hal yang bersifat umum serta alasan pemilihan judul, permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, dan metode penulisan. Sebagai penutup bab ini diakhiri dengan memberikan sistematika penulisan dari skripsi ini. Putra Halomoan Hasibuan : Pertanggung Jawaban Pengangkutan Serta Ganti Kerugian Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian Dari Pihak Pengangkut (Studi Di PT. Antar Lintas Sumatera), 2009. USU Repository © 2009

Bab II : Gambaran Umum Pengangkutan Sesuai dengan judul, maka bab ini menguraikan gambaran umum mengenai pengertian pengangkutan, jenis-jenis pengangkutan, objek dan pihak-pihak dalam pengangkutan, fungsi dan sifat pengangkutan. Bab III :Ganti Kerugian Terhadap Penumpang dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian Dalam bab ini diuraikan mengenai tanggung jawab dalam hukum pengangkutan, perjanjian pengangkutan, hak serta kewajiban para pihak, penyelenggaran

pengangkutan

terhadap

penumpang

dan

barang

angkutan, ganti kerugian terhadap penumpang dan barang karena kelalaian pihak pengangkut. Bab IV : Pertanggung jawaban Pengangkutan Serta Ganti Kerugian Disebabkan Kelalaian Dari Pihak Pengangkut Dalam bab ini diuraikan mengenai bagaimana sistem dan besarnya ganti kerugian, bentuk tanggung jawab yang diberikan pihak pengangkut, batasan tanggung jawab pengangkutan. Bab V: Kesimpulan dan Saran Dalam bab terakhir ini merupakan penutup dari rangkaian bab-bab sebelumnya,

dimana

penulis

membuat

suatu

kesimpulan

atas

pembahasan skripsi ini yang dilanjutkan dengan memberi saran-saran atas masalah-masalah yang tidak terpecahkan yang diharapkan akan dapat berguna dalam praktek.


BAB II GAMBARAN UMUM PENGANGKUTAN

A. Pengertian Pengangkutan Pengangkutan adalah merupakan suatu jasa dalam pemindahan barang ataupun orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan mempergunakan alat angkutan melalui darat, laut maupun udara. Dalam hal pengangkutan barang, pengangkutan dapat diartikan yaitu memindahkan barang-barang produksi dan barang perdagangan ke tempat konsumen dan sebaliknya bagi para produsen pengangkutan barang pengangkut barang memungkinkan mereka memperoleh bahan-bahan yang mereka perlukan untuk memproduksi barang. Mengenai defenisi pengangkutan secara umum dalam Kitab UndangUndang Hukum Dagang (KUHD) tidak ada, yang ada hanya mengenai pengangkutan laut yang dinyatakan dalam Pasal 466 KUHD dikatakan bahwa : “Pengangkutan dalam arti bab ini ialah barang siapa yang baik dengan perjanjian carter menurut waktu atau carter menurut perjalanan, baik dengan Putra Halomoan Hasibuan : Pertanggung Jawaban Pengangkutan Serta Ganti Kerugian Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian Dari Pihak Pengangkut (Studi Di PT. Antar Lintas Sumatera), 2009. USU Repository © 2009

perjanjian lainnya mengikatkan dii untuk menyelenggarakan pengangkutan barang yang seluruhnya barang atau sebagian melalui lautan.” 9 Kemudian Pasal 521 KUHD menyatakan : “Pengangkutan dalam arti bab ini adalah barang siapa yang baik dengan carter menurut waktu atau carter menurut perjalanan baik dengan perjanjian lain mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan orang (penumpang) seluruhnya atau sebagian melalui lautan.” 10 Dari dua defenisi yang dikemukakan dalam Pasal 466

KUHD tersebut

dapat diartikan secara umum bahwa pengangkutan adalah: Barang siapa yang melakukan penawaran umum bagi siapa saja untuk menyelenggarakan pengangkutan sehingga ia wajib memenuhi permintaan atau tidak menolak untuk mengangkut. Kata barang siapa dalam ketentuan ini dapat berupa orang pribadi atau badan hukum yang mengikatkan diri dalam pelaksanaan pengangkutan. Pelaksanaan pengangkutan ini haruslah ada persetujuan terlebih dahulu dan ada kesepakatan diantara pihak yang bersangkutan, dan tidak terlepas dengan syaratsyarat perjanjian yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPerdata). Menurut Sution Usma Adji, bahwa pengangkutan adalah: “Sebuah perjanjian timbal balik, dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari tempat tujuan

9

Prof, R. Subekti,SH, dkk, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, PT Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan 27, 2002, hlm 134 10 . Ibid, hlm 136 Putra Halomoan Hasibuan : Pertanggung Jawaban Pengangkutan Serta Ganti Kerugian Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian Dari Pihak Pengangkut (Studi Di PT. Antar Lintas Sumatera), 2009. USU Repository © 2009

tertentu, sedangkan pihak lainnya (pengirim atau penerima) berkeharusan memberikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut.” 11 Sedangkan Purwosutjipto, berpendapat bahwa : Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengiriman, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pihak pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. 12 Selanjutnya menurut Soekardono, bahwa perjanjian pengangkutan itu adalah: “Sebuah perjanjian timbal balik, dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lain, berkewajiban untuk membayar biaya tertentu pekerjaan pengangkutan itu.” 13 Sebelum pengangkutan dilaksanakan pada umumnya terjadi suatu perjanjian antara pihak pengangkut dengan pihak pengirim barang. Perjanjian pengangkutan pada pembahasan ini adalah perjanjian pengangkutan darat dengan menggunakan kenderaan bermotor berupa bus yang pada dasarnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Artinya untuk sahnya suatu perjanjian haruslah memenuhi syaratsyarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1338 KUHPerdata tentang mengikatnya suatu perjanjian. Menurut Pasal 1320 KUHPerdata syarat sahnya suatu perjanjian adalah: 1.

Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.

2.

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

3.

Suatu hal tertentu. 11

. Sutiono Usman Adji, SH, dkk, Hukum Pengangkutan Di Indonesia, Penerbit Rineka Citra, Bandung,1990, hlm 6 12 . H.M.N Purwosutjipto,SH,Op.Cit., hlm 2 13

Soekardono, SH, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Penerbit Soereong, Jakarta, 1981, hlm 2 Putra Halomoan Hasibuan : Pertanggung Jawaban Pengangkutan Serta Ganti Kerugian Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian Dari Pihak Pengangkut (Studi Di PT. Antar Lintas Sumatera), 2009. USU Repository © 2009

4.

Suatu sebab yang halal. Kemudian Pasal 1388 KUHPerdata menyatakan :

1.

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

2.

Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak.

3.

Perjanjian harus dilaksanakan dengan i’tikad baik. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian di sini adalah pihak pengangkut

dengan pengiriman barang. Jadi, dapat dikatakan bahwa perjanjian pengangkutan pada dasarnya sama dengan perjanjian pada umumnya, dimana ketentuan dasarnya seperti yang telah disebutkan di atas. Sebelum

penulis

menguraikan

lebih

lanjut

mengenai

jenis-jenis

pengangkutan, ada baiknya penulis akan menjelaskan tentang perjanjian pengangkutan yaitu perjanjian pengangkutan yang dilakukan para pihak sebelum melakukan pengangkutan dan perjanjian yang dilakukan berupa perjanjian pengangkutan pada umumnya yang

bersifat tidak tetap atau disebut dengan

pelayanan berkala. Artinya dalam melaksanakan perjanjian pengangkutan tidak terus menerus, tetapi hanya kadangkala, kalau pengirim membutuhkan pengangkutan untuk mengirimkan barang. 14 Perjanjian yang bersifat pelayanan berkala ini terdapat pada Pasal 1601 KUHPerdata yaitu pada bagian ketentuan umum.

14

Mr. R. Soekardono, SH, Hukum Dagang Indonesia, Penerbit Soeroeng, Jakarta,1961,hlm 10 Putra Halomoan Hasibuan : Pertanggung Jawaban Pengangkutan Serta Ganti Kerugian Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian Dari Pihak Pengangkut (Studi Di PT. Antar Lintas Sumatera), 2009. USU Repository © 2009

B. Jenis-Jenis Pengangkutan Pengangkutan sebagai sarana untuk mempermudah sampainya seseorang atau barang di suatu tempat dan dilakukan dengan berbagai cara dan dengan menempuh perjalanan yang berbeda. Ada yang melalui darat, laut maupun udara. Dimana pengangkutan itu berfungsi untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai dari barang tersebut.15 Dalam pembahasan ini penulis akan menguraikan jenis-jenis pengangkutan yang dikenal pada umumnya. Dimana pengangkutan yang sering digunakan di dalam dunia pengangkutan terbagi atas 3 jenis pengangkutan yaitu : 1.

Pengangkutan Darat

2.

Pengangkutan Udara

3.

Pengangkutan di Perairan

Dalam pelaksanaannya sehari-hari orang lebih banyak menggunakan pengangkutan melalui darat terutama bagi pedagang yang akan menjual barang dagangannya ke daerah lain, karena ongkos pengangkutan pada pengangkutan darat lebih murah jika dibandingkan dengan pengangkutan pengangkutan udara dan pengangkutan laut. Menurut pelaksanaannya. Jenis-jenis pengangkutan darat dapat dibagi atas : 1. Pengangkutan dengan Kereta Api Sebelum penulis membahas lebih jauh mengenai pengangkutan dengan kereta api, sebaiknya lebih dahulu mengetahui apa itu perkeretaapian dan apa itu kereta api. 15

Sutiono Usman Adji, dkk, Op.Cit.,hlm 9


Mengenai perkeretaapian dapat kita jumpai pada Pasal 1 ayat 1 UndangUndang No. 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian (UUKA) yang berbunyi : “Perkereta apian adalah sesuatu yang berkaitan dengan sarana dan fasilitas penunjang kereta api untuk menyelenggarakan pengangkutan kereta api yang disusun dalam suatu sistem”. Pada umumnya pengangkutan dengan kereta api dapat berupa: a) Pengangkutan orang dan b) Pengangkutan barang Seperti yang dijelaskan Pasal 3 UUKA : “Bahwa perkeretaapian diselenggarakan dengan tujuan untuk memperlancar perpindahan orang atau barang secara massal, menunjang pemerataan, pertumbuhan, serta sebagai pendorong dan penggerak pembangunan.” Dan pengertian dari kereta api dapat ditemui dalam Pasal 1 ayat 2 UUKA, yang berbunyi : “Kereta api adalah kenderaan dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kenderaan lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel. “ Pengangkutan dengan kereta api dilakukan oleh pemerintah, yang berbeda di bawah lingkungan Departemen Perhubungan. Dimana untuk pelaksanaannya diusahakan oleh PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) dimana sebelumnya disebut dengan Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA) dan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA). Bentuk badan hukum ini sudah mengalami beberapa kali perubahan yaitu : Putra Halomoan Hasibuan : Pertanggung Jawaban Pengangkutan Serta Ganti Kerugian Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian Dari Pihak Pengangkut (Studi Di PT. Antar Lintas Sumatera), 2009. USU Repository © 2009

a)

Dengan Stb. 1939-556 bentuk badan hukum PJKA adalah “Perusahaan Umum Jawatan Kereta Api” yang termasuk dalam golongan perusahaan IBW (Indonesiascha Badrij Van Wet) Dengan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1963 (LN. 1963-43).

b)

Bentuk badan hukum ini dirubah menjadi “Perusahaan Negara Kereta Api” (PNKA)

c)

Dengan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1971 (LN. 1971-75), PNKA diubah menjadi “Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA)”.

d)

Dengan peraturan pemerintah No. 57 tahun 1990 Perusahaan Jawatan Kereta Api menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA).

e)

Undang-Undang No.13 Tahun 1992 Tentang Perkeretaapian.

f)

Kemudian direfisi dangan Undang-Undang No. 23 tahun 2007 Tentang Perkeretaapian. PT. Kereta Api (PTKAI). Jadi pada tahun 1990, karena perkembangan perkeretaapian di Indonesia

keluarlah peraturan pemerintah No. 57 tahun 1990 tentang penggantian bentuk perusahaan jawatan kereta api (PJKA) menjadi perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA), kemudian setelah keluarnya peraturan pemerintah No. 57 tahun 1997 maka keluarlah undang-undang tentang perkeretaapian yaitu UndangUndang No. 13 tahun 1992. (UUKA), kemudian pada tahun 2007 dengan banyaknya masyarakat yang membutuhkan jasa kereta api maka dirubah menjadi Undang-Undang No. 23 tahun 2007 Tentang Kereta Api dan sudah mengganti nama dari PERUM Kereta Api menjadi PT Kereta Api.


Untuk terjadinya pengangkutan darat dengan kereta api, perlu diadakan perjanjian pengangkutan lebih dahulu yang dibuktikan dengan karcis penumpang atau surat angkutan barang. Penyelenggaraan angkutan orang atau barang dilakukan setelah dipenuhi syarat-syarat umum angkutan yang ditetapkan oleh badan penyelenggara berdasarkan Pasal 25 UU No 23 tahun 2007. Menurut ketentuan pasal 3 UUKA, pengangkutan dengan kereta api bertujuan untuk : a)

Memperlancar perpindahan orang atau barang secara massal

b)

Menunjang pemerataan, pertumbuhan serta sebagai pendorong dan penggerak pembangunan nasional. Pengangkutan melalui kereta api memiliki kemampuan untuk mengangkut

orang atau barang dalam jumlah volume besar setiap kali perjalanannya, karena kereta api ini memiliki banyak gerbong sekali keberangkatan.

2. Pengangkutan dengan Jalan Raya atau Jalan Umum Pengangkutan jalan raya atau jalan umum yaitu kenderaan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kenderaan itu yang digunakan untuk pengangkutan barang dan orang yang dijalankan di jalan umum selain dari pada kenderaan yang berjalan di atas rel. Peraturan pokok yang mengatur pengangkutan melalui jalan raya atau umum adalah UU No. 3 tahun 1965 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya. Dan terakhir pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1992 menurut Undang-Undang No. 3 tahun 1965 yang dimaksud dengan jalan umum Putra Halomoan Hasibuan : Pertanggung Jawaban Pengangkutan Serta Ganti Kerugian Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian Dari Pihak Pengangkut (Studi Di PT. Antar Lintas Sumatera), 2009. USU Repository © 2009

adalah : semua jalan yang bukan kereta api, yang bisa dilalui oleh setiap orang (umum) dan kenderaan bermotor. Untuk terjadinya pengangkutan melalui darat dengan kenderaan bermotor, perlu diadakan perjanjian pengangkutan terlebih dahulu yang dibuktikan dengan karcis penumpang atau surat angkutan barang. Pengusaha angkutan umum wajib mengangkut orang atau barang setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang atau pengiriman barang (Pasal 43 UULAJR). Tujuan pengangkutan dengan kenderaan bermotor secara khusus diatur dalam Pasal 3 UULAJR. Dalam pasal tersebut dinyatakan pengangkutan dengan kenderaan bermotor bertujuan untuk : a) Mewujudkan lalu lintas dan pengangkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. b) Mampu memadukan model transportasi lainnya. c) Mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan. d) Menunjang pemerataan pertumbuhan dan stabilitas pembangunan nasional. e) Sebagai pendorong, penggerak, penunjang pembangunan nasional.

3. Pengangkutan dengan Pos, Telegrap dan Telepon Dahulu pengangkutan pos, telegrap dan telepon dilakukan oleh jawatan pos, telegrap dan telepon, disingkat dengan PTT. Dengan PP No. 240 tahun 1961 (LN 1962-306) telah didirikan “Perusahaan Negara dan Telekomunikasi”. Pada akhir-


akhir ini perusahaan negara pos dan telekomunikasi dipecah menjadi dua perusahaan, yang masing-masing berdiri sendiri, yaitu dengan : a)

Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1965 (LN 1965-62) telah didirikan perusahaan negara pos dan giro.

b)

Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1965 (LN 1965-63) telah didirikan perusahaan negara telekomunikasi.

c)

Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1974 (LN 1974-50) perusahaan negara telekomunikasi dialihkan menjadi perusahaan umum telekomunikasi. Mengenai peraturan pengangkutan pos, telegrap dan telepon itu ada

beberapa peraturan yang penting, yaitu : a)

Undang-Undang No. 6 tahun 1984 Tentang Pos.

b)

Undang-Undang No. 5 tahun 1964 (LN 1964-59) Tentang Telekomunikasi.

c)

Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1959 (LN 1959-41) Tentang Pos Dalam Negeri.

d)

Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1959 (LN 1959-42) Tentang Pos Internasional.

e)

Undang-Undang No. 13 tahun 1969 (LN 1969-53) Tentang Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia di Wina 1964.

f)

Undang-Undang No. 2 tahun 1957 (LN 1957-15) Tentang Perjanjian Internasional Mengenai Pemberitaan Jarak Jauh.

g)

Undang-Undang No. 10 tahun 1969 (LN 1969-41) Tentang Konvensi Internasional Telecomunication Union di Montreux-1965.


h)

Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1974 (LN 1974-27) Tentang Telekomunikasi Untuk Umum. Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut di atas dimaksudkan untuk

mengembalikan

pelayanan

angkutan

melalui

darat

agar

dapat

dicapai

keseimbangan antar kebutuhan jasa angkutan dengan penyediaan jasa angkutan serta untuk menjamin kualitas pelayanan angkutan penumpang dan barang. Terjadinya perjanjian pengangkutan di darat seperti yang diatur dalam Buku I Pasal 90 KUHD adalah dengan terbitnya surat muatan. Jadi surat muatan merupakan perjanjian antara si pengirim sebagai pihak pertama, pengangkut sebagai pihak kedua, dan surat itu memuat apa yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, seperti misalnya mengenai waktu lamanya pengangkutan, mengenai ganti kerugian dalam hal keterlambatan, kerusakan barang atau sebagainya.

C. Objek dan Pihak Dalam Pengangkutan Sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya bahwa pengangkutan adalah : perjanjian timbal balik pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pihak pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Agar terlaksananya pengangkutan tersebut dengan baik sesuai dengan tujuannya, maka sebelum dilaksanakan pengangkutan itu harus diadakan perjanjian antara pihak pengangkut dengan pihak pengirim barang. Dalam Putra Halomoan Hasibuan : Pertanggung Jawaban Pengangkutan Serta Ganti Kerugian Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian Dari Pihak Pengangkut (Studi Di PT. Antar Lintas Sumatera), 2009. USU Repository © 2009

melaksanakan perjanjian pengangkutan harus ada objek dari pengangkutan itu sendiri dimana objek pengangkutan itu antara lain : 1.

Pengangkutan Barang Dalam hal pengangkutan barang yang menjadi objek pengangkutan adalah

“barang”. Barang yang dimaksud di sini adalah barang yang sah dan dilindungi oleh undang-undang. Dalam pengangkutan darat dengan kenderaan bermotor berupa bus jenis barang muatan yang dapat diangkut berupa : a)

Barang sandang, seperti kain dan baju.

b)

Barang pangan seperti beras, gula dan buah-buahan.

c)

Barang rumah tangga seperti lemari dan alat-alat dapur. Dalam menyelenggarakan pengangkutan dari suatu tempat ke tempat

tujuan tertentu. Kedua belah pihak mempunyai kewajiban masing-masing yaitu : a)

Pihak pengangkut mempuyai kewajiban untuk mengangkut barang ataupun orang dari suatu ke tempat lain dengan selamat.

b)

Pihak pengirim berkewajiban membayar ongkos yang disepakati serta menyerahkan barang tersebut diserah terimakan kepada penerima yang mana alamatnya tercantumnya dalam surat angkutan. Sewaktu perjanjian pengangkutan barang diadakan pihak pengangkutan

membuat suatu akta yang dinamakan dengan surat muatan. Dimana dalam surat muatan tersebut memuat hak-hak sebagai berikut : a)

Nama barang, berat ukuran bilangan dari jumlah ongkos perpotong dan per kilogram.

b)

Nama orang penerima kepada siapa barang itu diserahkan.


c)

Jumlah upah pengangkut, tanda tangan pengirim dan surat angkutan itu harus dicatat dalam buku register.

d)

Surat muatan tersebutlah yang merupakan perjanjian antara pengangkut dan pengirim, akan tetapi surat muatan itu tidak mengikat pengangkut jika tidak ditanda tangani oleh pengangkut dan pengirim barang.

2. Pengangkutan Orang Berbeda dengan pengangkutan barang, maka yang menjadi objek dalam perjanjian pengangkutan orang adalah orang. Dalam hal perjanjian pengangkutan orang, penyerahan kepada pengangkut tidak ada. Tugas pengangkut hanya membawa atau mengangkut orang sampai di tempat tujuan dengan selamat, dan tentang barang yang dibawa oleh pihak penumpang tidak termasuk dalam barang angkutan akan tetapi digolongkan kedalam barang bawaan. Misalnya: a)

Tas yang disandang.

b)

Bungkusan yang bersifat skala kecil. Mengenai pengangkutan orang diatur dalam UULAJR yang disebutkan

bahwa pengangkutan orang dengan kenderaan bermotor wajib menggunakan kenderaan bermotor untuk penumpang, dengan memakai bagasi maupun tanpa bagasi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keselamatan penumpang dan kenyamanan penumpang. Dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 14 tahun 1992 diatur mengenai pelayanan angkutan orang dengan kenderaan umum terdiri dari :


a)

Angkutan antar kota yang merupakan perpindahan orang dari suatu kota ke kota lain.

b)

Angkutan kota yang merupakan perpindahan orang dalam wilayah kota.

c)

Angkutan pedesaan yang merupakan perpindahan orang dalam atau antar wilayah pedesaan.

d)

Angkutan lalu lintas batas negara yang merupakan angkutan orang yang melalui lintas negara lain. Dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan angkutan, keseragaman

dan keteraturan dalam pemberian pelayanan, ditentukan pelayanan wilayah kota yang didasarkan pada sifat dan ketentuan perjalanan, jarak dan waktu tempuh berkembang suatu daerah atau kawasan menjadi kawasan pemukiman, perdagangan, industri perkantoran dan sebagainya. Kemudian Pasal 37 UU No. 14 tahun 1992 diatur mengenaI pelayanan angkutan orang dengan kenderaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 14 tahun 1992, dapat dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur atau dalam trayek. Pengertian trayek tetap teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak terjadwal. Sedangkan pengertian tidak tetap dalam trayek ini adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dengan tidak terikat dalam jaringan trayek tertentu dengan jadwal pengangkutan yang tidak teratur. 16 Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan pelayanan angkutan dengan kenderaan umum agar dapat dicapai keseimbangan antara kebutuhan jasa 16

HMN.Purwosutjipto,Op.Cit.,hlm 29


angkutan dengan penyediaan jasa angkutan, maka kapasitas jaringan transportasi jalan dengan kenderaan umum yang beroperasi, serta untuk menjamin kualitas pelayanan angkutan penumpang. Pihak-pihak dalam pengangkutan adalah para subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pengangkutan. Wiwoho Soedjono menjelaskan bahwa di dalam pengangkutan di laut terutama mengenai pengangkutan barang, maka perlu diperhatikan adanya tiga unsur yaitu : pihak pengirim, pihak penerima barang dan barangnya itu sendiri. 17 Dalam perjanjian pengangkutan barang para pihak yang terkait bisa terdiri dari : a) Pihak pengangkut (penyedia jasa pengangkutan), yaitu pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan jasa angkutan, barang dan berhak atas penerimaan pembayaran tarif angkutan seperti yang telah diperjanjikan. b) Pihak pengirim barang (pengguna jasa angkutan), yaitu pihak yang berkewajiban untuk membayar tarif (ongkos) angkutan sesuai yang telah disepakati dan berhak memperoleh jasa pelayanan angkutan atas barang yang dikirimnya. c) Pihak penerima barang (pengguna jasa angkutan), yaitu sama dengan pihak pengirim, namun adakalanya pihak pengirim barang juga adalah sebagai pihak yang menerima barang yang diangkut di tempat tujuan. Sedangkan dalam hal perjanjian pengangkutan penumpang, maka pihak yang terkait adalah :

17

Wiwoho Soejono, Hukum Pengangkutan Indonesia, Semarang,1999, hlm 28


a)

Pihak pengangkut (penyedia jasa angkutan) yaitu pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan jasa angkutan penumpang dan berhak atas penerimaan pembayaran tarif (ongkos) angkutan sesuai yang telah ditetapkan.

b)

Pihak penumpang (pengguna jasa angkutan), yaitu pihak yang berhak mendapatkan pelayanan jasa angkutan penumpang dan berkewajiban untuk membayar tarif (ongkos) angkutan sesuai yang telah ditetapkan.

D. Fungsi dan Sifat Pengangkutan Menurut HMN Purwosutjipto, fungsi pengangkutan adalah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. 18 Mengenai fungsi pengangkutan adalah sangat penting sekali dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam dunia perdagangan, mengingat kegiatan pengangkutan merupakan sarana untuk memindahkan barang dari produsen ke agen atau grosir dan selanjutnya sampai ke konsumen dalam hal angkutan barang. Sedangkan untuk pengangkutan penumpang (orang), maka kegiatan pengangkutan berfungsi untuk memindahkan penumpang (orang) dari suatu tempat ke tempat lain yang menjadi tujuannya. Dengan jasa kegiatan pengangkutan tersebutlah barang atau penumpang dapat berpindah dari tempat asal ke tempat tujuan. Fungsi

pengangkutan

itu

adalah

dengan

dilakukannya

kegiatan

pengangkutan itu maka barang atau benda yang diangkut itu akan meningkatkan daya guna maupun nilai ekonomisnya. Misalnya hasil bumi berupa sayur-mayur 18

HMN Purwosutjipto,Op.Cit., hlm 12


dari Tanah Karo apabila telah diangkut ke kota Medan atau diekspor ke berbagai manca negara dengan jasa pengangkutan maka nilai guna dan nilai ekonomis dari sayur-mayur tersebut akan meningkat. 19 Sedangkan untuk pengangkutan penumpang (orang), maka kegiatan-kegiatan pengangkutan juga akan membawa fungsi bagi penumpang sebagai pengguna jasa angkutan. Artinya dengan dukungan jasa angkutan tersebut penumpang dapat sampai ke tempat yang dituju untuk selanjutnya melakukan kegiatan yang dia maksudkan. Sifat-sifat pengangkutan menurut Pasal 1601 - Pasal 1604 KUHPerdata. Dapat dikemukakan bahwa pemborongan itu menurut redaksi Pasal 1601 sendiri, pihak pemborong harus menciptakan sesuatu tertentu (een bepaald werks tot stand to brengen) bagi pihak yang memborongkan (aanbesteder), jadi sebuah benda baru (gedung, terusan, jalan kereta api, dan sebagainya) yang tadinya belum ada, kenyataannya sukar dapat dipergunakan pada pengangkutan, sama sekali tidak diperjanjikan perwujudan benda baru, melainkan pengangkut yang baik akan sekeras-kerasnya berusaha, supaya benda-benda muatan yang dipercayakan kepadanya secara utuh dan lengkap, tak berubah (tidak rusak atau berkurang) sampai di tempat tujuan. Di dalam Code Civil di Perancis dengan tegas diperbedakan antara perjanjian pengangkutan dan pemborongan, bahwa mengenai perjanjian pengangkutan barang dan orang diatur sendiri di dalam Code Civil tersebut, yaitu dalam Pasal 1782-1786, kemudian pasal tersebut dilakukan perubahan dioper ke

19

Hasim Purba, Op.Cit., hlm5


dalam W.v.K. di Belanda, Pasal 91 dan seterusnya (sama dengan Pasal 91 di dalam KUHD sekarang), jadi tidak dioper di dalam B.W. di Nederland. 20 Teranglah bahwa pengangkutan barang atau orang merupakan pekerjaan tertentu yang harus dipenuhi terhadap pihak yang memerlukan akan pekerjaan itu dengan pemberian upah. Pekerjaan tersebut dilakukan pada waktu-waktu yang diperlukan, walaupun apabila pengangkut menunaikan prestasinya secara baik, yang membutuhkan pengangkutan mungkin akan tetap memakai perusahaan pengangkutan tertentu yang kenamaan. Pada umumnya hubungan hukum antara pengangkut dengan pihak yang memakainya itu adalah bermacam-macam yaitu sama tinggi, sama rendah atau kedua belah pihak adalah “gecoordineerd”. Tidak ada imbangan majikan terhadap buruh atau imbangan “gesubordineerd” pada hubungan hukum antara pemakai pengangkutan dan pengangkut. Karena itu sifat perjanjian pengangkutan adalah sebuah perjanjian untuk melakukan pelayanan (jasa) berkala (een overeenkomstot het verrichten van enkele diensten), Sesuai dengan Pasal 1601 KUHPerdata. Dalam bahasan ini ini sifat dari pengangkutan memidahkan barang dari tempat yang satu ketempat lain dan mengharapkan upah dari usahanya tersebut, dan proses yang dilakukan secara berkala tidak seperti majikan dan pembantu yang secara terus-menerus.

20

Sutiono Usman Adji,dkk, Op.Cit., hlm 7


BAB III GANTI KERUGIAN TERHADAP PENUMPANG DAN BARANG ANGKUTAN DISEBABKAN KELALAIAN

A. Tanggung Jawab Dalam Hukum Pengangkutan


Pengusaha pengangkutan bertanggung jawab atas keselamatan barang, kelambatan datangnya barang, kerusakan dan kehilangan barang yang diangkut dengan demikian posisi pengusaha pengangkutan sama dengan pengangkutan yang dimaksud dan Pasal 91 KUHD yang berbunyi : Pengangkut harus menanggung segala kerusakan yang terjadi pada barangbarang angkutan lainnya setelah barang itu mereka terima untuk diangkut, kecuali kerusakan-kerusakan yang diakibatkan karena suatu cacat pada barang itu sendiri karena keadaan yang memaksa atau karena kesalahan atau kelupaan si pengirim. 21 Tanggung jawab dalam hukun pengangkutan diatur dalam Pasal 1236 KUHPerdata menyatakan : Pengangkut wajib mengganti biaya, rugi dan bunga yang layak harus diterima bila ia tidak menyerahkan atau tidak merawat sepantasnya untuk menyelamatkan barang-barang angkutan. Pasal 438 ayat 3 KUHD menyatakan : Ia bertanggung jawab atas perbuatan dari mereka, yang dikerjakannya dan untuk segala benda yang dipakainya dalam menyelenggarakan pengangkutan tersebut. Dalam hukum pengangkutan dikenal tiga prinsip tanggung jawab yaitu : tanggung jawab karena kesalahan, tanggung jawab karena praduga, dan tanggung jawab mutlak. 22

1. Tanggung Jawab Karena Kesalahan (Foult Liability) Menurut prinsip ini, setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaran pengangkutan harus bertanggung jawab membayar segala kerugian yang timbul akibat kesalahannya itu. Pihak yang menderita kerugian 21 22

KUHPerdata, Op.Cit., hlm 23 Mr. E Suherman, Op.Cit., hlm 18


wajib membuktikan kesalahan pengangkut. Beban pembuktian ada pada pihak yang dirugikan bukan pada pihak pengangkut. Prinsip ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum sebagai aturan umum. Sedangkan aturan khusus ditentukan dalam undang-undang yang mengatur masing-masing jenis pengangkutan. Pada pengangkutan dengan kenderaan bermotor, tanggung jawab ini ditentukan dalam Pasal 28 UULAJR yang menyatakan : Pengemudi kenderaan bermotor bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang atau pemilik barang yang timbul karena kelalaian atau kesalahan pengemudi dalam mengemudikan kenderaan bermotor.23 Pada pengangkutan dengan kereta api tanggung jawab ditentukan dalam Pasal 28 UUKA menyatakan : 1)

Badan penyelenggaran bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengguna jasa atau pihak ketiga yang timbul dari penyelenggaraan pelayanan angkutan kereta api.

2)

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan dengan ketentuan :

a) Sumber kerugian berasal dari pelayanan angkutan dan harus dibuktikan adanya kelalaian petugas atau pihak lain yang diperkejakan oleh badan penyelenggara. b) Berdasarkan ganti rugi dibatasi sejumlah maksimum asuransi ditutup oleh badan penyelenggara dalam hal penyelenggaraan kegiatannya.

23

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. (UULAJR) Putra Halomoan Hasibuan : Pertanggung Jawaban Pengangkutan Serta Ganti Kerugian Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian Dari Pihak Pengangkut (Studi Di PT. Antar Lintas Sumatera), 2009. USU Repository © 2009

Pengertian kerugian yang diderita oleh pengguna jasa tidak termasuk keuntungan yang diperoleh ataupun biaya pelayanan yang sudah dinikmati.

2. Tanggung Jawab Karena Praduga (Presmption Liability) Menurut prinsip ini, pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkut yang diselenggarakannya. Tetapi jika pengangkut dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, maka dia dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti rugi. Yang dimaksud dengan “Tidak bersalah” adalah tidak melakukan kelalaian, telah berupaya melakukan tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian atau peristiwa yang menimbulkan kerugian itu tidak mungkin dihindari. 24 Beban pembuktian ada pada pihak pengangkut, bukan pada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan cukup menunjukkan adanya kerugian yang diderita dalam pengangkutan yang diselenggarakan oleh pengangkut. KUHD juga menganut prinsip tanggung jawab karena praduga. Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 468 ayat 2 KUHD yang menentukan bahwa barang yang diangkut itu tidak diserahkan sebagian atau seluruhnya, atau rusaknya, pengangkutan bertanggung jawab mengganti kerugian kepada pengirim kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa tidak diserahkan sebagian atau seluruh atau rusaknya barang itu karena peristiwa yang tidak dapat dicegah atau tidak dapat dihindari.

3. Tanggung Jawab Mutlak (Absolute Liability) 24

Mr. E. Suherman, Op.Cit., hlm 23


Menurut prinsip ini, pengangkutan harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian unsur kesalahan tak perlu dipersoalkan. Pengangkut tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian itu. Prinsip ini dapat dirumuskan dengan kalimat Pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul karena peristiwa apapun dalam menyelenggarakan pengangkutan. Dalam perundang-undangan mengenai pengangkutan, ternyata prinsip tanggung jawab mutlak diatur. Hal ini tidak diatur mungkin karena alasan bahwa pengangkut yang berusaha di bidang jasa angkutan tidak perlu dibebani dengan resiko yang terlalu berat. Namun tidak berarti bahwa pihak-pihak tidak boleh saja menjanjikan penggunaan prinsip ini untuk kepentingan praktis penyelesaian tanggung jawab, berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Jika prinsip ini digunakan maka di dalam perjanjian pengangkutan harus dinyatakan dengan tegas, misalnya pada dokumen pengangkutan. Pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh

penumpang,

dan

pengiriman

barang

karena

kelalaiannya

dalam

melaksanakan pelayanan angkutan (Pasal 45 ayat 1) UULAJR. Dalam pelaksanaan angkutan, keselamatan penumpang atau barang yang diangkut pada dasarnya berada dalam tanggung jawab pengusaha angkutan. 25 Dengan demikian, sudah sepatutnya apabila kepada pengusaha angkutan dibebankan tanggung jawab terhadap setiap kerugian yang diderita oleh 25

Mr. E. Suherman, Op.Cit., hlm 25


penumpang atau pengirim barang yang timbul karena pengangkutan yang dilakukannya. Dengan beban tanggung jawab ini pengangkut didorong supaya berhati-hati dalam melaksanakan pengangkutan. Untuk mengantisipasi tanggung jawab yang mungkin timbul, Pasal 46 UULAJR menentukan, pengusaha angkutan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya. Tanggung jawab pengusaha angkutan-angkutan umum terhadap pemilik barang (pengirim) dimulai sejak barang diterima untuk diangkut sampai diserahkannya barang kepada pengirim atau penerima (Pasal 46 ayat 3 dan 4 UULAJR). Besarnya ganti rugi adalah sebesar kerugian yang secara nyata ini adalah ketentuan undang-undang yang tidak boleh disimpangi oleh pengangkut melalui ketentuan perjanjian yang menguntungkannya karena ketentuan ini bersifat memaksa (dwingendrecht). Tidak termasuk dalam pengertian kerugian yang secara nyata diderita antara lain adalah : a) Keuntungan yang diharapkan akan diperoleh. b) Kekurangan yang diakibatkan karena kondisi jalan atau jembatan yang dilalui selama dalam perjalanan. c) Biaya atas pelayanan yang sudah dinikmati. Pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap kendaraan berikut muatannya yang ditinggalkannya di jalan (Pasal 24 ayat 2 UULAJR), ini dapat diartikan jika muatan penumpang atau barang yang ditinggalkannya di jalan itu menderita kerugian, maka pengemudi atau pemilik dan pemilik kendaraan wajib membayar ganti rugi bersama-sama secara tanggung renteng. Tetapi dalam Pasal 28 UULAJR ditemukan, pengemudilah yang bertanggung jawab atas Putra Halomoan Hasibuan : Pertanggung Jawaban Pengangkutan Serta Ganti Kerugian Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian Dari Pihak Pengangkut (Studi Di PT. Antar Lintas Sumatera), 2009. USU Repository © 2009

kerugian yang diderita oleh penumpang, pemilik, pihak ketiga yang timbul karena kelalaian atau kesalahan pengemudi dalam mengemudikan kenderaan bermotor. 26

B. Perjanjian Pengangkutan dan Hak serta Kewajiban Para Pihak Pada pokok bahasan ini penulis akan menguraikan dua konsep yaitu mengenai perjanjian pengangkutan dan konsep mengenai hak dan kewajiban para pihak pada angkutan darat. 1. Perjanjian Pengangkutan Untuk menyelenggarakan pengangkutan, terlebih dahulu ada perjanjian antara pengangkut dan pengirim, Perjanjian pengangkutan adalah persetujuan dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang atau barang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat dan pengirim mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan. 27 Perjanjian pengangkutan selalu digunakan secara lisan tetap didukung oleh dokumen pengangkutan yang membuktikan bahwa perjanjian sudah terjadi. Dalam perjanjian pengangkutan, kedudukan para pihak yaitu pengirim dan pengangkut sama tinggi, yakni tidak seperti dalam perjanjian perburuhan, dimana para pihak tidak sama tinggi, yakni majikan mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada buruh. Kedudukan para pihak dalam perjanjian perburuhan ini disebut kedudukan subordinasi (gesubordineerd), sedangkan kedudukan para pihak dalam perjanjian pengangkutan adalah sama tinggi atau kedudukan koordinasi (gecoordineerd).

26 27

UULAJR, Op.Cit.,hlm 34 Prof. Abdul Kadir Muhammad, SH, Op.Cit., hlm 35


Dalam melaksanakan perjanjian pengangkutan, hubungan kerja antara pengirim dan pengangkut tidak harus terus menerus, tetapi hanya kadang kala, kalau pengirim membutuhkan pengangkutan untuk mengirim barang. Hubungan semacam ini disebut “pelayanan berkala” sebab pelayanan ini tidak bersifat tetap, hanya kadang kala saja, bila pengirim membutuhkan pengangkutan, perjanjian berkala ini diatur dalam Pasal 1601 KUHPerdata. Dalam

undang-undang

ditentukan

bahwa

pengangkutan

baru

diselenggarakan setelah biaya angkutan dibayar lebih dahulu. Tetapi di samping ketentuan undang-undang juga berlaku kebiasaan masyarakat yang dapat membayar biaya angkutan, kemudian perjanjian pengangkutan biasanya meliputi kegiatan pengangkutan dalam arti luas yaitu kegiatan memuat, membawa dan menurunkan atau membongkar barang. Pengangkutan dalam arti luas ini erat hubungannya dengan tanggung jawab pengangkut apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Artinya tanggung jawab pengangkut mulai berjalan sejak penumpang atau barang dimuat ke dalam alat pengangkut sampai barang dibongkar dari alat pengangkut atau diserahkan kepada penerima. Tanggung jawab dapat diketahui dari kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian atau

undang-undang.

Kewajiban pengangkutan adalah

menyelenggarakan pengangkutan. Kewajiban ini mengikat sejak penumpang atau pengirim melunasi biaya angkutan. Apabila penumpang mengalami kecelakaan ketika naik alat pengangkut atau selama diangkut, atau ketika turun dari alat pengangkut, maka pengangkut bertanggung jawab membayar segala kerugian yang timbul akibat kecelakaan Putra Halomoan Hasibuan : Pertanggung Jawaban Pengangkutan Serta Ganti Kerugian Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian Dari Pihak Pengangkut (Studi Di PT. Antar Lintas Sumatera), 2009. USU Repository © 2009

yang terjadi itu. Demikian juga halnya pada pengangkutan barang, pengangkut bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat peristiwa yang terjadi dalam proses pengangkutan sejak pemuatan sampai pembongkaran barang di tempat tujuan. Beda dengan barang bawaan yang mana barang bawaan tersebut dapat diberikan ganti kerugiannya apabila terjadi masalah.

28

Barang bawaan yang dimaksud adalah barang yang ada dalam perlindungan penumpang dan barang yang berbentuk bungkusan tetapi berskala kecil dan bisa dimasukkan dalam bagasi alat pengangkutan tersebut, misalnya berupa tas genggaman bungkusan kotak yang bentuknya kecil dan sabagainya. Tetapi tanggung jawab pengangkut ini dibatasi oleh undang-undang. Dalam undang-undang ditentukan bahwa pengangkut ini bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang timbul akibat kesalahan, kecuali : a) Keadaan memaksa (force majeur). b) Cacat barang itu sendiri. c) Kesalahan dan kelalaian pengirim atau pemilik barang. Menurut R. Soekardono, bahwa perjanjian pengangkutan itu adalah sebuah perjanjian timbal balik, dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan ke tempat tujuan tertentu, pihak lainnya (pengirim) berkewajiban untuk membayar biaya tertentu untuk pengangkutan. 29

Sedangkan menurut Purwostjipto, berpendapat, Bahwa perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkutan dengan pengirim. Dimana pihak pengangkut mengikatkan diri 28 29

Ibid, hlm 30 Mr. Soekardono, SH, Op.Cit., hlm 10


untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pihak pengirim mengingatkan diri untuk membayar uang angkutan. 30 Kemudian ada kelompok yang menyatakan bahwa perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian untuk melakukan pekerjaan. 31 Purwosutjipto berpendapat bahwa perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian campuran, karena mempunyai unsur : a) Pelayanan berkala (Pasal 1601 KUHPerdata) pemborongan pekerjaan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu, si pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan. b) Unsur penyimpanan, adanya ketetapan dalam Pasal 468 ayat 1 KUHD yang berbunyi : “Perjanjian pengangkutan mewajibkan kelompok pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang diangkutnya, mulai saat diterimanya hingga saat diserahkannya barang tersebut”. c) Unsur pemberian kuasa, hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 371 ayat 1 KUHD yang berbuyi , “Nakhoda diwajibkan selama dalam perjalanan menjaga kepentingan para pemilik muatan, mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk itu menghadap ke muka hakim”. Kemudian pada ayat 3 berbunyi : ”Dalam keadaan yang mendesak ia diperbolehkan menjual barang muatan atau sebahagian dari itu atau guna membiayai pengeluaran-pengeluaran yang telah 30

HMN. Purwosutjipto, Op.Cit., hlm13 Achmad Ichsan, SH, Hukum Dagang Lembaga Surat-Surat Barharga, Pengangkutan, Pradnya Paramita,jakarta, 1981, hlm 409 31


dilakukan guna kepentingan muatan tersebut, meminjam uang dengan mempertaruhkan muatan sebagai jaminan.” 32 Dari uraian di atas, terlihat bahwa perjanjian pengangkutan bersifat campuran di samping memiliki unsur melakukan pekerjaan yaitu berupa penyelenggaran pengangkutan, juga memiliki unsur penyimpangan dan pemberian kuasa.

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam setiap perjanjian, sudah tentu harus ada pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu. Karena tanpa adanya pihak-pihak tersebut maka perjanjian pengangkutan, apabila tidak ada pihak yang mengadakan perjanjian maka perjanjian pengangkutan tidak akan lahir. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengiriman barang, dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya. Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan adalah “pengangkut dan pengirim”. Pengangkut adalah orang yang mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan. 33 Sedangkan pengirim adalah orang yang mengikatkan dirinya untuk membayar uang angkutan

32 33

HMN. Purwosutjipto, Op.Cit., hlm 9 Sution Usman Adji,dkk, Op.Cit., hlm 6


sebagai imbalan jasa yang dilakukan oleh pihak pengangkut dalam melaksanakan pengangkutan tersebut. 34 Pengirim pada suatu perjanjian pengangkutan tidak hanya orang perorangan saja, tetapi dapat juga merupakan suatu badan yang bergerak dalam bidang pengiriman barang, dimana badan seperti ini disebut dengan “ekspeditur”.Yang dimaksud dengan Ekspeditur adalah suatu badan yang pekerjaannya menyuruh orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang baik melalui darat, laut maupun udara. 35 Perjanjian yang dibuat antara ekspeditur dan pengirim disebut dengan perjanjian ekspedisi, sedangkan perjanjian ekspeditur atas nama pengirim dengan pengangkut disebut perjanjian pengangkutan. Kemudian dalam perjanjian pengangkutan ini adakalanya penerima bertindak sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk itu, misalnya seseorang yang mau pindah ke tempat lain, maka yang bersangkutan tadi perlu mengadakan perjanjian

pengangkutan

dengan

pihak

yang

berkecimpung

di

bidang

pengangkutan untuk mengangkut barang-barangnya ke tempat yang dituju tadi. Di sini pemilik barang tersebut selain bertindak sebagai peneriman, juga bertindak sebagai pengirim. Sedangkan kewajiban si pengirim barang adalah membayar uang angkutan sebesar yang telah diperjanjikan dalam surat muatan. Dan pembayaran uang angkutan ini juga dapat dilakukan oleh si penerima apabila belum dibayar oleh si pengirim. Ini dapat diketahui si penerima dalam surat muatan yang diterimanya,

34 35

Ibid, hlm 9 Ibid, hlm12


karena dalam surat muatan dicantumkan apakah uang angkutan sudah dibayar atau belum. Jika uang angkutan belum dibayar maka penerima berkewajiban untuk membayarnya sebagaimana yang ditentukan dalam surat muatan. Jadi di dalam hal ini pihak penerima dapat menjadi pihak yang berkepentingan

dalam

perjanjian

pengangkutan

setelah

ia

menyatakan

kehendaknya untuk menerima barang dan si penerima barang tersebut berkewajiban untuk membayar uang angkutan barang itu. Dalam KUHD juga diatur mengenai hak dan kewajiban serta tanggung jawab dari pada pengangkut atau penyelenggara. Hak pengangkut atau penyelenggaran pengangkutan yang ada dalam KUHD adalah : a) Mendapatkan pembayaran atas prestasi yang dilakukan. b) Pengangkut berhak atas suatu penggantian kerugian yang diderita karena surat-menyurat yang diperlukan untuk pengangkutan tersebut tidak diserahkan kepadanya sebagaimana mestinya. (Pasal 478 ayat 1 KUHD). c) Pengangkut berhak menerima penggantian kerugian yang dideritanya karena pengiriman telah memberikan keterangan yang salah atau tidak lengkapnya tentang macam dan sifatnya barang tersebut, kecuali ia tahu atau sepatutnya mengetahui akan sifat dan macam-macam barang tersebut (Pasal 479 ayat 1 KUHD). Selain adanya hak pada si pengangkut atau penyelenggaran, pengangkut juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang diatur dalam KUHD.


Dimana kewajiban dan tanggung jawab pengangkut atau penyelenggaraan pengangkutan itu adalah : a) Pengangkut wajib menjaga keselamatan barang yang diangkutnya mulai dari saat diterimanya hingga diserahkannya barang tersebut (Pasal 468 ayat 1 KUHD). b) Pengangkut wajib mengganti kerugian yang disebabkan karena barangbarang tersebut seluruhnya atau sebahagian tidak dapat diserahkan dan barang tersebut rusak kecuali apabila si pengangkut dapat membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang atau kerusakan tersebut disebabkan oleh suatu malapetaka yang tidak dapat dicegah ataupun dihindarkan atau memang cacat tersebut adalah bawaan dari barang itu atau karena kesalahan dari si pengirim (Pasal 468 ayat 2 KUHD). c) Pengangkut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan karena keterlambatan penyerahan barang yang dikirimkan kecuali apabila si pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan malapetaka yang tidak dapat dicegah ataupun dihindarkan (Pasal 447 KUHD). Sedangkan dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1992 juga ditemukan hak dan kewajiban pihak pengangkut, dimana kewajiban pengangkut antara lain: a) Pengusaha angkutan umum wajib mengangkut orang atau barang, setelah disepakati perjanjian pengangkutan dan dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang atau pengirim barang (Pasal 43 UU No. 14 Tahun 1992). Putra Halomoan Hasibuan : Pertanggung Jawaban Pengangkutan Serta Ganti Kerugian Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian Dari Pihak Pengangkut (Studi Di PT. Antar Lintas Sumatera), 2009. USU Repository © 2009

b) Pengusaha angkutan umum wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh penumpang atau pengirim barang, jika terjadi pembatalan keberangkatan kendaraan umum (Pasal 44 UU No. 14 Tahun 1992). c) Pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga, karena kelalaian dalam melaksanakan pelayanan angkutan (Pasal 45 UU No. 14 Tahun 1992). Sedangkan mengenai hak si pengangkut juga dapat dilihat dalam UU No. 14 Tahun 1992 yaitu : a) Pengusaha

angkutan

umum

dapat

mengenakan

tambahan

biaya

penyimpanan barang kepada pengirim dan penerima barang yang tidak mengambil barangnya di tempat tujuan dan dalam waktu yang telah disepakati (Pasal 48 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1992). b) Pengirim atau penerima barang hanya dapat mengambil barang setelah biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilunasi (Pasal 48 ayat 2 UU No. 14 Tahun 1992). c) Barang yang tidak diambil sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 lebih dari waktu tertentu, dinyatakan sebagai barang tak bertuan dan dapat dijual secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 48 ayat 2 UU No. 14 Tahun 1992). Karena perjanjian pengangkutan umum, pada umumnya terjadi secara lisan dan dibuktikan dengan karcis penumpang, maka ketentuan-ketentuan tersebut Putra Halomoan Hasibuan : Pertanggung Jawaban Pengangkutan Serta Ganti Kerugian Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian Dari Pihak Pengangkut (Studi Di PT. Antar Lintas Sumatera), 2009. USU Repository © 2009

tertulis pada karcis penumpang. Angkutan penumpang diselenggarakan oleh beberapa perusahaan angkutan umum, baik Badan Usaha Milik Negara maupun milik swasta. Ketentuan-ketentuan yang tertulis pada karcis penumpang yang mereka terbitkan jua bervariasi namun pada pokoknya berisi kewajiban dan hakhak yang sama.

C. Penyelenggaraan Pengangkutan Terhadap Penumpang dan Barang Angkutan Perjanjian pengangkutan yang dibuat secara sah mengikat kedua belah pihak, yaitu pihak pengangkut dan pengirim. Antara kedua belah pihak tersebut tercipta hubungan kewajiban dan hak yang perlu direalisasikan melalui proses penyelenggaraan pengangkutan. Proses penyelenggaraan pengangkutan merupakan rangkaian kegiatan pemuatan orang tempat keberangkatan ke tempat tujuan. Pada angkutan darat dengan kendaraan bermotor tempat pemuatan dan pembongkaran barang disebut dengan terminal. Proses penyelenggaraan pengangkutan melalui angkutan darat, meliputi beberapa tahap kegiatan, yaitu tahap pemuatan barang atau orang di terminal pemberangkatan, tahap pelaksanaan angkutan dan tahap penurunan dan pembongkaran barang atau orang di terminal tujuan. 36 1. Tahap Pemuatan di Terminal Pemberangkatan Pada tahap ini penumpang yang sudah memiliki karcis atau tiket dapat naik dan masuk ke dalam alat pengangkut yang telah disediakan oleh pengangkut 36

Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, SH,Hukum Dagang dan Surat-Surat Berharga, Penerbit Seksi Hukum Dagang FH UGM, Yokyakarta, 1993, hlm 32 Putra Halomoan Hasibuan : Pertanggung Jawaban Pengangkutan Serta Ganti Kerugian Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian Dari Pihak Pengangkut (Studi Di PT. Antar Lintas Sumatera), 2009. USU Repository © 2009

berdasarkan peraturan dan tata tertib yang berlaku. Pada angkutan barang, pengirim menyerahkan barang kepada pengangkut untuk dimuat ke dalam alat pengangkut, dimana sebelumnya pihak pengirim harus melunasi biaya angkutan sebagai bukti bahwa telah terjadinya perjanjian pengangkutan. Dokumen angkutan ini disebut dengan surat angkutan barang. Setelah surat angkutan barang ditanda tangani oleh pengirim, maka barang dan surat angkutan barang diserahkan kepada pengangkut, pengangkut menerima barang lalu dicocokkan dengan surat angkutan barang tersebut. Bila sudah cocok maka surat angkutan barang tersebut distempel oleh pengangkut di hadapan pengirim dan ditulis tanggal terimanya barang tersebut. Pada saat surat angkutan barang distempel, barang-barang yang sudah diserahkan oleh pengirim dan diterima oleh pengangkut, menjadi tanggung jawab pihak pengangkut sampai barang itu diterima oleh pemilik di tempat tujuan. Setelah pemuatan selesai, pengangkut atau supir menyiapkan kendaraan untuk keberangkatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Setiap kenderaan bermotor yang beroperasi di jalan raya harus memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 1 UULAJR. Menurut Pasal 12 ayat 1 tersebut, bahwa setiap kenderaan bermotor yang dioperasikan di jalan raya harus sesuai dengan peruntukannya. Memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan kelas jalan yang dilalui. Agar kenderaan bermotor itu memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, wajib diuji yang dibuktikan dengan tanda bukti lulus uji, dicantumkan daya angkut maksimum kendaraan bermotor. Dengan demikian, kenderaan bermotor Putra Halomoan Hasibuan : Pertanggung Jawaban Pengangkutan Serta Ganti Kerugian Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian Dari Pihak Pengangkut (Studi Di PT. Antar Lintas Sumatera), 2009. USU Repository © 2009

yang disediakan oleh pengangkut selalu dalam keadaan memenuhi syarat keselamatan agar sampai di tempat tujuan dengan selamat. 2. Tahap Pelaksanaan Angkutan Darat Pada tahap ini pengangkut menyelenggarakan angkutan, yaitu kegiatan yang memindahkan penumpang dan barang dari tempat pemberangkatan ke tempat tujuan dengan menggunakan alat pengangkut sesuai dengan perjanjian pengangkutan. Untuk kelancaran dan keselamatan pengangkutan, setiap pengemudi kenderaan bermotor wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sasuai dengan ketentuan Pasal 18 UULAJR. SIM kenderaan bermotor merupakan tanda bukti kecakapan dan keabsahan pengemudi untuk mengemudikan kenderaan bermotor di jalan dan dapat pula digunakan sebagai identitas pengemudi. Untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan di jalan, Pasal 20 ayat 1 UULAJR menentukan, perusahaan angkutan umum wajib mematuhi ketentuan mengenai waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi. Pengaturan ini perlu, mengingat faktor kelelahan dan kejenuhan sangat berpengaruh terhadap kemampuan pengemudi dalam mengemudikan kenderaan bermotor secara wajar. Oleh karena itu, pergantian pengemudi setelah menempuh jarak dan waktu tertentu mutlak diperlukan untuk melindungi keselamatan pengemudi, penumpang, pemilik barang dan pengguna jasa lainnya. Menurut Pasal 23 ayat 1 UULAJR, pada waktu mengemudikan kenderaan bermotor di jalan, pengemudi kendaraan bermotor wajib : a) Mampu mengemudikan kendaraan dengan wajar. Putra Halomoan Hasibuan : Pertanggung Jawaban Pengangkutan Serta Ganti Kerugian Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian Dari Pihak Pengangkut (Studi Di PT. Antar Lintas Sumatera), 2009. USU Repository © 2009

b) Mengutamakan keselamatan pejalan kaki. c) Menunjukkan surat bukti pendaftaran kenderaan bermotor, SIM, dan tanda bukti lulus uji, atau tanda bukti lain yang sah dalam hal dilakukan pemeriksaan. d) Mematuhi semua ketentuan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. e) Memakai sabuk pengaman bagi pengemudi kenderaan bermotor roda empat atau lebih.

D. Ganti kerugian Terhadap Penumpang dan Barang Angkutan Dalam perjanjian pengangkutan barang dengan kenderaan bermotor melalui jalan raya, ada kalanya tidak terlaksana dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pihak, sehingga menimbulkan kerugian pihak tersebut. Timbulnya kerugian tersebut dapat terjadi karena suatu keadaan atau kejadian sehingga menghalangi pengangkut untuk melaksanakan kewajiban. Kejadian tersebut misalnya karena suatu hal yang tidak dapat dipersalahkan kepada pengangkut (Overmatch atau keadaan memaksa atau force majeure). Dalam hal ini kewajiban untuk memikul kerugian akibat dari kejadian tersebut dinamakan “resiko”. Kerugian juga dapat terjadi karena cacat pada barang itu sendiri dan juga akibat dari kesalahan atau kealpaan pihak pengirim. Selain itu kerugian juga dapat ditimbulkan sebagai akibat tidak sempurnanya pelaksanaan kewajiban dari pihak pengangkut. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa kewajiban pengangkut adalah melaksanakan pengangkutan barang mulai dari tempat pemuatan barang sampai di Putra Halomoan Hasibuan : Pertanggung Jawaban Pengangkutan Serta Ganti Kerugian Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian Dari Pihak Pengangkut (Studi Di PT. Antar Lintas Sumatera), 2009. USU Repository © 2009

tempat tujuan dengan selamat serta tepat waktunya. Jika barang yang diangkut itu selamat, maka akan timbul dua hal, yaitu barangnya sampai ke tempat tujuan, tetapi rusak sebagian atau seluruhnya dan mungkin barangnya tidak sampai di tempat (musnah), mungkin disebabkan karena terbakat, dicuri orang dan lain-lain.

Masalah lain yang sering timbul dalam pengangkutan yaitu tentang waktu sampai barang di tempat tujuan tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya sehingga menimbulkan kerugian pada pihak yang punya barang atau pihak pengirim. Hal-hal yang dapat digolongkan dengan kemusnahan atau kesalahan barang yang ditimbulkan di luar kesalahan atau kelalaian pihak pengangkut dalam perjanjian pengangkutan barang, adalah karena keadaan memaksa (overmatch atau force majeure), cacat pada barang itu sendiri yaitu dapat diketahui oleh pengangkut sebelum pengangkutan barang, kesalahan oleh kelalaian pengirim itu sendiri. Pemikiran tentang overmatch (keadaan memaksa) terdapat dua aliran yaitu : 1. Aliran objektif (de objective overmacth leer) atau absolut yaitu debitur berada dalam keadaan memaksa apabila pemenuhan prestasi itu tidak mungkin dilaksanakan oleh siapapun juga atau setiap orang. Dalam ajaran ini pikiran para sarjana tertuju pada bencana alam ataupun kecelakaan yang hebat, sehingga dalam keadaan demikian siapapun tidak dapat memeuhi prestasi, juga barang musnah atau hilang di luar perdagangan. Putra Halomoan Hasibuan : Pertanggung Jawaban Pengangkutan Serta Ganti Kerugian Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian Dari Pihak Pengangkut (Studi Di PT. Antar Lintas Sumatera), 2009. USU Repository © 2009

Dianggap sebagai keadaan memaksa. Misalnya, kenderaan bermotor yang mengangkut tersebut ditimpa longsor di tengah jalan. 2. Aliran subjektif (de subkjective overmatch leer) atau relatif, yaitu keadaan memaksa itu ada apabila debitur masih mungkin melaksanakan prestasi, tetapi praktis dengan kesukaran atau pengorbanan yang lebih besar, sehingga dalam keadaan yang demikian itu kreditur tidak dapat menuntut pelaksanaan prestasi. Misalnya putusnya jalan dan jembatan, sehingga sulit untuk mengoper barang tersebut karena biaya pengoperannya lebih mahal dari keuntungan yang diperoleh. Terhadap penumpang selama proses angkutan berlangsung, pengemudi diberikan wewenang oleh Pasal 47 UULAJR untuk menurunkan penumpang dan barang yang diangkut di tempat pemberhentian terdekat, apabila membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan. Wewenang ini benar dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan kepatutan antara lain: 1)

Penumpang yang melakukan keributan atau pencurian dalam kenderaan dan sudah diperingatkan terlebih dahulu.

2)

Barang yang diangkut ternyata berbahaya bagi keselamatan angkutan.

3)

Barang yang dapat mengganggu penumpang karena berbau busuk.

Pengangkut lalai dalam melakukan tugasnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 45 UULAJR pengusaha angkutan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga. Tanggung jawab terhadap pemilik barang dimulai sejak barang diterima dari pengirim sampai barang Putra Halomoan Hasibuan : Pertanggung Jawaban Pengangkutan Serta Ganti Kerugian Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian Dari Pihak Pengangkut (Studi Di PT. Antar Lintas Sumatera), 2009. USU Repository © 2009

diserahkan kepada penerima ditempat tujuan yang telah disepakati. 37 Namun pegusaha angkutan umum tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul apabila ia dapat membuktikan,diantaranya: 1)

Peristiwa yang tidak diduga terlebih dahulu (force majeur, Pasal 1244 KHUPerdata).

2)

Cacat pada barang itu sendiri.

3)

Kesalahan atau kelalaian pengirim atau ekspeditur ( Pasal 91 KUHD).

Berikut diatas merupakan hal yang perlu diperhatikan penumpang maupun pengirim barang dalam pengangkutan dan tanggung

jawab pengusaha

pengangkutan dalam melaksanakan tugasnya baik terhadap penumpang maupun barang angkutan.

37

Sinta uli, SH, Op.Cit., hlm 20


BAB IV PERTANGGUNG JAWABAN PENGANGKUTAN SERTA GANTI KERUGIAN DISEBABKAN KELALAIAN DARI PIHAK PENGANGKUT (STUDI PT. ANTAR LINTAS SUMATERA MEDAN)

A. Bagaimana sistem dan besarnya ganti kerugian di PT Antar Lintas Sumatera Perusahaan pengangkutan adalah suatu perusahaan yang malakukan kegiatan yang menyangkut tentang pemindahan barang atau penumpang, dan bertujuan untuk mendapatkan upah atas suatu usaha yang dilakukan. 38 Dalam melakukan suatu pengangkutan tidak terlepas dari suatu masalah, dan masalah tersebut harus dipertangung jawabkan, hal inilah yang telah dilakukan pihak pengangkut khususnya dalam PT. Antar Lintas Sumatera, sebagai salah satu perusahaan pengangkutan, yang tidak terlepas dari hal semacam ini. Berkaitan dengan tanggung jawab maka ada hal yang harus diikuti dan ketentuan yang harus dilakukan oleh pihak penumpang ataupun pengirim barang, setelah itu 38

Projodikoro Wirjono, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Penerbit Sumur, Bandung,1981,

hlm 12 Putra Halomoan Hasibuan : Pertanggung Jawaban Pengangkutan Serta Ganti Kerugian Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian Dari Pihak Pengangkut (Studi Di PT. Antar Lintas Sumatera), 2009. USU Repository © 2009

maka lahirlah hak dan kewajiban para pihak.

Dalam hal ini apabila terjadi

kerugian yang sudah dialami oleh pihak penumpang, pengirin dan pemilik barang, maka pihak pengangkut harus bertanggung jawab dalam bentuk apapun demi untuk menggati kerugian tersebut. Berikut ini disajikan ketentuan-ketentuan yang tertulis pada tiket penumpang yang diterbitkan oleh PT. Antar Lintas Sumatera sebagai perusahaan

angkutan umum terayek antar kota antar propinsi, adapun ketentuan tersebut adalah : 1)

penumpang wajib memiliki karcis yang sah atas namanya sendiri sesuai dengan tanggal keberangkatan.

2)

Calon penumpang diwajibkan melapor satu jam sebelum keberangkatan dengan menunjukkan karcis yang sudah dibeli lengkap dengan nomor kenderaan dan nomor tempat duduk.

3)

Apabila calon penumpang sama sekali tidak melapor atau laporan dilakukan setelah keberangkatan, maka telah dianggap melakukan perjalanan.

4)

Kartis yang dibeli atas nama yang melakukan perjalanan dinyatakan tidak berlaku apabila dipergunakan oleh orang lain atau identitas pada karcis sudah rusak atau kabur akibat coretan karena karcis ini dapat digunakan pada pengurusan klaim apabila terjadi musibah.

5)

Pembatalan/penangguhan perjalanan dilakukan 5 (lima) jam sebelum pemberangkatan dengan pemotongan 25% dari karcis.


6)

Para penumpang diminta untuk memelihara kebersihan, keterbitan, dan keamanan sebelum maupun selama perjalanan serta diharapkan dapat memberi teguran kepada awak bus apabila dalam mengemudikan kenderaanya dapat membahayakan keamanan dan keselamatan barang bawaan.

7)

Para penumpang wajib menjaga keamanan dan kesalamatan barang bawaan dan tidak dibenarkan membawa barang larangan, mudah terbakar atau meledak, berbau yang mengakibatkan mabuk, dan hewan jenis apapun.

8)

Barang bawaan yang beratnya hingga 10 kg tidak dipungut biaya, sedangkan barang bawaan yang beratnya lebih dari 10 kg dianggap sebagai barang bagasi yang dikenai biaya.

9)

Barang bawaan penumpang menjadi tanggung jawab pemiliknya apabila terjadi kerusakan, tertukar, ataupun hilang.

10) Dalam upaya menjaga dan meningkatkan pelayanan kepada pemakai jasa, kami menyediakan daftar isian dan kotak saran, silahkan diisi dengan identitas yang lengkap dan jelas apabila diperlukan. 11) Sesuai dengan aturan kesehatan, dimohon tidak merokok dalam kendaraan ber-AC yang sedang dihidupkan. Selain dari beberapa ketentuan yang disebutkan diatas, juga ada ketentuanketentuan lain, yaitu: 1)

Apabila pada jam keberangkatan mobil pengangkut rusak mendadak dan tidak dapat diperbaiki, maka pengangkut dibatalkan dan biaya


pengangkutan dikembalikan penuh, atau penumpang secepatnya diberitahu untuk dipindahkan ke mobil lain yang sejenis. 2)

Apabila pengangkutan memperoleh gangguan perjalanan diluar dugaan, yang bukan kesalahan penumpang, atau bukan kerusakan mobil, maka biaya angkutan dikembalikan seluruhnya atau sebagian sesuai dengan gangguan jenis tersebut.

3)

Apabila terjadi pencurian didalam mobil atau kehilangan barang yang ada ditangan para penumpang dan ada dalam lindungan tas, maupun barang bawaan penumpang yang nota benenya dalam mobil tidak termasuk tanggungan dari pihak pengangkut.

4)

Apabila ada kiriman yang menyangkut tentang tentang uang apabila terjadi kerusakan mobil dan secara mendadak harus diperbaiki maka uang kiriman tersebut dipakai dan akan diganti di terminal atau tempat stasiun bus yang bersangkutan. 39

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa kewajiban pengangkutan adalah melaksanakan pengangkutan barang mulai dari tempat pemuatan barang sampai ketempat tujuan dengan selamat tepat pada waktunya. Apabila dalam hal tersebut diatas terdapat kecurangan jumlah barang, terlambat datangnya barang, tidak ada penyerahan barang, musnah, atau terdapat kerusakan pada barang yang terjadi selama pelaksanaan pengangkutan, maka inilah yang menjadi tanggung jawab pihak pengangkutan. Pengangkutan harus bertanggung jawab atas kerugian

yang timbul dari

akibat-akibat tersebut dan harus mengganti kerugian yang terjadi atas kerusakan 39

Hasil wawancara dengan Pimpina PT. Antar Lintas Sumatera Medan


pada barang-barang. Tanggung jawab pengangkut dapat ditiadakan apabila ia dapat membuktikan bahwa kerugian itu timbul akibat dari cacat pada barang itu sendiri atau karena kesalahan dan kealpaan si pengirim dan keadaan memaksa. 40 Pengangkutan dalam hal ini bukanlah supir yang menjalakan kenderaan tersebut, tetapi yang dimaksud adalah majikan, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 136 KUH Perdata yaitu: “ Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga kerugian yang menjadi tangungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasan”. Berarti dalam hal ini majikan-majikan mereka bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh bawahan-bawahan mereka dalam melakukan pekerjaannya, oleh karena pengangkutan barang mempunyai resiko yang cukup besar, untuk itu PT Antar Lintas Sumatera mengasuransikan tangung jawabnya kepada pihak PT. JASA RAHARJA tanggung jawab atas perjanjian pengangkutan barang dan penumpang PT. Antar Lintas Sumatera mulai saat penerimaan barang pengangkutan maupun penumpang sampai diserahkan barang tersebut kepada sipemilik atau sipenerima barang atau ketempat tujuan yang dituju oleh penumpang. 41 Pada dasarnya yang terjadi dalam pengangkutan ada sebuah peristiwa yang secara tidak langsung terjadi hak dan kewajiban diantara para pihak namun ada yang tertulis maupun secara kebiasaan namun semua itu dapat terjadi setelah dilaksanakannya proses pengangkutan tersebut. 40

M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Penerbit Alumni, Bandung,1986, hlm

41

Hasil wawancara dengan Pimpinan PT. Antar Lintas Sumatera Medan

34. Putra Halomoan Hasibuan : Pertanggung Jawaban Pengangkutan Serta Ganti Kerugian Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian Dari Pihak Pengangkut (Studi Di PT. Antar Lintas Sumatera), 2009. USU Repository © 2009

Dalam hal ganti kerugian yang diberikan oleh pihak pengangkutan berupa sebagian dan ada yang secara utuh, ada sebuah peristiwa yang terjadi dalam pengangkutan Di PT. Antar Lintas Sumatera pada tahun 2007 yang lalu penumpang yang membawa barang yang sudah diletakkan dalam bagasi bus terjadi kehilangan. Dan yang termasuk dalam tas tersebut adalah ijazah dari penumpang tersebut, maka dalam kurun waktu sebulan ditunggu namun belum juga ditemukan, maka pihak PT. Antar Lintas Sumatera tersebut secara cepat bertanggung jawab dalam mengurus ijazah yang hilang tersebut. 42 Hal inilah yang

termasuk salah satu tanggung jawab maupun ganti

kerugian yang dilakukan pihak pengangkut. Namun walaupun demikian masih ada pihak pengangkut yang seolah-olah lepas dari tanggung jawabnya sebagai perusahaan pengangkutan yang mana berdalih seakan-akan bukan mereka yang bertanggung jawab dalam masalah tersebut. Barang angkutan yang telah rusak dalam keadaan setengah yang dikarenakan oleh pihak pengangkut dengan cepat pihak pengangkutan melakukan ganti kerugian sebanyak nilai kerugian yang sudah dialami oleh penumpang tersebut, pada peristiwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa penumpang atau musnahnya barang angkutan yang disebabkan kebakaran, kecelakaan, dan bahaya lainnya yang menyangkut bahaya besar maka hal ini dilakukan asuransi pertanggung jawabnya di berikan kepada PT. JASA RAHARJA. 43 Jadi dapat ditarik suatu kesimpulan ganti kerugian yang didapat penumpang adalah dari pihak PT. JASA RAHARJA tersebut namun apabila kerugian yang dialami pihak penumpang

42 43

Hasil wawancara dengan calon penumpang PT. Antar Lintas Sumatera Medan Hasil wawancara dengan pimpinan PT. Antar Lintas Sumatera Medan


skalanya kecil maka ditangung oleh pihak pengangkutan dan bisa dibuktikan kerugian yang diderita oleh pihak penumpang tersebut adalah kelalaian dari pihak pengangkut.

B. Bentuk dan Tanggung Jawab Yang Diberikan oleh Pihak Pengangkut Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa kewajiban pengangkut itu adalah melaksanakan pengangkutan barang mulai dari tempat pemuatan barang sampai ketempat tujuan dengan selamat dan tepat waktu. Jika barang yang diangkut tersebuat selamat, maka akan timbul dua hal, barang sampai ketempat tujuan tetapi rusak sebagian atau seluruhnya, dan mungkin barang tidak sampai ketempat ketujuan, mungkin disebabkan terbakar, dicuri orang dan lain-lain, dan mungkin juga tidak ada sedikitpun yang mengurangi keaslian dari barang tersebut sebelum dilakukannya pengangkutan. Timbulnya kerugian tersebut dapat terjadi karena suatu keadaan atau kejadian sehingga menghalangi pengangkut untuk melaksanakan kewajiban, dan kerugian juga timbul karena adanya keadaan memaksa (overmacht atau force majeure ) karena cacat pada barang muatan itu sendiri, kesalahan atau kealpaan pengirim atau karena tidak sempurnanya pelaksanaan pengangkutan yang dilakukan pihak pengangkut. Kesalahan pengirim juga dapat terjadi karena salah menghitung jumlah barang kedalam bungkusan yang dikirim, sedangkan tanggung jawab yang disini adalah : “dalam bentuk perikatan yang mewajibkan sipenanggung jawab untuk mengganti kerugian terhadap pihak yang berkepentingan dalm hal terjadinya Putra Halomoan Hasibuan : Pertanggung Jawaban Pengangkutan Serta Ganti Kerugian Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian Dari Pihak Pengangkut (Studi Di PT. Antar Lintas Sumatera), 2009. USU Repository © 2009

kerugian yang disebabkan karena hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagiaman yang disebutkan dalam Undang-Undang”. 44 Mengenai tanggung jawab pengusaha pengangkutan itu dapat kita lihat dalam Pasal 468 ayat 3 KUHD yang berbunyi : “ Ia bertanggung jawab atas perbuatan dari mereka, yang dipekerjakannya dan untuk segala benda yang dipakainya dalam menyelenggarakan pengangkutan tersebut”. Dalam UU No 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas Angkutan jalan raya juga terdapat ketentuan mengenai tanggung jawab pengangkutan, dimana seperti yang disebutkan dalam Pasal 43 yang berbunyi :“ pengusaha angkutan umum wajib mengangkut orang atau barang, setelah disepakati perjanjian pengangkutan atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang atau pengirim barang”. Selanjutnya pada Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang No.14 Tahun 1992 menyebutkan bahwa: “Pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengiriman barang atau pihak ketiga karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan”. Dalam ayat 3 juga mengatakan :“ Bahwa Tanggung jawab pengusaha angkutan umum terhadap penumpang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 diatas, dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai ketempat tujuan pengangkutan yang telah disepakati”. Selanjutnya pada ayat 4 menyebutkan :

44

HMN. Purwosutjipto, Op.Cit., hlm 35


“ Tangung jawab pengusaha angkutan umum terhadap pemilik barang sebagimana yang dimaksud ayat 1 dimulai sejak diterimanya barang yang akan diangkut sampai diserahkannya barang kepada pengirim atau penerima barang.” Kemudian dalam Pasal 91 KUHD ditentukan bahwa: “Pengangkutan harus menanggung segala akibat yang menimbulkan kerugian yang terjadi pada barang-barang angkutan dan barang-barang lainnya, setelah barang-barang itu mereka terima untuk diangkut, kecuali kerugian yang diakibatkan karena sesuatu hal misalnya cacat pada barang itu sendiri, karena keadaan memaksa atau kesalaan maupun kealpaan pengirim.” Seperti yang telah dikemukakan diatas, bahwa pihak pengangkut berkewajiban untuk mengangkut dan menyelenggarakan pengangkutan barang yang diserahkan kepadanya mulai tempat pemuatan barang sampai ditempat tujuan dengan selamat dan tepat waktunya. Apabila dalam hal tersebut diatas terdapat kekurangan jumlah barang, terlambat datangnya barang, tidak ada penyerahan barang (musnah), terdapat kerusakan pada barang yang terjadi selama pelaksanaan pengangkutan, maka inilah yang terjadi tanggung jawab pihak pengangkutan. 45 Pengangkutan harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dari akibat-akibat tersebut dan harus menganti kerugian yang terjadi atas kerusakan pada barang-barang itu. 46 Tanggung jawab pengangkutan dapat ditiadakan apabila ia dapat membuktikan bahwa kerugian itu timbul sebagai akibat cacat dari barang itu sendiri atau kesalahan dan kealpaan si pengirim, keadaan memaksa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 91 KUHD. Dalam praktek dapat dilihat bahwa kerugian akibat dari kemusnahan atau kerusakan barang yang terjadi karena keadaan memaksa ada diluar tanggung 45 46

Hasil wawancara dengan supir di PT. Antar Lintas Sumatera Medan Achmad ichsan, SH, Op-cit, hlm 45


jawab pihak pengangkut. Maksudnya, pengangkut tidak diharuskan untuk mengganti kerugian jika kerugian itu terjadi karena keadaan tersebut, maka dalam hal ini pihak yang memikul resiko terhadap rusaknya barang tersebut adalah pihak pengirim atau penerima barang kecuali pihak pengangkut tidak dapat membuktikan bahwa resiko itu terjadi diluar kekuasaannya. Dalam hal kurang sempurnanya pembungkusan barang yang akan diangkut diketahui oleh pengangkut sebelum dimulai pelaksanaan pengangkutan, maka dalam hal ini seharusnya ia menolak atau mengigatkan kepada sipengirim bahwa pembungkusan barang kurang sempurna. Jika hal ini tidak dilakukan maka barang tersebut dianggap utuh atau bersih, maksudnya apabila terjadi kerusakan atas barang tersebut akan terjadi tanggung jawabnya sebaliknya apabila hal demikian dilakukan maka kerusakan atas barang tidak merupakan tanggung jawabnya. Mengenai ketidak sempurnaan pelaksanaan pengangkutan barang tersebut, yang menjadi kewajiban pengangkut tidak diwajibkan untuk mengganti kerugian, hanyalah yang diakibatkan langsung dari kesalahan atau kelalaian pengangkut. 47 Dalam hal ini berarti, jika kelalaian terjadi diluar kesalahannya maka pengangkut tidak diwajibkan untuk mengganti kerugian terhadap kerusakan barang tersebut. Kerugian terhadap kemusnahannya atau kerusakan yang terjadi karena cacat pada barang itu sendiri, maka harus mengganti rugi adalah pihak pengirim, sebab ia sendiri yang lalai melakukan kewajiban dalam perjanjian pengangkutan tersebut, sehingga terjadi timbulnya kerugian.

47

Hasil wawancara dengan pemimpin PT Antar Lintas Sumatera Medan


Cacat pada barang itu sendiri dimaksudkan karena sifat dari barang atau dengan kata lain kerusakan tersebut mengakibatkan tidak tahan lama barang tersebut dalam masa pengangkutan seperti buah-buahan, maka kerusakan itu terjadi karena buah-buahan terlalu masak menyebabkan pembusukan. Kesalahan pengirim juga dapat terjadi karena salah menghitung jumlah barang yang dimasukkan kedalam bungkusan yang akan dikirim. Jadi kekurangan jumlah barang tidak sesuai dengan faktur barang adalah diluar tanggung jawab pihak pengangkut karena hal ini dapat dilihat pada ketentuan yang dikeluarkan perusahaan pengangkutan didalam surat muatan menyatakan : ” Bahwa kiriman yang tidak sesuai dengan faktur barang adalah tanggung jawab pengirim selain itu juga ada ketentuan lain menyatakan isi tidak diperiksa” Maksud ketentuan tersebut pada dasarnya adalah sama, dimana isi adalah setiap kerusakan dan kemusnahan yang terdapat dalam bungkusan adalah diluar tanggung jawab pengangkut . 48 Dari uraian diatas maka apabila pengangut dapat membuktikan bahwa kerugian terjadi diluar kesalahannya, maka resiko dan tanggung jawab dipikul pengirim maupun oleh pihak penerima itu sendiri. Karena adanya tanggung jawab yang sangat besar pada perjanjian pengangkutan maka biasanya diusahakan pembatasan tanggung jawab, dan pembatsan tangung jawab tersebu toleh undangundang tidak dilarang karena ketentuan seperti itu tidak bersifat memaksa asal tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dimana biasanya ketentuan tanggung jawab dimuat pada surat muatan yang menyertai barang tersebut. 48

Ibid


Walaupun ada kemungkinan bagi pengangkut untuk memperjanjikan bahwa ia sama sekali tidak bertanggung jawab tetapi hal seperti itu jarang terjadi, sebab para pengirim akan memilih pengangkut yang mau bertanggung jawab atas barang yang diangkut, dengan demikian jika ada sama sekali tidak bertanggung jawab atas barang yang diangkut akan mengakibatkan kehilangan langganannya sendiri dan akan medapat tuntutan dari penumpang dan mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan tersebut dan mengalami kebangkrutan. Kemusnahan atau kerusakan itu adalah akibat dari kesalahan penempatan atau kurang tepatnya cara penempatan barang didalam angkutan jika hal ini dapat dibuktikan oleh pihak pengirim atau pemilik barang maka yang wajib mengganti kerugian itu adalah pihak pengangkut, dalam hal ini bukanklah supir atupun kru yang menjalankan kenderaan tersebut, tetapi yang dimaksud adalah majikan. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1367 KUH Perdata yaitu :“ Seorang tidak saja bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan atas kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah penguasaannya.” Jadi timbulnya kerugian yang diderita oleh sipengirim atau sipemilik barang karena suatu kejadian atau keadaan yang mengakibatkan musnah atau hilangnya barang tersebut, maka bentuk dan tanggung jawab yang diberikan oleh pihak pengangkutan yaitu berupa ganti rugi dalam bentuk uang sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam surat muatan, dimana ganti rugi yang diberikan atas


kerusakan atau kehilangan barang hanya diganti rugi sebesar 10 (sepuluh) kali ongkos kirim. 49 Pada saat telah terjadi suatu pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang secar tidak baik didalam praktek adalah saat penerima barang menerima barangbarang yang dialamatkan kepadanya sebagaimana yang telah termuat dalam surat muatan, karena surat muatan ini diserahkan bersama-sama dengan barang yang diangkut tersebut, namun ternyata barang-barang muatan itu ada yang rusak atau kurang lengkap jumlahnya maka saat ini penerima barang dapat melakukan tuntutan ganti rugi kepada pihak pengangkut. Akan tetapi sipenerima barang hanya dapat menuntut penggantian kerugian yang betul-betul terjadi, hal ini berarti bahwa penerima barang tidak dibenarkan untuk menuntut ganti kerugian secara keseluruhan kerugian jika barang yang musnah atau yang rusak itu sebagian saja. Dalam hal ini jumlah ganti rugi yang telah ditentuakn pada perjanjian pengangkutan barang, maka besarnya ganti kerugian yang dapat dipenuhi oleh pihak pengangkut hanya sebesar yang dimuat dalam perjanjian. Ketentuan besarnya ganti kerugian termuat dalam surat muatan yang dikeluarkan oleh pihak pengangkut. Adapun ketentuan dalam penetapan jumlah besarnya ganti rugi yang dikeluarkan oleh pihak PT. Antar Lintas Sumatera didalam surat muatannya menyatakan bahwa : barang-barang penumpang atau paket-peket kiriman jika hilang diganti sepulu kali ongkos kirim sedang surat-surat hanya diganti ongkos kirim dan isi dari tas maka pihak perusahaan tidak bertanggung jawab. 49

Ibid


Ketentuan tersebut termuat dalam point (2) yang menyatakan :“ kerugian yang timbul karena kesalahan yang mempunyai barang atau kecelakaan tidak menjadi tanggung jawab yang mengangkut apabila terjadi kehilangan barang kiriman (paket) hanya diganti rugi sebesar sepuluh ongkos kirim” 50 Hal ini terdapat dalam lembaran tiket bahagian belakang dengan ketentuan no 7 (tujuh) yang dikeluarkan oleh PT. Antar Lintas Sumatera berbunyi: “Apabila kenderaan mengalami kecelakaan atau terbakar, barang-barang yang rusak, hilang tidak terjadi tanggungan perusahaan, atau dalam istilah undangundang digolongkan kepada force majeure dan biaya-biaya perobatan atau perawatan para penumpang yang timbul akibat kecelakaan tersebut adalah tanggung jawab “PT. JASA RAHARJA”. 51 Dalam pemberian ganti rugi dalam bentuk uang dipandang dari sudut pelaksanaannya lebih praktis jika dibandingkan dalam ganti rugi bentuk barang, sedangkan pemberian ganti rugi dalam bentuk barang ada kemungkinan barang yang menjadi pengganti tersebut akan sulit untuk mendapatkannya, sehingga memberatkan pihak pengangkut.

C. Batas Tangung Jawab Pengangkut. Masalah tanggung

jawab akan senantiasa

aktual dalam rangka

perlindungan hukum bagi pemakai jasa angkutan darat dan pihak-pihak yang mungkin menderita kerugian sebagai akibat dari kegiatan pengangkutan dangan angkutan melalui jalan raya. Dalam Pasal 1265 KUHPerdata, barang siapa

50 51

Tiket penumpang PT Antar Lintas Sumatera Medan Hasil wawancara dengan pimpinan PTALS Medan


menimbulkan kerugian pada pihak lain karena perbuatannya yang melawan hukum wajib mengganti kerugian tersebut, demikian juga halnya dalam pengangkutan, baik terhadap penumpang maupun barang yang diangkut terhadap pengirim dan penerima barang. Sebagai jasa yang melaksanakan pengangkutan PT Antar Lintas Sumatera dalam mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam hal ini pemilik dan penerima barang,

ada beberapa hal yang bukan tanggung jawab dari pihak

pengangkut PT. Antar Lintas Sumatera, artinya apabila timbul kerugian maka hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab dari pihak pengangkut yang bersangkutan. Pihak pengangkut yang dimaksudkan diatas bisa terlepas dari hal-hal tertentu yang dapat terbebas dari tanggung jawab atas keselamatan dan kerugian yang dialami oleh penumpang, pengirim dan penerima barang, adapun hal-hal tersebut yang membebaskan PT. Antar Lintas Sumatera dari tanggung jawabnya adalah : 1)

PT. Antar Lintas Sumatera bertanggung jawab tentang pelaksanaan pengangkutan barang yang diterima untuk dikirim sampai saat penyerahannya kepada penerima, kecuali :

1)

Barang-barang yang dilarang oleh pemerintah untuk diangkut.

2)

Barang yang dikirim tidak mentaati peraturan-peraturan PT Antar Lintas Sumatera.

3)

Tidak sempurnanya pengepakan barang oleh pemilik.

4)

Cacat bawaan, kwalitas atau sifat buruk dari barang.


2)

Pertanggung jawaban PT. Antar Lintas Sumatera adalah mengenai barang kiriman hilang atau rusak, kecuali jika hilang atau rusak bukan karena kasalahan atau kelalaian petugas maupun pegawai PT Antar Lintas Sumatera tersebut.

3)

Sepanjang PT. Antar Lintas Sumatera masih mengadakan perjanjian asuransi maka kerugian, kerusakan dan kehilangan barang yang disebabkan oleh keadaan Overmacht seperti kenderaan terbakar, banjir, dan tanah longsor, maka yang memberikan ganti kerugian adalah pihak asuransi yang sudah mengadakan perjanjian tersebut dalam hal ini PT Antar Lintas Sumatera mengadakan perjanjian asuransi dengan PT. JASA RAHARJA.

Bila ditinjau dari Pasal 9 KUHD, pengangkut bebas dari tanggung jawab apabila kerugian disebabkan oleh : 1. Cacat pada barang itu sendiri. 2. Karena keadaan memaksa. 3. Karena kesalahan atau kealpaan sipengirim. Sesuai dengan prakteknya dilapangan pemberian tanggung jawab PT. Antar Lintas Sumatera dalam menyelenggarakan pengangkutan barang dan penumpang yakni berupa: 1. Terhadap Barang Angkutan. a. Kehilangan Atau Kerusakan Sebagian Atau Seluruhnya. Kehilangan barang baik sebagian atau seluruhnya, maka dapat dimintakan ganti rugi dengan syarat kekurangan atau kehilangan barang tersebut dapat Putra Halomoan Hasibuan : Pertanggung Jawaban Pengangkutan Serta Ganti Kerugian Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian Dari Pihak Pengangkut (Studi Di PT. Antar Lintas Sumatera), 2009. USU Repository © 2009

diketahui oleh pengangkut bahwa kehilangan atau kerusakan barang itu karena kelalaian pengangkut, maka pihak pengangkut memberi ganti rugi sebesar sepuluh kali ongkos kirim, seperti yang tercantum dalam tiket atau surat muatan. b. Keterlambatan Pengiriman. Dalam halnya keterlambatan pengiriman yang diakibatkan oleh suatu pristiwa yang tidak pasti, maka pengangkut tidak akan menanggung kerugian yang diderita oleh pengirin atau pemilik barang, namun keterlambatan itu karena disebabkan oleh kelalaian petugas atau pegawainya maka PT. Antar Lintas Sumatera harus memberi ganti rugi kepada pengirim atau pemilik barang, asalkan mereka dapat mengajukan tuntutan ganti rugi dan dapat dibuktikan langsung bahwa itu merupakan kelalaian dari pihak pengangkut atau pengawai dari PT Antar Lintas Sumatera tersebut. Ketentuan yang dikeluarkan oleh PT. Antar Lintas Sumatera seperti yang telah disebutkan diatas adalah merupakan pembatasan tanggung jawab dari pihakpihak pengangkut, maka ketentuan tersebut mengikat kedua belah pihak baik pihak pengangkut maupun pihak pengirim atau pemilik barang. PT Antar Lintas Sumatera bertanggung jawab terhadap barang sejak diterimanya barang dari pihak sipengirim sampai barang itu diterima oleh penerima ditemapat tujuan, hal ini dilaksanakan oleh PT Antar Lintas Sumatera selaku pengangkut dan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada semua pelanggan. Pernyataan tersebutlah yang sampai sekarang ini yang dianut oleh pihak pengangkut utamanya di PT Antar Lintas Sumatera ini, walaupun telah mengasuransikan tanggung jawabnya kepada pihak asuransi, bukan berarti PT ini Putra Halomoan Hasibuan : Pertanggung Jawaban Pengangkutan Serta Ganti Kerugian Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian Dari Pihak Pengangkut (Studi Di PT. Antar Lintas Sumatera), 2009. USU Repository © 2009

bebas dari segala tanggung jawabnya, namun dangan mengasuransikan tanggung jawabnya tujuannya adalah untuk mengurangi beban tanggung jawab selaku pengangkut, jika timbul kerugian besar yang diderita oleh sipengirim atau pemilik barang. Pada prinsipnya pihak pengangkut bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pemilik barang kecuali dapat dibuktikan bahwa : 1)

Kerugian tersebut diluar kesalahan atau kelalaian pengangkut.

2)

Kelalaian atau kealpaan pihak pengirim.

3)

Apabila pengangkut terhalang atau suatu keadaan yang memaksa.

4)

Pada waktu pemuatan, pemberangkatan atau pelaksanaan pengangkutan menimbulkan banyak kesukaran. Ketentuan dari uraian-uraian diatas maka PT Antar Lintas Sumatera akan

terbebas dari tanggung jawab terhadap barang yang diangkutnya, bila merupakan kelalaian pengirim, keadaan memaksa, dan pengangkutan yang menyalahi peraturan yang dikeluarkan PT Antar Lintas Sumatera, maka pembatasan tanggung jawab terjadi pada pembayaran ganti kerugian kepada pemilik barang, dimana pembayaran ganti rugi yang diberikan terhadap barang-barang yang rusak atau hilang hanya diganti sebesar sepuluh kali ongkos kirim. 2. Terhadap Penumpang. a. Kehilangan Barang Perhiasan. Kehilangan semacam ini adalah yang sangat lumrah terjadi dalam proses pengangkutan, hal inilah yang kadang membuat salah satu pihak tidak dapat menuduh satu sama lain. Tetapi dalam hal ini yang dianut peraturan yang ada Putra Halomoan Hasibuan : Pertanggung Jawaban Pengangkutan Serta Ganti Kerugian Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian Dari Pihak Pengangkut (Studi Di PT. Antar Lintas Sumatera), 2009. USU Repository © 2009

dalam PT. Antar Lintas Sumatera itu sendiri adalah tidak melakukan tanggung jawabnya atas peristiwa tersebut karena sudah dilakukan peringatan terlebih dahulu melalui pengumuman di loket yang bersangkutan. b. Kecurian Uang atau Perhiasan. Musibah kecurian

sangat sering terjadi

dalam loket pemuatan atau

penaikan penumpang karena di areal pengangkutan dan pelaksanaan angkutan sangat banyak di kelola oleh preman dan pekerja maupun pengawainya dalam hal ini kernek dan supir kebanyakan orang yang pengangguran dan tidak sekolah yang hanya mengaharapkan barang yang akan diangkut atau bongkar dan muat. Ketentuan yang diambil oleh PT Antar Lintas Sumatera tersebut berkaitan dengan tanggung jawabnya adalah apabila pristiwa yang diderita oleh penumpang tersebut didalam bus, maka pihak pengangkut membayar tanggunggung jawabnya yang berupa ganti kerugian sebesar setengah dari semua nilai yang kecurian tersebut, tetapi apabila peristiwa kecurian yang diderita penumpang diluar loket atau diluar bus maka pihak pengangkut tidak bertanggung jawab sama sekali. c. Kehilangan tiket. Penumpang yang kehilangan tiket keberangkatan

tidak dibenarkan untuk

melakukan perjalanan dan apabila yang bersangkutan tersebut ingin melakukan perjalannan harus membayar sebesar 25 % dari biaya ongkos yang ditujunya, dan apabila tiketnya tersebut dibatalkan maka uang panjar hangus, dan apabila sudah lunas maka dilakukan pemotongan uang tiket tersebut sebesar 25 % oleh pihak pengangkut. d. Ketinggalan bus. Putra Halomoan Hasibuan : Pertanggung Jawaban Pengangkutan Serta Ganti Kerugian Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian Dari Pihak Pengangkut (Studi Di PT. Antar Lintas Sumatera), 2009. USU Repository © 2009

Hal ini sering juga terjadi dalam pengangkutan di bidang pengangkutan terhadap penumpang, apabila ditarik dari permasalahnya mungkin keluapan, kemacetan dan lain hal, maka kejadian ini pihak pengangkutan harus bertanggung jawab dan akan menggangtikan bus, sebagai ganti dari bus yang meninggalkan penumpang tersebut. e. Kehilangan Nyawa. Kehilangan nyawa dalam pengangkuatan terjadi karena kecelakaan, kebakaran dan lain-lain, tanggung jawab dari pihak pengangkut dalam hal ini diberikan kepada asuransi yang sudah melakukan kontrak perjanjian asuransi terlebih dahulu, dalam hal ini adalah PT. JASA RAHARJA. Proses tanggung jawab yang diberikan terhadap penumpang maupun barang angkutan karena terjadi kehilangan barang yang bentuknya skala besar atau hilangnya nyawa orang lain harus ada perantara dari pihak pengangkut dan tidak boleh dilepas dalam pengurusan asuransi tersebut, dan bukan berarti tanggung jawabnya tidak ada sama sekali. Pertanggung jawaban yang dilakukan terhadap penumpang dan barang angkutan, apabila dihubungkan dengan prinsip tanggung jawab pengangkuatan, maka PT. Antar Lintas Sumatera menganut prinsip tanggung jawab karena praduga yaitu pengangkut selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pihak pengangkutan yang di selenggarakannya, tetapi jika pengangkut dapat membuktikan ia tidak bersalah, maka ia dibebaskan dari kerugian, yang dimaksud dengan “ tidak bersalah” adalah tidak melakukan kelalaian dan


kealpaan dan berusaha tidak melakukan atau mengambil tindakan yang merugikan atau peristiwa yang merugikan. 52

BAB IV 52

Abdul Kadir Muhammad, SH, Op.Cit., hlm 28


PERTANGGUNG JAWABAN PENGANGKUTAN SERTA GANTI KERUGIAN DISEBABKAN KELALAIAN DARI PIHAK PENGANGKUT (STUDI PT. ANTAR LINTAS SUMATERA MEDAN)

B. Bagaimana sistem dan besarnya ganti kerugian di PT Antar Lintas Sumatera Perusahaan pengangkutan adalah suatu perusahaan yang malakukan kegiatan yang menyangkut tentang pemindahan barang atau penumpang, dan bertujuan untuk mendapatkan upah atas suatu usaha yang dilakukan. 53 Dalam melakukan suatu pengangkutan tidak terlepas dari suatu masalah, dan masalah tersebut harus dipertangung jawabkan, hal inilah yang telah dilakukan pihak pengangkut khususnya dalam PT. Antar Lintas Sumatera, sebagai salah satu perusahaan pengangkutan, yang tidak terlepas dari hal semacam ini. Berkaitan dengan tanggung jawab maka ada hal yang harus diikuti dan ketentuan yang harus dilakukan oleh pihak penumpang ataupun pengirim barang, setelah itu maka lahirlah hak dan kewajiban para pihak.

Dalam hal ini apabila terjadi

kerugian yang sudah dialami oleh pihak penumpang, pengirin dan pemilik barang, maka pihak pengangkut harus bertanggung jawab dalam bentuk apapun demi untuk menggati kerugian tersebut. Berikut ini disajikan ketentuan-ketentuan yang tertulis pada tiket penumpang yang diterbitkan oleh PT. Antar Lintas Sumatera sebagai perusahaan

53

Projodikoro Wirjono, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Penerbit Sumur, Bandung,1981,

hlm 12 Putra Halomoan Hasibuan : Pertanggung Jawaban Pengangkutan Serta Ganti Kerugian Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian Dari Pihak Pengangkut (Studi Di PT. Antar Lintas Sumatera), 2009. USU Repository © 2009

angkutan umum terayek antar kota antar propinsi, adapun ketentuan tersebut adalah : 12) penumpang wajib memiliki karcis yang sah atas namanya sendiri sesuai dengan tanggal keberangkatan. 13) Calon penumpang diwajibkan melapor satu jam sebelum keberangkatan dengan menunjukkan karcis yang sudah dibeli lengkap dengan nomor kenderaan dan nomor tempat duduk. 14) Apabila calon penumpang sama sekali tidak melapor atau laporan dilakukan setelah keberangkatan, maka telah dianggap melakukan perjalanan. 15) Kartis yang dibeli atas nama yang melakukan perjalanan dinyatakan tidak berlaku apabila dipergunakan oleh orang lain atau identitas pada karcis sudah rusak atau kabur akibat coretan karena karcis ini dapat digunakan pada pengurusan klaim apabila terjadi musibah. 16) Pembatalan/penangguhan perjalanan dilakukan 5 (lima) jam sebelum pemberangkatan dengan pemotongan 25% dari karcis. 17) Para penumpang diminta untuk memelihara kebersihan, keterbitan, dan keamanan sebelum maupun selama perjalanan serta diharapkan dapat memberi teguran kepada awak bus apabila dalam mengemudikan kenderaanya dapat membahayakan keamanan dan keselamatan barang bawaan. 18) Para penumpang wajib menjaga keamanan dan kesalamatan barang bawaan dan tidak dibenarkan membawa barang larangan, mudah Putra Halomoan Hasibuan : Pertanggung Jawaban Pengangkutan Serta Ganti Kerugian Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian Dari Pihak Pengangkut (Studi Di PT. Antar Lintas Sumatera), 2009. USU Repository © 2009

terbakar atau meledak, berbau yang mengakibatkan mabuk, dan hewan jenis apapun. 19) Barang bawaan yang beratnya hingga 10 kg tidak dipungut biaya, sedangkan barang bawaan yang beratnya lebih dari 10 kg dianggap sebagai barang bagasi yang dikenai biaya. 20) Barang bawaan penumpang menjadi tanggung jawab pemiliknya apabila terjadi kerusakan, tertukar, ataupun hilang. 21) Dalam upaya menjaga dan meningkatkan pelayanan kepada pemakai jasa, kami menyediakan daftar isian dan kotak saran, silahkan diisi dengan identitas yang lengkap dan jelas apabila diperlukan. 22) Sesuai dengan aturan kesehatan, dimohon tidak merokok dalam kendaraan ber-AC yang sedang dihidupkan. Selain dari beberapa ketentuan yang disebutkan diatas, juga ada ketentuanketentuan lain, yaitu: 5)

Apabila pada jam keberangkatan mobil pengangkut rusak mendadak dan tidak dapat diperbaiki, maka pengangkut dibatalkan dan biaya pengangkutan dikembalikan penuh, atau penumpang secepatnya diberitahu untuk dipindahkan ke mobil lain yang sejenis.

6)

Apabila pengangkutan memperoleh gangguan perjalanan diluar dugaan, yang bukan kesalahan penumpang, atau bukan kerusakan mobil, maka biaya angkutan dikembalikan seluruhnya atau sebagian sesuai dengan gangguan jenis tersebut.


7)

Apabila terjadi pencurian didalam mobil atau kehilangan barang yang ada ditangan para penumpang dan ada dalam lindungan tas, maupun barang bawaan penumpang yang nota benenya dalam mobil tidak termasuk tanggungan dari pihak pengangkut.

8)

Apabila ada kiriman yang menyangkut tentang tentang uang apabila terjadi kerusakan mobil dan secara mendadak harus diperbaiki maka uang kiriman tersebut dipakai dan akan diganti di terminal atau tempat stasiun bus yang bersangkutan. 54

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa kewajiban pengangkutan adalah melaksanakan pengangkutan barang mulai dari tempat pemuatan barang sampai ketempat tujuan dengan selamat tepat pada waktunya. Apabila dalam hal tersebut diatas terdapat kecurangan jumlah barang, terlambat datangnya barang, tidak ada penyerahan barang, musnah, atau terdapat kerusakan pada barang yang terjadi selama pelaksanaan pengangkutan, maka inilah yang menjadi tanggung jawab pihak pengangkutan. Pengangkutan harus bertanggung jawab atas kerugian

yang timbul dari

akibat-akibat tersebut dan harus mengganti kerugian yang terjadi atas kerusakan pada barang-barang. Tanggung jawab pengangkut dapat ditiadakan apabila ia dapat membuktikan bahwa kerugian itu timbul akibat dari cacat pada barang itu sendiri atau karena kesalahan dan kealpaan si pengirim dan keadaan memaksa. 55 Pengangkutan dalam hal ini bukanlah supir yang menjalakan kenderaan tersebut, tetapi yang dimaksud adalah majikan, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 54 55

Hasil wawancara dengan Pimpina PT. Antar Lintas Sumatera Medan M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Penerbit Alumni, Bandung,1986, hlm

34. Putra Halomoan Hasibuan : Pertanggung Jawaban Pengangkutan Serta Ganti Kerugian Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian Dari Pihak Pengangkut (Studi Di PT. Antar Lintas Sumatera), 2009. USU Repository © 2009

136 KUH Perdata yaitu: “ Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga kerugian yang menjadi tangungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasan”. Berarti dalam hal ini majikan-majikan mereka bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh bawahan-bawahan mereka dalam melakukan pekerjaannya, oleh karena pengangkutan barang mempunyai resiko yang cukup besar, untuk itu PT Antar Lintas Sumatera mengasuransikan tangung jawabnya kepada pihak PT. JASA RAHARJA tanggung jawab atas perjanjian pengangkutan barang dan penumpang PT. Antar Lintas Sumatera mulai saat penerimaan barang pengangkutan maupun penumpang sampai diserahkan barang tersebut kepada sipemilik atau sipenerima barang atau ketempat tujuan yang dituju oleh penumpang. 56 Pada dasarnya yang terjadi dalam pengangkutan ada sebuah peristiwa yang secara tidak langsung terjadi hak dan kewajiban diantara para pihak namun ada yang tertulis maupun secara kebiasaan namun semua itu dapat terjadi setelah dilaksanakannya proses pengangkutan tersebut. Dalam hal ganti kerugian yang diberikan oleh pihak pengangkutan berupa sebagian dan ada yang secara utuh, ada sebuah peristiwa yang terjadi dalam pengangkutan Di PT. Antar Lintas Sumatera pada tahun 2007 yang lalu penumpang yang membawa barang yang sudah diletakkan dalam bagasi bus terjadi kehilangan. Dan yang termasuk dalam tas tersebut adalah ijazah dari penumpang tersebut, maka dalam kurun waktu sebulan ditunggu namun belum 56

Hasil wawancara dengan Pimpinan PT. Antar Lintas Sumatera Medan


juga ditemukan, maka pihak PT. Antar Lintas Sumatera tersebut secara cepat bertanggung jawab dalam mengurus ijazah yang hilang tersebut. 57 Hal inilah yang

termasuk salah satu tanggung jawab maupun ganti

kerugian yang dilakukan pihak pengangkut. Namun walaupun demikian masih ada pihak pengangkut yang seolah-olah lepas dari tanggung jawabnya sebagai perusahaan pengangkutan yang mana berdalih seakan-akan bukan mereka yang bertanggung jawab dalam masalah tersebut. Barang angkutan yang telah rusak dalam keadaan setengah yang dikarenakan oleh pihak pengangkut dengan cepat pihak pengangkutan melakukan ganti kerugian sebanyak nilai kerugian yang sudah dialami oleh penumpang tersebut, pada peristiwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa penumpang atau musnahnya barang angkutan yang disebabkan kebakaran, kecelakaan, dan bahaya lainnya yang menyangkut bahaya besar maka hal ini dilakukan asuransi pertanggung jawabnya di berikan kepada PT. JASA RAHARJA. 58 Jadi dapat ditarik suatu kesimpulan ganti kerugian yang didapat penumpang adalah dari pihak PT. JASA RAHARJA tersebut namun apabila kerugian yang dialami pihak penumpang skalanya kecil maka ditangung oleh pihak pengangkutan dan bisa dibuktikan kerugian yang diderita oleh pihak penumpang tersebut adalah kelalaian dari pihak pengangkut.

B. Bentuk dan Tanggung Jawab Yang Diberikan oleh Pihak Pengangkut

57 58

Hasil wawancara dengan calon penumpang PT. Antar Lintas Sumatera Medan Hasil wawancara dengan pimpinan PT. Antar Lintas Sumatera Medan


Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa kewajiban pengangkut itu adalah melaksanakan pengangkutan barang mulai dari tempat pemuatan barang sampai ketempat tujuan dengan selamat dan tepat waktu. Jika barang yang diangkut tersebuat selamat, maka akan timbul dua hal, barang sampai ketempat tujuan tetapi rusak sebagian atau seluruhnya, dan mungkin barang tidak sampai ketempat ketujuan, mungkin disebabkan terbakar, dicuri orang dan lain-lain, dan mungkin juga tidak ada sedikitpun yang mengurangi keaslian dari barang tersebut sebelum dilakukannya pengangkutan. Timbulnya kerugian tersebut dapat terjadi karena suatu keadaan atau kejadian sehingga menghalangi pengangkut untuk melaksanakan kewajiban, dan kerugian juga timbul karena adanya keadaan memaksa (overmacht atau force majeure ) karena cacat pada barang muatan itu sendiri, kesalahan atau kealpaan pengirim atau karena tidak sempurnanya pelaksanaan pengangkutan yang dilakukan pihak pengangkut. Kesalahan pengirim juga dapat terjadi karena salah menghitung jumlah barang kedalam bungkusan yang dikirim, sedangkan tanggung jawab yang disini adalah : “dalam bentuk perikatan yang mewajibkan sipenanggung jawab untuk mengganti kerugian terhadap pihak yang berkepentingan dalm hal terjadinya kerugian yang disebabkan karena hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagiaman yang disebutkan dalam Undang-Undang”. 59 Mengenai tanggung jawab pengusaha pengangkutan itu dapat kita lihat dalam Pasal 468 ayat 3 KUHD yang berbunyi : “ Ia bertanggung jawab atas

59

HMN. Purwosutjipto, Op.Cit., hlm 35


perbuatan dari mereka, yang dipekerjakannya dan untuk segala benda yang dipakainya dalam menyelenggarakan pengangkutan tersebut”. Dalam UU No 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas Angkutan jalan raya juga terdapat ketentuan mengenai tanggung jawab pengangkutan, dimana seperti yang disebutkan dalam Pasal 43 yang berbunyi :“ pengusaha angkutan umum wajib mengangkut orang atau barang, setelah disepakati perjanjian pengangkutan atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang atau pengirim barang”. Selanjutnya pada Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang No.14 Tahun 1992 menyebutkan bahwa: “Pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengiriman barang atau pihak ketiga karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan”. Dalam ayat 3 juga mengatakan :“ Bahwa Tanggung jawab pengusaha angkutan umum terhadap penumpang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 diatas, dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai ketempat tujuan pengangkutan yang telah disepakati”. Selanjutnya pada ayat 4 menyebutkan : “ Tangung jawab pengusaha angkutan umum terhadap pemilik barang sebagimana yang dimaksud ayat 1 dimulai sejak diterimanya barang yang akan diangkut sampai diserahkannya barang kepada pengirim atau penerima barang.” Kemudian dalam Pasal 91 KUHD ditentukan bahwa: “Pengangkutan harus menanggung segala akibat yang menimbulkan kerugian yang terjadi pada barang-barang angkutan dan barang-barang lainnya, setelah barang-barang itu mereka terima untuk diangkut, kecuali kerugian yang Putra Halomoan Hasibuan : Pertanggung Jawaban Pengangkutan Serta Ganti Kerugian Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian Dari Pihak Pengangkut (Studi Di PT. Antar Lintas Sumatera), 2009. USU Repository © 2009

diakibatkan karena sesuatu hal misalnya cacat pada barang itu sendiri, karena keadaan memaksa atau kesalaan maupun kealpaan pengirim.” Seperti yang telah dikemukakan diatas, bahwa pihak pengangkut berkewajiban untuk mengangkut dan menyelenggarakan pengangkutan barang yang diserahkan kepadanya mulai tempat pemuatan barang sampai ditempat tujuan dengan selamat dan tepat waktunya. Apabila dalam hal tersebut diatas terdapat kekurangan jumlah barang, terlambat datangnya barang, tidak ada penyerahan barang (musnah), terdapat kerusakan pada barang yang terjadi selama pelaksanaan pengangkutan, maka inilah yang terjadi tanggung jawab pihak pengangkutan. 60 Pengangkutan harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dari akibat-akibat tersebut dan harus menganti kerugian yang terjadi atas kerusakan pada barang-barang itu. 61 Tanggung jawab pengangkutan dapat ditiadakan apabila ia dapat membuktikan bahwa kerugian itu timbul sebagai akibat cacat dari barang itu sendiri atau kesalahan dan kealpaan si pengirim, keadaan memaksa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 91 KUHD. Dalam praktek dapat dilihat bahwa kerugian akibat dari kemusnahan atau kerusakan barang yang terjadi karena keadaan memaksa ada diluar tanggung jawab pihak pengangkut. Maksudnya, pengangkut tidak diharuskan untuk mengganti kerugian jika kerugian itu terjadi karena keadaan tersebut, maka dalam hal ini pihak yang memikul resiko terhadap rusaknya barang tersebut adalah pihak pengirim atau penerima barang kecuali pihak pengangkut tidak dapat membuktikan bahwa resiko itu terjadi diluar kekuasaannya.

60 61

Hasil wawancara dengan supir di PT. Antar Lintas Sumatera Medan Achmad ichsan, SH, Op-cit, hlm 45


Dalam hal kurang sempurnanya pembungkusan barang yang akan diangkut diketahui oleh pengangkut sebelum dimulai pelaksanaan pengangkutan, maka dalam hal ini seharusnya ia menolak atau mengigatkan kepada sipengirim bahwa pembungkusan barang kurang sempurna. Jika hal ini tidak dilakukan maka barang tersebut dianggap utuh atau bersih, maksudnya apabila terjadi kerusakan atas barang tersebut akan terjadi tanggung jawabnya sebaliknya apabila hal demikian dilakukan maka kerusakan atas barang tidak merupakan tanggung jawabnya. Mengenai ketidak sempurnaan pelaksanaan pengangkutan barang tersebut, yang menjadi kewajiban pengangkut tidak diwajibkan untuk mengganti kerugian, hanyalah yang diakibatkan langsung dari kesalahan atau kelalaian pengangkut. 62 Dalam hal ini berarti, jika kelalaian terjadi diluar kesalahannya maka pengangkut tidak diwajibkan untuk mengganti kerugian terhadap kerusakan barang tersebut. Kerugian terhadap kemusnahannya atau kerusakan yang terjadi karena cacat pada barang itu sendiri, maka harus mengganti rugi adalah pihak pengirim, sebab ia sendiri yang lalai melakukan kewajiban dalam perjanjian pengangkutan tersebut, sehingga terjadi timbulnya kerugian. Cacat pada barang itu sendiri dimaksudkan karena sifat dari barang atau dengan kata lain kerusakan tersebut mengakibatkan tidak tahan lama barang tersebut dalam masa pengangkutan seperti buah-buahan, maka kerusakan itu terjadi karena buah-buahan terlalu masak menyebabkan pembusukan. Kesalahan pengirim juga dapat terjadi karena salah menghitung jumlah barang yang dimasukkan kedalam bungkusan yang akan dikirim. Jadi kekurangan 62

Hasil wawancara dengan pemimpin PT Antar Lintas Sumatera Medan


jumlah barang tidak sesuai dengan faktur barang adalah diluar tanggung jawab pihak pengangkut karena hal ini dapat dilihat pada ketentuan yang dikeluarkan perusahaan pengangkutan didalam surat muatan menyatakan : ” Bahwa kiriman yang tidak sesuai dengan faktur barang adalah tanggung jawab pengirim selain itu juga ada ketentuan lain menyatakan isi tidak diperiksa” Maksud ketentuan tersebut pada dasarnya adalah sama, dimana isi adalah setiap kerusakan dan kemusnahan yang terdapat dalam bungkusan adalah diluar tanggung jawab pengangkut .63 Dari uraian diatas maka apabila pengangut dapat membuktikan bahwa kerugian terjadi diluar kesalahannya, maka resiko dan tanggung jawab dipikul pengirim maupun oleh pihak penerima itu sendiri. Karena adanya tanggung jawab yang sangat besar pada perjanjian pengangkutan maka biasanya diusahakan pembatasan tanggung jawab, dan pembatsan tangung jawab tersebu toleh undangundang tidak dilarang karena ketentuan seperti itu tidak bersifat memaksa asal tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dimana biasanya ketentuan tanggung jawab dimuat pada surat muatan yang menyertai barang tersebut. Walaupun ada kemungkinan bagi pengangkut untuk memperjanjikan bahwa ia sama sekali tidak bertanggung jawab tetapi hal seperti itu jarang terjadi, sebab para pengirim akan memilih pengangkut yang mau bertanggung jawab atas barang yang diangkut, dengan demikian jika ada sama sekali tidak bertanggung jawab atas barang yang diangkut akan mengakibatkan kehilangan langganannya

63

Ibid


sendiri dan akan medapat tuntutan dari penumpang dan mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan tersebut dan mengalami kebangkrutan. Kemusnahan atau kerusakan itu adalah akibat dari kesalahan penempatan atau kurang tepatnya cara penempatan barang didalam angkutan jika hal ini dapat dibuktikan oleh pihak pengirim atau pemilik barang maka yang wajib mengganti kerugian itu adalah pihak pengangkut, dalam hal ini bukanklah supir atupun kru yang menjalankan kenderaan tersebut, tetapi yang dimaksud adalah majikan. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1367 KUH Perdata yaitu :“ Seorang tidak saja bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan atas kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah penguasaannya.” Jadi timbulnya kerugian yang diderita oleh sipengirim atau sipemilik barang karena suatu kejadian atau keadaan yang mengakibatkan musnah atau hilangnya barang tersebut, maka bentuk dan tanggung jawab yang diberikan oleh pihak pengangkutan yaitu berupa ganti rugi dalam bentuk uang sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam surat muatan, dimana ganti rugi yang diberikan atas kerusakan atau kehilangan barang hanya diganti rugi sebesar 10 (sepuluh) kali ongkos kirim. 64 Pada saat telah terjadi suatu pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang secar tidak baik didalam praktek adalah saat penerima barang menerima barangbarang yang dialamatkan kepadanya sebagaimana yang telah termuat dalam surat muatan, karena surat muatan ini diserahkan bersama-sama dengan barang yang diangkut tersebut, namun ternyata barang-barang muatan itu ada yang rusak atau 64

Ibid


kurang lengkap jumlahnya maka saat ini penerima barang dapat melakukan tuntutan ganti rugi kepada pihak pengangkut. Akan tetapi sipenerima barang hanya dapat menuntut penggantian kerugian yang betul-betul terjadi, hal ini berarti bahwa penerima barang tidak dibenarkan untuk menuntut ganti kerugian secara keseluruhan kerugian jika barang yang musnah atau yang rusak itu sebagian saja. Dalam hal ini jumlah ganti rugi yang telah ditentuakn pada perjanjian pengangkutan barang, maka besarnya ganti kerugian yang dapat dipenuhi oleh pihak pengangkut hanya sebesar yang dimuat dalam perjanjian. Ketentuan besarnya ganti kerugian termuat dalam surat muatan yang dikeluarkan oleh pihak pengangkut. Adapun ketentuan dalam penetapan jumlah besarnya ganti rugi yang dikeluarkan oleh pihak PT. Antar Lintas Sumatera didalam surat muatannya menyatakan bahwa : barang-barang penumpang atau paket-peket kiriman jika hilang diganti sepulu kali ongkos kirim sedang surat-surat hanya diganti ongkos kirim dan isi dari tas maka pihak perusahaan tidak bertanggung jawab. Ketentuan tersebut termuat dalam point (2) yang menyatakan :“ kerugian yang timbul karena kesalahan yang mempunyai barang atau kecelakaan tidak menjadi tanggung jawab yang mengangkut apabila terjadi kehilangan barang kiriman (paket) hanya diganti rugi sebesar sepuluh ongkos kirim” 65 Hal ini terdapat dalam lembaran tiket bahagian belakang dengan ketentuan no 7 (tujuh) yang dikeluarkan oleh PT. Antar Lintas Sumatera berbunyi:

65

Tiket penumpang PT Antar Lintas Sumatera Medan


“Apabila kenderaan mengalami kecelakaan atau terbakar, barang-barang yang rusak, hilang tidak terjadi tanggungan perusahaan, atau dalam istilah undangundang digolongkan kepada force majeure dan biaya-biaya perobatan atau perawatan para penumpang yang timbul akibat kecelakaan tersebut adalah tanggung jawab “PT. JASA RAHARJA”. 66 Dalam pemberian ganti rugi dalam bentuk uang dipandang dari sudut pelaksanaannya lebih praktis jika dibandingkan dalam ganti rugi bentuk barang, sedangkan pemberian ganti rugi dalam bentuk barang ada kemungkinan barang yang menjadi pengganti tersebut akan sulit untuk mendapatkannya, sehingga memberatkan pihak pengangkut.

C. Batas Tangung Jawab Pengangkut. Masalah tanggung

jawab akan senantiasa

aktual dalam rangka

perlindungan hukum bagi pemakai jasa angkutan darat dan pihak-pihak yang mungkin menderita kerugian sebagai akibat dari kegiatan pengangkutan dangan angkutan melalui jalan raya. Dalam Pasal 1265 KUHPerdata, barang siapa menimbulkan kerugian pada pihak lain karena perbuatannya yang melawan hukum wajib mengganti kerugian tersebut, demikian juga halnya dalam pengangkutan, baik terhadap penumpang maupun barang yang diangkut terhadap pengirim dan penerima barang. Sebagai jasa yang melaksanakan pengangkutan PT Antar Lintas Sumatera dalam mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam hal ini pemilik dan penerima barang, 66

ada beberapa hal yang bukan tanggung jawab dari pihak

Hasil wawancara dengan pimpinan PTALS Medan


pengangkut PT. Antar Lintas Sumatera, artinya apabila timbul kerugian maka hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab dari pihak pengangkut yang bersangkutan. Pihak pengangkut yang dimaksudkan diatas bisa terlepas dari hal-hal tertentu yang dapat terbebas dari tanggung jawab atas keselamatan dan kerugian yang dialami oleh penumpang, pengirim dan penerima barang, adapun hal-hal tersebut yang membebaskan PT. Antar Lintas Sumatera dari tanggung jawabnya adalah : 4)

PT. Antar Lintas Sumatera bertanggung jawab tentang pelaksanaan pengangkutan barang yang diterima untuk dikirim sampai saat penyerahannya kepada penerima, kecuali :

5)

Barang-barang yang dilarang oleh pemerintah untuk diangkut.

6)

Barang yang dikirim tidak mentaati peraturan-peraturan PT Antar Lintas Sumatera.

7)

Tidak sempurnanya pengepakan barang oleh pemilik.

8)

Cacat bawaan, kwalitas atau sifat buruk dari barang. 5)

Pertanggung jawaban PT. Antar Lintas Sumatera adalah mengenai barang kiriman hilang atau rusak, kecuali jika hilang atau rusak bukan karena kasalahan atau kelalaian petugas maupun pegawai PT Antar Lintas Sumatera tersebut.

6)

Sepanjang PT. Antar Lintas Sumatera masih mengadakan perjanjian asuransi maka kerugian, kerusakan dan kehilangan barang yang disebabkan oleh keadaan Overmacht seperti kenderaan terbakar, banjir, dan tanah longsor, maka yang memberikan ganti kerugian adalah pihak


asuransi yang sudah mengadakan perjanjian tersebut dalam hal ini PT Antar Lintas Sumatera mengadakan perjanjian asuransi dengan PT. JASA RAHARJA. Bila ditinjau dari Pasal 9 KUHD, pengangkut bebas dari tanggung jawab apabila kerugian disebabkan oleh : 4. Cacat pada barang itu sendiri. 5. Karena keadaan memaksa. 6. Karena kesalahan atau kealpaan sipengirim. Sesuai dengan prakteknya dilapangan pemberian tanggung jawab PT. Antar Lintas Sumatera dalam menyelenggarakan pengangkutan barang dan penumpang yakni berupa: 1. Terhadap Barang Angkutan. a. Kehilangan Atau Kerusakan Sebagian Atau Seluruhnya. Kehilangan barang baik sebagian atau seluruhnya, maka dapat dimintakan ganti rugi dengan syarat kekurangan atau kehilangan barang tersebut dapat diketahui oleh pengangkut bahwa kehilangan atau kerusakan barang itu karena kelalaian pengangkut, maka pihak pengangkut memberi ganti rugi sebesar sepuluh kali ongkos kirim, seperti yang tercantum dalam tiket atau surat muatan. b. Keterlambatan Pengiriman. Dalam halnya keterlambatan pengiriman yang diakibatkan oleh suatu pristiwa yang tidak pasti, maka pengangkut tidak akan menanggung kerugian yang diderita oleh pengirin atau pemilik barang, namun keterlambatan itu karena disebabkan oleh kelalaian petugas atau pegawainya maka PT. Antar Lintas Putra Halomoan Hasibuan : Pertanggung Jawaban Pengangkutan Serta Ganti Kerugian Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian Dari Pihak Pengangkut (Studi Di PT. Antar Lintas Sumatera), 2009. USU Repository © 2009

Sumatera harus memberi ganti rugi kepada pengirim atau pemilik barang, asalkan mereka dapat mengajukan tuntutan ganti rugi dan dapat dibuktikan langsung bahwa itu merupakan kelalaian dari pihak pengangkut atau pengawai dari PT Antar Lintas Sumatera tersebut. Ketentuan yang dikeluarkan oleh PT. Antar Lintas Sumatera seperti yang telah disebutkan diatas adalah merupakan pembatasan tanggung jawab dari pihakpihak pengangkut, maka ketentuan tersebut mengikat kedua belah pihak baik pihak pengangkut maupun pihak pengirim atau pemilik barang. PT Antar Lintas Sumatera bertanggung jawab terhadap barang sejak diterimanya barang dari pihak sipengirim sampai barang itu diterima oleh penerima ditemapat tujuan, hal ini dilaksanakan oleh PT Antar Lintas Sumatera selaku pengangkut dan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada semua pelanggan. Pernyataan tersebutlah yang sampai sekarang ini yang dianut oleh pihak pengangkut utamanya di PT Antar Lintas Sumatera ini, walaupun telah mengasuransikan tanggung jawabnya kepada pihak asuransi, bukan berarti PT ini bebas dari segala tanggung jawabnya, namun dangan mengasuransikan tanggung jawabnya tujuannya adalah untuk mengurangi beban tanggung jawab selaku pengangkut, jika timbul kerugian besar yang diderita oleh sipengirim atau pemilik barang. Pada prinsipnya pihak pengangkut bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pemilik barang kecuali dapat dibuktikan bahwa : 5)

Kerugian tersebut diluar kesalahan atau kelalaian pengangkut.

6)

Kelalaian atau kealpaan pihak pengirim.


7)

Apabila pengangkut terhalang atau suatu keadaan yang memaksa.

8)

Pada waktu pemuatan, pemberangkatan atau pelaksanaan pengangkutan menimbulkan banyak kesukaran. Ketentuan dari uraian-uraian diatas maka PT Antar Lintas Sumatera akan

terbebas dari tanggung jawab terhadap barang yang diangkutnya, bila merupakan kelalaian pengirim, keadaan memaksa, dan pengangkutan yang menyalahi peraturan yang dikeluarkan PT Antar Lintas Sumatera, maka pembatasan tanggung jawab terjadi pada pembayaran ganti kerugian kepada pemilik barang, dimana pembayaran ganti rugi yang diberikan terhadap barang-barang yang rusak atau hilang hanya diganti sebesar sepuluh kali ongkos kirim. 2. Terhadap Penumpang. a. Kehilangan Barang Perhiasan. Kehilangan semacam ini adalah yang sangat lumrah terjadi dalam proses pengangkutan, hal inilah yang kadang membuat salah satu pihak tidak dapat menuduh satu sama lain. Tetapi dalam hal ini yang dianut peraturan yang ada dalam PT. Antar Lintas Sumatera itu sendiri adalah tidak melakukan tanggung jawabnya atas peristiwa tersebut karena sudah dilakukan peringatan terlebih dahulu melalui pengumuman di loket yang bersangkutan. b. Kecurian Uang atau Perhiasan. Musibah kecurian

sangat sering terjadi

dalam loket pemuatan atau

penaikan penumpang karena di areal pengangkutan dan pelaksanaan angkutan sangat banyak di kelola oleh preman dan pekerja maupun pengawainya dalam hal


ini kernek dan supir kebanyakan orang yang pengangguran dan tidak sekolah yang hanya mengaharapkan barang yang akan diangkut atau bongkar dan muat. Ketentuan yang diambil oleh PT Antar Lintas Sumatera tersebut berkaitan dengan tanggung jawabnya adalah apabila pristiwa yang diderita oleh penumpang tersebut didalam bus, maka pihak pengangkut membayar tanggunggung jawabnya yang berupa ganti kerugian sebesar setengah dari semua nilai yang kecurian tersebut, tetapi apabila peristiwa kecurian yang diderita penumpang diluar loket atau diluar bus maka pihak pengangkut tidak bertanggung jawab sama sekali. c. Kehilangan tiket. Penumpang yang kehilangan tiket keberangkatan

tidak dibenarkan untuk

melakukan perjalanan dan apabila yang bersangkutan tersebut ingin melakukan perjalannan harus membayar sebesar 25 % dari biaya ongkos yang ditujunya, dan apabila tiketnya tersebut dibatalkan maka uang panjar hangus, dan apabila sudah lunas maka dilakukan pemotongan uang tiket tersebut sebesar 25 % oleh pihak pengangkut. d. Ketinggalan bus. Hal ini sering juga terjadi dalam pengangkutan di bidang pengangkutan terhadap penumpang, apabila ditarik dari permasalahnya mungkin keluapan, kemacetan dan lain hal, maka kejadian ini pihak pengangkutan harus bertanggung jawab dan akan menggangtikan bus, sebagai ganti dari bus yang meninggalkan penumpang tersebut. e. Kehilangan Nyawa.


Kehilangan nyawa dalam pengangkuatan terjadi karena kecelakaan, kebakaran dan lain-lain, tanggung jawab dari pihak pengangkut dalam hal ini diberikan kepada asuransi yang sudah melakukan kontrak perjanjian asuransi terlebih dahulu, dalam hal ini adalah PT. JASA RAHARJA. Proses tanggung jawab yang diberikan terhadap penumpang maupun barang angkutan karena terjadi kehilangan barang yang bentuknya skala besar atau hilangnya nyawa orang lain harus ada perantara dari pihak pengangkut dan tidak boleh dilepas dalam pengurusan asuransi tersebut, dan bukan berarti tanggung jawabnya tidak ada sama sekali. Pertanggung jawaban yang dilakukan terhadap penumpang dan barang angkutan, apabila dihubungkan dengan prinsip tanggung jawab pengangkuatan, maka PT. Antar Lintas Sumatera menganut prinsip tanggung jawab karena praduga yaitu pengangkut selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pihak pengangkutan yang di selenggarakannya, tetapi jika pengangkut dapat membuktikan ia tidak bersalah, maka ia dibebaskan dari kerugian, yang dimaksud dengan “ tidak bersalah” adalah tidak melakukan kelalaian dan kealpaan dan berusaha tidak melakukan atau mengambil tindakan yang merugikan atau peristiwa yang merugikan. 67

67

Abdul Kadir Muhammad, SH, Op.Cit., hlm 28


BAB V PENUTUP A. KESIMPULAN Sesuai dengan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Pengangkutan penumpang dan barang dengan angkutan darat merupakan sarana transportasi yang sering digunakan karena ongkos atau biaya yang diperlukan lebih murah dibandingkan dengan angkutan lain seperti angkutan udara dan laut. Dimana tujuan dari penangkutan adalah untuk meningkatkan nilai guna dari orang dan barang tersebut, karena objek dari Putra Halomoan Hasibuan : Pertanggung Jawaban Pengangkutan Serta Ganti Kerugian Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian Dari Pihak Pengangkut (Studi Di PT. Antar Lintas Sumatera), 2009. USU Repository © 2009

pengangkutan

itu

adalah orang

dan

barang.

Dalam pelaksnaan

pengangkutan penumpang dan barang melalui darat, perjanjiannya mengacu pada perjanjian pada umumnya yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam pengangkutan melalui darat diperlukan dokumen yaitu berupa kacis penumpang dan surat angkutan barang, dimana kegunaan dari dokumen tersebut adalah sebagai bukti telah terjadi perjanjian pengangkutan antara pihak yang bersangkutan. 2. Bentuk dan tanggung jawab yang diberikan oleh pengangkut atas kerusakan atau musnahnya barang-barang yang diangkutnya yaitu berupa ganti kerugian, dan ganti rugi yang diberikan adalah berupa uang, dan diberikan sebatas prosedur yang berlaku pada PT. Antar Lintas Sumatera yaitu sebesar sepuluh kali lipat ongkos kirim, apabila kesalahan yang terjadi disebabkan oleh pihaknya sendiri, namun apabila pihak penumpang atau pengirim barang tidak dapat membuktikan kesalahan dari pihak pengangkut tersebut maka pihak pengangkut tidak

memberikan ganti

kerugian. Tanggung jawab pengusaha angkutan terhadap barang yang diangkutnya mulai sejak diterimanya barang oleh pengangkut sampai barang diterima oleh pemilik ditempat tujuan, sama halnya dengan penumpang pihak pengangkut mengantarnya sampai ketempat yang dituju oleh penumpang tersebut. Apabila kenderaan mengalami kecelakaan atau tebakar, maka yang bertanggung jawab adalah PT JASA RAHARJA. Karena pihak pengangkutan dalam hal ini PT. Antar Lintas Sumatera telah Putra Halomoan Hasibuan : Pertanggung Jawaban Pengangkutan Serta Ganti Kerugian Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian Dari Pihak Pengangkut (Studi Di PT. Antar Lintas Sumatera), 2009. USU Repository © 2009

mengasuransikan dirinya kepada kepada pihak PT. JASA RAHARJA. Resiko yang sering timbul dalam pelaksanaan pengangkutan penumpang dan barang angkutan yaitu keterlambatan sampai ketempat tujuan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dan mengakibatkan barang tersebut rusak dan busuk, terhadap penumpang mengalami pergeseran waktu sesuai yang telah direncanakan.

Barang angkutan dan barang

bawaan yang dibawa oleh penumpang tidak sama, karena barang angkutan adalah barang yang diangkut melalui sipengirim ketempat tujuan yang dimaksud, dan berskala besar, sedangkan barang bawaan adalah barang yang melekat dalam diri penumpang yang berbentuk skala kecil, misalnya tas dan bungkusan yang dapat dimasukkan kedalam bagasi.

B. SARAN Berdasarkan kesimpulan dan permasalahan dari uraian sebelumnya kiranya dapat disampaikan saran sebagai berikut : 1. Agar

dalam pelaksanaan

pengangkutan

penumpang

dan

barang,

didasarkan pada perjanjian secara tertulis, walaupun dalam undang-undang sudah dinyatakan bahwa dengan perjanjian secara lisan sudah sah. Ini berguna supaya segala hak dan kewajiban para pihak dapat dicantumkan Putra Halomoan Hasibuan : Pertanggung Jawaban Pengangkutan Serta Ganti Kerugian Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian Dari Pihak Pengangkut (Studi Di PT. Antar Lintas Sumatera), 2009. USU Repository © 2009

dalam perjanjian tertulis tersebut, sehingga apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak akan lebih mudah diselesaikan. 2. Adanya pembatasan tanggung jawab dari pengangkut yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh perusahaan pengangkutan, diharapkan tidak menjadi alasan bagi PT. Antar Lintas Sumatera untuk melepas tanggung jawabnya begitu saja, kepada pengguna jasa angkutan yang merasa dirugikan. Adanya pembatasan tangung jawab tersebut dimaksud agar pengangkut dapat membuktikan terlebih dahulu bahwa kerugian yang diderita oleh pihak penumpang, sipengirim dan pemilik barang adalah akibat dari kelalaian dari pihak pengangkut.

DAFTAR PUSTAKA

Harahap, M. Yahya, 1986, Segi-segi Hukum Perjanjian, Bandung, Penerbit Alumni. Ichsan, Ahmad.1981, Hukum Dagang Lembaga Perserikatan Surat-Surat Berharga, Pengangkutan, Jakarta, Pradnya Paramita. Muhammad, Abdulkadir.1998, Hukum Pengangkutan Niaga, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti. Putra Halomoan Hasibuan : Pertanggung Jawaban Pengangkutan Serta Ganti Kerugian Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian Dari Pihak Pengangkut (Studi Di PT. Antar Lintas Sumatera), 2009. USU Repository © 2009

Muhammad, Abdulkadir.1998, Hukum Pengangkutan Darat, Laut Dan Udara. Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti. Muhammad, Abdulkadir. 1991, Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti. Projodikoro,wirjono.1981, Asas-asas Hukum Perjanjian, Bandung, Penerbit Sumur. Purwosutjipto, H.M.N. 1981, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 3, Hukum Pengangkutan, Jakarta, Penerbit Djambatan. Soekardono, Mr.R. 1961, Hukum Dagang Indonesia, Jilid 2, Bagian Pertama, Hukum Pengangkutan di Darat, Jakarta, penerbit soeroeng. Rusli,Hardijan. 1993,Hukum Perjanjian Indonesia Jakarta,Penerbit Pustaka Sinar Harapan.

Dan

Common

Law,

Soekardono, Mr.R. 1961, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 2, Bagian Pertama, Hukum Pengangkutan di Darat, Jakarta, penerbit soeroeng. Subekti,R. 1992, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, Penerbit Intermasa. Usman Adji, Sution.1990, Hukum Pengangkutan di Indonesia, Jakarta, Penerbit Rineka Citra. Simanjuntak, Emmy Pangaribuan.1993, SH, Prof, Hukum Dagang Surat-Surat Berharga,Yokyakarta, Penerbit Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM Yokyakarta. Suherman, Mr.E. 1962, Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Udara Indonesia, Bandung, Penerbit N.V.Eresco. Purba, Hasim, SH,M.Hum.2005, Hukum Pengangkutan Di Laut, Medan, Penerbit Pusaka bangsa press. Uli Sinta, 2006, Pengangkutan, Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat, Angkutan Udara. Penerbit USU Press. Subekti, R. dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, Pradnya Paramita. Subekti,R. dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Jakarta, Pradnya Paramita.


Undang-Undang No 14 Tahun 1992, Tentang Lalu Lintas, dan Angkutan Jalan Raya. Undang-Undang No 23 Tahun 2007 Tentang Kereta Api.


SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dalam Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum PUTRA HALOMOAN HASIBUAN

Recommend Documents