INFORMASI, DOKUMEN DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DALAM HUKUM ACARA PERDATA KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
SKRIPSI Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dalam Memenuhi Syarat-syarat untuk Gelar SARJANA HUKUM
OLEH :
YENIARTY HADASHA DAMANIK NIM : 050200185
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA BW
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009
Universitas Sumatera Utara
2
INFORMASI, DOKUMEN DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DALAM HUKUM ACARA PERDATA KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 SKRIPSI Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dalam Memenuhi Syarat-syarat untuk Gelar SARJANA HUKUM OLEH : YENIARTY HADASHA DAMANIK NIM : 050200185
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA BW Menyetujui : Ketua Departemen
Prof. Dr. Tan Kamello, S.H., M.S. NIP. 131 764 556 Dosen Pembimbing I
Dosen Pembimbing II
Prof. Dr. Tan Kamello, S.H., M.S.
M. Hayat, S.H.
NIP. 131 764 556
NIP. 130 808 994 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ INFORMASI, DOKUMEN DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DALAM HUKUM ACARA PERDATA KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 “ Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menerima bimbingan, bantuan dan dorongan semangat dari berbagai pihak , sehingga sepatutnya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2. Bapak Prof. Dr. Tan Kamello, S.H., M.S., selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan dan juga selaku dosen pembimbing I, yang telah membimbing serta memberikan pengarahan-pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, 3. Bapak M. Hayat, S.H., selaku dosen pembimbing II, yang telah membimbing serta memberikan pengarahan-pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, 4. Ibu Rabiatul Syahriah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Perdata BW, 5. Ibu Latifah, S.H., selaku dosen wali penulis, yang telah banyak i
Universitas Sumatera Utara
memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan, 6. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan, 7. Para staf bagian administrasi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara atas segala bantuan yang penulis terima selama perkuliahan, 8. Papa dan Mama serta adik-adik penulis, Cita, Reta dan Yoyo yang telah banyak memberikan bantuan, dukungan, dan semangat kepada penulis. Terima kasih dan rasa sayang yang tak terhingga penulis sampaikan kepada mereka karena dengan doa mereka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Juga kepada Bang Romulo, Kak Leni, Kak Rosaline, Kak Krisna yang banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini dan juga memberikan dorongan semangat kepada penulis, 9. Sahabat-sahabat penulis yang selalu memberi bantuan, dukungan dan dorongan semangat kepada penulis, Louis, Echa, Atid, Uwiq dan Jona. Terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk kalian semua. 10. Teman-teman stambuk 2005, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, Terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya, 11. Pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
ii
Universitas Sumatera Utara
Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, untuk itu penulis menerima segala masukan dan kritik yang membangun guna penyempurnaan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.
Medan,
Mei 2009
Yeniarty Hadasha Damanik
iii
Universitas Sumatera Utara
ABSTRAK
Perkembangan teknologi informasi semakin mendorong munculnya berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat melalui media elektronik dalam hal ini internet. Salah satu kegiatan yang dilakukan di dunia maya tersebut adalah transaksi yang dilakukan secara elektronik. Pada transaksi elektronik ini tidak tertutup kemungkinan timbulnya berbagai perbuatan yang melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, yang pada akhirnya menimbulkan sengketa di antara para pihak. Dan tidak menutup kemungkinan juga bagi pihak yang dirugikan mengajukan sengketa tersebut ke pengadilan. Dengan meningkatnya aktivitas elektronik seperti halnya transaksi elektronik dan resiko yang mengikutinya, maka alat pembuktian yang dapat digunakan secara hukum harus juga meliputi alat bukti elektronik yaitu informasi, dokumen ataupun tanda tangan elektronik yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu transaksi elektronik, untuk memudahkan pelaksanaan hukumnya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dalam skripsi ini akan dibahas mengenai bagaimana kedudukan dan kekuatan hukum dari suatu informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti, bagaimana tanggapan yang timbul mengenai keabsahan informasi, dokumen dan tanda tangan elekronik sebagai alat bukti, serta bagaimana penggunaan, pelaksanaan dan kekuatan bukti elektronik dalam perkara perdata. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu metode yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan data berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku atau karya ilmiah lainnya, maupun kamus. Dalam hukum acara perdata, penerapan alat bukti elektronik berupa informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik serta hasil cetaknya termasuk dalam kelompok alat bukti tulisan. Oleh karena itu, hakim dalam memeriksa suatu perkara perdata yang menggunakan bukti elektronik haruslah memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai alat bukti tulisan. Bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang telah ada dalam hukum acara perdata. Alat bukti elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses dan dapat ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan.Untuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna transaksi elektronik, pemerintah hendaknya membentuk peraturanperaturan yang memberikan kepastian hukum terhadap konsumen sehubungan dengan transaksi elektronik. Selain itu, para penegak hukum juga harus selalu memperbaharui pengetahuannya tentang hukum yang berbasiskan elektronik untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Dan diharapkan juga adanya sosialisasi yang intensif dari pemerintah mengenai telah diterimanya bukti elektronik dalam hukum acara di Indonesia.
iv
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..............................................................................
i
ABSTRAK ................................................................................................
iv
DAFTAR ISI.............................................................................................
v
BAB I
: PENDAHULUAN ...............................................................
1
A. Latar Belakang ................................................................
1
B. Perumusan Masalah ........................................................
7
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan........................................
8
D. Keaslian Penulisan ..........................................................
9
E. Tinjauan Kepustakaan .....................................................
9
F. Metode Penulisan ...........................................................
19
G. Sistematika Penulisan .....................................................
19
BAB II
: PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA .......................................................................
21
A. Pengertian Pembuktian ...................................................
21
B. Prinsip Hukum Pembuktian ............................................
23
C. Macam-macam Alat Bukti ..............................................
41
D. Kekuatan Hukum Pembuktian yang Melekat pada Setiap Alat-alat Bukti......................................................
71
v
Universitas Sumatera Utara
BAB III : TINJAUAN TENTANG TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 ......................................................................
85
A. Pengertian Transaksi Elektronik .....................................
89
B. Informasi, Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik dalam Suatu Transaksi Elektronik ..................................
90
1. Informasi Elektronik ...................................................
91
2. Dokumen Elektronik ...................................................
93
3. Tanda Tangan Elektronik............................................
96
C. Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Elektronik ....................
103
1. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek ).................................................
103
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008
109
BAB IV : KEDUDUKAN DAN PELAKSANAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK PADA PERKARA PERDATA .................
120
A. Kedudukan dan Kekuatan Hukum Informasi, Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik sebagai Alat Bukti ..........
124
B. Perbedaan Pendapat dalam Menanggapi Keabsahan Informasi, Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik sebagai Alat Bukti ........................................................... C. Penggunaan,
Pelaksanaan
dan
Kekuatan
136
Bukti
Elektronik dalam Perkara Perdata...................................
140
vi
Universitas Sumatera Utara
vii
BAB V
: KESIMPULAN DAN SARAN ...........................................
150
A. Kesimpulan .....................................................................
150
B. Saran................................................................................
152
DAFTAR PUSTAKA ...............................................................................
153
vii
Universitas Sumatera Utara
