SKRIPSI
ANALISIS KOMPETENSI, INDEPENDENSI DAN INTEGRITAS AUDITOR INTERNAL PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
OLEH
ANDI RAFIQAH RIVAI B1C1 12 161
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI 2017
SKRIPSI
ANALISIS KOMPETENSI, INDEPENDENSI DAN INTEGRITAS AUDITOR INTERNAL PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Diajukan Kepada Universitas Halu Oleo Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S-1)
OLEH
ANDI RAFIQAH RIVAI B1C1 12 161
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI 2017
ABSTRAK
ANDI RAFIQAH RIVAI 2017, Analisis Kompetensi, Independensi dan Integritas Auditor Internal pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara. Pembimbing (1) Dr. H.Andi Basru Wawo , SE., M.Si., Ak., CA (2) Wa Ode Aswati, SE. M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kompetensi, Independensi, dan Integritas Auditor Internal. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana auditornya sebagai sampel dalam penelitian ini. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Metode Sensus, dengan sampel 60 responden. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif persentase. Skala yang digunakan untuk menilai pertanyaan adalah skala Guttman. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Kompetensi, Independensi, dan Integritas Auditor Internal BPKP Provinsi Sultra sangat memadai. Hasil pengujian atas jawaban kuiseoner mencapai sebesar 96% yang berarti Kompetensi, Independensi, dan Integritas Auditor telah sangat memadai.
Kata kunci: Kompetensi, Independensi, dan Integritas
v
ABSTRACT
ANDI RAFIQAH RIVAI, B1C1 12 161, 2017. Analysis of competence, Independention, and Integrity Internal Auditors in Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan of South East Sulawesi Province. Supervisor (1) Dr. H.Andi Basru Wawo , SE., M.Si., Ak., CA (2) Wa Ode Aswati, SE. M.Si. The research aims to know the competence, Independention, dan Integrity of Internal Auditors in Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan of South East Sulawesi Province where the sample in this research are the auditors. The sample taken by used the sensus method techniques, with 60 respondence samples. The kind of data used in this reasearch is quantitative data. Data colletion is used questionnaire. Analysis data techniques used descriptive presentation. The scale used for value the qustions is Guttman scale. The results of research and studies that have been done shows that Competence, Independention, and Integrity of Internal Auditors of BPKP of South East Sulawesi is very adequate. The test results on respondenses to questionnaries amount achieve 96% which means competence, independention, anda integrty of auditors are have very adequate.
Keywords: Competence, Independention, and Integrity
vi
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhaanahu Wa Ta’ala, atas rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Kompetensi, Independensi, dan Integritas Auditor Internal pada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara” Penyusunan skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Haluoleo Kendari. Skripsi ini diselesaikan oleh penulis dengan segala upaya yang diberikan agar memperoleh hasil yang baik sehingga kelak dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan . Selanjutnya, tanpa mengurangi rasa hormat penulis kepada pihak lain, maka secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi- tingginya kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Drs. Abdul Rivai Alwi dan ibunda Andi Besse S.pd AUD serta saudara saudara tercinta Andi Abdillah ST, Andi Muhammad Tawaqqal, dan Andi Muhammad Azhari atas segala dukungan dan do’anya yang tiada henti. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada dosen pembimbing I, bapak Dr. H. Andi Basru Wawo, SE, M.Si. AK. CA. dan dosen pembimbing II, ibu Wa Ode Aswati, SE. M.Si yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan menjadi pembimbing terbaik yang pernah ada. Pada kesempatan ini,penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan terutama kepada: 1.
Rektor Universitas Halu Oleo Kendari
2.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari
3.
Ibu Tuti Dharmawati, SE., M.Si., Ak., QIA., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo
vii
4.
Bapak Dr. H. Nasrullah Dali, SE. M.Si. Ak. CA Ibu Nur Asni, SE. M.Si. dan Ibu Dr. Mulyati Akib, SE. M.Si. Ak. CA. CTA. CPAI selaku dosen penguji.
5.
Segenap Bapak/Ibu Dosen dan Staf di lingkup Fakultas Ekonomi Unhalu.
6.
Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengarahkan penulis dalam penyelesaian penelitian ini.
7.
Seluruh pegawai dan auditor yang berada di lingkup Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah membagi pengalaman serta sumbangsih pemikiran dalam proses penyelesain skripsi ini.
8.
Kakak kakak sodara sepupuan terbaik yang selalu memberikan dukungan moril Andi Rhany Anggraeni SE, Erni Mothada Amd.kep., Muhammad Sidrat SH, Rachmad Sugiandi.
9.
Sahabat sahabat andalan gue yang selalu merangkul dan menampung keluh kesah Sarita Olivia Puspita Ibar S.Ak, Eka Muhammad Rois Haunan, Fiqri Zulfikar, Arizal Waly, Syaiful Herman S.Ak, Inri Yanti Jubir.
10.
Teman teman seperjuangan yang selalu membawa keceriahan Mega Putri Hamid Syarifuddin S.Ak, Sanyoto Wibisono, Indra Yadhi Ramadhan, Made Ngurah P, S.Ak., Hikmawati Madjit, Hanny Febriani, Clarissa Nurul Jannah, Andi Trisno Musakkir S.Ak, Puspita Hasir S.Ak, Andi Elsa Lestari S.Ak, Windy Yulardi, Wahda Lestari S.Ak
11.
Ukhti ukhti kesayangan yang selalu memberikan energi positif
Satriana
Nasrun a.k.a Deden, Amaliah Putrianti Gamsir, Nur Af’idah Anas, Loly Subhiati, Wisdayanti Nur Fatma Imran. 12.
My Girls Generation manja group dan lentik yang selalu ada dalam suka duka Devitha Putri toa, Kiki Petrab, Ayu Ippo, Uchy Purba, Tami Pesek, Endah memen, Adelfina dokter masa depan tak luput juga leader leadernya Alpiansyah Weko, Malik Arman dkk
13.
Geng Wangkanapi Crew yang selalu bikin heboh kakak Akmal, kakak Rinto,kakak Awal bunglon, Annisa Bukastama a.k.a Icha cantique, Dwimelda Rinata ting ting, Marwiah lakuma, Mimin, Dadaswati,dan Kipet (ada terus) dengan pak lurah and the geng mi selaku vasilitator
viii
14.
Seluruh teman-teman akuntansi angkatan 2012 terkhusus kelas D: kak Lupita, Anggi, Arman, Asmi, Dita, kak Femi,kak Dian, Igo, Indha, Reyen, Dinan, Sumi, Into, Irwan, Kurniawan, Nela, Uli, Nana, Nindya, Rangga, Wildhy, Zul, Selfy, Steffany, Lina, Ishak,dan teman-teman yang tidak dapat seluruhnya disebutkan. Terima kasih atas kebersamaan dan kekompakannya selama ini. Semoga kebersamaan ini tidak berakhir sampai di sini.
15.
Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat
bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi pribadi penulis. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala senantiasa memberikan hidayah, rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Amiin. Kendari,
2017
ANDI RAFIQAH RIVAI NIM. B1C1 12 161
ix
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL...................................................................................... i HALAMAN PERSETUJUAN........................................................................ ii HALAMAN PENGESAHAN……………………………………………….. iii HALAMAN PERNYATAAN……………………………………………….. iv ABSTRAK..................................................................................................... v ABSTRACK………………………………………………………………… vi KATA PENGANTAR.................................................................................... vii DAFTAR ISI................................................................................................... x DAFTAR TABEL.......................................................................................... xii DAFTAR GAMBAR….................................................................................. xiii DAFTAR DIAGRAM.................................................................................... xiv DAFTAR LAMPIRAN.................................................................................. xv BAB I PENDAHULUAN.......................................................................... 1 1.1 Latar Belakang.......................................................................... 1 1.2 Rumusan Masalah..................................................................... 7 1.3 Tujuan Penelitian...................................................................... 7 1.4 Kegunaan Penelitian................................................................. 7 1.4.1 Kegunaan Teoritis........................................................... 7 1.4.2 Kegunaan Praktis............................................................ 8 1.5 Ruang Lingkup......................................................................... 8 BAB II TINJAUAN PUSTAKA................................................................. 9 2.1 Penelitian Terdahulu…............................................................. 9 2.2 Kerangka Teoritis..................................................................... 10 2.2.1 Auditing........................................................................ 10 2.2.1.1 Tipe Auditing.................................................... 11 2.2.1.2 Tipe Auditor..................................................... 12 2.2.2 Proses Audit Sektor Publik............................................. 13 2.2.2.1 Perencanaan Audit Sektor Publik...................... 13 2.2.2.2 Pelaksanaan Audit Sektor Publik...................... 13 2.2.2.3 Pelaporan........................................................... 15 2.2.3 Konsep Kompetensi, Independensi dan Integritas....... 18 2.2.3.1 Kompetensi...................................................... 18 a. Pengetahuan................................................ 19 b. Pengalaman.................................................. 21 2.2.3.2 Independensi.................................................... 22 a. Faktor-faktor yang mempengaruhi............. 24 2.2.3.3 Integritas........................................................... 26 2.3 Perbedaan BPKP da BPK….….............................................. 27 2.4 Kerangka Pikir......................................................................... 32 BAB III METODE PENELITIAN….......................................................... 33 3.1 Tempat dan Waktu................................................................. 33 3.2 Populasi dan Sampel……....................................................... 33 3.3 Jenis dan Sumber Data........................................................... 34 3.3.1 Jenis Data..................................................................... 34 3.3.2 Sumber Data................................................................ 34 3.3.3 Pengumpulan Data....................................................... 34 3.4 Metode Analisis Data............................................................. 35
x
3.4.1 Metode Analisis Deskriptif...................................................
3.5 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional........................
35
36
BAB IV HASIL PENELITIAN.................................................................... 4.1 Gambaran Umum ..................................................................... 4.1.1 Sejarah Singkat BPKP.................................................... 4.1.2 Struktur Organisasi ........................................................ 4.1.3 Visi dan Misi BPKP....................................................... 4.1.3.1 Visi BPKP.......................................................... 4.1.3.2 Misi BPKP......................................................... 4.2 Hasil Penelitian ....................................................................... 4.2.1 Tingkat Pengembalian Kuisioner................................... 4.2.2 Karakteristik Responden................................................ 4.2.2.1 Jenis Kelamin Responden................................. 4.2.2.2 Pendidikan Responden..................................... 4.2.2.3 Pendidikan/ Jurusan Responden....................... 4.2.2.4 Jabatan Responden........................................... 4.2.2.5 Masa Kerja Responden..................................... 4.2.3 Kualifikasi Kompetensi Auditor ................................... 4.2.4 Kualifikasi indepedensi Auditor..................................... 4.2.5 Kualifikasi Intergritas Auditor........................................ 4.3 Pembahasan Analisis Kompetensi, Independensi dan.............. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN........................................................ 5.1 Kesimpulan ............................................................................... 5.2 Saran .........................................................................................
38 38 38 41 46 46 46 46 46 47 47 48 49 49 50 51 53 55 57 66 66 66
DAFTAR PUSTAKA.................................................................................... LAMPIRAN..................................................................................................
68 71
xi
DAFTAR TABEL Tabel
Halaman
2.1
Ringksan Penelitian Terdahulu...........................................................
10
2.2
Perbedaan BPK dan BPKP.................................................................
27
3.1
Definisi Operasional Variabel.............................................................
37
4.1
Deskripsi Pembagian dan Pengembalian Kuisioer..............................
47
4.2
Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin.........................
48
4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan.............................
48
4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan/jurusan................
49
4.5
Karakteristik Responden berdasarkan Jabatan....................................
50
4.6
Karakteristik Responden berdasarkan Masa Kerja..............................
51
4.7
Distribusi Jawaban untuk Kompetensi................................................
52
4.8
Distribusi Jawaban untuk Indepedensi................................................
54
4.9
Distribusi Jawaban untuk integritas.....................................................
55
4.10 Perhitungan Kompetensi, independensi, dan Integritas Auditor........
xii
64
DAFTAR GAMBAR Gambar Halaman 2.1
Tipe Auditing………….........................................................................
17
2.2
Sitematika Temuan……..........................................................................
18
2.3
Kerangka Pemikir....................................................................................
32
xiii
DAFTAR DIAGRAM Diagram
Halaman
4.1 Persentase Kompetensi.........................................................
52
4.2 Persentase Independensi .......................................................
54
4.3 Persentase Integritas.............................................................
56
4.4 Persentase Kompetensi, Integritas an Independensi............
65
xiv
DAFTAR LAMPIRAN 1. Lampiran 1 Kuisioner 2. Lampiran 2 Surat Izin Penelitian
xv
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Laporan keuangan
yang
telah
diaudit
oleh
akuntan
publik
kewajarannya lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit. Para pengguna laporan audit mengaharapkan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bebas dari salah saji material, dapat dipercaya kebenarannya untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan suatu jasa profesional yang independen dan obyektif (yaitu akuntan publik) untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Audit sebagai pemeriksaan pembukuan (keuangan dan administrasi) adalah suatu proses tindakan sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataanpernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan ( Mulyadi :2002). Audit dibagi menjadi dua jenis, yaitu audit sektor swasta dan audit sektor pemerintah. Audit sektor swasta melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Pengauditan ini dilakukan pada perusahaan terbuka, yaitu perusahaan yang go public, perusahaan-perusahaan besar dan juga perusahaan kecil serta organisasi-organisasi yang tidak bertujuan mencari laba (Haryono, Jusup:2001).
1
2
Audit sektor publik adalah kegiatan yang ditujukan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara lainnya dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dengan kriteria yang ditetapkan (Gusti Ngurah Rai, I:2008). Auditor pemerintah dapat dibagi menjadi dua yaitu auditor eksternal dan auditor internal (Haryono, Jusup:2001). Berbeda dengan auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab negara (Inggino, Dyah:2015), Auditor internal merupakan seseorang yang memiliki keahlian dan profesional untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan cara meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan organisasi, mengidentifikasi perbaikan operasi, dan atau mengurangi melalui jasa assurance dan jasa konsultasi (Standar Profesional Audit Internal:2004). Tujuan audit internal adalah membantu semua anggota manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka dengan cara menyajikan analisis, penilaian, rekomendasi dan komentar-komentar pentingnnya mengenai kegiatan mereka (Mulyadi:2002). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, pelaksanaan pengendalian intern dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kota/Kabupaten. BPKP sebagai salah satu pelaksana tugas pengendalian internal pemerintah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3
Sesuai dengan PEPRES No. 192 Tahun 2014, fungsi BPKP yakni melaksanakan
audit,
disamping pelaksanaan dan pertanggungjawaban
akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan Negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran Negara/daerah. Fungsi BPKP dalam melakukan audit adalah melakukan audit internal diantaranya pemeriksaan terhadap proyek-proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk pelaksanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, desentralisasi, dan pemeriksaan khusus (audit investigasi) untuk mengungkapkan adanya indikasi praktik Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan penyimpangan lain sepanjang itu membutuhkan keahlian dibidangnya, dan pemeriksaan terhadap pemanfaatan pinjaman dan hibah luar negeri (Kisnawati, 2012). BPKP dalam melaksanakan kegiatannya dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok, yaitu audit, konsultasi, asistensi, dan evaluasi (Kisnawati, 2012). Berdasarkan Inpres No. 9 Tahun 2014, BPKP telah memiliki kekuatan dasar hukum yang lebih untuk melakukan audit, berupa audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Penerimaan Pajak, Bea dan Cukai, audit dan evaluasi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Instansi Pemerintah, Badan Hukum lain, dan Wajib Bayar, audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), audit dan evaluasi terhadap Pemanfaatan Aset negara/daerah,
audit
dan
evaluasi
terhadap
Pembiayaan
Pembangunan
Nasional/Daerah, Evaluasi terhadap Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Pengendalian Kecurangan yang dapat Mencegah, Mendeteksi, dan Menangkal Korupsi, Audit Investigatif terhadap Penyimpangan yang berindikasi
4
merugikan keuangan negara/daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang efektif, dan Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam PERMENPAN No: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang standar APIP disebutkan standar individu yang melakukan kegiatan audit harus independen, memiliki keahlian atau kompetensi (latar belakang pendidikan, pelatihan teknis, sertifikasi jabatan, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan), kecermatan profesional dan dalam Pedoman kode etik akuntan 2008 yang diterbitkan oleh IAI pasal 1 ayat (2) dan peraturan Menpan Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 perihal kode etik APIP, menegaskan bahwa setiap anggota harus mempertahankan integritas
yang
tinggi
dalam
menjalankan
setiap
tugasnya.
Dalam
mempertahankan integritas setiap anggota akan tetap mempunyai kejujuran, komitmen, tegas dan tanpa prestensi dan mempertahankan obyektifitas, bertindak adil tanpa dipengaruhi oleh tekanan atau permintaan tertentu maupun kepentingan pribadinya dalam pekerjaan yang dilaksanakannya, sehingga kinerja yang dihasilkan menjadi lebih baik. Menurut Munawir (1999) bahwa “kompetensi seorang auditor ditentukan oleh tiga faktor, yaitu pendidikan formal tingkat universitas, pelatihan teknis dan pengalaman
dalam
bidang
auditing, dan
pendidikan
profesional
yang
berkelanjutan selama menjalani karir sebagai auditor. Sikap mental independen sama pentingnya dengan keahlian dalam bidang praktek akuntansi dan prosedur audit yang harus dimiliki oleh setiap auditor. Menurut Mulyadi dan Puradiredja (1998) bahwa “independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, dan tidak tergantung pada orang lain”. Independensi juga berarti adanya kejujuran
5
pertimbangan yang objektif, tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya serta mempertimbangkan fakta. Sunarto (2003) dalam Sukriah dkk (2009) menyatakan bahwa integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Dalam Pusdiklatwas BPKP (2009) menyatakan integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Integritas mengharuskan auditor bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. Keempat unsur itu diperlukan untuk membangun kepercayaan
dan memberikan dasar bagi pengambilan
keputusan serta auditor dapat meningkatkan kualitas
hasil auditnya dengan
integritas yang memadai. Meskipun telah ada standar dan kode etik profesi masih saja menimbulkan praktik kecurangan seperti adanya kasus-kasus korupsi, penyuapan dan penyelewengan dilingkup BPKP. Salah satu yang pernah terjadi adalah kasus auditor BPKP yang mengaku menerima sejumlah dana dari anggaran kegiatan joint audit pengawasan dan pemeriksaan di Kemendikbud. Auditor menyatakan telah mengembalikan uang tersebut ke KPK. Auditor
saat bersaksi untuk terdakwa mantan Irjen
Kemendikbud mengaku bersalah dengan penerimaan dana dalam kegiatan wasrik sertifikasi guru (sergu) di Inspektorat IV Kemendikbud. Uang yang dikembalikan sebesar Rp 48 juta. Menurutnya ada 10 auditor BPKP yang ikut dalam joint audit. Mereka bertugas untuk 6 program, di antaranya penyusunan SOP wasrik dan penyusunan monitoring dan evaluasi sertifikasi guru. Adanya aliran dana ke auditor BPKP juga terungkap dalam persidangan dengan saksi Bendahara
6
Pengeluaran Pembantu Inspektorat I Kemendikbud. Terdakwa dinyatakan memperkaya diri sendiri dan orang lain dengan memerintahkan pencairan anggaran dan menerima biaya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan. Total kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai Rp 36,484 miliar. Kasus pelanggaran auditor menjunjung tinggi
profesi akuntansi oleh auditor BPKP seharusnya nilai-nilai
kejujuran
dan objektifitas
dalam
melaksanakan tugasnya sebagai seorang professional, tidak diperkenankan auditor menerima sejumlah uang untuk menutup-nutupi suatu kecurangan apalagi ikut merancang agar kecurangan tersebut tidak terbaca oleh mata hukum terlebih, dalam kasus ini yang dirugikan adalah rakyat karena uang negara adalah uang rakyat, dan auditor BPKP adalah pegawai negeri yang secara tidak langsung mengemban amanah dari rakyat. dengan kata lain, auditor BPKP dalam kasus ini juga telah mengabaikan prinsip kepentingan publik. Salah satu tersangka kasus dugaan korupsi Ketua KPU Konawe, menganulir hasil audit BPKP yang menyatakan ada kerugian negara hingga Rp 6,1 miliar di Pengadilan Negeri Konawe. Pada konferensi pers, Senin (11/4/2016), Ketua KPU tersebut menyatakan penyelewengan dana KPU telah dikembalikan oleh mantan Bendahara KPU sebanyak
Rp 5 M. Selanjutnya Ketua KPU Konawe juga
menyatakan pernah menandatangani pinjaman sementara senilai Rp 50 juta. Dana itu dipakai untuk kegiatan sosialisasi kepada pemilih pemula, Bimtek dan SPPD lokal yang digelar di tujuh kecamatan. LPJ-nya sudah dikembalikan ke bendahara KPU. Namun kegiatan itu tidak ditunjukkan atau disebutkan di pengadilan. Ketua KPU Konawe mengaku ia tidak pernah mengambil uang negara yang disangkakan padanya, dan mempertanyakan hasil audit BPKP yang mengaudit dokumen yang tidak ditanda tangani kelima komisioner KPU Konawe sehingga
7
kasusnya diberhentikan oleh Pengadilan Negeri Konawe (ANTARA News). Hasil audit BPKP ini mencerminkan tentang kompetensi, independensi dan integritas auditornya kurang memadai. Berdasarkan uraian fenomena di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Analisis Kompetensi, Independensi dan Integritas Auditor Internal
Pada Badan Pemeriksa Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan dari uraian pada latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 1. Apakah kompetensi (keahlian) auditor internal BPKP telah memadai? 2. Apakah independensi auditor internal BPKP telah memadai? 3. Apakah Integritas auditor internal BPKP telah memadai? 1.3 Tujuan Penelitian Sehubungan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kompetensi, independensi, dan integritas auditor internal yang terdapat di BPKP Perwakilan Provinsi Sultra telah memadai. 1.4 Kegunaan Penelitian 1.4.1 Kegunaan Teoritis 1. Bahan perbandingan praktis antara teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan
praktek
penyelenggaraan
serta
menambahkan
wawasan
dan
pengetahuan. Juga diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan, selain itu dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya terutama mengenai Kompetensi, Independensi dan Integritas Auditor pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sultra.
8
2. Untuk rekan-rekan mahasiswa akuntansi hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi
media informasi dalam mengadakan penelitian lebih lanjut.
1.4.2 Kegunaan Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang analisis kompotensi, independensi dan integritas auditor internal, sehingga pada hakekatnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para auditor untuk lebih baik lagi dalam menjalankan peran mereka. Penelitian ini juga diharapkan kontribusi praktisnya untuk organisasi penyedia jasa akuntan terutama pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sultra dalam mengelola sumber daya manusia yang andal. 1.5 Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini hanya terbatas pada analisis kompetensi, independensi, dan integritas auditor internal yang terdapat di BPKP Perwakilan Provinsi Sultra.
BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1
Penelitian Terdahulu Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dan dapat
dijadikan sebagai bahan utama dan pembanding yaitu penelitian yang dilakukan oleh Najib, Ayu Dewi Rihanna (2013) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Keahlian, Independensi, dan Etika Auditor terhadap Kualitas Audit, Studi pada Auditor Pemerintah di BPKP Perwakilan Propensi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa keahlian, independensi, etika berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, dan keahlian, independensi, etika tidak berpengaruh secara bersama-sama terhadap kualitas audit. Independensi dan etika yang berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan keahlian tidak ikut berperan didalamnya. Kurniawan Harminsyah, 2016. Pengaruh Etika Profesi dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada BPKP Provinsi Sultra). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. Etika profesi dan kecerdasan spiritual berpengaruh positif terhadap kualitas audit, etika profesi, dan kecerdasan spiritual secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Dwi Rahmawati, 2016. Analisis Profesionalisme Auditor Internal pada Inspektorat Kota Kendari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profesionalisme Auditor Internal pada Inspektorat Kota Kendari sudah memadai. Dengan menggunakan analisis deskriptif dan skala Guttman.
9
10
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu No.
Penulis
Tahun
1.
Najib
2013
2.
Kurniawan Harminsyah
2016
3.
Dwi Rahmawati
2016
Masalah
Hasil
Pengaruh keahlian, independensi, dan etika Auditor terhadap kualitas audit Pengaruh Etika profesi dan Kecerdasan Spiritual Auditor terhadap Kualitas Audit
Keahlian, independensi dan etika auditor BPKP Perwakilan Sulsel perpengaruh siknifikan terhadap kualitas audit. (1) Etika profesi dan kecerdasan spiritual berpengaruh positif terhadap kualitas audit, (2) etika profesi, dan kecerdasan spiritual secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Analisa Profesionalisme Auditor Profesionalisme Internal pada Inspektorat Auditor Internal Kota Kendari sudah pada Inspektorat memadai Kota Kendari
2.2 Kerangka Teoritis 2.2.1 Auditing Auditing berasal dari bahasa latin, yaitu audire yang berarti mendengar atau memperhatikan. Mendengar dalam hal ini adalah memperhatikan dan mengamati pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan penanggung jawab keuangan, dalam hal ini adalah manajemen perusahaan. Pada perkembangan terakhir sesuai dengan perkembangan dunia usaha, pendengar tersebut dikenal dengan auditor atau pemeriksa. Sedangkan tugas yang diemban oleh auditor disebut dengan auditing. Pengertian auditing menurut Mulyadi (2002) adalah sebagai berikut. Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.
11
Maka dengan kata lain bahwa auditing adalah suatu proses pemeriksaan laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen yang dilakukan oleh pihak yang kompeten dan independen, agar dapat mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan pemberian pendapat atas kewajaran laporan keuangan tersebut. Maka unsur-unsur dalam auditing, yaitu proses yang sistematis (systematical process), menghimpun dan mengevaluasi bukti secara obyektif, asersi (assertion) tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi, menentukan tingkat kesesuaian, kriteria yang ditentukan yang merupakan standar-standar pengukuran untuk mempertimbangkan asersi-asersi, kompeten, independensi, dan objektif, menyampaikan hasil-hasilnya, dan para pemakai yang berkepentingan. Auditing memiliki tujuan utama untuk memberi pendapat
atas wajar
tidaknya laporan keuangan yang disajikan oleh klien agar bisa dijadikan acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan keputusan ekonomi. Dalam melakukan audit untuk menjaga dan meningkatkan profesinya, seorang akuntan publik diharuskan untuk selalu bersikap profesinal dan independen dalam arti dalam menjalankan tugasnya seorang akuntan publik tidak boleh memihak kepada siapapun, bersikap obyektif, dan jujur. 2.2.1.1 Tipe Auditing Auditing umumnya digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit oprasional (Mulyadi, 2002), yaitu : 1. Audit laporan keuangan (financial statement audit). Merupakan audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporanlaporan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat-pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam audit laporan keuangan
12
ini, auditor independen menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaian dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Hasil auditing terhadap laporan keuangan tersebut disajikan dalam bentuk tertulis berupa laporan audit. Laporan audit ini dibagikan kepada para pemakai informasi keuangan pemegang saham, kreditur, dan Kantor Pelayanan Pajak. 2. Audit kepatuhan
(complience audit).
Merupakan audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau kepentingan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Audit kepatuhan banyak dijumpai delam pemerintahan. 3. Audit operasional (operational audit). Merupakan review secara sistematik kegiatan organisasi atau dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Tujuan audit operasional adalah untuk mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan, dan membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut. Pihak yang memerlukan audit operasional adalah manajemen atau pihak yang meminta dilaksanakannya audit tersebut. 2.2.1.2 Tipe Auditor Seorang atau kelompok yang melaksanakan audit dapat dikelompokkan sesuai dengan tugas pemeriksaannya masing-masing. Tipe auditor menurut Mulyadi (2002:28) dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu : 1. Auditor Independen, adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Audit tersebut ditujukan untuk memenuhi
13
kebutuhan para pemakai informasi keuangan, seperti kreditur, investor , calon kreditur, calon investor, dan instansi pemerintah (terutama instansi pajak). 2. Auditor pada Goverment Accounting Office (GAO/Auditor Pemerintah), adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. 3. Auditor Internal, adalah auditor yang bekerja di dalam perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. 2.2.2 Proses Audit Sektor Publik 2.2.2.1 Perencanaan Audit Sektor Publik Pada audit sektor publik, perencanaan merupakan tahap yang vital dalam audit meliputi tahap-tahap, yakni pemahaman atas sistem akuntansi keuangan sektor publik, penentuan tujuan dan lingkup audit yang ditetapkan sesuai dengan mandat dan wewenang lembaga audit dan pengawas, penilaian resiko atas resiko pengendalian, resiko bawaan, resiko deteksi, penyusunan rencana audit, dan penyusunan program audit. 2.2.2.2 Pelaksanaan Audit Sektor Publik Dalam pelaksanaan audit sektor publik, terdapat definisi struktur
14
pengendalian internal. Ada tiga golongan tujuan yang terdiri atas keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan efektivitas dan efisiensi operasi. Pada jenis pengendalian internal juga meliputi atas organisasi, pemisahan tugas, fisik, persetujuan dan otorisasi, akuntansi, personel, supervisi, dan manajemen. Adapun unsur-unsur dari struktur pengendalian internal meliputi atas lima unsur pokok yakni lingkungan pengendalian,
penaksiran
resiko,
informasi
dan
komunikasi,
aktivitas
pengendalian, dan pemantauan. Dalam pengendalian internal perlu pemahaman atas struktur pengendalian internal. Ada tiga jenis prosedur audit yakni mewawancarai personel dinas/instansi yang berkaitan dengan unsur struktur pengendalian, melakukan inspeksi terhadap dokumen dan catatan, dan melakukan pengamatan atas kegiatan perusahaan/instansi. Hal yang terpenting adalah informasi yang dikumpulkan oleh auditor, yakni rancangan dari berbagai kebijakan dan prosedur, dan apakah kebijakan dan prosedur benar-benar dilaksanakan. Melakukan prosedur analitis dalam pelaksanaan audit sektor publik adalah hal yang diperlukan. Prosedur analitis membantu auditor dengan mendukung dan meningkatkan pemahaman auditor mengenai bisnis klien, yakni dengan cara sebagai berikut, yaitu mengidentifikasi perhitungan dan perbandingan yang akan dibuat, mengembangkan ekspektasi, melakukan perhitungan dan perbandingan, menganalisis data, menyelidiki perbedaan atau penyimpangan yang tidak diharapkan, dan menentukan pengaruh perbedaan atau penyimpangan atas perencanaan audit. Pada perancangan pengujian substantif, auditor harus menghimpun bukti
15
yang cukup. Perancangan dimaksud meliputi sifat pengujian, waktu pengujian, dan luas pengujian. Adapun prosedur untuk melaksanakan pengujian substantif terdiri atas delapan prosedur, yakni pengajuan pertanyaan, pengamatan atau observasi, inspeksi atas dokumen dan catatan, perhitungan kembali, konfirmasi, analisis, pengusutan, dan penelusuran. Begitu juga dengan sifat atau jenis substantif, di mana ada tiga jenis pengujian substantif yang digunakan, yakni pengujian rinci atau rincian saldo, pengujian rinci atau rincian transaksi, dan prosedur analitis. Dalam penentuan saat pelaksanaan pengujian substantif dilakukan jika resiko rendah maka pengujian substantif lebih baik dilaksanakan pada/atau mendekati tanggal neraca. Adapun juga mengenai luas pengujian substantif, yakni semakin rendah tingkat resiko yang dapat diterima, maka semakin banyak bukti yang diperlukan. 2.2.2.3 Pelaporan Pada tahapan akhir dari audit sektor publik adalah pelaporan. Pada pelaporan ini, perlu diperhatikan beberapa item, yaitu : 1. Tinjauan kertas kerja dan kesimpulan. Kertas kerja merupakan media penghubung antara catatan klien dengan laporan audit. Kepemilikan kertas kerja sepenuhnya ada ditangan auditor. 2. Kertas kerja dan standar pelaporan. Kertas kerja berhubungan erat dengan standar pelaporan di mana diperlukan untuk berjaga-jaga terhadap tuntutan pemakai laporan keuangan dan sanksi lembaga profesi. 3. Isi kertas kerja. Kertas kerja merupakan bukti dilaksanakannya standar auditing dan program audit yang telah ditetapkan. Isi dokumentasi dari kertas kerja memperlihatkan pemeriksaan telah direncanakan dan disupervisi dengan baik,
16
pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian internal yang telah diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang telah dilakukan, bukti audit yang telah diperoleh, prosedur yang telah diterapkan dan pengujian yang telah dilaksanakan sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Adapun hal-hal yang harus diiperhatikan dalam membuat kertas kerja, yakni lengkap, teliti, ringkas, jelas, dan rapi. Pembuatan kertas kerja harus mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Auditor dibayar untuk melakukan pemeriksaan bukan melakukan penyalinan. Auditor dan asistennya sering memperoleh keterangan lisan dari klien dan karyawan klien. Pertanyaan yang belum terjawab jangan ditinggalkan tidak terjawab begitu saja. Pembuatan kertas kerja harus menulis semua persoalan relevan yang dihadapi selama pemeriksaan. Jenis kertas kerja terdiri dari program audit, neraca saldo, ringkasan jurnal penyesuaian dan jurnal pengklasifikasian kembali, daftar pendukung, daftar utama, memorandum audit, serta dokumentasi informasi pendukung. Di susunan kertas kerja harus disajikan dalam susunan yang sistematis, yakni terdiri dari draft laporan audit, laporan keuangan independen, ringkasan informasi yang diperoleh, program audit, laporan keuangan atas neraca lajur yang dibuat, ringkasan jurnal penyesuaian, neraca saldo, daftar utama, dan daftar pendukung. Auditor harus menelaah kertas kerja yang dibuat oleh staf maupun asistennya. Kertas kerja adalah milik kantor akuntan publik dan bukan milik pribadi auditor maupun klien. Jenis pengarsipan kertas kerja terdiri dari arsip permanen dan arsip sementara/kini. Standar Audit Pemerintahan (SAP) membagi
17
audit menjadi dua kelompok, yaitu audit keuangan dan audit kinerja. Jenis-jenis laporan audit terdiri dari laporan audit tahunan, laporan audit triwulan, laporan kemajuan kinerja bulanan, laporan survey pendahuluan, dan laporan audit interim. Dalam pelaporan ini juga tergambar dengan jelas bentuk temuan. Bentuk temuan merupakan kertas kerja audit yang paling kritis, jika terdapat hal penting dan kritis auditor harus mempunyai waktu untuk mendokumentasikannya dengan hati-hati. Gambar 2.1 Tipe Auditing Auditing Audit Laporan Keuangan
Audit Kepatuhan
Audit Operasional
Memeriksa asersi dalam laporan keuangan
Memeriksa tindakan perorangan atau organisasi
Memeriksa seluruh Atau sebagian aktivitas
Kriteria yang digunakan adalah kebijakan, perundangan, dan peraturan
Criteria yang digunakan adalah tujuan tetrtentu organisasi
Kriteria yang digunakan adalah Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) Laporan audit berisi pendapat auditor atas kesesuaian laporan keuangan dengan PABU
Laporan audit berisi pendapat auditor atas kepatuhan perorangan atau organisasi terhadap kebijakan, perundangan, dan peraturan Sumber : Mulyadi : Auditing (2002)
Laporan audit berisi rekomendasi perbaikan aktivitas
18
Gambar 2.2 Sistematika Temuan Temuan Audit
Pengembangan kertas kerja
Penyajian (Laporan)
Kondisi
Judul yang Bermakna
Kriteria
Pernyataan Pembuka (Kondisi, Akibat)
Akibat
Bagian Pengembangan (Kriteria, Sebab)
Sebab
Pernyataan Penutup (Rekomendasi)
Rekomendasi Sumber : Indra Bastian : Audit Sektor Publik (2007) 2.2.3 Konsep Kompetensi, Independen, dan Integritas 2.2.3.1 Kompetensi Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kompetensi didefenisikan sebagai berwenang, berkuasa (memutuskan, menentukan) sesuatu, cakap (mengetahui). Lastanti (2005) mengartikan “kompetensi atau keahlian sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit”. Sehingga dapat diartikan bahwa kompetensi auditor adalah
19
auditor yang dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat, dan seksama. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 menyatakan auditor harus mempunyai pengetahuan, ketrampilan, dan kompetensi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tanggungjawabnya. Karena itu aspek kompetensi adalah syarat penting dan harus dimiliki oleh seorang auditor. Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP 2001) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, sedangkan standar umum ketiga (SA seksi 230 dalam SPAP, 2001) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalitasnya dengan cermat dan seksama (due professional care). Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti itu. Elfarini (2007) mendefinisikan kompetensi sebagai keahlian yang cukup yang secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit secara objektif. a. Pengetahuan SPAP 2001 tentang standar umum, menjelaskan bahwa dalam melakukan audit, auditor harus memiliki keahlian dan struktur pengetahuan yang cukup. Pengetahuan diukur dari seberapa tinggi pendidikan seorang auditor karena dengan
20
demikian
auditor akan
mempunyai
semakin banyak pengetahuan (pandangan)
mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam, selain itu auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks (Najib:2013). Dalam
Permenpan No:Per/05/M.Pan/03/2008, tentang standar umum,
menerangkan bahwa auditor dalam melakukan audit harus memiliki pengetahuan tentang
standar audit,
auditing, akuntansi, administrasi pemerintahan, dan
komunikasi, pengetahuan di bidang hukum dan pengetahuan lain yang diperlukan untuk
mengidentifikasi
adanya
kecurangan
(fraud),
memiliki
kemampuan
berkomunikasi secara efektif lisan dan tulisan terutama dengan auditi. Khusus untuk auditor investigatif harus memiliki pengetahaun tentang teknik audit investigatif termasuk cara memperoleh
bukti dari whistleblower, penerapan hukum terkait
dengan audit investigatif, memahami konsep kerahasiaan dan perlindungan terhadap sumber informasi, mampu menggunakan komputer, perangkat lunak terkait dengan cibercrime, serta memiliki pengetahuan dan akses atas informasi teraktual dalam standar, metodologi, prosedur, dan teknik audit. Pada penelitiannya, Harhinto (2004) menemukan bahwa pengetahuan akan mempengaruhi keahlian auditor yang pada gilirannya akan menentukan mutu audit. Adapun secara umum ada lima pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor, yaitu pengetahuan pengauditan umum, pengetahuan area fungsional, pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi yang paling baru, pengetahuan mengenai industri khusus, dan pengetahuan mengenai bisnis umum serta penyelesaian masalah.
21
Pengetahuan pengauditan umum, seperti risiko audit, prosedur audit, dan lainlain, kebanyakan diperoleh di perguruan tinggi, dan sebagian dari pelatihan dan pengalaman. Sedangkan area fungsional seperti perpajakan dan pengauditan berbasis komputer sebagian didapatkan dari pendidikan perguruan tinggi, dan kebanyakan diperoleh melalui pelatihan dan pengalaman. Demikian juga dengan isu akuntansi, auditor mendapatkannya dari pelatihan profesional yang diselenggarakan secara berkelanjutan. Sedangkan Pengetahuan mengenai industri khusus dan hal-hal umum kebanyakan diperoleh dari pelatihan dan pengalaman (Harhinto:2004). Berdasarkan Murtanto dan Gudono (1999) terdapat dua pandangan mengenai keahlian. Pertama, pandangan perilaku terhadap keahlian yang didasarkan pada paradigma einhorn. Pandangan ini bertujuan untuk menggunakan lebih banyak kriteria objektif dalam mendefinisikan seorang ahli. Kedua, pandangan kognitif yang menjelaskan keahlian dari sudut pandang pengetahuan. Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman langsung (pertimbangan yang dibuat di masa lalu dan umpan balik terhadap kinerja) dan pengalaman tidak langsung (pendidikan). b.
Pengalaman Audit menuntut keahlian dan profesionalisme yang tinggi. Keahlian tersebut
tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan formal tetapi banyak faktor lain yang mempengaruhi antara lain adalah pengalaman. Mayangsari (2003) menyatakan bahwa “auditor yang berpengalaman memiliki keunggulan dalam hal, yaitu mendeteksi kesalahan, memahami kesalahan secara akurat, dan mencari penyebab kesalahan”.
22
Lauw Tjun Tjun (2012) memberikan bukti empiris bahwa “seseorang yang berpengalaman dalam suatu bidang subtantif memiliki lebih banyak hal yang tersimpan dalam ingatannya”. Semakin banyak pengalaman seseorang, maka hasil pekerjaannya semakin akurat dan lebih banyak mempunyai memori tentang struktur kategori yang rumit. Auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik. Mereka juga lebih mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi. 2.2.3.2 Independensi Independensi adalah sikap tidak memihak. Independensi adalah salah satu faktor yang menentukan kredibilitas pendapat auditor. Teori sikap dan perilaku (theory of attitude and behaviour) yang dikembangkan oleh Soegiastuti (2005) dipandang sebagai teori yang dapat mendasari untuk menjelaskan independensi. Teori tersebut menyatakan, bahwa perilaku ditentukan untuk apa orang-orang ingin lakukan (sikap), apa yang mereka pikirkan akan mereka lakukan (aturan-aturan sosial), apa yang mereka bisa lakukan (kebiasaan), dan dengan konsekuensi perilaku yang mereka pikirkan. Sikap menyangkut komponen kognitif berkaitan dengan keyakinan, sedangkan komponen sikap afektif memiliki konotasi suka atau tidak suka (Kasidi, 2007). Kebanyakan literatur tentang independensi auditor menyatakan bahwa kredibilitas laporan keuangan tergantung pada persepsi audit independen dari seorang
23
auditor. Kasidi (2007) dalam tesisnya mengemukakan alasan bahwa jika auditor terlihat tidak independen, maka pengguna laporan keuangan semakin tidak percaya atas laporan keuangan yang dihasilkan auditor dan opini auditor tentang laporan keuangan perusahaan yang diperiksa menjadi tidak ada nilainya. Kredibilitas seorang auditor tidak hanya pada independensi dalam fakta, tetapi juga pada independensi dalam persepsi atau penampilan, guna menjaga dan mempertahankan kepercayaan publikasikan profesinya sebagai auditor. The CPA Handbook dalam tesis Kasidi (2007) mendefinisikan independensi sebagai berikut. Independensi adalah suatu standar auditing yang penting karena opini akuntan independen bertujuan untuk menambah kredibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Jika akuntan tersebut tidak independen terhadap kliennya, maka opininya tidak akan memberikan tambahan apapun. Kode Etik Akuntan tahun 1994 menyebutkan bahwa “Independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang akuntan public untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya yang bertentangan dengan prinsip obyektivitas”. Independensi menyangkut kemampuan untuk bertindak obyektif.
Hal ini
hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang secara psikologis memiliki intelektual tinggi dan penuh dengan kejujuran. Oleh karena itu independensi adalah state of mind yang tidak mudah untuk diukur. Penilaian terhadap independensi terbatas pada evaluasi terhadap appearance, terhadap cara dan hasil kerja yang dilakukan oleh akuntan publik. Untuk tujuan praktis seorang akuntan publik harus bebas dari
24
hubungan-hubungan yang memiliki potensi untuk menimbulkan bias dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan klien. Nilai auditing bergantung pada persepsi publik akan independensi yang dimiliki auditor. Independensi dalam audit artinya mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan uji audit, evaluasi hasil audit, dan pelaporan audit. a. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Independensi Pendidikan akuntansi yang diajarkan di Indonesia memang telah memasukkan materi mengenai independensi akuntan publik tetapi masih terdapat persepsi dari masyarakat umum bahwa akuntan publik diragukan independensinya. Arens dan Loebbecke (1996) mendefinisikan “independensi sebagai berikut, auditing berarti berpegang pada pandangan yang tidak memihak di dalam penyelenggaraan pengujian audit, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit”. Sikap tidak memihak ini dapat dibentuk dalam dua sudut pandang yaitu : 1. Independensi dalam kenyataan (Independence in fact) yang berarti akuntan dapat menjaga sikap yang tidak memihak dalam melaksanakan pemeriksaan. 2. Independensi dalam penampilan (Independence in appearance) yang berarti akuntan bersikap tidak memihak menurut persepsi pemakai laporan keuangan. Antara independensi dalam sikap mental dan independensi dalam penampilan memiliki kaitan yang sangat erat, hal ini jika seorang auditor memiliki sikap mental independensi yang baik maka persepsi pemakai laporan keuangan akan menampilkan kecenderungan ke arah kepercayaan independensi itu sendiri.
25
Pada penelitian Kasidi (2007) terdapat lima faktor yang mempengaruhi independensi auditor. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut ukuran besarnya perusahaan audit, lamanya hubungan audit dengan klien, besarnya biaya jasa audit (audit fee), layanan jasa konsultasi manajemen, dan keberadaan komite audit. Dalam tesisnya Kasidi (2007) menjelaskan bahwa independensi dalam penampilan akuntan publik dianggap rusak jika ia mengetahui atau patut mengetahui keadaan atau hubungan yang mungkin mengkompromikan independensinya. Ada empat jenis risiko yang dapat merusak independensi akuntan publik, yaitu : 1. Self interest risk, yang terjadi apabila akuntan publik menerima manfaat dari keterlibatan keuangan klien. 2. Self review risk, yang terjadi apabila akuntan publik melaksanakan penugasan pemberian jasa keyakinan yang menyangkut keputusan yang dibuat untuk kepentingan klien atau melaksanakan jasa lain yang mengarah pada produk atau pertimbangan yang mempengaruhi informasi yang menjadi pokok bahasan dalam penugasan pemberian jasa keyakinan. 3. Advocacy risk, yang terjadi apabila tindakan akuntan publik menjadi terlalu erat kaitanya dengan kepentingan klien. 4. Client influence risk, yang terjadi apabila akuntan publik mempunyai hubungan erat yang kontinyu dengan klien, termasuk hubungan pribadi yang dapat mengakibatkan intimidasi oleh atau keramah-tamahan (familiarity) yang berlebihan dengan klien. Mempertahankan perilaku independen bagi auditor dalam memenuhi tanggungjawab mereka adalah sangat penting, namun yang lebih penting lagi adalah
26
bahwa pemakai laporan keuangan memiliki kepercayaan atas independensi itu sendiri. 2.2.3.3 Integritas Kriteria auditor dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara
(PERMENPAN) Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 adalah memiliki integritas yaitu harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal, dengan wajib mematuhi aturan perilaku sebagai berikut: a. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh; b. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas; c. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku; d. menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi; e. tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakantindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi; f. menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama auditor dalam pelaksanaan audit; g. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama auditor.
27
2.3 Perbedaan BPKP dan BPK Ditinjau dari administratif, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah sebuah lembaga negara Republik Indonesia, sama dan setingkat dengan lembaga negara lain seperti:
MPR-RI,
DPR-RI,
DPD-RI, Presiden dan Wakil Presiden Republik
Indonesia, MA-RI, dan MK-RI. Sedangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada di bawah Presiden, sama dan setingkat dengan LPNK lain seperti: Bappenas, BPN, BPS, BNN, BNPB, BKN, dan BKPM. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan dua badan yang berbeda. Dua lembaga negara ini sama-sama mempunyai fungsi pengawasan, tetapi BPK melakukan pengawasan Ekstern sedangkan BPKP melakukan pengawasan Intern. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat perbedaannya sebagai berikut: Tabel 2.2 Perbedaan BPK dan BPKP Subyek Dasar Hukum
Hubungan Kelembagaan Jenis Audit
Objek
Badan Pemeriksa Badan Pengawasan Keuangan Keuangan dan Pembangunan UU No 15 Tahun 2006 PP No. 6 Tahun 2008, Keppres No.103Tahun 2001, Perpres Nomor 64 Tahun 2005, Peppres Nomor 192 Tahun 2015 DPR, DPD, DPRD Ditunjuk & bertanggungjawab kepada Presiden Audit keuangan , Audit Audit kinerja, Audit dengan tujuan kinerja, Audit dengan tertentu tujuan tertentu Memeriksa pengelolaan Mengawasi kegiatan Kebendaharaan dan tanggung jawab Umum Negara yang bersumber dari keuangan Negara APBN dan penugasan khusus dari
28
Sifat
(termasuk keuangan Presiden daerah) – APBN dan APBD Eksternal Pemerintah Internal Pemerintah
Wewenang dan Melaksanakan fungsi pemeriksaan dan meminta keterangan dan/atau dokumen mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara; Membina jabatan fungsional Pemeriksa; Memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintah dan rancangan system pengendalian intern pemerintah, pemerintah pusat/pemerintah daerah Menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian negara; Memantau penyelesaian ganti kerugian Negara/daerah; Memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian Negara/daerah. http://www.bpk.go.id/
Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola Instansi Pemerintah. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, efisiensi, dan efektifitas.
1. Dasar Hukum serta Tugas Pokok dan Fungsi BPKP dan BPK Berdasarkan Keputusan Presiden No 103 tahun 2001, menjelaskan mengenai pembentukan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang didalamnya diuraikan halhal yang menjadi fungsi, tugas, wewenang dan pertanggungjawaban lembaga
29
tersebut. Dalam Keppres No. 103 tahun 2001 pasal 1, menjelaskan bahwa Lembaga Pemerintah Non Departemen yang selanjutnya disebut LPND adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. LPND merupakan lembaga yang bekerja berdasarkan permintaan dari presiden dan wajib melaporkan hasil kerjanya kepada presiden berdasarkan ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku. Kemudian dalam pasal 3 Perpres No. 11 Tahun 2005, yang termasuk LPND diantaranya adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), BAPPENAS, BPS, BIN dsb. Berdasarkan pasal tersebut,
bahwa posisi BPKP merupakan LPND yang
bertugas atas permintaan Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden. Titik berat
tugas BPKP adalah mencakup pengawasan baik pengawasan keuangan
pelaksanaan pemerintahan dan pengawasan kinerja pelaksanaan pemerintahan atau disebut pengawasan intern. Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008, BPKP merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berwenang melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi: kegiatan yang bersifat lintas sektoral; kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. Kemudian Fungsi pemeriksaan, sesuai dengan UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No
30
15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Nartocalonlegislator.blogspot. co.id) Selanjutnya, sesuai dengan PEPRES No. 192 Tahun 2014, fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) review,
yakni melaksanakan
evaluasi, pemamtauan, dan kegiatan pengawasan
audit,
lainnya terhadap
perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan
akuntabilitas pengeluaran keuangan Negara/daerah serta
pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang
seluruh
atau sebagian
keuangannya dibiayai oleh anggaran Negara/daerah. Fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melakukan audit adalah melakukan audit internal diantaranya pemeriksaan terhadap proyek-proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang
dialokasikan
untuk
pelaksanaan
dekonsentrasi,
tugas
pembantuan,
desentralisasi, dan pemeriksaan khusus (audit investigasi) untuk mengungkapkan adanya indikasi praktik Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan penyimpangan lain sepanjang itu membutuhkan keahlian dibidangnya, dan pemeriksaan terhadap pemanfaatan pinjaman dan hibah luar negeri (Kisnawati, 2012). Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 pasal 1, yang dimaksud dengan Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan pasal 6, BPK memiliki tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah
31
Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Kemudian, berdasarkan Pasal 7 UU No. 15 Tahun 2006 tersebut dan Pasal 23E Ayat 2 BAB VIIIA UUD 1945, BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Dengan demikian, jelas bahwa fungsi pemeriksaan terhadap entitas/lembagalembaga Negara ada pada tugas dan kewenangan BPK. Salah satunya adalah fungsi pemeriksaan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dasar Hukum terhadap BPK pun tertulis dalam UUD 1945 Bab VIII A Pasal 23 E, F, dan G. Serta UU RI No. 15 Tahun 2006 Ttg Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pengganti UU RI No. 5 Tahun 1973 Ttg Badan Pemeriksa Keuangan. UU RI No. 15 Tahun 2004 Ttg Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. UU RI No. 1 Tahun 2004 Ttg Perbendaharaan Negara. Dan UU RI No. 17 Tahun 2003 Ttg Keuangan Negara (nartocalonlegislator.blogspot.co.it). Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa BPKP merupakan LPND dan merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertugas dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden serta berwenang melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi: kegiatan yang bersifat lintas sektoral; kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.
Dan dalam
melaksanakan fungsinya BPKP melakukan audit internal terhadap proyek-proyek
32
yang dibiayai APBN dan APBD, dan pemeriksaan khusus (audit investigasi) untuk mengungkapkan adanya indikasi praktik Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan penyimpangan lain sepanjang itu membutuhkan keahlian dibidangnya, dan pemeriksaan terhadap pemanfaatan pinjaman dan hibah luar negeri. Sedangkan BPK memiliki tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. 2.4 K erangka Pikir Pada penelitian ini terdapat tiga variabel, yaitu kompetensi, independensi, dan integritas. Sebagai alur pemikiran dalam penjelasan penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut : Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran BPKP
Kompetensi 1. Pengetahuan 2. Pengalaman Elfarini (2007)
Independen - Netral - Tidak bias Arens dan Loebbecke (1996)
Analisis Deskriptif Hasil Pembahasan Kesimpulan
Integritas 1.Jujur, 2.Berani 3.Tanggung Jawab 4.Bijaksana,5.Teliti PERMENPAN No. PER/04/M.PAN/03 /2008
BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian dilakukan di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara yang terletak di Jalan Balai Kota I
No.
15 Kota Kendari. Sedangkan waktu penelitian sampai dengan
tahap perampungannya diperkirakan selama kurang lebih dua bulan. 3.2 Populasi dan Sampel Sugiyono (1999) menyebutkan bahwa “populasi adalah semua nilai, baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kualitatif maupun kuantitatif dari pada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas”. Populasi adalah keseluruhan obyek penlitian. Populasi penelitian ini adalah seluruh
auditor yang bekerja pada Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara yang berjumlah 62 orang yang berada di Kota Kendari. Alasannya karena Kota Kendari termasuk kota besar di Sulawesi Tenggara yang banyak berdiam atau tinggal auditor yang menuntut eksistensi auditor kompeten dan independen dalam melakukan
pemeriksaan
terhadap laporan keuangan dalam memberikan pendapat atas dasar hasil pemeriksaan yang berintegritas, obyektif sehingga keterlibatannya dalam penentuan hasil audit yang andal. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sensus, pada penelitian ini sampel yang diambil adalah seluruh auditor. Menurut Kuncoro (2003), sensus adalah sebuah teknik pengambilan sampel di mana semua populasi dijadikan 33
34
sampel, hal ini dilakukan karena populasi relatif kecil. Pengambilan sampel dengan metode ini memungkinkan penulis untuk melakukan perhitungan statistik untuk menentukan hubungan ketiga variabel yang akan diteliti. 3.3 Jenis dan Sumber Data 3.3.1 Jenis Data Adapun jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu data yang telah diolah dari jawaban kuesioner yang dibagikan kepada auditor yang bekerja pada Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. 3.3.2 Sumber Data Data berasal dari jawaban yang telah diisi oleh para auditor yang bekerja di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun jenis-jenis dari sumber data, yaitu : a) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber atau tempat di mana penelitian dilakukan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden. b) Data sekunder, yaitu sumber penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Sebagai suatu penelitian empiris maka data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui jurnal, buku, dan penelitian-penelitian terdahulu. 3.3.3 Pengumpulan Data 1) Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu data yang dikumpulkan melalui kuisioner dengan mengajukan daftar pertanyaan yang sudah disusun rapi,
35
terstruktur, dan tertulis kepada responden untuk diisi menurut pendapat pribadi sehubungan dengan masalah yang diteliti. Operasional penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara mendatangi langsung Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Kendari.. 2) Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu data yang dikumpulkan dari beberapa buku dan literatur tentang auditing yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. 3) Mengakses Website dan Situs-Situs, yaitu metode ini digunakan untuk mencari website maupun situs-situs yang menyediakan informasi sehubungan dengan masalah dalam penelitian. 3.4 Metode Analisis Data 3.4.1 Metode Analisis Deskriptif Metode analisis deskriptif yang dilakukan dalam peneliti ini adalah analisis deskriptif persentase. Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai variabel penelitian. Skala yang digunakan untuk menilai pertanyaan adalah skala Guttman, dimana skala pengukuran dengan tipe ini akan didapat jawaban tegas “Ya-Tidak” Nasution (2003) untuk mengetahui persentase jawaban responden terhadap kompetensi, independensi, dan integritas auditor internal pada Kantor BPKP Perwakilan Provensi Sulawesi Tenggara, peneliti menggunakan rumus sebagai berikut: Persentase =
36
Persentase kecenderungan skor yang diperoleh selanjutnya dibandingkan dengan kriteria interprestasi skor kuisioner, sebagai berikut: ≤ 59%
=Tidak memadai
60% -69%
= Kurang memadai
70%-79%
= Cukup memadai
80%-89%
= Memadai
90%-100%
= Sangat memadai
3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu Kompetensi, independensi dan Integritas,
yang
dijabarkan
dengan
indikator
sesuai
Permenpan
Nomor:
PER/04/M.PAN/03/2008 dan Permenpan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008, sebagai berikut:
.
37
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Variabel Kompetensi Elfarini (2007)
Independensi Arrens, Loebbecke (1996)
Integritas Permenpan Nomor: PER/04/M.PA N/03/2008
Defenisi Indikator Auditor harus a. Pengetahuan mempunyai 1. Pendidikan pengetahuan,ket formal erampilan, dan 2. Pendidikan kompetensi profesi lainnya yang b. Pengalaman diperlukan untuk 1. Pelatihan melaksanakan teknis tanggung jawab 2.Pengalaman bidang auditing
Auditor harus memiliki sikap netral dan tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pekerjaan yang dilakukannya Kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya.(P usdiklatwas BPKP: 2009)
a. Netral 1. Memiliki obyektifitas b. Tidak Bias 1. Gangguan pribadi 2.Gangguan eksternal 3.Gangguan organisasi
a. Jujur b. Berani c. Tanggung Jawab d. Bijaksana e. Teliti
Skala Guttman
Instrumen Kuisioner
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Gambaran Umum 4.1.1. Sejarah Singkat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) BPKP tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perkembangan lembaga pengawasan sejak sebelum era kemerdekaan. Dengan besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936 secara eksplisit ditetapkan bahwa Djawatan Akuntan Negara (Regering Accountantsdienst) bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan aparat pengawasan pertama di Indonesia adalah Djawatan Akuntan Negara (DAN). Secara struktural DAN yang bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan negara berada di bawah Thesauri Jenderal pada Kementerian Keuangan. Dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang Instruksi bagi Kepala Djawatan Akuntan Negara (DAN), kedudukan DAN dilepas dari Thesauri Jenderal dan ditingkatkan kedudukannya langsung di bawah Menteri Keuangan. DAN merupakan alat pemerintah yang bertugas melakukan semua pekerjaan akuntan bagi pemerintah atas semua departemen, jawatan, dan instansi di bawah kekuasaannya. Sementara itu fungsi pengawasan anggaran dilaksanakan oleh Thesauri Jenderal. Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966 dibentuklah Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN) pada Departemen Keuangan. Tugas DDPKN (dikenal kemudian sebagai DJPKN) meliputi pengawasan anggaran dan pengawasan badan usaha/jawatan, yang semula menjadi tugas DAN dan Thesauri Jenderal. DJPKN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan seluruh pelaksanaan anggaran 38
39
negara, anggaran daerah, dan badan usaha milik negara/daerah. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1971 ini, khusus pada Departemen Keuangan, tugas Inspektorat Jendral dalam bidang pengawasan keuangan negara dilakukan oleh DJPKN. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 diterbitkan pada tanggal 30 Mei 1983. DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP adalah diperlukannya badan atau lembaga pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi obyek pemeriksaannya.
Keputusan
Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut
menunjukkan bahwa Pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP sesuai dengan proporsinya dalam konstelasi lembaga-lembaga Pemerintah yang ada. BPKP dengan kedudukannya yang terlepas dari semua departemen atau lembaga sudah barang tentu dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan obyektif. Tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005. Dalam Pasal 52 disebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yang dilakukan BPKP diarahkan lebih bersifat preventif atau pembinaan dan tidak sepenuhnya audit atau represif.
40
Kegiatan sosialisasi, asistensi atau pendampingan, dan evaluasi merupakan kegiatan yang mulai digeluti BPKP. Sedangkan audit investigatif dilakukan dalam membantu aparat penegak hukum untuk menghitung kerugian keuangan negara. Masa reformasi ini BPKP banyak mengadakan Memorandum of Understanding
(MOU)
atau
Nota
Kesepahaman
dengan
pemda
dan
departemen/lembaga sebagai mitra kerja BPKP. MoU tersebut pada umumnya membantu mitra kerja untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mencapai good governance. Sesuai arahan Presiden RI tanggal 11 Desember 2006, BPKP melakukan reposisi dan revitalisasi fungsi yang kedua kalinya. Reposisi dan revitalisasi BPKP diikuti dengan penajaman visi, misi, dan strategi. Visi BPKP yang baru adalah "Auditor Intern Pemerintah yang Proaktif dan Terpercaya dalam Mentransformasikan Manajemen Pemerintahan Menuju Pemerintahan yang Baik dan Bersih". Pada akhir 2014, sekaligus awal pemerintahan Jokowi, peran BPKP ditegaskan lagi melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BPKP berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional. Presiden juga mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan
Penyelenggaraan
Fungsi
Pengawasan
Intern
Dalam
Rangka
Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dengan menugaskan Kepala BPKP untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/ daerah, meliputi: a.
41
audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea dan cukai; b. audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Instansi Pemerintah, Badan Hukum lain, dan Wajib Bayar; c. audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah; d. audit dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset negara/ daerah; e. audit dan evaluasi terhadap program/kegiatan strategis di bidang kemaritiman, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan; f. audit dan evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan
nasional/daerah;
g.
evaluasi
terhadap
penerapan
sistem
pengendalian intern dan sistem pengendalian kecurangan yang dapat mencegah, mendeteksi, dan menangkal korupsi; h. audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang efektif; i. audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundangan. 4.1.2
Struktur Organisasi Susunan struktur organisasi BPKP Provinsi Sultra terdiri :
1. Kepala Perwakilan. 2. Bidang Tata Usaha. Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program pengawasan, urusan kepegawaian, keuangan, urusan dalam, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan dan pelaporan hasil pengawasan. Tugas dan fungsi Bidang Tata Usaha Perwakilan BPKP Sultra meliputi: a. Penyusunan rencana dan program pengawasan
42
b. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam, perlengkapan dan rumah tangga c. Pengelolaan perpustakaan d. Penyusunan laporan berkala hasil pengawasan 3. Bidang Instansi Pemerintah Pusat (IPP) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, pelaksanaan pengawasan instansi pusat, dan pinjaman / bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, serta pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah pusat dan evaluasi hasil pengawasan. Tugas dan fungsi Bidang IPP Perwakilan BPKP Provinsi Sultra meliputi: a. Pengawasan lintas sektoral Bidang Perekonomian b. Pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Perekonomian c. Pengawasan atas proyek pinjaman hutang luar negeri (PHLN) d. Pengawasan lintas sektoral Bidang Polsoskam e. Pengawasan Bendahara Umum Negara Bidang Polsoskam f. Pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam g. Bimbingan teknis/asistensi penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah h. Optimalisasi penerimaan Negara i. Pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Polsoskam j. Pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah. 4. Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD). Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan pengawasan instansi
43
pemerintah daerah atas permintaan daerah serta pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas, dan evaluasi hasil pengawasan. Mengacu pada tugas dan fungsi serta wewenang BPKP seperti diatur dalam PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan sesuai dengan peran sebagai Auditor Internal Pemerintah yang meliputi consulting dan Assurenace, Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) BPKP Perwakilan Provinsi Sultra, antara lain: a. Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah/Barang Milik Daerah mulai dari
Penganggaran
sampai
dengan
Pertanggungjawaban
dan
Implementasi SIMDA Keuangan/PMD/Pendapatan sebagai alat bantu bagi Pemerintah Daerah; b. Asistensi dalam Implementasi Probity Audit atas Pengadaan Barang Jasa yang strategis dan bernilai material, mulai dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan; c. Asistensi
Implementasi
Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi
Pemerintah (SAKIP); d. Asistensi Implementasi SPIP. e. Asistensi Penyusunan Action Plan terhadap hasil audit. 5. Bidang Akuntan Negara (AN). Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan pemeriksaan serta evaluasi pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabilitas kinerja badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil, dan kontrak kerja sama, badan-badan lain yang di dalamnya
44
terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan daerah, serta evaluasi hasil pengawasan Tugas dan fungsi Bidang Akuntan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Sultra, dengan produk layanan sebagai berikut: a. Audit Kinerja PDAM; b. Bimtek/Asistensi Penerapan SAK-ETAP PDAM; c. Asistensi Penyusunan Corporate Plan; d. Asistensi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) PDAM; e. Asistensi Majanemen Asset; f. Asistensi KPI; g. Asistensi Penyusunan Syarat Administrasi BLUD; h. Evaluasi Kinerja BLUD RSUD; i. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan BLUD; j. Bimtek/Asistensi Penerapan GCG BUMD; k. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan BUMD; l. Sosialisasi dan Asistensi Manajemen Resiko; m. Audit Tujuan Tertentu. 6. Bidang
Investigasi.
Bidang
ini
mempunyai
tugas
melaksanakan
penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan pemeriksaan terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya.
45
Tugas dan fungsi Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Sultra meliputi: a. Sosialisasi masalah korupsi b. Bimtek/asistensi implementasi FCP c. Kajian pengawasan d. Audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim e. Audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik f. Audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya 7. Bidang P3A (Perencanaan, Pelaporan, dan Pembinaan APIP). Mempunyai tugas terlaksananya dukungan capaian kinerja unit Perwakilan BPKP melalui perencanaan dan pelaporan hasil pengawasan serta terlaksananya pengelolaan dan pembinaan JFA dan APIP secara efektif dan optimal sesuai dengan kebutuhan stakeholders Skema 4.1 Struktur Organisasi BPKP Provinsi Sultra Kepala Perwakilan BPKP
Bidang Tata Usaha
Kasubag Kepegawaian
Korwas Bidang IPP
Korwas Bidang APD
Kasubag Keuangan
Korwas Bidang Akuntan Negara
Kasubag Umum
Korwas Bidang Investigas i
Korwas Bidang P3A
46
4.1.3 Visi dan Misi BPKP Provinsi Sultra 4.1.3.1 Visi BPKP Provinsi Sultra Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas 4.1.3.2 Misi BPKP Provinsi Sultra 1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik dan bebas KKN. 2. Membina penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah instansi pusat dan daerah 3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten 4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/Pemerintah. 4.2 Hasil Penelitian 4.2.1 Tingkat Pengembalian Kuisioner Data penelitian ini dari hasil jawaban atas kuisioner yang dibagikan kepada auditor BPKP Provinsi Sultra yang berjumlah 62 kuisioner. Adapun pembagian dan pengembalian kuisioner penelitian ditunjukkan pada tabel berikut ini:
47
Tabel 4.1
No . 1. 2.
Deskripsi dan Persentase Pembagian dan pengembalian kuisioner Uraian
Jumlah (rangkap) 62 2
Kuisioner yang dibagi Kuisioner yang tidak kembali 3. Kuisioner yang kembali 60 yang dapat 4. Kuisioner 60 dianalisis 5. Kuisioner yang tidak dapat 2 dianalisis ( Sumber: Data hasil pengembalian kuisioner tahun 2016)
Persentase (%) 100 3,22 96,77 96,77 3,23
Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase kuisioner yang kembali (responden rate) adalah sebesar 96,77% yaitu sebanyak 60 kuisioner. Kuisioner yang dapat dianalisis berjumlah 60 dengan persentase sebesar 96,77%. Penelitian yang dilakukan pada BPKP Provinsi Sultra terdiri dari 3 variabel dengan 29 item pertanyaan yang diajukan kepada responden dan memberikan persentase pada jawaban yang diberikan oleh responden tersebut. 4.2.2 Karakteristik Responden Karakteristik responden dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, jurusan, jabatan dan masa kerja. Sebanyak 62 kuesioner yang disebarkan kepada responden, 60 yang dikembalikan. Dengan demikian tingkat pengembalian kuesioner responden yang diperoleh adalah 96,77%. Adapun gambaran mengenai responden pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 4.2.2.1 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin Hasil penelitian yang dilakukan atas kuesioner yang disebarkan kepada 60 Responden Bidang Kordinator Pengawasan (Korwas) BPKP Provinsi Sultra, maka diperoleh data untuk karakteristik Jenis Kelamin responden sebagai berikut:
48
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Jenis Kelamin
Frekuensi (Orang)
Persentase (%)
Laki-laki
42
70
Perempuan
18
30
Jumlah
60
100
Sumber: Data Primer diolah 2016 Tabel di atas dapat dikemukakan bahwa jumlah responden
laki-laki
mayoritas lebih banyak dibandingkan dengan perempuan, dimana jumlah lakilaki sebanyak 42 orang atau 70% dari total responden dan perempuan berjumlah 18 orang atau 30% dari total jumlah responden yaitu 60 orang. 4.2.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Hasil penelitian yang diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada 60 orang responden Bidang Korwas BPKP Provinsi Sultra, menunjukkan data tentang karakteristik Pendidikan Responden sebagai berikut: Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tingkat Frekuensi Persentase Pendidikan (Orang) (%) 12 20% D3 45 75% S1 3 5% S2 Jumlah 60 100 Sumber : Data primer diolah 2016 Tabel di atas dapat dikemukakan bahwa Bidang Korwas yang menjadi responden dalam penelitian ini mayoritas lulusan pendidikan akuntansi program Strata (S1), yakni sebanyak 45 orang atau 75%, Diploma (D3), yakni sebanyak 12 orang atau 20%, total responden.
dan program PascaSarjana (S2) sebanyak 3 orang atau 5% dari
49
4.2.2.3 Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan /Jurusan Hasil penelitian yang diperoleh memalui kuisioner yang disebarkan kepada Responden Bidang Korwas BPKP Provinsi Sultra, menampilkan data karakteristik Pendidikan/ Jurusan Responden sebagai berikut: Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan/Jurusan Pendidikan / Jurusan
Frekuensi (Orang)
Persentase
Akuntansi
52
88%
Manajemen
5
9%
Statistik
1
1%
Komputer
1
1%
Pertanian
1
1%
Jumlah
60
100%
Sumber : Data Primer diolah 2016 Tabel di atas dapat dikemukakan bahwa Bidang Korwas yang menjadi responden dalam penelitian ini mayoritas lulusan pendidikan/jurusan akuntansi yakni sebanyak 52 orang atau 88%, disusul pendidikan/jurusan manajemen yakni sebanyak 5 orang atau 9%, pendidikan/jurusan statistik, komputer, dan pertanian masing-masing 1 orang atau masing-masing 1% dari total responden. 4.2.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan Hasil penelitian yang diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada Responden Bidang Korwas BPKP Provinsi Sultra, menampilkan data karakteristik Jabatan Responden sebagai berikut:
50
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan Jabatan Bidang IPP
Frekuensi (Orang) 17
Persentase (%) 28.33
Bidang APD
17
28,33
Bidang Akuntan Negara
8
13,33
Bidang Investigasi
8
13,33
Bidang P3APIP
10
16,67
60
100
Jumlah Sumber : Data primer diolah 2016
Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa Bidang IPP (Instansi Pemerintah Pusat) ini berjumlah 17 orang atau 28,33%, Bidang APD (Akuntabilitas Pemerintah Daerah) berjumlah 17 orang atau 28,33%, Bidang Akuntan Negara berjumlah 8 orang atau 13,33%, Bidang Investigasi berjumlah 8 orang atau 13,33%, dan Bidang P3APIP (Perencanaan, Pelaporan, dan Pembinaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) berjumlah 10 orang atau 16,67%. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum responden yang berada pada BPKP Provinsi Sultra mayoritas melakukan tugas pengawasan pada kebijakan/prosedur-prosedur yang ada. 4.2.2.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja Hasil penelitian yang diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada Responden Korwas BPKP Provinsi Sultra, diperoleh data tentang karakteristik Masa Kerja Responden sebagai berikut:
51
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja Masa Kerja Frekuensi (Tahun) (Orang) 32 1-10 10 11-20 18 21-40 Jumlah 60 Sumber : Data primer diolah 2016 Tabel di atas menampilkan
Persentase (%) 53,33 16,67 30 100
mayoritas responden BPKP Provinsi Sultra
memiliki masa kerja 1 - 10 tahun yakni sebanyak 32 orang dengan persentase 53.33% dari 60 jumlah Responden. Jumlah untuk masa kerja 11-20 tahun adalah 10 orang atau 16.67% dan jumlah untuk masa kerja 21-40 adalah 18 orang atau 30% dari total jumlah responden. Hal tersebut berarti mayoritas auditor BPKP Provinsi Sultra memiliki pengalaman memadai berdasarkan masa kerja yang sudah mereka lewati. 4.2.3 Kualifikasi Kompetensi Auditor Internal pada BPKP Provinsi Sultra Kompetensi yang dimiliki seorang auditor tidak terlepas dari pendidikan formal. Namun pendidikan formal tidak cukup untuk menjawab tantangan perubahan yang terjadi diperlukan pelatihan audit berkelanjutan sehingga kompetensi auditor memadai dan menghasilkan kualitas audit yang baik. Adapun distribusi jawaban kuisioner untuk kompetensi yang dimiliki auditor internal pada BPKP Provinsi Sultra dan presentase kecendrungan jawabanya adalah sebagai berikut :
52
Tabel 4.7 Distribusi Jawaban untuk Kompetensi No Pertanyaan 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Jawaban Ya 48 45 60 60 50 60 57 57 437
Jawaban Tidak 12 15 0 0 10 0 3 3 43
Total 60 60 60 60 60 60 60 60 480
Sumber : Data primer diolah 2016
Persentase kecenderungan skor jawaban kuisisoner adalah sebagai berikut:
Persentase =
Persentase Kompetensi =
= 91%
Diagram 4.1 Persentase Kompetensi Berdasarkan Hasil Jawaban Kuisioner
100% 80%
Ya 60% 40%
20% 0%
Tidak
53
Berdasarkan tabel 4.7 dan diagram 4.1 di atas menunjukan perhitungan persentase kompetensi auditor internal dari hasil kuisioner yang telah disebar sesuai jumlah pertanyaan dan banyaknya responden yang telah dikemukakan yaitu sebanyak 8 pertanyaan dan 60 responden, dengan jumlah 437 (91%) jawaban YA dan jumlah 43 (9%) jawaban Tidak. Dari jawaban para responden , menunjukkan tingkat persentase kompetensi auditor internal pada BPKP Provinsi Sultra mencapai 91%. Dengan demikian tingkat persentase kompetensi auditor internal pada BPKP Provinsi Sultra dikatakan sangat memadai, sehingga auditor internal pada BPKP Provinsi Sultra memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sangat memadai dalam pelaksanaan tugasnya. 4.2.4 Independensi Auditor pada BPKP Provinsi Sultra Semua yang berkaitan dengan audit harus independen dan auditor harus bebas dari intervensi dan menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan hasil audit. Menolak menerima penugasan audit jika pada saat yang sama mempunyai hubungan yang dekat
dengan auditi,
melaporkan kepada pimpinan APIP mengenai situasi jika independensi atau obyektivitas terganggu dan pimpinan APIP harus menggantikan auditor yang menghadapi gangguan terhadap konflik kepentingan serta menolak suatu pemberian dari auditi jika dapat dipengaruhi oleh pandangan subyektif dari pihak manapun. Adapun distribusi jawaban indepedensi dan persentase kecenderungan skor jawaban yang didapatkan peneliti di BPKP Provinsi Sultra sebagai berikut:
54
Tabel 4.8 Distribusi Jawaban untuk Independensi No Jawaban Jawaban Pertanyaan Ya Tidak 1 60 0 2 60 0 3 60 0 4 56 4 5 55 5 6 54 6 7 60 0 8 60 0 Total 465 15
Total 60 60 60 60 60 60 60 60 480
Sumber : Data primer diolah 2016
Persentase kecenderungan skor jawaban kuisioner adalah sebagai berikut: Persentase = Independensi =
Persentase = 97%
Diagram 4.2 Presentase Independensi berdasarkan hasil jawaban kuisioner
100% 80% 60%
Ya Tidak
40%
20% 0%
Berdasarkan tabel 4.8 dan diagram 4.2 di atas, menjelaskan perhitungan persentase independensi APIP dan auditor internal dari hasil kuisioner yang telah disebar sesuai jumlah pertanyaan dan banyaknya responden yang telah dikemukakan yaitu sebanyak 8 pertanyaan dan 60 responden, dengan jumlah 465 (97%) jawaban YA dan 15 (3%) jawaban Tidak. Dari jawaban para responden,
55
diketahui tingkat persentase independensi auditor internal pada BPKP Provinsi Sultra mencapai 97%. Dengan demikian tingkat persentase independensi auditor internal pada BPKP Provinsi Sultra dikatakan sangat memadai. 4.2.5 Integritas Auditor pada BPKP Provinsi Sultra Kode etik IAI dan APIP, menegaskan bahwa setiap auditor harus mempertahankan integritas yang tinggi dalam menjalankan setiap tugasnya. Dalam mempertahankan integritas setiap auditor akan tetap mempunyai kejujuran, komitmen, berani dan tanpa prestensi dan mempertahankan obyektifitas, bertindak adil tanpa dipengaruhi oleh tekanan atau permintaan tertentu maupun kepentingan pribadinya dalam pekerjaan yang dilaksanakannya, sehingga kinerja yang dihasilkan menjadi lebih baik. Adapun
distribusi jawaban mengenai integritas dan persentase
kecenderungan skor jawaban adalah sebagai berikut: Tabel 4.9 Distribusi Jawaban untuk Integritas No Pertanyaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total
Jawaban Ya 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 45 765
Jawaban Tidak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
Sumber : Data primer diolah 2016
Total 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 780
56
Persentase kecenderungan skor jawaban kuisioner adalah sebagai berikut:
Persentase =
Diagram 4.1 Persentase Integritas =
= 98%
Diagram 4.3 Persentase Integritas Berdasarkan Hasil Jawaban Kuisioner
100% 80% Ya 60%
Tidak
40% 20% 0%
Berdasarkan tabel 4.9 dan diagram 4.3 di atas, perhitungan persentase integritas auditor internal dari hasil kuisioner yang telah disebar sesuai jumlah pertanyaan dan banyaknya responden yang telah dikemukakan yaitu sebanyak 13 pertanyaan dan 60 responden, dengan jumlah 765 (98%) jawaban Ya dan 15 (2%) jawaban Tidak. Dari jawaban para responden, diketahui tingkat persentase integritas auditor internal pada BPKP Provinsi Sultra mencapai 98%. Dengan demikian tingkat persentase integritas auditor internal pada BPKP Provinsi Sultra dikatakan sangat memadai, sehingga auditor internal pada BPKP Provinsi Sultra memiliki moral yang baik dan sikap jujur dalam mengungkapkan temuan audit, berani mengambil pendapat sesuai dengan fakta meskipun mengabaikan
57
tekanan auditi, bertanggung jawab dan bijaksana. Keempat unsur ini diperlukan untuk membangun kepercayaan dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang tepat. 4.3 Pembahasan Analisis Kompetensi, Indepedensi dan Integritas Auditor Internal pada BPKP Provinsi Sultra Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada BPKP Provinsi Sultra maka penulis berpendapat bahwa kompetensi, independensi dan integritas yang dimiliki auditor internal pada BPKP sangat memadai, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian terhadap indikator yang telah diteliti. Adapun penjabarannya sebagai berikut: 4.3.1 Kompetensi Auditor Internal pada BPKP Provinsi Sultra Karakteristik pendidikan auditor BPKP Provinsi Sultra mayoritas uditor memiliki pendidikan formal
menunjukkan
sarjana strata satu akuntansi
bahkan beberapa orang adalah lulusan pascasarjana. Dengan tingkat pendidikan yang memadai ini menunjukkan tingkat kualitas kompetensi auditor sehingga dengan kompetensi
tersebut auditor dapat melakukan audit secara obyektif,
cermat, dan saksama. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Elfarini (2007) bahwa auditor yang memiliki kompetensi yang memadai dapat melakukan audit secara obyektif. Sedang Harhinto (2004) menemukan bahwa
dengan
pengetahuan atau kompetensi akan mempengaruhi keahlian auditor yang pada gilirannya akan menentukan kualitas audit. Karakteristik lama masa kerja auditor BPKP Provinsi Sultra terkait erat dengan pengalaman yang dimiliki auditor.
Separuh jumlah auditor BPKP
Provinsi Sultra memiliki masa kerja 11 samapi 40 tahun, suatu masa kerja yang
58
sangat memadai. Sejalan dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa semua auditor menyatakan bahwa lamanya bekerja sebagai auditor membuat auditor lebih mudah memahami masalah yang terkait dengan tugas pengawasan. Mayangsari (2003) mengatakan bahwa auditor yang berpengalaman memiliki keunggulan dalam hal, yaitu mendeteksi kesalahan, memahami kesalahan secara akurat, dan mencari penyebab kesalahan. Sedangkan Lauw Tjun Tjun (2012) memberikan bukti empiris bahwa seseorang yang berpengalaman dalam suatu bidang subtantif memiliki lebih banyak hal yang tersimpan dalam ingatannya. Semakin banyak pengalaman seseorang, maka hasil pekerjaannya semakin akurat dan lebih banyak mempunyai memori tentang struktur kategori yang rumit. Sejalan
dengan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Kurniawan
(2016) tentang kompetensi auditor BPKP Provinsi Sultra yakni mayoritas menjawab sangat setuju bahwa auditor dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk memilki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas, tuntutan ini bukan saja dilakukan berdasarkan penugasan dalam seminar, lokakarya, atau pelatihan dari intansinya melainkan juga dilakukan secara mandiri oleh auditor yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa auditor BPKP Provinsi Sultra memegang teguh sikap dan prinsip kompetensi. Karakteristik pendidikan dan masa kerja (pengalaman)
auditor BPKP
Provinsi Sultra ini telah selaras dengan tingkat persentase kompetensi auditor internal pada BPKP Provinsi Sultra. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan tingkat persentase kompetensi auditor menunjukkan bahwa
sebesar 91%. Ini
auditor internal BPKP Provinsi Sultra
memiliki
59
kompetensi sangat memadai. Kompetensi auditor dapat dilihat dari pendidikan formal, pengetahuan, pengalaman dengan masa kerja rata-rata cukup lama dan kompetensi lainnya yang dimiliki. Auditor juga mempunyai Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) yang dapat menunjang kompetensi yang dimiliki dan mempunyai pengetahuan teknis dalam bidang audit serta mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan sehingga menunjang kompetensi auditor. Selanjutnya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya auditor internal pada BPKP Provinsi Sultra telah mempunyai kompetensi yang sangat memadai sehingga diharapkan mampu menghasilkan laporan audit yang baik dan berkualitas. 4.3.2 Independensi Auditor Internal pada BPKP Provinsi Sultra Kode etik akuntan tahun 1994 menyatakan bahwa independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang auditor. Independensi menyangkut kemampuan untuk bertindak obyektif. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh seorang auditor yang secara psikologis memiliki intelektual tinggi atau pendidikan tinggi yang telah dimiliki mayoritas auditor BPKP Provinsi Sultra. Arens dan Loebbecke (1996) mengatakan independensi adalah sikap tidak memihak
di
dalam
menyelenggarakan
pengujian
audit,
evaluasi
hasil
pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit. Sikap ini terbentuk dalam dua sudut pandang yaitu pertama independensi dalam kenyataan berarti auditor menjaga sikap tidak memihak dalam melaksanakan pemeriksaan, dan kedua independensi dalam penampilan berarti auditor bersikap tidak memihak menurut persepsi pemakai laporan keuangan. Hasil jawaban responden atas item pertanyaan bahwa auditor bersikap netral dan tidak bias menunjukkan bahwa semua responden menjawab Ya, berarti auditor sangat menjunjung tinggi sikap ini, dan pada item
60
pertanyaan bahwa jika independensi atau obyektivitas terganggu baik secara fakta maupun secara penampilan maka auditor melaporkan kepada pimpinan APIP, mayoritas responden pada item ini
menjawab Ya, ini menunjukkan bahwa
mayoritas auditor BPKP Provinsi Sultra menjunjung tinggi sikap independensi dan obyektivitas dalam melaksanakan tugasnya. Hasil penelitian Kurniawan (2016) pada indikator obyektivitas auditor BPKP Provinsi Sultra, mayoritas responden menjawab sangat setuju dengan sikap ini. Hal ini menunjukkan bahwa auditor BPKP Provinsi Sultra memegang teguh sikap dan prisip obyektivitas yang harus dimilki oleh seorang auditor, hal mana telah sejalan dengan hasil penelitian yang dilaksanakan ini. Secara keseluruhan
tingkat persentase independensi auditor internal
BPKP Provinsi Sultra dari hasil penelitian ini menunjukkan tingkat persentase sebesar 97%. Hal ini menunjukkan independensi auditor sangat memadai. Auditor dalam melaksanakan tugasnya sangat independen. Hal ini dapat dilihat dalam melaksanakan tugasnya auditor
bebas dari intervensi dan menghindari konflik
kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan hasil audit. Memiliki sikap netral dan tidak bias. Menolak menerima penugasan audit jika pada saat yang sama mempunyai hubungan yang dekat
dengan auditi,
melaporkan kepada pimpinan APIP mengenai situasi jika independensi atau obyektivitas terganggu dan pimpinan APIP
menggantikan auditor yang
menghadapi gangguan terhadap konflik kepentingan serta auditor menolak suatu pemberian dari auditi jika dapat dipengaruhi oleh pandangan subyektif dari pihak manapun. Dengan demikian auditor bekerja secara objektif dengan menyimpulkan temuan berdasarkan bukti yang relevan dan akurat.
61
Independensi adalah kebebasan dari kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas audit intern. Independensi dan obyektivitas auditor BPKP Provinsi Sultra sangat tinggi dan sangat memadai juga karena didukung pimpinan APIP atau BPKP yang memiliki akses langsung dan tak terbatas kepada atasan pimpinan APIP atau BPKP bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI, untuk mencapai tingkat independensi yang diperlukan dalam melaksanakan tanggung jawab aktivitas audit intern secara efektif. Ancaman independensi ini dikelola pada tingkat individu auditor. Dengan demikian, auditor BPKP Provinsi Sultra bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun dalam membuat keputusan. Keputusan tersebut dibuat dengan mengabaikan kepentingan pribadi, kelompok dan pihak manapun, tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Independensi ini dapat tercapai juga karena didukung oleh moral atau integritas auditor BPKP Provinsi Sultra yang sangat memadai, hal ini dapat dilihat pada pembahasan selanjutnya. 4.3.3 Integiritas Auditor Internal pada BPKP Provinsi Sultra Kriteria auditor sesuai Permenpan No: Per/04/M.Pan/03/2008 adalah auditor harus memiliki integritas yaitu dengan memiliki kepribadian yang dilandasi
oleh unsur
berani, jujur, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk
membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal. Hasil penelitian pada indikator keberanian ini menunjukkan bahwa semua responden menjawab Ya pada item (1,2, dan 3) pertanyaan bahwa auditor tidak takut dari intimidasi dan tidak tunduk karena tekanan yang dilakukan oleh orang lain guna mempengaruhi sikap dan pendapatnya; auditor
memiliki rasa
percaya diri yang besar dalam menghadapi berbagai kesulitan; dan auditor tetap
62
mengungkapkan semua hasil audit yang sebenarnya, walaupun ada tekanan dari pihak lain. Dalam memenuhi kewajiban atas aturan perilaku melaksanakan tugasnya secara jujur, hasil penelitian menunjukkan bahwa semua responden menjawab Ya pada item pertanyaan bahwa auditor meyakini dalam pekerjaan, kejujuran akan bermanfaat dalam jangka panjang;
auditor menolak menerima fasilitas dalam
bentuk apapun yang bukan haknya; dan auditor tidak membenarkan tindakan yang melanggar hukum, yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang atau suatu unit organisasi termasuk objek pemeriksaannya sendiri. Jadi dalam hal ini auditor telah
berperilaku jujur dengan tindakan dan sikap terpuji. Dalam memenuhi perilaku bertanggung jawab sebagai auditor yang dapat dipercaya guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal tercermin
dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua responden
menjawab Ya pada item pertanyaan bahwa dalam pelaksanaan audit, auditor mempertimbangkan kepentingan negara; dan auditor benar-benar menjalankan pemeriksaan berdasarkan peraturan dan prosedur yang ditetapkan walaupun tidak diawasi. Sedangkan dalam memenuhi kewajiban mematuhi perilaku bijaksana sebagai auditor tercermin dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua responden menjawab Ya pada item pertanyaan bahwa auditor dalam melaksanakan tugas, auditor selalu mempertimbangkan permasalahan berikut akibat-akibatnya dengan seksama; dan auditor mengemukakan kelemahan dan saran perbaikan yang dianggap benar dan tidak merugikan objek pemeriksaan.
63
Untuk memenuhi kewajiban aturan perilaku teliti dalam melaksanakan tugas audit investigasi tercermin
dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
mayoritas responden menjawab Ya pada item pertanyaan bahwa auditor dalam audit investigasi ketelitian auditor sangat diperlukan agar dokumen hasil pemeriksaan tidak mudah dianulir tersangka; dan auditor selalu mengungkapkan semua fakta-fakta yang diketahuinya selama pemeriksaan, dalam batasan kerahasiaan objek pemeriksaan. Dengan demikian auditor BPKP Provinsi Sultra telah menunjukkan dan memiliki integritas yaitu dengan memiliki kepribadian yang dilandasi perilaku berani, jujur, bijaksana dan teliti serta bertanggung jawab, menunjukkan kesetiaan kepada profesi dan organisasi, mematuhi peraturan perundang-undangan, menjaga citra, tidak menjadi bagian kegiatan ilegal yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi. Selaras dengan penelitian ini, hasil penelitian Kurniawan (2015) pada indikator integritas menunjukkan bahwa mayoritas menjawab setuju dan sangat setuju pada item pernyataan Integritas yang menjelaskan bahwa auditor dituntut untuk memiliki kepribadian yang dilandasi sikap jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang handal. Hal ini menunjukkan bahwa BPKP Provinsi Sultara memegang teguh sikap dan prinsip integritas dalam melaksanakan setiap penugasannya. Pada penelitian ini secara keseluruhan tingkat persentase integritas auditor internal pada BPKP Provinsi Sultra dengan indikatornya yakni berani, jujur, tanggung jawab, bijaksana, dan teliti menunjukkan tingkat persentase sebesar 98%. Hal ini menunjukkan auditor BPKP Provinsi Sultra mempunyai integritas
64
sangat memadai. Maka dapat dilihat dalam menjalankan tugasnya auditor tidak takut dari intimidasi dan tidak tunduk karena tekanan yang dilakukan orang lain, menolak menerima fasilitas dalam bentuk apapun yang bukan haknya, tidak membenarkan tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang, mengungkapkan semua fakta-fakta yang diketahuinya dalam batasan kerahasiaan obyek pemeriksaan, dan teliti dalam audit investigasi agar dokumen tidak mudah dianulir tersangka serta menjalankan pemeriksaan berdasarkan peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan kepentingan negara. Dengan demikian auditor BPKP Provinsi Sultra telah memiliki integritas yang merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan dalam melaksanakan tugas bagi auditor dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Hasil penelitian ini diperoleh melalui kuisioner yang berisi pertanyaanpertanyaan yang berhubungan erat dengan kompetensi, indepedensi dan integritas auditor internal pada BPKP Provinsi Sultra sebagai berikut: Tabel 4.10 Perhitungan Kompetensi, Indenpedensi dan Integiritas Auditor Internal pada BPKP Provinsi Sultra Berdasarkan Hasil Jawaban Kuisioner Semua Variabel Variabel Kompetensi Independensi Integritas Jumlah
Jawaban Jawaban Ya Tidak 437 43 465 15 765 15 1667 73
Sumber : Data primer diolah 2016
Jumlah Jawaban 480 480 780 1740
65
Persentase =
Persentase =
= 95.80%
Diagram 4.4 Persentase Kompetensi, Indenpedensi dan Ingteiritas Auditor Internal BPKP Sultra Berdasarkan Hasil Jawaban Kuisioner Semua Variabel
100% 80% 60% 40% Ya
20%
Tidak
0%
Kompetensi, Independensi, dan Integritas Auditor Internal Pada BPKP Prov. Sultra
Berdasarkan tabel 4.10 dan diagram 4.4 di atas, perhitungan persentase hasil jawaban kuisioner dari semua variabel kompetensi, independensi dan integritas auditor internal pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara dari
kuisioner yang
disebar sesuai jumlah
pertanyaan dan banyaknya responden yang telah dikemukakan ada 1667 atau 95,80% jawaban Ya dan 73 atau 4,20% jawaban Tidak, dapat disimpulkan bahwa kompetensi, independensi dan integritas auditor internal pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara sangat memadai. Hal ini terbukti dari hasil pengujian dengan perolehan nilainya 96%.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa auditor internal pada BPKP Provinsi Sultra telah memiliki kompetensi, indepedensi dan integritas yang sangat baik. Hal ini terbukti dengan hasil jawaban kuisioner dari 60 responden yaitu dengan nilai 94% yang berarti kompetensi, indepedensi dan integritas auditor internal pada BPKP Provinsi Sultra sangat memadai. 5.2 Saran Setelah
mengadakan
penelitian
dan
pembahasan
maka
penulis
menganjurkan saran perbaikan yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dan masukan bagi auditor internal BPKP Provinsi Sultra dan selanjutnya saran dan masukanya sebagai berikut: 1.
Auditor
internal
pada
BPKP
Provinsi
Sultra
seharusnya
terus
mengikuti/mengadakan pelatihan-pelatihan pengauditan secara berkelanjutan sehingga mampu menjawab tantangan perkembangan dalam permasalahan audit. 2. Auditor internal pada BPKP Provinsi Sultra seharusnya dalam melakukan pengauditan terus berhati-hati dan mengutamakan ketelitian sehingga apa yang dihasilkan dalam suatu pengauditan tidak mudah dianulir. 3. Untuk mempertajam pengkajian suatu permasalahan dalam hal menilai kompetensi, independensi dan integritas auditor dalam pengauditan,
66
67
penelitian ini masih perlu dilakukan kembali dengan berbagai metode penelitian yang lain. 4. Dalam hal penelitian selanjutnya yang membahas mengenai permasalahan kompetensi, independensi dan integritas auditor dalam pengauditan, disarankan juga mempertimbangkan berbagai macam standar pengauditan sehingga hasil yang dicapai dapat menjadi rujukan perbaikan kualitas auditor. 5.
Penelitian selanjutnya, dapat dilakukan dengan paradigma lain.
DAFTAR PUSTAKA Arens, A. A. and J. K. Loebbecke. 1996. Auditing: Suatu Pendekatan Terpadu. Terjemahan oleh Amir Abadi Jusuf. Buku Satu. Jakarta : Salemba Empat. Bastian, Indra. 2007. Audit Sektor Publik. Edisi Kedua. Jakarta : Salemba Empat. Departemen Pendidikan Nasional. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka. Dwi Rahmawati. 2016. Analisis Profesionalisme Auditor Internal pada Inspektorat Kota Kendari Elfarini, Eunike Christina. 2007. Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit. Skripsi. Universitas Negeri Semarang. Gusti Ngurah Rai. (2008). Audit Kinerja Sektor Publik; Konsep, Praktik, Studi Kasus. Jakarta: Salemba Empat. Haryono, Jusup. (2001). Auditing (Pengauditan). Yogyakarta : STIE YKPN. Harhinto, Teguh. 2004. Pengaruh Keahlian dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Studi Empiris Pada KAP di Jawa Timur. Semarang. Tesis. MAKSI : Universitas Diponegoro. Instruksi Presiden. Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern, Menkumham RI. Jakarta. Kasidi. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Independensi Auditor. Tesis. Semarang: Program Pascasarjana Magister Sains Akuntansi, Universitas Diponegoro. Khairiah, Syafina. 2009. Pengaruh Profesionalime dan Pengalaman Auditor BPK Perwakilan Provinsi Sumatra Utara terhadap Tingkat Materialitas dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah. Tesis USU. Kisnawati, Baiq. 2012. Pengaruh Kompetisi, Independensi, dan Etika terhadap Kualitas Auditor (Studi Empiris pada Auditor Pemerintah di Inspektorat Kabupaten dan Kota Se-Pulau Lombok). Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan. Vol. 8 No. 3 November 2012 Hal 159-169. Kuncoro, Mudrajad. 2003. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta: Erlangga Kurniawan Harminsyah. 2016. Pengaruh Etika Profesi dan Kecerdasan Spiritual Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi empiris pada BPKP Provisi Sultra. Lastanti, Sri Hexana. 2005. Tinjauan terhadap Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik: Refleksi atas Skandal Keuangan. Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi Vol.5 No.1 April 2005 Hal 85-97.
68
69
Lauw Tjun Tjun, Elyzabet I. M., dan Santy Setiawan. 2012. Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit. Jurnal Akuntansi. Bandung: Program Studi Akuntansi, Universitas Kristen Maranatha. Munawir H.S. 1999. Auditing Modern. Buku 1. Yogyakarta : BPFE. Mulyadi. 2002. Auditing. Edisi Keenam. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat. Mulyadi dan Kanaka Puradiredja. 1998. Auditing. Jakarta : Salemba Empat. Murtanto dan Gudono. 1999. Identifikasi Karakteristik-Karakteristik Audit Profesi Akuntan Publik di Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing 2 (1) Januari. Mayangsari, Sekar. 2003. Pengaruh Keahlian dan Independensi terhadap Pendapat Audit: Sebuah Kuasieksperimen. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia Vol.6 No.1 (Januari). Najib, Ayu Dewi Riharna. 2013. Pengaruh Keahlian, Independensi, dan Etika terhadap Kualitas Audit. Studi pada Auditir Pemerintah di BPKP Perwakilan Provinsi Sul-Sel Nasution, S. 2003. Metode Research. (Penelitian Ilmiah). Penerbit Bumi Aksara. Jakarta. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60. 2008. Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta Peraturan Presiden RI. Nomor 192. 2014. Tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. Jakarta : Menkumham RI. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. 2008. Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Jakarta. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. 2008. Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Pusdiklatwas BPKP. 2009. Integritas Aditor. Jakarta Soegiastuti, Janti. 2005. Persepsi Masyarakat Terhadap Independensi Auditor Dalam Penampilan (Studi Empiris Pada Analis Kredit BKK Jawa Tengah). Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi UNDIP. Sugiyono. 1999. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: CV. Alfabeta. Sukriah, Ika. Akram dan Biana Adha Inapty. 2009. Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan. Palembang :SNA XII
70
Tim Penyusun. 2012. Pedoman Penulisan Skripsi. Edisi Pertama. Kendari: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo. http://www.bpkp.go.id. Diakses pada 28 Februari 2016 pukul 14.44 wita. http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/34816. Diakses pada tanggal 4 Mei 2015 pukul 11.49 wita.
Nartocalonlegislator.blogspot.co.id http://news.detik.com/read/2013/07/25/190845/2314690/10/auditor-bpkp-akuiterima-duit-dari-kemendikbud (Kasus Pelanggaran Etika Profesi Auditor BPKP) Sultrakini.com.selasa,12 april 2016.08:52 ww1.sultrakini.com http:/www.bpk.go.id.
DAFTAR PERTANYAAN UNTUK VARIABEL KOMPETENSI, INTEGRITAS, DAN INDEPENDENSI AUDITOR INTERNAL Berilah tanda centang pada jawaban “YA”dan “TIDAK”. Yang menurut bapak/ibu sesuai atau paling tepat N Pertanyaan o KOMPETENSI 1. Apakah pimpinan BPKP/APIP mempersyaratkan auditor memiliki pendidikan formal S1? 2. Apakah saudara memahami Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)? 3. Apakah lamanya bekerja sebagai auditor membuat auditor lebih mudah memahami masalah? 4. Apakah saudara telah mengikuti pelatihan/ bimbingan teknis di bidang auditing? 5. Apakah saudara mempunyai sertifikasi jabatan fungsional auditor (JFA) ? 6. 7. 8.
Jawaban Ya Tidak
Sebagai upaya untuk memenuhi tuntutan perubahan yang terjadi, apakah peningkatan pengetahuan dan keterampilan Auditor sangat mutlak diperlukan? Apakah pendidikan dan pelatihan audit yang dimiliki auditor memadai untuk mengungkap kecurangan? Apakah pelatihan audit yang dimiliki auditor memadai untuk menjamin kualitas audit?
N Pertanyaan o Independensi 1. Apakah auditor bebas dari intervensi dan mendapat dukungan dari pimpinan tertinggi? 2. Apakah auditor harus memiliki sikap netral dan tidak bias? 3. Apakah auditor menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil audit? 4. Apakah auditor menolak menerima penugasan audit jika pada saat yang sama mempunyai hubungan yang dekat dengan auditi seperti hubungan 1 social, kekeluargaan atau hubungan lainnya.? 5. Apakah auditor melaporkan kepada pimpinan APIP mengenai situasi jika independensi atau obyektivitas terganggu baik secara fakta maupun penampilan? 6. Apakah pimpinan APIP harus menggantikan auditor yang gangguan terhadap konflik kepentingan?
menghadapi
7. Apakah auditor selalu menolak suatu pemberian dari auditi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya? 8. Apakah auditor tidak dapat dipengaruhi oleh pandangan subyektif dari pihak manapun yang berkepentingan?
Jawaban Ya Tidak
N Pertanyaan o INTEGRITAS a. Berani 1. Apakah auditor tidak takut dari intimidasi dan tidak tunduk karena tekanan yang dilakukan oleh orang lain guna mempengaruhi sikap dan pendapatnya? 2. Apakah auditor harus memiliki rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi berbagai kesulitan? 3. Apakah auditor tetap mengungkapkan semua hasil audit yang sebenarnya, walaupun ada tekanan dari pihak lain? b. Jujur 4. 5.
Dalam pekerjaan, apakah kejujuran akan bermanfaat dalam jangka panjang? Apakah auditor menolak menerima fasilitas dalam bentuk apapun yang bukan haknya?
6.
Apakah auditor tidak membenarkan tindakan yang melanggar hukum, yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang atau suatu unit organisasi termasuk objek pemeriksaannya sendiri?
c. Tanggung Jawab 7. Dalam pelaksanaan audit, apakah auditor mempertimbangkan kepentingan negara? 8. Apakah auditor benar-benar menjalankan pemeriksaan berdasarkan peraturan dan prosedur yang ditetapkan walaupun tidak diawasi ? d. Bijaksana 9. Apakah auditor selalu mempertimbangkan permasalahan berikut akibatakibatnya dengan seksama? 10. Apakah integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi auditor dalam menguji semua keputusan yang diambilnya? 11. Apakah auditor mengemukakan kelemahan dan saran perbaikan yang dianggap benar dan tidak merugikan objek pemeriksaan? d. Teliti. 12. Apakah dalam audit investigasi ketelitian auditor sangat diperlukan agar dokumen hasil pemeriksaan tidak mudah dianulir tersangka? 13. Apakah auditor selalu mengungkapkan semua fakta-fakta yang diketahuinya selama pemeriksaan, dalam batasan kerahasiaan objek pemeriksaan?
Jawaban Ya Tidak
