Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum SKRIPSI OLEH: AYU ANDANALY NIM :

ASPEK HUKUM PERJANJIAN PEMBORONGAN PEMELIHARAAN TANAMAN KELAPA SAWIT ANTARA UD. RAP MARULI DENGAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV. UNIT KEBUN GUNUNG BAYU (PERSERO) (STUDI: UD. RAP MARULI DAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV. UNIT KEBUN BAYU PERSERO) Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

SKRIPSI

OLEH:

AYU ANDANALY NIM : 030200029

Departemen Hukum Keperdataan Program Kekhususan Hukum Perdata Dagang

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008 Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

ASPEK HUKUM PERJANJIAN PEMBORONGAN PEMELIHARAAN TANAMAN KELAPA SAWIT ANTARA UD. RAP MARULI DENGAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV. UNIT KEBUN GUNUNG BAYU (PERSERO) (STUDI: UD. RAP MARULI DAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV. UNIT KEBUN BAYU PERSERO)

SKRIPSI OLEH: AYU ANDANALY NIM : 030200029 Program Kekhususan Hukum Perdata Dagang Disetujui, Ketua Departemen Hukum Keperdataan

(Prof. Dr. Tan Kamelo, S.H., M.S) NIP: 131 764 556 Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Prof. Dr. Tan Kamelo, S.H., M.S) NIP: 131 764 556

(Abdul Muis, S.H., M.S.) NIP: 130 702 285

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2007 Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemborongan yang dilakukan oleh UD.Rap Maruli dalam perjanjian pemborongan pemeliharaan tanaman kelapa sawit di PT.Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero), selain itu juga untuk mengetahui apa yang menjadi jaminan dalam perjanjian pemborongan pemeliharaan tanaman kelapa sawit oleh UD.Rap Maruli di PT.Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero), serta untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian perselisihan apabila terjadi perselisihan antara UD. Rap Maruli dengan PT.Perkebunan Nusantara IV Unit Kebun Gunung Bayu (Persero). Sesuai dengan tujuan skripsi ini, maka sumber data yang dipakai adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam data primer diperoleh data baik melalui wawancara, dialog, tanya jawab. Sedangkan dalam data sekunder diperoleh data melalui tulisan-tulisan dalam kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa Perjanjian pemborongan pemeliharaan tanaman kelapa sawit di PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) oleh UD. Rap Maruli diperoleh melalui proses pelelangan, yang diikuti oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) rekanan terseleksi berdasarkan Daftar Rekanan Terseleksi. Dimana proses pelelangan tersebut diawali proses pendaftaran untuk mengikuti proses pelelangan, proses pemasukan pendaftaran, tahap penentuan pemenang tender, penandatanganan Surat Perintah Kerja dan Surat Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit di PT.Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero). Perjanjian pemborongan pemeliharan tanaman kelapa sawit di PT.Perkebunan Nusantara IV Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) tidak dilakukan penyerahan Surety Bond sebagai jaminan pelaksanaan sebab UD. Rap Maruli tidak menerima uang muka pada saat penandatanganan kontrak. Penyelesaian perselisihan apabila timbul atas pelaksanaan perjanjian pemborongan pemeliharaan tanaman kelapa sawit oleh UD. Rap Maruli di PT.Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero), dilakukan secara musyawarah dan apabila tidak dapat dilakukan secara musyawarah maka telah sepakat melakukan penyelesaiannya di Pengadilan Negeri Medan. Tetapi sampai sekarang ini belum pernah terjadi perselisihan antara UD. Rap Maruli dengan PT.Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero).

Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

KATA PENGANTAR Puji syukur penulis ucapkan kehadirat ALLAH SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, maka skripsi yang berjudul “ Aspek hukum perjanjian pemborongan pemeliharaan tanaman kelapa sawit antara UD. Rap Maruli dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (studi : UD. Rap Maruli dan PT.Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu Persero)”. Ini dapat diselesaikan. Adapun skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Penulis menyadari sepenuhnya akan kekurangan penulisan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran guna perbaikan penulisan di masa yang akan dating. Selanjutnya penulis mengucapakan terima kasih kepada : 1. Bapak Prof. Runtung Sitepu, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Prof. Suhaidi, S.H, M. Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak M. Husni, S.H, M. Hum. DFM selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 4. Bapak Prof. Dr. Tan Kamello, S.H, M.S selaku Ketua departemen Hukum Keperdataan

sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan

pengarahan dan bimbingan kepada penulis. Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

5. Bapak Abdul Muis, S.H, M.S selaku Ketua Progran Kekhususan Hukum Perdata dagang sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis. 6. Bapak dan Ibu Dosen / Asisten dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah banyak membekali ilmu pengetahuan dan bantuan administrasi kepada penulis. 7. Bapak Ir. M. T. Siregar selaku Manajer Unit Kebun Gunung bayu yang telah banyak memberikan data dan informasi kepada penulis. 8. Bapak T. H. Manalu selaku Direktur UD. Rap Maruli yang telah banyak memberikan data dan informasi kepada penulis. 9. Teristimewa, Tersayang untuk Ayahanda Tercinta Ir. H. Nanang Sumintarsono dan Ibunda Tercinta Hj. Sri Nikmah Pujawati Moeis, S.H. yang telah telah memberikan penulis segalanya, Belaian kasih sayang, Perhatian dan terutama yang telah banyak memberikan doa, bantuan dan dorongan selama menjalani perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini. 10. Adik- adikku yang Tersayang Anisya Nesiyanti dan Nasrini Mandosari. Yang telah memberikan doa, dorongan hingga terselesaikannya skripsi ini. 11. Eyang kakung: H. Sumitro dan Eyang putri: Hj. Sutarsih serta seluruh Keluarga Besar Sei Tuan Medan yang telah memberikan doa, dorongan hingga terselesaikannya skripsi ini.


12. Almarhum Atok H. Abdul Muis dan Almarhumah Hj. Siti Habsyah Daulay serta seluruh Keluarga Besar Multatuli Medan yang telah memberikan doa, dorongan hingga terselesaikan skripsi ini. 13. Dr. Hj. Kamaliah Moeis, Sp.KK dan Hj. Ulfah Hanum Moeis yang telah merawat dan memperhatikan penulis selama menjalani masa kuliah 14. Teman-Teman seperjuangan angkatan 2003 khususnya anak-anak grup A Reguler, teman-teman Program Keperdataan dan Kekhususan hukum Perdata Dagang. 15. Teman-Teman Terbaikku : Ahmad Azhary, Citra, Hery, Egi, Pipit, Nia, Putri, Sari, Pita, Idar, Wulan, Atria, Wan, Yodi Ndut, Berenk, Ferdy, Taufik, Anwar, zuli, Abdul Muluk, Rudi Sunardi, Besti, Nuri, Eka, Rahmah, Rise, Federico, Budi, yang telah mengisi hari-hari penulis dengan canda dan tawa hingga menjadi hari-hari yang indah dan semua teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu semoga sukses selalu dan terima kasih atas segala kebersamaan selama ini yang menjadi bagian dariproses kehidupan yang tidak akan terlupakan. Dengan bantuan dan dukungan yang telah penulis dapatkan, akhirnya dengan menyerahkan diri dan senantiasa memohon petunjuk serta lindungan dari ALLAH SWT semoga amalan baik dan perbuatan baik tersebut mendapat imbalan yang baik pula. Amin Ya Rabbal ‘ Alamin.

Medan,

Maret 2008

Penulis Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

AYU ANDANALY 030200029

DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK............................................................................................

i

KATA PENGANTAR.........................................................................

ii

DAFTAR ISI........................................................................................

v

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang…………………………..............................

1

B. Perumusan Masalah ............................................................

4

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan ...........................................

4

D. Keaslian Penulisan ..............................................................

5

E. Tinjauan Kepustakaan ........................................................

6

F. Metode Penelitian ...............................................................

7

G. Sistematika Penulisan...........................................................

8

BAB II TINJAUAN UMUMTENTANG PERJANJIAN A. Pengertian dan Hakekat Perjanjian .....................................

10

B. Jenis-jenis Perjanjian............................................................

12

C. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian...........................................

16


D. Konsekwensi Perjanjian.......................................................

21

E. Wanprestasi dalam suatu Perjanjian.....................................

23

F. Berakhirnya Perjanjian.........................................................

25

BAB III PERJANJIAN PEMBORONGAN A. Pengertian Perjanjian Pemborongan....................................

27

B. Latar Belakang Perjanjian Pemborongan ............................

29

C. Bentuk-bentuk Perajian Pemborongan.................................

30

D. Pihak-pihak dalam Perjanjian Pemborongan........................

35

E. Prosedur Pengikat Perjanjian Pemborongan.........................

42

BAB IV ASPEK HUKUM PERJANJIAN PEMBORONGAN PEMELIHARAAN TANAMAN KELAPA SAWIT ANTARA UD. RAP MARULI DENGAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV UNIT GUNUNG BAYU (PERSERO) A. Ruang Lingkup Pemeliharaan Kelapa Sawit.......................

44

B. Proses Terjadinya Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli dengan PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Gunung Bayu (Persero)......

46

C. Hak dan Kewajiban Para Pihak............................................

63

D. Cara Pembayaran.................................................................

66

E. Penyelesaian Perselisihan.....................................................

66

F. Berakhirnya Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli dengan PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Kebun Gunung Bayu (Persero)..............

67

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan..........................................................................

70

B. Saran....................................................................................

71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dalam era reformasi saat ini pembangunan nasional bangsa Indonesia tidak hanya dilakukan dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya saja, tetapi yang tidak kalah pentingnya juga adalah pembangunan dalam bidang hukum, untuk mewujudkan cita-cita perjuangan dalam hukum dimana hukum yang menjadi supremacy of law. Untuk mencapai kesejahteraan di Indonesia diperlukan pembangunan, karena kesejahteraan masyarakat itu sangat erat sekali kaitannya dengan masalah pembangunan. Di dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1983-1988 dikatakan bahwa Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata dan materill dan spiritual berdasarkan Pancasila dan di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

merdeka,

berdaulat,

bersatu

dan berkaedaulatan rakyat

dalam suasana

prikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dianamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. 1 Kemudian dikatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan

manusia

Indonesia

seutuhnya

dan

pembangunan

seluruh

masyarakat Indonesia. Menurut Saul M.Katz dalam Bukunya “Modernisasi Administrasi Untuk Pembangunan Nasional Suatu Arahan Praktis” bahwa Pembangunan pada dasarnya berlangsung dalam suatu kurun waktu, sehingga rencana yang disusun untuk mencapai tujuan-tujuannya senantiasa sebagai suatu lingkungan proses (berbentuk spiral) yang tidak berkeputusan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembangunan nasional adalah perubahan yang berlangsung secara luas dalam masyarakat, bukan hanya sekedar perubahan pada sector ekonomi saja, seperti perubahan pendapatan perkapita atau perubahan pada grafik tenaga kerja. ia mencakup masalah perubahan-perubahan ekonomis, social dan politis yang pelik, di mana masalah-masalah tersebut saling berhubungan satu sama lain Pelaksanaan pembangunan disamping meningkatkan pendapatan nasional, sekaligus harus menjamin pembagian pedapatan yang merata bagi seluruh rakyat sesuai rasa keadilan, sehingga di satu pihak pembangunan itu tidak hanya ditujukan untuk meningkatnya produksi, melainkan sekaligus mencegah melebarnya jurang pemisah antara kaya dan miskin dengan menumbuhkan azas hidup sederhana dan wajar. 1

Abdul Muis, Yayasan sebagai Wadah Kegiatan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1991, hal. 82. Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

Perwujudan pembangunan nasional dilaksanakan oleh pemerintah melalui realisasi proyek-proyek pemerintah di segala bidang, demikian juga halnya oleh kalangan swasta baik swasta nasional maupun swasta asing, melalui penanaman modal di dalam Negara Indonesia, yang semuanya itu membutuhkan jaminan keamanan dan kepastian hukum. Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah suatu perjanjian antara pihak yang memborongkan pekerjaan dengan pihak yang menerima pekerjaan, dimana pihak pertama menghendaki sesuatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan, atas pembayaran suatu jumlah uang sebagai harga pemborongan. 2 Salah satu bidang usaha yang berkembang adalah bidang usaha perkebunan kelapa sawit. Konsekwensi kehadiran usaha perkebunan kelapa sawit ini adalah munculnya bidang-bidang usaha lain, diantaranya bidang usaha pengadaan barang dan jasa yakni sebagai pemasok pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit tersebut, sehingga antara dua bidang usaha ini terjadi hubungan-hubungan dagang dan untuk menjadi pedoman pelaksanaan hubungan dagang tersebut, biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian pemborongan pemeliharaan tanaman kelapa sawit, merupakan salah satu bidang usaha pemborongan pekerjaan non kontruksi, dan untuk mencapai keefektifan pelaksanaan pemeliharaan tanaman kelapa sawit tersebut, para pihak yang terlibat tidak boleh mengabaikan akta pentingnya perjanjian, dimana pemborong dalam melaksanakan pekerjaannya harus selalu berpatokan 2

R. Subekti, Aneka Perjanjian, Cetakan kesepuluh, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 58. Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

pada isi perjanjian yang disepakati bersama antara pemborong dengan yang memborongkan, karena apabila terjadi penyimpangan bisa dijadikan alasan untuk menyatakan telah terjadi wan prestasi. Sehingga dengan hal-hal ini penulis berkeinginan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya proses pelaksanaan perjanjian pemborongan pemeliharaan tanaman kelapa sawit, dan bagaimana cara menyelesaikan apabila timbul masalah-masalah dalam perjanjian pemborongan tersebut.

B. Perumusan Masalah Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah proses pemborongan yang diakukan oleh UD.RAP MARULI dalam perjanjian pemborongan pemeliharaan tanaman kelapa sawit di PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero)? 2. Apakah

yang

menjadi

jaminan

dalam

perjanjian

pemborongan

pemeliharaan tanaman kelapa sawit oleh UD. RAP MARULI di PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero)? 3. Bagaimana cara penyelesaian perselisihan tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 1. Tujuan Penulisan Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

Adapun tujuan utama dari penulisan ini adalah untuk memenuhi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan sebagai tambahan pengetahuan. Namun berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam karya tulis adalah : a. Untuk mengetahui bagaimanakah proses pemborongan yang dilakukan oleh UD. Rap Maruli dalam perjanjian pemborongan pemeliharaan tanaman kelapa sawit di PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero). b. Untuk mengetahui apakah yang menjadi jaminan dalam perjanjian pemborongan pemeliharaan tanaman kelapa sawit oleh UD. Rap Maruli di PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero). c. Untuk mengetahui bagaimanakah cara penyelesaian perselisihan apabila terjadi antara UD. Rap Maruli dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero).

2. Manfaat Penulisan Secara teoritis, penulisan ini dapat dijadikan kajian tentang segi-segi hukum keperdataan khususnya yang berkaitan dengan perjanjian pemborongan. Secara praktis adalah memberikan sumbangan pemikiran tentang prosedur pelaksanaan perjanjian pemborongan pemeliharaan tanaman kelapa sawit.

D. Keaslian Penulisan Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

Skripsi

ini

berjudul

“Aspek

Hukum

Perjanjian

Pemborongan

Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit antara UD. Rap Maruli dengan PT.Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunyng Bayu (Persero)”.

Sejauh

pengamatan dan sepengetahuan penulis, materi yang dibahas dalam skripsi ini belum pernah dijadikan judul maupun pembahasan dalam skripsi yang ada terdahulu,

sehingga

penulis

tertarik

mengangkat

judul

diatas

serta

permasalahannya sebagai judul dan pembahasan dalam skripsi ini.

E. Tinjauan Kepustakaan Skripsi

ini

berjudul

“Aspek

Hukum

Perjanjian

Pemborongan

Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit antara UD. Rap Maruli dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero)”. Adapun pengertian yang terkandung dalam judul tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut : Menurut Kamus Hukum, Perjanjian adalah persetujuan, permufakatan antara dua orang / pihak untuk melaksanakan sesuatu. Kalau diadakan tertulis, juga dinamakan kontrak. Untuk sahnya sesuatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat : a.

kecakapan para pihak,

b.

kesepakatan,

c.

suatu hal tertentu dan,

d.

suatu clausa (objek) yang halal. 3

3

R. Subekti, Kamus Hukum, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hal. 89.


Menurut R.Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seseorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. 4 Adapun pengetian Pemborongan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah Proses, cara, pembuatan memborong. 5 Menurut Pasal 1601 b KUHPerdata, Perjanjian Pemborongan adalah perjanjian dengan mana pihak satu (si pemborong), mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain (pihak yang memborongkan) dengan menerima surat harga yang ditentukan. Perjanjian pemborongan diatur dalam Pasal 1604 sampai dengan pasal 1617 KUHPerdata dan peraturan khusus yang dibuat dalam Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

F. Metode Penelitian Dalam setiap usaha penelitian harus dipergunakan metode sesuai dengan bidang yang diteliti. Agar dapat mencapai hasil yang optimal dalm pembahasan digunakan metode penelitian yaitu: 6

1. Metode Pendekatan Normatif Doktrinal Yaitu bertujuan untuk menemukan azas-azas hukum positif dan doktrindoktrin hukum positif. 4

R.Subekti , Aneka Perjanjian, PT. Alumni, cetakan ke Dua, Bandung, 1984, hal 1. Alwi Hasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hal. 164. 6 Abdul Muis, Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1990, hal. 3. 5


2. Melalui Pendekatan Normatif Non Doktrinal Yaitu bertujuan menemukan azas-azas hukum tetapi tidak dari hukum positif. Hal ini disebut juga dengan istilah Socio-Legal Research. Sedangkan sumber data dan teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara: 7 1. Data Primer Diperoleh baik hasil wawancara, dialog, interview, tanya jawab maupun dengan cara mempergunakan kuesioner secara tertulis dengan memakai sistem tertutup dan terbuka. 2. Data Sekunder Diperoleh berdasaran tulisan-tulisan dalam kepustakaan, dokumen-dokumen, hasil seminar, diskusi, symposium, dan sebagainya. Dalam hal ini penulis mempergunakan kedua metode diatas yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan berupa buku-buku karangan ilmiah, Peraturan Perundang-undangan yang membahas mengenai Perjanjian Pemborongan dan juga melakukan wawancara dengan Pihak Pemborong, Direktur U.D. Rap Maruli dan Pihak yang memborongkan Manager PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) sebagai tepat penelitian penulis dan juga melakukan observasi dan lain-lain tentang perjanjian pemborongan ini guna melengkapi bahan-bahan penulis dalam penulisan skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

7

Ibid, hal 3.


Sebagai karya ilmiah, skripsi ini memiliki sistematika yang teratur, terperinci di dalam penulisannya agar dimengerti dan dipahami maksud dan tujuannya. Tulisan ini terdiri dari dalam bab yang akan diperici dalam sub bab. Adapun kelima bab itu terdiri dari : 1. BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang mengapa penulis tertarik menyajikan materi yang diteliti dalam bentuk skripsi, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian yang dipergunakan serta sistematika dalam penulisan ini. 2. BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, bab ini berisikan uraian mengenai pengertian dan hakekat perjanjian, jenis-jenis perjanjian, syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, konsekwensi perjanjian, wanprestasi dalam suatu perjanian serta berakhirnya perjanjian. 3. BAB III PERJANJIAN PEMBORONGAN, bab ini menguraikan tentang pengertian perjanjian pemborongan, latar belakang timbulnya perjanjian pemborongan, bentuk dan isi perjanjian pemborongan, pihak-pihak serta prosedur pengikat dalam perjanjian pemborongan. 4. BAB

IV

ASPEK

HUKUM

PERJANJIAN

PEMBORONGAN

PEMELIHARAN TANAMAN KELAPA SAWIT ANTARA U.D. RAP MARULI DENGAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV. UNIT KEBUN GUNUNG BAYU (Persero), bab ini mengurakan tentang Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

prosedur terjadinya perjanjian, ruang lingkup pekerjaan pemeliharaan tanaman kelapa sawit, ahak dan kewajiban para pihak, cara pembayaran, penyelesaian perselisihan, dan berakhirnya perjanjian pemborongan pemeliharaan tanaman kelapa sawit. 5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, bab ini adalah bab terakhir yang merupakan kesimpulan dan saran dari penulisan skripsi ini. Di mana dalam bab ini ditemuan jawaban atas permasalahan yang telah penulis uraian sebelumnya.


BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

A. Pengertian dan Hakekat Perjanjian Perjanjian atau verbentenis mengandung arti sebagai suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atua lebih yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan bagi para pihak untuk menunaikan suatu prestasi. Selain pengertian tersebut ada beberapa pengertian perjanjian menurut para sarjana, diantaranya yaitu : Menurut Abdul Kadir Muhammad, mengatakan bahwa Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikat diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. 8 Dan menurut M.Yahya Harahap, mengatakan Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atua lebih yang memberikan kekuatan hukum pada satu pihak untuk memperoleh potensi sekaligus mewajibkan para pihak lain untuk menunaikan prestasi. 9

8

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990,

9

M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Cetakan II, Alumni Bandung, 1986,

hal. 9. hal 6 Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

Menurut Wirjono Projodikoro Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai benda antara dua pihak dalam mana salah satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakuan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. 10 Dari pengertian tersebut ada beberapa wujud yang memberi pengertian perjanjian antara lain hubungan hukum yang menyangkut dua orang atau lebih yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak yang lain tentang suatu prestasi. Dengan perjanjian adalah hubungan hukum yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara berhubungannya, oleh karena itu perjanjian mengandung hubungan hukum antara perorangan antara perorangan atau person adalah hal-hal yang teletak dan berada dalam lingkungan hukum. Dalam perjanjian mengenai hubungan hukum bisa timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai dalam harta kebendaan kekeluargaan. Dalam hubungan hukum kekayaan kekeluargaan dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang diatur dalam hukum waris. Dalam perjanjian hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak yang lain tidak bisa timbul dengan sendirinya, hubungan itu timbul oleh karena adanya “tindakan hukum (rechthandelingen)”. Tindakan hukum yang dilakukan pihak-pihak yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain itupun menyediakan diri /dibebani dengan kewajiban untuk memenuhi Prestasi. 10

Wirjono Prodjodikoro, Pokok-pokok Hukum Perdata Tentang Perjanjian Tertentu, Sumur Bandung, 1981, hal. 11 Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

Prestasi adalah merupakan obyek dan hakekat perjanjian, sebab tanpa prestasi hubungan hukum yang dilakukan berdasarkan tindakan hukum sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa bagi perjanjian. Pihak yang berhak atas prestasi mempunyai kedudukan sebagai kreditur dan pihak yang wajib menunaikan prestasi berkedudukan debagai debitur. Dalam perjanjian mempunyai sifat yang dapat dipaksakan karena kreditur berhak atas prestasi yang telah diperjanjian. Hak untuk mendapat prestasi dilindungi oleh hukum yang berupa sanksi, hal ini berarti kreditur diberi kemampuan oleh hukum untuk memaksa debitur untuk menyelesaikan pelaksanaan kewajiban yang mereka perjanjikan. Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk memenuhi prestasi maka kreditur dapat meminta kepada pengadilan untuk melaksanakan sanksi hukum, baik berupa eksekusi, ganti rugi atau uang paksa, akan tetapi dalam perjanjian tidak semua perjanjian mempunyai sifat dapat dipaksakan, misalnya : Naturlijk Verbintennis, dalam hal ini perjanjian tersebut bersifat tidak memaksa. 11

B. Jenis-jenis Perjanjian Jenis-jenis Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut antara lain : 1. Perjanjian Timbal Balik Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya : Perjanjian jual beli dan perjanjian sewa

11

M. Yahya Harahap, Op. Cit. hal. 7.


menyewa. Perjanjian timbal balik ini dibagi menjadi

2 (dua) macam, yaitu

perjanjian timbal balik tidak sempurna dan perjanjian sepihak. a) Perjanjian timbal balik tidak sempurna menimbulkan kewajiban pokok bagi satu pihak, sedangkan lainnya wajib melakukan sesuatu. Disini tampak ada prestasi-prestasi yang seimbang satu sama lain. Misalnya, si penerima pesan senantiasa berkewajiban untuk melaksanakan pesan yang dikenakan atas pundaknya oleh orang pemberi pesan. Apabila si penerima pesan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut telah mengeluarkan biaya-biaya atau olehnya telah diperjanjikan upah, maka pemberi pesan harus menggantinya. b) Perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang selalu menimbulkan kewajibankewajiban hanya bagi satu pihak. Tipe perjanjian ini adalah perjanjian pinjam mengganti. 2. Perjanjian Cuma-cuma atau dengan Alas Hak yang Membebani. Perjanjian ini didasarkan pada keuntungan salah satu pihak dan adanya prestasi dari pihak lainnya. Perjanjian Cuma-cuma merupakan perjanjian, yang menurut hukum hanyalah menimbulkan keuntungan bagi salah satu pihak. Perjanjian Cuma-Cuma diatur dalam Pasal 1314 KUHperdata. Contoh dari Perjanjian Cuma-Cuma adalah, hadiah dan pinjam pakai. Pejanjian dengan Alas Hak yang Membebani merupakan perjanjian, disamping prestasi pihak yang satu senantiasa ada prestasi dari pihak lain yang menurut hukum saling berkaitan. 3. Perjanjian Bernama (Benoemd) Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

Perjanjian Bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi seharihari. Perjanjian Bernama terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUHPerdata. 4. Perjanjian Tidak Bernama (Onbenoemde Overeenkomst) Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata, tetapi terdapat didalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya, seperti perjanjian kerja sama, perjanjian pemasaran, perjanjian pengelolaan. Lahirnya perjanjian ini didalam praktek adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau partij otonomi. 5. Perjanjian Obligatoir Perjanjian Obligatoir adalah perjanjian dimana pihak-pihak sepakat, mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain. Menurut KUHPerdata perjanjian jual beli saja belum lagi mengakibatkan beralihnya hak milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli. 6. Perjanjian Kebendaan (Zaelijk) Perjanjian

kebendaan

adalah

perjanjian

dengan

mana

seseorang

menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang mebebankan kewajiban (oblige) pihak itu menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (levering, transfer). Penyerahan itu sendiri merupakan perjanjian kebendaan. Dalam hal perjanjian jua beli sementara (Voorlopig Coopcontract) untuk Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

perjanjian jual beli benda-benda bergerak maka perjanjian obligatoir dan perjanjian kebendaanya jatuh bersamaan. 7. Perjanjian Konsesual Perjanjian konsesual adalah perjanjian dimana di antara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUHPerdata perjanjian ini sudah mempunyai ekuatan mengikat (Pasal 1338 KUHPerdata). 8. Perjanjian Rill Didalam KUHPerdata ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah penyerahan barang, misalnya perjanjian penyerahan barang (Pasal 1694 KUHPerdata), pinjam pakai (Pasal 1740 KUHPerdata). Perjanjian yang terakhir ini dinamakan perjanjian rill. 9. Perjanjian Liberatoir Perjanjian di mana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan utang (kwijtschelding) Pasal 1438 KUHPerdata. 10. Perjanjian Untung-untungan Perjanjian yang objeknya ditentukan kemudian, misalnya perjanjian asuransi Pasal 1774 KUHPerdata. 11. Perjanjian Publik Perjanjian publik yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah, dan pihak lainnya swasta. Diantara keduanya terdapat hubungan atasan dengan


bawahan, (Subordinated) jadi tidak berada dalam kedudukan yang sama (Coordinated), misalnya pejanjian ikatan dinas. 12. Perjanjian Campuran (Contractus Sui Generis) Perjanjian campuran ialah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa menyewa) tapi pula menyajikan makanan (jual beli) dan juga memberikan pelayanan. Terhadap perjanjian campuran ini ada berbagai paham. a). Paham pertama mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian khusus diterapkan secara analogis sehingga setiap unsur dari perjanjian khusus tetap ada (contractus kombinasi). b). Paham

kedua mengatakan ketentuan-ketentuan yang dipakai adalah

ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang paling menentukan (teori absorbsi). 12

C. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian Di dalam pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan untuk sahnya suatu perjanjian ada empat (4) syarat yaitu : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3. Suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab yang halal.

12

Mariam Darus, Kompilasi Hukum Perikatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001,

hal. 6 -7. Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

Ad. 1 Sepakat Mereka yang Mengikatkan Diri Yang di maksud dengan sepakat adalah kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai halhak pokok yang menjadi tujuan perjanjian itu diadakan apa yang di mana pihak yang satu juga dikehendaki pihak yang lain. Kedua belah pihak menghendak sesuatu yang sama secara timbal balik dengan kesepakatan antara kedua belah pihak mempunyai kebebasan dan terdapatnya tekanan dari pihak yang lain maka akibat perjanjian itu mempunyai cacat bagi penyesuaian kehendak tersebut. Pengertian sepakat digambarkan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara kedua belah pihak. Kesepakatan para pihak merupakan assa yang esensial dalam suatu perjanjian. Kata sepakat antara kedua belah pihak dalam perjanjian itu maka dapat dinyatakan atau dimintakan pembatalannya. Dalam Pasal 1321 KUHPerdata menyatakan tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau tipuan. Kekhilafan dapat terjadi mengenai orang atau mengenai bemda yang menjadi tujan pihak –pihak yang mengadakan perjanjian tersebut tetapi kekhilafan itu mengenai dirinya dengan siapa seorang bermaksud membuat perjanjian. Paksaan adalah kekerasan atau ancaman dengan sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh hukum yang menimbulkan ketakutan pada seseorang sehingga ia terpaksa menyetujui perjanjian. Biasanya paksaan ini terjadi jika seseorang memberikan persetujuan karena ia takut pada suatu ancaman, misalnya ia akan


dianiaya atau di buka rahasianya ini harus mengenai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Penipuan adalah tipu muslihat atua memperdaya orang dengan terang dan nyata sehingga pihak lain setuju untuk mengadakan perjanjian, penipuan ini biasanya terjadi apabila suatu pihak dengan sengaja memberikan keteranganketerangan yang tidak benar disertai dengan kelicikan-kelicikan sehingga pihak yang lain terbujuk untuk melakuakn sesuatu atau memberikan sesuatu. Ad. 2 Kecakapan untuk Membuat suatu Perjanjian Syarat ini menentukan bahwa untuk membuat perjanjian harus cakap untuk berbuat menurut hukum. Biasanya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum, kecakapan bertindak ini menunjuk kepada kewenangan yang umum untuk membuat suatu perjanjian. Jadi dalam hal ini membuat perjanjian kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri sebagai mana diatur dalam Pasal 1329 KUHPerdata “ setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”. Dengan adanya pasal ini tentu undang-undang menentukan siapa-siapa yang tidak cakap membuat perjanjian. Dalam Pasal 1330 KUHPerdata menyatakan yang tidak cakap membuat perjanjian adalah : 1. Orang-orang yang belum dewasa. 2. Mereka yang ditaruh dalam pengampuan . 3. Wanita yang dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang masih terikat dalam suatu perkawinan. Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

4. Semua orang yang oleh Undang-undang dilarang membuat perjanjianperjanjian tertentu. Orang-orang yang belum dewasa atau dibawah umur hal ini dapat kita lihat dalam pasal 330 KUHPerdata “ belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin dan apabila perkawinannya bubar sedangkan belum genap 21 tahun mereka tetap dianggap belim dewasa”. Selain dalam Pasal 330 KUHPerdata maka hukum adat dan juga UU No.1 tahun 1974 juga mengatur tentang kedewasaan. Kedewasaan menurut hukum adat didasarkan atas ukuran yang disesuaikan dengan kenyataan yaitu apabila seseorang telah berkeluarga. Jadi prinsip kedewasaan seperti hal ini lebih sesuai dengan kepatuhan karena didasarkan atas keadaan yang nyata yatu bahwa mereka benar-benar sudah mandiri dan dapat dianggap mengerti atau telah cukup mempunyai kemampuan untuk mengerti konsekuensi dari perbuatannya namun dengan berpegang pada patokan seperti ini kepastian hukumnya masih kurang. Dalam hal wanita yang telah bersuami mengadakan untuk mengadakan suatu perjanjian ia memerlukan bantuan atau izin dari suaminya hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 108 KUHPerdata, akan tetapi sejak keluarnya SEMA No.3 Tahun 1963 yang ditujukan kepad Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia tentang kedudukan seorang wanita diangkat derajatnya sama dengan laki-laki sehingga untuk menagdakan perbuatan hukum dan menghadap di Pengadilan ia tidak memerlukan bantuan suaminya lagi, maka


dengan adanya SEMA No.3 tahun 1963 maka Pasal 108 KUHPerdata dinyatakan tidak berlaku lagi. Jika terjadi salah satu hal yang disebutkan tadi perizinan telah diberikan tidak secara bebas atau salah satu pihak tidak cakap untuk membuat perjanjian, maka perjanjian tersebut cacat dan dapat dimintakan pembatalannya oleh hakim atas permintaab pihak yang memberikan perizinan itu, sebaliknya orang yang berhak meminta pembatalan perjanjian juga dapat menguatkan perjanjian tersebut, penguatan tersebut dapat dilakukan dengan tegas atau diam-diam tergantung kepada keadaan. Ad.3 Suatu hal Tertentu Syarat ketiga dalam Pasal 1320 KUHPerdata untuk sahnya perjanjian adalah suatu

hal tertentu. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan suaru

hal tertentu kita perlu melihat pasal 1333 KUHPerdata menebutkan suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenusnya maksudnya dalm hal ini adalah bahwa objek perjanjian tidak harus sejak semula secara individu tertetu, tetapi cukup kalau pada saat perjanjian ditutup jenisnya tertentu, tetapi cukup kalau pada saat perjanjian ditutup jenisnya tertentu. Hal ini berate bahwa perjanjian sudah memenuhi syarat, kalau jenis objek perjanjian saja sudah ditentukan sekalipun masing-masing objej tidak harus secara individu tertentu. Mengenai syarat objek tertentu dalam Pasal 1333 ayat 2 bahwa jumlahnya boleh belum tentu asal kemudian dapat ditentukan tetapi kalau pada saat perjanjian di tutup objeknya sama sekali tidak tertentu atau yidak ada itu tidak boleh. Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

Objek perjanjian adalah isi dari prestasi yang menjadi objek perjanjian yang bersangkutan. Prestasi tersebut merupakan suatu perilaku terentu bisa merupakn memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dalam undang-undang mensyaratkan agar prestasi yang menjadi objek perjanjian tertentu karena kalau tidak bagaimana oaring menentukan apakah seorang telah memenuhi kewajiban prestasi atua belum arena perjanjian tanpa suatu hal terentu adalah batal demi hukum. Ad. 4 Suatu sebab yang Halal Suatu sebab yang halal adalah merupakan syarat terakhir untuk sahnya perjanjian, sebab yang dimaksud dari perjanjian disini adalah suatu sebab yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian tersebut tetapi bukan hal ini yang dia maksud undang-undang. Sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat suatu perjanjian pada asanya kurang dihiraukan Undang-undang karena Undang-undang hanya menghiraukan tindaan orang-orang dalam masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan halal dalam hal ini adalah apa yang diperkenanakan oleh Undang-undang hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan “ suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau pabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum “. Dalam hal ini pengertian sebab juga dapat diartikan yaitu tujuan apa yang di maksud oleh kedua belah pihak dengan mengadakan perjanjian dengan kata lain adanya sebab yang terdapat dalam Pasal 1335 KUHperdata adalah suatu


kemungkinan yang tak akan terjadi. Karena perjanjian itu sendiri dilihat dari isinya. Demikianlah syarat-syarat yang harus dipenuhi sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang dikehendaki pasal 1320 KUHPerdata.

D. Konsekwensi Perjanjian Pada pembahasan di atas telah diuraikan, agar suatu perjanjian oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak, maka “ perjanjian tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu, yakni syarat sah yang umu dan syarat sah yang khusus.” 13 Syarat sah yang umum, terdiri dari : 1. Syarat sah umum berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata yang terdiri dari : a. adanya kesepakatan kehendak; b. adanya kewenangan berbuat; c. adanya perihal tertentu ; dan d. oleh sesuatu sebab/kausa yang halal ( legal). 2. Syarat sah umum berdasarkan pasal 1338 dan 1339 KUHPerdata, terdiri dari : a. syarat itikad baik; b. syarat sesuai dengan kebiasaan; c. syarat sesuai dengan kepatutan; d. syarat sesuai dengan kepentingan umum. 3. Syarat sah khusus terdiri dari : 13

Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 33. Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

a. syarat tertulis ubtuk perjanjian-perjanjian tertentu; b. akta notaries untuk perjanjian –perjanjian tertentu; c. syarat Akta Pejabat tertentu ( yang bukan notaris) untuk perjanjianperjanjian tertentu; d. syarat ijin yang berwenang. Yang merupakan Konsekwensi hukum dari perjanjian (kontrak) yang tidak memenuhi salah satu atau lebih dari syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut adalah bervariasi mengikuti syarat mana yang dilanggar. Konsekwensi hukum tersebut adalah sebagai berikut : 1. Batal demi hukum (nietig) yang dilanggar adalah syarat objektif dari Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat objektif tersebut adalah : a. adanya perihal tertentu; dan b. oleh sebab/kausa yang halal (legal). 2. Dapat dibatalkan (Vernietigbaar), misalnya dalam hal tidak terpenuhinya syarat subjektif tersebut dalam Pasal 1320 KUHPerdata. a. adanya kesepakatan kehendak; dan b. adanya kecakapan / kewenangan berbuat. 3. Perjanjian tidak dapat dilaksanakan ( unforceable ) Perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan adalah perjanjian yang tidak begitu saja batal, tetapi tidak dapat dilaksanakan melainkan masih mempunyai status hukum tertentu. Bedanya dengan perjanjian yang batal demi hukum adalah bahwa perjanjian yang tidak dapat dilaksnakan masih mungkin dikonversi menjadi perjanjian yang sah. Sedangkan bedanya dengan perjanjian yang Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

dapat dibatalkan, perjanjian tersebut sudah sah mengikat dan sudah dapat dilaksanakan sampai dengan dibatalkannya perjanjian tersebut. Sementara perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan tidak mempunyai kekuatan hukum sebeum dikonversi menjadi perjanjain yang sah. Contoh perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan adalah perjanjian yang seharusnya dibuat dengan secara tertulis, tetapi dibuat secara lisan tetapi kemudian kontrak tersebut ditulis oleh para pihak. 4. Sanksi Administrasi Ada juga syarat perjanjian yang apabila tidak terpenuhi hanya mengakibatkan sanksi administrasi saja terhadap salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut. Misalnya apabila terhadap suatu perjanjian memerlukan izin atau pelaporan epada instansi tertentu atau setiap perjanjian tertulis harus dibubuhi materai. Apabila kewajiban ini dilanggar maka konsekwensi hukumnya adalah dikenakan sanksi administrasi baik kepada satu pihak maupun kedua belah pihak.

E. Wanprestasi dalam Suatu Perjanjian Yang dimaksud dengan wanprestasi adalah jika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi prestasi karena kesalahannya (kesengajaan atau kelalaian). Adapun bentuk-bentuk wanprestasi adalah sebagai berikut : 1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali; 2. Memenuhi prestasi sama sekali; Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

3. Terlambat memenuhi prestasi. Akibat adannya wanprestasi maka kreditur (yang berhak menuntut prestasi) dapat menuntut kepada debitur (yang wajib memenuhi prestasi) : 1. pemenuhan prestasi; 2. pemuhan prestasi dengan ganti rugi; 3. ganti rugi; 4. pembatalan perjanjian; 5. pembatalan perjanjian dengan ganti rugi. Di dalam

praktek

apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian

pemborongan maka yang memborongkan terlebih dahulu memberi teguran agar pemborong memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam jangka waktu yang layak. Jika setelah ada teguran diperjanjikan tetap mengabaiakn peringatan tersebut maka pemborong dianggap telah melakukan prestasi. Akibat dari wanprestasi tersebut biasanya sebagai berikut : 1. Apabila pemborong terlambat menyerahkan pekerjaannya, maka pemborong dapat dikenai denda 1% atau 2% setiap hari keterlambatan dengan jumlah denda setingi-tingginya 5 % dari harga borongan / kontrak. 2. Apabila pemborong menyerahkan pekerjaannya pada pihak lain, atau tidak dapat melaksanakan pekerjaannya atau batas maksimum denda dilampaui,


maka

perjanjian

pemborongan

dapat

dibatalkan

oleh

pihak

yang

memborongkan. 14

F. Berakhirnya Perjanjian Dalam undang-undang telah ditentukan bahwa semua persetujuan yang sah mempunyai kekuatan sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, persetujuan dalam perjanjian tidak dapat ditarik kembai kecuali atas kesepakatan diantara kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang cukup untuk itu, karena itu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Yang dimaksud dengan “semua“ seperti yang disebut diatas adalah bukan hanya perjanjian bernama tetapi juga perjanjian tidak bernama, yang mana pengertian itu mengandung asas yang dikenal dengan istilah asas partij autonomie atau asas kebendaan berkontrak dan juga dengan istilah “secara sah“ yang dimaksud oleh pembentuk Undang-undang adalah pembuatan perjanjian itu harus menurut hukum karena semua perjanjian yang dibuat secara sah salah mengikat bagi kedua belah pihak dan juga yang dimaksud dengan secara sah adalah harus mengikuti syarat-syarat yang disebut dalam Pasal 1320 KUHPerdata, jadi dengan demikian akibat dari perjanjian itu adalah mengikat bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjanjian tersebut dan juga akibat dari perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali kesepakatan kedua belah pihak.” 15

14

F.X. Djumialdji, Hukum Bangunan, Dasar-dasar Bangunan dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia, cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal. 16-17. 15 Mariam Darus, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994, hal. 27. Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

Mengenai berakhirnya perjanjian hal ini diatur dalam titel ke-4 buku III KUHPerdata dimana masalah hapusnya perjanjian dapat juga disebut berakhirnya persetujuan,

dimana

yang

dimaksud

dengan

“Berakhirnya

perjanjian

adalahmenghapuskan semua pernyataan kehendak yang telah dituangkan dalam perjanjian bersama pihak.” Jika dilihat dari segi teoritis maka hapusnya persetujuan sebagai hubungan hukum diantara para pihak dengan sendirinya dapat mengakibatkan berakhirnya perjanjian, tetapi sebaliknya dengan perjanjian belum tentu mengakibatkan berakhirnya persetujuan hanya saja dengan dihapusnya perjanjian persetujuan yang bersangkutan tidak lagi mempunyai kekuatan pelaksanaan sebab dengan hapusnya perjanjian berarti pelaksanaan persetujuan telah dipenuhi debitur, misalnya perjanjian jual beli dengan dibayarnya harga barang tersebut perjanjian tersebut sudah hapus. Pada umumnya persetujuan yang telah berakhir mengakibatkan para pihak tidak pernah terjadi apa-apa sedangkan kalau perjanjian hapus tidak mempunyai akibat semula, malah yang terjadi para pihak berada dalam keadaan baru, misalnya pihak pembeli mendapatkan barang dan penjual mendapat harga barang yang dijual. Banyak cara yang dapat membuat berakhirnya perjanjian misalnya dengan cara membayar harga barang yang telah dibeli atau dengan cara mengembalikan barang yang dipinjam atau bisa juga dengan cara pembebasan hutang, dan mengenai berakhirnya perjanjian ini ada diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdata. Dalam hal ini dapat kita lihat ada beberapa cara berakhirnya perjanjian, yaitu : Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

1. Karena Pembayaran (betaling). 2. Karena penawaran pembayaran tunai dan diikuti dengan penitipan. 3. Karena pembaharuan hutang ( novasi, schuldverniewing ). 4. Karena konpensasi atau perhitungan laba rugi. 5. Karena konfusi atau pencampuaran hutang dan pinjaman. 6. Karena Penghapusan hutang. 7. Karena lenyapnya barang yang menjadi hutang. 8. Karena daluarsa atau verjaring. 16

BAB III PERJANJIAN PEMBORONGAN

A. Pengertian Perjanjian Pemborongan Perjanjian Pemborongan di atur dalam Bab 7 A Buku III KUHPerdata, Pasal 1601 b, kemudian Pasal 1604 sampai dengan Pasal 1616, dimana pada pokoknya mengandung ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perjanjian

16

M. Yahya Harahap., Op.Cit., hal. 25.


untuk melakukan pekerjaan, yang didalamnya terdapat tiga (3) macam Perjanjian yaitu : 1.Perjanjian Kerja 2. Perjanjian Pemborongan 3. Perjanjian Menunaikan jasa Pengertian Perjanjian Pemborongan di atur dalam Pasal 1601 b KUHPerdata : “Perjanjian Pemborongan adalah persetujuan, dengan mana pihak yang satu, sipemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang

ditentukan”. 17 Dari pengertian perjanjian pemborongan di atas, menurut F.X. Djumialdji.

Adalah kurang tepat sebab dapat dianggap bahwa perjanjian pemborongan adalah sepihak sebab sipemborong hanya mempunyai kewajiban saja, sedangkan yang memborongkan

mempunyai

hak

saja.

Padahal

sebenarnya

perjanjian

pemborongan adalah sebagai perjanjanjian timbal balik antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan demikian defenisi Perjanjian Pemborongan yang benar adalah sebagai berikut : “ Perjanjian Pemborongan adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu, sipemborong

mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan

17

F.X. Djumialdji, Hukum Bangunan, Dasar-dasar Hukum dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia, Op.Cit., hal. 4. Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

sedangkan pihak yang lain, yang memborong, mengikatkan diri untuk membayar suatu harga yang ditentukan ”. 18 Dari defenisi tersebut diatas dapat dikatakan : 1. Bahwa yang membuat perjanjian pemborongan atau dengan kata lain yang terkait

dalam Perjanjian Pemborongan adalah dua pihak saja, yaitu :

Pihak Kesatu disebut yang memborongkan/principal / buowheer / aanbesteder / pemberi tugas dan sebagainya. Pihak kedua disebut Pemborong / Kontraktor / rekanan / aanemer / pelaksana dan sebagainya. 2. Bahwa objek dari Perjanjian Pemborongan adalah pembuatan suatu karya ( het maken van werk ). 19 Perjanjian Pemborongan selain diatur dalam KUHPerdata, juga diatur dalam Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan barang / Jasa Instansi Pemerintah. Pejanjian Pemborongan pada KUHPerdata itu bersifat pelengkap artinya ketentuan-ketentuan perjanjian dalam KUHPerdata dapat digunakan oleh para pihak dalam perjanjian pemborongan dapat membuat sendiri ketentuan-ketentuan perjanjian pemborongan asal tidak bertentangan atau dilarang oleh undangundang serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Apabila para pihak dalam Perjanjian Pemborongan

membuat sendiri

ketentuan-ketentuan yang disepakati mka ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata dapat melengkapi apabila ada kekurangannya.

18 19

Ibid. hal. 4. Ibid. hal 23.


Disamping itu khusus untuk proyek-proyek pemerintah harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, dan ketentuan tersebut bersifat memaksa atau dengan kata lain tidak boleh dilanggar.

B. Latar Belakang Timbulnya Perjanjian Pemborongan Timbulnya Perjanjian Pemborongan dilatar belakangi oleh pesatnya kegiatan pembangunan disegala bidang yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan hidup manusia. Pada awalnya manusia dalam memenuhi kebutuhannya dalam hal pembangunan yang memerlukan tenaga kerja yang cukup besar adalah melalui kerjasama, yaitu suatu kerjasama yang ada didalam masyarakat untuk saling membantu dalam hal menyelesaikan suatu pekerjaan seseorang, dimana orang yang dibantu tersebut melakukan hal yang sama pada orang yang telah membantu menyelesaikan pekerjaan. Dan seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, maka cara kerjasama tersebut ditinggalkan masyarakat dalam hal untuk menyelesaikan pekerjaannnya. Kita mengetahui bahwa masing-masing orang mempunyai kelemahan dan kelebihan, dan suatu hal yang pasti bahwa setiap orang mempunyai keterbatasan. Oleh sebab itu orang yang berusaha memposisikan dirinya pada spesialisasi dan tertentu, misalnya keahlian penguasaan dibidang teknologi dan kemampuan menyediakan tenaga kerja. Dengan perkembangan kehidupan masyarakat dalam hal pembangunan, maka berkembang jugalah bidang-bidang yang salah satunya bidang usaha perjanjian pemborongan yaitu usaha yang memanfaatkan Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

keahliannya, kemampuan menyediakan tenaga kerja untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan orang yang membutuhkan dengan mengharapkan balas dan jasa berupa sejumlah harga borongan tertentu untuk memenuhi ketentuanketentuan yang diharapkan masing-masing pihak dalam perjanjian pemborongan ini maka dibutuhkan suatu kesepakatan masing-masing yang dituangkan dalam suatu perjanjian atau kontrak. Perjanjian (kontrak) yang mengatur kesepakatankesepakatan para pihak dalam hal, pihak yang mengerjakan disebut pemborong dengan pihak yang memborongakan pekerjaan disebut pemberi kerja inilah yang disebut pemborong pekerjaaan.

C. Bentuk dan Isi Perjanjian Pemborongan Perjanjian pemborongan bentuknya bebas atau vormurij artinya perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis dalam prakteknya, apabila perjanjian pemborongan yang menyangkut harga borongan yang agak besar maupun yang besar, biasanya perjanjian pemborongan dibuat secara tertulis baik dengan akta dibawah tangan atau akta auntentik (akta notaris). Perjanjian pemborongan pada proyek-proyek pemerintah harus dibuat secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk-bentuk fermulir tertentu, perjanjian yang dibuat dengan formulir-formulir tertentu disebut dengan perjanjian standart, perjanjian pemborongan dibuat dengan bentuk standard pada proyek-proyek pemerintah oleh karena menyangkut keuangan yang besar jumlahnya dan untuk melindungi kesejahteraan umum. 20

20

F.X. Djumialdji, Perjanjian Pemborongan, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 3 - 4.


Arti Perjanjian Standart adalah perjanjian yang dibuat berdasarkan peraturan standart, adapun peraturan stndart untuk Perjanjian Pemborongan yaitu AV 1941 (Algemene Voorwarden de Uitvoeing bij aanneming van openbare werken in Indonesie) atau syarat-syarat umum untuk pelaksanaan pemborongan pekerjaan di Indonesia. Algemene Voorwarden Vor de Uitvoerij bij anneming van openbare werken in Indonesie (AV 1941) ditetapkan denagan keputusan pemerintah belanda tanggal 28 Mei 1941. Disamping itu didalam pasal 30 Keppres RI No. 80 Tahun 2003 diatur beberapa bentuk kontrak dengan menggunakan sistem : 21 a). Berdasarkan Bentuk Imbalan 1). Kontrak Lump sum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalm proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung

oleh penyedia

barang/jasa. 2). Kontak Harga Satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atau penyelesaian buruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsure pekerjaan yang spesifikasi 21

Tim Redaksi Fokus Media, Cetakan Ketiga,Pedoman pelaksanan Barang/Jasa Pemerintah (Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 dan Perubahannya, Fokus Media, Bandung, 2006 hal38-40 Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara,

sedangkan

pembayaranya

didasarkan

pada

hasil

pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benr-benar telah dilaksanakan oleg penyedia barang/jasa. 3). Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan. Adalah kontrak yang merupakan gabungan lump sum dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan. 4). Kontrak Terima Jadi . Adalah kontrak pengadaan barang/jasa pemborongan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh bangunan/konstruksi, peralatan dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan. 5). Kontrak Presentase Adalah kontrak pelaksanaan jasa konsultasi dibidang kontruksi atau pekerjaan pemborongan tetentu, dimana konsultan yang bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan persentase tertentu dari nilai pekerjaan fisik konstruksi/pemborongan tersebut.

b).Berdasarkan Jangka Waktu Pelaksanaan 1). Kontrak Tahun Tunggal. Adalah kontak pelaksanaanya untuk masa 1 (satu) tahun anggaran. 2). Kontrak Tahun Jamak. Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

Adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan atas

persetujuan

oleh

Menteri

Keuangan

untuk

pengadaan yang dibiayai APBN, Gubernur untu pengadaan yang dibiayai APBD Propinsi, Bupati/Walikota untuk pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota. c). Berdasarkan Jumlah Pengguna Barang/Jasa 1). Kontrak Pengadaan Tunggal. Adalah Kontrak antara satu unit kerja atau satu proyek dengan penyedia barang/jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu. 2). Kontrak Pengadaan bersama. Adalah kontrak antara beberapa proyek dengan penyedia barang/jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu sesuai dengan kegiatan bersama yang jelas dari masing-masing unit kerja dan pendanaan bersama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama.

Sedangkan Isi Perjanjian Pemborongan dalam KUHPerdata terdapat 2 (dua) asas hukum yang menjadi dasar bagi pembuatan suatu perjanjian, yang pertama adalah Asas Konsesualitas, yaitu bahwa suatu perjanjian telah lahir sejak tercapainya kesepakatan tanpa memerlukan suatu formalitas tertentu.


Asas ini terdapat dalm pasal 1320 KUHPerdata, yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu : 1. Sepakat mereka yang mengikat diri. 2. Cakap untuk membuat perjanjian. 3. Suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab yang halal. Sedangkan yang kedua adalah Asas Kebebasan Berkontrak yaitu seperti yang disimpulkan pada Pasal 1338 ayat 1 yang berbunyi “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Perkataan semua berarti kepada masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja dan perjanjia itu mengikat seperti Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dengan catatan sepanjang tidak bertentangan denagan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan baik. Jadi dengan demikian masyarakat bebas mengadakan kontrak perjanjian tentang apa saja dan berisi apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undangundang, kertertiban umum dan susila baik. Pada pekerjaan borongan, dalam membuat perjanjian pemborongan suatu pekerjaan diatur mengenai pokok-pokok atau hal-hal yang diperjanjikan dalam klausula-klausula pada surat perjanjian kerja borongan. Isi perjanjian inilah yang menjadi dasar adanya suatu perjanjian pada bentuk perjanjian tertulis dan isi perjanjian ini mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian.


Disamping itu di dalam Pasal 29 ayat (1) Keppres No. 80 tahun 2003 diatur Isi Perjanjian sebagai berikut : a. Para pihak yang menanadatangani kontarak yang meliputi nama, jabatan, dan alamat. b. Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang / jasa yang diperjanjiakan. c. Hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian. d. Nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran. e. Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan rinci. f. Tempat dan jangka waktu penyelesaian / penyerahan dengan disertai jadwal waktu penyeesaian / penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya. g. Jaminan teknis / hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelaikan. h. Ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya. i. Ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak. j. Ketentuan mengenai keadaan memaksa. k. Ketentuan mengenai kewajiban para piahak dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaaan. l. Ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja. m. Ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan. n. Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan.


D. Pihak-pihak dalam Perjanjian Pemborongan Perjanjian Pemborongan merupakan dokumen yang memuat tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan perjanjian pemborongan yang telah disepakati oleh masing-masing pihak sebagai subyek dari perjanjian pemborongan. Pihak-pihak yang dimaksud terdiri dari pihak-pihak yang terikat langsung dengan perjanjian pemborongan dan pihak yang terkait karena hanya perjanjian pemborongan tersebut. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian pemborongan adalah sebagai berikut : 1. Pihak Yang Memborongkan Pekerjaan / Pronsipal / Bowher/ Pemberi Tugas dan sebagainya. 2. PihakYangMemborongkan Pekerjaan / Pemborong/ Kontraktor / Rekanan/ Aannemer / pelaksana / penyedia jasa dan sebaginya. 3. Pihak Perencana / Arsitek / Konsultan Perencana. 4. Pihak Pengawas / Direksi / Konsultan Pengawas.

Ad . 1. Pihak Yang memborongkan Pekerjaan / Pronsipal /Bowher/Pemberi Tugas dan sebagainya. Dalam perjanjian pemborongan, yang memborongkan dapat berupa perorangan maupun badan hukum baik pemerintah mupun swasta. Untuk proyek-proyek pemerintah, sebagai pihak yang memborongkan adalah Departemen atau lembaga pemegang mata anggaran. Yang memborongkan yang mempunyai rencana / prakarsa memborongkan proyek sesuai dengan Surat Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

Perjanjian Pemborongan / Kontrak dan apa yang tercantum dalam bestek dan syarat-syarat. Bagi proyek-proyek pemerintah yang ditunjuk sebagai pimpinan proyek (Pimpro) di atur sebagai berikut : 1. Bagi proyek-proyek yang dibiayai APBN, sebagai Pimpro adalah pejabat yang ditetapkan oleh Menteri / Ketua departemen atau lembaga pemegang mata anggaran (PMA) untuk memimpin proyek dan mencatumkan namanya dalam Daftar Isian Proyek (DIP). 2. Bagi proyek-proyek yang dibiayai APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), sebagai Pimpro adalah pejabat yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala daerah Tingkat I atau usul kepala instansi melalui Biro Pembangunan dan dicantumkan dalam Daftar Isian Proyek daerah (DIPDA). 3. Bagi proyek-proyek khusus dan strategis, sebagai Pimpro adalah pejabat Eselon II, Eselon III atau Kepala Instansi sebagai penanggung jawab program atas izin penunujukan Kepala Daerah. Dalam pembangunan bangunan gedung Negara, maka sebagai Pimpro ditetapkan sebagai berikut : 1. Pembangunan gedung Negara di lingkungan Departemen Pekerjaan umum sebagai Pimpro adalah dari lingkungan pekerjaan umum sendiri. 2. Pembangunan bangunan gedung Negara yang pelaksanaanya dilimpahkan kepada Departemen Pekerjaan Umum, sebagai Pimpro dari Departemen Pekerjaan Umum.


3. Pembangunan bangunan gedung Negara yang pelaksanaannya diberikan bantuan teknis oleh Departemen Pekerjaan Umum, sebagai Pimpro adalah dari lingkungan Instansi Pemegang Mata Anggaran dibantu Tenaga Pengelola Teknis dari Departemen Pekerjaan Umum. Pimpinan Proyek (PIMPRO) dalam melaksanakan proyek dibantu oleh Tim / Kepanitiaan : - Tim Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan (TBPK) - Untuk pelaksanaan Pengadaan Jasa konsultasi : a. Panitia pengadaan Rekanan Bidang jasa Konsultasi. b. Panitia Sayembara. - Untuk pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultasi : Panitia Pengadaan

Rekanan

Bidang Pemborongan / Konstruksi. - Untuk Pelaksanaan pembelian / Pengadaan barang. a. Panitia Pembelian / Pengadaan barang b. Panitia Pemeriksa / Penerima barang. Ad.2. Pihak yang Memborong pekerjaan / Pemborong / Kontraktor / Rekanan / Aanemer / Pelaksana / Penyedia Jasa dan sebagainya Pihak yang Memborong Pekerjaan / Pemborong / Kontraktor / Rekanan / Aanemer / Pelaksana / Penyedia Jasa dan sebagainya adalah perusahaanperusahaan yang bersifat perorangan yang berbadan hukum atau badan hukum yang bergerak dalam bidang pelaksanaan pemborongan ( Dewan Teknis Pembangunan Indonesia ). Apabila Perjanjian Pemborongan dimaksud tentang


Jasa kontruksi maka harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor:18 Tahun 1999 tentang Jasa kontruksi. Pemborong biasanya perorangan maupun badan hukum, baik pemerintah maupun swasta. Bagi proyek-proyek pemerintah, pemborong harus berbadan hukum. Pemborong yang melaksanakan kegiatan di bidang usaha jasa kontruksi diwajibkan untuk memperoleh izin Menteri Pekerjaan Umum atau pejabat yang ditunjuk (Kepmen PU No. 139/KPTS/1988 tentang Pelaksanaan Ketentuan Izin Usaha Konstruksi). Izin tersebut dinamakan Surat izin Usaha jasa Kontruksi (SIUJK). Keppres No 80 tahun 2003 juga mengamanatkan bahwa disamping telah memiliki SIUJK, maka bagi perusahaan pemborongan yang bergerak daam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah, BUMN dan BUMD, maka perusahaan tersebut juga diwajibkan mengikuti proses sertifikasi dan aktreditasi dahulu prakualifikasi

untuk menentukan kualifikasi dan klasifikasi sub bidang

perusahaan. Sertifikasi tersebut diselenggarakan oleh asosiasi-asosiasi perusahaan jasa kontruksi, seperti ARDIN, GAPEKNAS dan lain sebagainya, dengan syarat bahwa asosiasi tersebut telah diakreditasi oleh Lembaga Perusahaaan Jasa Kontruksi. Hubungan hukum antara yang membrongkan dengan pemborong, diatur sebagai berikut : 1. Apabila yang memborongkan maupun pemborong keduanya pemerintah, maka hubungan hukumnya disebut hubungan kedinasan. Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

2. Apabila

yang

memborongkan

pihak

pemerintah

sedangkan

pemboronganya pihak swasta, maka hubungan hukumnya disebut perjanjian pemborongan yang dapat berupa akata dibawah tangan, Surat Perintah Kerja, Surat Perjanjian Kerja / Kontrak. 3. Apabila yang memborongkan maupumn pemborong keduanya pihak swasta, maka hubungan hukumnya disebut perjanjian pemborongan yang dapat berupa akta dibawah tangan, Surat Perintah Kerja, Surat Perjanjian pemborongan / Kontrak. Ad.3. Pihak Perencana / Arsitek / Konsultan Perencana Perencana

menurut

Keputusan

Dirjen

Cipta

Karya

No.

1023/KPTS/CK/1992 adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk melaksankan tugas konsultasi dalam bidang perencana lingkungan, perencana karya beserta kelengkapannya. Perencana / Arsitek / Konsultan Perencana / Ahli dapat berupa perorangan maupun badan hukum baik pemerintah maupun swasta, yang memperoleh izin dari Menteri Pekerjaan Umum / Pejabt yang ditunjuk, diaman izin tersebut disebut Surat Izin Usaha Jasa Konsultan (SIUJK). Adapun tugas Perencana / Konsultan Perencana anatara lain sebagai berikut : 1. Membuat skema pemikira awal / tahap konsultan. 2. Membuat perencanaan : a. Gambar-gambar sketsa dalam skala kecil pandangan-pandangan; b. tugas pengumpulan data lapangan lingkungan; Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

c. penyelidikan keadaan tanah diatasnya maupun didalamnya dengan alat sondear; d. menyusun usulan kerja, uraian maksud dan tujuan perencanaan, uraian tentang persyaratan setempat; e. penyusunan surat-surat izin yang diperlukan; f.

membuat rencana pelaksanaan;

g.

perencanaan gambar-ganbar bestek;

h. penjelasan rencana dan perhitungan-perhitungan struktur listrik, perpiaan, komunikasi dan sebagainya; i.

membuat gambar detail lengkap;

j.

membuat bestek, berupa rencna kerja dan syarat-syarat (RKS);

k. penysunan anggaran biaya; l.

penjelasan pelelangan penyusunan pencana pengawasan berkala.

Hubungan hukum antara yang memborngakan dengan Perencana / Konsultan perencana di atur sebagai berikut : 1.

Apabila yang memborongkan maupun perencana kedua pihak pemerintah maka hubungan hukumnya disebut hubungan kedinasan;

2. Apabila yang memborongkan pihak pemerintah sedangan perencana pihak swasta, maka hukumnya disebut dengan perjanjian melakukan jasa dimana dalam praktek dituangkan dalam surat perjanjian pekerjaan perencanaan; 3. Apabila yang memborongkan maupun perencana maupun keduanya pihak swasta maka hubungan hukumnya disebut perjanjian melakukan jasa (pasal Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

1601 KUHPerdata) yang dalam pratek dituangkan dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan.

Ad.4. Pihak Pengawas / Direksi / Konsultan Pengawas Sebagai Konsultan Pengawas, dapat ditunjuk juga dari Konsultan Perencana atau Konsultan lain baik pemerintah maupun swasta. Tugas konsultan pengawas atas tahap-tahap pekerjaan, dalam hal in konsultan pengawas sebagai pemandu antara bestek, pelaksanaan pekerjaan dan syarat-syarat teknis yang ada. Konsultan pengawas dengan keahliannya bertugas mengawasi seluruh kegiatan pekerjaan, mulai dari penyiapan, penggunaan dan mutu bahan, pelaksanaan serta penilaiana akhir atas hasil peketrjaan sebelim penyerahan. Perjanjian pemberi kuasa antara yang memborongkan denagn pengawas / direksi / konsultan pengawas didalam praktek disebut dengan surat perjanjian pekerjaan pengawasan. Kedudukan pengawas / direksi ./ konsultan pengawas terhadap yang memborongakan , yang dikenal dengan “Hak Substitusi” yaitu hak dari si kuasa untuk menguasakan lebih lanjut kepada orang lain. 22

E. Prosedur Pengikat Perjanjian Pemborongan Sebelum mengadakan perjanjian, biasanya terlebih dahulu para pihak mengadakan negosiasi. Pada tahap negosiasi inilah materi dari perjanjian dibicarakan para pihak, khusus mengenai perjanjian pemborongan yang diadakan pihak yang memberikan pekerjaan. 22

F.X. Djumialdji, Hukum Bangunan, Dasar-dasar Hukum dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia, Op.Cit., hal. 23 – 34. Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

Prosedur pelelangan ini lebih lazim dikenal sebagai fase yang mendahului terjadinya perjanjian. Bila pemborongan dilakukan melalui pelelangan maka ada beberapa proses yang dilalui yaitu : 1.

Pemberitahuan / pengumuman secara umum atau secara terbatas tentang adanya pelelangan pekerjaan, penjelasan mengenai pekerjaan sesuai dengan bestek dan persyaratan pekerjaan.

2. Persyaratan prakualifikasi, kualifikasi dan kualifikasi terhadap pemborong. 3. Pemenuhan jaminan yang dijaminkan dalam pemborongan bangunan, jaminan tender, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan, jaminan pembangunan, kontrak garansi dan pecairan jaminan. 4. Pelelangan termasuk pelelangan umum, pelelangan terbatas dan cara menentukan pelulusan. 23 Setelah proses tselesai, pemenang tdan pihak yang memberikan tugas / pekerjaan selanjutnya membuat surat perjanjian kerja yang isinya mengatur pokok – pokok pekerjaan secara terperinci serta syarat-syarat pelaksanaan pekerjaan. Melaui sistem negosiasi, pemilihan kontraktor tidak dilkukan dengan suatu tender tertentu, akan tetapi pihak pemberi pekerjaan bernegosiasi angsung dengan pihak kontraktor tersebut dan dapat dipilih untuk mengerjakan pekerjaan yang dimaksud. Prosedur negosiasi ini bersifat informal 24 Dalam hal bentuk negosiasi ini kita dapat melihat digunakannya azas kebebasan berkontak sebagai azas yang terpenting dalam perjanjian. Negosiasi 23

Sri Soedewi Maschjun Sofyan, Hukum Bangunan, Perjanjian Pemborongan Bangunan,Liberti, Yogyakarta, 1982, hal. 8. 24 Munir Fuady, Kontrak Pemborongan Mega Proyek, PT. Citra Adtya Bakti, Bandung, 1998, hal. 175. Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

yang menunjukan adanyan kedudukan yaitu antara pemberi pekerjaan dengan pemborong. Negosiasi dalam pejanjian pemborongan merupakan kesepakatan awal akan tetapi belum merupakan perjanjian yang kontraktual. Oleh karena itu setelah tahap negosiasi maka para pihak akan menuangkannya dalan suatu kontrak tertulis yang memuat rincian hak dan kewajiban, syarat-syarat pekerjaan dan jangka waktu pelaksanaan perjanjian serta hal lain yaitu oleh para pihak dianggap perlu.


BAB IV ASPEK HUKUM PERJANJIAN PEMBORONGAN PEMELIHARAAN TANAMAN KELAPA SAWIT ANTARA U.D. RAP MARULI DENGAN PT.Perkebunan Nusantara IV. UNIT GUNUNG BAYU ( Persero )

A. Ruang Lingkup Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Pemeliharaan tanaman kelapa sawit adalah proses kegiatan untuk merawat / memelihara tanaman kelapa sawit sedimikian rupa sesuai ketentuan. Untuk itu agar tanaman dapat tumbuh dan berkembang serta berproduksi secara optimal. Pada umumnya pemeliharaan tanaman kelapa sawit digolongkan kedalam 2 (dua) golongan, yaitu : 1. Pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) 2. Pemeliharaan Tanaman Menghasilkan (TM)

Ad.1. Pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)


Pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) adalah Masa sebelum panen (dari saat tanam sampai panen pertama); berlangsung 30-36 blank. 25 Pekerjaan pemeliharaan tersebut antara lain : -

Konsolidasi

-

Pemeliharaan jalan, benteng, teras, parit , dan lain-lain

-

Penyisipan Tanaman

-

Pemberatasan alang-alang

-

Pemeliharaan Piringan Pokok

-

Pemeliharaan Penutup Tanah

-

Pemupukan

-

Katrasi / sanitasi

-

Polinasi

-

Pemberatasan Hama dan Penyakit

-

Pembuatan pasar pikul dan tempat pengumpulan hasil (TPH).

Ad.2. Pemeliharaan Tanaman Menghasilkan (TM) Pemeliharaan Tanaman Menghasilkan (TM) adalah Pemeliharaan setelah tanaman kelapa sawit mulai menghasilkan yaitu pada umur 2,5 tahun setelah penanaman. Pada prinsipnya pekerjaan yang termasuk didalamnya hampir sama dengan Tanaman Belum Menghasilkan.

26

25

Lukman Kudonarpod, Buku Pintar Mandor (BPM) Seri budidaya Tanaman Kelapa sawit, Edisii Revisi, LPP Press, 2004, hal. 81. 26 Adlin U. Lubis, Kelapa Sawit (Elaeis Gineeensis Jacq.) di Indonesia. Pusat Penelitian Perkebunan Mariht Bandar Kuala, 1992, hal. 192. Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

Adapun ruang lingkup jenis / macam pekerjaan sekaligus harga satuan yang telah disepakati dalam hal untuk melaksanakan Pemeliharan Tanaman Kelapa Sawit di PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) adalah sebagai berikut: 1.Tanaman Kelapa Sawit (TM) 1. Mencuci parit primer

( harga satuan :Rp. 680,-)

2. Mencuci parit Sekunder

( harga satuan : Rp. 300,-)

3. Mencuci parit Tertier


4. Rehab parit


5. Pengangkatan bibit sisipan


6. Penyediaan batu padas

( harga satuan Rp. 70.000,-)

7. Dongkel kayu-kayuan


8. Babat gawangan


9. Pengangkutan/ecer pupuk


10. Memangkas TT. 1997 s/d 2003 ( harga satuan Rp. 300,-) 11. Memangakas TT. 1992 s/d 1996 ( harga satuan Rp. 400,-) 12. Memangkas TT. 1987 s/d 1991 (harga satuan Rp. 750,-)

2.Tanaman Kelapa Sawit (TBM) 1.

Garuk piringan

harga satuan Rp. 24.000,-

2.

Membuat pasar kontrol


3.

Dongkel kayu-kayuan


4.

Babat gawangan



5.

Pengangkutan / ecer pupuk


6.

Penyediaan batang kelapa


7.

Membuat parit

harga satuan Rp. 5500,-

8.

Membuat pasar kontrol


9.

Penyediaan stek M.Bracerteta

harga satuan Rp. 750,-

10. Penyediaan stek M.Bracerteta


11. Menggebal gawangan


B. Proses terjadinya Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara U.D. Rap Maruli dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Gunung Bayu (Persero) Sebelum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan tanaman Kelapa sawit di PT. Perkebunan Nusantara IV

Unit Gunung Bayu (Persero) disepakati dan

ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam hal ini oleh Manager Unit Kebun Gunung Bayu PT. Perkebunan Nusantara IV sebagai pihak yang memborongkan oleh Direktur UD. Rap Maruli sebagai pihak pemborong maka terlebih dahulu dilalui beberapa fase sebagai pendahuluan sebelum terjadinya perjanjian yang disebut pelelangan. Berhubung PT. Perkebunan Nusantara IV

Unit Gunung bayu (Persero)

sebagai pemberi kerja adalah merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara di bawah bimbingan Menteri Badan Usaha milik Negara, maka dalam setiap proses pengadaan Barang dan Jasa di lingkungannya harus tunduk kepada Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003. sebelum menentukan Pemborong mana yang di pilih untuk mengerjakan proyek-proyek Pemerintah, BUMN, BUMD maka Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

terlebih dahulu dilakukan prakualifikasi terhadap calon-calon pemborong yang ada. Pelaksanaan prakualifikasi perusahaan pemborong pada pekerjaan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan dasar perusahaan baik perusahaan perorangan maupun yang berbentuk badan usaha, baik badan usaha pemerintah maupun badan usaha pemerintah. PT.Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) adalah berbentuk Badan Hukum yaitu Perusahaan Perseroan. Perusahaan Perseroan ini ditujukan pada tanggung jawab atau resiko dari pada persero atau pemegang saham, yang hanya terbatas pada jumlah sero atau saham yang dimiliki persro atau pemegang saham tersebut. Mereka tidak akan menderita rugi andaikata perseroan tersebut menderita kerugian melebihi jimlah uang yang telah dimasukkannya dalam perseroan itu dengan jalan menambil sero atau saham. Disinilah sebenarnya inti dari perusahaan ini yaitu terbatasnya pertanggng jawab dari persero atau pemegang saham. 27 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero) secara tegas dalam pasal 2 (3) UU. No. 19/1969 dinyatakan tunduk dan berlaku sepenuhnya ketentuanketentuan dalam W.v.K, khususnya tentang Perseroan Terbatas (PT).

pada

hakekatnya Persero tiada lain merupakan PT, hanya saja dalam Persero adanya unsure pemelikan saham oleh Negara, baik atas seluruh saham yang dimiliki Negara ataupun hanya sebagian dari pada saham dimiliki Negara. Berlakunya ketentuan tentang PT dalam Persero, bukan saja dalam external relatiosnya, tetapipun demikian daam internal relationsnya. Bahkan cara pembentukannya 27

Abdul Muis, Bunga Rampai Hukum Dagang, Fakultas Hukun Uiversitas Medan Area, Medan, 2001, hal 126. Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

tida bedanya, harus melalui pembentukan “Akta Pendirian” di depan Notaris yang harus disahkan oleh Menteri Kehakiman sebagaimana lazimnya pada PT umumnya. 28 PT.Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu adalah sebagai Badan Hukum, tanggung jawabnya terhadap Pekerjaan borongan yang diberikan kepada UD. Rap Maruli adalah melaksanakan seluruh apa yang dibuat dalam Perjanjian pemborongan. Misalnya Pekerjaan pemeliharaan tanaman kelapa sawit yang harus selesai pada waktunya selam satu (1) bulan dan ini sudah ketentuan yang sudah terjadi dalam Perjanjian Pemborongan. Selama setiap bulannya harus diadakan pembaharuan kontrak atau pembaharuan Perjanjian Pemborongan. Karena Perjanjian Pemborongan tersebut sudah merupakan Kewajiban untuk melaksanakan semua pekerjaan-pekerjaan yang sudah ditentukan dalam perjanjian pemborongan. Terhadap perusahaan penyedia jasa borongan mengikuti prakualifikasi tersebut,maka perusahaan jasa borongan tersebut terlebih dahulu memperoleh sertifikat yang diterbitkan oleh asosiasi perusahaan jasa borongan seperti ARDIN, GAPEKNAS dan lain sebagainya, dimana asosiasi tersebut telah di akreditasi oleh Lembaga Perusahaan Jasa Kontruksi (LPJK) sesuai yang diamanatkan oleh Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003. Setelah perusahaan lulus mengikuti prakualifikasi yang diadakan oleh masing-masing perusahaan, maka kepada perusahaan penyedia jasa borongan dimaksud akan diberikan sertifikat perusahaan penyedia jasa borongan yang 28

Abdul Muis, Hukum Perseroan dan Persekutuan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006, hal 26.s Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

selanjutnya dapat dipergunakan sebagai salah satu syarat mengikuti prakualifikasi atau tender pada suatu instansi Pemerintah, BUMN maupun BUMD. Setelah Perusahaan penyedia jasa borongan mendaftarkan/mengajukan permohonan kepada instansi yang bersangkutan maka apabila perusahaan penyedia jasa borongan dimaksud memenuhi kriteria rekanan yang dibutuhkan oleh Instansi, BUMN, maupun BUMD maka perusahaan dimaksud akan dimasukkan kedalam Daftar Rekanan Mampu (DRM) instansi yang bersangkutan. Selain Daftar Rekan Mampu tersebut terdapat juga apa yang dimaksu dengan “Daftar Rekanan Terseleksi” yang disingkat dengan DRT. “Daftar Rekanan Terseleksi” adalah daftar rekanan bidang pemborongan pekerjaan yang tercatat dalam Daftar Rekanan Mampu yang memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dan perusahaan yang memenuhi kualifikasi. 29 Pada umumnya dalam suatu instansi Pemerintah, BUMN maupun BUMD, Daftar Rekanan Mampu terdiri dari 3 (tiga) golongan, yaitu : 1. Daftar Rekanan Mampu Golongan K (kecil). Untuk jasa pemborongan dengan nilai sampai Rp. 1.000.000.000,(satu miliar rupiah).

2. Daftar Rekanan Mampu Golongan M (Menengah). Untuk jasa pemborongan dengan nilai antara Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

29

Munir Fuady, Kontrak Pemborongan Mega Proyek, OP. Cit., hal. 170.


3. Daftar Rekanan Mampu golongan B (Besar) Untuk jasa pemborongan dengan nilai diatas Rp.10.000.000.00,- (sepuluh miliar rupiah). Kegiatan –kegiatan yang dilakuakan dalam proses prakualifikasi adalah : 1. Registrasi Yaitu suatu proses pencatatan sekaligus pendaftaran data perusahaan yang meliputi data administrasi, keuangan , personalia, peralatan, perlengkapan dan pengalaman dalam malaksanakan pekerjaan. 2. Klasifikasi Yaitu penggolongan perusahaan menurut bidang, sub bidang, dan lingkup pekerjaan. 3. Kualifikasi Yaitu suatu proses penilaian dan penggolongan perusahaan menurut tingkat kemampuan dasar pada masing-masing bidang,sub bidang, dan lingkungan pekerjaannya. Kualifikasi penyedia jasa pemborongan menurut pasal 11 Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 disebutkan perusahaan pemborongan harus memenuhi persyaratan, antara lain : a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang dan jasa; b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manejerial untuk penyedia barang dan jasa;


c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit,kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; d. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak; e. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpjkan tahun terakhir, dibuktikan denan melampirkan fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Peghasilan (PPh) tahun terakhir, dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29; f. dalam kurun waktu 4 empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri 3 (tiga) tahun ; g. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas ain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa; h. tidak masuk dalam daftar hitam; i. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; j. khusus untuk penyedia barang/jasa orang perseorangan persyaratannya sama dengan diatas kecuali huruf f. UD. Rap Maruli yang beralamat di Dusun V Perlanaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun telah tedaftar dalam Daftar Rekanan mampu (DRM) PT. Perkebunan.Nusantar IV Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) sejak tahun 2004. Menurut lampiran 1: Keppres Nomor 80 Tahun 2003, tentang ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa, Daftar Rekanan Mampu (DRM) adalah Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

suatu daftar memuat rekanan yang telah lulus dalam prakualifikasi, sebagai persyaratan peserta rekanan dalam Pengadaan Barang dan Jasa. UD. Rap Maruli didirikan pada tanggal 28 Februari 1997 dengan Akte Pendirian Nomor : 25, di hadapan Notaris Robert Tampubolon, SH. Di Pematang Siantar dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun, dengan Nomor Pendaftaran : 11 / UD / NOT / 1997 / PN- SIM. UD. Rap Maruli sebagai Perusahaan Perseorangan yang bukan Badan Hukum. Sehingga Tanggung Jawabnya terhadap Pekerjaan yang di borongkan adalah kewajibannya menyelesaikan kntrak yang ditunjuk oleh PT.Perkebunan Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) kepada UD. Rap Maruli. Kemudian tanggung jawab UD. Rap Maruli adalah membayarkan gaji kepada karyawan-karyawan yang diperkerjakannya.untuk membayarkan gaji tersebut, sebelumnya UD. Rap Maruli sudah meminta gajinya dari PT.Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero). Dari gaji tersebut UD. Rap Maruli bisa membayar gaji karyawan-karyawan yang diperkerjakannya. Sebagai salah satu perusahaan yang terdaftar dalam Daftar Rekanan Mampu di PT.Perkebunan.Nusantara IV Unit Kebun Gunung Bayu (Persero), untuk bidang jasa pemborongan pekerjaan, dimana salah satu sub bidang lainnya adalah “Bahan Bangunan, Mekanikal, Elektrikal, Alat Tulis Kantor,Meubelir, Sarana Pertanian”, maka dalam pelelangan pekerjaan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit di PT.Perkebunan.Nusantara IV unit Kebun Gunung bayu (Persero), maka U.D Rap Maruli diundang untuk mengajukan penawaran harga.


Adapun cara atau proses memborongkan proyek, menurut Keppres No. 80 tahun 2003 adalah : a. Pelelangan Umum dengan Prakualifikasi: 1) Ketentuan alokasi dalam penyusunan jadwal adalah sebagai berikut : a) Penanyangan

pengumuman

prakualifikasi

sekurang-kurangnya

dilaksanakan selama 7 (tujuh ) hari kerja daam hal pengumuman dilakuakan di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan internet. Penanyangan pengumuman prakualifikasi yang dilaksanakan melalui media cetak, radio atau televisi minimal dilakukan 1 (satu) kali, diawal masa pengumuman ; b) Pengambilan dokumen prakualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen prakualifkasi; c) Batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penanyangan pengumuman prakualifikasi; d) Tenggang waktu antara hari pengumuman dengan batas akhir hari pengambilan dokomen prakualifikasi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja; e) Pengambilan

dokumen

penawaran

dilakukan

satu

hari

setelah

dikeluarkannya undangan lelang sampai dengan satu hari sebelum masuk dokumen penawaran;


f) Penjelasan (aanwijzinga) dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pengumuman; g) Pemasukan dokumen penawaran dimulai satu hari setelah penjelasan (aanwijzing). Batas akhir pemasukan dokumen penawaran sekurangkurangnya 7 (tujuh) hari setelah penjelasan. k) Pengalokasian waktu di luar proses butir a) sampai dengan butir g) di atas , diserahkan sepenuhnya kepada pengguna barang/jasa. b. Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi : 1) Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadwa adalah sebagai berikut : 1)

Penanyangan pengumuman lelang dengan sekurang-kurangnya dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja dalam hal pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan internet. Penanyangan pengumuman lelang yang dilaksankan melaui media cetak, radio atau televisi minimal 1 (satu) kali, diawal masa pengumuman.

b)

Pengambilan dokumen penawaran dialkuakn satu hari setelah pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran.

c)

Penjelasan (aanwijing) dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengumuman.

d)

Pemasukan dokumen penawaran dimulai satu hari setelah penjelasan

(aanwijzing).

Batas

akhir

pemasukan

dokumen

penawaran sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari setelah penjelasan. Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

2) Pengalokasian waktu di luar proses butir a) sampai dengan butir d) di atas, diserahkan sepenuhnya kepada pengguna barang/jasa.

c. Pelelangan Terbatas 1) Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadwal adalah sebagai berikut: a) Penayangan pengumuman lelang terbatas sekurang-kurangnya dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja dalam hal pengumuman dilaukuan di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan internet. Penanyangan pengumuman lelang yang dilaksankan melalui media cetak, radio atau televisi minimal dilakukan 1 (satu) kali, diawal masa pengumuman; b) Pengambilan dokumen penawaran dilakukan satu hari setelah pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran; c) Penjelasan (aanwijzing) dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengumuman; d) Pemasukan dokumen penawaran dimulai satu hari setelah penjeasan (aanwijzing). Batas akhir emasukan dokumen penawaran sekurangkurangnya 7 (tujuh) hari setelah penjelasan; 2) Pengalokasian waktu diluar proses butir a) sampai dengan butir d) di atas, diserahkan sepenuhnya kepada pengguna barang/jasa.


d. Pemilihan Langsung 1) Dalam penyusunan jadwal pelaksanaan pengasaan dengan pemilihan langsung harus mengalokasikan waktu untuk proses : pengumuman pemilihan langsugg di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan internet sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) hari kerja; pengambilan dokumen prakualifikasi dan pengambilan dokumen pengadaan, penetapan hasil prakualifikasi dan penjelasan, pemasukan penawaran, pembukaan penawaran, evaluasi penawaran, penetapan pemenang, pemberitahuan penetapan

pemenang,

masa

sanggah,

penunjukan

pemenang,

2) Pengalokasian waktu dalam proses pemilihan langsung

diserahkan

penandatangan kontrak;

sepenuhnya kepada pengguna barang/jasa.

e. Penunjukan Langsung 1) Dalam penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan dengan penunjukan langsung yang melalui prakualifikasi harus mengalokasikan waktu untuk proses:

undangan

kepada

prakualifikasi

and

dokumen

prakualifikasi,

penilaian

peserta

terpilih

pengadaan

kuakifikasi

dan

,

dilampiri

dokumen

pemasukan

dokumen

penjelasan,

pemasukan

penawaran, evaluasi penawaran, negosiasi baik teknis maupun harga penetapn/penunjukan penyedia barang/jasa, penandatanganan kontrak; 2) Pengalokasian waktu dalam proses pemilihan langsung diserahkan sepenuhnya kepada pengguna barang/jasa. Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

f. Swakelola Adapun pelaksanaan pekerjaan yang direncanaan, dikerjakan dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri, alat sendiri atau upah borongan tenaga. Demikian juga dalam hal sistem penyampain Dokumen Penawaran Jasa pemborong diatur dalam Keppres No. 80 tahun 2003 sebagai berikut : “ Panitia pengadaan dalam hal ini pihak yang memborongkan pekerjaan, dapat memilih salah 1 (satu) dari 3 (tiga) sistem penyampaian dumen penawaran yang harus ditetapkan dalam dokumen lelang”, yaitu : 1. Sistem satu sampul Yaitu seluruh dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis dan perhitungan harga dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup dan disampaikan kepada panitia pengadaan pada tanggal yang telah ditetapkan. 2.

Sistem dua sampul Yaitu persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tetutup II, selanjutnya sampul I dan sampul II dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul (sampul penutup) dan disampaikan kepada Panitia pengadaan pad tanggal yng ditetapkan.

3.

Sistem Dua Tahap Yaitu persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukan dalam sampul tertutup II,yang


penyampainnya dilakukan daam 2 (dua) tahap secara terpsah dalam waktu yang berbeda. Setelah

dokumen

lelang

disampaikan,

maka

panitia

Pengadaan

mengevakuasi penawaran yang masuk, dan menggunakan sistem Evaluasi Penawaran Jasa Pemborongan dengan memilih salah 1 (satu) dari 3 (tiga) sistem evaluasi penawaran, yan harusditetapkan dalam dokumen lelang, yaitu: 1. Sistem Gugur 2. Sistem Nilai 3. sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis.

Ad. 1. Sistem Gugur adalah sistem penilaian dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetrapan daam dokumen pengadaan dan urutan proses penilaian dilakukan dengan mengevaluasi persyratan administrasi, persyratan teknis dan evaluasi penawaran harga. Ad. 2. Sistem Nilai adalah sistem penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasrkan criteria dan nilai yang telah ditetakan dalam dikomen pengadaan kemudian membandingkan jumlah nilai dari stiap penawaran peserta dengan penawaran peserta lainnya. Ad. 3. Biaya Selama Umur Sistem Penilaian Ekonomis adalah sistem penilaian dengan cara memberikan nilai pada umur-umur teknis dan harga yang dinilai menurut umur ekonomis barang yang ditawarkan berdasarkan kriteria dan nilai yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan, kemudian nilai unsur-unsur Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

tersebut dikonversikan kedalam satuan mata uang tertentu, dan dibandingakan dengan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta dengan penawaran peserta lainnya. Adapun tahap-tahap yang dilalui oleh UD. Rap Maruli dalam mengikuti pelelangan pemborongan pemeliharaan tanaman kelapa sawit di PT. Perkebinan Nusantara IV. Unit Gunung Bayu adalah sebagai berikut : 1.

Tahap Registrasi Perusahaan

2.

Tahap Penjelasan Ruang Lingkup Pekerjaan

3.

Tahap Pemasukan Dokumen Pelelangan

4.

Tahap Pengumuman calon Pemenang

5.

Tahap Pengumuman Pemenang

6.

Tahap Penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak)

Ad.1. Registrasi Perusahaan Registrasi Perusahaan adalah tahap awal yang dilakukan oleh UD. Rap Maruli setelah menerima undangan untuk mengikuti pelelangan dan membaca pengumuman prakualifiasi pelelangan tersebut melalui media cetak atau radio. Registrasi Perusahaan adalah kegiatan mendaftarkan perusahaan oleh rekanana untuk mengikuti suatu pelelangan pemborongan. Dalam meregistrasi perusahaan ini, UD.Rap Maruli membayar uang penggantian Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

dokumen pelelangan sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah). Dimana dokumen pelangan tersebut berisi contoh surat penawaran, syarat-syarat administrasi dan syarat-syarat teknis yang harus dipenuhi oleh peserta pelelangan yang disebut Rencana Kerja dan syaratsyarat (RKS). Dalam dokumen pelelangan juga ditentukan waktu dan tanggal pemberian penjelasan (aanwijing) dari pemberi kerja, tanggal pemasukan sussat penawaran, dan tanggal pengumuman pemenang.

Ad.2. Penjelasan Ruang Lingkup Pekerjaan (Aanwijing) Setelah registrasi perusahaan, maka pada tanggal yang ditentukan dalam dokumen pelelangan, dilakukan penjelasan tentang ruang lingkup pekerjaan (Aanwijing) sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat RKS. Penjelasan tersebut dilakuakn langsung di lokasi kerja yaitu di PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero). Dimana setelah diberikan penjelasan kantor dilanjutkan dengan penjelasan lapangan. Dalam penjelasan ini para peserta pelelangan diberi kesempatan sebebas-bebasnya untuk menanyakan hal-hal yang menurut pendapatnya belum jelas, baik yang menyangkut syarat administrasi, syarat teknis serta ruang lingkup pekerjaan dilapangan.

Ad.3. Pemasukan Surat Penawaran Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

Dalam hal pemasukan surat penawaran, Panitia Pelelangan menentukan bahwa sistem penyampaian dokumen penawaran yang dipergunakan adalah sistem 2 (dua) sampul, dan tanggal pemasukan dokumen penawaran adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal penjelasan (aanwijing), maksudnya agar peserta lelang mempunyai waktu yang cukup untuk memenuhi syarat-syarat administrasi, syarat teknis dan syarat-syarat lainnya yang ditentukan oleh panitia. Dengan sistem pemasukan dokumen penawaran dengan 2 (dua) sampul maka sampul 1 (satu) sampul berisi syarat-syarat perusahaan yang meliputi data-data perusahaan, antara lain : 1. Akte Pendirian. 2. Surat Keterangan Izin Tempat Usaha (SKITU). 3. Surat Izin Usaha Kontruksi (SIUJK). 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 5. Tanda Daftar Rekanan (TDR) atau Sertifikat Registrasi Penyedia Jasa dan Asosiasi. 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 7. Daftar Peralatan Perusahaan. 8. Daftar Pengalaman Kerja / Refrensi Kerja. 9. Daftar Susunan Personalia Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis 10. Susunan Pemilik modal. 11. Neraca Perusahaan.


12. Surat Pernyataan Tunduk Kepada Ketentuan-ketentuan panitia pelelangan 13. Garansi Bank / Jaminan Penawaran. Sampul-sampul penawaran tersebut dimasukkan kedalam kotak yang disediakan oleh panitia, dan sebelum kotak terseut dikunci maka terlebih dahulu diperlihatkan bagian dalamnya epada peserta untuk memastikan bahwa tidak ada dokumen lain didalam kotak tersebut. Semua peserta yang mengikuti pelelangan harus menandatangani Daftar Hadir Peserta. Setelah semua peserta memasukan dokumen penawaran, maka tepat pada jam yang ditentukan, maka dokumen tersebut dibuka untuk mengevaluasi calon pemenang dengan disaksikan oleh peserta lelang.

Ad.4. Pengumuman Calon Pemenang Pada saat pembukaan masing-masing sampul dokumen penawaran yang masuk, maka evaluasi yang dipergunakan oleh panitia adalah sistem gugur, artinya apabila sampul I yang memuat syarat administrasi tidak dipenuhi, maka perusahaan dimaksud langsung gugur dan disampul II yang

berisi

surat

penawaran

harga

tidak

perlu

dibuka

atau

dipertimbangkan. Setelah proses pembukaan dokumen penawaran,maka ada sebanyak 7 (tujuh) perusahaan yang memenuhi syarat sehingga pelaksanaan lelang telah memenuhi Keppres No.80 Tahun 2003 dan


dinyatakan sah,dan peserta pelelangan yang menawar dengan harga terendah adalah UD RAP.MARULI. Selanjutnya Panitia Pelelangan menyusun 3 (tiga) perusahaan sebagai calon pemenang, dimana UD RAP.MARULI sebagai perusahaan pada urutan pertama. Atas berita acara calon pemenang ini, panitia membuat acara yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia, para calon pemenang dan dua saksi dari peserta yang kalah.

Ad.5. Pengumuman Pemenang Setelah dibuat urutan-urutan calon pemenang sebanyak 3 (tiga) perusahaan yang dilengkapi oleh Berita Acara,maka dokumen ini diserahkan Panitia Pelelangan kepada Manager PT. Perkebunan Nusantara IV unit Kebun Gunung Bayu (Persero), untuk dipertimbangkan guna mengambil keputusan pemenang pelelangan yang selanjutnya setelah diperoleh keputusan dari Manager maka keputusan pemenang pelelangan tersebut diumumkan melalui papan pengumuman resmi di Kantor PT. Perkebunan Nusantara IV unit Kebun Gunung Bayu (Persero), dan tembusannya dikirimkan kepada perusahaaan pemenang.

Ad.6. Penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) Pemborongan Setelah diputuskan bahwa U.D.Rap Maruli sebagai pemenang pelelangan pemborongan pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit di PT. Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

Perkebunan Nusantara IV Unit Kebun Gunung Bayu (Persero), maka tahap selanjutnya adalah penandatanganan Surat Perjanjian oleh kedua belah pihak, dimana pihak pertama adalah Manager PT.Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero), sebagai pemberi kerja, dan pihak Kedua adalah Direktur UD. Rap.Maruli sebagai penerima kerja.

C. Hak dan Kewajiban Para Pihak Hak-hak pihak pertama dalam hal ini pemberi kerja dapat disebutkan sebagai berikut : 1. Merubah luas areal yang telah ditentukan dalam kontrak baik bertambah/berkurang tergantung kebutuhan/kepentingan pihak pertama dimana alasan perubahan tersebut akan disampaikan pemberitahuan secara tertulis. 2. Memanfaatkan tenaga kerja yang disediakan oleh pihak kedua di bawah tanggung jawab pihak kedua. 3. Mengawasi pekerjaan selama jangka waktu kontrak masih berlaku ataui berjalan. 4. Menetapkan denda kepada pihak kedua apabila penyerahan pekerjaan tidak dilakukan tepat waktu 5. Membatalkan keseluruhan pekerjaan apabila penyerahan pekerjaan tidak dilakukan tepat waktu. 6. Mengalihkan pekerjaan kepada pihak ketiga apabila pihak kedua melakukan Wanprestasi. Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

Kewajiban-kewajiban pihak pertama (Pemberi Kerja), adalah sebagai berikut : 1. Menyediakan bahan yang akan diaplikasikan kepada tanaman. 2. Melakukan pembayaran kepada pihak kedua setiap awal bulan sesuai dengan Volume kerja yang dilandasi oleh suatu berita acara pemeriksaan pekerjaan. 3. Memberi ganti rugi yang layak dan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan apabila terjadi Forje Majeure selama pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan tanaman kelapa sawit.

Disamping hak dan kewajiban Pihak Pertama dalam hal ini Pembei Kerja, maka Pihak Kedua dalam hal ini Penerima Kerja mempunyai hak dan kewajiban. Hak-hak Pihak Kedua (pemborong) adalah sebagai berikut : 1. Menerima pembayaran sesuai dengan volume kerja yang telah selesai dilaksanakan sesuai berita acara pemeriksaan pekerjaan. 2. Menerima ganti rugi yang layak apabila Terjadi Forje Majeure selama pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan tanaman kelapa sawit. 3. Menerima bahan-bahan keperluan untuk aplikasi pada tanaman, sesuai jumlah yang ditentukan pihak pertama. Kewajiban-kewajiban Pihak Kedua (Pemborong) adalah sebagai berikut : 1. Melaksanakan pekerjaan merawat tanaman kelapa sawit dengan sebaikbaikya sesuai dengan jangka waktu dan kwalitas yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK). Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

2. Menyediakan tenaga kerja serta transportasi tenaga kerja dari dan kelokasi. 3. Memberikan asuransi tenaga kerja dan kewajiban lainnya. 4. Menyediakan alat penunjang pekerjaan seperti cangkul, cakar, parang dan lain-lain 5. Membayar denda yang besarnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) apabila terjadi keterlambatan penyerahan pekerjaan. 6. Membayar semua biaya penyelesaian perselisihan. Maksud dari point tiga (3) “ Memberikan asuransi tenaga kerja dan kewajiban liannya” adalah asuransi tenaga kerja disebut juga asuransi jiwa. Asuransi jiwa terhadap keselamatan jiwa tenaga kerja dalam menjalankan pekerjaan, Dalam

KUH.Dagang

yang

mengatur

tentang

asuransi

jiwa,

pengaturannya sangat singkat sekali dan hanya terdiri dari 7 pasal yaitu pasal 302 sampai dengan pasal 308. pasal-pasal ini termuat dalam buku I title 10 bagian 3. 30 Sebagai contoh misalnya pasal 302 KUH. Dagang, dimana pasal ini sebagai dasar asuransi jiwa. Pasal ini menyatakan bahwa jiwa seseorang dapat dipertangguhkan, guna keperluan seseorang yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya maupun untuk suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Dari ketentuan pasal tersebut menunjukan bahwa asuransi jiwa itu diadakab dalam waktu yang ditentukan dalam perjanjian asuransi itu sendiri dan 30

Abul Muis, Hukum Asuransi dan Bentuk-bentuk Perasuransian, Cetakan Kedua, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005, hal 35. Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

juga dapat untuk selama hidupnya. Untuk selama hidupnya menurut ketentuan pasal tersebut tidak ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini berarti undang-undang secara tidak tegas memberi kemungkinan untuk mengadakan asuransi itu selama hidupnya bagi yang berkepentingan.

D. Cara Pembayaran Cara pembayaran dapt dilakukan dengan beberapa cara, tetapi yang diterapkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pmborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit antara PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) adalah sebagai berikut : 1. Jumlah biaya pelaksanaan yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua (Pembrong) adalah sebesar Rp. 8.272.220,- (Delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah). 2. Jumlah biaya tersebut termasuk Pajak ertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 %. 3. Pajak-pajak lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan pada butir II diatas jika ada menjadi tangguan Pihak Kedua (Pemborong). 4. Pembayaran atas hasil pekerjaan kepada Pihak Kedua (Pemborng) dilaksanakan pada gajian besar.


5. Pembayaran dapat dilaksanakan oleh Pihak Pertama apabila setelah dilakukan pemeriksaan pekerjaan oleh Pihak Pertama dinyatakan pekerjaan dapat diterima dengan membuat Berita Acara. Namun harga borongan tersebut tidak tetap, sebab masih disesuaikan dengan ruang lingkup pekerjaan yang telah diselesaikan setiap bulannya, atau tergantung kepada volume kerja Yang telah dilaksanaka kepda Pihak Kedua (Pemborong).

E. Penyelesaian Perselisihan UD. Rap Maruli dengan PT. Perkebunan.Nusantara IV Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) sampai sekarang in belum pernah terjadi perselisihan. Apabila terjadi perselisihan maka Pihak Kedua (Pemborong) akan diberi sanksi berupa denda, klaim (batal) semua borongan pekerjaan yang sudah disepakati bersama. 31 Menurut Manager PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) penyelesaian perselisihan dapat dilakukan secara musyawarah. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka para pihak yaitu pihak pemborong dan pihak yang memborongkan sepakat menyelesaiakannya di Pengadilan Negeri Medan. 32 Perselisihan timbul apabila Pelaksanaan pekerjaan yang disepakati tidak tepat waktu (pada pemborongan tanaman kelapa sawit) atau Pekerjaan yang ditentukan tidak sesuai dengan Besetek ( pada pemborongan suatu bangunan). 31

Wawancara dengan Bapak T.H. Manalu Direktur UD. Rap Maruli, tanggal 10 Sepember 2007. 32 Wawancara dengan Bapak M.T. Siregar, Ir. Manager Unit Kebun Gunung Bayu, tanggal 13 September 2007. Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

F. Berakhirnya Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit antara PT. Perkebunan Nusantara. IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) dengan UD. Rap Maruli. Perjanjian pemborongan pada umunya berakhir setelah pekerjaan diserah terimakan antara pihak pemborong kepada pihak yang memborongkan dan serah terima ini dituangkan dalam berita acara serah terima pekerjaan. Dalam penjelasan Pasal 34 ayat (4) Keppres No.18 Tahun 2000, dijelaskan bahwa masa pemeliharaan pekerjaan harus diberikan waktu yang cukup, dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaannya.

Perjanjian Pemborongan Pemeliharan Tanaman Kelapa Sawit antara PT.Perkebunan.Nusantara IV Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) dengan UD. Rap Maruli adalah berbentuk Perjanjian Bulanan, dengan jangka waktu pelaksanaan 1 (satu) bulan yaitu dari tanggal 02 Oktober 2007 sampai tanggal 31 Oktober 2007 serah terima hasil pekerjaan dilakukan pada setiap awal bulan untuk hasil kerja bulanan sebelumnya setelah hasil pekerjaan yang dilakukan yang diajukan pihak UD. Rap Maruli telah diperiksa oleh petugas yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja dalam hal ini PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Kebun Gunung Bayu. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan kedalam suatu berita acara pemeriksaan pekerjaan, dan atas dasar berita acara tersebut maka kedua belah pihak membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

Untuk memperpanjang kontrak pemborongan antara UD. Rap Maruli dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu, dalam waktu satu (1) tahun sekali UD. Rap Maruli harus memperpanjang kontrak kepada Kantor Pusat PT.Perkebunan Nusantara IV, Jl. Lenjend Suprapto No. 2. Medan. 33 Hal-hal

yang

dapat

menyebabkan

berakhirnya

suatu

perjanjian

pemborongan menurut Keppres No. 80 tahun 2003 adalah : 1. Penghentian kontrak dilakukan bilamana terjadi hal-hal di luar kekuasaan para pihak untuk melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, yang disebabkan oleh timbulnya perang, pemberontakan, pereang saudara, sepanjang kejadian-kejadian tersebut berkaitan dengan Negara Kesatua Republik Indonesia, kekacauan dan huru-hara serta bencana alam yang dinyatakn resmi oleh pemerintah, atau keadaan yang ditetapkan dalam kontrak. 2. Kontrak batal demi hukum apabila isi kontrak melanggar ketentuan perundangundangan yang berlaku 3. Kontrak dibatalkan apabila para pihak terbukti melakuakan KKN, kecurangan, dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak.

33

Wawancara dengan Bapak M.T. Siregar. Ir. Manager Unit Kebun Gunung bayu, tanggal 12 September 2007. Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 1.

Perjanjian pemborongan pemeliharaan tanaman kelapa sawit di PT Perkebunan Nusantara IV Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) oleh UD. Rap Maruli diperoleh melalui proses pelelangan, yang diikuti oleh


sekurang-kurangnya 5 (lima) rekanan terseleksi berdasarkan Daftar Rekanan Terseleksi (DRT). Dimana proses pelelangan tersebut diawali proses pendaftaran untuk mengikuti pelelangan, proses memasukkan penawatan, tahap penentuan pemenang tender, penandatanganan Surat Perintah Kerja dan Surat Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit di PT.Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero). Proses tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003. 2.

Perjanjian Pemborongan Pemeliharan Tanaman Kelapa Sawit di PT.Perkebunan Nusantara IV Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) oleh UD. Rap Maruli tidak dilakukan

penyerahan Surety bond sebagai

jaminan pelaksanaan sebab UD. Rap Maruli tidak menerima uang muka saat penandatangan kontrak. 3.

UD. Rap Maruli dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Belum pernah terjadi perselisihan. Apabila terjadi perselisihan maka pihak kedua akan diberi sanksi berupa klaim ( borongan) semua borongan pekerjaan yang telah disepakati bersama atau Penyelesaian perselisihan yang timbul atas pelaksanaan perjanjian pemborongan pemeliharaan tanaman kelapa sawit oleh UD. Rap Maruli di PT.Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu, dilakukan secara musyawarah dan apabila tidak dapat diselesaikan maka kedua belah pihak (Pihak pemborong dan Pihak yang memborongkan) telah sepakat untuk penyelesainnya melalui Pengadilan Negeri Medan.


B. Saran 1. Berhubung jasa pemborongan pekerjaan tidak hanya dalam bidang konstruksi tetapi juga jasa pemborongan pekerjaan non konstruksi mka untuk menjamin kepastian hukum maka seharusnya pemerintah juga membuat peraturan perundang-undangan untuk jasa pemborongan non-konstruksi disamping Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. 2. Dalam pembuatan dokumen perjanjian pemborongan pekerjaan agar perjanjian pemborongan pekerjaan yang dalam hal di buat dalam bentuk akte di bawah tangan yaitu Surat Perintah Kerja (SPK) pemeliharaan tanaman kelpa sawit di buat dalam bentuk autentik yaitu di depan Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku Badrulzaman, Mariam Darus, Aneka Hukum Bisnis, Bandung: Alumni, 1994. Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

___________, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Djumialdji, F.X., Perjanjian Pemborongan, PT. Rineka Cipta, Jakarta:1991.

___________, Hukum Bangunan, Dasar-dasar Bangunan dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 1996.

Fuady, Munir., Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Bisnis), Bandung: Cetakan Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

___________, Kontrak Pemborongan Mega Proyek , Bandung: PT citra Aditya Bakti, Medan.

Hasan, Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

___________, Tim Redaksi Fokus Media, Cetakan Ketiga, Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah (Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 dan Perubahannya), Fokus Media, Bandung, 2006.

Harapan, M. Yahya, Segi-segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 1986.

Kudonarpodo, Lukman, Seri Budidaya Tanaman Kelapa Sawit, Yogyakarta: LPP Press, 2004. Lubis, Adlin U., Kelapa Sawit (Elaiesis Guineensis Jacq) di Indonesia, Pudat Penelitian Perkebunan Marihat: Bandar Kuala, 1992). Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

Muhammad, Abdul Kadir, Hukum Perikatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.

Muis, Abdul, Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum, Medan: Fakultas Hukum, universitas Sumatera Utara, 1990.

____________, Yayasan sebagai Wadah Kegiatan Masyarakat, Medan: Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 1991.

____________, Bunga Rampai Hukum Dagang, Medan: Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2001.

____________, Hukum Persekutuan dan Perseroan, Medan: Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2006.

____________, Hukum Asuransi dan Bentuk-bentuk Perasuransian, Medan: Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2005.

Prodjodikoro, Wiryono, Azas-azas Hukum Perjanjian, Bandung: PT Balai Sumur, 1981.

Subekti, R., Kamus Hukum, Jakarta: PT Pradya Paramitha, 2005.

___________, Aneka Perjanjian, Cetakan Kedua, Bandung: PT Alumni, 1984.

___________, Aneka Perjanjian, Cetakan Kesepuluh, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995. Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R.,

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(Burgelijk Wetboek) dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, Cetakan ke-25, Jakarta, PT Pradya Paramita, 1992.

2. Peraturan Perundang-Undangan: Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.


DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku Badrulzaman, Mariam Darus, Aneka Hukum Bisnis, Bandung: Alumni, 1994.

___________, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Djumialdji, F.X., Perjanjian Pemborongan, PT. Rineka Cipta, Jakarta:1991.

___________, Hukum Bangunan, Dasar-dasar Bangunan dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 1996.

Fuady, Munir., Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Bisnis), Bandung: Cetakan Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

___________, Kontrak Pemborongan Mega Proyek , Bandung: PT citra Aditya Bakti, Medan.

Hasan, Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

___________, Tim Redaksi Fokus Media, Cetakan Ketiga, Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah (Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 dan Perubahannya), Fokus Media, Bandung, 2006. Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

Harapan, M. Yahya, Segi-segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 1986.

Kudonarpodo, Lukman, Seri Budidaya Tanaman Kelapa Sawit, Yogyakarta: LPP Press, 2004. Lubis, Adlin U., Kelapa Sawit (Elaiesis Guineensis Jacq) di Indonesia, Pudat Penelitian Perkebunan Marihat: Bandar Kuala, 1992).

Muhammad, Abdul Kadir, Hukum Perikatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.

Muis, Abdul, Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum, Medan: Fakultas Hukum, universitas Sumatera Utara, 1990.

____________, Yayasan sebagai Wadah Kegiatan Masyarakat, Medan: Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 1991.

____________, Bunga Rampai Hukum Dagang, Medan: Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2001.

____________, Hukum Persekutuan dan Perseroan, Medan: Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2006.

____________, Hukum Asuransi dan Bentuk-bentuk Perasuransian, Medan: Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2005.

Prodjodikoro, Wiryono, Azas-azas Hukum Perjanjian, Bandung: PT Balai Sumur, 1981. Ayu Andanaly : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit Antara UD. Rap Maruli Dengan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Gunung Bayu (Persero) (Studi: UD. Rap Maruli Dan PT. Perkebunan Nusantara IV. Unit Kebun Bayu Persero), 2008. USU Repository © 2009

Subekti, R., Kamus Hukum, Jakarta: PT Pradya Paramitha, 2005.

___________, Aneka Perjanjian, Cetakan Kedua, Bandung: PT Alumni, 1984.

___________, Aneka Perjanjian, Cetakan Kesepuluh, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995. Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R.,

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(Burgelijk Wetboek) dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, Cetakan ke-25, Jakarta, PT Pradya Paramita, 1992.

2. Peraturan Perundang-Undangan: Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.


Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum SKRIPSI OLEH: AYU ANDANALY NIM :

Recommend Documents